RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...A. Visi Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur IV - 60 B. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur IV - 60 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2016 – 2021

Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016 - 2021

i

Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan

karunia-Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 dengan baik.

Dokumen Rencana Starategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama

kurun waktu perencanaan yaitu 2016 – 2021 dan sebagai tindak lanjut dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2016 – 2021.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur disusun berdasarkan visi

dan misi Kabupaten Kutai Timur, visi dan misi kementerian terkait, visi dan misi

serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Dengan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang

telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini. Semoga

Allah. SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada

kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.

Sangatta, Mei 2016

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur,

dr.Hj. Aisyah, M.Kes NIP. 19630921 199011 2 001


ii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I - 1 1.2. Landasan Hukum I - 5 1.3. Maksud dan Tujuan I - 6 1.4. Sistematika Penulisan I - 8

BAB II GAMBARAN LAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1

Tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas kesehatan kabupaten kutai timur

II - 10

2.2. Sumber Daya SKPD II - 33 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD II - 35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

III – 41

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

III - 50

3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Kabupaten

III - 52

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III - 57

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis III - 59

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

IV - 60

A. Visi Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

IV - 60

B. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

IV - 60

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

IV - 62

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD IV - 69


iii


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program SKPD Kesehatan V - 72 5.2 Program Lintas SKPD / lintas Sektor V - 79 5.3 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan V - 82 5.4 Rencana Program Dan Kegiatan,, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

V - 83

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja VI - 84

BAB VII PENUTUP VII - 87

LAMPIRAN :

1. Sarana dan Prasarana

I-1 Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016 - 2021


BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman

lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA

merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret

permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara

terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan

mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan daerah.Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai

penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran

sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial

wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-

program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam

lingkup SKPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan

antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui

indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di

dalam RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai

dengan PP No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi RI No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.Pembangunan Kesehatan

adalah bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomis.

Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi baik

masyarakat, swasta maupun pemerintah. Tercapainya pembangunan kesehatan



merupakan cerminan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup

dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di

seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai upaya mewujudkan sumber

daya manusia yang berkualitas dari sudut kesehatan.

Pembangunan kesehatan daerah yang dilaksanakan secara

berkesinambungan, dalam satu dekade yang lalu telah cukup berhasil

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian derajat

kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur ini masih perlu terus

ditingkatkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih dijumpainya

masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti pentingnya kesehatan yang

ditunjukkan masih relatif tingginya angka kesakitan akibat beberapa penyakit

menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular,

masih kurang optimalnya kualitas kesehatan serta akses terhadap pelayanan

kesehatan yang bermutu, penyebaran dan mutu tenaga kesehatan serta belum

optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten /

Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu

kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah

yang mengacu pada RPJP Nasional.

b. Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dengan berpedoman RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu

tahun.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004, Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur juga sangat



terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan

Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025

(Perda Nomor 6 Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 (Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014), Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025, (Peraturan Daerah

Kab. Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 (Peraturan

Daerah Kab. Kutai Timur Nomor … Tahun …….)

Adapun keterkaitan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

dengan dokumen diatasnya seperti terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1 Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 4 tahun …….. tanggal

…………………….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun ………………. Telah memuat Visi dan

Misi Bupati Kutai Timur sebagai dasar bagi setiap SKPD untuk menyusun

RENSTRA SKPD.

Dengan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tersebut, maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menyusun Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 - 2021adalah merupakan

dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur

tahun 2016 - 2021dalam bidang kesehatan .

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ini

menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban

untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu

urgensi penyusunanRENSTRA SKPD ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam

menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga

perencanaannya lebih terarah.

2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan

yang baik (Good Governance).

3. Terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 - 2021

Disamping itu RENSTRA SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan

evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis,

komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar

yang dihadapi Kabupaten Kutai Timur khususnya di bidang kesehatan.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah namun

tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan



misi Bupati Kutai Timur sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan

pembangunan bidang kesehatan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi

dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam

dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian

diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian

diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing- masing program

tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA.

RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 – 2021 ini

merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan

dengan mengacu pada :

1. Landasan Idiil yaituPancasila,

2. Landasan Konstitusional yaitu UUD1945,

3. Landasan Operasional yaitu:

a. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah;

c. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah;

e. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan KeuanganDaerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang



Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4.Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2006 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2010 Nomor 4);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor ….. tahun …. tanggal

……………….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 11;

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten

Kutai Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

Maksud penyusunan RENSTRA ini untuk mengoptimalkan peran Dinas

Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan fungsi pelayanan

masyarakat dalam pembangunan kesehatan , meningkatkan dan

mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka

perwujudan good and clean governance. Disamping itu sebagai kerangka serta

arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi

dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas

Kesehatan pada akhir tahun anggaran.



Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini antara lain adalah untuk:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen

untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan kesehatan di

Kabupaten Kutai Timur.

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam

melaksanakan pembangunan kesehatandaerah.

4. Tersusunnya program-program pembangunan kesehatandaerah.

5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai

Timur.

6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaaan dalam kurun

waktu lima tahun kedepan.

RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)

Dinas setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Visi dan Misi Bupati diterjemahkan dalam RENSTRA Dinas secara

sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi Tujuan, Strategi,

Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur pencapaiannya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000

tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah maka diakhir tahun anggaran

dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan

APBD berikut penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tolok ukur RENSTRA, termasuk di

dalamnya pembangunan di sektor kesehatan.

Penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

didasarkan pada indikator :

1. Masukan (Input) yaitu bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber

yang digunakan, seperti sumber daya manusia, dana, material, waktu,

teknologi dan sebagainya yangdigunakan.

2. Keluaran (Output) yaitu bagaimana bentuk produk yang dihasilkan



langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang

digunakan.

3. Hasil (Outcome) yaitu bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang

diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program

yang sudah dilaksanakan.

Dari uraian tersebut di atas, maka RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten

Kutai Timur berfungsi sebagai :

1. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan


2. Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun sejak tahun 2016 sampai dengan

2021.

3. Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan


4. Alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan pedoman Dinas

Kesehatan Kabupaten Kutai Timur serta seluruh penyelenggara pemerintahan

daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

tujuan penyusunan Renstra dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi

SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan



Tugasdan Fungsi Pelayanan SKPD,Telaahan Visi,Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra

Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten, Telaahan Rencana

Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis dan

Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Strategi dan Kebijakan

SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi tentang Program SKPD, Program Lintas SKPD / Lintas

Sektor dan Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Dalam bab ini diuraikan Pengertian Penetapan Kinerja dan Penetapan

Indikator Kinerja.

BAB VII PENUTUP.

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan dari penyusunan

Renstra SKPD.


II-10 Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016 - 2021

BAB II GAMBARAN LAYANAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN


Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun

2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten

Kutai Timur dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2010, tentang

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Uraian Tugas Pejabat Struktural di

Lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur maka Tugas Pokok Dinas

Kesehatan Kabupaten Kutai Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas

otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan

peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan

pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

c. Penyelenggaraan pembinaan teknis pelayanan kesehatan dasar dan upaya

pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan yang telah

ditetapkan;

d. Perumusan petunjuk teknis operasional pelayanan kesehatan;

e. Penyusunan program penyehatan lingkungan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit, kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan

pelayanan medik serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;

f. Pengelolaan pembinaan teknis unit pelaksana teknis daerah Dinas

Kesehatan;

g. Pengelolaan urusan tata usaha dinas.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 45

Tahun 2010, tentang tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Uraian

Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur,



maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan

a. Uraian Tugas Pokok

Melaksanakan urusanpemerintahanyang menjadi kewenangan daeraha di

bidang kesehatan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1) Penetapan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang

kesehatan;

3) Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian

kebijakan teknis bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;


kebijakan teknis bidang Pelayanan Kesehatan;


kebijakan teknis bidang Bina Kesehatan Masyarakat;


kebijakan teknis bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan;

7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;

8) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

9) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Uraian Tugas :

1) Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang kesehatan

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah

serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi;

2) Mengendalikan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

kesehatan;

3) Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian

teknis penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;


teknis penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;




teknis penyelenggaraan Bina Kesehatan Masyarakat;


teknis penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan;

7) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan

sumberdaya kesehatan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan

masyarakat, dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;

8) Merencanakan evaluasi pencapaian standar nasional di bidang

Kesehatan;

9) Merencanakan dan menetapkan pengelolaan dan penyelenggaraan

pembiayaan dan jaminan kesehatan;

10) Merencanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang kesehatan;

termasuk penempatan tenaga strategis di bidang kesehatan;

11) Merencanakan dan menetapkan fasilitasi penyelenggaraan kesehatan

lintas sektoral;

12) Menetapkan perizinan dan/ atau rekomendasi perizinan dan pelayanan

umum bidang kesehatan serta memberikan/ menetapkan petunjuk

pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang kesehatan;

13) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang

berhubungan dengan bidang kesehatan;

14) Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kesehatan;

15) Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

16) Membina Kelompok Jabatan Fungsional;

17) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan

bidang tugasnya;

18) Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;

19) Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan

penilaian kinerja bawahan;

20) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.


II-13 I-13 I-13


2. Sekretaris


Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan teknis serta

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas

Kesehatan yang meliputi perencanaan program, umum, dan keuangan.

b. Fungsi

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan

laporan;

2) Pengolahan dan analisis informasi, data dan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan bidang dan tugasnya;

3) Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dinas,

dokumentasi dan perpustakaan;

4) Pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat

dan keprotokolan;

5) Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan

inventarisasi;

6) Pengusulan program kesehatan dan pelatihan aparatur/ kepegawaian.

c. Uraian Tugas :

1) Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan sekretariat sebagai

pedoman dan acuan kerja;

2) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Kesehatan;

3) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;

4) Merumuskan bahan pengeloaan dan koordinasi administrasi umum dan

kepegawaian; perencanaan program; dan keuangan dinas kesehatan;

5) Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam

lingkungan dinas kesehatan;

6) Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi,

perpustakaan, dan perlengkapan/ perbekalan rumah tangga; serta


II-14 I-14 I-14


pembinaan hubungan kemasyarakatan dan urusan keprotokolan dinas

kesehatan;

7) Menyusun pedoman dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi

laporan kinerja dinas kesehatan;

8) Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/ informasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas kesehatan;

9) Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/ Kota,

instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;

10) Mensinkrinisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas

bidang-bidang;

11) Mengkoordinaskan pengumpulan pengumpulan bahan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) dinas kesehatan;

12) Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan RKT dinas kesehatan;

13) Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung

kegiatan Dinas Ksehatan;


bidang dan tugasnya;

15) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;


penilaian kenerja bawahan;

17) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-


3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program


Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana

program dan kegiatan tahunan, evaluasi, dan pelaporan.


II-15 I-15 I-15


b. Fungsi

1) Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA);

2) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan

untuk penyusunan program;

3) Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program.

c. Uraian Tugas :

1) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan sub bagian

perencanaan program;

2) Menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan Renstra, RKA,

DPA, dan LAKIP;

3) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program,

evaluasi, serta pelaporan;

4) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana

dilingkungan dinas serta penyiapan data/ dalam rangka penyajian dan

penyebarluasan informasi kesehatan;

5) Membuat data analisis kegiatan kesehatan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan program kerja dinas kesehatan;

6) Mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi

anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya;

7) Menyiapkan laporan progres dinas kesehatan;










II-16 I-16 I-16


4. Kepala Sub Bagian Umum


Sub Bagian Umum mempunyai tugaspokok mengelola tatausaha,

mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah

tangga, dan tugas umum lainnya.

b. Fungsi

1) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan; urusan

rumah tangga dinas; dan administrasi perjalanan dinas;

2) Pemprosesan administrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan

dan inventarisasi;

3) Pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai

dengan standarisasi yang berlaku;

4) Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5) Pengkoordinasian urusan keprotokolan;

6) Penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya;

7) Pengkoordinasian dengan sub bagian, seksi dan instansi lain.

c. Uraian Tugas :

1) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan sub bagian umum;

2) Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian dinas,

termasuk pengelolaan data pegawai, bahan mutasi serta kenaikan

pangkat;

3) Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan

dinas;

4) Melaksanakan administrasi surat-menyurat, tata laksana dan naskah

dinas;

5) Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian,

ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan

kehumasan, serta pengaduan masyarakat;

6) Mempersiapkan dan mengelola bahan pelaksanaan tata naskah,

kearsipan, surat menyurat, dan perpustakaan dinas;


II-17 I-17 I-17


7) Mempersiapkan bahan pelaksanaan kehumasan, protokol, dan

perjalanan dinas;

8) Mengusulkan dan memproses pegawai untuk mengikuti diklat

penjenjangan dan fungsional, kursus-kursus, maupun ujian dinas

pegawai;

9) Mempersiapkan bahan koordinasi penerimaan tamu, keprotokolan, dan

pengelolaan perpustakaan di lingkungan dinas kesehatan;







pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan


Sub Bagian Keuangan mempunyai tugaspokokmengkoordinasikan,

menyusun dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan

keuangan.

b. Fungsi

1) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;

2) Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan;

4) Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.

c. Uraian Tugas

1) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan sub bagian

keuangan;

2) Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan

dinas kesehatan;


II-18 I-18 I-18


3) Menyiapkan bahan untuk koordinasi pad bagian keuangan sekretarian

daerah kabupaten;

4) Membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan, perhitungan

anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta perbendahraan;

5) Membuat data analisis kegiatan kesehatan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan program kerja dinas kesehatan;

6) Mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi

anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya;

7) Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka

pemeriksaan keuangan;

8) Menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan keuangan,

verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan dinas kesehatan;

9) Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran belanja

barang, belanja pemeliharaan, dan pembayaran biaya perjalanan dinas;


bidang tugasnya;







6. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan


Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan

dan bimbingan, pengendalian teknis bidang pengembangan sarana dan

prasaran kesehatan; pengembangan tenaga kesehatan; dan farmasi,

makanan dan minuman dan alat-alat kesehatan.


II-19 I-19 I-19


b. Fungsi :

1) Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang

pengembangan sumber daya kesehatan;

2) Perumusan kebijakan dalam bidang pengembangan sumber daya

kesehatan;

3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pengembangan

sumber daya kesehatan;

4) Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis dalam bidang sarana dan prasarana kesehatan;


pengaturan teknis dalam bidang tenaga kesehatan;


pengaturan teknis dalam bidang farmasi, makanan dan minuman dan

alat-alat kesehatan.

c. Uraian Tugas :

1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang

pengembangan sumber daya kesehatan;

2) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan

sarana dan prasarana kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan,

farmasi, makanan dan minuman, dan alat-alat kesehatan;

3) Menyusun pedoman pengembangan sarana dan prasarana

kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, farmasi, makanan dan

minuman, dan alat-alat kesehatan;

4) Menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan sarana dan

prasarana kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, farmasi,

makanan dan minuman, dan alat-alat kesehatan;

5) Memantau dan mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana

kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, farmasi, makanan dan

minuman, dan alat-alat kesehatan;

6) Memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sarana dan

prasarana kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, farmasi,

makanan dan minuman, dan alat-alat kesehatan;


II-20 I-20 I-20


7) Memantau dan melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan

yang berhubungan dengan bidang sumber daya kesehatan serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

8) Menyusun bahan perencanaan pengembangan sumber daya

kesehatan;

9) Menyusun laporan pelaksanaan program bidang pengembangan

sumber daya kesehatan;


bidang tugasnya;







7. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan


Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai

tugas pokokmelakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan

teknis kegiatan seksi pengembangan sarana dan prasarana kesehatan.

b. Fungsi

1) Pelaksanaan program kegiatan pengembangan saran dan prasarana

kesehatan;

2) Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

pengembangan sarana dan prasaran kesehatan;

3) Penyiapan bahan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana

kesehatan;

4) Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan pengembangan

sarana dan prasarana kesehatan.


II-21 I-21 I-21


c. Uraian Tugas :

1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan

seksi pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;

2) Mempersiapkan bahan petunjuk teknis serta melakukan koordinasi

dalam pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana

kesehatan dengan kepala bidang;

3) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan

pengembangan saran dan prasarana;

4) Melaksanakan kegiatan pengembangan saran dan prasarana;

5) Mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan


6) Mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi



bidang tugasnya;




10) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-


8. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan

a. Uraian Tugas Pokok :

Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas

pokokmelakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, pembinaan teknis

kegiatan seksi pengembangan tenaga kesehatan.

b. Fungsi :

1) Pelaksanaan program kegiatan pengembangan tenaga kesehatan;

2) Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

pengembangan tenaga kesehatan;

3) Penyiapan bahan kegiatan pengembangan tenaga kesehatan;


II-22 I-22 I-22


4) Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan pengembangan

tenaga kesehatan.

c. Uraian Tugas :

1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan

seksi pengembangan tenaga kesehatan;

2) Mempersiapkan bahan usulan rencana dan pelaksanaan pemberian

lisensi, sertifikasi dan akreditasi tenaga kesehatan;

3) Melaksanakan dan mengumpulkan bahan penerapan lisensi/ registrasi

tenaga kesehatan (surat bukti lapor, kartu registrasi, dan surat

penugasan bagi tenaga medis dan paramedis) bersama lembaga

mutu pelayanan kesehatan;

4) Mempersiapkan bahan penerapan sertifikat tenaga kesehatan

bersama lembaga mitra kerja;

5) Mempersiapkan bahan koordinasi penerapan akresditasi sarana

pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;

6) Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan

tenaga kesehatan;


bidang tugasnya;


9) Melakukan pembagian tugas, pembinbaan, motivasi, arahan, dan





9. Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan

(Farmakmin danAlkes)

a. Uraian Tugas Pokok :

Seksi Farmakmin dan Alkes mempunyai tugas pokokdalam penyimpanan

pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian serta pembinaan dan

pengendalian kegiatan pengadaan, pendistribusian dan penggunaan


II-23 I-23 I-23


sediaan farmasi, makan dan minuman, zat adiktif dan bahan berbahaya,

alat dan perbekalan kesehatan termasuk pelayanan kefarmasian serta

pengelolaan obta, alat dan perbekalan kesehatan.

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat

Kesehatan;

2) Menyiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan, pengendalian

serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi

komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi;

3) Menyiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pengendalian

serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat

tradisional dan obat essensial nasional;


serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang, pengadaan dan

pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan;


serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat asli

Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesias serta

pengembangannya;

6) Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi,

pembinaan obat, obat tradisional, kosmetik, alat dan perbekalan

kesehatan serta PKRT, makanan dan minuman, zat adiktif, narkotika

dan bahan berbahaya;

7) Melaksanakan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan serta

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

8) Melaksanakan pengelolaan (meliputi perencanaan, pengadaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan) obat, alat dan perbekalan

kesehatan untuk pelayanan kesehatan;

9) Menyusun laporan pelaksanaan program Sesksi Farmasi, Makanan,

Minuman dan Alat Kesehatan.


II-24 I-24 I-24


10. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan


Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok dalam melakukan

bimbingan dan pengendalian, koordinasi, menyusun pedoman

pelaksanaan serta fasilitas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan, kesehatan khusus, pelayanan kesehatan masyarakat

miskin, pelayanan kesehatan daerah rawan dan terpencil, pemberian

rekomendasi dan ijin sarana kesehatan, akreditasi sarana kesehatan,

pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan pengembangan

sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;

2) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

dasar, Kesehatan rujukan, Kesehatan Khusus, Pelayanan Kersehatan

gakin, pelayanan kesehatan daerah rawat dan terpencil, pelayanan

Kesehatan pengungsi korban bencana dan pengembanagan sistem

jaminan pemeliharaan kesehatan;

3) Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pelayanan

kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, pelayanan

kesehatan gakin, pelayanan kesehatan daerah rawan dan terpencil,

pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan

pengembanagan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan;

4) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian

rekomendasi dan ijin sarana kesehatan sesuai dengan tingkat

kewenangan Kabupaten;

5) Melaksanakan pembinaan dalam rangka registrasi, akreditasi dan

sertifikasi sarana kesehatan sesuai dengan tingkat kewenangan

kabupaten;

6) Melaksanankan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan

pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus,

pelayanan kesehatan gakin, pelayanan kesehatan gakin, pelayanan

kesehatan daerah rawan dan terpencil, pelayanan kesehatan


II-25 I-25 I-25


pengungsi korban bencana dan sistem jaminan pemeliharaan

kesehatan;

7) Melaksanakan kegiatan dan memberikan bantuan pelayanan

kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, pelayanan

kesehatan gakin pelayanan kesehatan daerah rawan dan terpencil,

pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan sistem jaminan

pemeliharaan kesehatan.

11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar


Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok menyusun

pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembimbingan, pengendalian

serta pengawasan dalam penerapan mutu pelayanan kesehatan dasar

(meliputi: mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat

darurat medik dasar, laboratorium, dokter praktek dan klinik kesehatan),

kesehatan rujukan meliputi (meliputi : mutu pelayanan rumah sakit,

kegawat daruratan medik spesialistik (PGDT), dan pelayanan kesehatan

rujukan) serta pemberian rekomendasikan dan ijin saran kesehatan sesuai

dengan kewenangan kabupaten.

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan;

2) Melaksanakan pengembangan mutu pelayanan rawat jalan, rawat

inap, gawat darurat, laboratorium di tingkat pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan;

3) Melaksanakan pengelolaan pemberian rekomendasi dan ijin sarana

kesehatan sesuai dengan kewenangan kabupaten;

4) menyusun petunjuk teknis dan fasilitas sistem rujukan kasus-kasus

komplikasi dan resiko tinggi.;

5) Melaksanakan kegiatan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana

kesehatan;


II-26 I-26 I-26


6) Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

7) Mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi bantuan sarana

pertolongan kegawat daruratan medik spesialistik (SPGT);

8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan

Dasar.

12. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus


Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugaspokokmenyusun

pedoman pelaksanaan, koordinasi, bimbingan, pengendalian serta

pengawasan dalam penerapan standar pelayanan kesehatan khusus

meliputi: mata, gigi, jiwa, kerja, olahraga, kesehatan haji, pengungsi

korban bencana, masyarakat rentan, daerah rawan dan terpencil,

kesehatan keluarga miskin, kesehatan matra (darat, laut, udara).

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;

2) Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan

khusus;

3) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pelayanan

kesehatan khusus (Kesehatan mata, gigi, jiwa, olahraga, haji dan

kesehatan matra (darat, lau, udara));


kesehatan bagi pengungsi korban bencana, masyarakat rentas dan

daerah terpencil;


kesehatan keluarga masyarakat miskin;

6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan

khusus;

7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan

Khusus.


II-27 I-27 I-27


13. Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat


Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas pokok dalam

penyiapan petunjuk teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan

pengawasan penerapan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat;

2) Memfasilitasi pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

(Jamkesda) Kutai Timur;

3) Melaksanakan koordinasi dalam penerapan sistem jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan Baple JPK (PT. Askes,

Jamsostek dll);

4) Melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPKM) yang dilaksanakan oleh masyarakat;

5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem

Pemeliharaan Kesehatan (Jamkesda) Kutai Timur;

6) Menyusun laporan pelaksanaan program Sistem Jaminan Kesehatan.

14. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat


Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokokdalam

bimbingan dan pengendalian, pengkoordinasian, penyiapan pedoman

pelaksanaan serta pemberiaan fasilitas dalam pelaksanaan

pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehaztan dan

pemberdayaan.

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;

2) Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan keluarag, gizi, promosi

kesehatan dan pemberdayaan;

3) Menyiapkan pedoman pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi, promosi

kesehatan dan pemberdayaan;


II-28 I-28 I-28


4) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kesehatan

keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan;

5) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kesehatan

keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan;

6) Memfasilitaskan kegiatan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi,

promosi kesehatan dan pemberdayaan;

7) Menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Bina Kesehatan

Masyarakat.

15. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga


Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokokpenyiapan perumusan

pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga.

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Seksi Kesehatan Keluarga;

2) Menyiapkan petunjuk teknis serta koordinasi dalam pelaksanaan

pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi: kesehatan ibu dan bayi

baru lahir, kesehatan balita dan anak pra sekolah, kesehatan anak usia

sekolah dan remaja, kesehatan usia subur serta kesehatan usia lanjut;

3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan

keluarga;

4) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga;

5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga.

16. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tugas pokok penyiapan perumusan pedoman pelaksanaan,

pengkoordinasian, pembinaan promosi kesehatan dan penggerakan

pembangunan kesehatan melalui peran serta masyarakat dan kemitraan

lintas sektor termasuk swasta.


II-29 I-29 I-29


b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja seksi Seksi Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat;

2) Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan,

penyuluhan, kampanye kesehatan serta penyerbarluasan informasi

mengenai program kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat

kepada masyarakat melalui organisasi masyarakat, instasi pemerintah

dan swasta;

3) Mengembangkan metode dan teknologi komunikasi untuk

meningkatkan kualitas promosi kesehatan;

4) Meningkatkan peran serta masyarakat dengan melaksanakan

kegiatan revitalisasi posyandu, pengembangan poskesdes dan desa

siaga;

5) Menyiapakan petunjuk teknis dan melaksanakan kemitraan dengan

mitra kerja dan pembimbingan dalam upaya meningkatkan promosi

kesehatan dan pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

7) Menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat.

17. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat


Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokokdalam

penyiapan perumusan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian,

pembinaan dan pengwasan dalam pelaksanaan pelayanan gizi.

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat;

2) Menyiapkan petunjuk teknis serta koordinasi dalam pelayanan gizi

masyarakat yang meliputi: pelayanan gizi mikro, pelayanan gizi

institusi, pembinaan konsumsi makanan, sistem kewaspadaan pangan

dan gizi jaringan informasi pangan dan gizi;


II-30 I-30 I-30


3) Melaksanakan surveilans gizi buruk skala kabupaten;

4) Melaksanakan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten;

5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan gizi;

6) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan gizi;

7) Menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Perbaikan Gizi

Masyarakat.

18. Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai

tugas pokokdalam pembimbingan dan pengendalian, pengkoordiansian,

penysunan pedoman pelaksanaan serta pemberian fasilitasi dalam

pelaksanaan pemberantasan penyakit, imunisasi dan kejasian luar biasa

(KLB) serta penyehatan lingkungan.

b. Fungsi

1) Menysun rencana kerja Bidang Pemberantasan Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan;

2) Melaksanakan koordinasi, pengamatan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit, iminasasi dan KLB dan penyehatan

lingkungan;

3) Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan dalam

pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi

dan KLB serta penyehatan lingkungan;

4) Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian dalam

pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit,

imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;

5) Menfasilitasi pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit, imunisasi dan KLB serta penyehatan

lingkungan;

6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemberantasan

penyakit dan penyehatan lingkungan;


II-31 I-31 I-31


7) Menyusun laporan program Bidang Pemberantasan Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan.

19. Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit


Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas

pokokdalam Penyiapan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian,

pembimbingan, pengendalian serta pengawasan dalam pelaksanaan

kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit, imunisasi dan KLB.

b. Fungsi

1) Menysun rencana kerja BSeksi Pengamatan dan Pencegahan

Penyakit;

2) Menyiapkan petunjuk teknis kegiatan Pengamatan dan Pencegahan

Penyakit;

3) Melaksanakan penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan

penyelidikan KLB;

4) Melaksanakan peningkatan imunisasi;

5) Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan akibat wabah;

6) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Pengamatan

dan Pencegahan Penyakit;n pengamatan dan pencegahan penyakit;

7) Menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Pengamatan dan

Pencegahan Penyakit.

20. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit


Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokokdalam

penyusunan pedoman pelaksanaan, pengkoordiansian, pembimbingan

dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan kegiatan

pemberantasan penyakit.

b. Fungsi

1) Menyusun rencana kerja Seksi Pemberantasan Penyakit;


II-32 I-32 I-32


2) Menyiapkan petunjuk teknis pemberantasan penyakit yang bersumber

dari binatang serta vektornya dan penyakit menular langsung;

3) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan

pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang serta

vektornya dan penyakit menular langsung.

4) Menyusun bahan dalam pelaksanaan usaha penyebarluasan informasi

tata cara pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang serta

vektornya dan penyakit menular langsung;

5) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemberantasan

penyakit yang bersumber dari binatang serta vektornya dan penyakit

menular langsung;

6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pemberantasan penyakit;

7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberantasan

Penyakit.

21. Seksi Penyehatan Lingkungan


Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokokpenyiapan

pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan teknis

operasionalkegiatan penyehatan lingkungan, pencegahan dan

penanggulangan pencemaran lingkungan.

b. Fungsi

1) Menysun rencana kerja Seksi Penyehatan Lingkungan;

2) Menyiapkan petunjuk teknis kegiatan penyehatan lingkungan;

3) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan,

pembinaan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum, kualitas air,

tanah dan udara serta peningkatan sarana sanitasi masyarakat;

4) Menyelenggaraan pemetaan pencemar lingkungan yang berpotensi

mengganggu kesehatan lingkungan;

5) Melaksanakan pemantauan kesehatan lingkungan pasca bencana;


II-33 I-33 I-33


6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyehatan

lingkungan;

7) Menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Penyehatan

Lingkungan

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009, tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Timur, Struktur

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2009

2.2 SUMBER DAYA SKPD.

Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur pada bulan

Desember 2015 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai sebanyak 1.045 orang terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil : 521 orang

b. Calon Pegawai Negeri Sipil : 53 orang

c. Pegawai Tidak Tetap Pusat : 116 orang


II-34 I-34 I-34


d. Tenaga Kerja Kontrak Daerah : 267 orang

e. Honor Lokal : 88 orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural: a. Eselon II/b : 1 Orang

b. Eselon III/a : 1 Orang

c. Eselon III/b : 4 Orang

d. Eselon IV/a. : 35 Orang

e. Eselon IV/b: : 23 Orang

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :

a. Golongan IV/c : 1 Orang

b. Golongan IV/b : 1 Orang

c. Golongan IV/a : 10 Orang

d. Golongan III/d : 73 Orang

e. Golongan III/c : 58 Orang

f. Golongan III/b : 74 Orang

g. Golongan III/a : 99 Orang

h. Golongan II/d : 98 Orang

i. Golongan II/c : 71 Orang

j. Golongan II/b : 36 Orang

k. Golongan II/a : 6 Orang

4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan:

a. Strata 2 : 20 Orang

b. Strata 1 : 146 Orang

c. Diploma III : 226 Orang

d. Diploma I : 11 Orang

e. SMA / sederajat : 114 Orang

f. SMP/ sederajat : 1 Orang

5. SumberDaya.

a. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan:

1. Rumah Sakit Umum Pemerintah : 1 buah

2. Puskesmas : 21 buah

3. PuskesmasPembantu : 104 unit


II-35 I-35 I-35


4. Posyandu : 298 buah

5. Puskesmas Keliling : 21 buah

6. Polindes : 4 buah

7. Mobil Ambulans : 4 buah

8. Laboratorium Kesehatan Daerah : 1 buah

9. Gudang Farmasi Kesehatan : 1 buah

b. Jumlah Persebaran Tenaga Kesehatan:

1. Dokter Spesialis : 31 Orang

2. Dokter Umum : 109 Orang

3. Dokter Gigi : 26 Orang

4. Perawat : 676 Orang

5. Perawat Gigi : 8 Orang

6. Bidan : 398 Orang

7. Tenaga Sanitasi : 13 Orang

8. Tenaga Gizi : 17 Orang

9. Tenaga Laboratorium Kesehatan : 41 Orang

10. Tenaga Farmasi : 64 Orang

11. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 69 Orang

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD.

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan

Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam

pelayanan pada masyarakat di bidang Kesehatan .

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan

pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian

terhadap Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur melakukan upaya

dan langkah-langkah serta menyikapi respon dan harapan masyarakat,

diantaranya melalui sosialisasi :

a. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.

b. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar PelayananMinimal.


II-36 I-36 I-36


c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar PelayananMinimal.

d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar

PelayananMinimal.

Pencapaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 –

2015, sebagai berikut :


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur

No Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD Target SPM

Target IKU

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Angka Harapan Hidup 69,41 70,16 70,91 71,66 72,41 68,72 68,79 68,86 69,25 69,58 99% 98% 97% 97% 96%

2 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

90% 51,39% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 51,00% 53% 29,38% 24% 44% 99% 71% 37% 28% 49%

4 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 11,12% 16,12% 26,12% 48,34% 100,00% 15,98% 31,24% 52,55% 0,00% 2,45% 144% 194% 201% 0% 2%

5 Cakupan puskesmas Minimal 105,56 %

Minimal 105,56 %

Minimal 105,56 %

Minimal 105,56 %

Minimal 105,56 %

105,56% 116,67% 116,67% 116,67% 116,67% 100% 111% 111% 111% 111%

6 Cakupan puskesmas pembantu 70,15% 72,15% 74,15% 76,15% 78,15% 73,33% 73,33% 84,44% 81,48% 81,84% 105% 102% 114% 107% 105%

7 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

100% 73,08% 78,08% 88,08% 94,81% 100,00% 73,08% 76,92% 42,86% 88,08% 85,71% 100% 99% 49% 93% 86%

8 Angka kelangsungan hidup bayi 89,67 91,17 92,67 94,17 95,67 88,13 81,93 85,44 85,00 85,01 98% 90% 92% 90% 89%

9 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80% 40,51% 45,51% 55,51% 65,38% 80,00% 58,20% 44,20% 62,40% 78,31% 82,97% 144% 97% 112% 120% 104%

10 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 55,55% 60,55% 70,55% 80,42% 95,00% 60,00% 79,00% 86,60% 81,02% 80,00% 108% 130% 123% 101% 84%

11 Cakupan pelayanan nifas 90% 35,57% 40,57% 50,57% 64,18% 90,00% 51,10% 76,50% 88,90% 77,90% 79,00% 144% 189% 176% 121% 88%

12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

90% 50,75% 55,75% 65,75% 75,56% 90,00% 72,90% 85,15% 99,78% 90,19% 90,47% 144% 153% 152% 119% 101%

13 Cakupan nenonatus dengan komplikasi yang ditangani

80% 17,62% 22,62% 32,62% 48,21% 80,00% 17,60% 23,80% 82,16% 76,06% 97,00% 100% 105% 252% 158% 121%

14 Cakupan kunjungan bayi Minimal 90%

Minimal 90%

Minimal 90%

Minimal 90%

Minimal 90%

97,26% 72,41% 90,73% 93,87% 115,00% 108% 80% 101% 104% 128%

15 Cakupan pelayanan anak balita 10,09% 15,09% 25,09% 45,07% 90% 57,50% 58,40% 44,60% 50,60% 66,54% 570% 387% 178% 112% 74%

16 Cakupan peserta KB aktif 70% 30,01% 35,01% 42,02% 45,01% 55,01% 50,00% 50,60% 59,28% 59,55% 48,31% 167% 145% 141% 132% 88%

17 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Minimal 0,45

Minimal 0,45

Minimal 0,45

Minimal 0,45

Minimal 0,45

0,42 0,45 0,47 0,48 0,46 93% 100% 104% 107% 102%

18 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Minimal 0,02

Minimal 0,02

Minimal 0,02

Minimal 0,02

Minimal 0,02

0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 150% 150% 100% 100% 100%

19 Rasio dokter per satuan penduduk

Minimal 0,39

Minimal 0,39

Minimal 0,39

Minimal 0,39

Minimal 0,39

0,32 0,45 0,34 0,33 0,32 82% 115% 87% 85% 82%


No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD Target SPM

Target IKU



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

20 Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Minimal 1,74

Minimal 1,74

Minimal 1,74

Minimal 1,74

Minimal 1,74

0.49 2.88 0.49 0.52 0.49 28.16% 166% 28% 30% 28%

21 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

Minimal 66,89

Minimal 66,89

Minimal 66,89

Minimal 66,89

Minimal 66,89

2.6 1.67 2.9 2.89 3.28 4% 2% 4% 4% 5%

22 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 6.24% 86.94% 52.33% 66% 22.44% 6% 87% 52% 66% 22%

23 Jumlah rumah sakit yang melayani peserta program Jamkesmas

14% 43% 57% 71% 86% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 53.84% 102% 33% 25% 20% 63%

24 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

3.77% 8.77% 84% 87% 80% 0.45% 3.64% 10.73% 13.22% 4.02% 12% 42% 13% 15% 5%

25 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

27.02% 32.02% 42.02% 60.27% 100% 11.00% 36.78% 24.38% 30.09% 45.50% 41% 115% 58% 50% 46%

26 Tingkat Pelayanan Administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

40% 45% 50% 55% 60% 45% 45% 50% 50% 55% 113% 100% 100% 91% 92%

28 Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29 Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten

0% 17% 30% 35% 50% 15% 17% 30.00% 30% 50% 0% 100% 100% 86% 100%

30 Dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu

60% 65% 70% 80% 90% 40% 40% 70.00% 70% 70% 67% 62% 100% 88% 78%

31 Tingkat Ketersediaan Profil Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32 Intensitas kegiatan penyuluhan tenaga puskesmas

Setiap 2 bulan

Setiap 1 bulan

Setiap 2

minggu

Setiap 2

minggu

Setiap 2

minggu

Setiap 3 bulan

Setiap 3 bulan

Setiap minggu

Setiap 2 minggu

Setiap 2

minggu

17% 17% 200% 100% 100%

33 Rasio posyandu per satuan balita 10.37 10.87 11.37 11.87 12.37 7.49 7.09 6.99 6.84 7.67 72% 65% 61% 58% 62%

34 Cakupan desa siaga aktif 80% 63.00% 70.00% 75.25% 80% 80% 26% 50% 77% 79% 76% 41% 71% 102% 99% 95%

35 Cakupan rumah tangga yang memenuhi indikator PHBS

24% 55% 57% 60% 65% 23% 35% 61% 53% 52.16% 96% 64% 107% 88% 80%

36 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat

100% 74.72% 79.72% 89.72% 96.04% 100% 27% 39% 83% 97% 94.29% 36% 49% 93% 101% 94%

37 Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38 Penangan Kasus KLB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKU



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

39 Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 61,48% 66,48% 76,48% 86,11% Minimal 100 %

61,50% 65,93% 83,70% 68,15% 84,44% 100% 99% 109% 79% 84%

40 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100% 72% 75% 80% 90% 100% 65,00% 40,49% 45,11% 41,47% 52,31% 90% 54% 56% 46% 52%

41 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

42 Jumlah kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) non Polio penduduk <15 tahun

≥2/100.000 penduduk






1 4 1 1 3 50% 200% 50% 50% 150%

43 Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk


1 1 1 1 1 13,44 4,28 2,43 1,74 0,40 1344% 428% 243% 174% 40%

44 Prevalensi Kasus HIV >5 >5 >5 <3 <2 1,05 1,90 0,08 11,90 8,50 21% 38% 2% 397% 425%

45 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

100% 100% 100% 100% 100% 5,00% 10,00% 7,00% 4,14% 26,44% 5% 10% 7% 4% 26%

46 Cakupan penemuan penderita diare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25,00% 27,87% 97,00% 100% 146,76% 25% 28% 97% 100% 147%

47 Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat

65% 73% 85% 90% 95% 74,40% 75,80% 36,40% 52,30% 66% 114% 104% 43% 58% 69%

48 Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat

Minimal 90%

Minimal 90%

Minimal 90%

Minimal 90%

Minimal 90%

93,00% 76% 51,20% 37,80% 38,00% 103% 84% 57% 42% 42%

49 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Minimal 2 desa

Minimal 4 desa

Minimal 6 desa

Minimal 8 desa

Minimal 10 desa

0 4 0 5 2 0% 100% 0% 63% 20%


II-40 I-40 I-40


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang

(Opportunity)

a. Adanya komitmen dari Pimpinan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten baik

eksekutif maupun legislatif menempatkan kesehatan sebagai fokus

pembangunan nasional merupakan investasi demi kesejahteraan masyarakat.

b. Adanya peluang kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang

bergerak di bidang kesehatan.

c. Adanya sistem informasi berbasis IT baik di tingkat nasional (SIKNAS)

maupun di tingkat daerah (SIKDA)

Tantangan (Threat)

a. Masih rendahnya kualitas pembangunan berwawasan kesehatan dan

rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat.

b. Meningkatnya kasus penyakit berbasis lingkungan (Emerging dan New

Emerging Disease) dan Penyakit Tidak Menular akibatperilaku.

c. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya

peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

III-41 Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016 - 2021


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSI

PELAYANANSKPD.

Berdasarkan pada gambaran layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai

Timur, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan indentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan

SKPD

INTERNAL (KEWENANGAN

Dinas Kesehatan )

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN Dinas Kesehatan)

1 2 3 4 5 6

Derajat Kesehatan

Angka Kematian Neonatal = 11,76

AKN : menurun 1. Kualifikasi, kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan

2. Sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan

1. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat

2. Kepedulian

lintas sektor

Realisasi meningkat 1,11 dari tahun 2014

AKI : 204/100.000 KH AKI :102/100.000 KH

Masih tingginya AKI

Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita : 26%

Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita : 100%

Belum memenuhi target

UHH : 69,58 tahun UHH : 72,41 tahun

Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ : 52,31%

Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ : 100%

Jumlah Kasus HIV= 47

Peningkatan kasus

Jumlah kasus diare = 10.605 kasus

Peningkatan kasus

Incidence Rate DBD = 654 kasus

Peningkatan kasus

Case Fatality Rate DBD = 1% (6 kasus kematian)



Aspek Kajian





SKPD


Dinas Kesehatan )

EKSTERNAL (DILUAR


1 2 3 4 5 6

Jumlah kasus Filariasis = 11 kasus

Peningkatan kasus

Jumlah kasus Hipertensi/tekanan darah tinggi = 15.382 kasus

Peningkatan kasus

Cakupan Penimbangan di Posyandu (D/S) = 44%

Cakupan Penimbangan di Posyandu (D/S) = 80%


Prevalensi Gizi Buruk = 0,06% (23 kasus)

Peningkatan kasus dibanding tahun 2011 (4 kasus)

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif = 52,31%

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif = 100%


Pelayanan Kesehatan

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin = 2,45%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga = 100%


Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin = 4,02

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin = 100%


Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin = 45,50%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin = 100%


Cakupan pelayanan anak balita = 67%

Cakupan pelayanan anak balita = 100%


Cakupan peserta KB aktif = 48,31%

Cakupan peserta KB aktif = 70%


Cakupan desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) = 84,88%

Cakupan desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) = 100%




Aspek Kajian





SKPD


Dinas Kesehatan )

EKSTERNAL (DILUAR


1 2 3 4 5 6

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 = 80%

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 = 95%


Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan = 85,71%

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan = 100%


Cakupan pelayanan nifas = 79%

Cakupan pelayanan nifas = 90%


Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat = 94,29%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat = 94,29%


Sumber daya Kesehatan

Cakupan Puskesmas = 116,67 %

Cakupan Puskesmas = 105,56 %

Cakupan memenuhi Target namun belum memenuhi standar Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang puskesmas

Rasio dokter per satuan penduduk = 0,32

Rasio dokter per satuan penduduk = 0,39

Rasio tenaga medis per satuan penduduk = 0,49

Rasio tenaga medis per satuan penduduk = 1,74

Rasio Posyandu per satuan Balita = 7,67

Rasio Posyandu per satuan Balita = 12,37

Keadaan Lingkungan

Persentase Desa STBM = 0%

Persentase Desa STBM = 2.96%

Jumlah Desa yang Open Defecation Free (ODF) = 7 desa

Jumlah Desa yang Open Defecation Free (ODF) = 21 desa



Aspek Kajian





SKPD


Dinas Kesehatan )

EKSTERNAL (DILUAR


1 2 3 4 5 6

Jumlah Desa yang melaksankan STBM = 7 desa

Jumlah Desa yang melaksankan STBM = 10 desa desa

Pembiayaan Kesehatan

Persentase anggaran kesehatan dalam APBD kab/kota = 6 %

Persentase anggaran kesehatan dalam APBD kab/kota = 10 %

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan

yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, antara lain;

a. Derajat kesehatan

1. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal di kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012

sebesar 15,64 per 1.000 kelahiran hidup dapat di tekan menjadi sebesar

11,76 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Meskipun capaian ini

menunjukkan penurunan, namun bila dibandingkan dengan capaian tahun

2014 terdapat kenaikan sebesar 1,11 per 1.000 kelahiran hidup atau 6

kasus kematian neonatal. Penyebab kematian neonatal ini antara lain :

Berat Bayi Lahir Renah (BBLR), asfiksia, dan Kelaian Kongenital. Hal ini

disebabkan oleh masih adanya ibu hamil dengan status gizi yang rendah,

rendahnya kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan neonatal

paska persalinan, dan kurangnya ketersediaan peralatan (mini oksigen).

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011

adalah 429,60 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2015 dapat

ditekan menjadi 204,00 per 1.000 kelahiran hidup, namun capaian ini

masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014

sebesar 202,84 per 1.000 kelahiran hidup. Begitu pula dibandingkan

dengan target nasional sebesar 102 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah



kasus kematian ibu di Kutai Timur pada tahun 2015 sama dengan tahun

2014 yaitu sebesar 12 Kasus, namun karena jumlah kelahiran hidup di

tahun 2015 lebih kecil dibanding tahun 2014, menyebabkan hasil

perhitungan angka kematian ibu sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2014.

3. Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita

Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita pada tahun 2015 sebesar

26% merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun. Namun capaian ini

masih lebih rendah dari target SPM sebesar 100%. Hal ini disebabkan

oleh kelemahan dalam rumus pencarian sasaran yang terlalu tinggi yaitu

10% dari jumlah balita. Mengenai rumus ini telah diadakan pertemuan di

tingkat pusat untuk dilakukan evaluasi.

4. Jumlah Kasus HIV

Jumlah Kasus HIV yang ditemukan pada tahun 2015 sebesar 47 kasus

merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh

semakin rutinnya kegiatan Voluntary Counseling Test (VCT) di lokasi

berisiko yang dilakukan oleh puskesmas bekerja sama dengan Komisi

Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutai Timur yang diikuti dengan

penyuluhan secara intensif di masyarakat sehingga semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukkan tes HIV secara

suka rela di RSUD Kudungga.

5. Jumlah kasus diare

Jumlah Kasus diare yang ditemukan pada tahun 2015 sebesar 10.605

kasus merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, Hal ini

disebabkan oleh terjadinya kemarau panjang selama tahun 2015 sehingga

di beberapa desa akses masyarakat terhadap air bersih sangat terbatas.

6. Incidence Rate DBD

Incidence Rate DBD pada tahun 2015 sebesar 194 per 100.000 penduduk

atau sebanyak 654 kasus DBD, jumlah kasus tersebut merupakan yang

tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kegiatan

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) pada tahun 2015 tidak berjalan

maksimal di masyarakat.



7. Case Fatality Rate DBD

Case Fatality Rate DBD pada tahun 2015 sebesar 1% dari 654 kasus

DBD, atau terdapat 6 kasus kematian yang di sebabkan oleh DBD. Hal ini

disebabkan karena terjadinya keterlambatan dalam membawa pasien ke

sarana fasilitas pelayanan kesehatan.

8. Jumlah kasus Filariasis

Jumlah kasus Filariasis yang ditemukan pada tahun 2015 sebanyak 11

kasus dan merupakan penemuan kasus tertinggi sejak tahun 2011. Hal ini

disebabkan oleh membaiknya pelaporan dan dilakukannya penjaringan

kasus Filariasis pada daerah endemis.

9. Jumlah kasus Hipertensi/tekanan darah tinggi

Jumlah kasus Hipertensi/tekanan darah tinggi di Kabupaten Kutai Timur

tahun 2015 sebesar 15.382 kasus atau terjadi kenaikan 30% dibandingkan

dengan jumlah kasus pada tahun 2014 sebesar 10.460. Hal ini

disebabkan karena membaiknya laporan ditingkat puskesmas dan

jaringannya.

10. Cakupan Penimbangan di Posyandu (D/S)

Cakupan Penimbangan di Posyandu (D/S) pada tahun 2015 sebesar 44%

dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal ini disebabkan rendahnya

partisipasi masyarakat untuk datang di posyandu dalam pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan berat badan balita. Selain itu masih

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat

Posyandu, karena masyarakat merasa apabila telah memperoleh

imunisasi lengkap tidak perlu lagi pergi ke posyandu untuk melakukan

pemantauan pertumbuhan balita.

b. Pelayanan Kesehatan

1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24

bulan keluarga miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24

bulan keluarga miskin pada tahun 2015 sebesar 2,45% dari target SPM

sebesar 100%. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang tersedia

untuk pembelian makanan pendamping ASI tersebut.



2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada

tahun 2015 sebesar 4,02% dari target sebesar 100%. Indikator ini memiliki

kelemahan dalam perhitungannya yaitu persentase jumlah pasien

masyarakat miskin di sarana kesehatan kesehatan Strata - I terhadap

masyarakat miskin di Kabupaten/Kota tidak akan pernah mencapai 100%,

namun untuk sementara tetap di pakai rumus ini. Nantinya akan

direkomendasikan nilai SPM yang dikoreksi atau komponen yang di

perbaiki.

3. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin pada

tahun 2015 sebesar 45,50% dari target sebesar 100%. Indikator ini

memiliki kelemahan dalam perhitungannya yaitu persentase jumlah pasien

masyarakat miskin di sarana kesehatan kesehatan Strata - I terhadap

masyarakat miskin di Kabupaten/Kota tidak akan pernah mencapai 100%,

namun untuk sementara tetap di pakai rumus ini. Nantinya akan

direkomendasikan nilai SPM yang dikoreksi atau komponen yang di

perbaiki.

4. Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif

Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif pada tahun 2015 sebesar

52,31%. Capaian ini masih lebih rendah dari target yang ditetapkan

Standar Pelayan Minimal (SPM). Hal ini disebabkan karena kebijakan dan

sistem pendukung yang masih belum optimal terutama pada kebutuhan

pelayanan, pencegahan TB dan respon terhadap masalah TB, kurangnya

pelibatan semua fasilitas kesehatan, terutama swasta dalam penjaringan,

penemuan, penanganan dan pelaporan TB.

5. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2015 sebesar 67% dari target

yang telah ditetapkan sebesar 100%. Umumnya masyarakat menggangap

bahwa setelah anak mendapat imunisasi lengkap tidak perlu lagi dibawa

ke pelayanan kesehatan. Padahal seharusnya anak balita hingga usia 5

tahun masih harus memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan



dan perkembangan minimal 8 kali dalam 1 tahun. Hal inilah yang

menyebabkan rendahnya cakupan pelayanan kesehatan anak balita.

6. Cakupan peserta KB aktif

Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2015 sebesar 48.31% dari target

yang telah ditetapkan sebesar 70%.

7. Cakupan desa siaga aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif pada tahun 2015 sebesar 76.30 % dari target

yang telah ditetapkan sebesar 80%.

8. Cakupan desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar

84.88% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

9. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2015 sebesar 80% dari

target yang telah ditetapkan sebesar 95%.

10. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana

kesehatan

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana

kesehatan sebesar 85.71% dari target yang telah ditetapkan sebesar

100%.

11. Cakupan pelayanan nifas

Cakupan pelayanan nifas sebesar 79% dari target yang ditetapkan

sebesar 90%.

12. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 94.29%

dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

13. Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk pada tahun 2015 sebesar 0,06% (23 kasus) dari

jumlah seluruh balita yang ada di kabupaten Kutai Timur. Capaian ini lebih

rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 0.07%(27

kasus). Namun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011

sebesar 0.01% (4 kasus) terdapat peningkatan kasus yang signifikan.



c. Sumber Daya Kesehatan

1. Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas pada Tahun 2015 sebesar 116.67%. Capaian ini

telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 105.56%. Artinya setiap

kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur telah memiliki

puskesmas. Namun dari jumlah yang ada belum ada puskesmas yang

memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai Permenkes Nomor 75

tahun 2014.

2. Rasio posyandu persatuan balita

Rasio posyandu persatuan balita pada tahun 2015 sebesar 7.67 dari

target yang telah ditetapkan sebesar 12.37. Hal ini disebabkan tidak

berimbangnya pembentukan posyandu dengan jumlah penduduk yang

ada.

3. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 0.49

dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.74. Hal ini disebabkan karena

formasi dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang masih

terbatas dan daerah Kabupaten Kutai Timur tergolong daerah yang

kurang diminati oleh tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter

spesialis.

4. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 0.32 dari

target yang telah ditetapkan sebesar 0.39. Masih terdapat kekurangan 26

orang dokter umum. Hal ini disebabkan karena formasi dokter yang

masih terbatas dan daerah Kabupaten Kutai Timur tergolong daerah

yang kurang diminati oleh tenaga dokter umum

d. Keadaan Lingkungan

1. Persentase Desa STBM

Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat pada tahun 2015 sebesar 0% dari target yang ditetapkan

sebesar 2,96% atau 4 dari 135 desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Hal ini belum maksimalnya kinerja tenaga sanitarian di dalam pemicuan



di desa / kelurahan. Tidak maksimalnya kinerja ini salah satunya karena

rendahnya akses yang dapat dilakukan sanitarian untuk mencapai desa /

kelurahan yang dilihat dari faktor goegrafis sangat berjauhan.Penyebab

lainnya karena rendahnya tanggung jawab masyarakat untuk melakukan

aksi interfensi STBM baik individu maupun bentuk komite, dan

rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyusun suatu rencana

aksi dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM

yang telah disepakati bersama.

2. Jumlah Desa yang Open Defecation Free (ODF)

Capaian Jumlah Desa yang Open Defecation Free (ODF/Bebas Buang

Air Besar Sembarangan) pada tahun 2015 sebanyak 7 desa dari target

21 desa yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan dari

pemangku kebijakan di tingkat desa. Hal ini dapat dilihat, meskipun telah

ada edaran dari Bupati Kutai Timur terkait dukungan anggaran

pelaksanaan ODF di dalam anggaran desa namun belum mendapat

dukungan sepenuhnya.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur telah ditetapkan Visi BupatiKutai

Timur :“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur yang Memiliki Dayasaing

pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri”

Misi

Selanjutnya berkaitan dengan Visi Bupati Kutai Timur tersebut telah

ditetapkan 5 ( lima ) misi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan

yaitu :

A. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa

kepada Tuhan yang Maha Esa

B. Mewujudkan Dayasaing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk

Unggulan pada sektor Agribisnis dan Agroindustri



C. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang

berkualitas secara merata

D. Meningkatkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan

yang lebih Baik, Lebih Sehat, dan Nyaman bagi Kehidupan Manusia

E. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan

Berorientasi pada Pelayanan Publik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka yang menjadi

penekanan adalah misi ke-1 yakni ”Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa”. Dalam rangka

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih, maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi saat ini

adalah :

A. Derajat Kesehatan

1. Masih tingginyaAngka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian

Ibu (AKI).

2. Masih tingginya prevalensi Penyakit Menular Langsung, Penyakit Menular

Bersumber Binatang dan meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular

dan Degeneratif

3. Meningkatnya kasus gizi buruk

B. Pelayanan Kesehatan

1. Rendahnya anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin yang mendapatkan

pemberian makanan tambahan

2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat

miskin

3. Rendahnya pelayanan kesehatan anak balita, ibu hamil, ibu nifas.

C. Sumber Daya Kesehatan

1. Belum ada puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes Nomor

75 tahun 2014 tentang Puskesmas

2. Belum terpenuhinya kebutuhan dan belum meratanya distribusi tenaga

kesehatan



D. Kesehatan Lingkungan

Belum semua desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) dan Open Defecation Free (ODF/Bebas Buang Air Besar

Sembarangan)

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong adalah:

A. Faktor Penghambat :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanankesehatan

2. Kualifikasi, kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan

3. Rendahnya peran serta masyarakat dan belum optimalnya pemberdayaan

masyarakat

4. Minimnya kepedulian lintas sektor terkait

B. Faktor Pendorong:

1. Komitmen pimpinan daerah untuk melakukan perbaikan

2. Dedikasi dan loyalitas SDM kesehatan untuk melaksanakan tugas di

bidang profesinya masing-masing

3. Dukungan legislatif dalam hal regulasi dan penganggaran pembangunan

kesehatan

4. Kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu,

merata dan berkeadilan

5. Dukungan peran serta sektor swasta dalam upaya peningkatan

pembangunan kesehatan

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI.

Dalam Renstra Kementrian Kesehatan tahun 2015-2019 diuraikan dua

tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

A. Meningkatnya status kesehatan masyarakat

B. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat

terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 –

2019 adalah :



A. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai

adalah:

1. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.

2. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.

3. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.

B. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai

adalah:

1. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

sebesar 40%.

2. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

(PD3I) tertentu sebesar 40%.

3. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensiwabah sebesar 100%.

4. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar

5,4%.

C. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang

terakreditasi sebanyak 5.600.

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi

sebanyak 481 kab/kota.

D. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.

2. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang

diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.

3. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang

memenuhi syarat sebesar 83%.

E. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:



1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

sebanyak 5.600 Puskesmas.

2. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar

dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak

56,910 orang.

F. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang

akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan

kesehatan.

2. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam

pelaksanaan SPM sebesar 80%.

G. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran

yang akan dicapai adalah:

1. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan

sebesar 20%.

2. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya

untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.

3. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang

diimplementasikan sebanyak 40.

H. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-

evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahundan anggaran

kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.

2. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100

rekomendasi.

I. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan


1. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.

2. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan

kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau

pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.



3. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan

dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

J. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan


1. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian

negara ≤1% sebesar 100%.

K. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian

Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.

2. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai

kinerja minimal baik sebesar 94%.

L. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang

akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan

prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.

2. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan

untuk akses pelayanan e-healthsebesar 50%

Sedangkan Sasaran penyelenggaraan Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur akan difokus utamakan pada peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan, upaya meningkatkan perubahan perilaku hidup sehat dan

lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat sehingga mampu mendukung

menurunya angka kejadian sakit dan kematian akibat sakit serta meningkatnya

kepuasan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan

akhir tahun 2018, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan

sasaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan ”Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan

upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan, ” maka

ditetapkan sasaran: Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

dan menurunnya angka kesakitan, dengan indikator keberhasilan



pencapaian sasaran sebagai berikut:

a. Menurunnya jumlah kematian ibu dari 175 jiwa tahun 2012 menjadi 71

jiwa pada tahun 2018.

b. Menurunnya jumlah kematian bayi dari 21 tahun 2012 menjadi 17 per

1000 kelahiran hidup pada tahun 2018.

c. Menurunnya jumlah kematian balita dari 31 menjadi 26 per 1.000

kelahiran hidup pada tahun 2018.

d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada

anak balita dari 17,10 menjadi dibawah 15.00 persen pada tahun 2018.

e. Menurunnya persentase angka kesakitan dari 11.74 tahun 2012 menjadi

9,36 persen pada tahun 2018 dengan fokus indikator keberhasilan :

1) Persentase pasien HIV yang mendapat pengobatan ARV/profilaxis

dari 80 persen tahun 2012 menjadi 100 persen pada tahun 2018

2) Angka Notifikasi Tuberculosis (TB) dari 122 persen tahun 2012

menjadi 206 persen tahun 2018.

3) Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API) dari 1,69

tahun 2012 menjadi dibawah 1 persen tahun 2018.

4) Menurunnya angka kesakitan DBD dari 51 persen tahun 2018 menjadi

46 persen tahun 2018.

2. Untuk mewujudkan tujuan ” Terwujudnya masyarakat yang yang

berperilaku hidup bersih dan sehat ”, maka ditetapkan sasaran:

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta

berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat dengan indikator

keberhasilan :Persentase Rumah tangga PHBS dari 50,1 persen 2012

menjadi 75 persen menjadi 2018.

3. Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatnya sumber daya kesehatan yang

memadai untuk pelaksanaan pembangunan,” maka ditetapkan sasaran:

Terpenuhinya sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan berstandar

kompetensi dengan indikator keberhasilan :

a. Rasio dokter dari 28.5 menjadi 40 per 100.000 penduduk.

b. Rasio bidan dari 0,6 menjadi 1 orang per Desa.



c. Rasio perawatdari 148 menjadi 150 per 100.000 penduduk.

d. Presentase Jaminan pemeliharaan kesehatan dari 96 menjadi 100

persen.

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sudah

terakomodir dalam Rencana Strategis Kementrian Kesehatan dan Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, demikian pula

sebaliknya isu strategis Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur sudah terakomodir didalam Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kutai Timur sesuai dengan kondisi Kabupaten Kutai Timur itu sendiri.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis terlihat bahwa kondisi fungsi dan peruntukan kawasan berdasarkan

RT/RW Kutai Timur dapat di kelompokkan menjadi kawasan lindung dan

kawasan budaya.

A. Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

3. Kawasan perlindungan setempat

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

B. Kawasan Budi Daya

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

2. Kawasan Peruntukan Pertanian Dalam Arti Luas

3. Kawasan Pertambangan

4. Kawasan Peruntukan Industri

5. Kawasan Peruntukan Pariwisata

6. Kawasan Peruntukan Pemukiman

7. Kawasan Peruntukan Lainnya

a. Fasilitas Pendidikan

b. Fasilitas Kesehatan

Pada akhir tahun rencana 2030 idealnya terdapat penambahan



puskesmas di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Sangatta Utara,

Sangatta Selatan dan Bengalon. Idealnya penambahan Puskesmas

Pembantu diperlukan di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Muara

Bengkal, Batu Ampar, Sangatta Utara, Bengalon, Sangatta Selatan dan

Sandaran.

c. Fasilitas peribadatan

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Dari hasil penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dapat dikemukakan faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

1. Minimnya pembangunan, penambahan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana puskesmas dan sarana dan prasarana penunjang kesehatan

2. Tidak adanya pembuangan sampah akhir di wilayah kecamatan dan desa-

desa serta tidak teraturnya temapt pembuangan sampah sementara yang

memungkinnya penyebaran penyakit.

3. Belum tersedianya tempat rekreasi/hiburan dan latihan olah raga, sehingga

sarana penunjang bagi kesehatan fisik dan mental masih sangat minim

B. Faktor Pendorong

1. Dilaksanakannya kegiatan Promosi Kesehatan kepada masyarakat untuk

berprilaku hidup bersih dan sehat.

2. Walaupun belum memenuhi standar sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2014

Tentang Puskesmas, keberadaan Puskesmas sudah dapat menjangkau

masyarakat sekitarnya

3. Adanya dukungan dana dari pihak swasta dan LSM kesehatan untuk

pembangunan sarana penunjang pelayanan kesehatan (Puskesmas

Pembantu, Poskesdes dan Posyandu).



3.5 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Isi-isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

adalah sebagai berikut:

a. Angka kematian ibu dan angka kematian neonatal masih tinggi.

b. Meningkatnya kasus gizi buruk.

c. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan

d. Belum terpenuhinya sarana pelayanan kesehatan (puskesmas) sesuai

dengan standar

e. Disparitas kualitas, kuantitas dan sebaran SDM Kesehatan belum merata

dan optimal.

f. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Sehat

masihkurang.

g. Meningkatnya prevalensi penyakit menular langsung, penyakit menular

bersumber binatang dan penyakit tidak menular/ degeneratif.



IV-60

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

1. VISI Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Dengan berpedoman pada Visi Bupati Kutai Timur, maka

dirumuskan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kutai Timur yang sehat dan mandiri “.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat empat keinginan yang akan

diwujudkan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari upaya

membangun kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.

2. Masyarakat yang mandiri dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan

kemauan atau niat dalam bentuk tindakan atau perilaku sehat.

3. Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

pelayanan Kesehatan yang sebaik-baiknya secara adil, merata dan

terjangkau.

4. Terbentuknya masyarakat yang memiliki lingkungan dan perilaku hidup

sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

2. MISI Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran

organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang

bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian sasaran

Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Sesuai Misi Kesatu yang

termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur yaitu :“Meningkatkan

Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada

Tuhan Yang Maha Esa”, maka untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur ditetapkan empat Misi yang akan diemban oleh



IV-61

seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi

pemerintahan yaitu :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa

setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan

derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, baik

secara langsung maupun tidak langsung.Upaya tersebut harus dapat

menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan

masyarakat beserta lingkungannya.Dengan demikian, keberhasilan

pembangunan kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peranserta

segenap komponenbangsa.

2. Meningkatkan pemeliharaan kesehatan yang bermutu terjangkau dan

berkeadilan.

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah

menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau

dan berkeadilan untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat

luas.Pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan

dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat,

termasuk swasta.

3. Meningkatkan kemitraan dan tata kelola pemerintahan yang baik

untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan

Menggalang kemitraan dengan lintas sektor terkait dan pemangku

kepentingan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di

bidang kesehatan. Meningkatkan manajemen kesehatan dengan fokus

pada pembenahan perencanaan dan kebijakan kesehatan yang

transparan, berdaya guna dan berhasil guna.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana

kesehatan.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan

kesehatan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana



IV-62

kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas SDM kesehatan,

kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan,

penguatan manajemen kesehatan, peningkatan penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan terlatih di setiap wilayah.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN


Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan

terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka

menengah . Berdasarkan Misi pertama RPJMD Kabupaten Kutai Timur

yaitu :“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman

Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, maka dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, tujuan,

sasaran dan kebijakan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan

Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat

Rasio posyandu per satuan balita

8 8.5 9 9.5 10

Cakupan desa siaga aktif

80 80 80 80 80

Cakupan rumah tangga yang memenuhi indikator PHBS

55 55 60 65 70

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan secara berkualitas, berkeadilan dan terjangkau.

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Cakupan puskesmas yang terakreditasi

19.05 52.38 76.19 90.48 100



IV-63

Persentase puskesmas yang menjadi BLUD

19.05 52.38 76.19 90.48 100.00

3 Terwujudnya pemeliharaan kesehatan secara berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

69.32 69.47 69.67 69.84 69.97

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

98.6 98.6 98.7 98.7 98.8

Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

201 199 181 179 177

Angka Kematian Bayi / 1.000 kelahiran hidup

14 14 13 13 12

Cakupan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

4.00 3.96 3.92 3.88 3.84

Angka Kematian Balita / 1.000 kelahiran hidup

20 20 20 19 18

Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan perorangan dan masyarakat

Cakupan keluarga mandiri IV

10% 20% 30% 40% 50%

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 100 100 100 100

Jumlah kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) non Polio penduduk <15 tahun

2 2 2 2 2

Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk

1.2 1 < 1 < 1 < 1

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 Penduduk

63.46 57.73 52 52 50

Angka Kematian / Case Fatality Rate DBD

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1



IV-64

Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam

100 100 100 100 100

Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

68.15 70.00 80.00 90 100

Angka Notifikasi Kasus (Case Notification Rate/CNR) TB

141 148 155 162 170

Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate / TSR)

97 98 98 99 100

Persentase pasien HIV yang mendapat pengobatan ARV/profilaxis

95 100 100 100 100

Prevalensi HIV dan AIDS

7.76 5.82 3.88 1.94 < 0,5

Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk

7 7 7 6 6

Angka prevalensi Kusta Per 10.000 penduduk

1.28 < 1 < 1 < 1 < 1

Angka Kesakitan Filariasis

3 2 1 1 < 1

Mikrofilaria Rate < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%

Persentase penderita diare ditangani

100 100 100 100 100

Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita

12.73 18.30 23.86 29.43 35

Persentase hipertensi/tekanan darah tinggi

24.77 24.28 23.79 23.38 23.38

Persentase obesitas

15.40 15.40 15.40 15.40 15.40

Persentase fasyankes primer yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara terpadu

20.00 30.00 40.00 50.00 50



IV-65

Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker serviks dan payudara

20.00 30.00 40.00 50.00 50

Meningkatnya penyehatan lingkungan

Persentase desa STBM

0.7 1.5 2.2 3.0 3.7

Persentase desa stop BABS (SBS)

40.0 55.0 70.0 90.0 100.0

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak

40.0 55.0 70.0 90.0 100.0

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan ( TPM ) yang Memenuhi Syarat

40.0 55.0 70.0 85.0 100.0

Persentase Rumah Sehat Yang memenuhi Syarat

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Persentase Tempat Tempat Umum ( TTU ) yang memenuhi syarat

50.0 55.0 60.0 65.0 70.0

Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah memenuhi syarat

40.0 55.0 70.0 90.0 100.0

Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Balita Gizi Buruk

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Prevalensi Balita Gizi Kurang

16 15.5 15 14.5 14

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

36.29 48.47 60.65 72.83 85

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100 100 100 100 100



IV-66

Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif

52 53 54 55 55

Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan

75 80 85 90 98

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan

50 65 80 95 95

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

75 80 85 90 90

Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

15 20 25 30 30

Persentase bayi yang baru lahir mendapat Inisisasi Menyusui Dini (IMD)

41 44 47 50 50

4 Terwujudnya partisipasi swasta dan lintas sektor dalam pembangunan berwawasan kesehatan

Meningkatnya partisipasi swasta

Persentase kegiatan kemitraan yang memiliki MoU/PKS

1 1 1 1 1

5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang kesehatan

Terlaksananya Penyusunan kebijakan/regulasi bidang kesehatan

Tersusunnya kebijakan/regulasi bidang kesehatan di Kabupaten

1 1 1 1 1

Terlaksananya Penelitian dan pengembangan kesehatan

Penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan

1 1 1 1 1

Tingkat kepuasan pelanggan (puskesmas dan RS)

70 80 90 90 100

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan

Penyelesaiaan Tindak lanjut hasil temuan Pemeriksa

100 100 100 100 100



IV-67

Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan

100 100 100 100 100

Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan

100 100 100 100 100

Dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan yang disusun tepat waktu

100 100 100 100 100

Dokumen pelaporan penganggaran dan kinerja yang disusun tepat waktu

100 100 100 100 100

Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100 100 100

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

90 90 100 100 100

Tingkat Disiplin Aparatur

100 100 100 100 100

6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan

Terpenuhinya sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan berstandar kompetensi

Rasio dokter per 100.000 penduduk

40 40 40 40 40

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk

12 15 18 20 22

Rasio bidan per 100.000 penduduk

120 120 120 120 120

Rasio Perawat per 100.000 penduduk

188 188 188 188 188

Rasio Apoteker per 100.000 penduduk

10 11 11 12 12

Rasio Tenaga Kefarmasian per 100.000 penduduk

29 29 29 29 29

Rasio Analis Laboratorium per 100.000 penduduk

17 17 17 17 17

Rasio Radiografer per 100.000 penduduk

7 7 7 7 7



IV-68

Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk

22 22 22 22 22

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0.48 0.48 0.48 0.48 0.48

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0.02 0.03 0.03 0.03 0.03

Cakupan puskesmas

116.66 116.66 116.66 116.66 116.66

Cakupan puskesmas pembantu

77.0 77.0 80,84 88,84 88.14

Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, mutu obat, dan keterjangkauan harga obat-obatan serta perbekalan kesehatan

Persentase Puskesmas yg memiliki alkes sesuai standar

5 10 15 20 25

Persentase rata-rata ketersediaan obat sesuai kebutuhan

100 100 100 100 100

Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar sebesar $ 2 per kapita

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

33.33 57.14 71.43 80.95 100.00

7 Tersedianya informasi kesehatan berdasarkan analisa data berbasis bukti

Pengembangan sistem informasi kesehatan

Ketersediaan master plan SIKDA

1 1 1 1 1

Jumlah puskesmas menggunakan SIMPUS

4 9 14 21 21


IV-69 Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016-2021

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunanKesehatan 2010-2015, maka perlu strategi dan arah

kebijakan yang terencana,terpadu dan terukur dengan memperhitungkan

lingkungan strategis.Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang

dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan

komprehensip. Strategi, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021seperti yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021yaitu :

A. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

B. Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka dalam

mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur,

dilaksanakan strategi yang dilakukan pada prioritas program dan

kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KUTAI TIMUR YANG SEHAT DAN MANDIRI

MISI I : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan

1. Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat

1. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, melalui upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1. Mengintensifkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dengan memasyarakatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

MISI II : Meningkatkan pemeliharaan kesehatan yang bermutu terjangkau dan berkeadilan



Meningkatnya pelayanan kesehatan secara berkualitas, berkeadilan dan terjangkau

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan penguatan Puskesmas dan Rumah Sakit

1. Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan II

Terwujudnya pemeliharaan kesehatan secara berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat

1. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui penguatan Puskesmas dengan memanfaatkan Biaya Operasional Pemeliharaan Puskesmas (BOP) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP)

1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif tanpa mengesampingkan kuratif

2. Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan perorangan dan masyarakat

2. Meningkatkan upaya pemeliharaan kesehatan perorangan dan masyarakat

2. Peningkatan pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit

3. Meningkatkan kualitas surveilans

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit

4. Meningkatnya penyehatan lingkungan

4. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

4. Peningkatan layanan perumahan, lingkungan pemukiman, sanitasi dan air bersih

5. Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat

5. Mengoptimalkan perubahan perilaku sadar gizi

5. Perbaikan gizi masyarakat

MISI III : Meningkatkan kemitraan dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan

Terwujudnya partisipasi swasta dan lintas sektor dalam pembangunan berwawasan kesehatan

1. Meningkatnya partisipasi swasta

1. Meningkatkan pastisipasi swasta dalam pembangunan kesehatan

1. Peningkatan kemitraan dan kerjasama bidang kesehatan



Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang kesehatan

1. Terlaksananya Penyusunan kebijakan/regulasi bidang kesehatan

1. Menata kualitas perencanaan dan manajemen pembangunan kesehatan dan menyusun kebijakan/regulasi bidang kesehatan

1. Meningkatkan kualitas manajemen pembangunan kesehatan

2. Terlaksananya Penelitian dan pengembangan kesehatan

2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan

3. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan

3. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan

3. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan

MISI IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana kesehatan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan

1. Terpenuhinya sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan berstandar kompetensi

1. Memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan berstandar kompetensi

1. Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan upaya pengembangan sumber daya kesehatan yang berkualitas dengan memantapkan sistim mutu

2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

3. Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, mutu obat, dan keterjangkauan harga obat-obatan serta perbekalan kesehatan

3. Meningkatnya pengamanan ketersediaan, pemerataan, mutu obat, dan keterjangkauan harga obat-obatan serta perbekalan kesehatan

3. Peningkatana ketersediaan, pemerataan, mutu obat, dan keterjangkauan harga obat-obatan serta perbekalan kesehatan

Tersedianya informasi kesehatan berdasarkan analisa data berbasis bukti

1. Pengembangan sistem informasi kesehatan

1. Mengembangkan dan menata Sistem Informasi Kesehatan

1. Pengembangan dan penataan sistem informasi kesehatan dan IPTEK

Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur.

V-72 Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016-2021

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan uraian visi dan misi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai

Timur mengagendakan Program Pembangunan Pelayanan berupa rencana

program/kegiatan indikatif untuk periode 2016 – 2021 antara lain :

5.1. PROGRAM SKPD Kesehatan:

A. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah

Sakit

3. Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan.

B. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Teluk

Pandan

2. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Teluk Pandan

3. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Teluk

Lingga

4. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Teluk Lingga

5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sangatta

Utara

6. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Sangatta Utara

7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sangatta

Selatan

8. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Sangatta

Selatan

9. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rantau



Pulung

10. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Rantau Pulung

11. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Batu

Ampar

12. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Batu Ampar

13. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Telen

14. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Telen

15. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara

Wahau I

16. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Muara Wahau I

17. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara

Wahau II

18. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Muara Wahau II

19. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kongbeng

20. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Kongbeng

21. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Long

Mesangat

22. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Long Mesangat

23. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Busang

24. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Busang

25. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tepian

Baru

26. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Tepian Baru

27. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sepaso

28. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Sepaso

29. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kaliorang

30. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Kaliorang

31. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kaubun

32. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Kaubun

33. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas

Sangkulirang



34. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Sangkulirang

35. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Karangan

36. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Karangan

37. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sandaran

38. Penyediaan biaya operasional dana kapitasi JKN FKTP Sandaran

39. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda

C. Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Peningkatan Pengawasan sarana penyedia obat, makanan, kosmetik, industri rumah tangga

D. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

3. Peningkatan Kemandirian Dan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup

Sehat

4. Pengembangan Kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

(UKBM)

5. Pencegahan Dan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau

Lainnya

6. Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

E. Program Perbaikan GiziMasyarakat

1. Penanggulangan Kasus Gizi Buruk pada Balita

2. Pemantauan Pertumbuhan Balita, Balita Bawah Garis Merah (BGM) dan

Perawatan Balita Gizi Buruk

3. Penanggulangan Anemia Gizi Besi pada Ibu Hamil, Ibu Nifas dan WUS

4. Pendampingan Manajemen dan Operasional Dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten

F. Program Pengembangan LingkunganSehat

1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

2. Peningkatan Pelayanan Dalam Menciptakan Lingkungan Sehat



3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

G. Program Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

1. Peningkatan Imunisasi

2. Pengembangan surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (Wabah)

H. Program Pengendalian Penyakit

1. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

2. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang

3. Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Peningkatan Manajemen Mutu Puskesmas

2. Pendampingan Akreditasi (DAK)

3. Peningkatan BLUD Puskesmas

4. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

7. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

J. Program Penyusunan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

1. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

K. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan

1. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Pelayanan Puskesmas

2. Pembinaan Dan Pengawasan Sarana Kesehatan

3. Penilaian FKTP dan Tenaga Kesehatan Berprestasi

L. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan

PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1. Pembangunan Puskesmas

2. Pembangunan Puskesmas Pembantu

3. Pengadaaan Puskesmas Perairan

4. Pengadaaan Puskesmas Keliling



5. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu

6. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Perairan

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Puskesmas Pembatu dan

Jaringannya

8. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Berserta Jaringanya

M. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Sakit Pratama

2. Pembangunan Rumah Sakit Pratama

3. Pengadaan Peralatan Sakit Pratama

4. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pratama.

N. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS

2. Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tuberkulosa

3. Kemitraan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Dan Zat Adiktif

Lainnya

4. Kemitraan Pengendalian Penyakit Jantung

5. Kemitraan Pengendalian Penyakit Kanker

6. Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat

O. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1. Pembinaan Pelayanan Neonatus (0-28) Hari

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Neonatus Dengan Komplikasi

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi

P. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

Q. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

2. Peningkatan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kompeten

3. Peningkatan Penanganan Komplikasi Kebidanan



4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

5. Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana

6. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah

7. Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah

8. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Remaja

R. Program Upaya Kesehatan Khusus

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indera

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra

5. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Korban Bencana

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Olah Raga

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja

8. Peningkatan Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

9. Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer

S. Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Biaya Jaminan Kesehatan Daerah

2. Penyediaan Biaya Operasional SATGAS Jaminan Kesehatan Daerah

3. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

T. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1. Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang Kesehatan

2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan

U. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan



V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

3. Penyusunan Laporan Aset SKPD

4. Monitoring dan evaluasi terpadu

W. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

8. Penyediaan alat tulis kantor

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

X. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pembangunan gedung kantor

2. Pengadaan mobil jabatan

3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Y. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Z. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal



2. Sosialisasi Peraturan Perundang—undangan

AA. Program Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia

kesehatan

1. Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Dokter Spesialis

3. Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan

4. Peningkatan Pengawasan, Perijinan, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga

Kesehatan

BB. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

5.2. PROGRAM LINTAS SKPD / LINTASSEKTOR.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :

A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pembangunan MCK dan Jamban Keluarga

2. Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Sarana dan Prasarana Air Minum

B. Program Pengembangan Kelembagaan Keswadayaan

1. Kegiatan Kelembagaan Posyandu

2. Kegiatan Rakor Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan Fasilitasi KPAD

3. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Badan Ketahanan Pangan :

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

3. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Badan Lingkungan Hidup :



A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan

3. Kegiatan Penerapan Teknologi Daur Ulang Sampah

B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan

Sungai Sangatta

2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai

C. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Limbah

D. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1. Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Ambien

2. Kegiatan Monitoring Sanitasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

A. Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Pelaksanaan Sekolah

Adi Wiyata

B. Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kependidikan,

Pemuda dan Olah Raga

1. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Dasar dan SMP

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

A. Program Penguatan KB

1. Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB

B. Program Keluarga Berencana

1. Pengolahan dan penyajian data klinik KB

2. Pertemuan medis tekhnis tingkat kabupaten

3. Pemutakhiran data KB

C. Program Pelayanan Kontrasepsi



1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

2. Pelayanan KB TKBK mellui momentum

3. Pengadaan alat kontrasepsi

4. Partisipasi KB pria dalam pelaksanaan pelayan KB

5. Penyusunan analisa kebutuhan alat kontrasepsi

6. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi

D. Program Kesehatan Reproduksi

1. Advokasi program kesehatan reproduksi

2. Sosialisasi masalah kesehatan reproduksi

3. Pelatihan/pembekalan kesehatan reproduksi petugas lapangan dan pengelola

program kesehatan reproduksi kabupaten

4. Penyuluhan pada kelompok rentan

5. Pengadaan Pap smear /IVA Test Kit

6. Penyukuhan kesehatan reproduksi remaja di sekolah/organisasi/LSM

kepemudan

7. Sosialisasi pencegahan HIV AIDS, Narkotika, pergaulan Bebas serta IMS

8. Penyuluhan kesetan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarkat

9. Gerakan sayang ibu dan lomba GSI

E. Program IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)

1. Pembentukan dan pembinaan Keluarga Kecil Balita (BKB)

BPBD

A. Program Penanggulangan BencanaAlam.

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam.

2.

PKK.

A. Program PemberdayaanPerempuan.

1. KegiatanP2WKSS.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.



A. Program Pengawasan Peredaran Bahan Makanan, Obat dan

barang berbahaya lainnya.

Komisi Penanggulangan AIDS.

A. Program Pencegahan dan Penangulangan HIV - AIDS.

5.3. PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBERPENDANAAN.

Jumlah pagu indikatif Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka

Pendanaan dari tahun 2011 – 2015 yang dianggarkan dalan APBD Kabupaten

Kutai Timur sebagai berikut :

Kesehatan :

a. Tahun 2011 sebesar Rp.42.072.466.501,00

b. Tahun 2012 sebesar Rp.47.345.000.000,00

c. Tahun 2013 sebesar Rp.61.000.862.690,00

d. Tahun 2014 sebesar Rp.47.217.292.000,00

e. Tahun 2015 sebesar Rp.57.166.591.703,00

f. Tahun 2016 sebesar Rp. 123.235.849.420,00

Sedangkan rencana jumlah pagu indikatif Program / Kegiatan Prioritas

dan Kerangka Pendanaan dari tahun 2016 – 2021 yang dianggarkan dalam

APBD Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

Kesehatan :

a. Tahun 2017 sebesar Rp. ………...….,00

b. Tahun 2018 sebesar Rp……….…….,00

c. Tahun 2019 sebesar Rp……….…….,00

d. Tahun 2020 sebesar Rp……….…….,00

e. Tahun 2021 sebesar Rp…….……….,00



5.4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF

Terlampir pada Lampiran 1

VI-84 Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016-2021


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kemajuan dan

mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi I

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa

Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kinerja Kondisi Pada Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

1 Jumlah Puskesmas sesuai standar

0 5 6 5 5 0 0 21

2 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

3 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49

4 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67

5 Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per Satuan Penduduk

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

6 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

7 Angka Usia Harapan Hidup

8 Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Dan

0 77,53 77,53 77,53 77,53 77,53 77,53 77,53



Jaringannya Serta RSU Pratama)

9 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

82.97 83 83 84 84 85 85 85

10 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

90.47 91 92 93 94 95 95 95

11 Cakupan Kunjungan Bayi

94,17 95 95 95 95 95 95 95

12 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

84,44 85 85 85 85 85 85 85

13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

52.31 53.67 57.08 60.49 63.9 67.31 59.1 59.1

14 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

100 100 100 100 100 100 100 100

15 Prevalensi HIV/AIDS 8,5 7.76 5.82 3.88 1.94 0,5 0,5 0,5

16 Perserta Jaminan Kesehatan Masyarakat

30,09 35,11 36,41 37,74 38,39 39,30 40,16 40,16

17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

100 100 100 100 100 100 100 100

18 Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100 100 100 100 100 100 100 100

Sedangkan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada SPM sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 6.2

No Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Target Capaian Setiap Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

80 95 95 95 95 95 95

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

82.97 86.38 89.79 93.2 96.61 100 100

4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90.47 92.38 95.79 99.2 100 100 100

5 Cakupan pelayanan nifas 79 80 80 80 80 80 80

6 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

97 97 97 98 99 100 100

7 Cakupan kunjungan bayi 94,17 100 100 100 100 100 100

8 Cakupan desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

84.44 90 90 90 100 100 100

10 Cakupan pelayanan anak balita

67 70 80 8- 90 90 90

11 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

2.45 80 80 90 100 100 100

12 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100 100 100

13 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

94.29 100 100 100 100 100 100

14 Cakupan peserta KB aktif 48,31 50 55 60 65 70 70

15 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

3 2 2 2 2 2 2

16 Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita

26 40 50 60 70 80 90

17 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif

52.31 60 60 70 80 90 100

18 Cakupan penderita DBD yang ditangani

100 100 100 100 100 100 100

19 Cakupan penemuan penderita diare

147 100 100 100 100 100 100

20 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

45.52 60 70 80 90 95 100



21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

4.02 50 60 70 80 90 100

22 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/kota

85.714 90 95 100 100 100 100

23 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

100 100 100 100 100 100 100

24 Cakupan desa siaga aktif 76.3 80.7 85.2 89.6 94.1 98.5 100


Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016-2021 VII-87

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

tahun 2011 - 2016 ini mengacu pada visi dan misi Bupati Kutai Timur.

RENSTRA ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan

upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.

RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

dalam 5 tahun ke depan. Melalui upaya penetapan kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur yang lebih terarah dan terukur diharapkan hasil

pembangunan kesehatan lebih bermakna dan bermanfaat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini

disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja

keras demi tercapainya visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di

kabupaten tercinta ini. Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini

dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah

ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good

Governance.



dr. Hj. Aisyah, M.Kes NIP. 19630921 199011 2 001


Renstra Dinkes Kab. Kutai Timur 2016-2021 VII-87

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

tahun 2011 - 2016 ini mengacu pada visi dan misi Bupati Kutai Timur.

RENSTRA ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan

upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.

RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

dalam 5 tahun ke depan. Melalui upaya penetapan kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Timur yang lebih terarah dan terukur diharapkan hasil

pembangunan kesehatan lebih bermakna dan bermanfaat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini

disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja

keras demi tercapainya visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di

kabupaten tercinta ini. Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini

dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah

ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good

Governance.



dr. Hj. Aisyah, M.Kes NIP. 19630921 199011 2 001

Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) juta Target (Rp) juta

Meningkatnya

partisipasi seluruh

masyarakat dalam

peningkatan derajat

kesehatan

Meningkatnya

peran serta dan

pemberdayaan

masyarakat untuk

hidup sehat

Rasio posyandu

per satuan balita1.1.1 Program promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

Cakupan rumah

tangga yang

memenuhi indikator

PHBS

53,75 56 2.275.000.000 62 4.927.500.000 68 4.545.250.000 74 4.729.775.000 80 5.195.693.676 80 5.218.968.926

Cakupan desa

siaga aktif

Cakupan desa siaga

aktif

79.26 80 80 80 80 80 80

Cakupan rumah

tangga yang

memenuhi

indikator PHBS

Rasio Posyandu Per

satuan Balita

Pengembangan media

promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1200 1200 1.525.000.000 1200 1.677.500.000 1200 1.845.250.000 1200 2.029.775.000 1200 2.232.752.500 1200 2.456.027.750

Peningkatan

kemandirian dan

kesadaran masyarakat

untuk hidup sehat

Kecamatan yang

mempunyai kebijakan

PHBS

0 0 - 6 750.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000 4 500.000.000

Pengembangan

Kelompok Upaya

Kesehatan Bersumber

Masyarakat (UKBM)

Rasio Posyandu Per

satuan Balita350.000.000 1.200.000.000 900.000.000 900.000.000 1.162.941.176 962.941.176

Pencegahan dan

pengendalian konsumsi

rokok dan produk

tembakau lainnya

Kegiatan Pencegahan

dan pengendalian

konsumsi rokok dan

produk tembakau lainnya

400.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000

Penegakan Hukum

dalam Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok

(KTR)

Kegiatan Penegakan

Hukum dalam Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok

(KTR)

- 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000

Meningkatnya

pelayanan kesehatan

secara berkualitas,

berkeadilan dan

terjangkau.

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan dasar

dan rujukan

Cakupan

puskesmas yang

terakreditasi

2.1.1. Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Cakupan puskesmas

yang terakreditasi0 19,05 1.208.900.000 52,38 3.653.415.500 76,19048 4.602.723.000 90,48 3.762.650.000 100 2.951.536.000 100 2.434.536.000

Persentase

puskesmas yang

menjadi BLUD

Cakupan pelayanan

gawat darurat level 1

yang harus di berikan

sarana kesehatan (RS)

85,71 100 100 100 100 100 100

Peningkatan

Manajemen Mutu

Puskesmas

Jumlah puskesmas yang

mendapat

pendampingan

peningkatan manajemen

mutu

0 4 300.000.000 7 1.050.000.000 5 750.000.000 3 450.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000

Pendampingan

akreditasi (DAK)


mendapat

pendampingan

akreditasi

0 885.500.000 885.500.000 885.500.000 885.500.000 885.500.000 885.500.000

Peningkatan BLUD

puskesmas


mendapat

pendampingan BLUD

0 0 - 4 756.000.000 7 1.323.000.000 5 1.040.000.000 5 1.000.000.000 3 600.000.000

Evaluasi dan

Pengembangan

Standar Pelayanan

Kesehatan


ditingkatkan stratanya0 0 - 4 507.415.500 7 1.168.973.000 5 865.700.000 5 549.036.000 3 549.036.000

Peningkatan pelayanan

kesehatan dasar


melaksanakan

pelayanan puskesmas

24 jam sesuai standar

0 0 23.400.000 5 117.000.000 5 117.000.000 6 140.400.000 5 117.000.000 0 -


kesehatan rujukan

Jumlah RS mampu

PONEK1 1 2 237.500.000 2 258.250.000 2 281.050.000 0 0 -

2016 2017 2018 2019 2020 2021kode

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data

Awal

2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan Program dan Kegiatan SasaranIndikator

Sasaran

Peningkatan

pembiayaan

kesehatan

masyarakat sesuai

kebutuhan

Program Penyusunan

pembiayaan

pelayanan kesehatan

Jumlah kebijakan teknis

pembiayaan dan jaminan

kesehatan masyarakat

Penyusunan standar

analisis belanja

pelayanan kesehatan

Pelatihan penyusunan

unit cost pelayanan

kesehatan

0 0 - 15 100.000.000 15 100.000.000 15 100.000.000 15 100.000.000 15 100.000.000

Program Peningkatan

Pembinaan dan

Pengawasan Sarana

Kesehatan

Persentase FKTP yang

memiliki ijin

opersional

100 100 150.000.000 100 421.359.250 100 463.500.000 100 507.000.000 100 561.200.000 100 561.200.000

Pengembangan sistem

jaminan mutu

pelayanan puskesmas

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan sarana

kesehatan

0 4 zona

kecamat

an

150.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Pembinaan dan

pengawasan sarana

kesehatan

kegiatan pembinaan dan

pengawasan sarana

kesehatan

0 0 - 3 200.000.000 3 220.000.000 3 242.000.000 3 266.200.000 3 266.200.000

Penilaian FKTP dan

tenaga kesehatan

berprestasi

kegiatan Penilaian FKTP

dan tenaga kesehatan

berprestasi

1 1 - 1 221.359.250 1 243.500.000 1 265.000.000 1 295.000.000 1 295.000.000

Terwujudnya

pemeliharaan

kesehatan secara

berkualitas bagi

seluruh lapisan

masyarakat.

Meningkatnya

Upaya Kesehatan

Masyarakat

Angka Harapan

Hdup3.1.1. Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Ibu Melahirkan dan

Anak

Cakupan Pelayanan

Ibu Hamil (K4)

2.949.000.000 5.189.000.000 3.809.000.000 4.154.000.000 4.286.000.000 4.286.000.000


kesehatan ibu hamil

Cakupan Pelayanan Ibu

Hamil (K4)79,68% 80% 100.000.000 80% 147.000.000 80% 147.000.000 85% 147.000.000 85% 147.000.000 85% 147.000.000

Peningkatan

pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan

kompeten

Cakupan persalinan di

faskes (PF)80,33% 85% 2.549.000.000 85% 2.842.000.000 90% 3.097.000.000 90% 3.342.000.000 95% 3.592.000.000 95% 3.592.000.000

Peningkatan

penanganan komplikasi

kebidanan

Jumlah komplikasi

kebidanan yang berhasil

ditangani

82,98% 83% 100.000.000 83% 1.510.000.000 84% 75.000.000 84% 75.000.000 85% 60.000.000 85% 60.000.000

Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan Nifas (KF3) 78,95% 80% 85% 25.000.000 85% 25.000.000 90% 25.000.000 90% 25.000.000 90% 25.000.000

Peningkatan Pelayanan

Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB

Aktif59,55% 60% 100.000.000 61% 50.000.000 62% 150.000.000 63% 50.000.000 64% 150.000.000 65% 150.000.000

Pembinaan pelayanan

kesehatan Anak Pra

Sekolah

APRAS dilayani

SDIDTKA63,74% 63,74% 65% 200.000.000 70% 100.000.000 70% 100.000.000 75% 100.000.000 75% 100.000.000

Penjaringan kesehatan

anak usia sekolah


murid kelas I

SD/sederajat

93,89% 100% 100.000.000 100% 300.000.000 100% 200.000.000 100% 300.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000

Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Remaja


murid kelas VII

SLTP/sederajat

93,56% 100% 100% 115.000.000 100% 15.000.000 100% 115.000.000 100% 12.000.000 100% 12.000.000

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

Kunjungan Neonatal

pertama (KN1)

82,39% 82,39% 200.000.000 83% 1.010.000.000 85% 900.000.000 90% 1.015.000.000 90% 985.000.000 90% 985.000.000

Pembinaan pelayanan

neonatus (0-28) hari

Kunjungan Neonatal

pertama (KN1)82,39% 82,39% - 83% 515.000.000 85% 515.000.000 90% 600.000.000 90% 600.000.000 90% 600.000.000


kesehatan neonatus

dengan komplikasi

Neonatus dengan

komplikasi ditangani81,40% 82% 100.000.000 83% 325.000.000 84% 325.000.000 84% 325.000.000 85% 325.000.000 85% 325.000.000


kesehatan bayi

Kunjungan bayi 94,17% 95% 100.000.000 95% 170.000.000 95% 60.000.000 95% 90.000.000 95% 60.000.000 95% 60.000.000

3.1.3 Program peningkatan

pelayanan kesehatan

lansia

50.000.000 205.000.000 105.000.000 205.000.000 105.000.000 105.000.000


kesehatan lanjut usia

Pelayanan kesehatan

lansia25,16% 30% 50.000.000 35% 205.000.000 40% 105.000.000 45% 205.000.000 50% 105.000.000 60% 105.000.000

Meningkatnya

upaya

pemeliharaan

kesehatan

perorangan dan

masyarakat

Cakupan

keluarga mandiri

IV

Program upaya

kesehatan khusus

Cakupan keluarga

rentan yang dibina

300.000.000 50% 3.642.425.000 50% 2.506.461.000 50% 2.978.164.000 50% 2.727.000.000 50% 4.546.964.000


Kesehatan Indera

Pelayanan kesehatan

indera yang

dilaksanakan

100% - 100% 600.164.000 100% 400.000.000 100% 430.000.000 100% 450.000.000 100% 400.000.000


Kesehatan Jiwa

Cakupan pelayanan

gangguan jiwa100% 100.000.000 100% 804.964.000 100% 440.000.000 100% 520.000.000 100% 560.000.000 100% 2.424.964.000

3.1.5 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Gigi dan

Mulut

Cakupan rawat jalan gigi 0% - 100% 256.897.000 100% 296.897.000 100% 250.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000


Kesehatan Matra

Persentase kegiatan

kesehatan matra0% - 100% 140.000.000 100% 114.000.000 100% 128.000.000 100% 140.000.000 100% 522.000.000

Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat

Korban Bencana

Persentase kegiatan

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat korban

bencana

100% 100.000.000 100% 776.000.000 100% 140.000.000 100% 510.000.000 100% 517.000.000 100% 250.000.000


Kesehatan Olah Raga

Pelayanan kesehatan

olah raga yang

dilaksanakan

100% 100.000.000 100% 230.000.000 100% 280.000.000 100% 350.000.000 100% 370.000.000 100% 250.000.000


Kesehatan Kerja

Pelayanan kesehatan

kerja yang dilaksanakan100% - 100% 150.000.000 100% 215.000.000 100% 410.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000


Perawatan Kesehatan

Masyarakat

(Perkesmas)

Jumlah keluarga

masyarakat rentan,

miskin dan daerah

terpencil yang dilayani

- 504.400.000 250.000.000 160.000.000 180.000.000 180.000.000

Pembinaan Kesehatan

Tradisional dan

Komplementer

Workshop/ Sosialisasi

Tehnis Pelayanan

Kesehatan Tradisional

dan Komplementer Se -

Kabupaten Kutai Timur

0 - 1 180.000.000 370.564.000 220.164.000 170.000.000 170.000.000

Program Upaya

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

29.289.082.086 33.521.339.816 34.242.607.072 34.963.874.328 35.685.141.584 36.406.408.840

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Busang

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Busang

Ketersediaan biaya jasa

pelayanan, bahan medis

habis pakai dan alkes

100 100 234.000.000 100 257.400.000 100 280.800.000 100 304.200.000 100 327.600.000 100 351.000.000

Penyediaan Biaya

Operasional Kesehatan

Puskesmas Busang

Ketersediaan biaya

operasional kesehatan100 100 184.360.000 100 184.360.000 100 184.360.000 100 184.360.000 100 184.360.000 100 184.360.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Telen

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Telen




100 100 184.000.000 100 202.400.000 100 220.800.000 100 239.200.000 100 257.600.000 100 276.000.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Telen

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Teluk

Lingga

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 806.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Teluk Lingga




100 100 900.000.000 100 990.000.000 100 1.080.000.000 100 1.170.000.000 100 1.260.000.000 100 1.350.000.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Teluk

Lingga

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Batu

Ampar

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.310 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Batu Ampar




100 100 228.000.000 100 250.800.000 100 273.600.000 100 296.400.000 100 319.200.000 100 342.000.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Batu

Ampar

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Kaliorang

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Kaliorang




100 100 295.000.000 100 324.500.000 100 354.000.000 100 383.500.000 100 413.000.000 100 442.500.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Kaliorang

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Karangan

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Karangan




100 100 65.000.000 100 71.500.000 100 78.000.000 100 84.500.000 100 91.000.000 100 97.500.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Karangan

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Kaubun

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Kaubun




100 100 233.353.600 100 256.688.960 100 280.024.320 100 303.359.680 100 326.695.040 100 350.030.400

Penyediaan Biaya


Puskesmas Kaubun

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Kongbeng

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.310 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Kongbeng




100 100 314.028.000 100 345.430.800 100 376.833.600 100 408.236.400 100 439.639.200 100 471.042.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Kongbeng

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Long

Mesangat

Kegiatan upaya

kesehatan essensial dan

pengembangan yang

dilaksanakan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Long Mesangat

Persentase ketersediaan

jasa pelayanan, bahan

medis habis pakai dan

alkes

100 100 327.000.000 100 359.700.000 100 392.400.000 100 425.100.000 100 457.800.000 100 490.500.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Long

Mesangat

Kegiatan upaya


pengembangan yang

dilaksanakan

100 100 212.181.000 100 212.181.000 100 212.181.000 100 212.181.000 100 212.181.000 100 212.181.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Muara

Ancalong




alkes

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Muara Ancalong

Kegiatan upaya


pengembangan yang

dilaksanakan

100 100 683.532.320 100 751.885.552 100 820.238.784 100 888.592.016 100 956.945.248 100 1.025.298.480

Penyediaan Biaya


Puskesmas Muara

Ancalong




alkes

100 100 264.228.000 100 264.228.000 100 264.228.000 100 264.228.000 100 264.228.000 100 264.228.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Muara

Bengkal

Kegiatan upaya


pengembangan yang

dilaksanakan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Muara Bengkal




alkes

100 100 317.196.000 100 348.915.600 100 380.635.200 100 412.354.800 100 444.074.400 100 475.794.000

3.1.5 Penyediaan Biaya


Puskesmas Muara

Bengkal

Kegiatan upaya


pengembangan yang

dilaksanakan

100 100 244.344.000 100 244.344.000 100 244.344.000 100 244.344.000 100 244.344.000 100 244.344.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Muara

Wahau I




alkes

100 100 806.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Muara Wahau I

Kegiatan upaya


pengembangan yang

dilaksanakan

100 100 180.120.000 100 198.132.000 100 216.144.000 100 234.156.000 100 252.168.000 100 270.180.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Muara

Wahau I




alkes

100 100 236.930.000 100 236.930.000 100 236.930.000 100 236.930.000 100 236.930.000 100 236.930.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Muara

Wahau II

Kegiatan upaya


pengembangan yang

dilaksanakan

100 100 806.143.310 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Muara Wahau II




alkes

100 100 166.320.000 100 182.952.000 100 199.584.000 100 216.216.000 100 232.848.000 100 249.480.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Muara

Wahau II

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 119.837.000 100 119.837.000 100 119.837.000 100 119.837.000 100 119.837.000 100 119.837.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Rantau

Pulung




100 100 806.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Rantau Pulung

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya


Puskesmas Rantau

Pulung

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 248.176.000 100 248.176.000 100 248.176.000 100 248.176.000 100 248.176.000 100 248.176.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Sandaran




100 100 846.143.310 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Sandaran

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya


Puskesmas Sandaran

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 214.495.000 100 214.495.000 100 214.495.000 100 214.495.000 100 214.495.000 100 214.495.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Sangatta

Selatan

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 806.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Sangatta Selatan




100 100 603.500.000 100 663.850.000 100 724.200.000 100 784.550.000 100 844.900.000 100 905.250.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas Sangatta

Selatan

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Sangatta

Utara

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Sangatta Utara




100 100 261.812.000 100 287.993.200 100 314.174.400 100 340.355.600 100 366.536.800 100 392.718.000

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Sangkulirang

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Sangkulirang




100 100 186.912.000 100 205.603.200 100 224.294.400 100 242.985.600 100 261.676.800 100 280.368.000

Penyediaan Biaya


Puskesmas

Sangkulirang

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Sepaso

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 806.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Sepaso




100 100 474.852.855 100 522.338.141 100 569.823.426 100 617.308.712 100 664.793.997 100 712.279.283

Penyediaan Biaya


Puskesmas Sepaso

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Teluk

Pandan

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 846.143.310 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Teluk Pandan




100 100 384.625.785 100 423.088.364 100 461.550.942 100 500.013.521 100 538.476.099 100 576.938.678

Penyediaan Biaya


Puskesmas Teluk

Pandan

Ketersediaan biaya


Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Tepian

Baru

Ketersediaan Biaya

Operasional dan

pemeliharaan

100 100 806.143.311 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasioanl Dana

Kapitasi JKN FKTP

Tepian Baru




100 100 77.420.000 100 85.162.000 100 92.904.000 100 100.646.000 100 108.388.000 100 116.130.000

Biaya Operasional dan

Pemeliharaan

Labkesda

tersedianya biaya

operasional100 100 250.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000

Program Peningkatan

Sistem Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Masyarakat

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

18.385.000.000 16.900.000.000 17.300.000.000 17.800.000.000 18.300.000.000 18.650.000.000

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

Penyediaan Biaya

Jaminan Kesehatan

Daerah

Cakupan masyarakat

yang mendapat jaminan

kesehatan.

55,63% 18.085.000.000 70% 16.400.000.000 85% 16.700.000.000 100 17.200.000.000 100 17.700.000.000 100 18.000.000.000

Penyediaan Biaya

Operasional SATGAS

Jaminan Kesehatan

Daerah

Cakupan ketersediaan

biaya operasional

SATGAS Jamkesda.

70 100 200.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000


kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

Jumlah pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

4 org 4 org 100.000.000 9 org 225.000.000 12 org 300.000.000 12 org 300.000.000 12 org 300.000.000 12 org 300.000.000

Meningkatnya

pencegahan dan

pengendalian

penyakit

Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita

penyakit DBD

Program Pengamatan

dan Pencegahan

Penyakit

Persentase angka

kesakitan10 9,5 1.788.100.000 9 1.459.000.000 8,5 1.368.000.000 8 1.442.000.000 7,5 1.370.400.000 7,5 1.370.400.000

Jumlah kasus

Acute Flacid

Paralysis (AFP)

non Polio

penduduk <15

tahun

Peningkatan Imunisasi Cakupan Desa

/kelurahan “Universal

Child Immunization”

(UCI)

0 1 1.568.100.000 0 1.261.000.000 1.104.000.000 1.242.000.000 1.080.000.000 1 1.080.000.000

Angka Kesakitan

Filariasis

Pengembangan

surveilans Epidemiologi

dan Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa

(Wabah)

Jumlah KLB yang

ditangani ˂ 24 jam4 4 220.000.000 4 198.000.000 4 264.000.000 3 200.000.000 2 290.400.000 2 290.400.000

Persentase

penderita diare

ditangani

Program

Pengendalian

Penyakit

5.956.475.670 10.766.855.025 10.864.925.000 11.263.608.000 10.469.484.000 6.019.921.000

Cakupan

penemuan

penderita

pneumonia Balita

Peningkatan

Pengendalian Penyakit

Menular Lansung

Angka Keberhasilan

Pengobatan Penderita

TB Paru BTA+

869.000.000 3.421.750.000 3.430.000.000 2.706.000.000 2.064.000.000 2.064.000.000

Peningkatan


Menular Bersumber

Binatang

4.497.475.670 6.662.105.000 6.729.925.000 8.027.608.000 7.555.484.000 3.830.921.000

Peningkatan


Tidak Menular

590.000.000 683.000.025 705.000.000 530.000.000 850.000.000 125.000.000

Meningkatnya

penyehatan

lingkungan

Persentase desa

STBM

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

660.000.000 2.945.000.000 1.510.000.000 3.730.000.000 3.100.000.000 -

Persentase desa

stop BABS

(SBS)

Pengkajian

pengembangan

lingkungan sehat

0 0 270.000.000 470.000.000 470.000.000 720.000.000 820.000.000 -


dalam menciptakan

lingkungan sehat

40.000.000 1.945.000.000 360.000.000 2.170.000.000 2.130.000.000

Sosialisasi kebijakan

lingkungan sehat350.000.000 530.000.000 680.000.000 840.000.000 150.000.000

Meningkatnya

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prevalensi Balita

Gizi Buruk

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

2.331.656.000 3.087.604.000 3.489.881.000 3.841.158.000 4.109.435.000

Prevalensi Balita

Gizi Kurang

Penanggulangan Kasus

Gizi Buruk pada Balita

Jumlah Petugas

puskesmas yang

mengikuti bimtek tata

laksana gizi buruk

0 21 200.179.000 21 208.162.000 21 216.145.000 0 173.128.000 0 181.111.000 63

Pengadaan Multi Mineral

DAN Multi Vitmain0 185 198 211 224 238 238

Jumlah Balita Kurus

mendapat makanan

tambahan

0 185 198 211 224 238 238

Persentase bayi

kurang dari 6

bulan yang

mendapatkan

ASI eksklusif

Pemantauan

Pertumbuhan Balita,

Balita Bawah Garis

Merah (BGM) dan

Perawatan Balita Gizi

Buruk

Persentase balita

ditimbang berat

badannya (D/S)

24,11% 960.254.000 36.29 1.007.372.000 48.47 1.054.490.000 60.65 1.101.608.000 72.83 1.148.726.000 85 1.148.726.000

Persentase bayi

yang baru lahir

mendapat

Inisisasi

Menyusui Dini

(IMD)

Penanggulangan

Anemia Gizi Besi pada

Ibu Hamil, Ibu Nifas

dan WUS

Persentase ibu hamil

Kurang Energi Kronik

(KEK) yang mendapat

makanan tambahan

916.623.000 1.617.470.000 1.964.646.000 2.311.822.000 2.524.998.000 2.524.998.000

Pendampingan

manajemen dan

operasional dana

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) di

Kabupaten

Ketersediaan dana BOK 100% 254.600.000 100% 254.600.000 100% 254.600.000 100% 254.600.000 100% 254.600.000 100% 254.600.000

Terwujudnya

partisipasi swasta

dan lintas sektor

dalam pembangunan

berwawasan

kesehatan

Meningkatnya

partisipasi swasta

Persentase

kegiatan

kemitraan yang

memiliki

MoU/PKS

Program Kemitraan

peningkatan

pelayanan kesehatan

1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000

Kemitraan pencegahan

dan pemberantasan

penyakit HIV/AIDS

Kegiatan pencegahan

dan pemberantasan

penyakit HIV/AIDS yang

dilaksanakan

0 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000


dan pemberantasan

penyakit tuberkulosa

Kegiatan pencegahan

dan pemberantasan

penyakit TB yang

dilaksanakan

0 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000


dan penanggulangan

narkoba dan zat adiktif

lainnya

Kegiatan pencegahan

dan penanggulangan

narkoba dan zat adiktif

lainnya yang

dilaksanakan

Kemitraan

pengendalian penyakit

jantung

Kegiatan pengendalian

penyakit jantung yang

dilaksanakan

0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Kemitraan

pengendalian penyakit

kanker

Kegiatan pengendalian

penyakit kanker yang

dilaksanakan

0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Kemitraan Pembiayaan

Kesehatan

Persentase penduduk

yang memiliki jaminan

pembiayaan kesehatan

45,43 55 70 85 100 100 100

Kemitraan

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Kegiatan Forum

Kabupaten Sehat yang

dilaksanakan

0 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000

Jumlah tenaga

kesehatan yang

mengikuti short

course

Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

yang baik dalam

bidang kesehatan

Terlaksananya

Penyusunan

kebijakan/regulasi

bidang kesehatan

Tersusunnya

kebijakan/regula

si bidang

kesehatan di

Kabupaten

Program Manajemen

dan Kebijakan

Pembangunan

Kesehatan

1.304.690.000 1.385.159.000 1.473.674.900 1.571.042.390 1.678.146.629 1.795.961.292

Penyusunan

kebijakan/regulasi

bidang kesehatan

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

Penyusunan Rencana

Kerja SKPD

Pengembangan Sistem

Perencanaan dan

Penganggaran

Kesehatan

Laporan kegiatan

Musrenbang Kecamatan

1

dokumen

1

dokumen804.690.000 1

dokumen885.159.000 1

dokumen973.674.900 1

dokumen1.071.042.390 1

dokumen1.178.146.629 1

dokumen1.295.961.292

Terlaksananya

Penelitian dan

pengembangan

kesehatan

Penelitian dan

pengembangan

kesehatan yang

dilaksanakan

1 Program Penelitian

dan Pengembangan

Kesehatan

2.285.000.000 2.010.000.000 1.671.000.000 1.264.200.000 2.228.640.000 2.228.640.000

Tingkat

kepuasan

pelanggan

(puskesmas dan

masyarakat)

Penelitian dan

Pengembangan

Kesehatan

Penelitian Indeks

Kepuasan Masyarakat di

Dinas Kesehatan dan

Puskesmas

0 1

dokumen2.285.000.000 2.010.000.000 1.671.000.000 1.264.200.000 2.228.640.000 2.228.640.000

Meningkatnya

pengawasan dan

akuntabilitas

capaian kinerja

dan keuangan

Penyelesaiaan

Tindak lanjut

hasil temuan

Pemeriksa

100 Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

Ketepatan Waktu

Pembayaran Gaji

dan Tunjangan

100 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Ketepatan waktu

Pencairan

UP/GU/TU

100 Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Laporan Keuangan

Semester3 Dok 3 Dok 50.000.000 3 Dok 50.000.000 3 Dok 50.000.000 3 Dok 50.000.000 3 Dok 50.000.000 3 Dok 50.000.000

Ketepatan waktu

Pembuatan SPM

–LS Barang dan

Jasa

100 Penyusunan Laporan

Aset SKPD50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Ketepatan

Waktu

Penyusunan

Laporan

Keuangan

100 Monitoring dan evaluasi

terpadu

Laporan monitoring dan

evaluasi1 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000

Tingkat

Pelayanan

administrasi

perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.601.000.000 2.601.000.000 2.601.000.000 2.601.000.000 2.601.000.000 2.601.000.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000

Penyediaan jasa

jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Honorarium KPA 5 KPA 5 KPA 450.000.000 5 KPA 450.000.000 5 KPA 450.000.000 5 KPA 450.000.000 5 KPA 450.000.000 5 KPA 450.000.000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000

Penyediaan alat tulis

kantor50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

12 12 1.200.000.000 12 1.200.000.000 12 1.200.000.000 12 1.200.000.000 12 1.200.000.000 12 1.200.000.000

Tingkat

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

- 720.000.000 4.977.000.000 84.700.000 92.400.000 92.400.000

Pembangunan gedung

kantor

Tersedianya Gedung

Kantor Tambahan 0 0 - 0 - 1 unit 4.000.000.000 0 - 0 - 0 -

Pengadaan mobil

jabatan

Tersedianya mobil

jabatan0 0 - 2 650.000.000 4 900.000.000 0 - 0 - 0 -

Pengadaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

41 0 - 10 unit 70.000.000 10 unit 77.000.000 10 unit 84.700.000 11 unit 92.400.000 11 unit 92.400.000

Tingkat Disiplin

Aparatur

Program peningkatan

disiplin aparatur

280.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 -

Pengadaan mesin/kartu

absensi80.000.000

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

1 Paket 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas tenaga

kesehatan serta

sarana prasarana

kesehatan

Terpenuhinya

sumber daya

kesehatan yang

merata, bermutu

dan berstandar

kompetensi

Rasio dokter

per 100.000

penduduk

Program

Pengembangan dan

pemberdayaan

sumber daya manusia

kesehatan

Persentasi tenaga

kesehatan yang

mempunyai Surat

Tanda Registrasi

44,50% 55% 1.740.000.000 66% 3.081.000.000 77% 3.181.000.000 88% 2.931.000.000 100% 3.126.000.000 3.126.000.000

Rasio dokter

spesialis per

100.000

penduduk

Persentasi fasilitas

kesehatan yang

memiliki tenaga

kesehatan sesuai

standar

Rasio bidan per

100.000

penduduk

Persentase tenaga

kesehatan yang dilatih

Rasio Apoteker

per 100.000

penduduk

Peningkatan

Ketersediaan Sumber

Daya Manusia

Kesehatan

Ketersediaan Sumber

Daya Manusia

Kesehatan

0 24 720.000.000 24 720.000.000 24 720.000.000 24 720.000.000 24 720.000.000 24 720.000.000

Rasio Tenaga

Kefarmasian per

100.000

penduduk

Monitoring dan

Evaluasi PPDS

Laporan Monitoring

PPDS0 1

Dokume

n

100.000.000 1

Dokume

n

100.000.000 1

Dokumen100.000.000 1

Dokume

n

100.000.000 1

Dokume

n

100.000.000 1

Dokume

n

100.000.000

Rasio Analis

Laboratorium per

100.000

penduduk

Pendidikan dan

pelatihan SDM

kesehatan

SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat520.000.000 1.750.000.000 1.850.000.000 1.600.000.000 1.795.000.000 1.795.000.000

Peningkatan

Pengawasan, Perijinan,

Sertifikasi dan

Registrasi Tenaga

Kesehatan

Tenaga kesehatan yang

memiliki perijinan45% 100% 400.000.000 100% 511.000.000 100% 511.000.000 100% 511.000.000 100% 511.000.000 100% 511.000.000

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

kesehatan sesuai

standar

Rasio

puskesmas,

poliklinik,

pustu per

satuan

penduduk

Program pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana

puskesmas/puskesma

s pembantu dan

jaringannya

32.573.000.000 100.541.000.000 101.601.177.000 113.101.910.880 53.281.910.880 49.718.741.988

Rasio Rumah

Sakit per satuan

penduduk

Pembangunan

puskesmas

Jumlah Pembangunan

Puskesmas sesuai

standar

0 5 25.000.000.000 6 72.000.000.000 5 73.660.177.000 5 60.000.000.000

Cakupan

puskesmas

Pembangunan

puskesmas pembantu

Jumlah Pembangunan

Puskesmas Pembantu

sesuai standar

1 0 - 35 29.160.910.880 35 29.160.910.880 34 28.327.741.988

Cakupan

puskesmas

pembantu

Pengadaaan

puskesmas perairan

Pengadaaan

puskesmas keliling

Jumlah Pengadaaan

puskesmas keliling0 0 - 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 4 2.000.000.000 5 2.500.000.000

Jumlah Pengadaan

Motor Bidan Desa0 0 - 35 1.050.000.000 35 1.050.000.000 35 1.050.000.000 41 1.230.000.000 0 -

Pengadaaan sarana

dan prasarana

puskesmas,

puskesmas pembantu

690.000.000 4.506.000.000 3.906.000.000 3.906.000.000 3.906.000.000 3.906.000.000

Pengadaaan sarana

dan prasarana

puskesmas perairan

Rehabilitasi

sedang/berat

puskesmas,

puskesmas pembatu

dan jaringannya

Jumlah Rehabilitasi

Sedang/Berat

Puskesmas Pembantu

13 35 6.883.000.000 20 4.000.000.000 20 4.000.000.000

Rehabilitasi rumah dinas 0 20 2.000.000.000 20 2.000.000.000 20 2.000.000.000 20 2.000.000.000

Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas

berserta jaringanya

Persentase Alat

Kesehatan yang

memenuhi syarat di

sarana pelayana

kesehatan (puskesmas)

7,8% 0% - 20% 14.985.000.000 40% 14.985.000.000 60% 14.985.000.000 80% 14.985.000.000 100% 14.985.000.000

Program pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit

mata

9.175.000.000 92.383.732.000 124.567.464.000 99.150.000.000 104.265.000.000 101.265.000.000

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Penunjang Rumah

Sakit Pratama

975.000.000 1 2.350.000.000 3 3.000.000.000 3 3.000.000.000 3 3.000.000.000

Pembangunan Rumah

Sakit Pratama

Tersedianya Rumah

Sakit Pratama0 0 - 2 Unit 50.000.000.000

Pengadaan Peralatan

Sakit Pratama

Persentase Kecukupan

Alat Kesehatan RS

Pratama sangkulirang

0% 20% 3.200.000.000 40% 25.000.000.000 100% 75.000.000.000 100% 45.000.000.000 100% 45.000.000.000 100% 45.000.000.000


Pemeliharaan Rumah

Sakit Pratama

Terpenuhinya biaya

operasional RS Pratama

Sangkulirang

0% 33% 5.000.000.000 100% 15.033.732.000 100% 16.500.000.000 100% 18.150.000.000 100% 19.965.000.000 19.965.000.000

Terpenuhinya biaya


Muara Bengkal

0% 0% - 0% - 100% 15.033.732.000 100% 16.500.000.000 100% 18.150.000.000 18.150.000.000

Terpenuhinya biaya


Muara Wahau

0% 0% - 0% - 100% 15.033.732.000 100% 16.500.000.000 100% 18.150.000.000 18.150.000.000

Meningkatnya

ketersediaan,

pemerataan,

mutu obat, dan

keterjangkauan

harga obat-

obatan serta

perbekalan

kesehatan

Persentase

Puskesmas yg

memiliki alkes

sesuai standar

Program Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Persentase

ketersediaan obat

2.307.482.288 20.795.000.000 26.440.000.000 28.140.000.000 32.175.000.000 30.600.000.000

Persentase rata-

rata ketersediaan

obat sesuai

kebutuhan

Peningkatan

pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

Persentase kecukupan

obat dan perbekalan

kesehatan disarana

pelayanan kesehatan

22,44% 10% 2.057.482.288 100% 19.995.000.000 100% 25.570.000.000 100% 27.190.000.000 100% 31.125.000.000 100% 29.500.000.000

Ketersediaan

obat per kapita

per tahun di

sarana

pelayanan

kesehatan dasar

sebesar $ 2 per

kapita

Peningkatan mutu

pelayanan farmasi

komunitas dan RS

Persentase RS dan

puskesmas perawatan

yang melaksanakan

pelayanan kefarmasian

0% 0% - 45% 200.000.000 35% 170.000.000 20% 160.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000

Jumlah

penelitian,

pengembangan

dan pemanfaatan

obat tradisional

Indonesia

Peningkatan mutu

penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

Persentase penggunaan

obat generik di sarana

pelayanan kesehatan

0% 0% - 20% 200.000.000 30% 250.000.000 50% 290.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000


Pemeliharaan UPT

Instalasi Farmasi


biaya operasional100% 100% 250.000.000 100% 400.000.000 100% 450.000.000 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 600.000.000

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Persentase sarana

penyedia obat,

makanan, kosmetik,

industri rumah tangga

yang memenuhi syarat

50.000.000 400.000.000 460.000.000 550.000.000 580.000.000 580.000.000

Peningkatan

Pengawasan sarana

penyedia obat,

makanan, kosmetik,

industri rumah tangga

Cakupan sarana

penyedia obat, makanan,

kosmetik, industri rumah

tangga yang mendapat

pengawasan

50.000.000 400.000.000 460.000.000 550.000.000 580.000.000 580.000.000

Tersedianya

informasi kesehatan

berdasarkan analisa

data berbasis bukti

Pengembangan

sistem informasi

kesehatan

Ketersediaan

master plan

SIKDA

Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Kesehatan

Master plan SIKDA 0 1

dokumen

400.000.000 0 1.550.000.000 0 1.510.000.000 0 210.000.000 0 220.000.000 0 220.000.000

Jumlah

puskesmas

menggunakan

SIMPUS

Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

Daerah (SIKDA)

Puskesmas yang

menggunakan SIMPUS0 4 400.000.000 9 1.550.000.000 14 1.510.000.000 21 210.000.000 21 220.000.000 21 220.000.000

120.159.386.044 315.095.389.591 356.289.662.972 341.896.082.598 292.193.987.769 274.712.142.046 Grand Total

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)...A. Visi Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur IV - 60 B. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur IV - 60 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah