RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2016 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/147_kecamatan... · 2019-04-10 · 1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEDANGSARI

TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN GEDANGSARI

1


TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai denga ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaa Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah Kepala dan wakil Kepala daerah terpilih segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati Nomor : 4 Tahun 2016 selanjutnya dikuti dengan penyusunan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah. Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Kecamatan Gedangsari tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021.

Renstra Perangkat Daerah ini nantinya akan selalu dijadikan pedoman dalam setiap penyusunan perencanaan selama lima tahun kedepan sehingga setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat selalu terarah, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu program dan kegiatan juga harus mempunyai indikator kinerja dan dapat dievaluasi setiap akhir tahun perencanaan.

Dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gedangsari memuat tujuan, sasaran, program , dan kegiatan pembangunan dalam urusan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gedangsari

1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

jangka menengah atau untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

LAMPIRAN XLIV PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

2

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis

2. Fungsi Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pembanguan daerah, fungsi atau manfaat Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin

kompleks; 2. untuk pengelolaan keberhasilan; 3. berorientasi masa depan; 4. adaptif; 5. pelayanan prima (service of excellence) 6. meningkatkan komunikasi; 7. menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi; 8. meningkatkan produktifitas.

3. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021. Proses tersebut disusun melalui beberapa tahapan, yaitu : 1. Tahap Persiapan ; 2. Tahap Perumusan/penyusunan :

a. Pengolahan data dan informasi; b. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah; c. Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi; d. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; e. Perumusan Isu-isu Strategis; f. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah; g. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah; h. Menelaah SE Rancangan Awal RPJMD; i. Perumusan strategi dan kebijakan Jangka Menengah Perangkat

Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD; j. Perumusan Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dan lokasi kegiatan; k. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah; l. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah

3. Tahap Verifikasi; dan 4. Tahap Penetapan.

4. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD,

sedangkan RPJMD memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD disusun berpedoman pada RPJP Daerah, sedangkan RPJP Daerah memperhatikan pada RPJP Nasional. RPJMD kemudian dijabarkan dalam RKPD yang merupakan pedoman penyusunan RAPBD , sedangkan Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Kaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan

lainnya digambarkan dalam bagan berikut:

3

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan

Gedangsari antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJDM, serta Tata cara Perubahan RPJMD, RPJMD dan RKPD.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021;

11. Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan. 12. Perda Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA SKPD5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA PD5 TAHUN

RENJA PD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

4

13. Peraturan Bupati Gunungkidul No. 76 Tahun 2016 tentenga Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangsari tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Maksud :

a. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indoensia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 - 2021;

b. Mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

c. Sebagai acuan resmi bagi pemerintah Kecamatan Gedangsari dalam program kegiatan tahunan melalui Musrenbang secara berjenjang.

d. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tata kala pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman SAKIP.

2. Tujuan : a. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangsari pada kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2016– 2021 dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan;

b. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Gedangsari dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunungkidul 2016-2021.

c. Memberikan arah bagi Kecamatan Gedangsari dalam penentuan target kinerja jangka memengah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI

A.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedangsari B.Sumber Daya Kecamatan Gedangsari C.Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangsari D.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Gedangsari

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

5

C. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten D. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangsari 4.2.Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

denganTujuan danSasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD BAB VIII. PENUTUP

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEDANGSARI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan, Kecamatan Gedangsari dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Gedangsari terdiri dari: 1. Unsur Pimpinan : Camat 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari

subbagian-subbagian 3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi 4. Kelompok Jabatan Fungsional Dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Camat 2. Sekretariat yang membawahi:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan b. Subbagian Umum

3. Seksi Tata Pemerintahan 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Seksi Kesejahteraan Sosial 7. Seksi Pelayanan Umum 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Gedangsari adalah sebagai berikut :

CAMAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL Sekretariat

Subbagian Perencanaan dan

Keuangan Subbagian Umum

Seksi Tata

Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Kesejahteraan

Sosial

Seksi Pelayanan

Umum

Tugas Camat Gedangsari adalah melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani

7

urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Camat Gedangsari mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembinaan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum; d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum; f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan; g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;

i. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; j. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; k. peningkatan partisipasi masyarakat; l. pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah

daerah; m. peningkatan perekonomian masyarakat; n. peningkatan kesejahteraan sosial; o. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi

vertikal; p. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; q. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional kecamatan; dan r. pengelolaan ketatausahaan kecamatan.

Adapun uraian tugas dari unsur pembantu pimpinan maupun

unsur pelaksana teknis adalah sebagai berikut : (1). Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

8

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan

teknis kecamatan ; c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana

strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;

d. pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat; f. penyusunan penetapan kinerja kecamatan; g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program kegiatan ; h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan; i. penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan; j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan; k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; l. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatan; m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan kecamatan; n. penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan; o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan

petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat,

kearsipan, administrasi umum, perpustakaan , kerumahtanggaan , sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;

q. pelayanan adminstrasi dan fungsional; dan r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari sub bagian-sub bagian, dan masing masing mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas: a. menyusun rencana umum,rencana strategis, rencana kerja dan

kinerja tahunan Kecamatanm rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

c. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan

program dan kegiatan kecamatan; e. menyiapkan banhan pengendalian kegiatan kecamatan; f. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatan; g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan; h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; i. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan

perbendaharaan kecamatan;

9

j. menyusun laporan keuangan kecamatan; k. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan; l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang perencanaan dan keuangan kecamatan; dan

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian perencanaan dan Keuangan.

(2) Sub bagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Subbagian

Umum; c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan

perundang-undangan; d. melaksanakan pengendalian internal kecamatan; e. menyusun rincian tugas kecamatan; f. mengelola surat menyurat dan kearsipan; g. mengelola urusan rumahtangga; h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan masyarakat; i. mengelola sarana dan prasarana perkantoran; j. mengelola perpustakaan; k. melaksanakan hubungan masyarakat; l. mengelola perjalanan dinas; m. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan

kompetensi pegawai; n. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; o. melaksanakan pengembangan pegawai; p. menyelenggarakan analisis jabatan; q. mengelola tata usaha kepegawaian; r. menganalisis beban kerja; s. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai,

serta pengawasan melekat; t. melaksanakan pengkaj ian kompetensi dan kualifikasi

jabatan; u. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; v. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operassional bidang umum; dan

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

(3). Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; b. menyusun kebijakan teknis bidang tata pemerintahan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata

pemerintahan; d. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan; e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata

pemerintahan; f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

kebijakan pemanfaatan tata ruang; g. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan

dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

10

h. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

i. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan; j. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pemerintahan; k. menyelenggarakan tugas pembantuan dibidang pemerintahan; l. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa; m. melaksanakan pembinaan badan pemusyawaratan desa; n. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa; o. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihan

perangkat desa; p. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa; q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas

pembantuan yang dilakukan oleh desa; r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian

perselisihan antar desa; s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa; t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa

dan perangkat desa; u. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan

v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.

(4). Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

b. menyusun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

d. menyusun rencana operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;

g. menyelenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

i. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;

j. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

k. melaksanakan pembinaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;

11

l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

(5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

g. menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

h. menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta lingkungan hidup;

j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat; k. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan

potensi desa; l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa; m. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa; n. melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program

pembangunan desa; o. menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

p. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(6). Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial; b. menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang

kesejahteraan sosial; d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial; e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja

kesejahteraan sosial;

12

f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan pendidikan dan kebudayaan;

g. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan di bidang kesehatan;

h. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;

i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;

j. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan; k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

tenaga kerja dan transmigrasi; l. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan

penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

m. menyelenggrakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;

n. menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;

o. menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

p. melaksanakan fasilitasi penanganan bencana; q. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; r. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial.

(7). Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayana umum; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi

pelayanan umum; d. menyusun rewncana operasional bidang p[elayanan umum; e. melaksanakan pelayanan umum; f. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; g. melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi

vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya; h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi pelayanan

umum; i menyusun dan menerapkan norma, standart, pedoman dan

pertunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

pelayanan umum.

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN GEDANGSARI

1. Sumber Daya Manusia Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Gedangsari

didukung PNS sebanyak 21 orang PNS. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan PNS Gedangsari

komposisinya adalah sebagaimana terlihat dalam gambar grafik berikut :

13

Gambar 2.1 Tingkat Pendidikan ASN Gedangsari tahun 2016

Sedangkan bila dilihat berdasarakan jenis kelamin komposisinya

adalah sebagaimana terlihat dalam gambar grafik berikut:


Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Gedangsari

masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas karena pensiun, hal ini dapat berpengaruh pada kinerja pelayanan, pelayanan yang dikehendaki tidak bisa maksimal. Dalam memecahkan permasalahan tersebut sudah diangkat 1 ( satu ) Tenaga Harian Lepas ( THL ) namun belum mencukupi kebutuhan.

0

10

1

10

0

2

4

6

8

10

12

Strata 2 strata 1 Diploma 3 SLTA

Tingkat Pendidikan ASN Gedangsari

Pendidikan

18

3

Laki-laki Perempuan

0

5

10

15

20

ASN Berdasar Jenis Kelamin

ASN Berdasar Jenis Kelamin

14

2.Kondisi Aset Kecamatan Gedangsari Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam

penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Gedangsari memiliki aset barang yang dikelola sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3

Data Aset Kecamatan Gedangsari

No Nama Barang / Jenis Barang Merk / Type Bahan Tahun

Pembelian

Asal Usul Cara

Perolehan Harga Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

1 GEDUNG KANTOR 100 M2 BETON 1990 PROP DIY 15.000.000,00 BAIK

2 GEDUNG KANTOR 182 M2 BETON 1988 PROP DIY 17.000.000,00 RB


4 RMH DINAS CAMAT 96 M2 BETON 2004 Pemkab

GK 80.000.000,00 BAIK

5 GEDUNG KANTOR 70 M2 BETON 2004 Pemkab

GK 71.000.000,00 BAIK

6 GAPURA

8 M2 BETON 2008

Pemkab GK 50.000.000

BAIK

7 PARKIR

64 M2 BETON 2008


BAIK

8 KANOPI

40 M2 CAMPURAN 2011

Pemkab GK 10.000.000 BAIK

9 TERALIS BESI BESI 2017 APBD 21.445.000 BAIK 10 MOBIL TANGKI

AIR Mitsubisi Besi 2008 Pemkab GK 188.000.000

BAIK

11 MINIBUS

TOYOTA /Avanza Besi 2013


12 SEPEDA MOTOR HONDA BESI 2012








16 MESIN KETIK ROYAL BESI 1997 Pemkab

GK 920.000,00 BAIK

17 MESIN KETIK ROYAL BESI 1997 PROP DIY 920.000,00 BAIK

18 MESIN KETIK - BESI 1996 Pemkab

GK 250.000,00 BAIK

19 FILLING CABINET HORSE BESI 1997 PROP DIY 470.000,00 BAIK

20 FILLING CABINET BROTHER BESI 1998 Pemkab

GK 475.000,00 BAIK


GK 475.000,00 BAIK

22 FILLING CABINET LION BESI 2005

Pemkab GK 995.000 BAIK

23 FILLING CABINET BROTHER BESI 2006




25 RAK BESI DEXION BESI 1997 Pemkab

GK 630.000,00 BAIK

26 BRANKAS DAICHI BESI 1996 Pemkab

GK 990.000,00 BAIK

15

27 ALMARI KACA - KAYU 1991 PROP DIY 290.000,00 BAIK


29 ALMARI ARSIP - KAYU 1996 Pemkab

GK 490.000,00 BAIK

30 MEJA KERJA 1/2 BIRO KAYU 1990 Pemkab

GK 1.960.000,00 BAIK

31 MEJA KERJA 1/2 BIRO KAYU 1998 PROP DIY 620.000,00 BAIK

32 MEJA TULIS - KAYU 1996 PROP DIY 387.000,00 RR


GK 1.170.000,00 BAIK


GK 2.170.000,00 BAIK

35 KURSI KERJA - KAYU 1998 Pemkab

GK 10.000,00 BAIK


GK 47.000,00 BAIK


GK 348.000,00 BAIK


GK 130.000,00 BAIK


GK 180.000,00 BAIK

40 DINGKLUK TUNGGU - KAYU 1996 Pemkab

GK 185.000,00 BAIK

41 KURSI TUNGGU IMPORTA BESI 2015 Pemkab GK 1.500.000,00 BAIK


43 KURSI KERJA ERGONOMIK POLARIS CAMPU

RAN 2015 Pemkab GK 1.325.000,00 BAIK


GK 358.000,00 BAIK


GK 815.000,00 BAIK

46 KIPAS ANGIN NATIONAL PLASTI

K 1997 PROP DIY 205.000,00 BAIK

47 TRANSMITER HT Motorola LOGAM 1996 Pemkab

GK 850.000,00 BAIK

48 WIRELESS SET TOA LOGAM 1997 PROP DIY 3.200.000,00 BAIK

49 MEJA KERJA 1/2 BIRO KAYU 2003 Pemkab GK 7.700.000,00 BAIK

50 KURSI KERJA - KAYU 2003 Pemkab GK 770.000,00 BAIK

51 KURSI LIPAT CHITOSE BESI 2003 Pemkab GK 11.250.000,00 BAIK

52 KURSI TAMU - KAYU 2003 Pemkab GK 3.050.000,00 BAIK

53 MEJA RAPAT - KAYU 2003 Pemkab GK 6.750.000,00 BAIK

54 MESIN LAMINATING CROWN LOGAM 2003 Pemkab

GK 500.000,00 BAIK

56 LEMARI BUKU - KAYU 2003 Pemkab GK 1.750.000,00 BAIK

57 TV SHARP LAIN -LAIN 2004 Pemkab

GK 2.000.000,00 BAIK

58 MEJA KURSIPELUM - KAYU 2004 Pemkab

GK 2.450.000,00 BAIK


60 POMPA AIR PANASONIC LAIN -LAIN 2005 Pemkab

GK 360.000,00 BAIK

61 FILLING CABINET LION BESI 2005 Pemkab

GK 995.000,00 BAIK

62 WIRELESS TENS LAIN - LAIN 2005 Pemkab

GK 3.000.000,00 BAIK

63 CAMERA DIGITAL SONY LOGAM 2006 APBD 4.000.000,00 RB

64 MONITOR SAMSUNG - 2006 APBD 950.000,00 BAIK 65 FILLING

CABINET BROTHER BESI 2006 APBD 5.215.000,00 BAIK

16

66 LEMARI ARSIP - KAYU 2006 Pemkab GK 500.000,00 BAIK

67 SEPEDA MOTOR HONDA LOGAM 2006 Pemkab GK 3.750.000,00 BAIK

68 COMPUTER SET HP LAIN-LAIN 2006 PROP DIY 18.000.000,00 BAIK

69 POMPA AIR SANYO LOGAM 2006 APBD 350.000,00 BAIK 70 MEGA PHONE TOA

LAIN-LAIN 2007 APBD 750.000,00 BAIK

71 GENSET GENERAL Besi 2007 APBD 2.500.000,00 BAIK 72 KALKULATOR CASIO


73 KURSI KERJA - KAYU 2007 APBD 1.150.000,00 BAIK 74 SOFA - KAYU 2007 APBD 3.000.000,00 BAIK 75 RAK TV - KAYU 2007 APBD 1.150.000,00 BAIK 76 MEJA KERJA - KAYU 2007 APBD 550.000,00 BAIK 77 JARINGAN - LAIN-

LAIN 2008 Pemkab GK 3.000.000,00 BAIK

78 MOBIL TANGKI Mitsubisi Besi 2008 Pemkab GK 188.000.000,00 BAIK

79 KURSI RAPAT - Besi 2008 Pemkab GK 4.500.000,00 BAIK

80 KURSI PIMPINAN SAVELLO EBONIT 2008 Pemkab GK 800.000,00 BAIK

81 LAPTOP COMPAQ ATOM 2009 Pemkab GK 5.000.000,00 RB

82 INSTALASI - 2010 Pemkab GK 8.500.000,00 BAIK

83 PRINTER Epson L 100

LAIN - LAIN 2011 Pemkab

GK 1.600.000,00 BAIK

84 LCD PROYEKTOR BEN Q LAIN - LAIN 2011 Pemkab

GK 5.000.000,00 BAIK

85 INSTALASI LISTRIK

- 2011 Pemkab GK 8.270.000,00 BAIK

86 ADAPTOR CANON EOS 110

LAIN-LAIN 2011 Pemkab

GK 500.000,00 BAIK

87 PRINTER

HP LASERJET P1102

CAMPURAN 2011 Pemkab

GK 1.507.998,11 BAIK

89 COMPUTER SET ACER ASPIRE M


GK 6.601.888,89 BAIK

90 KANOPI - CAMPURAN 2011 Pemkab

GK 10.000.000,00 BAIK

91 AC SHARP CAMPURAN 2012 Pemkab

GK 5.000.000,00 BAIK

92 ALMARI ARSIP KAYU KAYU KAYU 2017 APBD

3.000.000 BAIK

93 MEJA PELUM KAYU KAYU 2017 APBD 9.975.000 BAIK 94 KURSI PUTAR

ERGONOMIC BROTHER CAMPURAN 2017 APBD

6.750.000 BAIK

95 POMPA AIR UCHIDA BESI 2017 APBD 560.000 BAIK 96

KIPAS ANGIN PANASONIC ATOM 2017 APBD

2.400.000 BAIK

97 AC MIDEA MSF09CRNI BESI 2017 APBD

8.600.000 BAIK

98 TV PANASONIC ATOM 2017 APBD 5.000.000 BAIK 99 HARDICK

EKTERNAL TOSHIBA ATOM 2017 APBD 900.000

BAIK 100 UPS APC650 ATOM 2017 APBD 2.400.000 BAIK 101 PRINTER L220

Epson L220 ATOM 2017 APBD 4.500.000

BAIK

JUMLAH 1.180.117.515

Sumber Data : Pengurus Barang Kec. Gedangsari.

17

Sampai saat ini kondisi aset yang baik berada dikisaran 98 %

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh camat sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan adalah m

elaksanakan pelayanan masyarakat meskipun sebetulnya seluruh tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh kecamatan pada prinsipnya merupakan bentuk pelayanan secara umum kepada masyarakat.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh unsur teknis atau seksi-seksi yang berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu di kecamatan. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di Kecamatan Gedangsari terdiri dari : 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 3. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Datang /Pergi Penduduk 4. Pelayanan Dispensasi Nikah [rekomendasi] 5. Pelayanan Perizinan usaha/pergagangan/keramaian [rekomendasi] 6. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

[rekomendasi] 7. Dan pelayanan rekomendasi lainnya yang harus diketahui camat.

Sedangkan secara keseluruhan program kerja berikut penganggarannya di Kecamatan Gedangsari dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran pada setiap tahunnya sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab kepada Camat.

Adapun gambaran atas rencana kinerja pelayanan maupun rencana penganggaran maupun capaiannya sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 dan 2.4

19

Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) Ket

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Nilai IKM Perangkat

daerah Meningkat pemerintahan

77 77,5 78 78,25 78,75 77,11 77,45 78,04 78,25 78,75 100,1 99,9 100 100,3 100

2 Manajemen Pemerintahan Desa

60 62 65 68 70 55 58 63 68 70 91,66

93,54 92,64 100 100

3 Persentase penurunan angka kriminalitas

1,2 1,3 1,4 1,5 1,8 1,1 1,25 1,3 1,35 1,75 91,66

96,15 96,42 92,85

97,22

20

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015 Kode

Rekening PROGRAM dan KEGIATAN

Anggaran pada tahun ke- Realisasi pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-

Rata2 Pertumbuhan

2011 2012 2103 2014 2015 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.20 .21.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.350.000

46.960.000

61.330.000

47.930.000

48.530.000

54.441.251

45.754.400

59.083.300

47.930.000

48.530.000 93,30% 97,43% 96,34% 100,00% 100,00% 20,00% 19,44%

1.20 .21.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

480.000

500.000

500.000

500.000

500.000

480.000

500.000

500.000

500.000

500.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9.400.000

8.400.000

11.400.000

11.400.000

11.400.000

5.491.251 7.200.000

10.200.000

11.400.000

11.400.000 58,42% 85,71% 89,47% 100,00% 100,00% 20,00% 17,57%

1.20 .21.01.02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

-

700.000

900.000

1.900.000

1.900.000

-

694.400

703.300

1.900.000

1.900.000 99,20% 78,14% 100,00% 100,00% 20,00% 19,25%

1.20 .21.01.06

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12.300.000

12.300.000

13.200.000

13.200.000

13.200.000

12.300.000

12.300.000

13.200.000

13.200.000

13.200.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.07

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.500.000

-

-

-

-

1.500.000

-

-

-

-

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.000.000

2.000.000

2.400.000

2.000.000

2.400.000

2.000.000

2.000.000

2.400.000

2.000.000

2.400.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20 .21.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9.770.000

1.100.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

9.770.000

1.100.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7.600.000

5.000.000

13.200.000

-

-

7.600.000

5.000.000

12.350.000

-

-

100,00%

100,00% 93,56% 100,00% 100,00% 20,00% 19,34%

1.20 .21.01.14

Penyediaanperalatan rumah tangga

-

1.500.000

1.500.000

800.000

1.000.000

-

1.500.000

1.500.000

800.000

1.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan

960.000

960.000

900.000

900.000

900.000

960.000

960.000

900.000

900.000

900.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

3.500.000

3.500.000

4.750.000

4.750.000

4.750.000

3.500.000

3.500.000

4.750.000

4.750.000

4.750.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4.340.000

4.500.000

4.980.000

4.980.000

4.980.000

4.340.000

4.500.000

4.980.000

4.980.000

4.980.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

44.000.000

30.997.000

83.950.000

78.650.000

92.000.000

40.449.000

30.997.000

82.704.168

78.650.000

92.000.000 91,93%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 19,71%

1.20.21.02. Pengadaan mebelair

-

-

-

16.000.000

14.000.000

-

-

-

16.000.000

14.000.000 20,00% 20,00%

1.20.21.02.21

pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.133.000

1.000.000

1.200.000

1.200.000

1.500.000

1.133.000

1.000.000

1.200.000

1.200.000

1.500.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.02.22 pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

24.474.000

11.847.000

10.000.000

2.900.000

3.000.000

24.474.000

11.847.000

10.000.000

2.900.000

3.000.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20.21.02.24 pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

14.393.000

18.150.000

22.000.000

18.900.000

22.000.000 10.842.000

18.150.000

20.764.168

18.900.000

22.000.000 75,33% 100,00

% 94,38% 100,00% 100,00% 20,00% 19,00%

21

1.20.21.02.21 pemeliharaan rutin/berkala

mebelair 750.000 - 1.500.000 750.000 - 1.500.000 20,00% 20,00%

1.20.21.02.24

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

4.000.000

-

-

-

-

4.000.000

-

-

-

-

100,00% 20,00% 20,00%

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

-

-

50.000.000

39.650.000

50.000.000

-

-

49.990.000

39.650.000

50.000.000 99,98% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.000.000

11.620.000

-

-

-

4.000.000

11.595.100

-

-

-

100,00% 99,79% 20,00% 19,97%

1.20.21.03.05

Pengadaan mesin/kartu absensi

4.000.000

-

4.000.000

-

100,00% 20,00% 20,00%

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

11.620.000

-

-

-

11.595.100

-

-

- 99,79% 20,00% 19,96%

1.20.21.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

5.350.000

4.900.000

6.900.000

7.365.000

7.365.000

5.175.000

4.900.000

6.900.000

7.365.000

7.365.000 96,73%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 19,89%

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.21.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

1.000.000

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000

825.000

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000 82,50%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 19,20%

realisasi kinerja SKPD 1.20.21.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,00

500.000

500.000

500.000

500.000 500.000,00

500.000

500.000

500.000

500.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.350.000

2.000.000

2.000.000

1.865.000

1.865.000

1.350.000

2.000.000

2.000.000

1.865.000

1.865.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.06.05

Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ

2.500.000

1.700.000

3.700.000

4.000.000

4.000.000

2.500.000

1.700.000

3.700.000

4.000.000

4.000.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.210.000

4.390.000

6.600.000

18.040.000

20.040.000

810.000

4.390.000

6.200.000

18.040.000

20.040.000 66,94%

100,00% 93,94% 100,00% 100,00% 20,00% 19,68%

1.20.21.09.03. Penyusunan Renstra SKPD

-

-

1.300.000

-

2.000.000

-

-

900.000

-

2.000.000 20,00% 17,58%

1.20.21.09.03 Penyusunan rencana kerja SKPD

1.210.000

1.250.000

2.300.000

3.750.000

3.750.000

810.000

1.250.000

2.300.000

3.750.000

3.750.000 66,94%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 19,35%

1.20.21.07.04 Monev dan pengendalian program dan kegiatan SKPD

-

3.140.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

-

3.140.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.07.05 Penyusunan IKM

-

-

-

2.745.000

2.745.000

-

-

-

2.745.000

2.745.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.07.06 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu

-

-

-

4.630.000

4.630.000

-

-

-

4.630.000

4.630.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.07.07 Pengendalian Internal SKPD

-

-

-

4.915.000

4.915.000

-

-

-

4.915.000

4.915.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

Prog.Pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

-

-

8.710.000

9.860.000

9.860.000

-

-

8.710.000

9.860.000

9.860.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

Fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa

-

-

8.710.000

9.860.000

9.860.000

-

-

8.710.000

9.860.000

9.860.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.28.1.28

Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa

12.860.000

12.280.000

9.250.000

11.085.000

11.085.000

12.860.000

12.280.000

9.250.000

11.085.000

11.085.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.28.1.28.10

Penyusunan data monografi daerah dan administrasi perkotaan

-

-

-

2.995.000

2.995.000

-

-

-

2.995.000

2.995.000 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.28.1.28.10

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

12.860.000

12.280.000

9.250.000

8.090.000

8.090.000

12.860.000

12.280.000

9.250.000

8.090.000

8.090.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

28.095.000

36.770.000

6.455.000

3.725.000

3.725.000

27.395.000

33.060.000

6.455.000

3.725.000

3.725.000

100,00% 100,00% 20,00% 18,88% .20.21.28.1.28.10

Pembinaan pelayanan publik terpadu

28.095.000

36.770.000

3.725.000

3.725.000

3.725.000

27.395.000

33.060.000

3.725.000

3.725.000

3.725.000 97,51% 89,91% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 18,84%

22

.20.21.28.1.28.10

Pengukuran Indeks Kepuasan Masy

2.730.000

2.730.000

2.730.000

2.730.000

2.730.000

2.730.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Program Pengembangan Data/Informasi

11.200.000

-

-

-

-

11.200.000

-

-

-

- 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pendataan keluarga miskin dan pengangguran

11.200.000

-

-

-

-

11.200.000

-

-

-

- 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 .20.21.28.1.28.10 Prog Upaya Kesehatan

Masyarakat dan Perorangan -

-

-

1.885.000

1.885.000

-

-

-

1.885.000

1.885.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

-

-

1.885.000

1.885.000

-

-

-

1.885.000

1.885.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Prog Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

-

-

6.185.000

3.620.000

7.000.000

-

-

6.185.000

3.620.000

7.000.000 51,71% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pembinaan organisasi perempuan

-

-

3.500.000

3.620.000

3.500.000

-

-

3.500.000

3.620.000

3.500.000 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dlm mengelola usaha

-

-

2.685.000

-

3.500.000

-

-

2.685.000

-

3.500.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Prog Pengelolaan kekayaan

budaya -

-

3.660.000

7.600.000

7.600.000

-

-

3.260.000

7.600.000

7.600.000 100,00% 100,00% 20,00% 19,58%

.20.21.28.1.28.10

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya

-

-

3.660.000

7.600.000

7.600.000

-

-

3.260.000

7.600.000

7.600.000 100,00% 100,00% 20,00% 19,58%

.20.21.28.1.28.10

Prog Pengelolaan keragaman budaya

-

-

-

9.525.000

9.525.000

-

-

-

9.525.000

9.525.000 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

-

-

-

9.525.000

9.525.000

-

-

-

9.525.000

9.525.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Program peningkatan peran serta kepemudaan

9.000.000

12.425.000

9.850.000

9.900.000

9.900.000

9.000.000

12.425.000

9.850.000

9.900.000

9.900.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pembinaan organisasi kepemudaan

2.025.000

1.900.000

1.750.000

1.750.000

2.025.000

1.900.000

1.750.000

1.750.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pembentukan Paskibra

9.000.000

10.400.000

7.950.000

8.150.000

8.150.000

9.000.000

10.400.000

7.950.000

8.150.000

8.150.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

-

-

-

1.750.000

1.750.000

-

-

-

1.750.000

1.750.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

-

-

-

1.750.000

1.750.000

-

-

-

1.750.000

1.750.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

-

-

-

7.000.000

7.000.000

-

-

-

7.000.000

7.000.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat

-

-

-

7.000.000

7.000.000

-

-

-

7.000.000

7.000.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

23

.20.21.28.1.28.10

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingk.

6.750.000

6.750.000

8.315.000

9.810.000

9.810.000

6.750.000

6.750.000

8.315.000

9.810.000

9.810.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.550.000

2.550.000

2.585.000

2.415.000

2.415.000

2.550.000

2.550.000

2.585.000

2.415.000

2.415.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pengendalian keamanan lingkungan

4.200.000

4.200.000

5.730.000

5.780.000

5.780.000

4.200.000

4.200.000

5.730.000

5.780.000

5.780.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Monitoring evaluasi dan pelaporan

-

-

-

1.615.000

1.615.000

-

-

-

1.615.000

1.615.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Program Pengembangan

wawasan kebangsaan -

5.675.000

5.000.000

5.500.000

5.500.000

-

5.675.000

5.000.000

5.500.000

5.500.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

-

5.675.000

5.000.000

5.500.000

5.500.000

-

5.675.000

5.000.000

5.500.000

5.500.000

100,00

% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10 Program kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan

-

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pentas seni, dan budaya, festival, lombacipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

-

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

100,00% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10 Program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

85.340.000

85.450.000

80.725.000 170.525.000

170.525.000

72.794.375

77.603.375

101.706.850

170.525.000

170.525.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,02% .20.21.28.1.28.10 Korban Bencana Alam .20.21.28.1.28.10

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

2.675.000

2.675.000

2.625.000

2.160.000

2.160.000

2.675.000

2.675.000

2.625.000

2.160.000

2.160.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Penanganan dan

penanggulangan kekeringan

82.665.000

82.775.000

78.100.000

168.365.000

168.365.00

0

70.119.375

74.928.375

99.081.850

168.365.00

0

168.365.00

0 100,00% 100,00% 20,00% 20,02% .20.21.28.1.28.10 .20.21.28.1.28.10

Progr. Peningkatan Keberdayaan Masy.Perdesaan

1.980.000

-

-

3.965.000

3.965.000

1.980.000

-

-

3.965.000

3.965.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

-

-

-

2.087.500

2.087.500

-

-

-

2.087.500

2.087.500 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pendampingan desa swasembada

1.980.000

-

-

1.877.500

1.877.500

1.980.000

-

-

1.877.500

1.877.500 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

-

-

-

3.947.500

3.947.500

-

-

-

3.947.500

3.947.500 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UMKM

3.947.500

3.947.500

3.947.500

3.947.500 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Progr.Peningkatan Partisip Masy dlm Membangun Desa

12.435.000

17.475.000

21.480.000

18.027.500

18.340.000

12.435.000

17.475.000

11.715.000

18.027.500

18.340.000 98,30% 100,00% 20,00% 17,77%

.20.21.28.1.28.10

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

4.955.000

3.780.000

4.945.000

5.685.000

5.685.000

4.955.000

3.780.000

4.945.000

5.685.000

5.685.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10


2.875.000

2.680.000

2.875.000

3.195.000

2.875.000

2.680.000

2.875.000

3.195.000 89,98% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Koordinasi dan fasilitasi BBGR

1.380.000

1.480.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.380.000

1.480.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Evaluasi pembangunan desa

6.100.000

6.850.000

9.765.000

8.500.000

8.500.000

6.100.000

6.850.000

-

8.500.000

8.500.000

100,00% 0,00% 100,00% 20,00% 15,08%

.20.21.28.1.28.10 Pendataan profil desa

-

2.490.000

2.490.000

2.242.500

2.555.000

-

2.490.000

2.490.000

2.242.500

2.555.000 87,77% 100,00% 20,00% 20,00%

24

.20.21.28.1.28.10 Program

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1.580.000

1.530.000

1.630.000

14.880.000

14.880.000

1.580.000

1.530.000

1.630.000

14.880.000

14.880.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

20.21.28.1.28.10

Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

13.250.000

13.250.000

13.250.000

13.250.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

1.580.000

1.530.000

1.630.000

1.630.000

1.630.000

1.580.000

1.530.000

1.630.000

1.630.000

1.630.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

Progr. Pengemb Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Desa

1.775.000

1.875.000

-

-

-

1.775.000

1.875.000

-

-

-

.20.21.28.1.28.10 Pembinaan LPMD

1.775.000

1.875.000

-

-

-

1.775.000

1.875.000

-

-

- 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10 Progr Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7.755

7.755

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7.755

7.755

100,00%

100,00% 100,00%

.20.21.28.1.28.10 Pengolahan,updating, dan

analisa data statistik daerah

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7.755

7.755

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7.755

7.755 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

100,00% 20,00% 20,00%

25

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI

Kecamatan Gedangsari terletak di sebelah utara Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung, sehingga wilayah Kecamatan Gedangsari potensial untuk tanaman keras (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman bahan pangan, budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak.

Secara topografis wilayah Gedangsari hampir 90% berupa perbukitan dengan kondisi lereng yang terjal dan curam sehingga bencana alam tanah longsor setiap saat selalu mmengancam terutama pada musim penghujan. Namun demikian tingkat kesuburan tanah yang ada cukup dapat diandalkan masyarakat terbukti dengan mudah tumbuh pepohonan yang ada dilingkungan baik yang dibudidayakan maupun tumbuh secara alami.

Klimatologi secara umum sama dengan kondisi di wilayah lain di Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dan suhu rata-rata berkisar 32 C – 35 C. Pada musim kemarau dipastikan sebagian wilayah Gedangsari mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang ada hanya mampu memenuhi 30% dari seluruh kebutuhan air bersih. Upaya penanggulangan kerawanan air bersih tadi salahsatunya dengan mengoptimalkan operasional truk tangki air yang dibiayai APBD. Kondisi yang agak meringankan atas kejadian rawan air pada musim kemarau adalah sebagian besar rumah tangga telah memiliki bak PAH (Penampungan Air Hujan);

Secara administratif Kecamatan Gedangsari memiliki batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Kecamatan Gantiwarno dan Bayat Kabupaten Klaten.

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Patuk c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Playen d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Nglipar dan

Ngawen

26

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Gedangsari

Wilayah Kecamatan Gedangsari terdiri atas 7 Desa, 67

padukuhan, 67 RW dan 366 RT . Adapun jumlah penduduk seluruhnya 40.139 jiwa yang terdiri dari 20.050 jiwa laki – laki dan 20.089 jiwa perempuan, serta jumlah Kepala Keluarga (KK) 12.969 yang terdiri dari KK laki-laki sebanyak 10.956 dan KK Perempuan sebanyak 2.013.

Adapun luas wilayah Kecamatan Gedangsari adalah 6.814,5 Ha atau 4,59 % wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi dalam wilayah-wilayah desa dan padukuhan antara lain :

1. Desa Ngalang : 14 Padukuhan 2. Desa Hargomulyo : 14 Padukuhan

27

3. Desa Mertelu : 10 Padukuhan 4. Desa Serut : 7 padukuhan 5. Desa Sampang : 6 Padukuhan 6. Desa Watugajah : 5 Padukuhan 7. Desa Tegalrejo : 11 Padukuhan

Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah

Kecamatan Gedangsari serta internal Kecamatan yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh kecamatan selaku Satuan kerja Perangkat Daerah sebagai berikut : 1. Tantangan :

a. Kapasitas Birokrasi : -Kualitas SDM aparatur kecamatan maupun desa perlu ditingkatkan; -Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan perlu ditingkatkan; -Anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perlu ditingkatkan; -Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan; -Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga desa dan pemerintahan desa.

b. Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat : -Jumlah pengangguran masih tinggi; -Angka PMKS masih cukup tinggi; -Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ancaman penyakit -Jumlah keluarga yang rawan kekurangan air bersih pada musim kemarau masih tinggi; -Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap ancaman bencana

c. Infrastruktur perhubungan dan kualitas SDA : -Belum tersedianya angkutan umum yang masuk sampai ibukota kecamatan; -Pemanfaatan lahan kritis belum optimal; -Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber air; -Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang masih rendah.

2. Peluang : a. Potensi letak Geografis Wilayah yang menguntungkan. b. Peningkatan kualitas SDM dan pendapatan masyarakat selalu

menjadi prioritas dalam Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah kabupaten Gunungkidul.

c. Keberadaan pasar negeri dan pasar desa sebagai penggerak roda perekonomian.

d. Potensi SDA yang sangat besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Fasilitas pendidikan cukup memadai. f. Kebudayaan asli masyarakat setempat didukung kondisi alam

untuk pengembangan potensi pariwisata. g. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal dasar

pembangunan daerah.

28

28

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedangsari

Mengangkat permasalahan yang terkait dengan ketugasan maupun fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah menjadi isu strategis harus memenuhi beberapa aspek seperti : aspek kejadian (apakah permasalahan itu sedang terjadi atau mungkin akan terjadi ; aspek kekhalayakan (apakah permasalahan itu menyangkut masyarakat luas atau sebagian saja); aspek problematik (apakah permasalahan itu menimbulkan kekhawatiran atau kegelisahan sehingga perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya); aspek kelayakan (apakah permasalahan itu logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas untuk pemecahannya).

Berdasar aspek-aspek diatas terkait dengan tupoksi maka beberapa permasalahan internal sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan adalah sebagai berikut :

3.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Kondisi 1) Jumlah SDM Perangkat Daerah masih kurang. 2) Pemahaman SDM terhadap tugas pokok dan fungsi masih perlu

ditingkatkan. 3) Sudah ada SOP penyelenggaraan pelayanan umum 4) Kelengkapan perangkat kerja masih kurang memadai 5) Fasilitas gedung kantor untuk penyelenggaraan pelayanan umum

belum representatif. 6) Data kewilayahan masih belum lengkap dan akurat. 7) Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi (IT) belum maksimal. 8) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan melalui

musrenbang belum maksimal b. Permasalahan

1) Pendistribusian dan penyelesaian atas beban tugas belum maksimal.

2) Semakin kompleksnya permasalahan dilapangan yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti tidak seimbang dengan jumlah personil yang menguasai dan memahami permasalahan.

3) Status gedung kantor untuk pelayanan belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga menghambat penataan untuk akses pelayanan bagi masyarakat.

4) SOP Penyelenggaraan Pelayanan Umum belum dilaksanakan secara maksimal khususnya untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)

29

5) Dalam merencanakan program seringkali terkendala dengan minimnya data potensi dan permasalahan wilayah.

6) Fasilitas jaringan IT belum dimanfaatkan secara maksimal untuk komunikasi dan publikasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di lingkup internal maupun wilayah.

Tabel 3.1

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”

Pada tahapan lima tahun ketiga ini pembangunan daerah dititikberatkan pada pembangunan masyarakat mandiri yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunyai semangat kuat dalam menghadapi tantangan serta kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang meliputi : 1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Gevernance). 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. 4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. 5. Mengembangkan sector-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif. 6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan.

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya misi 1 yaitu “Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Gevernance)“ maka camat selaku koordinator dan pembina di wilayah akan semaksimal mungkin untuk mengkondisikan integritas, keselarasan, dan keserasian disamping memberikan bimbingan, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk berbagai kepentingan dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Untuk menunjang misi 1 tersebut maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Gedangsari sebagai perangkat daerah adalah :

30

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan 4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 5. Peningkatan perekonomian masyarakat 6. Peningkatan kesejahteraan sosial

3.2.1 Faktor Pendorong :

a.Kualitas tanah yang baik masih menjadi andalan masyarakat (pertanian).

b. Adanya potensi sumber air. c.Adanya potensi hasil tanaman keras. d. Adanya potensi produk/usaha kerajinan . e.Jaringan telekomunikasi cukup memadai. f. Tersedianya prasarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan

yang cukup memadai. g. Tersedianya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan,

kerajinan, dll. h. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) cukup baik. i. Tersedianya prasarana jalan propinsi, kabupaten, dan desa. j. Adanya uji coba trayek Wonosari-Hargomulyo oleh Dishubkominfo

Kabupaten Gunungkidul. k. Adanya standar operasional prosedur pelayanan umum. l. Adanya kemauan aparat pemerintah kecamatan dan desa untuk

meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya. m. Keberadaan lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli kepada

pembangunan untuk kemajuan wilayah. n. Anggaran peyelenggaran pemerintahan desa dan pembangunan

desa cukup besar.

3.2.2 Faktor Penghambat : a.Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin. b. Kecenderungan pada generasi muda untuk bekerja diluar

(merantau) c.Belum optimalnya pengelolaan sumber air yang ada d. Kurangnya promosi hasil kerajinan e.Pertanian masih mengandalkan sistem tadah hujan f. Masih rendahnya kualitas hasil perkebunan g. Biaya transportasi masih mahal karena belum ada alat transportasi

umum yang masuk ke ibukota kecamatan.

31

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis


Dalam RTRW sudah semestinya mengedepankan upaya pelestarian lingkungan hidup, peruntukan kegiatan sosial, budaya, ekonomi bahkan pertahanan dan keamanan. Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Didalamnya juga ada keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan disertai perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Berikut adaah faktor-faktor yang sangat terkait dengan tata kelola ruang dan wilayah di Kecamatan Gedangsari.


a. Adanya akses jalan yang menghubungkan antar lingkungan wilayah.

b. Kondisi tanah potensial untuk tanaman keras serta potensial untuk pertanian dan perkebunan

c. Kondisi wilayah potensial untuk usaha peternakan d. Keberadaan sungai bisa dimanfaatkan untuk pengembangan

potensi perikanan maupun untuk pengairan sawah

3.3.2 Faktor Penghambat: a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata

ruang. b. Terbatasnya data yang akurat beserta analisa kondisi kawasan. c. Kurang terkendalinya dalam pemanfaatan ruang terutama terkait

dengan peizinan dan minimnya petugas pengendalian. d. Sebagian besar wilayah Kecamatan Gedangsari sangat potensial

terjadi bencana alam. e. Pada musim kemarau sebagian wilayah mengalami krisis air

bersih f. Usaha pertanian sangat tergantung pada musim

penghujan/tadah hujan. g. Biaya transportasi relatif mahal karena wilayah belum terjangkau

sarana transportasi umum. h. Kecamatan Gedangsari yang berbatasan dengan Kabupaten

Klaten kadangkala dihadapkan pada permasalahan kamtibmas yang melibatkan kedua kawasan.

Berikut tabel yang menunjukkan keterkaitan RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten

32

Gunungkidul Tahun 2010-2030 dengan lokasi rencana program di wilayah Kecamatan Gedangsari :

Tabel 3.1 Keterkaitan RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 dengan lokasi rencana program di wilayah Kecamatan Gedangsari :

No. Program Utama Lokasi Sumber Dana Pelaksana

A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

Pengembangan Trayek Angkutan

Seluruh wilayah

APBD KAB, APBD PROV, APBN

Dishubkominfo

Sumberdaya air Pengembangan embung dan sarana pendukungnya

di Seluruh Kecamatan


DPU Kab, Din PU Prov. Kem. PU

Rehabilitasi embung di Seluruh Kecamatan


DPU Kab, Kapedal, Din PU Prov. Kem. PU

B. PERWUJUDAN POLA RUANG Perwujudan Kawasan Lindung Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Gedangsari

Penetapan hutan fungsi lindung

Gedangsari APBD KAB, APBD PROV

Dishutbun, Din. Kehutanan Prov.

Penyusunan regulasi pengelolaan kawasan resapan air


Bappeda, Sekretariat Daerah

Rehabilitasi kawasan kritis pada kawasan resapan air


Kapedal, Dishutbun, BLH Prov, Din. Kehutanan Prov.

Kawasan rawan bencana alam Penetapan kawasan rawan bencana - kawasan rawan gempa bumi - kawasan rawan gerakan tanah

Gedangsari APBD KAB Bappeda, Bakesbangpolinmas PB

33

dan longsor - kawasan rawan angin topan - kawasan rawan kekeringan

Penyusunan Rencana Rinci kawasan rawan bencana Penyusunan peraturan zonasi kawasan rawan bencana

Gedangsari APBD KAB Bappeda

Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana

Gedangsari APBD KAB Bakesbangpolinmas PB

Pembuatan lokasi dan jalur evakuasi bencana


BPBD Kab. Gunungkidul dan , BPBD DIY.

Kawasan hutan rakyat Pembangunan dan perluasan hutan rakyat lestari

Gedangsari APBD PROV, APBN

Din. Kehutanan Prov, Kem. LH

Kawasan peruntukan pertanian - Sawah beririgasi non teknis

(setengah teknis, sederhana dan atau air permukaan /tadah hujan)

- Kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan kering

Gedangsari APBD KAB Din.Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengembangan Kawasan hortikultura unggulan - komoditas mangga dan

rambutan - komoditas utama srikaya - komoditas utama pisang - komoditas utama durian

Gedangsari APBD KAB, APBD PROV, SWADAYA

Din.Tanaman Pangan dan Hortikultura, Din. Pertanian Prov.

Pembangunan kandang kelompok Gedangsari APBD KAB, APBD PROV

Din. Peternakan, Din. Peternakan Prov.

Optimalisasi pengembangan kawasan peternakan - Kawasan pengembangan

pembibitan ternak sapi potong - Kawasan pengembangan

penggemukan ternak sapi potong dan kambing



Kawasan peruntukan perkebunan Penetapan kawasan perkebunan komoditas kakao



Kawasan peruntukan perikanan Penetapan dan pengembangan kawasan budi daya air tawar


Din. Kelautan dan Perikanan,

34

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.

Kawasan peruntukan pertambangan Penetapan dan pengukuhan batas kawasan peruntukan pertambangan dengan jenis usaha batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tufan, dan andesit

Gedangsari APBD KAB Disperindagkoptam

Kawasan peruntukan industri Penetapan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil Penetapan dan pengembangan kawasan agroindustri - Agroindustri Mangga Malam

Gedangsari APBD KAB, APBD Prov

Disperindagkoptam, Din. Perindagkop Prov.

C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi - Kawasan tertinggal

Gedangsari APBD KAB, APBD PROV, APBN

DPU, Din.PU Prov, Kem. PU

Sumber : RTRW Kab. Gunungkidul Tahun 2010-2030

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Kecamatan Gedangsari khususnya pada lingkup intern dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diidentifikasikan sebagai isu strategis yang harus ditindaklanjuti pada lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dirasakan perlu untuk menambah SDM dengan memperhatikan kompetensinya.

2. Pemahaman SDM terhadap tugas pokok dan fungsi masih perlu ditingkatkan.

3. Sistem Pengawasan Intern masih harus ditingkatkan. 4. Belum memadainya sarana dan prasarana sebagai pendukung

kinerja aparatur perangkat daerah maupun untuk penyelenggaraan pelayanan umum.

5. Perlu lebih didorong lagi keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

6. Data base untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan disegala bidang masih perlu ditingkatkan kuantitas, kuwalitas, maupun akurasinya.

7. Pemanfaatan IT masih harus dioptimalkan termasuk mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Desa.

35

35

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan, dengan mengacu visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian misi.

Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 -

2021 adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021” Dengan harapan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai. Untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 6 (enam) misi dimana Kecamatan Gedangsari sebagai perangkat daerah menjadi penunjangnya terutama pada salah satu misi yaitu misi 1 (kesatu) : “Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance)“

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good governance melalui sinergisme antar stakeholders pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaandan manajemen pembangunan daerah.

Untuk menunjang misi 1 tersebut maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Gedangsari sebagai perangkat daerah mempunyai tujuan : 1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Kecamatan yang berkualitas. 2. Terwujud kesesuaian antar lembaga dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah. 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset. 4. Terwujudnya kepuasan masyarakat akan pelayanan

Kecamatan.

Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

36

Tabel 4.1

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Gedangsari Tahun 2016-20121

No Tujuan

Dan

Sasaran

Indikator Tujuan

Dan

Sasaran

Kondisi Awal Renstra

(Tahun 2016)

Target Akhir Periode Renstra ( Tahun 2021)

(1) (2) (3) (4) (5)

TUJUAN

1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Indeks kwalitas penyelengaraan Pelayanan Pemerintah Kecamatan

87,89 96.00

Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran Indikator Sasaran


(Tahun 2016

Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2021)

1 Kwalitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu

73 100

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurunwaktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah, jangka waktu tersebut antara satu samapi lima tahun ke depan.Rumusan tujuan menunjukan tahapan-tahapan dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dilayani.

Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah mempunyai kewajiban mewujudkan visi misi Kepala Darah sesuai dengan RPJMD kabupaten Gunungkidul 2016-2021. Kecamatan Gedangsari mempunyai kewajiban untuk mensukseskan misi Kepala Daerah yang petama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

37

Adapun hubungan Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gedangsari Tahun 2016-20121

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun ke

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Kwalitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan benar

75 100 100 100 100

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 100 100 100 100

3. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat

Persentase laporan pengelolaan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu ( Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100 100 100 100 100

4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat daerah

78,8 79 79,25 79,5 80

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan sasaran dan Indikator kinerja utama Perangkat Daerah sebagai berikut :

38

Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Gedangsari

No. Sasaran Indikator

Sasaran Target Kinerja Sasaran

Pada Tahun Ke- Unit kerja

penanggung jawab

Keterangan/ Rumus/ Formula 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Kualitas

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Meningkat

Persentase desa yang menetapkan APBDesa, RKPDesa, dan APBDesa tepat waktu

75 100 100 100 100

Sekretariat dan semua seksi

Jumlah desa yang yang menetapkan pertanggungjawabab APBDesa, RKPDesa, dan APBDesa tepat waktu / Jmlah Desa yang ada X100%

39

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dimana saat ini telah berada pada tahapan lima tahun ke-3 dengan gambaran arah kebijakan yaitu : “Pembangunan dititikberatkan pada pembangunan masyarakat yang mandiri yang didukung kualitas sumber daya manusia dan basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunya semangat kuat dalam menghadapi tantangan serta kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan”.

Selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah maka strategi maupun kebijakan yang akan dilakukan pada lima tahun kedepan adalah dengan menggunakan analisis faktor-faktor eksternal maupun internal sebagai berikut :

a. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan, dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Salah satu cara merumuskan strategi adalah dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kecamatan Gedangsari dalam dalam merumuskan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran melakukan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagai berikut:

Faktor Eksternal a. Peluang (Opportunities)

1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk melimpahkan sebagian pelayanan publik pada Kecamatan 2) Kemudahan akses telekomunikasi dan berkembangnya teknologi

informatika. b. Tantangan (Threats)

1) Instansi teknis yang biasa melayani perijinan akan keberatan melimpahkan tugas-tugas mereka

2) Masyarakat menganggap Kecamatan tidak mengubah lama proses pelayanan

Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths) 1) Proses-proses pelayanan perijinan semakin jelas penanganannya dan

penyelesaianya 2) Semakin transparannya proses pelayanan pada masyarakat

b. Kelemahan (Weaknesses)

40

1. Ketersediaan SDM yang menguasai teknologi informasi masih terbatas 2. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa belum

optimal. Setelah memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman selanjutnya menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran dengan menggunakan metode SWOT seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Kecamata Gedangsari

Analisis SWOT

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang : (O) 1. Kemudahan akses

telekomunikasi dan berkembangnya teknologi informatika.

2. Komitmen pemerintah daerah untuk melimpahkan sebagian pelayanan publik pada Kecamatan

Tantangan: (T) 1. Instansi teknis yang

biasa melayani perijinan akan keberatan melimpahkan tugas-tugas mereka

2. Masyarakat menganggap Kecamatan tidak mengubah lama proses pelayanan

Kekuatan : (S) 1. Proses-proses

pelayanan perijinan semakin jelas penanganannya dan penyelesaianya

2. Semakin

transparannya proses pelayanan pada masyarakat

Alternatif Strategi : (S-O) 1. Meningkatkan

Pelayanan publik dengan memanfaatkan TI

2. Meningkatkan transparansi proses pelayanan masyarakat

Alternatif Strategi : (S-T) 1. Melakukan

koordinasi dengan Perangkat daerah teknis terkait.

2. Meningkatkan sosialisasi kepada pemerintah desa dan warga masyarakat.

Kelemahan: (W) 1. Ketersediaan SDM

yang menguasai teknologi informasi masih terbatas.

2. Perilaku dan kinerja sebagian

Alternatif Strategi : (W-O) 1. Meningkatkan

kemampuan ASN dibidang disegala bidang khususnya TI

2. Meningkatkan

Alternatif Strategi : (W-T) 1. Menyederhanakan

persyaratan dan mekanisme pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan

41

aparatur kecamatan dan desa belum optimal

kemampuan personil dalam memberikan pelayanan pada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan

kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan

Dari berbagai alternatif strategi yang dilih selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2 Penentuan Strategi


No. Sasaran Indikator Sasaran Strategi

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat

Meningkatkan koordinasi dan pembinaan desa dengan Perangkat Daerah teknis terkait

2 Kesesuaian dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah


Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan melakukan pencermatan dokumen perencanaan yang disusun

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu (bulanan, Semesteran, Tahunan)

Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal dengan membentuk satgas SPIP

4 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, meningkatkan transparansi proses pelayanan.

b. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Kecamatan Gedangsari dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah seperti tercantum dalam tabel berikut:

42

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangsari

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat


1. Membentuk Tim Koordinasi pembinaan Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

2. Membentuk Tim Evaluasi APBdesa, RKPDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan melakukan pencermatan dokumen perencanaan yang disusun

1. Membentuk Tim Penyusun dokumen Perencanaan perangkat daerah

2. Melaksanakan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaannya


1. Membentuk satgas pengawasan internal untuk menghindari penyelewengan keuangan dan aset

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, meningkatkan transparansi proses pelayanan.

1. Membuat ruang pelayanan umum yang representatif.

2. Melaksanakan sosialisasi pelayanan umum ke desa dan warga masyarakat

3. Membuat prosedur pelayanan yang transparan

43

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul didalam menjalan tugas dan fungsinya tidak boleh terlepas dari pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021.

Untuk memberikan kejelasan dan kepastian apa yang akan dicapai pada lima tahun kedepan maka perlu penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ke dalam berbagai Program dan Kegiatan strategis yang terkait langsung dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021. Untuk itu perlu dibuat suatu perencanaan yang mengarah pada program yang akan dilaksanakan.

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam kurun lima

tahun kedepan di Kecamatan Gedangsari untuk pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3) Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 4) Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 5) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan.

Pada tahun 2016 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gedangsari adalah mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul. Adapun rencana program dan kegiatan tersebut mencakup rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana terlihat dalam tabel 6.1

Sedangkan pada Renstra 2016-2021 ini Program dan Kegiatan

yang dilaksanakan di Kecamatan Gedangsari mengacu pada RPJMD 2016-2021 yang didasarkan atas stategi dan kebijakan Kecamatan Gedangsari untuk mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rencana program dan kegiatan tersebut mencakup rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana terlihat dalam tabel 6.2

44

Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Gedangsari

Tahun 2016

Kode Rekening

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program

Kegiatan Anggaran Keterangan

1 2 3 4

1 20 21 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

65.392.000

1 20 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.700.000

1 20 21 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.050.000

1 20 21 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.000.000

1 20 21 01 08 Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000

1 20 21 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.500.000

1 20 21 01 10 Penyediaan komponen listrik /penerangan bangunan kantor 1.000.000

1 20 21 01 11 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor 31.500.000

1 20 21 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.000.000

1 20 21 01 13 Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan 912.000

45

1 20 21 01 15 Penyediaan makanan dan minuman 5.550.000

1 20 21 01 16 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 5.180.000

1 20 21 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

75.785.000

1 20 21 02 08 Pengadaan meubelair 40.050.000

1 20 21 02 09 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas 3.485.000

1 20 21 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000

1 20 21 02 11 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 22.250.000

1 20 21 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

845.000

1 20 21 05 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 845.000

1 20 21 05

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.460.000

1 20 21 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 725.000

1 20 21 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 625.000

1 20 21 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 1.120.000

1 20 21 05 04 Penyusunan Pelaporan keuangan bulanan /SPJ 15.990.000

46

1 20 21 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

7.500.000

1 20 1 06 21 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 2.655.000

1 20 1 06 21 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 1.615.000

1 20 21 06 21 04 Pengendalian internal SKPD 620.000

1 20 1 06 21 05 Monev PMPRB 845.000

1 20 21 06 21 07 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) 1.765.000

1 20 1 21 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

7.327.500

1 20 1 21 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD 2.972.500

1 20 1 21 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD 3.145.000

1 20 1 21 07 03 Monitoring, Evaluasi dan pengendalian program SKPD 1.210.000

1 20 1 20 36

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA

26.042.500

1 20 1 20 36 01

Pembinaan dan koordinasi penyusunan siklus tahunan desa, produk hukum desa, dan pengelolaan keuangan desa

16.770.000

47

1 2 3 4

1 20 21 19 24 02

Pembinaan dan koordinasi pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penguatan kapasitas Kepala Desa , Perangkat Desa dan kelembagaan Desa

3.777.500

1 20 21 19 24 03 Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi pertanahan dan tanah kas desa

1.695.000

1 20 21 19 24 04 Koordinasi dan pendampingan kerjasama antar desa 1.077.500

1 20 21 19 24 05 Koordinasi dan pendampingan penyusunan monografi desa dan kecamatan

1.325.000

1 20 21 19 24 06 Koordinasi dan pemanfaatan tata ruang wilayah 1.397.500

1 20 21 13 18 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

222.621.500

1 20 21 13 18 01

Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

8.330.000

1 20 21 13 18 02 Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Keluarga Berencana

9.322.500

1 20 21 13 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan 173.404.000

1 20 21 13 18 04 Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal

14.107.500

48

1 20 21 13 18 05

Koordinasi dan pembinaan Kerukunan Umat beragama dan aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME

6.250.000

1 20 21 13 18 06 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan 4.367.500

1 20 21 13 18 07 Koordinasi dan Pembinaan olah raga, Pemuda dan Karang Taruna 5.900.000

1 20 21 13 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 940.000

1 20 21 19 24 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

26.498.500

1 20 21 19 24 01

Pembinaan dan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat, patroli terpadu muspika

8.361.500

1 20 21 19 24 02 Pembinaan, koordinasi dan monitoring peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.520.000

1 20 21 19 24 03 Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam

1.620.000

1 20 21 19 24 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kecamatan 11.622.000

1 20 21 19 24 05 Pembinaan dan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)

1.375.000

49

1 20 21 22 18

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18.730.000

1 20 21 22 18 01 Pembinaan dan koordinasi penyusunan , Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

6.480.000

1 20 21 22 18 02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa 4.690.000

1 20 21 22 24 03

Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat

1.430.000

1 20 21 22 24 04 Koordinasi dan Pendampingan penyusunan profil desa 1.860.000

1 20 21 22 24 05 Koordinasi pengembangan lembaga keuangan mikro desa dan kegiatan ekonomi masyarakat desa

1.185.000

1 20 21 22 24 07

Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian, dan perkebunan, peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup

2.145.000


JUMLAH TOTAL 469.202.000

50

50

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kec. Gedangsari

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran

Indikator

sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian pada tahun awal

perencanaan

Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja PD Penanggung jawab

Lokasi

Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra

PD

Target Rp. Targ

et Rp. Target Rp. Targ

et Rp. Target Rp. Targ

et Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas

Kepuasan masyarakat terhadap penyelengaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM PD

7 01 7

.01

03

01


Persentase pemenuhan Administrasi Perkantoran

100% 100%

53.754.000

100%

54.726.000

100% 51.590.000

100%

52.590.000

100%

53.590.000

100%

268.110.000

Sekretariat subag Umum

51

7 01 7

.01

03

01

01

Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana kantor tersedia

2 rekening listri, 1 telepon, 8 kendaraan dinas, 5 pc, 2 laptop, 4 mesin ketik, 1 ac, 2 pompa air dll


40.364

.000


41.696000


40.000.000


41.000.000


42.000.000

100%

206.560.000



7 01 7

.01

03

01

02

Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi

Desa da instansi yang dilakukan koordinasi

7 desa dan PD terkait


13.390

.000


13.030.

000


11.590.0

00


11.590.

000


11.590

.000

100%

61.550.

000



7 01 7

.01

03

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana

100% 100%

75.460.000

100%

91.810.000

100% 59.000.000

100%

57.500.000

100%

53.000.000

100%

332.660.000

Kecamatan Gedangs

52

aparatur

ari

7 01 7

.01

03

02

01

Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Semua bangunan gedung kantor dan perlengkapannya

100%


49.910.000


34.800.000


32.000.000


30.000.000


25.000.000

100%

171.710.000



7 01 7

.01

03

02

02

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaran perkantoran

Semua sarana dan prasarana perkantoran

100%


25.550.000


57.010.000


27.000.000


27.500.000


28.000.000

100%

160.950.000



7 01 7

.01

03

03

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

2017 : Persentase ASN yang tertib dan taat aturan

100% 100%

1.080.000

2018-2021 : Persentase PNS yang memiliki kompet

100% 100%

100%

15.600.000

100%

1.000.000

100%

1.200.

000

1.200.

000

1

5.680.000

53

ensi sesuai bidang tugas

7 01 7

.01

03

02

02

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

21 ASN bebas hukuman disiplin

100%


1.080.000


15.600.000


1.000.000


1.200.000


1.200.000

100%

5.680.0

00


Kecaamatan Gedangsari

Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

7 01 7

.01

15

04

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat daerah

2017 : Persentase pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 100%

25.282.000

2018-2021 : Persentase pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu

100%

25.500.000

100%

22.300.000

100%

22.600.000

100%

23.000.

000 100%

118.682.

000

Sekretariat Subag PK

54

7 01 7

.01

15

04

01

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah

Jumlah Dokumen laporan keuangan tahunan, bulanan, semesteran disusun tepat waktu

1 laporan keuangan akhir tahun , 2 laporan keuangan semseteran , 12 laporan keuangan bulanan


25.282.000


27.540.000


22.300.000


22.600.000


23.000.000

100%

118.682.000



Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah


7 01 7

.01

15

05

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 % dan 95

% 100%

15.041.000

100%

13.425.000

100%

15.650.000

100%

16.200.000

100%

17.000.000

100%

77.391.000



55

7 01 7

.01

15

05

01

Perencanaan Kinerja Perangkat daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

6 buah (review Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, DPPA)


9.101.000


10.425.000


9.500.000


9.700.000


10.000.000

100%

48.801.000


Wonosari dan Kec. Gedangsari

7 01 7

.01

15

05

02

Pengendalian internal perangkat daerah

Jumlah dokumen monev disusun dan 2 dokumen RTP disusun

12 dokumen monev Teppa dan 2 RTP pengendalian


2.874.000


3.000.000


3.150.000


3.300.000


3.500.000

100%

15.824.000

Sekretariat Subag PK dan Umum


7 01 7

.01

15

05

03

Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah

Jumlah dokumen /sistem informasi yang dikelola

Dokumen Kearsipan, Keuangan, Website


3.066.

000



3.000.00

0


3.200.0

00


3.500.

000

100%

12.766.

000


Keccamatan Gedangsari

56

7 01 7

.01

15

06

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat

80

78,42

4.512.

000

3.950.0

00

5.150.0

00

5.300.

000

5.600.

000

80

25.162.000



7 01 7

.01

15

06

01

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nilai IKM dan jumlah survei IKM dilakukan dalam 1 tahun

80 78,42

4.512.000

78,55

3.950.000

78,8 5.150.000

79,25

5.300.000

79,5

5.600.000

80

25.162.000



Kwalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat

Presentase desa yang menetapkan RKPDes dan APBDesa tepat waktu

7 01 7

.01

15

15

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Persentase Desa yang menetapkan APBdesa, RKPDesa dan APBDDesa tepat waktu dan benar

85% 85%

274.496.00

0 85%

388.700.000

85%

320.759.000

85%

325.059.000

85%

328.859.00

0 85%

1.637.873.00

0

Seksi Pemerintahan


57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7 01 7

.01

15

15

01

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah desa yang menyusun siklus tahunan desa,APBD Desa, RKP Desa tepat waktu. Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan APBDDesa sesuai tatakala,

7 desa 70%

7 desa 75%

38.662.000

7 desa 78%

62.125.000

7 desa 80%

31.000.000

7 desa 82%

32.000.000

7 desa 85%

32.500.000

85%

205.162.000

Seksi Pemerintahan

7 Desa Kec. Gedangsari

7 01 7

.01

15

15

02

Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Jumlah desa yang SID tersusun baik dan benar, Jumlah layanan dropinga air, jumlah kesepakatan forum Kec. Sehat, KSI, KSA, desa layak anak, desa lokasi safari tarawih

3 desa, 450 tangki air, 7 desa 7 masjid, 5 kesepakatan


126.544.000


152.035.000


199.914.000


200.914.000


201.914.000


899.28

6.000

SeksiKesos

7 Desa , Kec. Gedangsari

58

dll

7 01 7

.01

15

15

03

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan olah raga

Jumlah Rakor PKK dilaksanakan, Jumlah partisipan HUT Gunungkidul, Jumlah kelompok seni dibina, Jumlah kesepakatan plestarian budaya lokal

12 pertemuan PKK, 150 peserta HUT GK, 2kelompok seni, 4 kesepakatan pelestarian budaya


27.421.000


63.000.000


24.600.000


25.000.000


25.300.000


165.32

1.000

SeksiKesos


59

7 01 7

.01

15

15

04

Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan bencana

jumlah patroli terpadu forkompinka dilaksanakan,, Jumlah linmas dan satgas bencana yg tertingkat kemampuannya, Jumlah aparatur penaggulangan pekat

6 patroli terpadu, 70 linmas inti, 30 anggota satgas siaga bencana, 30 personil penanggulangan pekat


12.904.000


23.400.000


14.300.000


14.600.000


15.000.000


71.804.

000

Seksi Trantib


7 01 7

.01

15

15

05

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

Jumlah Tim PASKIBRA dibentuk dan jumalh personil intinya

1 Tim 30 Personil

1 Tim 30 Personil

13.000.000

1 Tim 30 Personil

13.000.000

1 Tim 30 Personil

13.400.000

1 Tim 30 Personil

13.600.000

1 Tim 30 Personil

13.800.000

1 Tim 30 Personil

66.800.

000

Seksi Trantib


60

7 01 7

.01

15

15

06

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah dokumen musrenbang desa dan Kecamatan disusun, Jumlah desa yang dievaluasi pemabngunannya. Jumlah desa yang menyusun aset PNPM dg baik, Jumlah desa yang membuat profil desa online baik dan benar

7 dokumen musrenbang, 7 desa dievaluasi, 7 desa menyusun aset PNPM, 4 desa menysun profil desa online


34.839

.000


34.750.

000


18.545.0

00


19.545.

000


20.545.000


129.97

4.000

Seksi PMD

7 Desa ,Wonosari dan Kec. Gedangsari

7 01 7

.01

15

15

07

Pembinaan Perekonomian Masyarakat desa

Jumlah LKM Mikro dibina dan meningkat. Jumlah UMKM yang dikutkan promosi produk. Jumlah pembinaan kelompok ternak,

3 LKM Mikro. 2 UMKM ikut pameran. 4 kali pembinaan


5.174.000


5.200.000


3.800.000


4.000.000


4.200.000


22.374.

000

Seksi PMD


61

petani, dilaksanakan

7 01 7

.01

15

15

08

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pelayanan umum desa yang baik dan bermutu, Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat

7 desa IKM termasuk kategori baik


15.952.000


20.000.000


15.200.000


15.400.000


15.600.000


77.152.

000

Seksi Umum


449.625.000

577.786.000

475.449.000

480.449.000

482.249.000

2.465.558.000

62

52

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangsari yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, yang tujuan utamanya adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Adapun indikator kinerja Kecamatan Gedangsari dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 adalah sperti tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021

No.

Sasaran dan Indikator Perangkat

Daerah

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah kecamatan

73 75 78 80 82 85 85

2

Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD terhadap program dalam dokumen perencanaan daerah: 1. Renja PD

terhadap RKPD

100

100

100

100

100

100

100

53

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD



periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Renstra PD

terhadap RPJMD

95

100

100

100

100

100

100

3


100

100

100

100

100

100

100

4 Nilai IKM Perangkat Daerah

78,42

78,55

78,8

79

79,25

79,5

80

54

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamtan Gedangsari Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 merupakan penterjemahan dari Rencana Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan tujuan, sasaran, program, hingga kegiatan beserta seluruh indikator di dalamnya adalah merupakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah kecamatan Gedangsari dalam mencapai pembangunan daerah selama kurun waktu 2016-2021.

Renstra Kecamatan Gedangsari merupakan dasar untuk evaluasi dan pelaporan dari penilaian kinerja perangkat daerah baik tahunan maupun lima tahunan, sehingga harus menjadi pedoman agar capaian kinerja tercapai sesuai yang diharapkan. Renstra ini secara teknis akan diterjemahkan ke dalam rencana kerja yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan yang lebih opersional. Renstra Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 dimungkinkan masih ada beberapa hal penambahan sesuai perubahan kebijakan dari pemerintah di atasnya. Revisi akan bisa dilakukan dengan memperhatikan prioritas program dan kebijakan sesuai perubahan kebijakan pemerintah daerah dan Pusat.

Demikian Renstra Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 disusun, semoga bermanfaat bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Gunungkidul

BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan ASN TAHUN 2016 .......................................................... 14

Tabel 2.2 Data Aset Kecamatan Gedangsari ... ........................................................... 15

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangsari ................................ 19

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gedangsari ........ 20

Tabel 3.1 Keterkaitan RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dengan RTRW

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 dengan lokasi rencana progran di

wilayah Kecamatan Gedangsari ..................................................................

30

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator dan Target Tujuan Kinerja Kecamatan Gedangsari..............

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangsari .....................

Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama ...........................................................

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Analisis .........................................................

Tabel 5.2 Penentuan Strategis Pencapaian Sasaran Kecamatan Gedangsari.................

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangsari..................

Tabel 5.1 Program,Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Gedangsari...................................

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 ................................

36

37

38

40

41

42

44

48

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Gedangsari Yang Mengacu Pada Tujuan Dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 ................................ ...

52

iv

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul............................................................................................................. i Daftar Isi .................................................................................................................... ii Daftar Tabel .................................................................................................................... iii Bab I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG ....... ............................................................................... 1 1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................................... 3 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................... 4 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN............................................................................ 4 Bab II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedangsari ................. 6 2.2 Sumberdaya Kecamatan Gedangsari ....................................................... 13 2.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Gedangsari ............................................... 18 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Gedangsari...................................................................................................... 25

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah........................................................................................................... 28

3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih... 29 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis RPJMD ............................................................................ ..... 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................................

30 34

Bab IV TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran ................................................................................ 34 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD .....

4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama ....................................................... 37 38

BAB V STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.............................................. 39 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................... 43 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ......................................... 52 BAB VIII PENUTUP ..................................................................................................... 54

iii

Data Awal2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10

441 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

meningkat Kecamatan Gedangsari

Persentase desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu

persen 73 75 78 80 82 85

1 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) Semua PD

Persentase kesesuaian program dalam :1. Renja PD terhadap RKPD, Persen 100 100 100 100 100 1002. Renstra PD terhadap RPJMD Persen 95 100 100 100 100 100

2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) MeningkatPersentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

persen 100 100 100 100 100 100 Semua PD

3 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) indeks 78,55 78,8 79 79,25 79,5 80 Semua PD

2


Semua PD

Tabel 9.3.Indikator Sasaran Perangkat Daerah

NO SASARAN DAN INDIKATOR PD SATUANTARGET TAHUN

KETERANGAN

IX - 7

ii

uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

atas bimbingan-Nya dapat menyelesaikan penyusunan dokumen

Reviu Rencana Strategis ( RENSTRA) Kecamatan Gedangsari

Tahun 2016 – 2021. Reviu Rencana Strategis ini disusun berdasar Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021 yang merupakan penjabaran dari Visi maupun Misi kepada Kepala

Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 juga berpedoman pada

dokumen lainnya. Meskipun demikian dalam penyusunan Reviu Rencana

Strategis (RENTRA) ini masih benyak kukurangan yang harus

disempurnakan. Oleh karena itu segala macam bentuk saran maupun

masukan yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan Reviu

Rencana Strategis ini.

Semoga Reviu Rencana Strategis (RENTRA) ini dapat dipergunakan

sebagai pedoman dalam pembangunan jangka menengah pereode 2016-2021

di wilayah Kecamatan Gedangsari bahkan ada kesinambungan untuk masa

yang akan datang.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga

kepada semua pihak yang telah banyak membantu terlaksananya

penyusunan Rencana Strategis ini.

Gedangsari, Oktober 2017 CAMAT GEDANGSARI

MARTONO IMAN SANTOSO, S IP NIP: 196603191986021003

P

KATA PENGANTAR

1


TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Sesuai denga ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sitem Perencanaa Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah Kepala dan wakil Kepala daerah terpilih segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati Nomor : 4 Tahun 2016 selanjutnya dikuti dengan penyusunan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah. Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Kecamatan Gedangsari tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021.

Renstra Perangkat Daerah ini nantinya akan selalu dijadikan pedoman dalam setiap penyusunan perencanaan selama lima tahun kedepan sehingga setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat selalu terarah, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu program dan kegiatan juga harus mempunyai indikator kinerja dan dapat dievaluasi setiap akhir tahun perencanaan.

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NO. TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

2

Dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gedangsari memuat tujuan, sasaran, program , dan kegiatan pembangunan dalam urusan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gedangsari

1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

jangka menengah atau untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis

2. Fungsi Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pembanguan daerah, fungsi atau manfaat Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin

kompleks; 2. untuk pengelolaan keberhasilan; 3. berorientasi masa depan; 4. adaptif; 5. pelayanan prima (service of excellence) 6. meningkatkan komunikasi; 7. menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi; 8. meningkatkan produktifitas.

3. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman

pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021. Proses tersebut disusun melalui beberapa tahapan, yaitu : 1. Tahap Persiapan ; 2. Tahap Perumusan/penyusunan :

a. Pengolahan data dan informasi; b. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah; c. Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi; d. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; e. Perumusan Isu-isu Strategis;

3

f. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah;

g. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah;

h. Menelaah SE Rancangan Awal RPJMD; i. Perumusan strategi dan kebijakan Jangka Menengah Perangkat

Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD; j. Perumusan Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dan lokasi kegiatan;

k. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah; l. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah

3. Tahap Verifikasi; dan 4. Tahap Penetapan.

4. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD,

sedangkan RPJMD memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD disusun berpedoman pada RPJP Daerah, sedangkan RPJP Daerah memperhatikan pada RPJP Nasional. RPJMD kemudian dijabarkan dalam RKPD yang merupakan pedoman penyusunan RAPBD , sedangkan Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Kaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen

perencanaan lainnya digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

4

1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan

Gedangsari antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA SKPD5 TAHUN

RENJA SKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA PD5 TAHUN

RENJA PD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

5

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021;

11. Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangsari tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Maksud :

a. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indoensia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 - 2021;

b. Mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021

c. Sebagai acuan resmi bagi pemerintah Kecamatan Gedangsari dalam program kegiatan tahunan melalui Musrenbang secara berjenjang.

d. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tata kala pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman SAKIP.

2. Tujuan : a. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangsari pada kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2016– 2021 dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan;

6

b. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Gedangsari dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunungkidul 2016-2021.

c. Memberikan arah bagi Kecamatan Gedangsari dalam penentuan target kinerja jangka memengah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI

A.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedangsari

B.Sumber Daya Kecamatan Gedangsari C.Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangsari D.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Gedangsari

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih C. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten D. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangsari

4.2.Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah denganTujuan danSasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD BAB VIII. PENUTUP

7

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEDANGSARI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan, Kecamatan Gedangsari dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Gedangsari terdiri dari: 1. Unsur Pimpinan : Camat 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari

subbagian-subbagian 3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi 4. Kelompok Jabatan Fungsional Dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Camat 2. Sekretariat yang membawahi:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan b. Subbagian Umum

3. Seksi Tata Pemerintahan 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Seksi Kesejahteraan Sosial 7. Seksi Pelayanan Umum 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Gedangsari adalah sebagai berikut :

CAMAT

KELOMPOK JABATAN Sekretariat

9

FUNGSIONAL

Subbagian Perencanaan dan

Keuangan Subbagian Umum

Seksi Tata

Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Kesejahteraan

Sosial

Seksi Pelayanan

Umum

Tugas Camat Gedangsari adalah melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Camat Gedangsari mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembinaan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum; d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

10

f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;

i. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; j. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; k. peningkatan partisipasi masyarakat; l. pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah

daerah; m. peningkatan perekonomian masyarakat; n. peningkatan kesejahteraan sosial; o. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi

vertikal; p. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; q. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional kecamatan; dan r. pengelolaan ketatausahaan kecamatan.

Adapun uraian tugas dari unsur pembantu pimpinan maupun

unsur pelaksana teknis adalah sebagai berikut : (1). Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan

teknis kecamatan ; c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana

strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;

d. pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat; f. penyusunan penetapan kinerja kecamatan; g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program kegiatan ; h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan; i. penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;

11

j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;

k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; l. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatan; m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan kecamatan; n. penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan; o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan

petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat,

kearsipan, administrasi umum, perpustakaan , kerumahtanggaan , sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;

q. pelayanan adminstrasi dan fungsional; dan r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari sub bagian-sub bagian, dan masing masing mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas: a. menyusun rencana umum,rencana strategis, rencana kerja dan

kinerja tahunan Kecamatanm rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

c. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan

program dan kegiatan kecamatan; e. menyiapkan banhan pengendalian kegiatan kecamatan; f. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan

kegiatan kecamatan; g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan; h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; i. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan

perbendaharaan kecamatan; j. menyusun laporan keuangan kecamatan; k. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;

12

l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang perencanaan dan keuangan kecamatan; dan

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian perencanaan dan Keuangan.

(2) Sub bagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum; c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan

perundang-undangan; d. melaksanakan pengendalian internal kecamatan; e. menyusun rincian tugas kecamatan; f. mengelola surat menyurat dan kearsipan; g. mengelola urusan rumahtangga; h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan masyarakat; i. mengelola sarana dan prasarana perkantoran; j. mengelola perpustakaan; k. melaksanakan hubungan masyarakat; l. mengelola perjalanan dinas; m. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi

pegawai; n. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; o. melaksanakan pengembangan pegawai; p. menyelenggarakan analisis jabatan; q. mengelola tata usaha kepegawaian; r. menganalisis beban kerja; s. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai,

serta pengawasan melekat; t. melaksanakan pengkaj ian kompetensi dan kualifikasi

jabatan; u. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; v. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operassional bidang umum; dan

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

(3). Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; b. menyusun kebijakan teknis bidang tata pemerintahan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata

pemerintahan;

13

d. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan; e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata

pemerintahan; f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

kebijakan pemanfaatan tata ruang; g. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan

dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

h. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

i. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan; j. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pemerintahan; k. menyelenggarakan tugas pembantuan dibidang pemerintahan; l. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa; m. melaksanakan pembinaan badan pemusyawaratan desa; n. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa; o. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihan

perangkat desa; p. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa; q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas

pembantuan yang dilakukan oleh desa; r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian

perselisihan antar desa; s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa; t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa

dan perangkat desa; u. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan

v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.

(4). Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

b. menyusun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

14

d. menyusun rencana operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;

g. menyelenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

i. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;

j. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

k. melaksanakan pembinaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;

l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

(5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

g. menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

h. menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;

15

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta lingkungan hidup;

j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat; k. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan

potensi desa; l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa; m. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa; n. melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program

pembangunan desa; o. menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

p. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(6). Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial; b. menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang

kesejahteraan sosial; d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial; e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja

kesejahteraan sosial; f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan pendidikan dan

kebudayaan; g. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan di bidang

kesehatan; h. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

keluarga berencana; i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan

kesejahteraan sosial; j. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan; k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

tenaga kerja dan transmigrasi; l. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan

penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

16

m. menyelenggrakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;

n. menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;

o. menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

p. melaksanakan fasilitasi penanganan bencana; q. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; r. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial.

(7). Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayana umum; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi

pelayanan umum; d. menyusun rewncana operasional bidang p[elayanan umum; e. melaksanakan pelayanan umum; f. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; g. melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi

vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya; h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi pelayanan

umum; i menyusun dan menerapkan norma, standart, pedoman dan

pertunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

pelayanan umum.

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN GEDANGSARI

1. Sumber Daya Manusia Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Gedangsari

didukung PNS sebanyak 21 orang PNS. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan PNS Gedangsari

komposisinya adalah sebagaimana terlihat dalam gambar grafik berikut :

17


Sedangkan bila dilihat berdasarakan jenis kelamin komposisinya

adalah sebagaimana terlihat dalam gambar grafik berikut:


2.. Kondisi Aset Kecamatan Gedangsari

18

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Gedangsari memiliki aset barang yang dikelola sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Data Aset Kecamatan Gedangsari

No Nama Barang / Jenis Barang Merk / Type Bahan Tahun

Pembelian

Asal Usul Cara

Perolehan Harga Ket

1 2 3 4 5 6 7 8


2 GEDUNG KANTOR 182 M2 BETON 1988 PROP DIY 17.000.000,00 RB


4 RMH DINAS CAMAT 96 M2 BETON 2004 Pemkab

GK 80.000.000,00 BAIK

5 GEDUNG KANTOR 70 M2 BETON 2004 Pemkab

GK 71.000.000,00 BAIK

6 GAPURA

8 M2 BETON 2008


BAIK

7 PARKIR

64 M2 BETON 2008


BAIK

8 KANOPI

40 M2 CAMPURAN 2011


9 TERALIS BESI BESI 2017 APBD 21.445.000 BAIK 10 MOBIL TANGKI

AIR Mitsubisi Besi 2008 Pemkab GK 188.000.000

BAIK

11 MINIBUS

TOYOTA /Avanza Besi 2013










16 MESIN KETIK ROYAL BESI 1997 Pemkab

GK 920.000,00 BAIK

17 MESIN KETIK ROYAL BESI 1997 PROP DIY 920.000,00 BAIK

18 MESIN KETIK - BESI 1996 Pemkab

GK 250.000,00 BAIK

19 FILLING CABINET HORSE BESI 1997 PROP DIY 470.000,00 BAIK


GK 475.000,00 BAIK


GK 475.000,00 BAIK

19

22 FILLING CABINET LION BESI 2005

Pemkab GK 995.000 BAIK





25 RAK BESI DEXION BESI 1997 Pemkab

GK 630.000,00 BAIK

26 BRANKAS DAICHI BESI 1996 Pemkab

GK 990.000,00 BAIK



29 ALMARI ARSIP - KAYU 1996 Pemkab

GK 490.000,00 BAIK


GK 1.960.000,00 BAIK

31 MEJA KERJA 1/2 BIRO KAYU 1998 PROP DIY 620.000,00 BAIK

32 MEJA TULIS - KAYU 1996 PROP DIY 387.000,00 RR


GK 1.170.000,00 BAIK


GK 2.170.000,00 BAIK


GK 10.000,00 BAIK


GK 47.000,00 BAIK


GK 348.000,00 BAIK


GK 130.000,00 BAIK


GK 180.000,00 BAIK

40 DINGKLUK TUNGGU - KAYU 1996 Pemkab

GK 185.000,00 BAIK



43 KURSI KERJA ERGONOMIK POLARIS CAMPU

RAN 2015 Pemkab GK 1.325.000,00 BAIK


GK 358.000,00 BAIK


GK 815.000,00 BAIK

46 KIPAS ANGIN NATIONAL PLASTI

K 1997 PROP DIY 205.000,00 BAIK

47 TRANSMITER HT Motorola LOGAM 1996 Pemkab

GK 850.000,00 BAIK

48 WIRELESS SET TOA LOGAM 1997 PROP DIY 3.200.000,00 BAIK

49 MEJA KERJA 1/2 BIRO KAYU 2003 Pemkab GK 7.700.000,00 BAIK

50 KURSI KERJA - KAYU 2003 Pemkab GK 770.000,00 BAIK

51 KURSI LIPAT CHITOSE BESI 2003 Pemkab GK 11.250.000,00 BAIK

20


53 MEJA RAPAT - KAYU 2003 Pemkab GK 6.750.000,00 BAIK

54 MESIN LAMINATING CROWN LOGAM 2003 Pemkab

GK 500.000,00 BAIK

56 LEMARI BUKU - KAYU 2003 Pemkab GK 1.750.000,00 BAIK

57 TV SHARP LAIN -LAIN 2004 Pemkab

GK 2.000.000,00 BAIK

58 MEJA KURSIPELUM - KAYU 2004 Pemkab

GK 2.450.000,00 BAIK


60 POMPA AIR PANASONIC LAIN -LAIN 2005 Pemkab

GK 360.000,00 BAIK

61 FILLING CABINET LION BESI 2005 Pemkab

GK 995.000,00 BAIK

62 WIRELESS TENS LAIN - LAIN 2005 Pemkab

GK 3.000.000,00 BAIK

63 CAMERA DIGITAL SONY LOGAM 2006 APBD 4.000.000,00 RB

64 MONITOR SAMSUNG - 2006 APBD 950.000,00 BAIK 65 FILLING

CABINET BROTHER BESI 2006 APBD 5.215.000,00 BAIK

66 LEMARI ARSIP - KAYU 2006 Pemkab GK 500.000,00 BAIK

67 SEPEDA MOTOR HONDA LOGAM 2006 Pemkab GK 3.750.000,00 BAIK

68 COMPUTER SET HP LAIN-LAIN 2006 PROP DIY 18.000.000,00 BAIK

69 POMPA AIR SANYO LOGAM 2006 APBD 350.000,00 BAIK 70 MEGA PHONE TOA


71 GENSET GENERAL Besi 2007 APBD 2.500.000,00 BAIK 72 KALKULATOR CASIO


73 KURSI KERJA - KAYU 2007 APBD 1.150.000,00 BAIK 74 SOFA - KAYU 2007 APBD 3.000.000,00 BAIK 75 RAK TV - KAYU 2007 APBD 1.150.000,00 BAIK 76 MEJA KERJA - KAYU 2007 APBD 550.000,00 BAIK 77 JARINGAN - LAIN-

LAIN 2008 Pemkab GK 3.000.000,00 BAIK

78 MOBIL TANGKI Mitsubisi Besi 2008 Pemkab GK 188.000.000,00 BAIK

79 KURSI RAPAT - Besi 2008 Pemkab GK 4.500.000,00 BAIK

80 KURSI PIMPINAN SAVELLO EBONIT 2008 Pemkab GK 800.000,00 BAIK

81 LAPTOP COMPAQ ATOM 2009 Pemkab GK 5.000.000,00 RB

82 INSTALASI - 2010 Pemkab GK 8.500.000,00 BAIK

83 PRINTER Epson L 100

LAIN - LAIN 2011 Pemkab

GK 1.600.000,00 BAIK

21

84 LCD PROYEKTOR BEN Q LAIN - LAIN 2011 Pemkab

GK 5.000.000,00 BAIK

85 INSTALASI LISTRIK

- 2011 Pemkab GK 8.270.000,00 BAIK

86 ADAPTOR CANON EOS 110

LAIN-LAIN 2011 Pemkab

GK 500.000,00 BAIK

87 PRINTER

HP LASERJET P1102


GK 1.507.998,11 BAIK

89 COMPUTER SET ACER ASPIRE M


GK 6.601.888,89 BAIK

90 KANOPI - CAMPURAN 2011 Pemkab

GK 10.000.000,00 BAIK

91 AC SHARP CAMPURAN 2012 Pemkab

GK 5.000.000,00 BAIK

92 ALMARI ARSIP KAYU KAYU KAYU 2017 APBD

3.000.000 BAIK

93 MEJA PELUM KAYU KAYU 2017 APBD 9.975.000 BAIK 94 KURSI PUTAR

ERGONOMIC BROTHER CAMPURAN 2017 APBD

6.750.000 BAIK

95 POMPA AIR UCHIDA BESI 2017 APBD 560.000 BAIK 96

KIPAS ANGIN PANASONIC ATOM 2017 APBD

2.400.000 BAIK

97 AC MIDEA MSF09CRNI BESI 2017 APBD

8.600.000 BAIK

98 TV PANASONIC ATOM 2017 APBD 5.000.000 BAIK 99 HARDICK

EKTERNAL TOSHIBA ATOM 2017 APBD 900.000

BAIK 100 UPS APC650 ATOM 2017 APBD 2.400.000 BAIK 101 PRINTER L220

Epson L220 ATOM 2017 APBD 4.500.000

BAIK

JUMLAH 1.180.117.515

Sumber Data : Pengurus Barang Kec. Gedangsari. Sampai saat ini kondisi aset yang baik berada dikisaran 98 %

22

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI

Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh camat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan adalah m

elaksanakan pelayanan masyarakat meskipun sebetulnya seluruh tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh kecamatan pada prinsipnya merupakan bentuk pelayanan secara umum kepada masyarakat.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh unsur teknis atau seksi-seksi yang berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu di kecamatan. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di Kecamatan Gedangsari terdiri dari : 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 3. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Datang /Pergi Penduduk 4. Pelayanan Dispensasi Nikah [rekomendasi] 5. Pelayanan Perizinan usaha/pergagangan/keramaian [rekomendasi] 6. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

[rekomendasi] 7. Dan pelayanan rekomendasi lainnya yang harus diketahui camat.

23

Sedangkan secara keseluruhan program kerja berikut penganggarannya di Kecamatan Gedangsari dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran pada setiap tahunnya sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab kepada Camat.

Adapun gambaran atas rencana kinerja pelayanan maupun rencana penganggaran maupun capaiannya sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 dan 2.4

20

Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) Ket

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 Nilai IKM Perangkat

daerah Meningkat pemerintahan

77 77,5 78 78,25 78,75 77,11 77,45 78,04 78,25 78,75 100,1 99,9 100 100,3 100

2 Manajemen Pemerintahan Desa

60 62 65 68 70 55 58 63 68 70 91,66

93,54 92,64 100 100

3 Persentase penurunan angka kriminalitas

1,2 1,3 1,4 1,5 1,8 1,1 1,25 1,3 1,35 1,75 91,66

96,15 96,42 92,85

97,22

21

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gedangsari

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015

Kode Rekening PROGRAM dan

KEGIATAN Anggaran pada tahun ke- Realisasi pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan anggaran

tahun ke- Rata2

Pertumbuhan

2011 2012 2103 2014 2015 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.20 .21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.350.000

46.960.000

61.330.000

47.930.000

48.530.00

0

54.441.251

45.754.400

59.083.300

47.930.000

48.530.000 93,30% 97,43% 96,34% 100,00% 100,00% 20,00% 19,44% 1.20 .21.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

480.000

500.000

500.000

500.000

500.000

480.000

500.000

500.000

500.000

500.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9.400.000

8.400.000

11.400.000

11.400.000

11.400.00

0

5.491.251 7.200.000

10.200.000

11.400.000

11.400.000 58,42% 85,71% 89,47% 100,00% 100,00% 20,00% 17,57% 1.20 .21.01.02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

-

700.000

900.000

1.900.000

1.900.000

-

694.400

703.300

1.900.000

1.900.000 99,20% 78,14% 100,00% 100,00% 20,00% 19,25%

1.20 .21.01.06 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

12.300.000

12.300.000

13.200.000

13.200.000

13.200.00

0

12.300.000

12.300.000

13.200.000

13.200.000

13.200.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20 .21.01.07 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.500.000

-

-

-

-

1.500.000

-

-

-

-

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.000.000

2.000.000

2.400.000

2.000.000

2.400.000

2.000.000

2.000.000

2.400.000

2.000.000

2.400.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9.770.000

1.100.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

9.770.000

1.100.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7.600.000

5.000.000

13.200.000

-

-

7.600.000

5.000.000

12.350.000

-

-

100,00%

100,00% 93,56% 100,00% 100,00% 20,00% 19,34%

1.20 .21.01.14 Penyediaanperalatan rumah tangga

-

1.500.000

1.500.000

800.000

1.000.000

-

1.500.000

1.500.000

800.000

1.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan

960.000

960.000

900.000

900.000

900.000

960.000

960.000

900.000

900.000

900.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20 .21.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

3.500.000

3.500.000

4.750.000

4.750.000

4.750.000

3.500.000

3.500.000

4.750.000

4.750.000

4.750.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4.340.000

4.500.000

4.980.000

4.980.000

4.980.000

4.340.000

4.500.000

4.980.000

4.980.000

4.980.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

44.000.000

30.997.000

83.950.000

78.650.000

92.000.00

0

40.449.000

30.997.000

82.704.168

78.650.000

92.000.000 91,93% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 19,71% 1.20.21.02.

Pengadaan mebelair

-

-

-

16.000.000

14.000.00

0

-

-

-

16.000.000

14.000.000 20,00% 20,00% 1.20.21.02.21 pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

1.133.000

1.000.000

1.200.000

1.200.000

1.500.000

1.133.000

1.000.000

1.200.000

1.200.000

1.500.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20.21.02.22 pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

24.474.000

11.847.000

10.000.000

2.900.000

3.000.000

24.474.000

11.847.000

10.000.000

2.900.000

3.000.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20.21.02.24

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

14.393.000

18.150.000

22.000.000

18.900.000

22.000.00

0 10.842.000

18.150.000

20.764.168

18.900.000

22.000.000 75,33% 100,00

% 94,38% 100,00% 100,00% 20,00% 19,00% 1.20.21.02.21

pemeliharaan rutin/berkala mebelair

750.000

-

1.500.000

750.000

-

1.500.000 20,00% 20,00%

22

1.20.21.02.24 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

4.000.000

-

-

-

-

4.000.000

-

-

-

-

100,00% 20,00% 20,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

-

-

50.000.000

39.650.000

50.000.00

0

-

-

49.990.000

39.650.000

50.000.000 99,98% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.000.000 11.620.000

-

-

-

4.000.000

11.595.100

-

-

-

100,00% 99,79% 20,00% 19,97%

1.20.21.03.05 Pengadaan mesin/kartu absensi

4.000.000

-

4.000.000

-

100,00% 20,00% 20,00%

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

11.620.000

-

-

-

11.595.100

-

-

- 99,79% 20,00% 19,96%

1.20.21.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

5.350.000

4.900.000

6.900.000

7.365.000

7.365.000

5.175.000

4.900.000

6.900.000

7.365.000

7.365.000 96,73%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 19,89%

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.21.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

1.000.000

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000

825.000

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000 82,50%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 19,20%

realisasi kinerja SKPD 1.20.21.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 500.000,00

500.000

500.000

500.000

500.000 500.000,00

500.000

500.000

500.000

500.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20.21.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

1.350.000

2.000.000

2.000.000

1.865.000

1.865.000

1.350.000

2.000.000

2.000.000

1.865.000

1.865.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20.21.06.05 Penyusunan pelaporan keuangan

bulanan/SPJ

2.500.000

1.700.000

3.700.000

4.000.000

4.000.000

2.500.000

1.700.000

3.700.000

4.000.000

4.000.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20.21.09


1.210.000

4.390.000

6.600.000

18.040.000

20.040.00

0

810.000

4.390.000

6.200.000

18.040.000

20.040.000 66,94% 100,00

% 93,94% 100,00% 100,00% 20,00% 19,68% 1.20.21.09.03.

Penyusunan Renstra SKPD -

-

1.300.000

-

2.000.000

-

-

900.000

-

2.000.000 20,00% 17,58%

1.20.21.09.03 Penyusunan rencana kerja SKPD

1.210.000

1.250.000

2.300.000

3.750.000

3.750.000

810.000

1.250.000

2.300.000

3.750.000

3.750.000 66,94%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 19,35%

1.20.21.07.04 Monev dan pengendalian program dan kegiatan SKPD

-

3.140.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

-

3.140.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.07.05 Penyusunan IKM

-

-

-

2.745.000

2.745.000

-

-

-

2.745.000

2.745.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.07.06 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu

-

-

-

4.630.000

4.630.000

-

-

-

4.630.000

4.630.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.07.07 Pengendalian Internal SKPD

-

-

-

4.915.000

4.915.000

-

-

-

4.915.000

4.915.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

Prog.Pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

-

-

8.710.000

9.860.000

9.860.000

-

-

8.710.000

9.860.000

9.860.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

Fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa

-

-

8.710.000

9.860.000

9.860.000

-

-

8.710.000

9.860.000

9.860.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.28.1.28 Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa

12.860.000

12.280.000

9.250.000

11.085.000

11.085.00

0

12.860.000

12.280.000

9.250.000

11.085.000

11.085.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 1.20.21.28.1.28.10 Penyusunan data monografi daerah

dan administrasi perkotaan -

-

-

2.995.000

2.995.000

-

-

-

2.995.000

2.995.000 100,00% 20,00% 20,00%

1.20.21.28.1.28.10 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

12.860.000

12.280.000

9.250.000

8.090.000

8.090.000

12.860.000

12.280.000

9.250.000

8.090.000

8.090.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

Progr Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

28.095.000

36.770.000

6.455.000

3.725.000

3.725.000

27.395.000

33.060.000

6.455.000

3.725.000

3.725.000 100,00% 100,00% 20,00% 18,88%

.20.21.28.1.28.10 Pembinaan pelayanan publik terpadu

28.095.000

36.770.000

3.725.000

3.725.000

3.725.000

27.395.000

33.060.000

3.725.000

3.725.000

3.725.000 97,51% 89,91% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 18,84%

23

.20.21.28.1.28.10 Pengukuran Indeks Kepuasan Masy

2.730.000

2.730.000

2.730.000

2.730.000

2.730.000

2.730.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

.20.21.28.1.28.10 Program Pengembangan Data/Informasi

11.200.000

-

-

-

-

11.200.000

-

-

-

- 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pendataan keluarga miskin dan pengangguran

11.200.000

-

-

-

-

11.200.000

-

-

-

- 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

.20.21.28.1.28.10 Prog Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

-

-

-

1.885.000

1.885.000

-

-

-

1.885.000

1.885.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

-

-

1.885.000

1.885.000

-

-

-

1.885.000

1.885.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

.20.21.28.1.28.10 Prog Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

-

-

6.185.000

3.620.000

7.000.000

-

-

6.185.000

3.620.000

7.000.000 51,71% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pembinaan organisasi perempuan

-

-

3.500.000

3.620.000

3.500.000

-

-

3.500.000

3.620.000

3.500.000 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dlm mengelola usaha

-

-

2.685.000

-

3.500.000

-

-

2.685.000

-

3.500.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

.20.21.28.1.28.10 Prog Pengelolaan kekayaan budaya

-

-

3.660.000

7.600.000

7.600.000

-

-

3.260.000

7.600.000

7.600.000 100,00% 100,00% 20,00% 19,58%

.20.21.28.1.28.10 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya

-

-

3.660.000

7.600.000

7.600.000

-

-

3.260.000

7.600.000

7.600.000 100,00% 100,00% 20,00% 19,58%

.20.21.28.1.28.10

.20.21.28.1.28.10 Prog Pengelolaan keragaman budaya

-

-

-

9.525.000

9.525.000

-

-

-

9.525.000

9.525.000 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

-

-

-

9.525.000

9.525.000

-

-

-

9.525.000

9.525.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10

.20.21.28.1.28.10 Program peningkatan peran serta kepemudaan

9.000.000

12.425.000

9.850.000

9.900.000

9.900.000

9.000.000

12.425.000

9.850.000

9.900.000

9.900.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pembinaan organisasi kepemudaan

2.025.000

1.900.000

1.750.000

1.750.000

2.025.000

1.900.000

1.750.000

1.750.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pembentukan Paskibra

9.000.000

10.400.000

7.950.000

8.150.000

8.150.000

9.000.000

10.400.000

7.950.000

8.150.000

8.150.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

-

-

-

1.750.000

1.750.000

-

-

-

1.750.000

1.750.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

-

-

-

1.750.000

1.750.000

-

-

-

1.750.000

1.750.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Progr pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

-

-

-

7.000.000

7.000.000

-

-

-

7.000.000

7.000.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat

-

-

-

7.000.000

7.000.000

-

-

-

7.000.000

7.000.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Progr Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingk.

6.750.000

6.750.000

8.315.000

9.810.000

9.810.000

6.750.000

6.750.000

8.315.000

9.810.000

9.810.000

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.550.000

2.550.000

2.585.000

2.415.000

2.415.000

2.550.000

2.550.000

2.585.000

2.415.000

2.415.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pengendalian keamanan lingkungan

4.200.000

4.200.000

5.730.000

5.780.000

5.780.000

4.200.000

4.200.000

5.730.000

5.780.000

5.780.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Monitoring evaluasi dan pelaporan

-

-

-

1.615.000

1.615.000

-

-

-

1.615.000

1.615.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Program Pengembangan wawasan kebangsaan

-

5.675.000

5.000.000

5.500.000

5.500.000

-

5.675.000

5.000.000

5.500.000

5.500.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

-

5.675.000

5.000.000

5.500.000

5.500.000

-

5.675.000

5.000.000

5.500.000

5.500.000

100,00

% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

24

.20.21.28.1.28.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

.20.21.28.1.28.10 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

-

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pentas seni, dan budaya, festival, lombacipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

-

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

-

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

100,00% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

85.340.000

85.450.000

80.725.000

170.525.00

0

170.525.0

00

72.794.375

77.603.375

101.706.850

170.525.00

0

170.525.00

0 100,00% 100,00% 20,00% 20,02% .20.21.28.1.28.10

Korban Bencana Alam .20.21.28.1.28.10 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

2.675.000

2.675.000

2.625.000

2.160.000

2.160.000

2.675.000

2.675.000

2.625.000

2.160.000

2.160.000 100,00

% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10

Penanganan dan penanggulangan kekeringan

82.665.000

82.775.000

78.100.000

168.365.00

0

168.365.0

00

70.119.375

74.928.375

99.081.850

168.365.00

0

168.365.00

0 100,00% 100,00% 20,00% 20,02% .20.21.28.1.28.10

.20.21.28.1.28.10 Progr. Peningkatan Keberdayaan

Masy.Perdesaan

1.980.000 -

-

3.965.000

3.965.000

1.980.000

-

-

3.965.000

3.965.000

100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

-

-

-

2.087.500

2.087.500

-

-

-

2.087.500

2.087.500 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Pendampingan desa swasembada

1.980.000

-

-

1.877.500

1.877.500

1.980.000

-

-

1.877.500

1.877.500 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

-

-

-

3.947.500

3.947.500

-

-

-

3.947.500

3.947.500 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UMKM

3.947.500

3.947.500

3.947.500

3.947.500 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Progr.Peningkatan Partisip Masy dlm Membangun Desa

12.435.000

17.475.000

21.480.000

18.027.500

18.340.00

0

12.435.000

17.475.000

11.715.000

18.027.500

18.340.000 98,30% 100,00% 20,00% 17,77% .20.21.28.1.28.10 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4.955.000

3.780.000

4.945.000

5.685.000

5.685.000

4.955.000

3.780.000

4.945.000

5.685.000

5.685.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10


2.875.000

2.680.000

2.875.000

3.195.000

2.875.000

2.680.000

2.875.000

3.195.000 89,98% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10

Koordinasi dan fasilitasi BBGR

1.380.000

1.480.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.380.000

1.480.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10

Evaluasi pembangunan desa

6.100.000

6.850.000

9.765.000

8.500.000

8.500.000

6.100.000

6.850.000 -

8.500.000

8.500.000

100,00% 0,00% 100,00% 20,00% 15,08%

.20.21.28.1.28.10 Pendataan profil desa

-

2.490.000

2.490.000

2.242.500

2.555.000

-

2.490.000

2.490.000

2.242.500

2.555.000 87,77% 100,00% 20,00% 20,00%

.20.21.28.1.28.10 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1.580.000

1.530.000

1.630.000

14.880.000

14.880.00

0

1.580.000

1.530.000

1.630.000

14.880.000

14.880.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% 20.21.28.1.28.10

Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

13.250.000

13.250.00

0

13.250.000

13.250.000 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10 Pendampingan Program

Pengembangan Kecamatan (PPK)

1.580.000

1.530.000

1.630.000

1.630.000

1.630.000

1.580.000

1.530.000

1.630.000

1.630.000

1.630.000 100,00

% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10 Progr. Pengemb Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan Desa

1.775.000

1.875.000

-

-

-

1.775.000

1.875.000

-

-

- .20.21.28.1.28.10

Pembinaan LPMD

1.775.000

1.875.000

-

-

-

1.775.000

1.875.000

-

-

- 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10 20,00% 20,00% .20.21.28.1.28.10 Progr Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7.755

7.755

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7.755

7.755

100,00%

100,00% 100,00%

.20.21.28.1.28.10 Pengolahan,updating, dan analisa data statistik daerah

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7.755

7.755

3.000.000

6.000.000

6.000.000

7.755

7.755

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 20,00%

100,00% 20,00% 20,00%

25

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGSARI


Secara topografis wilayah Gedangsari hampir 90% berupa perbukitan dengan kondisi lereng yang terjal dan curam sehingga bencana alam tanah longsor setiap saat selalu mmengancam terutama pada musim penghujan. Namun demikian tingkat kesuburan tanah yang ada cukup dapat diandalkan masyarakat terbukti dengan mudah tumbuh pepohonan yang ada dilingkungan baik yang dibudidayakan maupun tumbuh secara alami.

Klimatologi secara umum sama dengan kondisi di wilayah lain di Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dan suhu rata-rata berkisar 32 C – 35 C. Pada musim kemarau dipastikan sebagian wilayah Gedangsari mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang ada hanya mampu memenuhi 30% dari seluruh kebutuhan air bersih. Upaya penanggulangan kerawanan air bersih tadi salahsatunya dengan mengoptimalkan operasional truk tangki air yang dibiayai APBD. Kondisi yang agak meringankan atas kejadian rawan air pada musim kemarau adalah sebagian besar rumah tangga telah memiliki bak PAH (Penampungan Air Hujan);

Secara administratif Kecamatan Gedangsari memiliki batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Kecamatan Gantiwarno dan Bayat Kabupaten Klaten.

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Patuk c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Playen d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Nglipar dan

Ngawen

26

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kecamatan Gedangsari

Wilayah Kecamatan Gedangsari terdiri atas 7 Desa, 67

padukuhan, 67 RW dan 366 RT . Adapun jumlah penduduk seluruhnya 40.139 jiwa yang terdiri dari 20.050 jiwa laki – laki dan 20.089 jiwa perempuan, serta jumlah Kepala Keluarga (KK) 12.969 yang terdiri dari KK laki-laki sebanyak 10.956 dan KK Perempuan sebanyak 2.013.

Adapun luas wilayah Kecamatan Gedangsari adalah 6.814,5 Ha atau 4,59 % wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi dalam wilayah-wilayah desa dan padukuhan antara lain :

27

1. Desa Ngalang : 14 Padukuhan 2. Desa Hargomulyo : 14 Padukuhan 3. Desa Mertelu : 10 Padukuhan 4. Desa Serut : 7 padukuhan 5. Desa Sampang : 6 Padukuhan 6. Desa Watugajah : 5 Padukuhan 7. Desa Tegalrejo : 11 Padukuhan

Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah

Kecamatan Gedangsari serta internal Kecamatan yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh kecamatan selaku Satuan kerja Perangkat Daerah sebagai berikut : 1. Tantangan :

a. Kapasitas Birokrasi : -Kualitas SDM aparatur kecamatan maupun desa perlu ditingkatkan; -Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan perlu ditingkatkan; -Anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perlu ditingkatkan; -Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan; -Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga desa dan pemerintahan desa.

b. Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat : -Jumlah pengangguran masih tinggi; -Angka PMKS masih cukup tinggi; -Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ancaman penyakit -Jumlah keluarga yang rawan kekurangan air bersih pada musim kemarau masih tinggi; -Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap ancaman bencana

c. Infrastruktur perhubungan dan kualitas SDA : -Belum tersedianya angkutan umum yang masuk sampai ibukota kecamatan; -Pemanfaatan lahan kritis belum optimal; -Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber air; -Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang masih rendah.

2. Peluang : a. Potensi letak Geografis Wilayah yang menguntungkan. b. Peningkatan kualitas SDM dan pendapatan masyarakat selalu

menjadi prioritas dalam Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah kabupaten Gunungkidul.

c. Keberadaan pasar negeri dan pasar desa sebagai penggerak roda perekonomian.

d. Potensi SDA yang sangat besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Fasilitas pendidikan cukup memadai.

28

f. Kebudayaan asli masyarakat setempat didukung kondisi alam untuk pengembangan potensi pariwisata.

g. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal dasar pembangunan daerah.

29

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedangsari

Mengangkat permasalahan yang terkait dengan ketugasan maupun fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah menjadi isu strategis harus memenuhi beberapa aspek seperti : aspek kejadian (apakah permasalahan itu sedang terjadi atau mungkin akan terjadi ; aspek kekhalayakan (apakah permasalahan itu menyangkut masyarakat luas atau sebagian saja); aspek problematik (apakah permasalahan itu menimbulkan kekhawatiran atau kegelisahan sehingga perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya); aspek kelayakan (apakah permasalahan itu logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas untuk pemecahannya).

Berdasar aspek-aspek diatas terkait dengan tupoksi maka beberapa permasalahan internal sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan adalah sebagai berikut :

3.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Kondisi 1) Jumlah SDM Perangkat Daerah masih kurang. 2) Pemahaman SDM terhadap tugas pokok dan fungsi masih perlu

ditingkatkan. 3) Sudah ada SOP penyelenggaraan pelayanan umum 4) Kelengkapan perangkat kerja masih kurang memadai 5) Fasilitas gedung kantor untuk penyelenggaraan pelayanan umum

belum representatif. 6) Data kewilayahan masih belum lengkap dan akurat. 7) Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi (IT) belum maksimal. 8) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan melalui

musrenbang belum maksimal b. Permasalahan

1) Pendistribusian dan penyelesaian atas beban tugas belum maksimal.

2) Semakin kompleksnya permasalahan dilapangan yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti tidak seimbang dengan jumlah personil yang menguasai dan memahami permasalahan.

3) Status gedung kantor untuk pelayanan belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga menghambat penataan untuk akses pelayanan bagi masyarakat.

30

4) SOP Penyelenggaraan Pelayanan Umum belum dilaksanakan secara maksimal khususnya untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)

5) Dalam merencanakan program seringkali terkendala dengan minimnya data potensi dan permasalahan wilayah.

6) Fasilitas jaringan IT belum dimanfaatkan secara maksimal untuk komunikasi dan publikasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di lingkup internal maupun wilayah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”

Pada tahapan lima tahun ketiga ini pembangunan daerah dititikberatkan pada pembangunan masyarakat mandiri yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunyai semangat kuat dalam menghadapi tantangan serta kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang meliputi : 1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Gevernance). 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. 4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. 5. Mengembangkan sector-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif. 6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan.

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya misi 1 yaitu “Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Gevernance)“ maka camat selaku koordinator dan pembina di wilayah akan semaksimal mungkin untuk mengkondisikan integritas, keselarasan, dan keserasian disamping memberikan bimbingan, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk berbagai kepentingan dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Untuk menunjang misi 1 tersebut maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Gedangsari sebagai perangkat daerah adalah :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

31

b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa e. Peningkatan perekonomian masyarakat f. Peningkatan kesejahteraan sosial


a.Kualitas tanah yang baik masih menjadi andalan masyarakat (pertanian).

b. Adanya potensi sumber air. c.Adanya potensi hasil tanaman keras. d. Adanya potensi produk/usaha kerajinan . e.Jaringan telekomunikasi cukup memadai. f. Tersedianya prasarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan

yang cukup memadai. g. Tersedianya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan,

kerajinan, dll. h. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) cukup baik. i. Tersedianya prasarana jalan propinsi, kabupaten, dan desa. j. Adanya uji coba trayek Wonosari-Hargomulyo oleh Dishubkominfo

Kabupaten Gunungkidul. k. Adanya standar operasional prosedur pelayanan umum. l. Adanya kemauan aparat pemerintah kecamatan dan desa untuk

meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya. m. Keberadaan lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli kepada

pembangunan untuk kemajuan wilayah. n. Anggaran peyelenggaran pemerintahan desa dan pembangunan

desa cukup besar.

3.2.2 Faktor Penghambat : a.Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin. b. Kecenderungan pada generasi muda untuk bekerja diluar

(merantau) c.Belum optimalnya pengelolaan sumber air yang ada d. Kurangnya promosi hasil kerajinan e.Pertanian masih mengandalkan sistem tadah hujan f. Masih rendahnya kualitas hasil perkebunan g. Biaya transportasi masih mahal karena belum ada alat transportasi

umum yang masuk ke ibukota kecamatan. 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Gedangsari terletak di sebelah utara Kabupaten

Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur

32

Agung, sehingga wilayah Kecamatan Gedangsari potensial untuk tanaman keras (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman bahan pangan, budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak.

Dalam RTRW sudah semestinya mengedepankan upaya pelestarian lingkungan hidup, peruntukan kegiatan sosial, budaya, ekonomi bahkan pertahanan dan keamanan. Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Didalamnya juga ada keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan disertai perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Berikut adaah faktor-faktor yang sangat terkait dengan tata kelola ruang dan wilayah di Kecamatan Gedangsari.


a. Adanya akses jalan yang menghubungkan antar lingkungan wilayah.

b. Kondisi tanah potensial untuk tanaman keras serta potensial untuk pertanian dan perkebunan

c. Kondisi wilayah potensial untuk usaha peternakan d. Keberadaan sungai bisa dimanfaatkan untuk pengembangan

potensi perikanan maupun untuk pengairan sawah

3.3.2 Faktor Penghambat: a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata

ruang. b. Terbatasnya data yang akurat beserta analisa kondisi kawasan. c. Kurang terkendalinya dalam pemanfaatan ruang terutama terkait

dengan peizinan dan minimnya petugas pengendalian. d. Sebagian besar wilayah Kecamatan Gedangsari sangat potensial

terjadi bencana alam. e. Pada musim kemarau sebagian wilayah mengalami krisis air

bersih f. Usaha pertanian sangat tergantung pada musim

penghujan/tadah hujan. g. Biaya transportasi relatif mahal karena wilayah belum terjangkau

sarana transportasi umum. h. Kecamatan Gedangsari yang berbatasan dengan Kabupaten

Klaten kadangkala dihadapkan pada permasalahan kamtibmas yang melibatkan kedua kawasan.

Berikut tabel yang menunjukkan keterkaitan RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 dengan lokasi rencana program di wilayah Kecamatan Gedangsari :

33

Tabel 3.1 Keterkaitan RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 dengan lokasi rencana program di wilayah Kecamatan Gedangsari :

No. Program Utama Lokasi Sumber Dana Pelaksana

A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

Pengembangan Trayek Angkutan

Seluruh wilayah


Dishubkominfo

Sumberdaya air Pengembangan embung dan sarana pendukungnya

di Seluruh Kecamatan


DPU Kab, Din PU Prov. Kem. PU

Rehabilitasi embung di Seluruh Kecamatan


DPU Kab, Kapedal, Din PU Prov. Kem. PU

B. PERWUJUDAN POLA RUANG Perwujudan Kawasan Lindung Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Gedangsari

Penetapan hutan fungsi lindung


Dishutbun, Din. Kehutanan Prov.

Penyusunan regulasi pengelolaan kawasan resapan air


Bappeda, Sekretariat Daerah

Rehabilitasi kawasan kritis pada kawasan resapan air


Kapedal, Dishutbun, BLH Prov, Din. Kehutanan Prov.

Kawasan rawan bencana alam Penetapan kawasan rawan bencana - kawasan rawan gempa bumi - kawasan rawan gerakan tanah

dan longsor - kawasan rawan angin topan - kawasan rawan kekeringan

Gedangsari APBD KAB Bappeda, Bakesbangpolinmas PB

Penyusunan Rencana Rinci kawasan rawan bencana Penyusunan peraturan zonasi kawasan rawan bencana

Gedangsari APBD KAB Bappeda

34

Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana

Gedangsari APBD KAB Bakesbangpolinmas PB

Pembuatan lokasi dan jalur evakuasi bencana


BPBD Kab. Gunungkidul dan , BPBD DIY.

Kawasan hutan rakyat Pembangunan dan perluasan hutan rakyat lestari

Gedangsari APBD PROV, APBN

Din. Kehutanan Prov, Kem. LH

Kawasan peruntukan pertanian - Sawah beririgasi non teknis

(setengah teknis, sederhana dan atau air permukaan /tadah hujan)

- Kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan kering

Gedangsari APBD KAB Din.Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengembangan Kawasan hortikultura unggulan - komoditas mangga dan

rambutan - komoditas utama srikaya - komoditas utama pisang - komoditas utama durian



Pembangunan kandang kelompok Gedangsari APBD KAB, APBD PROV


Optimalisasi pengembangan kawasan peternakan - Kawasan pengembangan

pembibitan ternak sapi potong - Kawasan pengembangan

penggemukan ternak sapi potong dan kambing



Kawasan peruntukan perkebunan Penetapan kawasan perkebunan komoditas kakao



Kawasan peruntukan perikanan Penetapan dan pengembangan kawasan budi daya air tawar


Din. Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.

Kawasan peruntukan pertambangan Penetapan dan pengukuhan batas

Gedangsari APBD KAB Disperindagkoptam

35

kawasan peruntukan pertambangan dengan jenis usaha batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tufan, dan andesit

Kawasan peruntukan industri Penetapan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil Penetapan dan pengembangan kawasan agroindustri - Agroindustri Mangga Malam

Gedangsari APBD KAB, APBD Prov

Disperindagkoptam, Din. Perindagkop Prov.

C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi - Kawasan tertinggal

Gedangsari APBD KAB, APBD PROV, APBN

DPU, Din.PU Prov, Kem. PU

Sumber : RTRW Kab. Gunungkidul Tahun 2010-2030

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Kecamatan Gedangsari khususnya pada lingkup intern dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diidentifikasikan sebagai isu strategis yang harus ditindaklanjuti pada lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dirasakan perlu untuk menambah SDM dengan memperhatikan kompetensinya.

2. Pemahaman SDM terhadap tugas pokok dan fungsi masih perlu ditingkatkan.

3. Sistem Pengawasan Intern masih harus ditingkatkan. 4. Belum memadainya sarana dan prasarana sebagai pendukung

kinerja aparatur perangkat daerah maupun untuk penyelenggaraan pelayanan umum.

5. Perlu lebih didorong lagi keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

6. Data base untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan disegala bidang masih perlu ditingkatkan kuantitas, kuwalitas, maupun akurasinya.

7. Pemanfaatan IT masih harus dioptimalkan termasuk mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Desa.

36

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan, dengan mengacu visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian misi.

Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

- 2021 adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021” Dengan harapan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai. Untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 6 (enam) misi dimana Kecamatan Gedangsari sebagai perangkat daerah menjadi penunjangnya terutama pada salah satu misi yaitu misi 1 (kesatu) : “Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance)“

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip good governance melalui sinergisme antar stakeholders pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaandan manajemen pembangunan daerah.

Untuk menunjang misi 1 tersebut maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Gedangsari sebagai perangkat daerah mempunyai tujuan : g. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Kecamatan yang berkualitas. h. Terwujud kesesuaian antar lembaga dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah. i. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset. j. Terwujudnya kepuasan masyarakat akan pelayanan

Kecamatan.

37

Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Gedangsari Tahun 2016-20121

No Tujuan

Dan

Sasaran

Indikator Tujuan

Dan

Sasaran


(Tahun 2016)

Target Akhir Periode Renstra ( Tahun 2021)

(1) (2) (3) (4) (5)

TUJUAN

1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Indeks kwalitas penyelengaraan Pelayanan Pemerintah Kecamatan

73 85

Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran Indikator Sasaran


(Tahun 2016

Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2021)

1 Kwalitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat


100 100

2 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah


100 100

3 Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu ( Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100 100

38

4 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat


78,8 80

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dilayani. Adapun hubungan Tujuan dan Sasaran Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gedangsari Tahun 2016-20121

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun ke

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Kwalitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan meningkat


75 100 100 100 100

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah


100 100 100 100 100

3. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat

Persentase laporan pengelolaan keuangan dan aset yang disusun tepat

100 100 100 100 100

39

waktu ( Bulanan, Semesteran, Tahunan)

4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat


78,8 79 79,25 79,5 80

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan sasaran dan Indikator kinerja utama Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama



Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

Unit kerja penanggung

jawab


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Kualitas

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatanmeningkat

Persentase desa yang menetapkan APBDesa, RKPDesa, dan APBDesa tepat waktu

75 78 80 82 85


Jumlah desa yang yang menetapkan pertanggungjawabab APBDesa, RKPDesa, dan APBDesa tepat waktu / Jmlah Desa yang ada X100%

2 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

100 100 100 100 100


Jumlah program yang ada di RKPD /Jumlah program yang ada di Renja X100%

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat

Persentase laporan pengelolaan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu

100 100 100 100 100


Jumlah laporan keuangan yang dikirim tepat waktu/ jumlah laporan keuangan

40


Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

Unit kerja penanggung

jawab


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) yang dikirim x100%

4 Meningkatnya Nilai IKM PD

Nilai IKM Perangkat daerah 78,8 79 79,25 79,5 80

Sekretariat Nilai IKM hasil survei IKM

41

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dimana saat ini telah berada pada tahapan lima tahun ke-3 dengan gambaran arah kebijakan yaitu : “Pembangunan dititikberatkan pada pembangunan masyarakat yang mandiri yang didukung kualitas sumber daya manusia dan basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat yang mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunya semangat kuat dalam menghadapi tantangan serta kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan”.

Selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah maka strategi maupun kebijakan yang akan dilakukan pada lima tahun kedepan adalah dengan menggunakan analisis faktor-faktor eksternal maupun internal sebagai berikut :

a. Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan, dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Salah satu cara merumuskan strategi adalah dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kecamatan Gedangsari dalam dalam merumuskan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran melakukan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagai berikut:

Faktor Eksternal a. Peluang (Opportunities)

1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk melimpahkan sebagian pelayanan publik pada Kecamatan 2) Kemudahan akses telekomunikasi dan berkembangnya

teknologi informatika. b. Tantangan (Threats)

1) Instansi teknis yang biasa melayani perijinan akan keberatan melimpahkan tugas-tugas mereka

2) Masyarakat menganggap Kecamatan tidak mengubah lama proses pelayanan

42

Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths) 1) Proses-proses pelayanan perijinan semakin jelas

penanganannya dan penyelesaianya 2) Semakin transparannya proses pelayanan pada masyarakat

b. Kelemahan (Weaknesses) 1. Ketersediaan SDM yang menguasai teknologi informasi masih

terbatas 2. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa

belum optimal. Setelah memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman selanjutnya menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran dengan menggunakan metode SWOT seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Kecamata Gedangsari

Analisis SWOT

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang : (O) 1. Kemudahan akses

telekomunikasi dan berkembangnya teknologi informatika.

2. Komitmen pemerintah daerah untuk melimpahkan sebagian pelayanan publik pada Kecamatan

Tantangan: (T) 1. Instansi teknis yang

biasa melayani perijinan akan keberatan melimpahkan tugas-tugas mereka

2. Masyarakat menganggap Kecamatan tidak mengubah lama proses pelayanan

Kekuatan : (S) 1. Proses-proses

pelayanan perijinan semakin jelas penanganannya dan

Alternatif Strategi : (S-O) 1. Meningkatkan

Pelayanan publik dengan memanfaatkan TI

Alternatif Strategi : (S-T) 1. Melakukan

koordinasi dengan Perangkat daerah teknis terkait.

43

penyelesaianya

2. Semakin transparannya proses pelayanan pada masyarakat

2. Meningkatkan transparansi proses pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan sosialisasi kepada pemerintah desa dan warga masyarakat.

Kelemahan: (W) 1. Ketersediaan SDM

yang menguasai teknologi informasi masih terbatas.

2. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa belum optimal

Alternatif Strategi : (W-O) 1. Meningkatkan

kemampuan ASN dibidang disegala bidang khususnya TI

2. Meningkatkan kemampuan personil dalam memberikan pelayanan pada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan

Alternatif Strategi : (W-T) 1. Menyederhanakan

persyaratan dan mekanisme pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan

Dari berbagai alternatif strategi yang dilih selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2 Penentuan Strategi

Pencapaian Sasaran Kecamatan Gedangsari

No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat

Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah


2 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan melakukan pencermatan dokumen

44

pembangunan daerah

perencanaan yang disusun

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat

Persentase laporan pengelolaan keuangan dan aset yang disusun tepat waktu


4 Meningkatnya Nilai IKM PD


Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, meningkatkan transparansi proses pelayanan, dan menyederhanakan persyaratan dan mekanisme pelayanan

b. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Kecamatan Gedangsari dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangsari Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat


1. Membentuk Tim Koordinasi pembinaan Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

2. Membentuk Tim Evaluasi APBdesa, RKPDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan melakukan

1. Membentuk Tim Penyusun dokumen Perencanaan perangkat daerah

45

daerah pencermatan dokumen perencanaan yang disusun

2. Melaksanakan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaannya

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat


1. Membentuk satgas pengawasan internal untuk menghindari penyelewengan keuangan dan aset

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, meningkatkan transparansi proses pelayanan, dan menyederhanakan persyaratan dan mekanisme pelayanan

1. Membuat ruang pelayanan umum yang representatif.

2. Melaksanakan sosialisasi pelayanan umum ke desa dan warga masyarakat

3. Membuat prosedur pelayanan yang transparan

46

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul didalam menjalan tugas dan fungsinya tidak boleh terlepas dari pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021.

Untuk memberikan kejelasan dan kepastian apa yang akan dicapai pada lima tahun kedepan maka perlu penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ke dalam berbagai Program dan Kegiatan strategis yang terkait langsung dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021. Untuk itu perlu dibuat suatu perencanaan yang mengarah pada program yang akan dilaksanakan.

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam kurun lima

tahun kedepan di Kecamatan Gedangsari untuk pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3) Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 4) Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 5) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 7) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan.

Pada tahun 2016 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gedangsari adalah mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul. Adapun rencana program dan kegiatan tersebut mencakup rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana terlihat dalam tabel 6.1

Sedangkan pada Renstra 2016-2021 ini Program dan Kegiatan

yang dilaksanakan di Kecamatan Gedangsari mengacu pada RPJMD 2016-2021 yang didasarkan atas stategi dan kebijakan Kecamatan Gedangsari untuk mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rencana program dan kegiatan tersebut mencakup rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana terlihat dalam tabel 6.2

47

Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Gedangsari

Tahun 2016

Kode Rekening

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program

Kegiatan Anggaran Keterangan

1 2 3 4

1 20 21 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

65.392.000

1 20 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.700.000

1 20 21 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.050.000

1 20 21 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.000.000


1 20 21 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.500.000

1 20 21 01 10 Penyediaan komponen listrik /penerangan bangunan kantor 1.000.000

1 20 21 01 11 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor 31.500.000


1 20 21 01 13 Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan 912.000

48



1 20 21 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

75.785.000


1 20 21 02 09 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas 3.485.000

1 20 21 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000

1 20 21 02 11 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 22.250.000

1 2

3 4

1 20 21 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

845.000


1 20 21 05

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.460.000

49

1 20 21 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 725.000

1 20 21 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 625.000

1 20 21 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 1.120.000

1 20 21 05 04 Penyusunan Pelaporan keuangan bulanan /SPJ 15.990.000

1 20 21 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

7.500.000

1 20 1 06 21 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 2.655.000

1 20 1 06 21 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 1.615.000


1 20 1 06 21 05 Monev PMPRB 845.000

1 20 21 06 21 07 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) 1.765.000

1 20 1 21 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

7.327.500

1 20 1 21 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD 2.972.500

1 20 1 21 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD 3.145.000

1 20 1 21 07 03 Monitoring, Evaluasi dan pengendalian program SKPD 1.210.000

50

1 20 1 20 36 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA

26.042.500

1 20 1 20 36 01

Pembinaan dan koordinasi penyusunan siklus tahunan desa, produk hukum desa, dan pengelolaan keuangan desa

16.770.000

1 2 3 4

1 20 21 19 24 02


3.777.500

1 20 21 19 24 03 Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi pertanahan dan tanah kas desa

1.695.000

1 20 21 19 24 04 Koordinasi dan pendampingan kerjasama antar desa 1.077.500

1 20 21 19 24 05 Koordinasi dan pendampingan penyusunan monografi desa dan kecamatan

1.325.000

1 20 21 19 24 06 Koordinasi dan pemanfaatan tata ruang wilayah 1.397.500

1 20 21 13 18 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

222.621.500

1 20 21 13 18 01

Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

8.330.000

51

1 20 21 13 18 02 Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Keluarga Berencana

9.322.500

1 20 21 13 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan 173.404.000

1 20 21 13 18 04 Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal

14.107.500

1 20 21 13 18 05

Koordinasi dan pembinaan Kerukunan Umat beragama dan aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME

6.250.000

1 20 21 13 18 06 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan 4.367.500

1 20 21 13 18 07 Koordinasi dan Pembinaan olah raga, Pemuda dan Karang Taruna 5.900.000


1 20 21 19 24 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

26.498.500

1 20 21 19 24 01

Pembinaan dan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat, patroli terpadu muspika

8.361.500

1 20 21 19 24 02 Pembinaan, koordinasi dan monitoring peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.520.000

1 2 3 4

1 20 21 19 24 03 Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam

1.620.000

52

1 20 21 19 24 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kecamatan 11.622.000

1 20 21 19 24 05 Pembinaan dan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)

1.375.000

1 20 21 22 18

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18.730.000

1 20 21 22 18 01 Pembinaan dan koordinasi penyusunan , Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

6.480.000

1 20 21 22 18 02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa 4.690.000

1 20 21 22 24 03


1.430.000

1 20 21 22 24 04 Koordinasi dan Pendampingan penyusunan profil desa 1.860.000

1 20 21 22 24 05 Koordinasi pengembangan lembaga keuangan mikro desa dan kegiatan ekonomi masyarakat desa

1.185.000

1 20 21 22 24 07


2.145.000


JUMLAH TOTAL 469.202.000

53

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kec. Gedangsari

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021

Tujuan

Sasaran

Indikato

r sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capai

an pada tahu

n awal perencanaan

Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD Penanggung jawab

Lokasi

Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi

Kinerja pada akhir periode Renstra PD

Target Rp. Targe

t Rp. Target Rp. Targe

t Rp. Target Rp. Targe

t Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas


Nilai IKM PD

7 01 7

.01

03

01



100% 100%

53.754.000

100% 56.586.000

100% 51.590.000

100% 52.590.000

100% 53.590.000

100%

268.110.000


54

7 01 7

.01

03

01

01





40.364.000


43.196.000


40.000.000


41.000.000


42.000.000

100%

206.560.000



7 01 7

.01

03

01

02





13.390.0

00


13.390.000


11.590.000


11.590.000


11.590.0

00

100%

61.550.000



7 01 7

.01

03

02


Persentase pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 100%

75.460.000

100%

87.700.000

100%

59.000.000

100%

57.500.000

100%

53.000.000

100%

332.660.000


55

7 01 7

.01

03

02

01



100%


49.910.000


34.800.000


32.000.000


30.000.000


25.000.000

100%

171.710.000



7 01 7

.01

03

02

02 Pemeliharaan/Re

habilitasi sarana dan prasaran perkantoran


100%


25.550.000


52.900.000


27.000.000


27.500.000


28.000.000

100%

160.950.000



7 01 7

.01

03

03



100% 100%

1.080.000

2018-2021 : Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai

100% 100%

100%

1.200.00

0

100%

1.000.00

0

100%

1.200.00

0

1.200.00

0

1

5.680.00

0

56

bidang tugas

7 01 7

.01

03

02

02



100%


1.080.000


1.200.000


1.000.000


1.200.000


1.200.000

100%

5.680.000





7 01 7

.01

15

04



100% 100%

25.282.000


100%

25.500.000

100%

22.300.000

100%

22.600.000

100%

23.000.000

100%

118.682.000


57

7 01 7

.01

15

04

01





25.282.000


25.500.000


22.300.000


22.600.000


23.000.000

100%

118.682.000




Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terh

7 01 7

.01

15

05



100 %

dan 95 %

100%

15.041.000

100%

13.500.000

100%

15.650.000

100%

16.200.000

100%

17.000.000

100%

77.391.000



58

adap RPJMD

7 01 7

.01

15

05

01





9.101.000


10.500.000


9.500.000


9.700.000


10.000.000

100% 48.801.000



7 01 7

.01

15

05

02





2.874.000


3.000.000


3.150.000


3.300.000


3.500.000

100% 15.824.000



59

7 01 7

.01

15

05

03





3.066.00

0



3.000.000


3.200.000


3.500.00

0

100%

12.766.000



7 01 7

.01

15

06



80

78,42

4.512.00

0

4.600.00

0

5.150.00

0

5.300.00

0

5.600.00

0

80

25.162.000



7 01 7

.01

15

06

01

Penyelenggaraan Pelayanan Publik


80 78,42

4.512.000

78,55 4.600.000

78,8 5.150.000

79,25 5.300.000

79,5

5.600.000

80

25.162.000



60



7 01 7

.01

15

15



85% 85%

274.496.000

85%

388.700.000

85%

320.759.000

85%

325.059.000

85%

328.859.000

85%

1.637.873.00

0

Seksi Pemerintahan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

61

7 01 7

.01

15

15

01



7 desa 70%

7 desa 75%

38.662.000

7 desa 78%

71.000.000

7 desa 80%

31.000.000

7 desa 82%

32.000.000

7 desa 85%

32.500.000

85%

205.162.00

0

Seksi Pemerintahan


62

7 01 7

.01

15

15

02


Jumlah desa yang SID tersusun baik dan benar, Jumlah layanan dropinga air, jumlah kesepakatan forum Kec. Sehat, KSI, KSA, desa layak anak, desa lokasi safari tarawih dll



126.544.000


170.000.000


199.914.000


200.914.000


201.914.000


899.286.00

0

SeksiKesos


63

7 01 7

.01

15

15

03


Jumlah Rakor PKK dilaksanakan, Jumlah partisipan HUT Gunungkidul, Jumlah kelompok seni dibina, Jumlah kesepakatan plestarian budaya lokal



27.421.000


63.000.000


24.600.000


25.000.000


25.300.000


165.321.00

0

SeksiKesos


64

7 01 7

.01

15

15

04





12.904.000


15.000.000


14.300.000


14.600.000


15.000.000


71.804.000

Seksi Trantib


7 01 7

.01

15

15

05



1 Tim 30 Personil

1 Tim 30 Personil

13.000.000

1 Tim 30 Personil

13.000.000

1 Tim 30 Personil

13.400.000

1 Tim 30 Personil

13.600.000

1 Tim 30 Personil

13.800.000

1 Tim 30 Personil

66.800.000

Seksi Trantib


65

7 01 7

.01

15

15

06





34.839.000


36.500.000


18.545.000


19.545.000


20.545.000


129.974.00

0

Seksi PMD


66

7 01 7

.01

15

15

07


Jumlah LKM Mikro dibina dan meningkat. Jumlah UMKM yang dikutkan promosi produk. Jumlah pembinaan kelompok ternak, petani, dilaksanakan



5.174.000


5.200.000


3.800.000


4.000.000


4.200.000


22.374.000

Seksi PMD


7 01 7

.01

15

15

08

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pelayanan umum desa yang baik dan bermutu, Kepuasan masyarakat



15.952.000


15.000.000


15.200.000


15.400.000


15.600.000


77.152.000

Seksi Umum


67

terhadap pelayanan meningkat

449.625.000

577.786.000

475.449.000

480.449.000

482.249.000

2.465.558.000

68

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangsari yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, yang tujuan utamanya adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Adapun indikator kinerja Kecamatan Gedangsari dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 adalah sperti tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021

No. Sasaran dan

Indikator Perangkat

Daerah

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD



periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah kecamatan

73 75 78 80 82 85 85

2

Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD terhadap program dalam dokumen perencanaan daerah: 1. Renja PD

terhadap RKPD

100

100

100

100

100

100

100

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD



periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Renstra PD

terhadap RPJMD

95

100

100

100

100

100

100

69

3


100

100

100

100

100

100

100

4 Nilai IKM Perangkat Daerah

78,42

78,55

78,8

79

79,25

79,5

80

70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamtan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 merupakan penterjemahan dari Rencana Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan tujuan, sasaran, program, hingga kegiatan beserta seluruh indikator di dalamnya adalah merupakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah kecamatan Gedangsari dalam mencapai pembangunan daerah selama kurun waktu 2016-2021.

Renstra Kecamatan Gedangsari merupakan dasar untuk evaluasi dan pelaporan dari penilaian kinerja perangkat daerah baik tahunan maupun lima tahunan, sehingga harus menjadi pedoman agar capaian kinerja tercapai sesuai yang diharapkan. Renstra ini secara teknis akan diterjemahkan ke dalam rencana kerja yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan yang lebih opersional. Renstra Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 dimungkinkan masih ada beberapa hal penambahan sesuai perubahan kebijakan dari pemerintah di atasnya. Revisi akan bisa dilakukan dengan memperhatikan prioritas program dan kebijakan sesuai perubahan kebijakan pemerintah daerah dan Pusat.

Demikian Renstra Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 disusun, semoga bermanfaat bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Gunungkidul

BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

1

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Anggaran Keterangan

2 3 4

1 20 21 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 65.392.000

1 20 21 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8.700.000

1 20 21 01 04Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.050.000

1 20 21 01 07Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.000.000


1 20 21 01 09Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.500.000

1 20 21 01 10Penyediaan komponen listrik /penerangan bangunan kantor

1.000.000

1 20 21 01 11Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

31.500.000


1 20 21 01 13Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan

912.000



1 20 21 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 75.785.000


1 20 21 02 09Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas

3.485.000

1 20 21 02 10Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10.000.000

1 20 21 02 11Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

22.250.000

44

Tabel 6.1Program, Kegiatan, dan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Gedangsari

Tahun 2016

Kode Rekening

1

6

23

4

1 20 21 03PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 845.000


1 20 21 05PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.460.000

1 20 21 05 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

725.000

1 20 21 05 02Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran

625.000

1 20 21 05 03Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

1.120.000

1 20 21 05 04Penyusunan Pelaporan keuangan bulanan /SPJ

15.990.000

1 20 21 06PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 7.500.000

1 20 1 06 21 01Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

2.655.000

1 20 1 06 21 02Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

1.615.000


1 20 1 06 21 05 Monev PMPRB 845.000

1 20 21 06 21 07Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten)

1.765.000

1 20 1 21 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN 7.327.500

1 20 1 21 07 01Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD

2.972.500

1 20 1 21 07 02Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

3.145.000

1 20 1 21 07 03Monitoring, Evaluasi dan pengendalian program SKPD

1.210.000

1 20 1 20 36PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA

26.042.500

1 20 1 20 36 01Pembinaan dan koordinasi penyusunan siklus tahunan desa, produk hukum desa, dan pengelolaan keuangan desa

16.770.000

45

1

7

23 4

1 20 21 19 24 02


3.777.500

1 20 21 19 24 03Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi pertanahan dan tanah kas desa

1.695.000

1 20 21 19 24 04 Koordinasi dan pendampingan kerjasama antar desa

1.077.500

1 20 21 19 24 05Koordinasi dan pendampingan penyusunan monografi desa dan kecamatan

1.325.000

1 20 21 19 24 06 Koordinasi dan pemanfaatan tata ruang wilayah

1.397.500

1 20 21 13 18PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

222.621.500

1 20 21 13 18 01Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

8.330.000

1 20 21 13 18 02Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Keluarga Berencana

9.322.500

1 20 21 13 18 03Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan

173.404.000

1 20 21 13 18 04Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal

14.107.500

1 20 21 13 18 05Koordinasi dan pembinaan Kerukunan Umat beragama dan aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME

6.250.000

1 20 21 13 18 06Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan

4.367.500

1 20 21 13 18 07Koordinasi dan Pembinaan olah raga, Pemuda dan Karang Taruna

5.900.000


1 20 21 19 24PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

26.498.500

1 20 21 19 24 01Pembinaan dan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat, patroli terpadu muspika

8.361.500

1 20 21 19 24 02Pembinaan, koordinasi dan monitoring peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.520.000

46

1

8

2 3 4

1 20 21 19 24 03Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam

1.620.000

1 20 21 19 24 04Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kecamatan

11.622.000

1 20 21 19 24 05Pembinaan dan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)

1.375.000

1 20 21 22 18PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18.730.000

1 20 21 22 18 01Pembinaan dan koordinasi penyusunan , Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

6.480.000

1 20 21 22 18 02Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa

4.690.000

1 20 21 22 24 03


1.430.000

1 20 21 22 24 04Koordinasi dan Pendampingan penyusunan profil desa

1.860.000

1 20 21 22 24 05Koordinasi pengembangan lembaga keuangan mikro desa dan kegiatan ekonomi masyarakat desa

1.185.000

1 20 21 22 24 07


2.145.000


469.202.000

47

1

JUMLAH TOTAL

9

10

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas


Nilai IKM PD 7 01 7 .01 03 01



100% 100% 53.754.000 100% 54.726.000 100% 63.063.000 100% 62.590.000 100% 64.190.000 100% 298.323.000 Sekretariat subag Umum

7 01 7 .01 03 01 01





40.364.000


41.696.000


51.473.000


51.000.000


52.600.000 100% 237.133.000 Sekretariat subag Umum


7 01 7 .01 03 01 02





13.390.000 7 desa dan PD terkait






7 01 7 .01 03 02


Persentase pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100% 75.460.000 100% 91.810.000 100% 59.000.000 100% 57.500.000 100% 53.000.000 100% 336.770.000 Kecamatan Gedangsari

7 01 7 .01 03 02 01



100%


49.910.000


34.800.000


32.000.000


30.000.000




7 01 7 .01 03 02 02

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaran perkantoran


100%


25.550.000


57.010.000


27.000.000 Semua sarana dan prasarana perkantoran

27.500.000




7 01 7 .01 03 03


100% 100% 1.080.000

2018-2021 : Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 100% 100% 15.600.000 100% 1.000.000 100% 1.200.000 1.200.000 1 20.080.000

7 01 7 .01 03 02 02



100%21 ASN bebas hukuman disiplin

1.080.000

21 ASN, 1 THL bebas hukuman disiplin

15.600.000 21 ASN bebas hukuman disiplin





48

Tabel 6.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kec. Gedangsari

Kabupaten GunungkidulTahun 2016-2021

Tujuan SasaranIndikator sasaran

KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan (output)

Unit Kerja PD Penanggung jawab

Lokasi

Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD

4


Data Capaian pada tahun

awal perencanaan

Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan

pc10 Page 41 28/02/2019



7 01 7 .01 15 04



100% 100% 26.182.000


100% 27.540.000 100% 26.000.000 100% 28.000.000 100% 28.000.000 100% 134.822.000 Sekretariat Subag PK

7 01 7 .01 15 04 01





25.282.000


27.540.000


26.000.000


28.000.000


28.000.000 100% 134.822.000 Sekretariat Subag PK




7 01 7 .01 15 05



100 % dan 95 % 100% 15.041.000 100% 13.425.000 100% 15.650.000 100% 16.200.000 100% 17.000.000 100% 77.316.000 Sekretariat

Subag PK Kecamatan Gedangsari

7 01 7 .01 15 05 01





9.101.000


10.425.000


9.500.000


9.700.000


10.000.000 100% 48.726.000 Sekretariat Subag PK


7 01 7 .01 15 05 02





2.874.000


3.000.000


3.150.000


3.300.000


3.500.000 100% 15.824.000 Sekretariat Subag PK dan Umum


7 01 7 .01 15 05 03





3.066.000



3.000.000


3.200.000


3.500.000 100% 12.766.000 Sekretariat Subag PK dan Umum


7 01 7 .01 15 06



80 78,42 4.512.000 3.950.000 5.150.000 5.300.000 5.600.000 80 24.512.000 Sekretariat Subag PK dan Umum


7 01 7 .01 15 06 01Penyelenggaraan Pelayanan Publik


80 78,42 4.512.000 78,55 3.950.000 78,8 5.150.000 79,25 5.300.000 79,5 5.600.000 80 24.512.000 Sekretariat Subag PK dan Umum




7 01 7 .01 15 15



73% 75% 274.496.000 78% 392.935.000 80% 305.586.000 82% 309.659.000 85% 313.259.000 85% 1.595.935.000 Seksi Pemerintahan


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

pc10 Page 42 28/02/2019

7 01 7 .01 15 15 01



7 desa 70% 7 desa 75% 38.662.000 7 desa 100% 62.125.000 7 desa 100% 31.000.000 7 desa 100% 32.000.000 7 desa 100% 32.500.000 100% 196.287.000 Seksi Pemerintahan


7 01 7 .01 15 15 02


Jumlah desa yang SID tersusun baik dan benar, Jumlah layanan dropinga air, jumlah kesepakatan forum Kec. Sehat, KSI, KSA, desa layak anak, desa lokasi safari tarawih dll



126.544.000


152.035.000


184.741.000


185.514.000


186.314.000


835.148.000 SeksiKesos7 Desa , Kec. Gedangsari

7 01 7 .01 15 15 03


Jumlah Rakor PKK dilaksanakan, Jumlah partisipan HUT Gunungkidul, Jumlah kelompok seni dibina, Jumlah kesepakatan pelestarian budaya lokal



27.421.000


63.000.000


24.600.000


25.000.000


25.300.000


165.321.000 SeksiKesos7 Desa , Kec. Gedangsari

7 01 7 .01 15 15 04





12.904.000


23.400.000


14.300.000


14.600.000


15.000.000


80.204.000 Seksi Trantib7 Desa , Kec. Gedangsari

7 01 7 .01 15 15 05



1 Tim 30 Personil

1 Tim 30 Personil

13.000.000 1 Tim 30 Personil

13.000.000 1 Tim 30 Personil

13.400.000 1 Tim 30 Personil

13.600.000 1 Tim 30 Personil

13.800.000 1 Tim 30 Personil

66.800.000 Seksi Trantib7 Desa , Kec. Gedangsari

50

pc10 Page 43 28/02/2019

7 01 7 .01 15 15 06





34.839.000


34.750.000


18.545.000


19.545.000


20.545.000


128.224.000 Seksi PMD


7 01 7 .01 15 15 07


Jumlah LKM Mikro dibina dan meningkat. Jumlah UMKM yang dikutkan promosi produk. Jumlah pembinaan kelompok ternak, petani, dilaksanakan



5.174.000


5.200.000


3.800.000


4.000.000


4.200.000


22.374.000 Seksi PMD7 Desa , Kec. Gedangsari

7 01 7 .01 15 15 08

Peningkatan Penyelenggaraan PelayananKecamatan

Pelayanan umum desa yang baik dan bermutu, Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat



15.952.000 7 desa IKM termasuk kategori baik





82.152.000 Seksi Umum7 Desa , Kec. Gedangsari

449.625.000 580.561.000 475.449.000 480.449.000 482.249.000 2.468.333.000

51

pc10 Page 44 28/02/2019

Documents

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2016 …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/147_kecamatan... · 2019-04-10 · 1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2016-2021