RENCANA STRATEGIS 2016-2020 KECAMATAN … · rencana strategis 2016-2020 kecamatan cangkuang pemerintah kabupaten bandung kecamatan cangkuang 2016

RENCANA STRATEGIS 2016-2020

KECAMATAN CANGKUANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CANGKUANG

2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 2

1.3 Landasan Hukum .......................................................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan.................................................................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................................. 5 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan ...................................................... 5

2.2 Sumber Daya SKPD ...................................................................................................... 20

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .............................................................................................. 22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........................................... 23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............... 26 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayaan SKPD................. 26

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ............................................................................................................................... 26

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten.Kota ...................................... 26

3.4 Penentuan Isu Strategis ................................................................................................. 28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..................... 29 4.1 Tujuan dan Sasaran ....................................................................................................... 29

4.2 Strategi .......................................................................................................................... 31

4.3 Kebijakan ...................................................................................................................... 31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ..................... 32 5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2016 ............................................................................... 32

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................... 35

BAB VII PENUTUP ..................................................................................................... 36

LAMPIRAN : MATRIK RENSTRA LIMA TAHUNAN (2016-2021)

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA KECAMATAN

TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 ( lima ) tahun. Sesuai ketentuan di atas

dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Cangkuang Tahun

2016-2021. Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Cangkuang Tahun

2016–2021. dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/ti. dan

para staff di lingkungan Kecamatan Cangkuang. Di samping itu, sekaligus juga

telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan

“stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya

sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan

merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung

berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang

ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi

Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi

melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya

terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan

prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang

dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah

penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah

Desa bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good

governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin

besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang

sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan

masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung

bersifat luas dan kompleks, seiring dengan dinamika kehidupan manusia,

permasalahan selalu muncul dari waktu kewaktu. Sedangkan kapasitas

pembangunan memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga secara kasat mata

capaian hasil pembangunan selalu lebih rendah dibandingkan dengan kompleksitas

permasalahan yang harus diselesaikan. Namun demikian kita tidak boleh menyerah

terhadap berbagai masalah.

Proses pembangunan harus kita tingkatkan dengan semangat yang tinggi dan

kerja keras melalui berbagai upaya perbaikan, sehingga setiap perguliran waktu

akan berarti sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan

perbaikan dan pembenahan agar pemerintahan dapat diselenggarakan dengan baik

sesuai dengan tuntutan, perubahan diperlukan perencanaan yang baik dan matang

agar hasilnya dapat optimal dan merata.

Penyusunan Renstra, merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya

seluruh aspek dalam dokumen ini mempunyai kaitan yang sangat erat dan saling

mempengaruhi. Kejelasan alur pikir dan tahapan akan membawa arah yang jelas

pula menuju tercapai visi dan misi organisasi. Lembaga Adminstrasi Negara

bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam modul sosialisasi telah

merumuskan secara jelas tentang hal-hal ideal yang wajib disajikan dalam

dokumen Renstra, yaitu Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang mencakup

Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

Kinerja Instansi Pemerintah dimana diperlukan integritas antara keahlian Sumber

Daya Manusia dan Sumber Daya lain agar mampu memenuhi keinginan

Stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di

Kecamatan maupun di Kabupaten. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik

internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), peluang

(Opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur

tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta

strategi instansi pemerintah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-

langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai.

Dengan kata lain Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun oleh

Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung setidaknya mengandung Visi, Misi,

tujuan sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisifasi dan

mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa

depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan

ukuran keberhasilan/ kegagalannya. Dengan Visi, misi dan Strategi yang jelas serta

tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama

pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja

merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

RENSTRA ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menyediakan dokumen RENSTRA tahun 2016-2021 sebagai acuan resmi

kecamatan Cangkuang dari masyarakat dalam menentukan prioritas program

lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat Rencana

Kerja Pemerintah Kecamatan Tahunan (RKPT).

- Memudahkan pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk memahami

program kecamatan Cangkuang selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai

dengan arah kebijakan Daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RENSTRA Kecamatan Cangkuang tahun 2016-2021

adalah :

- Merupakan bagian dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENJA SKPD)

- Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Kecamatan Cangkuang

dalam waktu 2016 - 2021

- Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan SKPD.

- Memudahkan aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD)

- Memudahkan pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk memahami dan

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan

dalam rentang waktu lima tahunan.

- Acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan program

dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RENSTRA Kecamatan Cangkuang 2016-2021

adalah sbb :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan

Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan

Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

13. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata cara

PerencanaanPembangunan Tahunan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .................................. tahun 2016

tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan H. Dadang

Mohammad Nasser, SH, S.Ip, M.IPol sebagai Bupati Bandung 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang

Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten

Bandung;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kecamatan dan Renstra Provinsi/ Kabupaten

3.4 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Strategi dan Kebijakan

4.3 Program

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten

Bandung, bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat

Kecamatan, 5 (lima) Seksi dan 3 (tiga) Subag , yaitu :

1. Seksi Pemerintahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Seksi Sosial Budaya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

5. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum.

6. Subag Bina Program

7. Subag Umum dan Kepegawaian

8. Subag Keuangan

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai kewenangan yang diberikan untuk

tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan,

merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan

sebagaian kewenangan Bupati kepada Camat serta menyelenggarakan tugas-

tugas pemeirntahan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan

kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan umum,

pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum

dan prasarana dan sarana umum;

b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang

pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman

dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana umum;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

Kecamatan.

Tugas pokok Camat adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas

umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan

fungsinya;

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan

tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi

dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;

c. mengkoordinasikan kegiatan perberdayaan masyarakat, upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan

masyarakat pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta membina penyelenggaraan

pemerintahan desa/kelurahan dan menyelenggarakan pelayanan masyarakat;

d. menyelenggarakan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);

e. menyelenggarakan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan

pertanggungjawaban kepala desa;

f. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum,

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan perangkat

daerah terkait;

g. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan

masyarakat dan desa dengan perangkat daerah terkait;

h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan

tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana

umum;

i. mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

oleh UPT dan oleh unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;

j. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;

k. menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan mininal

pelayanan dasar pada wilayah kerjanya;

l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan

Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana

Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta

mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

m. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan;

n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik

teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk

dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

p. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;

q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun

tertulis sesuai bidang tugasnya;

r. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk

langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;

s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan

program kerja Kecamatan;

t. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan

karier staf;

u. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum

ditandatangani;

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan

pembinaan serta upaya tindak lanjut;

w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa berdasarkan rekomendasi

kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk

mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya

tindak lanjut;

x. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

bagi Kepala UPT di lingkup wilayah kerjanya;

y. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis

maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada pimpinan;

aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut

bidang tugas Kecamatan; dan

bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok

membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

ketatausahaan Kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Sekertaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan

kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

sekretariat.

Tugas pokok Sekertaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup

kesekretariatan;

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator

Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja

(TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP)

serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan

pelaporan kinerja lainnya;

d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data

rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber dari seksi;

e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan

surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian

dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan;

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai

konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan

Kecamatan berdasarkan pendoman dan ketentuan peraturan perundang–

undangan yang berlaku;

h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan rencana kerja Seksi;

i. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;

j. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang

diambil dalam lingkup tugasnya;

k. menginventarisasi, mengeindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

masalah di bidang tugasnya;

l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

m. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang

tugasnya;

n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;

o. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

p. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar

dapat melaksanakan tugas dengan baik;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui

kesesuaiannya dengan rencana;

r. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas

kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta

upaya tindak lanjut;

t. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas

yang berlaku;

u. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di

lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi;

v. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan

struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;

x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan

perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Kecamatan,

serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan

informasi serta dokumentasi Kecamatan;

y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala

atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk

disampaikan kepada pimpinan;

aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan

penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan;

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya; dan

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Kecamatan membawahkan :

a. Sub. Bagian Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perencanaandan pelayanan administrasi perencanaan dan

bahan rencana anggaran Kecamatan;

2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;

3. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian

Keuangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan adalah sebagai

berikut:

1. menyusun rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;

2. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan

pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

3. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-

masing seksi pada Kecamatan;

4. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program

dan kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan prioritas program

dan kegiatan bagi pimpinan;

5. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah

ditentukan;

6. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan penyusunan

rencana kerja Kecamatan;

7. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT),

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja

lainnya;

8. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan

9. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan

triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta

dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja

lainnya yang telah ditentukan;

10. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;

11. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;

12. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta

pembayarannya;

13. melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan

14. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan

keuangan;

15. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;

16. melaksanakan akuntansi keuangan;

17. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;

18. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

20. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan

Keuangan;

21. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;

22. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi

terkait dalam lingkup tugasnya;

23. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

24. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

25. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

26. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

27. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai



28. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk

memperoleh konsep surat yang benar;

29. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai


30. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya; dan

31. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai


b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian,

kelembagaan serta ketatalaksanaan;

2. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,

keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan

administrasi kepegawaian;


tugasnya;

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian

Umum dan Kepegawaian;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai

berikut :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program

kerja Kecamatan;

3. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan

keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;

4. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Kecamatan;

5. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas

Kecamatan;

6. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,

pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan

penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh

Kecamatan;

7. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan

ruang kerja serta lingkungan Kecamatan;

8. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan

data dan informasi Kecamatan;

9. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Kecamatan;

10. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang

akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;

11. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK),

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan

pegawai;

12. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam

lingkup Kecamatan;

13. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

14. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian

dinas dan izin/tugas belajar;

15. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

16. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,

standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

17. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;

18. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media

referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai

kepentingan Kecamatan serta melaksanaan pelayanan hubungan masyarakat;



20. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf;

21. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

22. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

23. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

24. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan;









tugasnya; dan



3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam

menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam

bidang pemerintahan.

Seksi Pemerintahan Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan

Umum;

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan Umum;

3. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan Umum;


tugasnya; dan

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi

Pemerintahan Umum.

Seksi Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

Pemerintahan Umum;

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis

data Seksi Pemerintahan Umum sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan Umum

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;

4. melaksanakan pengolahan data, administrasi kependudukan, pertanahan dan

pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;

5. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatangan surat keterangan ahli waris,

surat keterangan domisili, surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam

kabupaten serta legalisasi fotocopy dokumen kependudukan;

6. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin tinggal tetap/sementara

untuk warga negara asing;

7. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah (IPPT) dan bahan rekomendasi yang berkaitan dengan usulan peralihan

pelepasan dan mutasi aset desa;

8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta

pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan,

lembaga desa/kelurahan, lembaga adat dan tradisi lainnya serta pembinaan dan

bimbingan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian

kepala desa;

9. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

desa/kelurahan;

10. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa/kelurahan;

11. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah;

12. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan;

13. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat

Kecamatan;

14. menyiapkan bahan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas umum

dan fasilitas sosial, pengawasan dan pengendalian fungsi Rencana Umum Tata

Ruang (RUTR), penataan perkotaan dan perdesaan, pengawasan atas tanah-

tanah objek landreform, batas kawasan hutan dan keutuhan kawasan hutan dan

penyaluran dana bantuan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;

15. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi administrasi keuangan desa,

pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta Alokasi Dana

Desa (ADD);

16. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan keuangan

desa yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBdesa, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBdesa;

17. melaksanakan faslitasi perselisihan antar desa/kelurahan lingkup Kecamatan;

18. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program dan

kegiatan pemerintah skala nasional, provinsi dan kabupaten lingkup

Kecamatan meliputi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah/bupati,

pemilihan kepala desa dan program-program lainnya;

19. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat bersama

pemerintah desa/kelurahan dalam pemekaran desa/kelurahan dan aspirasi-

aspirasi lainnya untuk kemajuan dan kemandirian desa/kelurahan;

20. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD);

21. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan

pertanggungjawaban kepala desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa;

22. menyiapkan bahan administrasi pengesahan panitia pencalonan dan pemilihan

kepala desa;

23. menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua dan

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) serta pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi

kepemudaan, organisasi sosial dan organisasi lainnya dilingkup Kecamatan;

24. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian

pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat

keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;

25. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam

lingkup Seksi Tata Pemerintahan;



27. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

28. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

29. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui

kesesuaiannya dengan rencana kerja;


kerja yang telah ditetapkan;








34. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang

tugasnya; dan

35. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas

camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan

Masyarakat;

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

3. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan


Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan mempunyai tugas pokok

sebagai berikut :


Pemberdayaan Masyarakat;


data Seksi Pemberdayaan Masyarakat ebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan;

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan

program kerja Kecamatan;

4. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa;

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dan

desa berdasarkan hasil koordinasi dengan perangkat daerah / unit kerja

dan/atau lembaga/organisasi terkait;

6. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik

pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;

7. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta;

8. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;

9. melaksanakan pembinaan pada penggunaan lahan, pengelolaan usaha tani dan

pemasaran hasil pertanian serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai

Air (P3A), mitra cai dan kelompok-kelompok tani lainnya;

10. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan

pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber

pembiayaan lainnya;

11. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi Daerah Aliran

Sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis

maupun non teknis serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan

pertambangan di wilayah kerjanya;

12. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan

masyarakat/peningkatan keterampilan masyarakat di wilayah kerjanya yang

dilaksanakan oleh pihak swasta;

13. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan

pembangunan yang diselenggarakan oleh UPT, unsur swasta dan masyarakat

di wilayah kerjanya;


lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

















tugasnya; dan

24. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok

membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan

tugas camat dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Umum;

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Umum;

3. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Umum;

4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;

5. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan

Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana

Polisi Pamong Praja; dan


Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan mempunyai tugas

pokok sebagai berikut :


Ketentraman dan Ketertiban Umum;


data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penyusunan

rencana kegiatan;

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi

Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis,

strategi dan program kerja Kecamatan;

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan kepolisian dan

instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketentraman dan ketertiban

umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi

terkait;

6. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi

Pamong Praja;

7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama

dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

8. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin undang-undang

gangguan (IUUG-HO), izin keramaian, izin bahan galian golongan C serta

izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di wilayah kerjanya;

9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat

dalam rangka perlindungan masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta

penanggulangan bencana alam;

10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan

terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), pembinaan terhadap eks tahanan

politik dan eks tahanan lainnya serta pembinaan ketertiban umum di wilayah

kerjanya;

11. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub agen dan

pangkalan gas serta minyak tanah;

12. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan serta

pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);

13. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga

masyarakat, tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah kerjanya;


lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

















tugasnya;

24. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


6. Seksi Pembangunan

Seksi Prasarana dan Sarana Umum mempunyai tugas pokok membantu

Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas

Camat dalam bidang pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum.

1. Seksi Pembangunan Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi ~~;

2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi ~~;


tugasnya; dan

4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja.

Seksi Pembangunan Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi ~~;

2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis

data Seksi ~~ sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi ~~ berdasarkan

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;

4. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas;

5. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan;

6. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas

masing-masing;

7. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf;

8. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;

9. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

10. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

11. menyiapkan bahan dan melaksanakan;

12. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

13. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui kesesuaiannya

dengan rencana kerja;

14. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan

penyusunan rencana kerja Dinas;




16. mengevaluasi hasil kerja bawahan;


tugasnya;


dengan bidang tugasnya;

19. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas;


kebutuhan kepada pimpinan.

Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

0er

2.2 Sumber Daya

A. Gambaran Umum Wilayah Kerja Kecamatan Cangkuang

Sejak bergulirnya reformasi, secara bertahap penyelenggaraan Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Cangkuang Kabupaten

Bandung telah dijalankan berdasarkan paradigma perubahan sejalan dengan

semangat reformasi dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, serta dengan

mendorong partisipasi masyarakat melalui program Pemberdayaan.

Perlu kita pahami bahwasannya secara ilmiah kehidupan manusia tidak

pernah luput dari permasalahan yang harus dihadapi. Setiap individu pasti

memiliki masalah yang akan meyertai sepanjang hidupnya. Demikian juga

dengan keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, Kecamatan. Semakin

besar lingkup kehidupan manusia, maka semakin luas pula permasalahan yang

dihadapinya.

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN

SEKRETARIS KECAMATAN

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI

PEMBANGUNAN

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI

SOSIAL DAN BUDAYA

SEKSI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN

SEKSI PEMERINTAHAN

Hal tersebut merupakan fenomena yang bersifat alamiah, karena pada

dasarnya manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah diraihnya,

ketika suatu keinginan telah tercapai, selalu diikuti dengan keinginan yang lebih

besar. Selain itu, manusia juga memerlukan sentuhan pembangunan bagi

perkembangan dirinya sendiri, agar mampu secara arief dan bijaksana menyikapi

hidup dan kehidupannya.

Kecamatan Cangkuang berdiri pada 22 Oktober 2003 yang merupakan

pemekaran dari Kecamatan Banjaran, berikut pengisian jabatan strukturalnya

dan efektif eksistensinya telah dimulai pada tanggal tersebut. Kecamatan

Cangkuang terletak pada ketinggian 653 meter di atas permukaan laut. Suhu

maksimum 35° celcius dan suhu minimum 20° celcius, bertopografi datar sampai

berbukit dan curah hujan rata-rata berkisar 260 mm/tahun. Kecamatan

Cangkuang yang mempunyai luas wilayah 2.397,222 Ha merupakan salah satu

dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, Terdiri dari 7 Desa, 23

Dusun, 84 RW dan 358 RT. Memiliki penduduk sebanyak 90.757 jiwa atau

20.579 Kepala Keluarga yang terdiri dari 54.277 laki-laki dan perempuan 36.480

orang yang secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Pameungpeuk

Sebelah Selatan : Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Pasirjambu

Sebelah Barat : Kecamatan Soreang dan Kecamatan Katapang

Sebelah Timur : Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Cimaung

Kecamatan Cangkuang merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang ada

di Kabupaten Bandung dan berdasarkan pembagian wilayah administratif terdiri

dari 7 (tiga) Desa yaitu :

1) Desa Ciluncat

2) Desa Nagrak

3) Desa Cangkuang

4) Desa Tanjungsari

5) Desa Pananjung

6) Desa Bandasari

7) Desa Jatisari

B. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis

jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan

adanya 35 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan

pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu,

juga dibutuhkan minimal 10 (Sepuluh) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus

pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan

tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 24 Pegawai dengan

komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat

seperti Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut ini :

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Cangkuang sebanyak : 26 orang, yang

terdiri dari :

- Pegawai Golongan IV : 1 Pegawai

- Pegawai Gol III : 10 Pegawai

- Pegawai Gol. II : 12 Pegawai

- Pegawai Gol. I : 1 Pegawai

Jumlah Pegawai Kecamatan Cangkuang yang menduduki jabatan struktural

adalah adalah sebagai berikut :

Camat (Eselon III) : 1 Orang

Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b) : - Orang

Kepala Seksi (Eselon IV) : 4 Orang

Kasubag : 2 Orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan

Cangkuang berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel II.1

berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No

. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Total

1. Sarjana S2 1 0 1

2. Strata 1 3 4 7

3. SLTA 9 2 11

4. SLTP 5 0 5

5. SD 0 0 0

JUMLAH 18 6 24

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kecamatan Cangkuang tidak sesuai dengan Formasi persyaratan

atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan

Cangkuang yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang ,

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Cangkuang

berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel

2.2 berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan

No. Pangkat/ Golongan Laki-laki Perempuan Total

1. Pembina Muda Tingkat I, IV / b 1 0 1

2. Penata Tingkat I, III/d 2 2 4

3. Penata, III/c 1 3 4

4. Penata Muda Tingkat I, III/b 1 0 1

5. Pengatur Muda, III/a 0 1 1

6. Pengatur, II/c 3 0 3

7. Pengatur Muda Tingkat I, II/b 2 0 2

8. Pengatur Muda, II/a 7 0 7

9. Juru, I/c 1 0 1

JUMLAH 18 6 24

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Cangkuang

berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat adalah sebagaimana Tabel 2.3

berikut :

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat

No

. Pendidikan Diklat Laki-laki Perempuan Total

1. PIM II - - -

2. PIM III 1 - -

3. PIM IV 2 4 6

4. Prajabatan 16 6 22

JUMLAH 19 10 28

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran,

terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cangkuang, Kinerja

Pelayanan di Kecamatan Cangkuang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

yaitu :

1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

4) Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Cangkuang sebagaimana tercantum dalam

penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan

Cangkuang sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan

Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.

2. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan Desa untuk

mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah

Kabupaten maupun pihak lainnya.

3. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa dan kecamatan

4. Pembinaan secara rutin ke Desa dan Desa yang berkaitan dengan

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa

5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di Desa

6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan

rutin pemerintahan Desa dan Desa

7. Memfasilitasi adanya pemekaran RT dan RW di setiap Desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :

1. Melakukan penataan dan penertiban PKL karena telah di BKO kannya

beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ke Kecamatan.

2. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa/Desa dan melaksanakan

Musrenbang Kecamatan.

3. Monitoring Penyaluran Beras Raskin

4. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan

Cangkuang.

5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu

6. Pembinaan anggota Linmas se-Desa di kecamatan Cangkuang.

7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN” merupakan suatu

sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup

Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia,

berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan

sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas

pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama

untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan

PATEN.

NILAI-NILAI DALAM PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN

INTEGRITAS

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta

memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

PROFESIONALISME

Bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung

jawab serta komitmen yang tinggi.

PELAYANAN

Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat,

akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat

RAMAH TAMAH

Mengupayakan perilaku yang ramah tamah dan budaya senyum dalam

memberikan pelayanan kepada masyrakat.

DISIPLIN

Aparatur kecamatan dalam melakukan tugasnya bekerja sesuai dengan tugas

waktu kerja dan aturan yang telah ditetapkan.

ADIL / NON DISKRIMINASI

Tidak memberikan perilaku yang berbeda-beda dalam pelayanan kepada

masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2004

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Bandung, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa di

Wilayah Kabupaten Bandung, maka jenis pelayanan di Kecamatan Cangkuang

kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi

1. Rekomendasi izin lokasi dan operasional lembaga pendidikan masyarakat

luar sekolah;

2. Rekomendasi Surat Keputusan hasil musyawarah Komite Sekolah Dasar;

3. Rekomendasi penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi;

4. Rekomendasi izin lokasi bagi perumahan;

5. Rekomendasi pemasangan billboard, spanduk, poster, sele-baran, pamflet

dan umbul-umbul;

6. Rekomendasi administrasi penerbitan IMB di atas 100 M2;

7. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha

simpan pinjam dan UKM;

8. Rekomendasi penetapan lokasi pelaksanaan Program Padat Karya;

9. Rekomendasi penandatangan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan

Surat Keterangan Kependudukan; Renstra Kecamatan CangkuangTahun

2016 -2021;

10. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan (non Muslim);

11. Rekomendasi pemasangan tower;

12. Rekomendasi pembangunan rumah ibadah;

13. Rekomendasi izin usaha kehutanan dan pertanian (peternakan, perkebunan,

tanaman pangan dan hortikultura);

14. Rekomendasi permohonan izin keramaian; dan

15. Rekomendasi tempat usaha izin gangguan.

2. Perizinan

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala s/d 250 M2

3. Surat Keterangan

Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat

Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten. Dalam upaya mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Cangkuang menyusun

strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor

peluang dan ancaman eksternal.

Analisis Lingkungan Internal

a) Faktor Kekuatan (Strong)

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun

2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Bandung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bandung

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

dan Desa di Wilayah Kabupaten Bandung. Perda ini memberikan kejelasan

mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab

aparat Kecamatan.

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat

fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.

Lokasi Kecamatan yang terletak di pusat Kabupaten Bandung dan jarak antar

Desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Desa.

Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan

pembangunan.

b) Faktor Kelemahan (Weakness)

Disiplin dan etos kerja sebagian aparatur masih rendah.

Rendahnya jiwa kewirausahaan aparatur pemerintah.

Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahan.

Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas.

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang

berkelanjutan.

Analisis Lingkungan Eksternal

a) Faktor Peluang ( Opportunity )

Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkannya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bandung yang merupakan pedoman perencanaan

pembangunan di Kabupaten Bandung.

b) Faktor Ancaman ( Threat )

Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan

kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut

ditampung dan diperhatikan.

Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola

pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan

Setelah dianalisa apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, dan ancaman, maka

faktor kunci yang di inginkan di masa depan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melaluai perkembangan iklim

usaha/infestai yang mampu mendorong perluasan kesempatan kerja dan berusaha

yang di dukung pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendukung upaya

pencapaian indicator makro ekonomi antara lain produk demostik Bruto dan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan daya beli

masyarakat.

4. Meningkatnya kualitas dan taraf pendidikan masyarakat.

5. Meningkatnya kesehatan masyarakat

6. Optimalnya kualitas insfrastruktur wilayah

7. Meningkatnya realisasi pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dapat

medukung pencapaian indek pembangunan manisia (IPM) secara maksimal

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target baik berupa

faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan

permasalahan pelayanan Kecamatan untuk ditangani pada tahun yang akan datang.

Identifikasi permasalahan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan prima

serta mengikuti dinamika pelayanan Aparatur Pemerintahan yang transparan.

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Cangkuang, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Cangkuang yang berhasil

diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta

stakeholders sebagai berikut :

a) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan

kurang maksimal.

b) Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan Desa

dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

c) Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa

sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang

koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan

Kecamatan.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dengan adanya pembagian Kabupaten dengan Bandung Barat, tata ruang

wilayah menjadi berubah dan mengikuti kepada tata ruang wilayah Kabupaten

induk, pengimplementasian secara konsisten Keputusan Bupati Bandung Nomor 8

tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dan terpenuhinya pelayanan kepada

masyarakat, juga terwujudnya kinerja aparat Kecamatan dan Desa yang baik.

Arah Kebijakan Umum Kecamatan Cangkuang untuk 5 (lima) tahun ke depan,

perlu memperhatikan arah kebijakan Kabupaten Bandung, agar dalam perencanaan

maupun pelaksanaannya dapat sinkron dengan arah kebijakan Kabupaten Bandung.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks.

Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi

barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi

proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara

semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas,

kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance)

sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya

pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim

(climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran

wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar

Negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang

harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran

dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri

yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan

merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan

mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional.

Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk

menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat

pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD

1945 yaitu : Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang mana Kecamatan dan Desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

(tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Pembangunan di Sumatera Barat pada

tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut

perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum

terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa

yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan

dalam menyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan

masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bandung antara lain :

Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan

kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan

kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan

pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan

kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan

dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis

pembangunan daerah Kabupaten Bandung yaitu :

1) Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat

2) Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan

3) Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya

investasi daerah

4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan

5) Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan

dan sentra ekonomi UMKM

6) Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta

mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

7) Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya

mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir

8) Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan

yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik

9) Peningkatan daya dukung lingkungan Kabupaten dalam rangka mewujudkan

Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan

10) Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan

yang hijau dan berkesinambungan

RPJP

Nasional

RPJM

Nasional

Renstra

KL

Renja

KL

RKP

RKA - KL

RAPBN

Rincian

APBN

APBN

RPJP

Daerah

RPJM

Daerah

Renstra

SKPD

RKP

Daerah

Renja

SKPD

RAPBD

RKA

SKPD

APBD

Rincian

APBD

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Diacu

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

PE

ME

RIN

TA

H

PU

SA

T

PE

ME

RIN

TA

H

DA

ER

AH

3.4 Penentuan Isu Strategis

1) Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dan Desa dalam memberikan

pelayanan publik.

2) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan Dan Desa yang mengakibatkan

pelayanan kurang maksimal.

3) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan Desa dalam

menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

4) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga

penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

5) Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang

koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa

dan kecamatan.

6) Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur Desa.

7) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan pemerintah

Kabupaten.

8) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan walikota

kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi

yang ada di wilayah.

9) Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

10) Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah

Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus

benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan

tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku

seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu

kecamatan (PATEN).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir

yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu 3-5 Thn. Dengan adanya

tujuan, maka pokus kinerja pemerintah dapat lebih di pertajam dan memberikan

arah bagi sasaran yang akan di capai. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan

renstra kecamatan Cangkuang ini adalah

1. Memperpendek rentang pelayanan/pengambilan keputusan sebagian urusan

publik bagi masyarakat;

2. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan;

3. Memberdayakan UKM dengan memfasilitasi pengembangan produk.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hal yang akan di capai atau

di hasilkan oleh pemerintah Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulana, atau bulanan.

Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan/aktifitas yang harus dilakukan

dalam rangka pencapai tujuan dengan memberikan penekanan terhadap

penggunaan sumber daya yang di miliki secara efisien, efektif dan ekonomis.

Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2016-2021 yang akan dicapai oleh

Kecamatan Cangkuang adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra

sarana yang memadai.

2) Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan

Kelembagaan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima

3) Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui Eksistensi

Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun indikator sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra

sarana yang memadai; dengan indikator sasarannya :

a) Persentase surat yang terdistribusikan;

b) Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan

listrik;

c) Persentase Jasa kebersihan kantor;

d) Persentase jasa perbaikan peralatan kerja;

e) Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;

f) Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;

g) Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

h) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja;

i) Persintase Penyediaan peralatan rumah tangga;

j) Persentase Pengadaan mebeuler;

k) Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-

undangan;

l) Persentase Penyediaan makanan dan minuman;

m) Persentase Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran;

n) Persentase rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;

o) Persentase Pemenuhan Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah;

p) Persentase Pembangunan gedung kantor;

q) Persentase Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;

r) Persentase Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

s) Persentase Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

t) Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional;

u) Persentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Stoom Walls;

2. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/ Desa,

Desa dan Kelembagaan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima, dengan

indikator sasarannya adalah sebagai berikut :

a) Persentase Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

b) Persentase Pengadaan pakaian KORPRI;

c) Persentase Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;

d) PersentaseSosialisasi peraturan perundang-undangan;

e) Persentase Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan;

f) Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD;

g) Persentase Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

3. Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui Eksistensi

Lembaga Kemasyarakatan, dengan indikator sasarannya adalah sebagai

berikut :

a) Persentase Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;

b) Persentase Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan

Program dan Kebijakan Layanan Publik;

c) Persentase Penataan RTH;

d) Persentase Kegiatan pembinaan organisasi perempuan;

e) Persentase Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun

keluarga sejahtera;

f) Persentase Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah;

g) Persentase Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat

penampungan Pengungsi;

h) Persentase Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa;

i) Persentase Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;

j) Persentase Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan;

k) Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;

l) Persentase Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa;

m) Persentase Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Bantuan

Keuangan Khusus Perdesaan.

4.2 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,

analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran

di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi . Strategi adalah langkah –

langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kecamatan Cangkuang dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan

strategi :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

secara optimal

2. Meningkatkan kualitas SDM PNS

3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi

kemasyarakatan.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

5. Menciptakan Pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K3

di lingkungan masyarakat.

6. Melaksanakan Program e-KTP.

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Bandung,

Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan

motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor

sendiri (in house trainning) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme,

prosedur kerja tetap “SOP” dan pembuatan lembaran uraian tugas).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah

Kabupaten, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung.

4.3 Kebijakan

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program

kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan

dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat

eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Cangkuang

sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana.

2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek.

3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5) Penyediaan alat tulis kantor

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9) Penyediaan peralatan rumah tangga

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11) Penyediaan makanan dan minuman

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

13) Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

14) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

15) Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1) Pembangunan gedung kantor

2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3) Pengadaan mebeleur

4) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program peningkatan disiplin aparatur


1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2) Pengadaan Pakaian kerja lapangan

3) Pengadaan pakaian KORPRI

4) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program pengembangan lingkungan sehat


1) Sosialisasi lingkungan sehat

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


1) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

2) Bimbingan teknis persampahan

8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


1) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

10. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


1) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tekhnik

pencegahan kejahatan

2) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

11. Program pengembangan wawasan kebangsaan


1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa

12. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan


1) Pembinaan organisasi perempuan

13. Program peningkatan peran serta kepemudaan


1) Pembinaan organisasi kepemudaan

14. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


1) Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

2) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

15. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHProgram peningkatan

sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

16. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

17. Program perencanaan pembangunan daerah


1) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

18. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


1) Pemeliharaan RTH

2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

19. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


1) Sosialisasi keselamatan ibu melahirkan dan anak

20. Program penataan administrasi kependudukan


1) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

21. Program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan asongan


1) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RENSTRA

6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya,

indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan

atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan

yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja

yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai

kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan

dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing

dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai

hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Hubungan RENSTRA dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu selain

memperhatikan RPJMD Kabupaten Bandung dan RENSTRA Kecamatan

Cangkuang (dalam tahapan penyusunan) juga memperhatikan tata guna lahan,

lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada di kecamatan Cangkuang.

Arah Kebijakan Umum Kecamatan Cangkuang untuk 5 (lima) tahun ke depan,

perlu memperhatikan arah kebijakan Kabupaten Bandung, agar dalam perencanaan

maupun pelaksanaannya dapat sinkron dengan arah kebijakan Kabupaten Bandung.

Matrik Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kecamatan Cangkuang Tahun

2016 – 2021 Kabupaten Bandung Terkait dengan Pokok Bahasan sasaran dan tujuan

Kabupaten Bandung.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta

indikator kinerja Kecamatan Baleendah yang termuat dalam dalam RPJMD maka

secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2015-

2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai

hasil revisi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

BAB VII

P E N U T U P

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di

lingkungan Kecamatan Baleendah yang tentu saja dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”, baik

secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui

pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong

rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Sebagai penutup dari

perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 Kecamatan Cangkuang dapat

disampaikan bahwa dengan disusunnya Renstra dalam kurun waktu 2016 - 2021, besar

harapan untuk masa yang akan datang akan memperlihatkan pencapaian kinerja yang

tidak mengingat kecamatan Cangkuang dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

dalam mencapai sasaran-sasaran strategisnya dan sekaligus menunjukan adanya

komitmen kecamatan untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dan

merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima

tahunan serta catatan dan harapan Camat Cangkuang.

Sebagai akhir kata kami mengharapkan agar rancangan Renstra Kecamatan

Cangkuang Tahun 2016 - 2021 ini, kiranya dapat diterima dan juga dapat dijadikan

sumber informasi dari kecamatan Cangkuang dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Cangkuang, Oktober 2016

CAMAT CANGKUANG

Drs. BABAN BANJAR FS, M.Si

NIP. 19640228 199303 1 008

Documents

RENCANA STRATEGIS 2016-2020 KECAMATAN … · rencana strategis 2016-2020 kecamatan cangkuang pemerintah kabupaten bandung kecamatan cangkuang 2016