PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

REVIEW

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN NGANTANG

TAHUN 2011 – 2015

TAHUN 2014

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya Review

penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Ngantang

Tahun 2011 - 2015. Restra ini merupakan kajian dan analisis perencanaan

organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

yang ada atau mungkin timbul. Dokumen ini selain berfungsi sebagai instrumen

untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana

cara mencapainya, juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar

pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Kami sangat berharap bahwa Review Renstra ini dapat bermanfaat bagi

Kecamatan Ngantang, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, serta

masyarakat Kabupaten Malang pada umumnya. Dokumen ini menggambarkan

kesungguhan dan komitmen yang kuat dari SKPD Kecamatan Ngantang sebagai

salah satu institusi perencanaan di tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung

visi : ”Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB

(Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing)”.

Restra ini dalam penyusunannya telah mengacu pada sistematika

Restra SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Namun demikian tentu masih terdapat kekurangan

atau ketidaksempurnaan dalam penyusunannya, maka dengan kerendahan hati kami

menyampaikan permohonan maaf dan kiranya petunjuk dari Bapak Bupati Malang

sangat kami harapkan sebagai acuan perbaikan selanjutnya.

Demikian Review Restra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 ini kami

buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Mei 2014 CAMAT NGANTANG

Drs. MULYONO HS

Penata Tk. I

NIP. 19640222 198508 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................... 4

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 5

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................................. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ......................................................................... 7

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD ................................................................... 7

2.2. Sumber Daya ........................................................................................................... 14

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................... 24

2.4. Tantangan dan Peluang ........................................................................................... 26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................... 27

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi ..................................................... 27

3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 .................... 27

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................................................... 28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................... 31

4.1. Visi dan Misi SKPD .................................................................................................. 31

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ....................................................... 32

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD .................................................................................. 35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF ................................

37

5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ...........................................................

37

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ...............................................................................................

40

6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ............ 40

BAB VII PENUTUP ............................................................................................................ 42

Lampiran : ......................................................................................................................... 43

1. Peta Kecamatan Ngantang ...................................................................................... 43

1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Implementasi otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif mulai

diberlakukan semenjak tanggal 1 Januari 2001 lalu telah mendorong manajemen

pembangunan daerah yang berorientasi pada good governance, yaitu suatu proses

tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap

berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam

sumber daya bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas

partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada

kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik

(World Conference on Governance, UNDP, 1999). Wujud good governance adalah

penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan

efisien, yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara

domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Pemberlakuan konsepsi

ketatapemerintahan yang baik tersebut selanjutnya menuntut kemampuan para

pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dan efektif.

Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator, dunia usaha harus mampu menjadi

inovator dan mesin pendorong ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, serta

masyarakat harus dapat berdaya untuk memupuk modal sosial (social capital) dan

berpartisipasi bagi kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis

pemerintahan yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Berlakunya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN,

serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih

dari praktik-praktik KKN;

2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; dan

2

6. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Perubahan di atas mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk

melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada

terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Ketatapemerintahan yang baik

diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana kebijakan

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,

dan bertanggung jawab kepada daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi

masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Desentralisasi atau otonomi daerah telah membawa sejumlah

peluang sekaligus tantangan bagi daerah dalam mengembangkan daerahnya

masing-masing. Dianggap sebagai peluang karena dengan desentralisasi, daerah

lebih bebas mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan

potensi dan karakteristiknya masing-masing. Namun hal ini, sekaligus juga menjadi

tantangan karena tuntutan kemandirian yang tercermin dalam otonomi daerah

menuntut agar daerah mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara

optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sejalan dengan perubahan tersebut, terjadi pula perubahan paradigma

pembangunan, dari yang dulu lebih berorientasi ke atas menjadi lebih berorientasi

pada kepentingan masyarakat. Pendekatan dalam perencanaan pembangunan dan

kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga mengalami perubahan dari pendekatan

dari atas ke bawah menjadi pendekatan dari bawah ke atas. Hal ini berarti bahwa di

era desentralisasi ini, kepentingan masyarakatlah yang lebih diperhatikan

dibandingkan kepentingan pemerintah itu sendiri.

Kecamatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan

yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam upaya

menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien,

efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel, sesuai amanat dari

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, maka Kecamatan diwajibkan untuk merumuskan perencanaan strategis

organisasi, yaitu kajian dan analisis perencanaan organisasi yang berorientasi

kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan

potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang ada atau

mungkin timbul.

3

Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut

“Perencanaan Strategis” atau populer disebut Renstra SKPD. Dokumen ini

selain berfungsi sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang

akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya (sebagai dokumen rencana kerja

SKPD) lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar

pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Format Renstra meski beragam dalam praktiknya, namun setidaknya

mengandung informasi tentang hal-hal sebagai berikut:

Kemana kita akan menuju ? Merupakan arah masa depan organisasi yang ingin

dituju (Visi, Tujuan dan Sasaran Strategis).

Dimana kita saat ini ? Analisis organisasi tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki,

kekuatan, kelemahan, kesempatan dan kendala organisasi (SWOT analysis)

serta tugas pokok dan fungsi utama organisasi yang menunjukkan alasan utama

keberadaan organisasi (misi)

Bagaimana caranya menuju kesana? Merupakan langkah-langkah strategis yang

dilakukan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan. Langkah-langkah ini biasanya dituangkan dalam kebijakan, program

dan kegiatan organisasi.

Bagaimana mengukur kemajuan kita ? Berkaitan dengan cara organisasi

menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Karenanya, setiap tujuan dan sasaran

yang ditetapkan harus dapat terukur dengan seperangkat indikator kinerja yang

idealnya merupakan indikator kinerja outcome atau setidaknya output.

Dokumen Renstra Kecamatan Ngantang di dalam isinya juga menjabarkan

potret permasalahan organisasi Kecamatan Ngantang serta indikasi daftar program

dan kegiatan dalam upaya memecahkan permasalahan secara berencana dan

bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mengutamakan

kewenangan wajib disusul dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan

prioritas dan kebutuhan Kecamatan. Secara ringkas penyusunan Renstra

Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 dilakukan dengan mengikuti alur pikir

seperti yang tertera di bawah ini.

4

Gambar 1 : Alur Pikir Renstra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015

RPJMD

KABUPATEN MALANG

RENSTRA KECAMATAN NGANTANG 2011 – 2015

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perencanaan Strategis Kecamatan Ngantang

Tahun 2011 – 2015 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

NILAI-NILAI

CRITICAL SUCCESS FACTORS

ANALISIS SWOT

ISU-ISU STRATEGIS

STRATEGI KEBIJAKAN

5

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan

Wajib dan Pilihan;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang

Tahun 2005 - 2025;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang

Tahun 2010 – 2015; dan

n. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Review Perencanaan Strategis

Kecamatan Ngantang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan

selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang

dilaksanakan setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami Review Renstra Kecamatan Ngantang

Tahun 2011 – 2015 ini, maka disusun sistimatika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

6

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII PENUTUP

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Kedudukan dan Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan, dan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti oleh

Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kecamatan, maka :

a. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

Camat;

b. Camat berkedudukan di bawah dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Seksi-Seksi, terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

e. Seksi Pertanahan dan Aset

sebagaimana Struktur Organisasi Kecamatan Ngantang, di bawah ini :

8

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGANTANG

DASAR :

• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN;

• PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

STAF

SUB BAGIAN KEUANGAN

STAF

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORANAN

STAF

CAMAT

SEKSI PEMERINTAHAN

STAF

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN

DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

STAF

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN

KEPEMUDAAN

STAF

SEKSI PERTANAHAN DAN ASET

STAF

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

STAF

KETERANGAN : = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI

9

2.1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas pokok/fungsi pemerintahan, meliputi :

a. Melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base, serta

menganalisa data untuk menyusun program kegiatan;

b. Menyusun perencanaan strategis;

c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;

e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

h. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan aspek-aspek tersebut tentunya terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya

sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan kriteria eksternalitas dan

efisiensi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program

Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi

kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan

masyarakat, urusan keuangan;

b. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan

pendidikan pelatihan pegawai;

c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. Pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan Daerah;

e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan

kearsipan;

f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan

dan keamanan kantor;

g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan

pelaporan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian,

kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat

menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan

rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian di lingkungan

Kecamatan;

d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan

pendataan inventaris kantor;

e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;

f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

g. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretarias sesuai dengan

bidang tugasnya.

11

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan,

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

penyelenggaraan anggaran satuan kerja;

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;

e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian

Keuangan;

f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji

pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

g. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan

rencana strategis Kecamatan;

h. Mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil laporan perencanaan dan

laporan akuntabilitas Kecamatan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.

5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana

strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;

c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja kerja dan rencana kerja kegiatan

Kecamatan;

d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;

f. Melaksanakan kooordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan

pembangunan Kecamatan;

g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan

evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;

12

h. Menyiapkan bahan dan asarna pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka

pengendalian dan pengembangan pembangunan Kecamatan;

i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan

Kecamatan;

j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.

6. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;

b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;

c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan

catatan sipil;

d. Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan bahan/data serta melaksanakan

kegiatan pemerintahan;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;

b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di

Kecamatan;

c. Menyusun program dan melakukan pembinaan Polisi Pamong Praja di

Kecamatan;

d. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di

Kecamatan;

e. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara, kesatuan

bangsa dan perlindungan masyarakat;

13

f. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan mempunyai tugas :

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan

kepemudaan;

b. Menghimpun dan mengelola data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan

dalam bidang kesejahteraan sosial;

c. Menyusun program dan melakukan pembinaan di bidang kepemudaan yang

terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat serta keluarga

berencana;

d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan

kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya,

ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

e. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan

lingkungan demi masa depan serta pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam

kehidupan sehari-hari;

f. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

9. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai

tugas :

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan

pemberdayaan perempuan;

b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan peran

serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian

pencemaran lingkungan;

c. Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa,

serta mengusulkan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Desa;

14

d. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air

bersih/air minum;

e. Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS),

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);

f. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;

g. Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan

keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

10. Seksi Pertanahan dan Aset

Seksi Pertanahan dan Aset mempunyai tugas :

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan aset;

b. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta sarana dan

prasarana umum;

c. Membantu menyusun program dan melakukan pembinaan di bidang pertanahan;

d. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik

negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab

Pemerintah Kecamatan;

e. Mengumpulkan, mengolah, mensistimatisasikan dan memelihara data barang;

f. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan

permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

g. Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi

Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasaranan umum;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Personil PNS pada Kecamatan Ngantang saat ini berjumlah 18 (empat belas)

orang dengan komposisi sebagaimana berikut :

15

Tabel 2.2.1.1. Komposisi Personil pada Kecamatan Ngantang berdasarkan

Pangkat dan Golongan, Pendidikan, serta Jenis Kelamin

NO PANGKAT (GOL/RUANG) JML. PENDIDIKAN JML. JENIS KELAMIN JML.

1 Pembina (IV/a) 2 S2 2 Laki-laki 15

2 Penata Tk. I (III/d) 4 S1 3 Perempuan 2

3 Penata (III/c) 1 DIV -

4 Penata Muda Tk. I (III/b) 1 DIII -

5 Penata Muda (III/a) 1 DII -

6 Pengatur Tk. I (II/d) 1 DI -

7 Pengatur (II/c) - SLTA 12

8 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 4 SLTP -

9 Pengatur Muda (II/a) 1 SD -

10 Tenaga Kontrak 2

T O T A L 17 17 17

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Saat ini Kantor Camat Ngantang berlokasi di Jalan Raya Ngantang No. 68

Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang, memiliki luas tanah 4.048 M², dengan

rincian ruangan sebagai berikut :

a. Ruang Kerja Camat : 8,00 M²

b. Ruang Kerja Sekretaris Camat : 17,50 M²

c. Ruang Kasi dan Staf : 35,00 M²

d. Ruang Kasubbag dan Pelayanan : 35,00 M²

e. Ruang Jabatan Fungsional : 15,50 M²

f. Ruang Komputer : 17,50 M²

g. Ruang Sandi dan Telekomunikasi : 12,50 M²

h. Pendopo : 56,00 M²

i. Panti PKK : 22,50 M²

j. Mushola : 9,00 M²

k. Gudang : 16,00 M²

l. Kamar Mandi : 3,75 M²

m. Rumah Dinas : 56,00 M²

n. Halaman dan lain-lain : 3.743,75 M²

16

Adapun daftar barang peralatan kerja utama pada Kecamatan Ngantang,

sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1. Barang Inventaris Kantor

NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Kendaraan dinas roda 4

Kendaraan dinas roda 2

Meja kerja

Meja rapat

Meja komputer

Meja kursi tamu

Kursi putar

Kursi plastik

Kursi sofa kayu

Lemari besi

Lemari kayu

Filling kabinet besi

Rak kayu

Monitor

CPU

Keyboard

UPS

Printer

Switch jaringan

Switch printer

Scanner

Laminater

Plong KTP

Mesin ketik

Pesawat telpon

Pesawat reg + stavolt + kipas angin

Tape amplifier

Amplifier + Loudspeaker

Microphone + stand mic

Horn speaker

Fire extinguisher

Televisi 14” Papan data tempel

Papan data tulis

Papan pengumuman

Jam dinding

Meja makan

Lemari dapur

Rak dapur

2 buah

6 buah

15 buah

1 buah

4 buah

1 set

15 buah

50 buah

4 buah

3 buah

1 buah

1 buah

2 buah

4 buah

4 buah

4 buah

3 buah

3 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

2 buah

1 set

1 buah

1 set

2 set

2 buah

2 buah

1 buah

2 buah

2 buah

1 buah

8 buah

1 buah

1 buah

1 buah

17

2.2.3. Anggaran Tahun 2014

Anggaran yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Ngantang pada

Tahun 2014 berupa Belanja Langsung sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan Ringkasan Anggaran Belanja pada Tahun

Anggaran 2014, sebagaimana terlampir.

Sedangkan proyeksi pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Ngantang

pada Tahun 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.3. Proyeksi Pagu Anggaran Kecamatan Ngantang Tahun 2011 - 2015

NO TAHUN ANGGARAN KENAIKAN ANGGARAN PROYEKSI PAGU ANGGARAN (Rp.)

1 2011 0,00% 166.750.000,

2 2012 6,68% 166.750.000,

3 2013 0,99% 250.000.000,

4 2014 0,99% 250.000.000,

5 2015 0,99% 250.000.000,

2.2.4. Sumber Daya Wilayah

2.2.4.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Ngantang merupakan salah satu dari

33 (tiga puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Malang, berjarak + 55 KM dari

Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang, terletak di antara 7° 51¹ 23,1″ BT dan

112° 22¹ 09,9″ LS, dengan ketinggian rata-rata 640 meter dari permukaan laut dan

curah hujan rata 2000 – 3000 mm/tahun. Kecamatan Ngantang mempunyai

batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto

- Sebelah Timur : Kecamatan Pujon

- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar

- Sebelah Barat : Kecamatan Kasembon

Selanjutnya dalam administrasi wilayah, Kecamatan Ngantang terdiri dari

13 (tiga belas) desa, yaitu :

1. Desa Kaumrejo : 5 Dusun (5 RW dan 26 RT)

2. Desa Sumberagung : 6 Dusun (6 RW dan 26 RT)

18

3. Desa Waturejo : 3 Dusun (9 RW dan 32 RT)

4. Desa Tulungrejo : 4 Dusun (10 RW dan 25 RT)

5. Desa Jombok : 6 Dusun (6 RW dan 24 RT)

6. Desa Mulyorejo : 4 Dusun (4 RW dan 30 RT)

7. Desa Banjarejo : 4 Dusun (8 RW dan 40 RT)

8. Desa Purworejo : 4 Dusun (4 RW dan 24 RT)

9. Desa Banturejo : 3 Dusun (3 RW dan 17 RT)

10. Desa Pandansari : 7 Dusun (7 RW dan 24 RT)

11. Desa Ngantru : 3 Dusun (5 RW dan 33 RT)

12. Desa Sidodadi : 4 Dusun (8 RW dan 29 RT)

13. Desa Pagersari : 4 Dusun (4 RW dan 19 RT)

Adapun luas wilayah Kecamatan Ngantang adalah 15.747 Ha,

yang terbagi sebagaimana berikut :

- Sawah : 1,645 Ha

- Tegal : 1.067 Ha

- Pekarangan : 7,187 Ha

- Permukiman : 4,857 Ha

- Lain-lain : 0.991 Ha

2.2.4.2. Kondisi Demografis

Secara demografis, berdasarkan data pada bulan Desember 2014, jumlah

penduduk Kecamatan Ngantang sebanyak 59.789 jiwa, yang terdiri dari :

- Laki-laki : 30.394 jiwa

- Perempuan : 29.392 jiwa

- Jumlah KK : 18.218 KK

Mata pencaharian penduduk terdiri dari :

- Petani : 20.203 orang

- Buruh : 13.220 orang

19

- Peternak : 3.363 orang

- Pedagang : 2.195 orang

- PNS : 526 orang

- TNI/POLRI : 23 orang

- Lain-lain : 775 orang

Adapun angka kemiskinan, sebagai berikut :

- Sangat miskin : 515 KK

- Miskin : 2.708 KK

- Hampir miskin : 2.744 KK

2.2.4.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

2.2.4.3.1. Bidang Pendidikan

Sarana dan prasarana bidang pendidikan di Kecamatan Ngantang, yaitu :

- Lembaga formal, yaitu : PAUD (3 unit), TK/RA (32 unit), SD/MI (42 unit),

SLTP/MTs (11 unit) dan SLTA/SMK (4 unit). Sedangkan Sekolah dengan

Standar Nasional (SSN) baru 3 (tiga) lembaga, yaitu : SDN Sumberagung 1,

SMPN 1 Ngantang dan SMAN 1 Ngantang.

- Tenaga Pengajar, yaitu : Guru PAUD (5 orang), Guru TK/RA (55 orang),

Guru SD/MI (253 orang), Guru SLTP/MTs (121 orang) dan Guru SLTA/

SMK (75 orang).

2.2.4.3.2. Bidang Kesehatan

Sarana dan prasarana bidang kesehatan di Kecamatan Ngantang, terdiri dari :

- Lembaga , yaitu : Puskesmas (1 unit), Puskesmas Pembantu (3 unit),

Polindes (11 unit), Posyandu (73 unit), BKIA (1 unit), Klinik (1 unit) dan

RS Bersalin (1 unit).

- Tenaga Medis, yaitu : Dokter Umum (5 orang), Dokter Gigi (2 orang),

Mantri (3 orang), Bidan (20 orang), Dukun Bayi (30 orang) dan

Apoteker (3 orang).

2.2.4.3.3. Bidang Ekonomi

Sarana dan prasarana bidang ekonomi di Kecamatan Ngantang, terdiri dari :

20

- Pasar, yaitu : Pasar Kabupaten (1 unit), Pasar Hewan (1 unit) dan

Pasar Desa (3 unit).

- Bank/Koperasi, yaitu : BRI (1 unit), Bank Danamon (1 unit), BPR (6 unit),

KPRI (1 unit), KUD (1 unit), KSP (4 unit), Kopwan (13 unit), Koperasi Purna TKI

(3 unit) dan UEP PNPM (13 unit).

2.2.4.3.4. Bidang Perhubungan

Prasarana perhubungan sampai dengan bulan Desember 2014, terdiri dari :

- Jalan Aspal Kabupaten sepanjang 32,604 KM, dengan kondisi :

Baik = 14,100 KM, Sedang = 6,330 KM dan Rusak = 12,174 KM.

- Jalan Desa, yaitu : Jalan Aspal sepanjang 42,175 KM (kondisi

Rusak = 29.600 KM), Jalan Rabat Beton sepanjang 42,555 KM, Jalan Makadam

sepanjang 50,453 KM dan Jalan Tanah sepanjang 27,200 KM.

Rekapitulasi prasarana jalan di Kecamatan Ngantang, sebagai berikut :

Tabel 2.2.4.3.4.1.

Prasarana Jalan di Kecamatan Ngantang s.d. Desember 2014

NO D E S A JALAN DESA (Meter) JALAN KABUPATEN (Meter)

ASPAL RABAT MAKADAM TANAH ASPAL HOT MIX

1 KAUMREJO 2.600 7.450 4.000 1.750 32.604 -

2 SUMBERAGUNG 2.070 10.875 6.000 2.400

3 WATUREJO 6.000 2.500 3.000 1.000

4 TULUNGREJO 2.000 350 10.300 -

5 JOMBOK 2.500 4.500 5.000 1.500

6 MULYOREJO 1.700 3.300 1.630 2.100

7 BANJAREJO 6.200 130 4.600 3.350

8 PURWOREJO 4.000 3.000 4.000 2.000

9 BANTUREJO 2.705 350 1.423 3.800

10 PANDANSARI 5.700 6.500 1.500 1.500

11 NGANTRU 3.500 2.000 1.500 3.000

12 SIDODADI 1.700 1.600 4.500 1.800

13 PAGERSARI 1.500 - 3.000 3.000

JUMLAH 42.175 42.555 50.453 27.200 32.604 -

2.2.4.4. Hasil Komoditi, Produk Unggulan dan Potensi Wisata

2.2.4.4.1. Pertanian dan Perkebunan

Hasil komoditi pertanian dan perkebunan di Kecamatan Ngantang, yaitu :

21

Tabel 2.3.2.4.1.1. Komoditi Pertanian dan Perkebunan

NO KOMODITI LUAS LAHAN/JML. POHON PRODUKSI

1 Padi 1.143,00 Ha 7.658,10 Ton

2 Jagung 1.538,00 Ha 8.459,00 Ton

3 Ubi 175,00 Ha 4.163,00 Ton

4 Kentang 152,00 Ha 2.280,00 Ton

5 Bawang Merah 404,50 Ha 4.045,00 Ton

6 Kubis 147,00 Ha 4.859,00 Ton

7 Tomat 226,00 Ha 206,50 Ton

8 Cabe Merah 62,50 Ha 70,00 Ton

9 Pisang 3.445.200 Pohon 17.276 Ton

10 Durian 11.860 Pohon 415.10 Ton

11 Alpukat 13.350 Pohon 333,75 Ton

12 Kopi 1.671,30 Ha 369,05 Ton

13 Kakao 262,00 Ha 41,92 Ton

14 Melinjo 16,50 Ha 13,20 Ton

15 Kelapa 74,37 Ha 61,87 Ton

16 Lada 7,20 Ha 0,87 Ton

17 Cengkeh 18,75 Ha 4,62 Ton

2.2.4.4.2. Peternakan

Hasil komoditi peternakan di Kecamatan Ngantang, yaitu :

Tabel 2.3.2.4.2.1.

Komoditi Peternakan

NO KOMODITI JUMLAH HEWAN (EKOR) KETERANGAN

1 Sapi Perah 10.939

2 Sapi Pedaging 952

3 Kerbau 31

4 Kuda 8

5 Kambing 2.289

6 Domba 1.730

7 Kelinci 1.242

8 Ayam Buras 47.577

9 Ayam Petelur 4.250

10 Ayam Pedaging 302.500

11 Itik 601

12 Angsa 1.210

22

2.2.4.4.3. Produk Unggulan

Produk unggulan dan UKM di Kecamatan Ngantang, yaitu :

Tabel 2.3.2.4.3.1.

Produk Unggulan

NO D E S A JENIS PRODUK KEBUTUHAN PROGRAM

1 KAUMREJO Aneka Kripik, Sangkar Burung Pengering cat sangkar

2 SUMBERAGUNG Kripik Singkong, Seni Pahat Perlatan pahat kayu

3 MULYOREJO Kripik Talas Bahan baku

4 JOMBOK Kripik Pisang, Gadung & Talas Bahan baku

5 WATUREJO Cobek, Saos Tomat & Seni Pahat Peralatan pahat kayu

6 TULUNGREJO Cobek & Kripik Jamur Perlatan pahat batu

7 SIDODADI Keranjang Pemasaran

8 NGANTRU Pende Besi Pemasaran

9 BANTUREJO Tahu Susu Pemasaran

10 PANDANSARI Mebel Modal

11 BANJAREJO Ladu Alat penumbuk bahan baku

12 PURWOREJO Kripik Singkong & Keranjang Pemasaran

13 PAGERSARI Batik Tulis Peralatan batik

2.2.4.4.4. Potensi Wisata

Potensi Wisata di Kecamatan Ngantang, yaitu :

a. Taman Wisata Waduk Selorejo

b. Agrowisata Durian

c. Agrowisata Jambu

d. Pasar Wisata (untuk sementara masih berupa Rest Area)

e. Wisata Religi :

- Bersih Desa Ngantru

- Makam Karaeng Galesong

2.2.5. Objek (Sasaran Utama) Pelayanan

Objek pelayanan pada Kecamatan Ngantang adalah :

1. Data base

2. Administrasi surat

23

3. Rekomendasi

4. Perizinan

5. Koordinasi

6. Fasilitasi

7. Perencanaan

8. Penetapan

9. Penyelenggaraan

10. Pengawasan

11. Pembinaan

12. Informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

2.3. Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngantang tahun 2006 – 2010,

sebagaimana matrik berikut ini :

24

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2011 – 2015

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Peserta Musrenbangcam Jumlah Penduduk

0,002 0,002 0,003 0,004 0,005

Rata- Rata lama hari proses penyelesaian SOP Pemrosesan 1 1 1 1 1

Jumlah Kelompok Siskampling aktif Jumlah RW 0,18 0,22 0,22 0,35 0,45

25

2.4. Peluang dan Tantangan

2.4.1. Peluang (Opportunity)

Peluang di lingkungan eksternal yang dapat menjadi kunci keberhasilan

Kecamatan Ngantang, dan perlu dimanfaatkan dengan suatu kegiatan tindak lanjut,

yaitu :

1. Potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan

ekonomi dan pariwisata.

2. Kondisi letak geografis yang berdekatan Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri dan

kota Batu.

3. Hubungan yang dinamis dengan lintas SKPD dan keterbukaan kerja sama

dengan instansi/lembaga lain : Swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, Tomas/Tomag

dan LSM.

4. Komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan penguatan kapasitas

kelembagaan Kecamatan Ngantang dan peningkatan kegiatan pemberdayaan

masyarakat.

5. Stabilitas keamanan dan politik yang kondusif.

2.4.2. Tantangan (Threat)

Adapun tantangan yang harus dijawab dalam pencapaian visi dan misi

Kecamatan Ngantang, antara lain :

1. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Tuntutan agar aparatur pemerintah lebih responsif terhadap dinamika

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Minimnya realisasi kegiatan tindak lanjut hasil Musrenbang.

4. Menurunnya tingkat partisipasi terhadap pembangunan.

5. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus ditingkatkan.

27

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Permasalahan mendasar dan aktual sesuai tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Ngantang, yaitu :

1. Profesionalisme aparatur pemerintah.

2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan.

3. Produktivitas pemerintahan desa dan peran lembaga masyarakat di tingkat desa.

4. Kondisi wilayah yang rawan bencana alam.

5. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin,

terutama wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara gratis, pengobatan penyakit

berat, kesehatan lingkungan dan kecukupan energi listrik perdesaan.

6. Kesempatan kerja dan ketrampilan kerja bagi angkatan kerja.

7. Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian,

perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan.

8. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama prasarana transportasi,

pengairan dan permukiman untuk mendukung aktivitas perekonomian dan

sektor pariwisata.

9. Pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

10. Pengamanan aset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

11. Adanya Review terhadap RPJM Kabupaten Malang yang ditetapkan melalui

Perbup nomor 5 Tahun 2014

3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015

Dalam pelaksanaan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang

Tahun 2010 – 2015, Kecamatan Ngantang memiliki peran melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek pelayanan : data base,

administrasi surat, rekomendasi, perizinan, koordinasi, fasilitasi, perencanaan,

penetapan, penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan, dan informasi.

Pelaksanaan peran tersebut tentunya terbatas dalam lingkup tugas pokok dan

28

fungsi masing-masing jabatan strukrutal dalam organisasi Kecamatan Ngantang

sesuai peraturan perundang-undangan.

3.3. Penentuan Isu-Isu strategis

3.3.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja

melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Reformasi birokrasi berarti :

1. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak).

2. Perubahan penguasa menjadi pelayan.

3. Mendahulukan peranan dari wewenang.

4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir.

5. Perubahan manajemen kinerja.

6. Mewujukan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional,

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu

reformasi birokrasi adalah kurangnya profesionalisme aparatur peerintah.

3.3.2. Good Governance

Good governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan

yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan

perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya bagi

kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas partisipasi, kepastian

hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan,

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik. Wujud good governance

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta

efektif dan efisien, yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di

antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu

good governance adalah minimnya sinergitas interaksi antara pemerintah, swasta

dan masyarakat.

29

3.3.3. Millenium Development Goals (MDGs)

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah

paradigma pembangunan global yang merupakan agenda serius untuk mengurangi

kemiskinan dan meningkatkan derajat kehidupan manusia, serta dalam upaya

menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang

pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan

pembangunan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang

tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan MDGs

kedalam dokumen yang dikenal sebagai ”Strategi Nasional Penanggulangan

Kemiskinan (SNPK)” kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan

nama ”Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)”.

Adapun 8 poin MDGs yang disetujui adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Meningkatkan kesehatan ibu;

6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan penyakit menular lainnya;

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu

MDGs adalah kurangnya upaya penanganan limbah enceng gondok di

waduk Selorejo.

3.3.4. Industri Kreatif

Industri kreatif adalah menciptakan sesuatu dengan menjadikan orisinalitas

sebagai acuan dasar. Industri kreatif berarti :

1. Masyarakatnya memiliki daya kreasi tinggi.

2. Menghasilkan karya kreatif yang diminati.

3. Memiliki nilai lebih dibanding wilayah lainnya.

4. Tumbuh dan berkembang ekonomi kreatif di daerah tersebut.

30

Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu

industri kreatif adalah minimnya pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk

peningkatan ekonomi masyarakat.

3.3.5. Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan terjemahan excellent service yang

secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Hal-

hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat maka pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik dari

pemerintah kepada (pelanggan) masyarakat.

2. Pelayanan prima bisa ada manakala ada standar pelayanan.

3. Untuk instansi yang sudah mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan

prima adalah apabila pelayanan memenuhi standar.

4. Apabila pelayanan sudah memenuhi standar maka pelayanan prima berarti

adanya terobosan baru yaitu pelayanan yang melebihi standarnya.

5. Untuk instansi yang belum mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan

prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan.

Usaha selanjutnya adalah menyusun standar pelayanan.

Sendi-sendi pelayanan prima dikembangkan menjadi 14 (empat belas) unsur

yang relevan, valid dan realibel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar

pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yaitu : prosedur

pelayanan, prasyarat pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan

petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan

petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan,

kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian

biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan

keamanan pelayanan.

Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu

pelayanan prima adalah kecepatan pelayanan dan biaya pelayanan pengurusan

dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, yaitu : Kartu Keluarga (KK),

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran.

31

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Sebagaimana kita ketahui bahwa visi dapat diartikan sebagai cara pandang

jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif,

dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Keadaan masa depan tersebut

haruslah kondisi yang diinginkan dan menantang sehingga memotivasi dan memberi

inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, visi masa depan organisasi harus realistis

dan kredibel. Visi juga merupakan kerangka dari proses perencanaan organisasi.

Dinamika tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan

isu-isu strategis, menuntut Kecamatan Ngantang untuk mampu mengakomodasi

berbagai tuntutan dan aspirasi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, kejelasan

visi Kecamatan Ngantang menjadi sangat penting dalam menentukan arah masa

depan pembangunan di Kecamatan Ngantang. Kenyataan yang dapat kita saksikan

pada saat ini adalah terjadinya perubahan-perubahan di negara kita yang

menyangkut segala segi kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat.

Perubahan-perubahan tersebut menyangkut segi kepatuhan kepada hukum,

hidup secara berkeadilan, rasa aman, kehidupan politik dan ekonomi, serta

kehidupan berbudaya. Adanya perubahan tersebut sudah tentu mempengaruhi

lingkungan (externality) dari setiap organisasi pemerintahan yang ada termasuk

di Kecamatan Ngantang. Dalam menghadapi perubahan-perubahan ini,

Kecamatan Ngantang harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan produk layanan yang

diberikan kepada masyarakat. Jika Kecamatan Ngantang tidak mampu

mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka

eksistensi organisasi akan menjadi menurun kredibilitas dan akuntabilitasnya.

Selain itu dengan berlakunya otonomi daerah ini membawa dampak adanya

kebebasan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Kecamatan Ngantang dalam rangka menghadapi berbagai

tantangan yang dihadapi, bertekad mewujudkan suatu kondisi wilayah melalui

perumusan visi Kecamatan Ngantang, yaitu :

32

” MENDUKUNG KESUKSESAN VISI MADEP MANTEB MELALUI OPTIMALISASI

PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KECAMATAN, SERTA

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA

MASYARAKAT NGANTANG”

4.1.2. Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan

tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur pemerintah di

Kecamatan Ngantang. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkankanlah misi

Kecamatan Ngantang. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik. Hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada

misi tersebut.

Pernyataan misi Kecamatan Ngantang memperlihatkan kebutuhan apa yang

hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan

bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga konsisten dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan mempertimbangkan aspek relevan

lainnya, yaitu : karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis,

telah ditetapkan misi Kecamatan Ngantang, yaitu sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

3. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah merupakan penjabaran pernyataan Misi, yang merupakan

hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan

yang ingin diciptakan sesuai dengan tupoksi. Tujuan Kecamatan Ngantang,

dirumuskan sebagai berikut :

33

1. Terbentuknya kinerja aparatur pemerintah yang mendukung kesuksesan

visi MADEP MANTEB.

2. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

Sasaran adalah dampak dari pencapaian tujuan bagi aspek organisasi.

Adapun sasaran jangka menengah Kecamatan Ngantang sesuai hasil Peraturan

Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJM adalah :

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan

Musrenbangcam

2. Kelancaran Proses Administrasi kependudukan

3. Keaktifan Siskamling

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang

akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan

Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan

Kecamatan Ngantang selama lima tahun kedepan, maka telah menetapkan strategi,

sebagai berikut :

1. Pendistribusian tugas dan pekerjaan kepada bawahan secara efektif dan efisien.

2. Pengoptimalan koordinasi dengan seluruh instansi tingkat Kecamatan dan Desa.

3. Pengoptimalan partisipasi masyarakat.

4. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar,

rambu-rambu dan sinyal-sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, dalam rangka mengoptimalkan pembangunan

Kecamatan Ngantang, maka diambil beberapa kebijakan strategis, meliputi :

1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan KDH melalui optimalisasi kegiatan di

bidang : kesekretariatan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,

34

kesejahteraan sosial dan kepemudaan, ekonomi pembangunan dan

pemberdayaan perempuan, serta pertanahan dan aset

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, kinerja aparatur, dan

mutu pelayanan.

35

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Strategi Kecamatan Ngantang Tahun 2011-2015

VISI MISI ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI :

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pujon yang Sejahtera melalui pelayanan prima di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pujon

Kurangnya parsipasi masyarakat dalam pembangunan

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD dan masyarakat

Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan MUSRENBANGCAM

1. Mengoptimalkan pola Koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di Bidang Ekonomi Pembangunan & gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan , ketentraman dan ketertiban

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 3. Penyediaan makanan dan

minuman 4. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Kurangnya tingkat

kelancaran proses

pelayanan

administrasi

kependudukan

1. Meningkatnya

indeks kepuasan

masyarakat

Tingkat Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kecamatan 2. Mengoptimalkan

pemanfaatan sarana dan

prasarana.

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 5. Penyediaan makanan dan

minuman 6. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 7. Pendidikan dan pelatihan formal

Lemahnya keamanan

lingkungan

Meningkatnya

keamanan masyarakat Tingkat keaktifan dalam

kegiatan Poskamling

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pengelolaan asset di Kecamatan

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur

1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

2. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

3. Pendidikan dan pelatihan formal

36

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ngantang

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)

2011 2012 2013 2014 2015

1 Untuk mengetahui tingkat

partisipasi masyarakat dalam

Musrenbangcam

Tingkat partisipasi masyarakat /

Perwakilan Masyarakat dalam

Pelaksanaan Musrenbang cam

Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk dalam satu kecamatan

0,002 0,002 0,003 0,004 0,005

2 Untuk mengukur Indeks

Kepuasaan Masyarakat

Kelancaran Proses

Administrasi kependudukan

Rata- Rata lama hari proses

penyelesaian di bandingkan

dengan alokasi waktu pada

SOP Pemrosesan

1 1 1 1 1

3 Untuk mengukur tingkat keamanan

masyarakat Keaktifan Siskamling

Jumlah Kelompok Siskampling

aktif di bandingkan dengan

Jumlah RW dalam satu

kecamatan

0,17 0,17 0,17 0,26 0,34

37

37

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan dan

sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Ngantang

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Malang, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan selama

periode 2010 – 2015 adalah sebagaimana matrik berikut :

38

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja

Sasaran Indikator Kode Program dan Program Kondisi Kondisi

Sasaran Kegiatan (outcomes) dan Awal Akhir

Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1. Meningkatnya kelancaran Meningkatnya Index Kepuasan Rata - rata lama hari proses 1. 1. Program 1. Meningkatnya 20% 90.039.000 20% 95.893.000 20% 161.248.600 20% 154.600.000 20% 205.080.000 706.860.600

proses administrasi Masyarakat penyeleseaian di bandinkan Pelayanan kualitas pelayanan

Kependudukan dengan alokasi waktu pada Administrasi administrasi

SOP pemrosesan Perkantoran

1.2 Penyediaan jasa 5.700.000 6.000.000 5.700.000 7.800.000 7.800.000 33.000.000

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.7 Penyediaan jasa administrasi 14.100.000 14.100.000 38.100.000 46.740.000 44.760.000 157.800.000

keuangan

1.8 Penyediaan jasa kebersihan 1.800.000 2.000.000 7.378.000 10.200.000 10.200.000 31.578.000

kantor

1.10 Penyediaan alat tulis kantor 4.839.000 5.993.000 22.909.600 21.439.000 20.267.000 75.447.600

1.11 Penyediaan barang cetakan 1.800.000 1.900.000 5.811.000 6.021.000 8.533.000 24.065.000

dan penggandaan

1.17 Penyediaan makanan dan 10.000.000 10.500.000 21.600.000 21.600.000 37.920.000 101.620.000

minuman

1.18 Rapat - rapat koordinasi dan 25.900.000 27.700.000 25.550.000 - - 79.150.000

konsultasi ke luar daerah

1.21 Rapat - rapat koordinasi dan 25.900.000 27.700.000 34.200.000 40.800.000 75.600.000 204.200.000

konsultasi ke dalam daerah

2. Meningkatkan Koordinasi 2. 2. Program Peningkatan Sarana 2. Meningkatnya 21.784.000 23.300.000 59.380.000 74.320.000 44.920.000 223.704.000

dan Kerjasama lintas SKPD dan Prasarana Aparatur ketersediaan sarana

dan Masyarakat dan prasarana

2.07 Pengadaan perlengkapan - - - 2.000.000 - 2.000.000

gedung kantor

2.09 Pengadaan peralatan - - - 18.000.000 - 18.000.000

gedung kantor

2.22 Pemeliharaan rutin / berkala 11.784.000 12.600.000 34.380.000 20.000.000 9.000.000 87.764.000

perlengkapan gedung kantor

2.24 Pemeliharaan rutin / berkala 10.000.000 10.700.000 25.000.000 34.320.000 35.920.000 115.940.000

kendaraan dinas / operasional

2011 2012 2013 2014 2015

Tujuan

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN

Indikator Kinerja

Sasaran Indikator Kode Program dan Program Kondisi Kondisi

Sasaran Kegiatan (outcomes) dan Awal Akhir

Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

3. Meningkatnya partisipasi 1. Meningkatnya partisipasi Proporsi peserta 3 3. Program Peningkatan Disiplin 3. Meningkatnya 20% - 20% - 20% 17.480.000 20% 17.480.000 20% - 34.960.000

masyarakat/perwakilan masyarakat/perwakilan musrenbangcam di banding Aparatur disiplin aparatur

masyarakat dalam masyarakat dalam dengan jumlah keseluruhan

pelaksanaan musrenbangcam pelaksanaan musrenbangcam penduduk dalam satu 3.2 Pengadaan pakaian Dinas - - 12.730.000 8.930.000 - 21.660.000

kecamatan beserta perlengkapannya

3.5 Pengadaan pakaian khusus - - 4.750.000 8.550.000 - 13.300.000

hari - hari tertentu

4. Meningkatnya keamanan meningkatnya keamanan Jumlah kelompok Siskamling 5 3. Program peningkatan 4. Meningkatnya 1.200.000 1.300.000 2.520.000 3.600.000 - 8.620.000

lingkungan di lihat dari jumlah masyarajat aktif di bandingkan dengan kapasitas sumberdaya kualitas SDM

poskamling desa jumlah RW dalam satu aparatur aparatur

Kecamatan

5.1 Pendidikan dan pelatihan 1.200.000 1.300.000 2.520.000 3.600.000 - 8.620.000

formal

20 4. Program peningkatan sistem 4. Meningkatnya 75.000.000 80.000.000 9.371.400 - - 164.371.400

pengawasan internal dan sistem pengawasan

pngendalian pelaksanaan internal dan

kebijakan KDH pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

20.3 Peningkatan sistem 75.000.000 80.000.000 9.371.400 - - 164.371.400

pengawasan internal dan

pngendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

188.023.000 200.493.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

TARGET KINERJA SASARAN TAHUNANTujuan

2011 2012 2013 2014 2015

40

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Kecamatan Ngantang yang mengacu pada sasaran Review

RPJM Kabupaten sesuai Perbup Malang Nomor 5 Tahun 2014 adalah :

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan

Musrenbangcam

2. Kelancaran Proses Administrasi kependudukan

3. Keaktifan Siskamling

Adapun matrik Indikator Kinerja SKPD, sebagaimana berikut :

41

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ngantang yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi

Kinerja awal 2010

Target Capaian Tahun Kondisi kinerja Akhir

Tahun 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1

Proporsi peserta Musrenbangcam di banding dengan jumlah keseluruhan penduduk dalam satu kecamatan

0,001 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005

Meningkatnya

partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

dengan index 0,005

2

Rata- Rata lama hari proses penyelesaian di bandingkan dengan alokasi waktu pada SOP Pemrosesan

2 1 1 1 1 1

Proses Pelayanan Real

telah sesuai dengan

yang di tetapkan dalam

SOP

3

Jumlah Kelompok Siskampling aktif di bandingkan dengan Jumlah RW dalam satu kecamatan

0,15 0,17 0,17 0,17 0,26 0,34

Meningkatnya jumlah

Pos Kamling aktif

sebanyak 26 buah di

seluruh wilayah

kecamatan ngantang

dengan angka aktual

0,22

42

BAB VII

PENUTUP

Review Renstra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 disusun agar

tercipta keselarasan program/kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama lima tahun kedepan sejalan

dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dari Pemerintah

Kabupaten Malang yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Renstra ini menjadi

sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik sebagai wujud nyata dari

tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat.

Renstra ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngantang pada setiap tahun anggaran. Sehingga

nantinya dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja SKPD, dapat memenuhi

suatu akuntabilitas kinerja organisasi Kecamatan Ngantang, yang secara umum

mampu mendukung Pertangungjawaban Kepala Daerah.

Perbaikan tata cara penyusunan Renstra dan kualitas perencanaan

program/kegiatan SKPD akan terus kami lakukan seiring dengan perubahan

paradigma pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik,

dalam rangka mempercepat praktik good governance. Harapan kami semoga Restra

ini bermanfaat khususnya dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat

Kecamatan Ngantang dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Malang

yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

JUDUL PETA : KETERANGAN

PETA KEGIATAN

PENANGANAN BENCANA

PASCA ERUPSI

GUNUNG KELUD

KECAMATAN NGANTANG

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

PEMERINTAH KECAMATAN NGANTANG

B

A

C

D

E F

J

K

L

M

I

H

G

POSKO UTAMA KEC.

DESA JOMBOK

DESA WATUREJO

DESA TULUNGREJO

DESA KAUMREJO

DESA SUMBERAGUNG

DESA MULYOREJO

DESA PURWOREJO

DESA BANJAREJO

DESA SIDODADI

DESA BANTUREJO

DESA PANDANSARI

DESA NGANTRU

DESA PAGERSARI

N