Upload
phunghuong
View
245
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional
secara menyeluruh, setiap lembaga pemerintah dituntut untuk
menerapkan manajemen strategis. Hal ini dilaksanakan untuk
mengantisipasi permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai
upaya mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, aspek
perencanaan strategis mempunyai peranan yang sangat penting dalam
manajemen strategis.
Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sangat
cepat mempengaruhi kondisi organisasi dalam upaya pencapaian
tujuan. Perubahan yang terjadi harus disikapi secara cermat agar
organisasi mampu bertahan dan berhasil mencapai tujuan yang dicita-
citakan. Kemampuan suatu organisasi menyikapi potensi perubahan
yang akan terjadi, akan menentukan tingkat keberhasilan organisasi itu
sendiri di masa yang akan datang.
Sekretariat Kabinet sebagai salah satu lembaga pemerintah,
wajib menerapkan manajemen strategis dengan menetapkan
perencanaan strategis yang disusun secara periodik dan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam
menyelenggarakan kegiatannya, berkewajiban menyusun Rancangan
Renstra dengan berpedoman pada Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun tata
cara penyusunan Renstra-K/L diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
2
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
2010-2014.
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Kabinet perlu melakukan penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet
Tahun 2010-2014, termasuk unit kerja di lingkungan Sekretariat
Kabinet. Penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet tersebut telah
diselesaikan pada bulan Februari 2012. Selanjutnya, masing-masing
Kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Deputi Bidang
Persidangan Kabinet dituntut untuk membuat Renstra dengan
berpedoman pada Renstra Sekretariat Kabinet.
1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Deputi
Bidang Persidangan Kabinet
a. Kedudukan
Deputi Bidang Persidangan Kabinet adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang
persidangan kabinet yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Kabinet. Deputi Bidang Persidangan
Kabinet dipimpin oleh Deputi.
b. Tugas
Deputi Bidang Persidangan Kabinet mempunyai tugas
membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan,
pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet
maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penyampaian publikasi
dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau
pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan
pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
3
kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan
kabinet.
c. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang
Persidangan Kabinet menyelenggarakan fungsi:
1) penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-
bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
2) penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian
dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden;
3) penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat
atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4) penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;
5) penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan
Sekretaris Kabinet; dan
6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Kabinet
d. Struktur Organisasi
Bidang Persidangan Kabinet terdiri dari:
1) Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan
Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet,
penyiapan bahan-bahan rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
4
2) Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan
Persidangan
Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan
Persidangan mempunyai tugas penyelenggaraan protokol
persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet, penyusunan
risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi
hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden, penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet
maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan rapat
kerja Sekretaris Kabinet dengan Dewan Perwakilan Rakyat,
serta pelaporan dan dukungan persidangan.
3) Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan
Kelembagaan
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan
Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan hubungan
kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan
kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Periode Tahun 2005-2009 dan
2010-2014
Komponen strategis organisasi Deputi Bidang Persidangan
Kabinet dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
Rencana Strategis Sekretariat Kabinet (Renstra Setkab) Tahun
2005-2009 dan 2010-2014 yang telah disempurnakan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Tujuan Strategis
Pada Renstra Setkab Tahun 2005-2009 yang
disempurnakan pada tahun 2009, salah satu tujuan strategis
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
5
Sekretariat Kabinet, yaitu “Meningkatnya pelayanan
penyelenggaraan dan administrasi sidang kabinet, pengurusan
dokumen serta tata usaha di lingkungan Sekretariat Kabinet.”
Sedangkan tujuan strategis Sekretariat Kabinet pada
Renstra Tahun 2010-2014 yang telah disempurnakan, salah
satunya adalah ”Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
Sidang Kabinet.”
b. Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang ingin dicapai Deputi Bidang
Persidangan Kabinet merupakan penjabaran misi dan tujuan
yang telah ditetapkan. Hal tersebut menggambarkan apa yang
ingin dihasilkan dalam periode setiap tahun selama 5 (lima)
tahun. Keberhasilan tersebut direncanakan serta dirumuskan
secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki
Sekretariat Kabinet dalam kegiatan tiap tahun.
Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Setkab
Tahun 2005-2009 yang telah dilakukan pengelompokan, yaitu
antara lain “Meningkatnya kualitas pelayanan sidang kabinet.
Sedangkan dalam Renstra Setkab tahun 2010-2014 yang
disempurnakan tahun 2010, sasaran strategis Setkab antara
lain “Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan
penyiapan bahan wicarasidang kabinet serta pendistribusian
hasil risalah sidang kabinet kepada peserta sidang”
3. Capaian Kinerja Periode Tahun 2005-2009 dan Tahun 2010
Guna mengetahui apakah tujuan dan sasaran strategis telah
dicapai maksimal, terdapat tolok ukur yang dapat digunakan, antara
lain melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
penetapan indikator-indikator sasaran yang mendukung pen
gukuran pencapaian sasaran. IKU Setkab Tahun 2009 yang
ditetapkan melalui Peraturan Seskab Nomor :
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
6
PER.151/SESKAB/X/2009 antara lain “Tingkat kecepatan
pembuatan dan dan distribusian risalah sidang kabinet”.
Sedangkan IKU Setkab tahun 2010 ditetapkan oleh
Peraturan Seskab Nomor : PER.2/SESKAB/III/2010, yaitu antara
lain ”Tingkat kecepatan dan tingkat ketepatan penyiapan bahan
wicara sidang kabinet dan pendistribusian risalah sidang kabinet.”
Sebagian besar capaian kinerja tahun 2010 melebihi 100%,
antara lain disebabkan oleh terdapat beberapa realisasi sasaran
yang jauh melebihi target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu,
terdapat indikator yang pada awal penetapan targetnya dilakukan
secara konservatif, mengingat adanya kesulitan dalam
memperkirakan jumlah target.
Pengukuran kinerja tersebut merupakan proses pengukuran
atas output dan outcome yang dihasilkan suatu program dan
proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan oleh Sekretariat Kabinet. Capaian kinerja
merupakan gambaran dari pencapaian sasaran yang dijabarkan
melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran capaian
pelaksanaan program dan kegiatan juga didukung melalui
penetapan indikator-indikator kegiatan.
Rata-rata besaran capaian kinerja Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet setiap tahunnya selama Tahun 2008–2009
adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2005-2009
Tahun Persentase
Capaian Kinerja
Kategori Capaian Kinerja
2008
2009
100
96,5
Sangat Baik
Sangat Baik
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
7
Sedangkan, untuk pelaksanaan IKU Kedeputian Bidang
Persidangan dan Pengolahan Data pada tahun 2010 yang telah
berubah menjadi Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet pada
tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
% capaian
Target Anggaran
Realisasi anggaran
% serapan anggaran
Akuntabilitas keuangan
% penghematan dana
% efisiensi
efektivitas
Terwujudnya
peningkatan
kecepatan dan ketepatan
penyiapan bahan wicara
sidang kabinet
serta pendistribusian
hasil risalah
sidang kabinet kepada peserta
sidang
Tingkat
kecepatan
penyiapan bahan wicara
sidang kabinet
158% Rp465.811.
000
Rp426.887.800 92% 8.36% 4.21% EFEKTIF
Tingkat
ketepatan
penyiapan bahan wicara
sidang kabinet
104.23
%
Tingkat kecepatan
pendistribusian
risalah sidang kabinet
122.33%
Rp146.109.000
Rp139.952.200 96% 8.36% 4.21% EFEKTIF
Tingkat
ketepatan
pendistribusian risalah sidang
kabinet
110,56
%
Penetapan Penilaian kategori capaian kinerja Kedeputian
Bidang Persidangan Kabinet tersebut di atas, dilakukan dengan
menggunakan kategori pencapaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 1.3 Kategori Capaian Kinerja
Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2004.
No. Rentang Capaian
Kinerja Kategori Capaian Kinerja
1.
2.
3.
4.
85 % - 100 %
70 % - < 85 %
55 % - < 70 %
< 55 %
Sangat Baik
Baik
Sedang
Kurang Baik
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
8
Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet merupakan unit
kerja eselon I di Sekretariat Kabinet yang berfungsi untuk
memberikan pelayanan secara langsung kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam hal persidangan kabinet. Sehingga,
permasalahan yang terjadi umumnya terkait kurang bersinerginya
unit-unit lembaga kepresidenan dalam mendukung kerja Presiden
dan Wakil Presiden serta peningkatan SDM dalam mendukung
kinerja Presiden dan Wakil Presiden.
4. Reformasi Birokrasi
Sebagai unit kerja eselon I di lingkungan Sekretariat
Kabinet, Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet juga melakukan
proses Reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi ini tentunya
disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang telah tertuang pada
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Reformasi Birokrasi
yang dilaksanakan pada Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
dilaksanakan agar mendukung pencapaian kinerja secara
profesional, handal, cepat dan tepat.
Penggerak reformasi birokrasi harus berdaya tahan tinggi
terhadap tantangan dan hambatan, serta memiliki daya dobrak dan
kreativitas untuk melaksanakan program-program terobosan baik
secara horizontal maupun vertikal. Reformasi birokrasi yang telah,
sedang dan akan dilakukan di Kedeputian Bidang Persidangan
Kabinet, Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:
a. Bidang Kelembagaan
Penajaman tugas dan fungsi unit-unit eselon II di
lingkungan Sekretariat Kabinet dimaksudkan agar masing-
masing unit memiliki peran penting dalam penyelenggaraan
pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet sehingga
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
9
dilakukan upaya penyempurnaan organisasi secara bertahap
dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kabinet.
Peraturan Sekretaris Kabinet dimaksud juga guna
mengarahkan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja
di lingkungan Sekretariat Kabinet. Tugas dan Fungsi Kedeputian
Bidang Persidangan Kabinet juga merupakan pengembangan
dan langkah antisipatif terhadap dukungan pelayanan yang
akan diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden terkait
dengan pelaksanaan Sidang Kabinet.
b. Bidang Ketatalaksanaan
Pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang
ketatalaksanaan di Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
yakni dengan membuat standar Pelayanan untuk mewujudkan
kinerja yang baik dan pelayanan prima dalam mendukung
pelayanan yang akan diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil
Presiden terkait dengan pelaksanaan Sidang Kabinet. Standar
Pelayanan yang dibuat dengan memberikan penjelasan yang
jelas, terukur dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
c. Bidang Sumber Daya Manusia
Reformasi birokrasi yang dilakukan dalam bidang sumber
daya manusia pada Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
dilaksanakan dengan cara menyusun analisis jabatan fungsional
yang berada di bawah eselon IV, yang kemudian menghasilkan
peta jabatan, uraian jabatan, dan spesifikasi jabatan.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
10
d. Bidang Sistem Informasi Manajemen
Reformasi Birokrasi di bidang Sistem Informasi
Manajemen pada Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
dilaksanakan dengan mengembangkan sistem informasi
manajemen yang mendukung kebutuhan data dan informasi
yang dapat disajikan secara cepat dan tepat kepada pengguna.
Sistem Informasi manajemen saat ini masih dalam proses
pengembangan bersama unit lain di Sekretariat Kabinet yaitu
Sistem Informasi Sidang Kabinet.
B. Potensi dan Permasalahan
Analisis internal bertujuan untuk mengetahui potensi maupun
kelemahan atau permasalahan sehingga dapat menentukan faktor-
faktor kunci keberhasilan dalam organisasi. Hasil analisis tersebut
bersama dengan arahan strategi organisasi digunakan untuk
menetapkan sasaran, perumusan strategi, dan implementasinya.
Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan
suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi
mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan
organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.
Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan
dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan
tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar
organisasi dapat terus berkembang.
Untuk itulah, Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
melaksanakan Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) dalam menetapkan dan mencapai tujuan serta sasaran,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
11
1. Kekuatan (Strengths)
Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet mempunyai
kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang
profesional dan handal, yaitu:
1) Visi dan misi organisasi yang jelas;
2) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk
mewujudkan visi dan misi organisasi;
3) Jumlah SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui
pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
4) Tersedianya dokumen hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan
atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang mendukung penelaahan dalam rangka
memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
5) Kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh
pihak/lembaga pemerintah yang lain untuk kepentingan
pengembangan SDM Sekretariat Kabinet;
2. Kelemahan (Weaknesses)
Di samping potensi-potensi yang dimiliki Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet yang dapat mendukung menjadi organisasi
yang profesional dan handal tersebut, Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan
yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera
melakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Tugas dan Fungsi yang masih beririsan dengan unit eselon II
lain di lingkungan Sekretariat Kabinet;
b. Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan
program pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal;
c. Penentuan waktu Sidang Kabinet yang masih di luar kontrol
Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet;
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
12
d. Peningkatan kemampuan dan penempatan SDM belum sesuai
kebutuhan organisasi;
e. Standar Pelayanan belum dilaksanakan secara optimal;
f. Sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
g. Sistem Informasi Sidang Kabinet belum sepenuhnya
dikembangkan.
3. Peluang Organisasi (Opportunities)
Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang
masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan
Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet berkembang. Peluang-
peluang tersebut adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan
lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat;
2) Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat
dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government
di setiap instansi pemerintah;
4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang
baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua
kegiatan;
5) Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi
masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau
pengawasan pelayanan publik;
6) Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan unit di lingkungan
Istana Kepresidenan dan kementerian/lembaga serta pihak lain
di luar pemerintahan seperti masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, dan dunia usaha.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
13
4. Ancaman Organisasi (Threats)
Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan
lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi,
terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri.
Ancaman terhadap organisasi Kedeputian Bidang Persidangan
Kabinet adalah sebagai berikut:
a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap
birokrasi Pemerintah;
b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya
ekonomi masyarakat dan negara;
c. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan
kebijakan pemerintah.
BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEDEPUTIAN BIDANG
PERSIDANGAN KABINET
A. Visi Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014 ditegaskan
bahwa visi memberikan gambaran konsistensi kinerja Kementerian/
Lembaga selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran
menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.
Dalam kaitan tersebut, perumusan visi Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet dilakukan dengan mengacu pada tugas dan
fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet adan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk
memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Kedeputian
Bidang Persidangan Kabinet ke depan dengan memperhatikan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 mengenai peranan dan fungsi
suatu organisasi.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
14
Gambaran mengenai keadaan yang tercermin dalam visi
tersebut sebagai berikut:
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet merupakan salah satu unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kabinet yang strategis dan dapat diandalkan untuk
membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas
sehari-hari sebagai kepala pemerintahan dalam bentuk pemberian
dukungan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet secara cepat dan
tepat.
Adanya visi ini diharapkan Kedeputian Bidang Persidangan
Kabinet akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa
depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam
rangka memberikan dukungan saran kebijakan dan administrasi
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan
selaku kepala pemerintahan.
Visi Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
merupakan penyempurnaan dari visi periode sebelumnya. Rumusan
visi Sekretariat Kabinet Tahun 2005-2009 adalah “Unit kerja yang
handal dalam memberikan dukungan administrasi secara cepat dan
tepat kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan.”
B. Misi Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
Menjadi Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet yang profesional
dan handal dalam mendukung kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
15
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran kepada
seluruh pegawai dan stakeholders mengenai peran Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di
masa yang akan datang. Perumusan misi Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja
yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi organisasi.
Rumusan misi Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet 2010-
2014 adalah sebagai berikut:
Pernyataan misi tersebut menegaskan bahwa Kedeputian
Bidang Persidangan Kabinet diharapkan akan lebih mampu
menghasilkan kinerja yang professional dan handal sehingga dapat
memberikan kepuasan yang tinggi kepada pihak yang berkepentingan
terutama kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan
tugas pemerintahan.
1. Melaksanakan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
2. Melaksanakan penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan terkait
kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
16
C. Tata Nilai Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
Sesuai karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-
nilai yang dikembangkan organisasi Kedeputian Bidang Persidangan
Kabinet adalah sebagai berikut:
1. Profesional, mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan
dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya,
mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi,
serta menjunjung tinggi etika profesi. Dalam hal ini profesional
bersangkutan dengaan profesi yang memerlukan kepandaian
khusus untuk menjalankan profesi tersebut;
2. Handal, mengandung arti produk layanan atau hasil analisis yang
dihasilkan oleh Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet memiliki
atau memberikan manfaat nilai yang optimal kepada para
pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Integritas, mengandung arti kualitas, sifat atau keadaan yang
menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan
kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
4. Akuntabilitas, mengandung arti setiap keputusan, kegiatan, dan
hasilnya dapat dipertangggungjawabkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
5. Transparan, mengandung arti keterbukaan, yaitu membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi
dan rahasia negara;
6. Efektivitas, mengandung arti tepat sasaran;
7. Efisiensi, mengandung arti kemampuan menghasilkan output yang
maksimal dengan input yang minimal;
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
17
8. Daya tanggap, mengandung arti memiliki kecepatan respons,
inisiatif, dan kepekaan yang tinggi.
Nilai–nilai tersebut diharapkan menjadi budaya, ciri khas,
dan karakter organisasi. Nilai-nilai budaya organisasi yang melekat
pada Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet tersebut menjadi hidup
dan bermakna apabila dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai di
lingkungan Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet. Oleh karena itu,
nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi budaya kerja organisasi yang
dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.
D. Tujuan Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014 disebutkan
antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil
identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada
langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi Kementerian/Lembaga.
Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat
Kabinet dilakukan setelah memperhatikan berbagai potensi dan
permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab
sebelumnya guna merealisasikan visi dan misi sebagaimana tersebut
di atas.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) atau 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan, maka
Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet dapat secara tepat
mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
18
mencapai misinya.
Berdasarkan misi di atas maka keberhasilan Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet dapat diukur dari keberhasilan dalam
mewujudkan tujuan, yaitu ”Meningkatnya kualitas dalam
penyelenggaraan kabinet dan Sekretariat Kabinet.”
Tujuan Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet ini mempunyai
keterkaitan erat satu sama lain dengan kedeputian lain dan dalam
pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari masing-masing
kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet.
E. Sasaran Strategis Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan
dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang
dimiliki Sekretariat Kabinet, yang perwujudannya dilakukan melalui
berbagai program dan kegiatan.
Dalam sasaran Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet Tahun
2010-2014 digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap
tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur
dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan
mempertimbangkan berbagai aspek khususnya ketersediaan
anggaran.
Ada tiga sasaran Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet yang
akan dicapai sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan materi sidang kabinet,
rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
19
Penerjemahan/pengukuran dari 3 (tiga) sasaran Kedeputian
Bidang Persidangan Kabinet adalah bahwasanya Pengelolaan dalam
hal ini menyangkut proses penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan
pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet. Untuk
mencapai sasaran tersebut dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan
kerja sama yang optimal, baik antar pegawai di Kedeputian Bidang
Persidangan Kabinet maupun di lingkungan Sekretariat Kabinet serta
dengan instansi lain.
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Tingkat kecepatan dan ketepatan penyelesaian briefing sheet.
Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet adalah
memberikan dukungan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala
Pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Presiden perlu
mendapatkan bahan dan informasi yang lengkap dan akurat guna
memberikan arahan/petunjuk maupun pengambilan keputusan/
kebijakan.
Bahan dan informasi tersebut disusun dalam sebuah naskah
dokumen (briefing sheet), yang isinya memuat intipokok dan analisa
terkait materi yang dibahas sesuai dengan bidangnya masing-
3. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan
kemasyarakatan dan kelembagaan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
20
masing, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan; perekonomian,
dan kesejahteraan rakyat. Briefing sheet dibuat dengan kecermatan
dalam menganalisa berdasarkan materi/topik yang dibahas dan
referensi lainnya untuk memberikan pendapat atau pandangan.
Intinya, isi dan materi briefing sheet merupakan pendapat staf
yang akan dimanfaatkan Presiden sebagai bahan referensi untuk
memudahkan dalam memberikan arahan/petunjuk kepada peserta
sidang kabinet, rapat atau pertemuan terkait materi yang dibahas.
Dengan demikian, melalui dokumen (briefing sheet) inilah yang akan
dimanfaatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai bahan
referensi guna memberikan arahan/petunjuk maupun pengambilan
keputusan/kebijakan secara cepat dan cermat.
Penyusunan briefing sheet dilakukan dalam hal
Kementerian/Lembaga Non Kementerian telah mengirimkan bahan
materi (paparan) dalam tenggat waktu 2-3 hari sebelum sidang
kabinet, rapat atau pertemuan dilaksanakan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan. Artinya, briefing sheet disusun dalam kondisi
sidang kabinet, rapat atau pertemuan dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.
Dalam hal pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang penyelenggaraannya bersifat mendadak (mendesak), maka
penyusunan briefing sheet tidak dapat dilakukan mengingat
keterbatasan waktu. Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang sifatnya mendesak tersebut sering terjadi, karena
Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan
penyelenggaraan sidang kabinet, rapat atau pertemuan secara
mendadak mengingat permasalahan yang memerlukan pengambilan
keputusan yang bersifat segera.
Penentuan indikator kecepatan tersebut di atas diperlukan
untuk mengukur kecepatan waktu penyelesaian penyusunan naskah
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
21
briefing sheet, yaitu selama 2 hari. Metode penghitungan capaian
kinerja outcome kecepatan penyelesaian briefing sheet yang
digunakan adalah sebagai berikut:
Sedangkan penentuan indikator ketepatan diperlukan untuk
mengukur ketepatan jumlah naskah briefing sheet yang
terselesaikan. Metode penghitungan capaian kinerja outcome
ketepatan penyelesaian briefing sheet yang digunakan adalah
sebagai berikut:
b. Tingkat Kecepatan Pendistribusian bahan materi paparan
sidang kabinet.
Indikator sasaran ini merupakan perubahan dari indikator pada
tahun 2012 yakni tingkat ketepatan pendistribusian bahan materi
paparan sidang kabinet. Pergeseran pengukuran indikator dari
ketepatan menjadi kecepatan adalah merupakan kebijkan pimpinan
yang ingin agar kegiatan pendistribusian diukur berdasarkan tingkat
kecepatannya. Agar pengukuran terhadap kinerja dalam
pendistribusian bahan materi paparan menajdi lebih mudah.
Disamping itu, pengukuran yang dilakukan berbadasarkan tingkat
kecepatan menjadi lebih mudah dan masuk akal dibandingkan
dengan tingkat ketepatan.
Sebagai indikator baru, Asisten Deputi bidang Materi
Persidangan menargetkan waktu toleransi yang harus dicapai dalam
melakukan kegiatan pendistribusian bahan paparan sidang kabinet
Σ (waktu penyelesaian briefing sheet1 + waktu penyelesaian2 + …)
n
n = jumlah penyusunan briefing
realisasi jumlah briefing sheet yang terselesaikan x 100%
target jumlah briefing sheet yang diselesaikan
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
22
kepada para peserta sdiang kabinet pada saat sebelum sidang
kabinet dilaksanakan adalah selama 1 jam.
Untuk mengukur capaian target dari indikator tingkat
kecepatan pendistribusian bahan materi sidang kabinet sebagai
berikut:
c. Persentase penyelesaian hasil sidang kabinet secara tepat
waktu.
Hasil sidang kabinet yang digunakan sebagai rujukan bagi para
peserta sidang kabinet dalam mengambil kebijakan di kementerian/
lembaga masing-masing adalah risalah sidang kabinet. Ukuran
kinerja yang terkait dengan penyelesaian hasil sidang tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Risalah sidang kabinet;
2. Pengiriman Risalah kepada para peserta sidang.
Penyusunan risalah sidang kabinet ini dapat diukur berdasarkan
sejak dimulainya sidang sampai dengan keluarnya nomor Sekretaris
Kabinet untuk sidang kabinet tertentu. Berikut metode penghitungan
dimaksud:
Sedangkan, pengiriman risalah sidang kabinet dihitung sejak
(hari penyelesaian risalah1 + hari penyelesaian risalah2 + … )
n
n = jumlah risalah sidang kabinet
∑ X 100%
realisasi tingkat kecepatan pendistribusian bahan sidang kabinet
X 100%
Target tingkat kecepatan pendistribusian bahan sidang kabinet
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
23
penyelesaian di internal Kedeputian Persidangan Kabinet sampai
diterimanya dokumen tersebut oleh para peserta sidang. Metode
penghitungannya adalah sebagai berikut:
Setelah proses tersebut dihitung masing-masing, persentase
penyelesaian didapatkan dengan melakukan kumulasi terhadap
keduanya dan membandingkan dengan target awal yang ingin
dicapai pada saat tolok ukur ini ditetapkan. Metode penghitungannya
adalah sebagai berikut:
Sehingga, pada setiap akhir tahun akan didapatkan
persentase secara keseluruhan berapa nilai dari persentase
penyelesaian hasil sidang kabinet.
d. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap
penyelenggaraan sidang kabinet.
Untuk mengukur kepuasan peserta sidang terhadap
penyelenggaraan sidang kabinet dapat dilakukan dengan cara
menyampaikan beberapa pertanyaan atau survei kepada peserta
sidang. Pertanyaan tersebut antara lain mengenai kepuasan
(hari pengiriman risalah1 + hari pengiriman risalah2 + … )
n
n = jumlah risalah sidang kabinet yang dikirim
∑
(persentase rerata penyusunan risalah + persentase rerata pengiriman risalah )
n
n = jumlah risalah sidang kabinet yang dikirim
∑
X 100%
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
24
terhadap pengiriman undangan, konfirmasi jadwal sidang, dan lain-
lain.
Survei tingkat kepuasan peserta sidang kabinet akan
dilakukan dua kali setiap enam bulan, yaitu pada bulan Juli dan bulan
Desember. Hasil survei dapat digunakan sebagai data untuk
membuat laporan kinerja tengah tahun dan akhir tahun.
Metode penghitungan target indikator tersebut adalah
sebagai berikut:
Setelah mendapatkan rerata dari survei yang disampaikan
kepada peserta sidang tersebut maka dapat dihitung persentase
tingkat kepuasan peserta sidang dengan mengacu pada penilaian
berikut:
e. Persentase penyelesaian informasi secara substansi yang
disebarluaskan pada sistem informasi secara tepat waktu.
Penentuan indikator ini salah satu tugas dari Deputi Bidang
Persidangan Kabinet dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan
penyebarluasan informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.
No. Rentang Nilai Kepuasan
Kategori Nilai
1.
2.
3.
4.
85 % - 100 %
70 % - < 85 %
55 % - < 70 %
< 55 %
Sangat Baik
Baik
Sedang
Kurang Baik
A
B
C
D
(nilai kepuasan pada pertanyaan1 + nilai kepuasan pada pertanyaan2 + … )
n
n = jumlah pertanyaan
∑
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
25
Penyelesaian berita yang cepat, lengkap dan akurat merupakan
tuntutan bagi humas, agar berbagai program dan kebijakan
pemerintah dapat dengan segera diinformasikan kepada masyarakat.
Indikator kinerja outcome Persentase penyelesaian informasi
secara substansi yang disebarluaskan pada sistem informasi secara
tepat waktu dapat menjadi acuan dan diharapkan dari tahun ke tahun
semakin meningkat. Bahkan dengan kualitas sumber daya manusia
yang semakin meningkat, informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet dapat dengan cepat disajikan ke publik melalui media online
website Setkab.go.id.
Metode penghitungan yang digunakan untuk mengukur
target indikator tersebut adalah:
Terkait dengan perhitungan capaian kinerja persentase
penyelesaian informasi secara substansi yang disebarluaskan pada
sistem informasi secara tepat waktu, maka metode penghitungan
capaian kinerja outcome berupa persentase waktu yang dibutuhkan
untuk mengerjakan berita peliputan untuk dimuat pada website
menggunakan metode sebagai berikut:
Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar
penyelesaian berita hasil peliputan mengenai kegiatan kabinet dan
Sekretariat Kabinet dapat dengan cepat dan lengkap diselesaikan
dan diinformasikan kepada publik melalui website.setkab.go.id.
f. Kecepatan penyelesaian rekomendasi hasil pendampingan pada
kunjungan kerja Komisi II DPR RI.
Kegiatan pendampingan dengan Komisi II DPR RI merupakan
bagian dari tugas Sekretariat Kabinet dalam rangka menjaga dan
Σ (waktu penyelesaian berita1 + waktu penyelesaian berita2 + ……..) x100%
n
n = jumlah berita
n = jumlah berita
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2010-2014
26
memelihara hubungan dan kerjasama yang baik antara Sekretariat
Kabinet dengan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja.
Kegiatan ini dilakukan pada saat masa reses persidangan DPR
RI yang berupa kunjungan kerja kebeberapa daerah. Kunjungan
kerja ini dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi anggota Dewan
dalam rangka menyerap aspirasi dari konstituennya.
Kegiatan kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI ini
dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, bukan hanya bagi DPR
RI akan tetapi juga bagi pemerintah dalam mendapatkan informasi
mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah dan juga
implementasi hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian akan
terdapat kesamaan pandangan antara pemerintah dengan DPR RI
dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan kunjungan kerja bersama
anggota DPR RI tersebut adalah berupa laporan yang di dalamnya
berisikan berbagai persoalan yang ada di daerah dan implementasi
hasil pembangunan, serta rekomendasi sebagai bahan masukan
bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
Metode penghitungan capaian kinerja outcome menggunakan
metode sebagai berikut:
Σ (hari penyelesaian rekomendasi1 + hari penyelesaian rekomendasi2 + ……..
n
n = jumlah kali penyelesaian laporan
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Visi Indonesia 2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang
Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Visi ini menjadi arah jangka
menengah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia melalui
penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJM) 2010─2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010─2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi,
dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005─2025.
Kerangka Visi Indonesia 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kesejahteraan rakyat adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan
rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada
keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya
manusia dan budaya bangsa. Demokrasi adalah terwujudnya
masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya,
bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung
jawab serta hak asasi manusia. Sedangkan keadilan adalah
terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh
seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh
seluruh bangsa Indonesia.
Untuk mencapai visi Indonesia 2014 tersebut maka disusun
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi, yang dikenal dengan Misi Pembangunan
2010—2014. Misi Pembangunan periode 2010—2014 diarahkan untuk
mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta
meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
26
demokratis, sehingga Misi Pembangunan tahun 2010─2014 tersebut
adalah:
◘ Misi 1 : Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang
sejahtera
◘ Misi 2 : Memperkuat pilar-pilar demokrasi
◘ Misi 3 : Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang
Selanjutnya dalam rangka mempertajam misi-misi tersebut dan
dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang
dihadapi bangsa dan negara Indonesia dewasa ini maupun dalam lima
tahun mendatang, perlu disusun arah kebijakan umum pembangunan
nasional 2010─2014. Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai
suatu pendekatan dalam memecahkan permasalahan penting dan
mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu jangka
menengah serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian
sasaran nasional serta sasaran strategis kementerian/lembaga,
dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai
Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari
peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung
oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan
kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan
dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya
manusia, perbaikan infrastruktur dasar, dan terpeliharanya
lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi
dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada
tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
27
diskriminasi, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam
semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan,
pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk
desa-kota), dan pengurangan kesenjangan jender. Keadilan juga
hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara
kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula
kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar
tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.
Pada hakikatnya Pembangunan Nasional dilakukan secara
menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Menurut
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025, arah
dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke
dalam sembilan bidang pembangunan, yaitu:
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2. Bidang Ekonomi;
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Bidang Politik;
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
7. Bidang Hukum dan Aparatur;
8. Bidang Wilayah dan Tataruang;
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Sebagai lembaga pendukung Presiden dan Wakil Presiden,
Sekretariat Kabinet merupakan instansi pemerintah yang mempunyai
tugas antara lain memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan
pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sekretariat
Kabinet turut mendukung mensukseskan kebijakan pembangunan
nasional tersebut.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
28
B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet
Peran Sekretariat Kabinet dalam arah kebijakan pembangunan
jangka menengah nasional adalah sebagaimana tergambar dalam
Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Strategis
Sekretariat Kabinet 2010-2014.
C. Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian Persidangan Kabinet
Peran Kedeputian Persidangan Kabinet sebagaimana
tergambar dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010-
2014.
Sesuai dengan peran Kedeputian Persidangan Kabinet
sebagaimana dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun
2010-2014 tersebut, arah Kebijakan Kedeputian Persidangan Kabinet
selama 5 (lima) tahun ke depan secara garis besar adalah sebagai
berikut:
Arah Kebijakan 1
Optimalisasi pemberian dukungan kebijakan kepada Presiden
sangat dipengaruhi oleh kejelasan lingkup tugas dan fungsi serta
struktur organisasi untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut.
Langkah pertama untuk meningkatkan kualitas dukungan
administrasi yang diberikan Kedeputian Persidangan Kabinet kepada
Presiden dan Wakil Presiden perlu dimulai dengan penataan tugas dan
fungsi lembaga. Penajaman tugas fungsi unit-unit, peneraan ulang
beban tugas antarunit, dan penyesuaian struktur yang mewadahinya
akan mengoptimalkan kinerja antarunit. Penataan diperlukan dengan
Optimalisasi pemberian dukungan kebijakan
dan program kepada Presiden
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
29
memperhatikan batasan bahwa dukungan administrasi yang diberikan
Kedeputian Persidangan Kabinet adalah dalam lingkup tugas Presiden
selaku kepala pemerintahan atau penyelenggara kekuasaan
pemerintahan.
Selanjutnya, penataan perlu melihat kondisi existing organisasi
terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi pengembangan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pengadministrasian
dokumen persidangan, hubungan kemasyarakatan, dan evaluasi
kinerja serta keseimbangan tugas dan fungsi unit-unit di lingkup
Lembaga Kepresidenan. Selain itu, penataan tersebut harus pula
memperhatikan keberadaan unit kerja sebagai bagian dari lembaga
kepresidenan.
Arah Kebijakan 2
Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif sangat
menunjang bagi terciptanya budaya kerja dalam rangka peningkatan
kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas
organisasi perlu dilaksanakan pula dengan memperhatikan dan
melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Penataan tugas dan fungsi dengan sendirinya berpengaruh
kepada prosedur kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas
tersebut. Penyempurnaan prosedur kerja yang telah ada juga
diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan capaian reformasi
birokrasi yang telah berjalan selama ini di lingkungan Kedeputian
Persidangan Kabinet.
Penyempurnaan prosedur kerja internal semata tidak cukup
untuk meningkatkan kualitas pemberian dukungan administrasi. Untuk
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
30
itu perlu pula diperjelas dan ditingkatkan kualitas keterhubungan
antara prosedur internal unit kerja di lingkup Sekretariat Kabinet
khususnya dan Istana Kepresidenan umumnya dengan prosedur yang
dimiliki oleh para stakeholders Sekretariat Kabinet di bidang
persidangan kabinet.
Arah Kebijakan 3
Kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk memberikan
pelayanan yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
memperoleh dukungan adminstrasi mengenai pelaksanaan dan
dokumen persidangan yang berkualitas dan terfokus kepada prioritas
pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan pembangunan jangka
panjang. Di samping itu, peningkatan kompetensi juga untuk
menyesuaikan keterampilan SDM dengan perkembangan teknologi
dan metode pelaksanaan pekerjaan yang dikembangkan pada
Kedeputian Persidangan Kabinet 5 (lima) tahun ke depan dalam
rangka mendukung adminstratif pelaksanaan persidangan.
Untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek dilakukan
peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan terutama di bidang
keprotokolan, pelatihan komputer, penggunaan bahasa Indonesia yang
baik dan benar, dan kemampuan bahasa Inggris. Sebagai investasi
untuk pemenuhan kebutuhan jangka panjang, peningkatan kompetensi
dilakukan melalui peningkatan secara proporsional kuantitas
pendidikan S2 dan S3 baik yang dibiayai dengan anggaran Sekretariat
Kabinet maupun dengan bantuan pihak lain.
Dukungan Adminstrasi dapat diberikan dengan cepat dan tepat
jika dilakukan oleh SDM dengan kompetensi yang tepat. Untuk
meningkatkan kualitas saran kebijakan yang diberikan kepada
Terwujudnya SDM yang profesional dan berkualitas
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
31
Presiden dan Wakil Presiden perlu dilakukan reassessment dan
reposisi SDM sesuai kompetensinya. Reposisi dilaksanakan dengan
semangat pemberdayaan SDM, bukan eliminasi, dan diutamakan
penerapannya di antara SDM yang telah mendapat peningkatan
kompetensi melalui diklat.
Dalam rangka pelaksanaan ketiga arah kebijakan di atas, perlu
dirumuskan strategi guna pencapaian tujuan dan sasaran Kedeputian
Persidangan Kabinet. Strategi Kedeputian Persidangan Kabinet dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada 3 (tiga)
aspek manajemen organisasi yang memerlukan prioritas penanganan,
yang dikelompokkan sebagai berikut:
1. Aspek Kelembagaan
Berdasarkan arah kebijakan pertama, pada awal periode 5
(lima) tahun ke depan perlu diselesaikan penataan kembali tugas
fungsi dan struktur organisasi dengan prinsip bagi habis tugas
dalam rangka pemberian dukungan kebijakan. Pada tahun
pertama, dilakukan evaluasi terhadap tugas, fungsi, dan struktur
organisasi, dengan mengidentifikasi kondisi existing organisasi
dibandingkan dengan tugas dan fungsi, kemudian dianalisis untuk
merumuskan gap.
Dari hasil analisis tersebut dirumuskan kebutuhan penataan
tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Pada tahun kedua,
kelembagaan sesuai hasil evaluasi sudah terbangun dan dilengkapi
dengan sarana prasarana kerja yang dibutuhkan. Kelembagaan
baru tersebut perlu di re-evaluasi dari waktu ke waktu, terutama
selama paruh kedua periode 5 (lima) tahun.
2. Aspek Tata Laksana
Seiring dengan langkah penataan kelembagaan di atas,
dilakukan penyempurnaan prosedur kerja, dengan melakukan
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
32
evaluasi prosedur kerja yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi
tersebut, dilakukan penambahan dan penyempurnaan prosedur
kerja dalam rangka pemberian dukungan kebijakan yang menjadi
acuan bagi pelaksanaan kerja. Penetapan prosedur kerja
(diformalkan) dengan mengikuti Peraturan Sekretaris Kabinet pada
tahun pertama segera diikuti dengan rinciannya yang selanjutnya
dari waktu ke waktu dire-evaluasi dan disesuaikan dengan
kebutuhan.
Pada tahun pertama dilakukan penjajakan kerja sama
peningkatan kualitas prosedur kerja dengan lembaga-lembaga
yang terkait dengan tugas fungsi Kedeputian Persidangan Kabinet.
Pada tahun selanjutnya diikuti dengan pengikatan kerja sama atau
penetapan prosedur kerja bersama, dan pembangunan sarana
prasarana pendukung prosedur kerja. Monitoring dan evaluasi yang
ketat terhadap setiap tahapan kerja sama perlu dilakukan dari
waktu ke waktu.
3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada tahun pertama dari periode 5 (lima) tahun ke depan
dilakukan assessment secara komprehensif kebutuhan pendidikan
dan pelatihan (diklat) SDM dan disusun perencanaan diklat untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Berdasarkan hasil assessment kebutuhan diklat dan
penataan kelembagaan Sekretariat Kabinet, dilakukan evaluasi
kompetensi seluruh jabatan struktural dan nonstruktural. Pada
tahun selanjutnya, dilakukan reposisi SDM sesuai dengan
kompetensi yang telah ditingkatkan melalui diklat, terutama reposisi
SDM pada unit-unit penyelenggara tugas pemantauan pelaksanaan
kebijakan pemerintah.
Terkait dengan perencanaan diklat, pada tahun pertama
dilakukan perencanaan penganggaran pembiayaan diklat dengan
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
33
menentukan prioritas anggaran diklat. Pelaksanaan diklat selama 5
(lima) tahun ke depan dimonitor dan dievaluasi secara saksama.
Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam
bentuk penjajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-
lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus
dikembangkan dari waktu ke waktu.
D. Program Operasional
Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian Persidangan Kabinet di
atas dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh
satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Kedeputian Persidangan
Kabinet. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran.
Program ini dijabarkan ke dalam kegiatan atau kumpulan
tindakan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran program.
Hubungan program dan kegiatan merupakan hubungan hierarki yang
menunjukkan bahwa satu kegiatan hanya terkait dengan satu program,
dan satu program dapat dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.
Program itu sendiri didefinisikan sebagai instrumen kebijakan
yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.
Program harus dapat dijabarkan ke dalam kegiatan atau
kumpulan tindakan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran program.
Program yang terkait dengan Kedeputian Persidangan Kabinet adalah:
1. Program Tahun 2010─2011
Pada tahun 2010─2011untuk pencapaian visi, misi, dan
sasaran strategis Sekretariat Kabinet telah menetapkan dua
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
34
program, yaitu : Program Teknis Penyelenggaraan Pelayanan
Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dan
Program Generik Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya.
Deputi Bidang Persidangan Kabinet memberikan dukungan
kepada pelaksanaan program generik. Untuk itulah, ditetapkan
outcome program generik tahun 2010─2011 atau “Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”.
Outcome yang merupakan indikator dari Deputi Bidang
Persidangan Kabinet adalah sebagai berikut:
1) Kesiapan bahan wicara sidang kabinet.
2) Kelancaran distribusi risalah hasil sidang kabinet.
Untuk mencapai outcome “Program Generik Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya” maka
didukung dengan tujuh kegiatan, yang 3 (tiga) di antaranya
merupakan kegiatan dari Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet,
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Penyiapan penyelenggaraan dan penyusunan transkripsi serta
risalah sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan dokumentasi, pengolahan data,
pemantauan dan hasil evaluasi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden;
c. Pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat, pengelolaan arsip
dan perpustakaan Sekretariat Kabinet serta pengurusan acara
dan keprotokolan Sekretaris Kabinet;
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat
Kabinet telah dialokasikan anggaran sesuai dengan pagu anggaran
APBN-P Tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut:
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
35
Tabel
Alokasi Anggaran Berdasarkan Outcome Kedeputian
Persidangan Kabinet yang berasal dari Asisten Deputi Bidang
Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan
Tahun 2010—2011
Program Outcome 2010 2011
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Sekretariat Negara.
1) Kesiapan bahan wicara
sidang kabinet.
Rp465.811.000
Rp 429.021.000
2) Kelancaran distribusi
risalah hasil sidang
kabinet.
Rp146.109.000
2. Program Tahun 2012—2014
Sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang restrukturisasi
program dan kegiatan, Kedeputian Persidangan Kabinet telah
melakukan penataan kegiatan berdasarkan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat
Kabinet.
Untuk itulah mulai tahun 2011, dalam upaya pencapaian visi,
misi dan sasaran strategis, ada perubahan signifikan dalam
mendukung pelaksanaan program di Sekretariat Kabinet. Kedeputian
Persidangan Kabinet yang sebelumnya dimasukkan kepada program
generik pada tahun 2011 ini bergeser menjadi program teknis. Hal ini
tentunya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih efektif
dan efisien.
Program yang telah ditetapkan yakni 1 program teknis dan 1
program generik, yaitu Program Penyelenggaraan Dukungan
Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan dan
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
36
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Sekretariat Kabinet. Dukungan Kebijakan kepada Presiden
dan Wakil Presiden ini dimaksudkan dalam rangka mendukung
Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
Kemudian, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
tersebut, Sekretariat Kabinet melaksanakan bagian anggaran 114
mulai tahun 2012. Sebelumnya Sekretariat Kabinet merupakan bagian
anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara. Dengan demikian,
diharapkan adanya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari
Sekretariat Kabinet setelah memiliki bagian anggaran tersendiri.
Kebutuhan anggaran Kedeputian Persidangan Kabinet yang
termasuk dalam Program Teknis dalam bagan kebutuhan pendanaan
pembangunan Sekretariat Kabinet Tahun 2012─2014, adalah sebagai
berikut:
Tabel
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2012
Sekretariat Kabinet
Program Outcome/Pendanaan
Tahun 2012
Program
Penyelenggaraan
Dukungan Kebijakan
Kepada Presiden
Selaku Kepala
Pemerintahan
Outcome:
Terwujudnya laporan dukungan kebijakan dan
dokumen persidangan kabinet serta hubungan
kemasyarakat dan kelembagaan.
Pendanaan Rp36.336.641.000
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
37
Tabel
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2013─2014
Sekretariat Kabinet
Program Outcome/Pendanaan
Tahun 2013 Tahun 2014
Program Penyelenggaraan
Dukungan Kebijakan
Kepada Presiden Selaku
Kepala Pemerintahan
Outcome:
Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan
persidangan kabinet.
Pendanaan Rp94.522.150.000 Rp103.445.939.000
Gambaran dari Masing-masing outcome program Sekretariat
Kabinet yang di dalamnya juga terdapat indikator dari Kedeputian
Persidangan Kabinet, adalah sebagai berikut:
Program Teknis:
Tabel
Outcome dan Indikator Program Teknis Tahun 2012
No Outcome Indikator
1. Terwujudnya laporan
dukungan kebijakan dan
dokumen persidangan
kabinet serta hubungan
kemasyarakat dan
kelembagaan.
1. Jumlah laporan penyiapan materi
sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri
Presiden dan/atau Wakil Presiden;
2. Jumlah dokumen materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri Presiden
dan/atau Wakil Presiden;
3. Jumlah laporan pelaksanaan sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada
Presiden Selaku Kepala Pemerintahan
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
38
No Outcome Indikator
dipimpin dan/atau dihadiri Presiden
dan/atau Wakil Presiden;
4. Jumlah dokumen (risalah dan
transkrip) hasil pelaksanaan sidang
kabinet, rapat atau pertemuan yang
dihadiri Presiden dan/atau Wakil
Presiden;
5. Jumlah laporan penyelenggaraan
hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan berkaitan dengan
kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet;
6. Jumlah dokumen penyelenggaraan
hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan berkaitan dengan
kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet.
Tabel
Outcome dan Indikator Program Teknis Tahun 2013—2014
No Outcome Indikator
1. Terwujudnya
peningkatan kualitas
pengelolaan persidangan
kabinet.
1. Tingkat kecepatan dan ketepatan
penyelesaian briefing sheet;
2. Tingkat Kecepatan Pendistribusian
bahan materi paparan sidang
kabinet;
3. Persentase penyelesaian hasil
sidang kabinet secara tepat waktu;
4. Tingkat kepuasan peserta sidang
kabinet terhadap penyelenggaraan
sidang kabinet;
5. Persentase penyelesaian informasi
secara substansi yang
disebarluaskan pada sistem
informasi secara tepat waktu;
6. Kecepatan penyelesaian
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014
39
No Outcome Indikator
rekomendasi hasil pendampingan
pada kunjungan kerja Komisi II
DPR RI.
Adapun indikator-indikator output dan outcome yang lain terdapat
dalam lampiran.
E. Kegiatan Program Teknis dari Kedeputian Bidang Persidangan
Kabinet
Program Teknis Sekretariat Kabinet dijabarkan dalam 3 (satu)
kegiatan di Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet yakni sebagai
berikut:
1. Penyiapan materi sidang kabinet dan rapat lainnya yang
dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden
serta rapat kerja Sekretaris Kabinet;
2. Penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet, rapat
dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden;
3. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan
Sekretariat kabinet.
BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun
2010-2014 merupakan bagian yang sinergis dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Renstra pada dasarnya
masih bersifat umum dan hanya berupa garis-garis besar program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan masing-masing unit. Penjabaran lebih lanjut dituangkan
dalam bentuk Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun.
Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta
kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target
yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu
5 (lima) tahun. Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan
konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya. Namun demikian,
Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan
dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi baik di
lingkungan Sekretariat Kabinet maupun di lingkup Istana Kepresidenan.
DEPUTI BIDANG
PERSIDANGAN KABINET
S I P A
1
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2012 UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET,SEKRETARIAT KABINET
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR USULAN TARGET
2012
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (7)
Program 1
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.
Outcome :
1. Terwujudnya laporan dukungan kebijakan dan dokumen persidangan kabinet, serta hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan.
Indikator :
1. Jumlah laporan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Jumlah dokumen materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Jumlah laporan pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4. Jumlah dokumen (risalah dan transkrip) hasil pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
5. Jumlah laporan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.
6. Jumlah dokumen penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan sekretariat kabinet.
148 Lap
148 Dok
148 Lap
148 Dok
110 Lap
107 Lap
Deputi Bidang
Persidangan Kabinet
LAMPIRAN IA
2
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR USULAN TARGET
2012
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (7)
Kegiatan 1:
(Prioritas K/L) Penyiapan materi sidang kabinet dan rapat lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden serta rapat kerja Sekretaris Kabinet.
Output:
1. Laporan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Dokumen materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Indikator:
1. Jumlah laporan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Jumlah dokumen materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden.
148 Lap
148 Dok
Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan
Kegiatan 2:
(Prioritas K/L)
Penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet, rapat dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Output:
1. Laporan pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Dokumen (risalah dan transkrip) hasil pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Indikator:
1. Jumlah laporan pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Jumlah dokumen (risalah dan transkrip) hasil pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
148 Lap
148 Dok
Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan
3
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR USULAN TARGET
2012
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (7)
Kegiatan 3:
(Prioritas K/L)
Penyelenggaraan
hubungan
kemasyarakatan dan
kelembagaan berkaitan
dengan kegiatan
kabinet dan Sekretariat
kabinet.
Output:
1. Laporan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.
2. Dokumen penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.
Indikator:
1. Jumlah laporan penyelenggaraan
hubungan kemasyarakatan
kelembagaan berkaitan dengan kegiatan
kabinet dan Sekretariat Kabinet.
2. Jumlah dokumen penyelenggaraan
hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan berkaitan dengan kegiatan
kabinet dan Sekretariat Kabinet.
110 Lap
107 Lap
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan
20
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2013—2014 UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET, SEKRETARIAT KABINET
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET (TAHUN)
TARGET (TAHUN)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (8)
Program 1
Program
Penyelenggaraan
Dukungan Kebijakan
Kepada Presiden Selaku
Kepala Pemerintahan.
1. Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pengelolaan
persidangan
kabinet.
1. Persentase
penyelesaian hasil
sidang kabinet
secara tepat waktu.
2. Tingkat kepuasan
peserta sidang
kabinet terhadap
penyelenggaraan
sidang kabinet.
100%
100%
100%
100%
Deputi Bidang
Persidangan Kabinet
Kegiatan 1:
(Prioritas K/L)
Penyiapan materi sidang kabinet dan rapat lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden serta rapat kerja Sekretaris Kabinet.
Output:
Tersedianya bahan-bahan sidang kabinet/ rapat/pertemuan.
Indikator:
1. Persentase penyelesaian materi sidang kabinet/rapat/pertemuan secara tepat waktu.
2. Persentase distribusi materi sidang secara tepat waktu sesuai rencana.
100%
100%
100%
100%
Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan
LAMPIRAN IB
21
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
TARGET (TAHUN)
TARGET (TAHUN)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (8)
Kegiatan 2:
(Prioritas K/L)
Penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet, rapat dan pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Output:
Tersedianya risalah, dokumentasi, publikasi dan pendistribusian hasil sidang kabinet/rapat/ pertemuan.
Indikator:
1. Persentase penyelesaian dokumen sidang kabinet/rapat/ pertemuan yang terdokumentasi secara tepat waktu.
2. Survei kepuasan penyelenggaraan persidangan.
100%
4.5
100%
4.5
Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan
Kegiatan 3:
(Prioritas K/L)
Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat kabinet.
Output:
Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan hubungan kelembagaan.
Indikator:
1. Persentase penyelesaian informasi secara substansi yang disebarluaskan pada sistem informasi secara tepat waktu.
100%
100% Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 2010-2014
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN KABINET
Menjadi Kedeputian
Bidang Persidangan Kabinet yang
profesional dan handal dalam mendukung
kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet
1. Melaksanakan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Melaksanakan penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet
TUJUAN
Meningkatnya kualitas dalam
penyelenggaraan kabinet dan Sekretariat
Kabinet
S A S A R A N S T R A T E G I S
1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan.
INDIKATOR IMPACT V I S I
M I S I
1. Briefing sheet sidang kabinet yang dijadikan referensi Presiden dalam mengambil kebijakan
2. Tingkat kepuasan pelayanan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/ atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan target.
3. Hasil pelaporan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/ atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden ditindaklanjuti.
4. Tingkat Kepuasan pemberitaan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet oleh masyarakat.
ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
Optimalisasi pemberian dukungan kebijakan dan program kepada Presiden.
PROGRAM
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif
Terwujudnya SDM yang profesional dan berkualitas.
Program
Penyelenggaraan
Dukungan Kebijakan
kepada Presiden selaku
Kepala Pemerintahan
OUTCOME PROGRAM
Terwujudnya laporan dukungan kebijakan
dan dokumen persidangan kabinet serta
hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan
INDIKATOR PROGRAM
1. Jumlah laporan penyiapan materi
sidang kabinet, rapat, atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau
oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden;
2. Jumlah dokumen materi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau oleh Pre-
siden dan/atau Wakil Presiden;
3. Jumlah laporan pelaksanaan si-
dang kabinet, rapat, atau pert-
emuan yang dipimpin dan/atau oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. Jumlah dokumen (risalah dan
trasnkripsi) hasil pelaksanaan
sidang kabinet, rapat, atau per-
temuan yang dipimpin dan/atau
oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden;
5. Jumlah laporan penyelenggaraan
hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan berkaitan dengan
kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet.
6. Jumlah dokumen penyelenggaraan
hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan berkaitan dengan
kegiatan kabinet dan Sekretariat
Kabinet.
Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan.