RENCANA STRATEGIS 2015-2019 - kinerja.ekon.go.idkinerja.ekon.go.id/.../deputi-bidang-koordinasi-perniagaan-dan-industri... · ... MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ... banyaknya persyaratan

RENCANA STRATEGIS

2015-2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................

I.1 Kondisi Umum............................................................

1

I.2 Potensi dan Permasalahan.........................................

3

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

II.1 Visi .............................................................................

5

II.2 Misi .............................................................................

5

II.3 Tujuan ........................................................................

6

II.4 Sasaran Strategis .......................................................

6

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ...........

III.1

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia ........

13

III.2

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri ...............................................

14

III.3 Kerangka Regulasi ......................................................

15

III.4 Kerangka Kelembagaan ..............................................

16

III.5 Struktur Organisasi .....................................................

20

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..............

IV.1 Target Kinerja ................................................................ 23

IV.2 Kerangka Pendanaan 23

BAB IV PENUTUP ........................................................................... 24

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan

ii

RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019


1 RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Kita tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan terus tumbuh pada periode

2015-2019, meskipun saat ini terjadi perlambatan ekonomi global.Pertumbuhan

tersebut terutama didukung oleh konsumsi domestik, investasi dan belanja

Pemerintah. Selain itu dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang

berkesinambungan dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang

kondusif, diharapkan daya saing dan daya tahan industri nasional semakin kuat

yang pada gilirannya meningkatkan peranan industri terhadap pertumbuhan

ekonomi.

Dalam rangka menggerakan ekonomi nasional, Pemerintah perlu terus melakukan

serangkaian kebijakan deregulasi untuk mendorong daya saing industri nasional

melalui kebijakan melepas tambahan beban bagi industri, percepatan

kesenjangan daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan

industri nasional dipasar domestik maupun dipasar global.Kebijakan ini perlu

ditopang dengan kebijakan pengembangan produk dan pasar baru bagi ekspor

hasil industri yang berdaya saing, dengan memberikan kelancaran dan efisiensi

pengadaan bahan baku dan distribusi ekspor. Selain itu kebijakan mempermudah

investasi sektor industri baik untuk pengembangan cabang-cabang industri

maupun untuk meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Beberapa program prioritas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

antara lain:penguatan dan pengembangan investasi; peningkatan ekspor dan

fasilitasi perdagangan internasional; pengembangan logistik nasional; penguatan

pasar dalam negeri dan tertib usaha; serta peningkatan daya saing industri dan

perluasan basis produksi nasional.

Hasil-hasil yang telah dicapai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

Industri selama periode Tahun 2010-2014

Telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dalam

rangkaperbaikan iklim investasi, mendorong kemudahan berusaha di bidang

investasi,memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat,

memperpendek proses pelayanan, serta mewujudkan proses pelayanan yang

cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Telah terbentuk 493 kelembagaan PTSP pada tahun 2014.

Revisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di

Bidang Penanaman Modalmenjadi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014,

yang lebih terbuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA).

Telah disepakati amandemen Operational Custom ProcedureATIGA di tingkat



regional (ASEAN), untuk mengakomodir pertukaran data elektronik Form D.

Telah disusun draft Instruksi Presiden tentang Inland Free Trade Arrangement

(FTA) yaitu kebijakan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri dengan

tujuan mendorong kegiatan industri dalam mengurangi impor dengan

mengembangkan industri substitusi impor, mendukung perluasan industri yang

sudah ada, mengurangi waktu/biaya inventori, dan mendorong peningkatan

ekspor.

Telah diterapkan Sistem INSW di dalam16(enam belas) pelabuhan dan

bandara utama yang secara keseluruhan mencakup lebih dari 95 persen

layanan ekspor/impor nasional. Sistem INSW memiliki beberapa fitur

unggulan, yaitu: Indonesia National Trade Repository (INTR)dan Single Sign

On.

Dalam pengembangan Sistem Logistik Nasional, hasil yang dicapai meliputi

antara lain:

Telah dibangun dan beroperasinya pelabuhan darat internasional (dry port)

di Cikarang (Jababeka) dan berperan sebagai Pusat Logistik Berikat dan

konsolidator produk UKM Jawa Barat;

Telah mulai dibangun Pelabuhan hub laut internasional di Kuala Tanjung,

Sumatera Utara oleh Pelindo I;

Telah beroperasinya pelayaran short sea shipping dari Pelabuhan Tanjung

Perak ke Pelabuhan Panjang;

Telah beroperasinya pelayaran trayek tol laut oleh PT. PELNI;

Telah ditetapkan logistik sebagai cabang keilmuan oleh Kemendiknas;

Pendirian sekolah logistik yaitu Sekolah Tinggi Logistik (STIMLOG) dan

Akademi Komunitas Logistik (AKL), dan berdirinya program training logistik

oleh asosiasi sektor logistik;

Telah dibangunnya design arsitektur pelayanan perizinan logistik secara

elektronik (e-license); Dikembangkannya sistem informasi konsolidasi

pengiriman produk UKM (e-consolidator);

Telah dibangunnya sistem dokumentasi percepatan pengeluaran barang

setelah selesai custom clearance dalam sistim INSW (e-cargolink); dan

Integrasi Pelabuhan Teluk Lamong Port System (flows of goods) dengan

sistem INSW.

Telah diterbitkanPerpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk

Usaha Mikro dan Kecil (Izin Satu Lembar), untuk penguatan dan legalitas

Usaha Mikro dan Kecil.

Telah diterbitkan Perpres No 27/2013 tentang Pengembangan Inkubator

Wirausaha; Peraturan Pemerintah No 60/2013 tentang Pembentukan

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda,untuk memfasilitasi akses

permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan

usahanya.

Terbantuknya Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan Kreatif

(P3K2) di UPI Bandung, UNS Solo, dan IAIN Cirebon, dan Kebijakan

Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan pada SMU dan Perguruan Tinggi.



Telah dilaksanakan KompetisiKeunggulan Usaha Kawasan dalam Menghadapi

Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 (Regional Advantage Bussiness

Award/RABA), dalam rangka memotivasi pelaku usaha untuk dapat bersaing di

pasar global,

Telah tersusun draft Peraturan Presiden tentangtransaksi melalui elektronik (e-

commerce)untuk mendorong kegiatan usaha dan memberikan perlindungan

transaksi melalui sistem elektronik.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi

Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas investasi dan perdagangan,

pengembangan jasa logistik, penguatan pasar dalam negeri, dan pengembangan

industri, karena:

Memiliki Sumber Daya Alam(SDA)yang dapat ditingkatkan nilai tambah;

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki keunggulan di beberapa bidang

(perikanan, pariwisata, tenaga medis, dan engineer);

Iklim investasi yang semakin terbuka dan kondusif bagi PMA;

Persepsi dunia usaha yang semakin baik terhadap Indonesia;

Sebagai Negara maritime,memiliki aktivitas jasa logistik yang besar;

Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) memiliki keunggulan tertentu (jenis,

desain, inovasi, produk) yang dapat diekspor;

Posisi geografis Indonesia yang strategis, berada di jalur perdagangan

internasional, menjadikan Indonesia berpotensi untuk menjadi pusat logistik

dunia.

Permasalahan

Permasalahan utama di sektor perniagaan dan industri dalam lima tahun

mendatang dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan

berkualitas, sebagai berikut:

permasalahan yang menghambat peningkatan dan perluasan investasi antara

lain:

(i) banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin, persetujuan,

rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan);

(ii) banyaknya persyaratan dokumen dan tidak adanya SOP/SLA dan call

center yang dapat memberikan kepastian hukum;

(iii) masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur; serta

(iv) lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional

dan fasilitasi perdagangan internasional, antara lain:

(i) jenis produk ekspor Indonesia masih terbatas;

(ii) daya saing produk ekspor Indonesia masih rendahkarena tingginya biaya

produksi dan pemasaran, struktur industri yang ketergantungan input



impor, rendahnya produktifitas/teknologi dan inovasi, penyebaran industri

terpusat di Jawa, dominasi perilaku prinsipal industri/investasi;

(iii) ekspor komoditi Indonesia ke beberapa Negara belum mapan;

(iv) pasar tujuan ekspor Indonesia masih terpusat pada Negara-negara tujuan

tradisional;

(v) kurangnya promosi dan komunikasi antar pemangku kepentingan;

(vi) belum adanya kebijakan peningkatan ekspor yang komprehensif dan

holistik.

(vii) maraknya impor barang luar negeri dan masih banyaknya ekspor

komoditi primer serta ketergantungan terhadap bahan baku impor),

(viii) Sistem Indonesia National Single Window (INSW) belum diterapkan

secara nasional,

(ix) Kelembagaan INSW masih belum berfungsi secara penuh,

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan system

SISLOGNAS

(i) belum terbangunnya konektivitas kegiatan ekonomi pedesaan, perkotaan,

regional, dan pasar global,

(ii) banyaknya regulasi dan rumitnya birokrasi yang menjadi kendala

pengembangan usaha dan investasi sektor logistik.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan, antara lain:

(i) lemahnya sumber daya industri (SDM, teknologi, kreativitas, inovasi dan

sumber daya pembiayaan), sehingga mengurangi daya saing,

(ii) aspek tenaga kerja,

(iii) sarana dan prasarana industri belum memadai dan

(iv) aspek ketentuan dan regulasi/peraturan.

(v) aspek tata ruang, aspek perizinan, aspek infrastruktur, dan

(vi) belum ada jaminan ketersediaan bahan baku dalam negeri;

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan kawasan industri

dan kawasan ekonomi lainnya, yaitu:

(i) belum adanya mekanisme pengaturan (legal) terkait insentif fiskal dan

non-fiskal yang dapat secara langsung diimplementasikan pada lokasi

pengembangan kawasan industri;

(ii) belum adanya inventarisasi potensi komoditi unggulan lokal non-mineral

yang optimal sebagai basis potensi pengembangan yang bernilai

ekonomi tinggi yang dapat secara langsung diserap dan dikembangkan

dalam kawasan industri.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

II.1 Visi

Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi sebagaimana

tersebut dalam Buku I RPJMN 2015 -2019 serta kondisi umum, permasalahan

dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun kedepan tersebut sebagai dasar

pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang

Perniagaan dan Industri dalam mengupayakan terwujudnya pertumbuhan bidang

perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan, maka Visi Deputi Bidang

Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang efektif dan berkelanjutan”

Visi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri ini mendukung visi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yakni“Terwujudnya koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan

berkelanjutan”.

Visi Deputi Bidang Perniagaan dan Industri tersebut mempunyai makna

tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses mengupayakan

terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan

pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses

koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat

pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai

rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien.Adapun makna kata efektif dan

berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut.Efektif memberikan arti bahwa

kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang

signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang perniagaan

dan industri.Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi

harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan

pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi

dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat

berkesinambungan.

II.2 Misi:

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam

penetapan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Perniagaan dan

Industri, adalah sebagai berikut:

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang Perniagaan

dan Industri”

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Perniagaan dan

Industridalam mengupayakan/memastikan Misi Kementerian Koordinator Bidang



Perekonomian, yaitu “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi

penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

perekonomian”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di

bidang perniagaan dan industri.

Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang perniagaan dan industri

dengan optimal dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan

pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasandari berbagai instansi terkait, agar

pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik danterlaksana sesuai

rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya

pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan secara

intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses

pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam

melaksanakan kebijakan di bidang perniagaan dan industri berjalan dengan

optimal.

II.3 Tujuan :

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas,dirumuskan tujuan Deputi Bidang

KoordinasiPerniagaan dan Industri adalah:

“Terwujudnya pertumbuhan bidang perniagaan dan industri yang inklusif

dan berkelanjutan”

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai,apabila pelaksanaan kebijakan

sektor/lintas sektordi bidang perniagaan dan industrimempunyai komitmen yang

tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal.Denganmengupayakan

optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang

perniagaan dan industri yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2015-2019 dapat

diwujudkan, sehingga pada akhirnya tujuan Deputi bidang Perniagaan akan

tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran bidang

perniagaan dan industri, antara lain difokuskan pada target sasaran,

pengembangan investasi, peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan

internasional, pengamanan pasar dalam negeri dan tertib usaha,

pengembangan logistik dan pengembangan industri serta perluasan

kawasan industri.

II.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri, dalam rangka mencapai tujuannyayaitupertumbuhan

bidang perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan,untuk mengukur

keberhasilan sasaran-sasaran tersebutakan ditunjukkan dalam matrik Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana table 1 berikut:



Gambar 1

Peta Strategi Tahun 2015-2019 Deputi BIdang Perniagaan dan Industri

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Visi: Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri

Misi: Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakanbidang Perniagaan dan Industri yang efektif dan berkelanjutan

TUJUAN : terwujudnya pertumbuhan bidang perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan

SS.1 Terwujudnya

Koordinasi dan

Sinkronisasi KebijakanPerniagaan dan Industri

SS.2. Tewujudnya

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Perniagaan dan

Industri

SS.3 Terwujudnya Koordinasi

dan Sinkronisasi Peningkatan

Daya Saing Nasional

Perencanaan &

Penyusunan

Pengendalian

Daya Saing

Melaksanakan Pengendalian

pelaksanaan kebijakan yang efektif

Melakukan Koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan dan

penyusunan kebijakan yang efektif

Melaksanakan Koordinasi dan

Sinkronisasi Peningkatan Daya Saing

Nasional

Membangun

organisasi tepat

guna

Gedung dan

Fasillitas yang

memadai

Mengembangkan

sistem informasi

yang terintegrasi

Mewujudkan tata

kelola

pemerintahan yang

baik

SDMOrganisasi Data dan Sistem Informasi Tata Kelola Prima

Me

me

nu

hi H

ara

pa

n S

take

ho

lde

r:

Str

ate

gic

Ou

tco

me

Str

ate

gic

Drive

r:

Sin

kro

nis

asi d

an

Ko

ord

ina

si

Keb

ijakan

Du

ku

ng

an

Da

sa

r

(In

pu

t)

PETA STRATEGI KINERJA DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

Bid

an

g K

oo

rdin

asi

Pen

gem

ban

gan

Iklim

Investa

si

Bid

an

g K

oo

rdin

asiP

en

ing

kata

n

Ekp

so

rd

an

Fasili

tasi

Perd

ag

an

gan

Inte

rnasio

nal

Bid

an

g K

oo

rdin

asiP

en

gem

ban

gan

Sis

tem

Lo

gis

tik

Bid

an

g K

oo

rdin

asiP

en

gu

ata

nP

asar

Dala

mN

eg

eri

dan

Tert

ibU

sah

a

Bid

an

g K

oo

rdin

asiP

en

gem

ban

gan

Ind

ustr

i

SS. 4 SS.5 SS.6 SS.7 SS.8

Peningkatan Daya Saing

Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

Transformasi Industri

Daya Saing

Ekspor dan

Industri di Pasar

Internasional

Konektivitas

Nasional;

Pengembangan

Pasar Tradisional;

Pengembangan

Investasi

Mengembangkan

kualitas SDM berbasis

kompetensi

Fasilitas



Tabel1

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

Deputi BIdang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun 2015 - 2019

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja

Target

2015

2016

2017

2018

2019

Sasaran Program (Outcome)1

Terwujudnya Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

Perniagaan dan Industri

Indikator:

Persentase rancangan

peraturan bidang

perniagaan dan Industri

yang diselesaikan.

85

85

90

90

90

Sasaran Program (Outcome) 2

Terwujudnya Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Perniagaan dan Industri

Indikator:

Persentase kebijakan

bidang perniagaan dan

Industri yang

terimplementasi.

85

85

90

90

90

Sasaran Program (Outcome)3

Terwujudnya koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

peningkatan daya saing

nasional

Indikator:

Persentase rekomendasi

kebijakan peningkatan daya

saing nasional yang

ditindaklanjuti.

85

85

90

90

90



Pengukuran Kriteria Keberhasilan

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015 -2019

akan dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Kinerja

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

Industri dan realisasinya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan manual perhitungan IKU yaitu akumulatif dari

basis data berupa rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga diukur

secara kuantitatif untuk melihat kualitas outcome dalam prosentase (%) dari target IKU

dalam mencapai sasaran strategis kebijakan perniagaan dan industri, sebagai berikut:



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

Manual Perhitungan

Presentase Rancangan/rumusan peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan

IKU Deputi V 1

Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Satuan : %

Tehnik Menghitung

: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan peraturan perundang-undangan baru dibidang perniagaan dan industri r x 100% t

Target 2015 : 5 Rancangan Peraturan Baru

Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%

3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%

4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.

Sifat Data IKU : Maximize

Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder

Periode Data IKU : Semesteran

Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi :

Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.



Manual

Perhitungan

Presentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasikan

IKU Deputi V 2

Definisi : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri

Satuan : %

Tehnik Menghitung : Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri

r x 100% t

Target 2015 : 5 Rancangan Perubahan Peraturan

Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil

monitoring dan evaluasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil

monitoring dan evaluasi dan ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%

3. Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%

4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.








Manual

Perhitungan

Presentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasikan

IKU Deputi V 3

Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Satuan : %

Tehnik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing dibidang perniagaan dan industri r x 100% t

Target 2015 : 2 Usulan Rancangan Peraturan

Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi dinilai sebesar 70% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 80%

3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 90%

4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 100%








BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Arah Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam

rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan

pembangunan nasional maupun program – program prioritas nasional dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan,

melalui strategi koordinasidan sinkronisasi, pengendalian, studi

kebijakan/kajian/telaahan dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-

langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong

peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam

pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan

efisien.

Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat

memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang

perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target

sektor/lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap

keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri

dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai.

Adapun Arah kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;

2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor;

3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional;

4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan;

5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;

6. Meningkatkan Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat;

7. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi;

8. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Pertanian;

9. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Energi dan Pemanfaatan

Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan;

10. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan UMKM berbasis Teknologi

11. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan PercepatanPembangunanInfrastruktur

Prioritas;

12. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan ASEAN Economic Community (AEC);

13. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK.

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang

perekonomian, adalah sebagai berikut:



1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam

Nawacita;

2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam

pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi;

3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah

disepakati antar Kementerian/Lembaga.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

Industri

Arah KebijakanDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industrisebagaimana

tersebut diatas, guna mengemban tugas dan fungsinya untuk

mendukungkebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam

rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan

berkelanjutan, Dalam prakteknya strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan

dan Industri dilaksanaan melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi

dansinkronisasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, analisis/studi kebijakan

dan kajian/telaahan serta sosialisasi.

Arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;

2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor;

3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas);

4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan;

5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang perniagaan

dan industri, adalah sebagai berikut:

1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum

dalam Renstra Kementerian;

2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam

pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi;

3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah

disepakati oleh Kementerian Perekonomian.

Sebagi upaya mempercepat terwujudnya sasaran strategis dan arah kebijakan

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri maka Fokus Kebijakan

ditekankan pada kegiatan-kegiatan :

a) Pengembangan Investasi;

b) Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional;

c) Peningkatan Konektivitas Nasional;

d) Pengembangan Pasar Tradisional;

e) Pengembangan Sektor Industri dan Kawasan Industri.



III.3 Kerangka Regulasi

Percepatan, perluasan dan pengembangan bidang perniagaan dan industri

memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan

kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi

sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha.Selain

deregulasi,dalam rangka percepatan, perluasan dan pengembangan bidang

perniagaan dan industri, juga tergantung pada penyederhanaan birokrasi yang

lebih efektif dan efisien didukung oleh kementerian/lembaga.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berperan sebagai

penyelenggara koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan regulasiuntuk

menghindari tumpang tindihnya regulasi yang diusulkan oleh sektor serta tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sebagaimana

dalam matrik berikut:



MatrikRegulasi

No Arah Kerangka Regulasidan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

Penelitian

Unit PenanggungJawab

Unit Terkait/

Institusi

Target

Penyelesaian

1 a. Pengembangan Investasi b. Pengembangan fasilitas investasi c. Pengembangan investment outflows d. Mendorong peningkatan Ease Doing

Business (EoDB). e. Penguatan kelembagaan ekspor di

daerah (Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah/PEPIDA).

Banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin, persetujuan, rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan).

Banyaknya persyaratan dokumen dan tidak adanya SOP/SLA dan call center yang dapat memberikan kepastian hukum.

Masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur.

Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis.

Asdep Pengembangan Investasi

BKPM

2019

2 Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor a. Pembentukan

konsolidator/agregatorekspor produk UKM.

b. Diversifikasi produk ekspor baru yang berbasis invention dan inovasi

Belum berfungsinya beberapa konsolidator ekspor swasta dalam pembinaan produk, korporasi, dan daya saing ekspor UMKM.

Pengembangan produk ekspor tidak sinergi dengan pengembangan industri, trend pasar, dan kendala regulasi/birokrasi.

Asdep Penigkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan

Perdagangan

2019



c. Ekstensifikasi pasar ekspor baru non tradisional

d. Penguatan kelembagaan dan operasional Indonesia National Single Window/INSW

Belum fokusnya promosi ekspor sesuai dengan potensi dan segmentasi pasar negara akreditasi tujuan ekspor.

Lemahnya kelembagaan, program,dan anggaran yang terfokus untuk pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional dan penyesuaian hambatan/kendala akses pasar/ distribusi.

Lemahnya peran ekonomi/market intelijen.

Rendahnya dukungan terhadap kelembagaan INSW sebagai pelaksana debirokratisasi dan garda cross border trade yang berdasarkan ASEAN Agreement merupakan autoritas kompetensi fasilitasi perdagangan ASEAN.

3 Pengembangan Logistik Nasional a. Penguatan implementasi kebijakan

pengembangan sistem logistik nasional

b. Peningkatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia logistik dalam menghadapi MEA.

c. Peningkatan peranan perusahaan penyedia jasa logistik dalam

Big and Quick Wins kebijakan pengembangan sistem logistik nasional, yang menyangkut pengembangan infrastruktur pelabuhan, distribusi komoditi, SDM, penyedia jasa logistik, ICT, dan regulasi tidak menjadi prioritas K/L dan jaminan penyediaan anggarannya.

Banyaknya kekangan regulasi di tingkat K/L yang menjadi hambatan/kendala pengembangan daya saing logistik nasional

Kurangnya sosialisasi yang menegaskan bahwa kebijakan pengembangan sistem

Asdep Pengembangan Logistik Nasional

Perhubungan

2019



pelaksanaan rantai pasok kegiatan ekonomi masyarakat.

d. Pengembangan pusat logistik

berikat. e. Peningkatan peranan pelabuhan hub

laut internasional

logistik nasional termasuk cetak birunya merupakan kegiatan antar koordinasi dan antar K/L serta stake holders swasta yang selama ini berada dibawah Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian.

4 Penguatan Pasar Dalam Negeri dan

Tertib Usaha a. Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri

b. Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

c. Pengembangan Sistem Distribusi

bahan pokok dan barang penting serta konektivitas pusat distribusi dan konsumsi pedesaan, perkotaan, dan pasar internasional.

d. Pengembangan instrumen

persaingan usaha untuk membentuk penguatan struktur pasar yang sehat (menghadapi MEA/Pilar ke-2).

e. Pengawasan peredaran barang di

pasar dalam negeri, sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan HAKI.

Lemahnya pengawasan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri baik di tingkat K/L, Pemda, BUMN, BUMD, LKPP, dan BPKP.

Tidak jelasnya pengertian produk dalam negeri dalam pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014 dan UU No. 7 Tahun 2014

Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri danTertib Usaha

Perdagangan dan

KPPU

2019



5 Pengembangan Kawasan Industri a. Peningkatan daya saing industri

nasional, melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi.

b. Pelaksanaan sinergitas antara Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional/RIPIN dan strategi industrialisasi sektor padat karya, ekspor, dan “new stars”

c. Membangun kapasitasdari industri (CASH_COW),

d. Pemerataan dan penyebaran industri terutama di luar jawa melalui pelaksanaan kebijakan kawasan industri yang atraktif.

e. Penguatan peranan Industri Kecil

Menengah/IKM

Besarnya dominasi perusahaan internasional atau MNC dalam pengaturan produksi dan segmentasi pasar yang didukung oleh liberalisasi perdagangan dalam konsep FTA.

Longgarnya seleksi teknologi, permodalan, dan ketergantungan impor dalam investasi sektor industri.

Lambatnya pembangunan basis kebutuhan industri seperti listrik, energi, infrastruktur, air, pengembangan SDM, tanah, konektivitas antar sumber bahan baku dan kegiatan industri.

Kebijakan pengembangan industri lebih banyak terhadap pemberian insentif ketimbang terfokus pada rantai nilai.

Tidak adanya intervensi Pemerintah dalam pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari supply chain.

Sedikitnya fasilitas yang mendukung daya saing IKM termasuk penyediaan bahan baku secara retail dan kredit serta pembiayaan yang murah dan mudah.

Asdep Pengembangan Industri Perindustrian

2019



III.4. Kerangka Kelembagaan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

Industri, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian nomor: 05 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian di bidang perniagaan dan industri yang berada

dan bertanggung jawab kepada Menko Perekonomian dan mempunyai tugas:

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga

yang terkait dengan isu di bidang Perniagaan dan Industri.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berliku:

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

perniagaan dan industri dengan fokus kegiatan peningkatan daya saing

perniagaan dan industri di pasar internasional; peningkatan investasi dan

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); pengembangan pasar tradisional;

peningkatan konektivitas nasional.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang perniagaan dan industri dengan fokus kegiatan

peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;

peningkatan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu; pengembangan

pasar tradisional; peningkatan konektivitas nasional.

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan daya

saing perniagaan dan industri di pasar internasional; bidang pelayanan

terpadu satu pintu; pengembangan pasar tradisional; peningkatan

konektivitas nasional.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menko Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

Industri, berkoordinasi dengan:

1. Kementerian Keuangan;

2. Kementerian Perindustrian;

3. Kementerian Perdagangan;

4. Kementerian Pertanian;

5. Kementerian Kehutanan;

6. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

7. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Dan;

8. Instansi/Lembaga terkait lainnya.

III.5 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 05

Tahun 2015 bahwa Deputi V Bidang koordinasi Perniagaan dan Industri,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari:



a. Asisten Deputi Pengembangan Investasi;

b. Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional;

c. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional;

d. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha;

e. Asisten Deputi Pengembangan Industri.

A. SOP Deputi V

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kedeputian

agar dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

dilakukan dengan penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis yang

mengacu pada prinsip-prinsip berbasis akuntabilitas jabatan/pekerjaan,

penyempurnaan/penyederhanaan proses kerja, transparansi, pemberian janji

layanan dan berorientasi pada pemangku kepentingan (stakeholders).

Upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyederhanaan dan pembakuan

proses bisnis adalah:

1. Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) yang rinci dan

menggambarkan setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif.

2. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran

rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan.

3. Melakukan analisis beban kerja untuk memperoleh informasi mengenai

waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu

pekerjaan.

Penyusunan SOP bertujuan untuk memperoleh suatu pedoman atau petunjuk

prosedural bagi seluruh individu aparatur pemerintah dalam proses

pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan yang ditetapkan secara tertulis

mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, dan

merupakan proses yang paling efektif serta efisien untuk menghasilkan suatu

output. SOP bermanfaat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses

pelaksanaan, memberikan kepastian prosedur dan transparansi, memperjelas

persyaratan dan target pekerjaan serta memberikan informasi dengan detail

apa yang diharapkan organisasi untuk dilakukan oleh pegawai, sekaligus

memberikan kepastian hukum serta rasa aman dalam bekerja.

Tahapan penyusunan SOP merupakan suatu siklus yang terus menerus

dilakukan untuk mendapatkan prosedur yang efektif dan efisien. Siklus

tersebut melalui 4 tahapan, yaitu: analisis kebutuhan SOP, pengembangan

SOP, penerapan SOP, serta monitoring dan evaluasi SOP.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 38 pegawai,

dengan perincian sebagai berikut:



Tabel 3

Sumber Daya Manusia

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

No. Unit

Kerja

Golongan Total

I II III IV

1. Deputi V 0 2 22 14

38

Jumlah 0 2 22 14

Kondisi sumber daya manusia pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan

dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan

formasi dan bezetting jabatan struktural:

Tabel 4

Formasi dan Bezetting jabatan struktural

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

No. Jabatan Formasi Bezetting

Jumlah Usia < 50 th Usia > 50 th

1. Eselon I 1 0 1 1

2. Eselon II 5 0 5 5

3. Eselon III 11 5 6 11

4. Eselon IV 22 7 2 9

Jumlah 39 23 14 37



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berdasarkan tugas dan

fungsi organisasi bersifat manajerial yaitu menyelenggarakan koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

Perniagaan dan Industri. Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

diwujudkan dari sasaran strategis yang disebut juga dengan namaoutcome

(dampak). Kinerja outcomeDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

merupakan cerminan dari berfungsinya kinerja - kinerja unit eselon II (hasil/Output)

yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan rencana kerja dan kegiatan di

bidang peniagaan dan industri secara optimal.Meningkatnya pengelolaan kegiatan

tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi-rekomendasi yang

disampaikan oleh unit eselon II dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan

dan Industri kepada Deputi V, sehinggamemacu aktivitas.Oleh karena itu, keluaran

(rekomendasi) yang ditetapkan unit eselon II tersebut merupakan identifikasi dan

analisis kebutuhan pelanggan (customers) baik dari segi jumlah maupun jenis

keluarannya.Untuk mewujudkan keluaran (output) dimaksud,unit eselon II

menugaskan unit eselon III sebagai pelaksana kegiatan. Unit eselon III

mengupayakan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menentukan tahapan

proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.

IV.2 Kerangka Pendanaan

Dengan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang

berorientasi pada keluaran dan hasil, serta mempertimbangkan sistem

pembiayaan secara proporsional yang diilustrasikan dalam kerangka pengeluaran

jangka menengah.Dalam pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan

pendekatan fungsi, outcome, ouput hingga komponen. Perhitungan prediksi

berdasarkan asumsi kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 4 tahun kedepan (base

line budget) denganmemperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan

tahun anggaran berjalan sebagai indeksnya.

Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan

antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif.Adapun

kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan

dan Industri TA 2015-2019 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 pada

Matriks Pendanaan dan Target Kinerja.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

IndustriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 merupakan

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, dengan

memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh

terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang

Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industritahun 2015-2019

telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan

dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang

dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai

rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana StrategisTahun 2015-2019 tersebut disusun denganmemperhatikan kondisi

kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputi

Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, dengan harapan dapat mendukung secara

optimal terhadap upaya pencapaian rencana strategisyang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan

kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua

pimpinan dan staf di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Oleh

karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan

dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran dan apabila diperlukan

akan dilakukan perubahan.

Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

IndustriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 ini, diharapkan

menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja dilingkungan

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,sehingga dapat memaksimalkan peran

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industridalam upaya koordinasi, sinkronisasi

dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian.



Lampiran1 :Matrik Kinerja dan Pendanaan

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


KINERJA

PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

OUTCOME 1:

Terwujudnya Koordinasidan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri

Indikator Persentase (%) rekomendasi rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.

85% 100% 90% 90% 90%

OUTPUT :

Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri

9,000,000 8,500,000 9,350,000 10,285,000 11,313,500

Indikator

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti

5 Rekomendasi

5 Rekomendasi

5 Rekomendasi

5 Rekomendasi

5 Rekomendasi

AKTIVITAS :

a. Koordinasi dan sinkronisasi

b. Fokus Group Discussion (FGD)

c. Workshop/Seminar

d. Monitoring danEvaluasi

e. Telaahan/Kajian /Analisis

f. Sosialisasi

OUTCOME 2: Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di bidang Perniagaan dan

Industri

Indikator Persentase (%) rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.

85% 90% 90% 90% 90%

OUTPUT

Rekomendasi Kebijakan Perniagaan dan Industri

6,000,000 5,300,000 5,830,000 6,413,000 7,054,300

Indikator Jumlahrekomendasi pengendalian Pelaksanaan kebijakan Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti

4 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

AKTIVITAS :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi


c. Workshop/Seminar



f. Sosialisasi



KINERJA

PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

OUTCOME 3 :

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional

85% 90% 90% 90% 90%

Indikator Persentase (%) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi

OUTPUT

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing bidang Perniagaan dan Industri

3,000,000 3,200,000 3,520,000 3,872,000 4,259,200

Indikator Jumlahrekomendasi kebijakan peningkatan daya saing bidang Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti

1 Rekomendasi

3 Rekomendasi

3 Rekomendasi

3 Rekomendasi

3 Rekomendasi

AKTIVITAS :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi


c. Workshop/Seminar



f. Sosialisasi

INPUT

a. Gedung dan fasilitas

b. Sumber Daya Manusia

c. Anggaran

d. Data dan system informasi

e. Operasional dan pemeliharaan (tata kelola)

TOTAL PAGU ANGGARAN 18,000,000 17,000,000 18,700,000 20,570,000 22,627,000



RINCIAN KERANGKA PENDANAAN PER KEGIATAN


Kode Kegiatan

PrakiraanKebutuhan (juta Rupiah)

2015 PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2522 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi

3,500 - - - 4.000 4,400 4,840 5,324

2521 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

2,000 - - -

2,000

2,200 2,420 2,662

2500 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional

5,500 - - -

4,500

4,950 5,445 5,990

2499 Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri danTertib Usaha

2,000 - - -

2,000

2,200 2,420 2,662

2505 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri

2,000 - - -

2,000

2,200 2,420 2,662

2495

Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan Integrasi kedalam Sistem ASW

3,000 - - -

2,500

2,750

3,025

3,328

JUMLAH 18,000 - - - 17,000 18,700 20,570 22,627

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

mailto:=@sum(C6:F6)

Documents

RENCANA STRATEGIS 2015-2019 - kinerja.ekon.go.idkinerja.ekon.go.id/.../deputi-bidang-koordinasi-perniagaan-dan-industri... · ... MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ... banyaknya persyaratan