RENCANA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Kegiatan Skala KawasanDAS Jangkok

Disampaikan Oleh :

KEPALA BIDANG ASET - BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)

KOTA MATARAM

Lokalatih (Workshop) Penyusunan LARAP

(Land Acquisition and Resettlement Action Plan)

Hotel Santika, 16 Oktober 2019

Dasar Hukum Pengadaan Tanah

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Presiden

No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

kepentingan Umum.

Pendahuluan (UU No. 2/2012)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah

untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai

dengan:

Rencana Tata Ruang Wilayah;

a. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

b. Rencana Strategis; dan

c. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Definisi (UU No. 2/2012)

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanahdengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adilkepada pihak yang berhak (Pasal 1 butir 2)

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adilkepada pihak yang berhak dalam proses pengadaantanah (pasal 1 butir 10).

Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai,adalah orang perseorangan yang melakukan penilaiansecara independen dan profesional yang telahmendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangandan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahanuntuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah(pasal 1 butir 11).

Definisi (UU No. 2/2012)

Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau

memiliki objek pengadaan tanah (Pasal 1 butir 3).

Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah

dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang

berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai

(Pasal 1 butir 4).

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa,

negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh

pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat (Pasal 1 butir 6).

Perencanaan Persiapan PelaksanaanPenyerahan

Hasil

KL/SKPD Gubernur

Bupati/Walikota

BPN BPN

TAHAPAN DAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH

TAHAPAN

PELAKSANA

1 . Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengantata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangkamenengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah

2. Koordinasi dengan instansi teknis terkait

4. Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait

5. Melakukan kajian oleh lembaga profesional

6. Merumuskan rencana pengadaan tanah

7. Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencanapembangunan;

3. Melakukan analisis rencana pembangunan

8. Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuanrencana pembangunan

9. Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah

RINCIAN KEGIATAN PERENCANAAN (1)

Rincian Kegiatan Perencanaan (2)

10. Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan

11. Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk prosespengadaan tanah

13. Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkenarencana pembangunan

15. Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan

14. Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian amdal

12. Melakukan analisa, waktu yang diperlukan termasuk tahapanpengadaan tanah

16. Melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawahtanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah

RINCIAN KEGIATAN PERENCANAAN (2)

Rincian Kegiatan Perencanaan (3)

18. Melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, sosialisasi

19. Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan

20. Melakukan analisa dan manfaat pembangunan

17. Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber

RINCIAN KEGIATAN PERENCANAAN (3)

Rincian Kegiatan Persiapan

1 . Pemberitahuan rencana pembangunan

2 . Pendataan awal lokasi

4. Penetapan lokasi

5. Pengumuman penetapan lokasi

6. Menerima keberatan pihak yang berhak

7. Melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak

3. Konsultasi publik/konsultasi publik ulang

8. Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak

9. Proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara atas keberatandari pihak yang berhak

10. Proses beracara di Mahkamah Agung atas keberatan dari pihakyang berhak

RINCIAN KEGIATAN PERSIAPAN

Rincian Kegiatan Pelaksanaan

1 Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah

2 . Pemberitahuan kepada pihak yang berhak

4. Identifikasi aspek yuridis

5. Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif

6. Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang olehsatuan tugas

7. Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang olehsatuan tugas

3. Inventarisasi aspek fisik

8. Menilai dan membuat berita acara penilaian

9. Musyawarah dengan masyarakat

10. Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran

11. Proses beracara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

12. Pemberian ganti rugi atau penitipan uang

RINCIAN KEGIATAN PELAKSANAAN

Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Presiden

No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

kepentingan Umum, pada pasal 121 ayat 1 bahwa :

Dalam rangka efisinsi dan efektifitas pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang

Luasnya tidak lebih dari 5 Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah

dengan pihak yang berhak (Pemilik Tanah).

PROSES & TAHAPAN PENYIAPAN LAHANNo. Kegiatan Pelaku Sasaran Output Waktu Pelaksanaan

1 Survei Awal Lokasi Dinas PKP dan Dinas PU

kota Mataram di Fasilitasi

oleh Fasilitator KOTAKU

Warga Masyarakat Terdampak

Proyek.

Teridentifikasi Lahan dan WTP. 10 Desember 2018

2 Pendataan Awal TIM KOTAKU, Dinas PKP

kota Mataram dan Dinas

PU.

Lahan dan aset warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Terdentifikasinya data Warga Terdampak

(Indentitas dan Alas Hak) dan objek

pengadaan tanah (luas lahan dan jenis aset

warga terdampak)

7- 8 Januari 2019

3 Konsultasi Publik I BAPPEDA, BKD, ATR/BPN dan

Kejaksaan Negeri Kota

Mataram.

Warga Masyarakat dan Pemrintah

Kota

Adanya Berita Acara Kesepakatan Warga untuk

Pembebasan Lahan dan Aset WTP dengan

Pemerintah Kota Mataram.

21 Januari 2019

4 Pendaftaran ke ATR/ BPN

Kota Mataram untuk

pengukuran luas lahan

yang akan dibebaskan

sesuai batas yang

dibutuhkan dan alas yang

dimiliki WTP.

BKD Kota Mataram Warga terdampak proyek Adanya jadwal pengukuran lahan warga

terdampak dan di informasikan ke Pihak kelurahan

serta Masyarakat terdampak

23 Januari 2019

5 Pengukuran dan

penentuan Persil Lahan

terdampak dan sisa Lahan

Warga

TIM KOTAKU, Bagian Aset

BKD, ATR/BPN Kota Mataram,

Pejabat Kelurahan.

Warga Masyarakat Terdampak Proyek Adanya Peta Bidang persil Lahan masing- masing

warga terdampak proyek.

12 Maret 2019

Lanjutan Tahapan Penyiapan Lahan

No. Kegiatan Pelaku Sasaran OutputWaktu

Pelaksanaan

6 Penilaian ganti kerugian Aset Warga Terdampak oleh Kantor

Jasa Penilai Publik

KJPP Warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Adanya Hasil Penilian Harga Aset

Warga Terdampak.

3 Mei 2019

7 Musyawarah Harga dalam Rangka Penyampaian hasil

pengukuran dan besaran nilai ganti kerugian

Pemerintah Kota,

BKD, ATR/BPN

Warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Berita Acara Kespakatan Nilai

ganti kerugian Lahan dan Aset

Warga Terdampak.

17 Mei 2019

8 Penandatanganan Berita Acara Pelepasan Hak dari

Pemilik Tanah kepada Pemerintah Kota Matram

dihadapan kepala BPN Kota Mataram, serta

penandatnganan dokumen pembayaran ganti kerugian

BKD dan ATR/BPN Warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Berita Acara Pelepasan Hak dan

dokumen pembayaran(kwitansi

pembayaran)

21 Mei 2019

9 Proses Pemisahan Sertifikat terhadap tanah Warga yang

terkena sebagaian dan jika tanah dibebaskan seluruhnya

maka langsung proses permohonan hak pakai atas nama

Pemerintah Kota Mataram

ATR/BPN Kota

Mataram

Warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Adanya serifikat baru

pecahan/sisa lahan WTP.

23 Mei 2019

Pemerintah Kota Mataram menggunakan Jasa Penilai Independen Profesional yang telah

mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan mendapat lisensi dari

lembaga pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah(KJPP), hal ini

dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum, sosial

kemsayarakatan, maupun masalah lain terkait dengan konflik pertanahan. Selain itu juga

untuk mendapatkan keseimbangan, pihak pemerintah tidak dirugikan serta masyarakat

mendapatkan keadilan.

DOKUMENTASI Survey WTP dan Pengukuran Lokasi Kegiatan

Kegiatan Konsultasi Publik dan PenyepakatanNilai Ganti Kerugian Aset WTP

DOKUMENTASI

Penandatanganan Pelepasan Hak di HadapanKepala BPN

DOKUMENTASI

No. NamaJenis

Kelamin

Legalitas Tanahluas tanah

terbebaskan (m2)BangunanTerpotongstatus tanah surat tanda bukti hak

luas tanah (m2)

1 H. ABDUL KARIM L Hak Milik Sertifikat 472 122 12 H. SAHLAN ROIS SH. L Hak milik Serifikat 588 101 03 AHMAD L Hak milik Sertifikat 371 122 04 HJ. HAPSAH P Hak milik Sporadik 48 48 15 HASAN L Hal milik Sporadik +/- 50 43 06 AMINAH L Hal milik Sporadik 56 22 17 SARIFAH P Hal milik Sporadik 100 48 18 SUYANU P Hal milik Sporadik 48 22 09 USWATUN HASANAH P Hal milik Sertifikat+ Sporadik 50 50 010 MARYAM P Hal milik Sporadik 100 62 111 SAHMIN P Hal milik Sertifikat 122 67 112 JALALUDIN L Hal milik Sertifikat+ Sporadik 642 121 013 MISNAH P Hal milik Sertifikat 154 90 014 MUSRAH L Hal milik Sertifikat 176 105 115 RATMINAH P Hal milik Sporadik 100 77 116 KAMARUDIN L Hak Milik Sertifikat 508 77 117 MUHAMMAD SALEH L Hak Milik Sertifikat 60 33 018 SARAH P Hak Milik Sertifikat 314 24 019 SAMIUN L Hak Milik Sertifikat 412 65 020 JUMHUR/MAHSAN L Hal milik Sporadik 433 74 021 KI AHMAD L Hak Milik Sertifikat 207 81 022 ISMAIL L Hak Milik Sporadik 384 282 023 TGH ABDUL HAMID FAISAL L Hak Milik Sertifikat 200 26 024 MUHSAN L Hak Milik Sporadik 900 335 125 AHMAD FATONI L Hak Milik Sertifikat 218 69 126 LUKMAN L Hak Milik Sertifikat 93 56 027 SUENDRA L Hak Milik Sertifikat 118 58 128 PURWADI L Hak Milik Sertifikat 108 52 129 ADI SUSILO L Hak Milik Sertifikat 109 50 130 NURHAYATI P Hak Milik Sertifikat 149 60 131 MUHAMMAD SIDIK L Hak Milik Sertifikat 340 133 032 ENI KURNAEN P Hak Milik Sertifikat 206 75 033 Drs. Hj. NURJANAH, SH. P Hak Milik Sertifikat 2297 582 0

WARGA TERDAMPAK PROYEK (WTP)

33 ORANG35 BIDANG

33 Warga Terdampak Proyek(WTP)

No Komponen Ganti Rugi Nilai (Rp)

1. Tanah (3.232 M2) 2.640.174.000

2. Bangunan Warga Terpotong (15 KK) 507.088.413

3. Tanaman (512 Pohon) 14.779.000

4. Ganti rugi Non Fisik 108.638.564

Total 3.270.599.977

JUMLAH DAN KOMPONEN GANTI RUGI

Luas tanah 3.232 Meter Pesegi

Sesuai penandatanganan Berita Acara ganti rugi Pengadaan Tanah TanggalTujuh Belas Bulan Mei Tahun 2019 Anatara Pemerintah Kota Mataram DalamHal ini di wakili oleh Badan Keuangan Daerah bersama masyarakat KelurahanPejeruk dan Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kata Mataram, makadisepakati ganti rugi sebagai berikut :

Rincian Bangunan Terpotong

NO NAMA PEMILIKJenis

KelaminJENIS BANGUNAN

PRASARANA YANG TERKENA

BONGKARPanjang Lebar Tinggi

LUAS

(M²)

1 H. Abdul Karim LRumah Tinggal

SederhanaKamar Mandi 6,2 3 18,6

Pagar Pekarangan (Bata

Plesteran)27 2 54

2 Hj. Hapsah PRumah Tinggal

SederhanaRumah Tinggal 5 3 15

Pagar Pekarangan (Bata non

Plesteran)9,2 2 18,4

3 Aminah PRumah Tinggal

SederhanaKamar Tidur 8 2,5 19,2

4 Sarifah PBangunan Semi

PermanenWarung Semi Permanen 5,3 1,25 6,625

5 Musrah L Rumah Tinggal Teras (Rumah Pertama) 6 1,8 10,8Rumah Tinggal Balkon Lt2 (Rumah Pertama) 6 1 6Rumah Tinggal II Teras (Rumah Kedua) 6,4 1,8 11,52

6 Ratminah P Rumah Sederhana Kamar Tidur 5 3,5 17,57 Kamarudin L Rumah Menengah Lt.2 Stuktur Kolom 6 3 2 36

Pagar Pekarangan (Bata Non

Plesteran)16 1,8 28,8

Septictank 3 1 3 9

NO NAMA PEMILIKJenis

KelaminJENIS BANGUNAN

PRASARANA YANG TERKENA

BONGKARPanjang Lebar Tinggi

LUAS

(M²)8 Muhsan L Rumah Tinggal Dapur 7,5 8,5 0,5 31,889 Ahmad Fatoni L Rumah Tinggal Kamar Mandi 2,8 7 19,6

10 Suendra LRumah Tinggal

SederhanaTembok Rumah (Ruang Tamu) 2,5 8 20

Sumur D80 10 111 Purwadi L Rumah Tinggal Teras Rumah 1,3 7 9,1

Paving Blok 2 4 812 Adi Susilo L Rumah Tinggal Teras Rumah 2 3 6

Sumur D90 11 1

13Nurhayati Binti

ArifinP Rumah Tinggal Kamar Tidur 3 3 9

Pagar Pekarangan 13,5 1,8 24,3Rabat Beton Lantai

Pekarangan4,5 6 27

Paving 2 2 414 Mahsan L Kamar Mandi Kamar Mandi 1,2 2 2,4

15 Ismail L Kamar Mandi dan Gudang Kamar Mandi dan Gudang 3,5 6 21

15 WTP yang Prasarana/bangunannya Terdampakdan harus di Bongkar

Lanjutan Bangunan Terpotong

Jumlah Tanaman/PohonTerdampak

NO NAMA PEMILIKJenis

KelaminNAMA POHON

JUMLAH

POHON

1 ABDUL KARIM L

MANGGA 1SAWO 1SIRSAK 1KELOR 2PEPAYA 1

2 SAHLAN. ROIS, SH LKELOR 2PEPAYA 2

3 AHMAD L PISANG 354 USWATUN HASANAH P BATEN UKURAN SEDANG 4

BANTEN KECIL 85 SAHMIN P BAMBU 276 MUHASIM/JALALUDIN L POHON PISANG 30

JERUK NIPIS 1KELOR 3NANGKA 2POHON BANTEN 2

PEPAYA 1

7 MISNAH P BANTEN 1

KELOR 1

8 MUSRAH L MANGGA 2BANTEN SEDANG 2

BANTEN KECIL 14

9 SAMIUN L BANTEN SEDANG 4

BANTEN KECIL 1710 JUMHUR/MAHSAN L SAWO SEDANG 1

KULUR SEDANG 1

BANTEN KECIL 25

11 ISMAIL L PISANG 75

MANGGA 2

KELOR 1

SIRSAK 212 Drs. TGH ABD.

HAMID FAISAL

L NANGKA 1

SIRSAK 1

13 MUHSAN L BANTEN SEDANG 1

WARU 1

PISANG 19

KELAPA 1

BANTEN KECIL 10

KULUR SEDANG 1

PETEK 1

PEPAYA 1

JAMBU AIR 1

BAMBU 25

14 AHMAD FATONIL

JAMBU AIR 1

NANGKA 115 LUKMAN L MANGGA 4

KULUR 1

15 SUENDRAL

PISANG 5

KELAPA 1

NO NAMA PEMILIKJenis

KelaminNAMA POHON

JUMLAH

POHON

NO NAMA PEMILIKJenis

KelaminNAMA POHON

JUMLAH

POHON16 SUENDRA

LPISANG 5

KELAPA 1

17 PURWADI L PISANG 4BRORA 1BANTEN 1KELAPA 1

18 ADI SUSILO L MANGGA 1KLENGKENG 1PISANG 5RANDU 1BANTEN 1

19 NURHAYATI BINTI ARIFIN P BAMBU 3020 MUHAMMAD SIDIK L PISANG 18

MANGGA 1BANTEN 1KELAPA 3NANGKA 1SUKUN 1

21 ENI KURNAENI P SUKUN 2BANTEN 2PISANG 3

22 INAQ RABITAH ( HJ.

NURJANAH)

P PISANG 53

WARU 1

TOTAL TANAMAN 512

Total 512 Tanamandari 24 Warga

Terdampak

Lanjutan Jumlah Tanaman/PohonTerdampak Proyek