RENCANA KERJA TAHUN 2019 - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/107_bkd/Renstra.pdf · pada Renstra, di mana sudah ditargetkan per tahun hal-hal apa saja

i

RENCANA KERJA

TAHUN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2018

ii

iii

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN

KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DAERAH

6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

22

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN


40

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Provinsi

40

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian


41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

44

BAB V PENUTUP 64

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian 64 5.2. Kaidah Pelaksanaan 64 5.3. Rencana Tindak Lanjut 65

iv

v

vi

vii

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019

yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD

Tahun 2019. Penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun

2019, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah.

2

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Tahun 2019 yang dilakukan melalui dua tahapan

yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup

1. Tahap perumusan rancangan Renja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019; dan

2. Tahap penyajian rancangan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Tahun 2019.

Perumusan rancangan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 dilakukan melalui serangkaian

kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Perumusan kegiatan prioritas;

8. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

9. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah;

10. Pembahasan forum SKPD; dan

11. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan

arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Gunungkidul ini merupakan Penjabaran dari Rencana

Strategis Perangkat Daerah yang sudah disusun sebelumnya dalam

jangka 5 Tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu

pada Renstra, di mana sudah ditargetkan per tahun hal-hal apa saja

yang harus dicapai dalam tahun yang berjalan.

Dalam menyusun rancangan Renja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2019 selain mengacu pada

3

Renstra Perangkat Daerah juga harus memperhatikan pada RKPD

tahun 2019, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan

berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat atau Perangkat Daerah lainnya. Selanjutnya Renja ini

akan dijabarkan dalam RKA Tahun 2019 , dan setelah itu ditetapkan

menjadi DPA Perangkat Daerah tahun 2019 sebagai dasar

pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

4


tentang Perangkat Daerah;


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor…..Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tanggal 7 Mei

2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan, dan

Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud & Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 adalah sebagai pedoman penyusunan

Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul,

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 01

Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan

memperhatikan hasil Penetapan RKPD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019. Selain itu penyusunan Renja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah ini menyesuaikan adanya

perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan


Gunungkidul ini yaitu :

a) Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan

kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian

daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang

akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

5

b) Menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang

diinginkan secara obyektif dengan memfokuskan secara

optimal kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki.

c) Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di bidang

kepegawaian daerah secara berkelanjutan.

d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam

memberikan pelayanan di bidang kepegawaian daerah.

e) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan


Gunungkidul sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN

KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian


1.6. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian


1.7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

1.8. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN


3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

6

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

7

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian


Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2017 ditujukan

untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam melaksanakan program dan

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja

program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terkait dengan

tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul.

Review didasarkan atas perkiraan capaian pelaksanaan DPA-

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan

yang baru disahkan (Tahun 2018).

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan kinerja

pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

8

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Realisasi program/kegiatan pada Tahun 2018 Triwulan I semua

telah terealisasi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan pada Triwulan I yang meliputi program/kegiatan :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran.

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

3. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.

5. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah.

6. Pengembangan Kapasitas Aparatur.

7. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

8. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah.

9. Pengendalian Internal Perangkat Daerah.

10. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah.

11. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

12. Pembinaan Disiplin Pegawai, Pelaporan, dan Pemenuhan Identitas

Pegawai.

13. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Penghargaan Pegawai.

14. Pembinaan Fasilitasi Penilaian Prestasi Kerja PNS.

15. Pengembangan Kompetensi Pegawai.

16. Pengadaan Pegawai.

17. Pengelolaan Data ASN.

18. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

19. Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Peserta Pendidikan

Ikatan Dinas.

20. Pengangkatan dan Penempatan Jabatan Administrasi.

21. Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS.

22. Mutasi dan Kenaikan Pangkat dan Jabatan PNS.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan yaitu anggaran yang ditetapkan

dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan target kinerja kegiatan

tersebut adalah target kinerja yang tidak dipengaruhi oleh pihak

ketiga, misalnya Keputusan BKN, Keputusan Presiden, pengajuan

usulan administrasi kepegawaian sebagaimana pada proses kenaikan

pangkat, penyesuaian masa kerja dan lain-lainnya.

9

Kebijakan yang perlu ditempuh oleh Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan memperhatikan capaian

kinerja Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

untuk tahun 2017 dan tahun berjalan (2018) sehingga capaian kinerja

dari Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

sesuai dengan yang ditargetkan yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait

dengan memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang dapat

menghambat pelayanan kepegawaian.

2. Meningkatkan pengetahuan pejabat yang menangani kepegawaian

dan PNS dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi

kepegawaian sehingga dapat mengurangi kendala-kendala yang

bersifat administratif dalam penyelesaian proses administrasi

kepegawaian.

3. Mengoptimalkan arus informasi menggunakan media elektronik

dalam penyampaian informasi kepada publik, khususnya PNS,

yang merupakan fungsi kontrol dari PNS atas status dan

kelengkapan informasi/ data base PNS serta dalam penyampaian

informasi administrasi kepegawaian.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2017

dituangkan dalam Tabel 2.1. sebagai berikut :

9

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2017

KODE

Urusan /Bidang urusan pemerintahan

daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)

Target Capaian Kenerja Renstra

PD Tahun

2021 (akhir

Periode Renstra

PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun

2017

Target Program/ kegiatan Renja PD

tahun berjalan

(Th 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

program/kegiatan Renstra PD s/d tahun

2018

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisas

i (%)

Perkiraan Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*10

0 8 9

10=(9/4)*100 11

4 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

4

04

01

01

01

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran

Jumlah surat yang dikirim 100% 5 surat 8 surat 106% 0 surat 0 surat 100%

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet

4 jenis 12 bulan

4 jenis 12 bulan

4 jenis 12 bulan

4 jenis 12 bulan

Jumlah perlengkapan kantor yang terfasilitasi

12 unit AC 13 unit AC 1 unit PC, 1 unit printer, 3 unit laptop, 1 unit sound system

1 unit PC, 1 unit printer, 3 unit laptop, 1 unit sound system

Jumlah kendaraan dinas yang

terbayar pajaknya

6 roda 4 &

8 roda 2

6 roda 4 &

8 roda 2

6 roda 4 &

8 roda 2

6 roda 4 &

8 roda 2

10

Pembayaran jasa kebersihan kantor, sanitary pengharum ruangan

12 bulan 12 bulan 1 paket kontrak jasa cleaning service

1 paket kontrak jasa cleaning service

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi

5 jenis 4 jenis 5 jenis 5 jenis

Jumlah ATK 29 jenis 29 jenis 23 jenis 23 jenis

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

7 jenis 7 jenis 8 jenis 8 jenis

Komponen listrik yang tersedia 12 bulan 12 bulan 12 jenis 12 jenis

Jumlah surat kabar 2 KR dan 1 Kompas

2 KR dan 1 Kompas

2 jenis 2 jenis

Jumlah tenaga

administrasi/teknik perkantoran

2 orang 3 orang 4 0rang 4 0rang

Jumlah arsip yang tertata dan terkelola

300 berkas 270 berkas

4 04 01 01 02 Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi

Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

100% 1110 box 1077 box 79% 1230 porsi 1230 porsi 100%

Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi

230 op dalam daerah dan 69 op luar daerah




4 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Aparatur

4 04 01 02 01 Pengadaan prasarana/ pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan perkantoran

100% 25 jenis 27 jenis 100% 4 Jenis 4 Jenis 100%

Jumlah dan jenis mebelair 6 jenis 7 jenis 3 jenis 3 jenis

11

4 04 01 02 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis bangunan yang terpelihara

100% Kanopi tempat parkir16 x 5

Kanopi tempat parkir 16x5

100% 1 gedung kantor

1 gedung kantor

100%

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

6 roda 4 & 8 roda 2

6 roda 4 & 8 roda 2

6 roda 4 & 8 roda 2

6 roda 4 & 8 roda 2

4 04 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

4 04 01 03 01 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat Daerah

Jumlah PNS yang terfasilitasi 100% 59 PNS 12 bulan

59 PNS 100% 61 PNS 6 jenis

61 PNS 6 jenis

100%

4 04 01 03 02 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

100% 3 orang 3 orang 100% 3 orang 3 orang 100%

Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

60 orang 60 orang

4 04 01 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

4 04 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen laporan keuangan bulanan


12

4 04 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4 04 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen laporan akuntabilitas kenerja

100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

Dokumen review renstra 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen renja dan renja perubahan RKA dan RKA perubahan, DPA dan DPA perubahan


Dokumen pengendalian internal perangkat daerah

12 dokumen 12 dokumen

4 04 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat daerah

Dokumen RTP 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%

4 04 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat daerah

Dokumen laporan TEPRA 100% 12 dokumen 12 dokumen 100%

Laporan evaluasi RKPD 4 dokumen 4 dokumen

4 04 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Dokumen profil BKPPD 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 website

1 dokumen 1 website

100%

4 04 01 06 Program Peningkatan Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

4 04 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen pengukuran IKM 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%

13

4 04 01 15 Program Pembinaan dan Kesejahteraan aparatur

Persentase Pelanggaran dan Kasus PNS yang terselesaikan

4 04 01 15 01 Pembinaan Disiplin Pegawai, Pelaporan dan Pemenuhan Identitas Pegawai

Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS

100% 15 kasus 7 kasus 95% 15 kasus

15 kasus 95.45%

Jumlah CPNS yang mengikuti

pembinaan dan orientasi tugas

50 CPNS 63 CPNS 50 CPNS 50 CPNS

Jumlah kasus perkawinan dan

perceraian

25 kasus 23 kasus 25 kasus 25 kasus

Jumlah peserta pembinaan disiplin PNS

400 PNS 400 PNS 400 PNS 400 PNS

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian

46 unit kerja

47 unit kerja

157 unit kerja

157 unit kerja

Jumlah terfasilitasi Karis,

Karsu, Karpeg dan KPE

500 orang 928 orang 500 orang 500 orang

Jumlah terfasilitasi LP2P dan LHKPN


Jumlah ID card tercetak 1000 ID Card

1629 ID card

2000 ID card

2000 ID card

4 04 01 15 02 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Penghargaan Pegawai

Dokumen penerbitan Taspen, Taperum, Cuti

100% 3 jenis dokumen

4 jenis dokumen

89,48% 3 jenis dokumen

3 jenis dokumen

100%

Dokumen regulasi tamsil 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

Jumlah PNS yang diuji kesehatan


Jumlah SK KGB 47 SK 18 SK 48 SK 48 SK

Jumlah fasilitasi pemrosesan KP4

170 dokumen

144 dokumen

157 dokumen

157 dokumen

Jumlah Satya Lencana Karya Satya

600 dokumen

600 dokumen

635 dokumen

635 dokumen

Jumlah SK tunjangan

kesejahteraan

10 SK 9 SK 10 SK 10 SK

14

4 04 01 15 03 Pembinaan Fasilitasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

Jumlah PNS yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kinerja PNS


Jumlah unit kerja yang terfasilitasi penyusunan penilaian prestasi kerja

128 unit kerja

128 unit kerja

157 unit kerja

157 unit kerja

4 04 01 16 Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai

Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan tugas Belajar sesuai kebutuhan

4 04 01 16 01 Pengembangan Kompetensi pegawai

Jumlah PNS terkirim TB dan IB 100% 34 TB, 300 IB

35 TB, 200 IB

76% 40 TB, 300 IB

40 TB, 300 IB

100%

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas


Jumlah peserta UKPPI 200 orang 89 orang 0 orang 0 orang

Jumlah PNS yang lulus diklat struktural PIM II, III, IV


Jumlah PNS yang terkirim diklat penyusunan laporan keuangan berbasis acrual


Jumlah peserta pendidikan Dasar CPNS

0 0 7 orang 7 orang

4 04 01 16 02 Pengadaan Pegawai Jumlah peserta seleksi pengadaan pegawai

100% 4500 orang

1489 orang 67% 4500 orang 4500 orang 100%

Dokumen formasi PNSD dan formasi jabatan fungsional

2 dokumen 2 dokumen 0 orang 0 orang

Jumlah formasi pegawai (update-formasi)

0 laporan 0 laporan 1 laporan 1 laporan

Jumlah kebutuhan pegawai ASN tahun 2018


Laporan review kebutuhan dan formasi pegawai


Jumlah peserta pemberkasan

pegawai


15

4 04 01 16 03 Pengelolaan Data ASN Jumlah pengembangan SIMPEG

100% 1 sistem 1 sistem 104% 1 sistem 1 sistem 100%

Jumlah profil PNS 2000 profil PNS

2000 profil PNS

2400 profil PNS

2400 profil PNS

Jumlah DUK dan daftar nominatif PNS

175 dokumen

176 dokumen

314 dokumen

314 dokumen

Jumlah pemutakhiran data PNS

4000 data 5000 data 4000 data 4000 data

Jumlah tata naskah kepegawaian

7000 file 7000 file 7000 file 7000 file

Jumlah analisis tenaga kontrak dan tindak lanjut pendataan honorer K2


4 04 01 16 04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Jumlah peserta yang mengikuti diklat

100% 360 0rang 360 orang 100% 336 orang 336 orang 100%

4 04 01 17 Program Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pensiun PNS

Persentase kenaikan Pangkat

dan Pensiun PNS tepat waktu serta Pengangkatan dan Pemindahan PNS yang sesuai Formasi

4 04 01 17 01 Pengangkatan dan Penempatan Jabatan Administrasi

Jumlah PNS alih tugas 100% 500 orang 500 orang 96% 300 orang 300 orang 100%

Jumlah PNS yang mutasi keluar/masuk Pemkab Gunungkidul


Jumlah pertimbangan baperjakat

10 dokumen

10 dokumen

5 dokumen 5 dokumen

Jumlah pelantikan pejabat 6 kali 5 kali 4 kali 4 kali

4 04 01 17 02 Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Terlaksananya seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

100% 4 kali 4 kali 100% 3 kali 3 kali 100%

16

4 04 01 17 03 Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS

Jumlah nota pertimbangan teknis pensiun PNS

100% 300 orang 345 orang

101% 300 orang 300 orang 100%

Jumlah nota pertimbangan teknis PMK


Jumlah jabatan pengawas dan kepala sekolah terisi


Jumlah PNS yang diambil sumpah janji


Jumlah peserta pembekalan PNS purna bakti


Jumlah CPNS yang diusulkan menjadi PNS

0 0 100 orang 100 orang

4 04 01 17 04 Mutasi dan Kenaikan Pangkat dan Jabatan PNS

Terverifikasinya data PNS fungsional untuk mutasi dan kenaikan jabatan fungsionalnya


Jumlah PNS yang terverifikasi dalam crash program KP

2 kali /tahun

2 kali /tahun

1500 orang 1500 orang

Terbitnya nota pertimbangan kenaikan pangkat


17

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

Hasil analisis capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 secara

keseluruhan pelaksanaan semua program/kegiatan pada tahun 2017

telah menunjukkan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah telah dapat melaksanakan sesuai IKK.

1. Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta

pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi, analisis

untuk indikator ini yaitu dengan membandingkan jumlah

kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu dibagi dengan

jumlah total PNS naik pangkat dan pensiun. Hasil 100%

merupakan hasil maksimal yang dicapai pada tahun 2017 dan

sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Persentase Pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai

kebutuhan, indikator ini dilihat dari jumlah PNS yang memperoleh

sertifikat diklat dan tugas belajar dibagi jumlah total PNS yang

mengikuti diklat dan tugas belajar. Sertifikat ini sebagai bukti

yang bersangkutan bisa memenuhi standar kompetensi yang

ditetapkan. Pada tahun 2017 semua PNS yang mengikuti diklat

dapat menyelesaikan dengan baik sampai dengan memperoleh

sertifikat sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100 %.

3. Persentase pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan,

capaian diukur dengan melihat jumlah pelanggaran dan kasus

PNS yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran

dan kasus PNS. Pada tahun 2017 semua kasus yang masuk bisa

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga

capain kinerja mencapai 100 %.

4. Indeks Kepuasan Penerima Layanan, indeks kepuasan untuk

perangkat daerah dilihat dengan cara menyebar kuisioner kepada

penerima layanan yang datang ke Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun 2017

mencapai 78,77 dari target 78,50 hal ini menunjukkan adanya

peningkatan kepuasan masyarakat dalam hal ini PNS dan

Pensiunan yang mendapat pelayanan di Badan Kepegawaian

18

Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Kondisi ini juga didukung oleh

gedung perkantoran yang masih relatif baru sehingga menjadikan

proses pelayanan dalam suasana yang nyaman.

5. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu, capaian

indikator ini diukur dengan menghitung jumlah laporan keuangan

disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan keuangan

disusun. Pada tahun 2017 ketepatan waktu penyusunan laporan

mencapai 100 % sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini

menunjukkan adanya tertib administrasi keuangan pada Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

6. Persentase kesesuaian program dalam Rencana kerja (Renja) PD

terhadap program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), capaian indikator ini diukur dari jumlah program dalam

rencana kerja (renja) PD dibagi dengan jumlah program dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahun 2017

capaian kinerja indikator ini mencapai 100 % sesuai dengan target

yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan ketaatan dalam

penyusunan dokumen perencanaan dengan memperhatikan

konsistensi antar dokumen perencanaan.

7. Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap

Program dalam RPJMD, capaian indikator ini diukur dengan

membandingkan jumlah program dalam Renstra PD dibagi dengan

jumlah program dalam RPJMD. Pada tahun 2017 capaian kinerja

indikator ini mencapai 100% sesuai dengan target yang

ditetapkan. Hal ini menunjukkan ketaatan dalam penyusunan

dokumen perencanaan dengan memperhatikan konsistensi antar

dokumen perencanaan.

8. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran,

capaian indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah

realisasi pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dibagi

dengan jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan. Pada

tahun 2017 capaian kinerja indikator ini mencapai 100 % sesuai

dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa

kebutuhan administrasi perkantoran dapat dipenuhi dengan baik.

9. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur, capaian indikator ini diukur dengan membandingkan

jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan.

19

Pada tahun 2017 capaian kinerja indikator ini mencapai 100 %

sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa

rencana pengadaan barang yang telah disusun dapat

direalisasikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku untuk

menunjang pelaksanaan tugas–tugas kedinasan.

10. Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan, capaian kinerja

indikator ini diukur dengan melihat jumlah ASN Perangkat Daerah

yang taat aturan dibagi dengan jumlah ASN Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 capaian kinerja indikator ini mencapai 99,87 %

yang menunjukkan bahwa ketaatan ASN Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah terhadap peraturan kepegawaian

tefrutama kedisiplinan sudah baik. Namun demikian kondisi ini

masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target sebesar 100 %

pada tahun 2019.

Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah untuk setiap program/ kegiatan dapat dilihat pada

Tabel 2.2. sebagai berikut :

20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

NO INDIKATOR(IKU, SPM,

IKK)

ANGKA/NILAI TARGET

STANDART(IKU, SPM, IKK)

TARGET RENSTRA PD REALISASI

CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase kenaikan

pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 105% 95% 100% 100% Jumlah kenaikan

pangkat dan pensiun PNS tepat waktu dibagi dengan jumlah total PNS naik pangkat dan pensiun

2 Persentase Pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat diklat dan tugas belajar dibagi jumlah total PNS yang mengikuti diklat dan tugas belajar

3 Persentase pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran dan kasus PNS

4 Indeks Kepuasan penerima layanan

78,50 78,80 79,20 79,50 79,50 80,00 78,32 78,77 78,50 78,80 Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai

penimbang

21

5 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan keuangan disusun

6 Persentase kesesuaian

program dalam Rencana kerja (Renja) PD terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah program

dalam rencana kerja PD dibagi dengan jumlah program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

7 Persentase kesesuaiaan program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah program dalam Renstra PD dibagi dengan jumlah program dalam RPJMD

8 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah realisasi pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dibagi dengan jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan

9 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan

10 Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 105% 99,87% 100% 100% Jumlah ASN PD yang taat aturan dibagi dengan jumlah ASN PD

22

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan kajian hasil evaluasi

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang

terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dimaksudkan

untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun 2017 secara

keseluruhan 94,62%, sehingga secara keseluruhan tingkat kinerja

pelayanan kepegawaian sudah cukup baik. Faktor-faktor teknis yang

berpotensi menghambat kinerja pelayanan diantaranya :

1. Persyaratan yang belum terpenuhi pada beberapa pelayanan

kepegawaian.

2. Penyelesaian pada beberapa pelayanan kepegawaian ada pada

Gubernur, BKN, Sekretariat Negara dan Presiden, sehingga

dimungkinkan apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian

pelayanan administrasi kepegawaian.

Urusan kepegawaian merupakan urusan yang masih bersifat

gabungan unified dan separated, dimana sistem kepegawaian secara

nasional bersifat satu kesatuan (unified) dan sebagian kewenangan

Presiden diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian baik di

Pusat maupun di daerah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah sebagai lembaga pemerintah daerah yang

menjalankan urusan kepegawaian, selalu bersinergi dan

berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang kepegawaian baik

Sekretariat Negara, MenPAN dan RB, BKN baik di tingkat pusat dan

regional dan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

di dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari perencanaan,

23

pelaksanaan dan evaluasi maupun dalam pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Gunungkidul maupun Renstra Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Tantangan yang dimungkinkan dihadapi oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menjalankan

tugas dan fungsinya antara lain :

1) Dinamika politik lokal dan nasional yang dapat mempengaruhi pola

manajemen kepegawaian.

2) Belum adanya Keputusan Presiden yang mengatur tentang pola

karier PNS.

3) Belum diwujudkannya kebijakan remunerasi untuk PNS pada

Pemerintah Daerah.

4) Kepercayaan publik terhadap aparatur yang belum sepenuhnya

pulih.

5) Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat .

6) Komitmen dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM

yang belum memadai, diindikasikan dari terbatasnya jumlah

anggaran yang disediakan.

7) Pemenuhan SDM Aparatur untuk pengembangan pertanian,

perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung

destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera.

8) Pemenuhan SDM Aparatur untuk pengembangan kawasan wisata

pantai.

Peluang yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam mengatasi

tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

yaitu :

1) Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme

dengan melakukan reformasi birokrasi.

2) Adanya lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat bekerja

sama dalam penyelenggaraan Diklat.

3) Kerjasama kemitraan dalam proses pelayanan kepegawaian

(Taspen, Askes, Taperum).

4) Banyaknya penawaran program peningkatan kualitas sumber daya

manusia, seperti melalui program diklat teknis dan fungsional,

24

beasiswa tugas belajar di dalam dan luar negeri, dan penawaran

pendidikan formal atas biaya sendiri.

5) Akuntabilitas pemerintah daerah semakin baik dengan makin

banyaknya pola pembinaan dari lembaga pengawas pemerintah dan

lembaga-lembaga Negara (BPK, BPKP dan KPK).

6) Adanya permohonan PNS dari luar Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul untuk alih tugas ke lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai

tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan misi dari RPJMD

kabupaten Gunungkidul yaitu Misi : “Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik”, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat

dan pendorong dalam menjalankan pelayanan di bidang kepegawaian

yang merupakan faktor internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya masalah pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan, diantaranya adalah :

a. Faktor Penghambat :

- Kondisi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi BKPPD yang belum memadai

- Belum jelasnya pola karier bagi PNS

- Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur pada

masing-masing PD pasca diikutsertakan dalam diklat

- Kurang tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai

- Masih adanya pelanggaran disiplin PNS

- Terbatasnya sumber daya aparatur khususnya tenaga

kependidikan guru kelas pada sekolah dasar dan dokter

spesialis

- Belum optimalnya pemanfaatan SIMPEG sebagai sarana

komunikasi, informasi dan pendukung pengelolaan aparatur.

b. Faktor Pendorong

- Pelimpahan sebagian wewenang kepegawaian dari pemerintah

pusat ke daerah

- Sudah terdapat uraian tugas dan penjabaran tugas pokok dan

fungsi BKPPD

- Sudah adanya kejelasan uraian tugas pada masing-masing

fungsi organisasi perangkat daerah.

25

Dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan memperhatikan dinamika

masyarakat dan tuntutan profesionalitas birokrasi di Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat dan mengupayakan pembangunan secara keseluruhan

serta dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka beberapa isu

strategis yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun 2019 yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan PNS dengan mengimplementasikan

TPP berbasis kinerja.

2. Penyiapan sumber daya aparatur untuk pembukaan RSUD di

Saptosari, Patuk dan Ponjong.

3. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur melalui seleksi

Pengadaan Pegawai baik PNS maupun non PNS.

4. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur melalui pengadaan

PNS dan non PNS.

5. Pengadaan Pakaian Dinas.

6. Pengiriman Tugas Belajar Dokter Spesialis.

7. Pengiriman Diklat Struktural.

Isu-isu tersebut menjadi prioritas karena akan mendukung

tercapainya visi dan misi Kepala daerah. Untuk mewujudkan hal

tersebut tentunya perlu didukung oleh penyediaan sumberdaya

aparatur yang kompeten dan professional. Untuk itulah Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menetapakan

beberapa prioritas seperti tersebut diatas, yang pada akhirnya akan

mengarah pada pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance), dan pada akhirnya dapat mewujudkan Kabupaten

Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan

berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan

sejahtera tahun 2021.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019

dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil

identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dicapai

oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, serta

26

arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu

indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019, meliputi

kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,

serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2019 dan hasil analisis

kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan

memperhatikan prioritas program/ kegiatan dan kemampuan

anggaran pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya

tertuang dalam RKPD 2019. Pembandingan antara rancangan awal

RKPD tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan

untuk rasionalisasi rancangan awal RKPD tahun 2019 menyesuaikan

kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang

selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan

dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan

memperhatikan prioritas program/ kegiatan dalam mendukung

pencapaian tujuan RKPD tahun 2019.

Perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan adalah adanya pengurangan pagu indikatif pada beberapa

program dan kegiatan yang dikarenakan kemampuan keuangan yang

terbatas dan harus diditribusikan untuk program dan kegiatan yang

lain sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu juga

adanya kebijakan penyederhanaan anggaran dengan menghilangkan

komponen honorarium pada semua kegiatan yang kemudian

keterlibatan PNS dalam Tim Kegiatan akan diberikan kompensasi

melalui perhitungan dalam tunjangan kinerja.

Karena ada Perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan

analisis kebutuhan pada besaran jumlah anggaran yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, Review

terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.4

berikut ini :

27

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

658.145


630.511

Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

GK Jumlah sarana jasa telepon

3x12 rekeningxb

ulan

498.145

Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

GK Jumlah sarana jasa telepon

3x12 rekeningxb

ulan

405.518

Jumlah surat yang dikirim

1822 surat Jumlah surat yang dikirim

1822 surat


10 unit AC Jumlah perlengkapan kantor yang terfasilitasi

10 unit AC

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

17 kendaraan rod 4 dan

roda 2


17 kendaraan rod 4 dan

roda 2

Jumlah peralatan kerja yang yang terfasilitasi

29 unit Jumlah peralatan kerja yang yang terfasilitasi

29 unit

28

Jumlah alat tulis 4 paket Jumlah alat tulis 4 paket

Jumlah lembar foto kopi

26000 lembar

Jumlah lembar foto kopi

26000 lembar

Komponen listrik tersedia

2 paket Komponen listrik tersedia

2 paket

Jumlah Surat Kabar 3x12 jenisxbulan

Jumlah Surat Kabar 3x12 jenisxbulan

Jumlah peralatan sanitary

2 paket Jumlah peralatan sanitary

2 paket

Jumlah tenaga administrasi/teknik

2x276 orangxhari


2x276 orangxhari

Jumlah sarana jasa air

2x12 rekening xbulan

Jumlah sarana jasa air

2x12 rekening xbulan

Jumlah sarana jasa listrik

23x12 jenisxbulan

Jumlah sarana jasa listrik

23x12 jenisxbulan

Jumlah sarana jasa internet

23x12 jenisxbulan

Jumlah sarana jasa internet

23x12 jenisxbulan

Jumlah tenaga jaga malam

2x365 orangxhari

Jumlah tenaga jaga malam

2x365 orangxhari

Jumlah barang cetakan

2 paket Jumlah barabg cetakan

2 paket

29

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

GK, DIY, Jabo

detabek, Jatim, Jateng, Jabar, Luar jawa

Jumlah makan dan minum untuk rapat

960 or 160.000 GK, DIY, Jabo

detabek, Jatim, Jateng, Jabar, Luar jawa


960 or 224.993

Jumlah makan dan minum untuk tamu

200 orang Jumlah makan dan minum untuk tamu

200 orang

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi

266 oh dalam daerah


266 oh dalam daerah


115 oh luar daerah


115 oh luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

637.200 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

246.050

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

GK Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

2 jenis 492.200 GK Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

2 jenis 112.650

Jumlah dan jenis mebelair

3 jenis Jumlah dan jenis mebelair

3 jenis

30

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

GK Jumlah dan jenis bangunan yang dipelihara

1 paket 145.000

GK Jumlah dan jenis bangunan yang dipelihara

1 paket 133.400

Jumlah dan jenis kendaraan dinas

yang dipelihara

6 unit kendaraan

roda 4


yang dipelihara

6 unit kendaraan

roda 4


yang dipelihara

11 unit kendaraan

roda 2


yang dipelihara

11 unit kendaraan

roda 2

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

86.300 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

84.390

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

GK Jumlah PNS yang terfasilitasi administrasi kepegawaian PNS

60 PNS 1.300 GK Jumlah PNS yang terfasilitasi administrasi kepegawaian PNS

60 PNS 1.000

Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian PNS (SKP, KP, KGB, KP4, Cuti, Satya Lencana)

6 Jenis Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian PNS (SKP, KP, KGB, KP4, Cuti, Satya Lencana)

6 Jenis

Pengembangan Kapasitas Aparatur

DIY, Jateng, Jakarta


3 PNS 85.000 DIY, Jateng, Jakarta


3 PNS 83.390

Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

60 PNS% Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah


60 PNS%

31

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

60.000 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

12.800

Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah

GK Dokumen Laporan Keuangan

Semesteran

1 Dokumen 60.000

GK Dokumen Laporan Keuangan

Semesteran

1 Dokumen 12.800

Dokumen Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1 Dokumen Dokumen Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1 Dokumen

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

12 Dokumen

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

12 Dokumen

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

39.500 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

30.825

Perencanaan Kinerja Perangkat Daaerah

Gunungkid

ul

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP)

1 dokumen 20.500

Gunungkid

ul

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP)

1 dokumen 18.625

Dokumen Renja 2 dokumen Dokumen Renja 2 dokumen

Dokumen Rencana

Kerja dan Anggaran

2 dokumen Dokumen Rencana

Kerja dan Anggaran

2 dokumen

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2 Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2 Dokumen

Dokumen ROPK 2 dokumen Dokumen ROPK 2 dokumen

32

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

GK Dokumen laporan TEPRA

12 Dokumen

16.000

GK Dokumen laporan TEPRA

12 Doumen 11.300

Laporan hasil pelaksanaan Renja (Evaluasi RKPD)

4 dokumen Laporan hasil pelaksanaan Renja (Evaluasi RKPD)

4 dokumen

Pengelolaan data dan sistem informasi PD

GK Dokumen Profil BKPPD

1 dokumen 3.000

GK Dokumen Profil BKPPD

1 dokumen 900

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.700 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.750

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

GK Dokumen pengukuran IKM

2 dokumen 1.700

GK Dokumen pengukuran IKM

2 dokumen 1.750

Program pembinaan dan kesejahteraan aparatur

2.560.459 2.187.780

Pembinaan

Disiplin Pegawai, Pelaporan dan Pemenuhan Identitas Pegawai

GK, DIY,

Jakarta

Jumlah

Penyelesaikan Kasus Disiplin PNS

15 Kasus

140.294

GK, DIY,

Jakarta

Jumlah

Penyelesaikan Kasus Disiplin PNS

15 Kasus

110.235

Jumlah CPNS yang mengikuti pembinaan dan orientasi ketugasan

50 PNS Jumlah CPNS yang mengikuti pembinaan dan orientasi ketugasan

50 PNS

Jumlah kasus perkawinan dan perceraian PNS

25 Kasus Jumlah kasus perkawinan dan perceraian PNS

25 Kasus

33

Jumlah Peserta Pembinaan Disiplin PNS

400 PNS Jumlah Peserta Pembinaan Disiplin PNS

400 PNS

Jumlah Peserta Sosoalisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

139 orang Jumlah Peserta Sosoalisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

139 orang

Jumlah Fasilitasi Karis, Karsu, Karpeg

dan KPE

200 orang Jumlah Fasilitasi Karis, Karsu, Karpeg

dan KPE

200 orang

Jumlah fasilitasi LP2P dan LHKPN

7160 orang Jumlah fasilitasi LP2P dan LHKPN

7160 orang

Jumlah ID card PNS tercetak

1000 ID-Card

Jumlah ID card PNS tercetak

1000 ID-Card

Peningkatan Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai

GK, DIY,

Jabode tabek

Dokumen Fasilitasi proses penerbitan Kartu Taspen, Taperum, Cuti PNS

3 jenis dokumen

102.875

GK, DIY,

Jabode tabek

Dokumen Fasilitasi proses penerbitan Kartu Taspen, Taperum, Cuti PNS

3 jenis dokumen

77.010

Dokumen TPP berbasis kinerja

dokumen Dokumen TPP berbasis kinerja

dokumen

Dokumen pencairan TPP berbasis kinerja

4 dokumen Dokumen pencairan TPP berbasis kinerja

4 dokumen

Jumlah PNS yang diujikan Kesehatan

4 orang Jumlah PNS yang diujikan Kesehatan

4 orang

Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala kepala PD

47 SK Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala kepala PD

47 SK


157 dokumen


157 dokumen

34

Jumlah tanda kehormatan satya lancana karya satya

500 dokumen

Jumlah tanda kehormatan satya lancana karya satya

500 dokumen

Jumlah SK Pemberian Tunjangan

Kesejahteraan PNS

5 SK Jumlah SK Pemberian Tunjangan

Kesejahteraan PNS

5 SK

Pembinaan Fasilitasi Penilain

Prestasi Kerja PNS

GK, DIY,

Jabode tabek

Jumlah PNS yang mengikuti

Pembinaan Peningkatan Kinerja

160 PNS 120.000

GK, DIY,

Jabode tabek

Jumlah PNS yang mengikuti

Pembinaan Peningkatan Kinerja

160 PNS 83.230

Jumlah unit kerja terfasilitasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS

157 unit kerja

Jumlah unit kerja terfasilitasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS

157 unit kerja

Pengadaan Pakaian Dinas

Jumlah Pengadaan bahan pakaian dinas

6200 set 2.197.290

Jumlah Pengadaan bahan pakaian dinas

6200 set 1.917.305

Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai

3.783.395 Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai

2.627.197

Pengembangan Kompetensi Pegawai

GK, DIY, Jabodetabek,

Jateng, Jatim

Jumlah PNS Terkirim Tugas Belajar

40 orang 2.117.000


Jateng, Jatim

Jumlah PNS Terkirim Tugas Belajar

40 orang 1.692.675

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas

20 orang Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas

20 orang

35

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat dasar CPNS

80 orang Jumlah CPNS yang mengikuti diklat dasar CPNS

80 orang

Jumlah PNS yang

lulus Diklat Struktural

37 orang Jumlah PNS yang

lulus Diklat Struktural

37 orang

Jumlah PNS terkirim ijin belajar

300 orang Jumlah PNS terkirim ijin belajar

300 orang

Pengadaan Pegawai

GK, DIY, Jabodetabek, Luar Pulau Jawa

Jumlah formasi pegawai

3 Laporan 474.500

GK, DIY, Jabodetabek, Luar Pulau Jawa

Jumlah formasi pegawai

3 Laporan 338.617

Jumlah peserta seleksi pengadaan pegawai

4500 orang Jumlah peserta seleksi pengadaan pegawai

4500 orang

Jumlah peserta pemberkasan pegawai

100 orang Jumlah peserta pemberkasan pegawai

100 orang

Pengelolaan Data ASN

GK, DIY, Jabodetabek

Jumlah profil PNS 3000 PNS 130.000


Jumlah profil PNS 3000 PNS 106.300

Jumlah DUK dan Daftar Nominatif PNS

314 dokumen

Jumlah DUK dan Daftar Nominatif PNS

314 dokumen

36

Jumlah Pemutakhiran Data PNS

6000 data Jumlah Pemutakhiran Data PNS

6000 data

Jumlah Tata Naskah Kepegawaian

2750 file Jumlah Tata Naskah Kepegawaian

2750 file

Jumlah pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian

9000 file Jumlah pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian

9000 file

Jumlah Analisis Kebutuhan Tenaga Kontrak PD

1 dokumen Jumlah Analisis Kebutuhan Tenaga Kontrak PD

1 dokumen

Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

GK, DIY, Jabodetabek, Jateng, Jatim

Jumlah Peserta Yang mengikuti Diklat Komputer

30 orang 1.061.895

Pengelolaan Data PNS dan Tenaga Honorer

GK, DIY, Jabodetabek, Jateng, Jatim

Jumlah Peserta Yang mengikuti Diklat Komputer

30 orang 489.605

Jumlah peserta

yang mengikuti diklat Manajemen Kepegawaian

30 orang Jumlah peserta

yang mengikuti dikllat Manajemen Kepegawaian

30 orang

Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

30 orang Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

30 orang

Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat pembuatan

peraturan perundang-undangan

30 orang Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat pembuatan

peraturan perundang-undangan

30 orang

37

Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Pelayanan Publik

30 orang Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Pelayanan Publik

30 orang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penguatan Kepala Sekolah TK/SD

60 orang Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penguatan Kepala Sekolah TK/SD

60 orang

Jumlah Peserta

yang mengikuti Diklat penguatan pengawas sekolah

30 orang Jumlah Peserta

yang mengikuti Diklat penguatan pengawas sekolah

30 orang

Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Analisis Jabatan

30 orang Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Analisis Jabatan

30 orang

Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Pelayanan BLUD

30 orang Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Pelayanan BLUD

30 orang

Program Pengangkatan, Pemindahan dan Pensiun PNS

838.563

Program Pengangkatan, Pemindahan dan Pensiun PNS

633.275

Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Administrasi


Jumlah PNS alih tugas

200 orang 150.563


Jumlah PNS alih tugas

200 orang 124.450

Jumlah PNS yang mengajukan Mutasi Keluar dan Mutasi Masuk Gunungkidul

20 orang Jumlah PNS yang mengajukan Mutasi Keluar dan Mutasi Masuk Gunungkidul

20 orang

38

Jumlah Pertimbangan Baperjakat

5 dokumen Jumlah Pertimbangan Baperjakat

5 dokumen

Jumlah Pejabat yang dilantik

400 orang

Jumlah Pejabat yang dilantik

400 orang

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



2 kali 323.000



2 kali 238.910

Pemrosesan

Pengangkatan dan Pensiun PNS

GK,

DIY, Jabodetabek

Jumlah Nota

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS

414 orang

185.000

GK,

DIY, Jabodetabek

Jumlah Nota

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS

414 orang

125.915

Jumlah nota pertimbangan peninjauan masa

kerja

10 orang

Jumlah nota pertimbangan peninjauan masa

kerja

10 orang


100 orang


100 orang

Jumlah Peserta Pembekalan Purna Bhakti bagi PNS

364 orang

Jumlah Peserta Pembekalan Purna Bhakti bagi PNS

364 orang

Jumlah peserta pengambilan sumpah PNS

100 orang

Jumlah peserta pengambilan sumpah PNS

100 orang

Mutasi dan Kenaikan Pangkat dan Jabatan PNS



225 berkas 180.000



225 berkas 144.000

39

Jumlah PNS yang terverifikasi dalam crash program kenaikan pangkat

1200 PNS

Jumlah PNS yang terverifikasi dalam crash program kenaikan pangkat

1200 PNS


1200 orang


1200 orang

Jumlah Belanja Langsung 8.665.262 Jumlah Belanja Langsung 6.454.578

40

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN


3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

RPJM Nasional tahun 2015-2019 ditujukan untuk lebih menjaga

kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang

dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal,

efisien, efektif, memantapkan dan akuntabel dengan tujuan akhir

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara

berkelanjutan.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya merupakan prioritas kedua dalam

pelaksanaan RPJM Nasional 2015-2019. Pemantapan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik melalui kinerja secara terpadu, penuh

integritas dan akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan

transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh

efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah

daerah yang memadai.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan

nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan

daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang

pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan

pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi,

lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal,

terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan

inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu dalam

mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban

modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang

bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan

pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan

dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi

birokrasi dan tata kelola di bidang kepegawaian yaitu melalui

41

penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekruitmen,

pendidikan, penempatan, promosi dan mutasi PNS.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang

penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap

berkelanjutan. Upaya reformasi birokrasi yang dilangsungkan pada

pemerintah daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul perlu didukung dengan penyusunan program dan

kegiatan dalam RKPD dan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah yang diharapkan membuahkan hasil yang positif

khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan

akuntabilitas kegiatan Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai

organisasi perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi

dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian dalam upaya pencapaian

target sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam

RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025 dengan

memperhatikan hasil evaluasi, secara umum masih terdapat

permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme

birokrasi diantaranya :

a. Terbatasnya sarana dan prasarana;

b. Keterbatasan jumlah PNS seiring adanya kebijakan moratorium dan

pensiun PNS dalam jumlah besar;

Memperhatikan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2019

yang diharapkan dapat mendukung capaian target dan sasaran RPJPD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, karena program dan

kegiatan di bidang kepegawaian termasuk dalam prioritas program

pembangunan daerah pada tahun 2019 sehingga sebagai unsur

pendukung pelaksanaan ketugasan organisasi pemerintah daerah,

penguatan kapasitas aparatur dengan pemenuhan kebutuhan pegawai

sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan menjadi

program prioritas yang strategis dalam pelaksanaan tugas Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun 2019.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 2016-2021 yang baru, perumusan tujuan dan

42

sasaran didasarkan atas rumusan sasaran daerah yang sudah

ditetapkan seperti yang termuat di RKPD 2019.

Tujuan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah tahun 2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja

pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan

upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam sasaran

daerah serta kebijakan nasional reformasi birokrasi dan tata kelola

yang merupakan prioritas kedua dalam RPJM Nasional 2015-2019

yaitu “Mewujudkan Aparatur yang Berkualitas, Profesional dan

Sejahtera”.

Sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Tahun 2019 yang hendak dicapai dalam upaya pencapaian

target kinerja pelayanan berdasarkan rumusan sasaran dalam

Sasaran daerah yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran

Perangkat Daerah disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

NO PRIORITAS SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN DAERAH

(OUTCOME)

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

INDIKATOR SASARAN

PERANGKAT DAERAH

(OUTCOME)

1 Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabili

tas kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Nilai AKIP

(Akuntabilit

as Kinerja

Instansi

Pemerintah)

Aparatur

yang

kompeten

dan

profesional

meningkat

Indeks

Profesionalitas ASN

43

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan dengan sasaran

Perangkat Daerah pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran

No Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah

Indikator Tujuan dan

Sasaran Perangkat Daerah

Target Kinerja

Tujuan dan

Sasaran

Tahun 2019

Tujuan :

1 Meningkatkan kualitas

sumber daya aparatur

Aparatur yang kompeten dan

profesional meningkat

100 %

Sasaran :

1 Aparatur yang

kompeten dan


Indeks profesionalitas ASN 100

2 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan Perangkat

Daerah (PD)

Persentase kesesuaian

program dalam Renja PD

terhadap RKPD, dan Renstra

PD terhadap RPJMD

100 %

3 Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

Perangkat Daerah (PD)

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu (Bulanan,

Semesteran, Tahunan)

100 %

4 Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

(PD)

79,2

Selain itu disajikan pula Indikator Kinerja Utama Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah seperti dalam tabel 3.3

berikut ini:

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama

No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja

IKU

1 Aparatur yang

kompeten dan


Indeks Profesionalitas ASN 100

44

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

pada tahun 2019 sejumlah 9 program dengan 23 kegiatan baik dalam

fungsi kesekretariatan maupun pelayanan. Mengingat bahwa Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan organisasi

perangkat daerah yang memiliki fungsi support staff bukan operating core

maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan lebih banyak bersifat

fasilitasi dan administratif baik dengan PNS maupun non PNS di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang bersifat ke lapangan

adalah program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan

kepegawaian maupun pendataan pegawai. Sedangkan untuk program dan

kegiatan yang lebih bersifat fasilitasi dan administratif berlokasi pada

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sendiri atau instansi

terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah seperti Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Badan Kepegawaian Negara baik yang ada di Yogyakarta maupun di

Jakarta, Sekretariat Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara dan

lain sebagainya.

Berikut adalah hasil perumusan program dan kegiatan disajikan

dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

45

Tabel 4.1

Sasaran, Program dan Kegiatan

NO SASARAN NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

1 Aparatur yang kompeten dan professional meningkat

Program: Pengangkatan,Pemindahan dan Pensiun PNS Kegiatan: Pengangkatan dan Penempatan Jabatan Administrasi Kegiatan : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kegiatan : Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS Kegiatan: Mutasi dan Kenaikan Pangkat dan Jabatan PNS Program: Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Pegawai Kegiatan: Pengadaan Pegawai Kegiatan : Pengelolaan data ASN Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Program: Pembinaan dan kesejahteraan aparatur Kegiatan: Pembinaan Disiplin Pegawai, Pelaporan dan Pemenuhan identitas Pegawai Kegiatan : Peningkatan Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai Kegiatan: Pembinaan Fasilitasi Penilaian Prestasi Kerja PNS Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas

Selain itu rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokan berdasar 6

prioritas pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,

dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Gunungkidul masuk dalam Prioritas ke-6, seperti dalam tabel 4.2 berikut

ini :

46

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

No Prioritas

Pembangunan Nama Program/ Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp 000)

Ket.

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik


630.511

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

405.518

Penyediaan Rapat-rapat, Konsutasi dan Koordinasi

224.993

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

246.050

Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

112.650

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

133.400


84.390

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

1.000


83.390

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

12.800

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

12.800


30.825

Perencanaan Kinerja PD 18.625

Pengendalian Internal 11.300

47

No Prioritas

Pembangunan Nama Program/ Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp 000)

Ket.

Perangkat Daerah

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD

900


1.750

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.750

Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

2.187.780

Pembinaan Disiplin Pegawai, Pelaporan dan Pemenuhan Identitas Pegawai

110.235


77.010

Pembinaan Fasilitasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

83.230

Pengadaan Pakaian Dinas 1.917.305


2.627.197

Pengembangan Kompetensi Pegawai

1.692.675

Pengadaan Pegawai 338.617

Pengelolaan data ASN 106.300

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

489.605

Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS

633.275

Pengangkatan dan Penempatan Jabatan Administrasi

124.450

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

238.910

Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS

125.915

Mutasi dan Kenaikan Pangkat dan Jabatan PNS.

144.000

48

Program/kegiatan dalam Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah tahun 2019 dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul dengan total perkiraan anggaran Belanja Langsung

Rp.6.454.579.000,00. Dukungan anggaran dari APBN maupun APBD

Provinsi untuk program/kegiatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah tidak ada.

Selanjutnya dari program dan kegiatan di atas, dirinci ke dalam

Program dan kegiatan utama dan Program dan kegiatan pendukung.

Program dan kegiatan utama yang menjadi prioritas dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

49

Tabel 4.3

Proritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

Sasaran

PD Indikator

Sasaran PD Program Kegiatan Dana

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan Publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah meningkat

1 Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

1 Aparatur

yang

kompeten

dan profesional

meningkat

1 Indeks

profesionalitas

ASN

1 Pengangkatan,

Pemindahan,

dan Pensiun

PNS

Pengangkatan dan

Penempatan jabatan

administrasi

124.450.000

Seleksi terbuka Jabatan

pimpinan Tinggi Pratama

238.910.000

Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS

125.915.000

Mutasi dan kenaikan pangkat

dan Jabatan PNS

144.000.000

2 Pengelolaan

Data dan

Pengembangan

Pegawai

Pengembangan Kompetensi

Pegawai

1.692.674.600

Pengadaan Pegawai 338.617.000

Pengelolaan data ASN 106.300.900

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

489.605.000

50

3 Pembinaan

dan

kesejahteraan

aparatur

Pembinaan disiplin Pegawai,

pelaporan, dan Pemenuhan

Identitas Pegawai

110.235.500

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Penghargaan

Pegawai

77.010.000

Pembinaan Fasilitasi Penilaian

Prestasi Kerja PNS

83.230.000

Pengadaan Pakaian Dinas 1.917.305.000

51

Program dan kegiatan pendukung Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA (Rp)

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 630.511.000

01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

405.517.500

01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

224.993.500

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

246.050.000

02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

112.650.000

02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

133.400.000

03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

84.390.000

03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

1.000.000

03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 83.390.000

04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

12.800.000

04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

12.800.000

05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 30.825.000

05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 18.625.000

05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 11.300.000

05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

900.000

06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.750.000

06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.750.000

JUMLAH TOTAL 1.006.326.000

Rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal

RKPD, baik jenis program/kegiatan dan pagu indikatifnya. Rencana

Program dan Kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah tahun 2019 disajikan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut :

52

Tabel 4.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.04.4.04.01.01.


Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100 persen 630.511.000 750.608.000

4.04.4.04.01.01.01.

Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Gunungkidul 405.517.500 PIPD Nihil 500.608.000

Jumlah sarana jasa telepon 3x12 rekeningxbulan

3x12 Rekeningxbulan

Jumlah surat yang dikirim 1822 surat 1822 surat


10 unit AC 10 unit AC


6 kendaraan roda 4

6 kendaraan roda 4


11 kendaraan roda 2

11 kendaraan roda 2

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi

29 unit 29 unit

Jumlah ATK 4 Paket 4 paket

Jumlah lembar foto kopi 26000 lembar 26000 lembar

Jumlah komponen listrik tersedia

2 Paket 2 Psket

Jumlah surat kabar 3x12 Jenisxbulan 3x12 Jenisxbulan

53

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah peralatan sanitary 2 Paket 2 Paket


2x276 orangxhari 2x276 orangxhari

Jumlah sarana jasa air 2x12

rekeningxbulan

2x12

rekeningxbulan

Jumlah sarana jasa listrik 3x12 rekeningxbulan

3x12 rekeningxbulan

Jumlah sarana jasa internet 2x12 rekeningxbulan

2x12 rekeningxbulan

Jumlah tenaga jaga malam 2x365 orangxhari 2x365 orangxhari

Jumlah barang cetakan 2 Paket 2 Paket

Pembayaran jasa kebersihan kantor

1 paket/12 bulan 1 paket/12bulan

4.04.4.04.

01.01.02.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Gunungkidul, DIY, Jabodetabek, Surabaya,

Semarang, Bandung, Luar Jawa,

224.993.500 PIPD - 250.000.000


960 or 960 or

Jumlah makan dan minum untuk tamu

200 or 200 or

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi

266 oh dalam daerah

266 oh dalam daerah

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi

115 oh luar daerah

115 oh luar daerah

54

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.04.4.04.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100 persen 246.050.000 275.000.000

4.04.4.04.

01.02.01.

Pengadaaan/Pembangu

nan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul,

112.650.000 PIPD 120.000.000

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

1 unit lemari file 1 unit lemari file


3 unit filling cabinet

3 unit filling cabinet


3 unit kursi kerja 3 unit kursi kerja


40 unit kursi rapat

40 unit kursi rapat


1 set kursi tamu 1 set kursi tamu

4.04.4.04.01.02.02.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul, 133.400.000 PIPD, 155.000.000

Jumlah bangunan yang terpelihara

1 paket 1 paket

Jumlah mebelair yang dipelihara

25 buah 25 buah

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang terpelihara

6 Unit Kendaraan roda 4


Jumlah kendaraan dinas roda dua yang terpelihara



Jumlah Pembelian slot pintu 20 buah 20 buah

55

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.04.4.04.01.03.


Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100 persen 84.390.000 91.200.000

4.04.4.04.01.03.02.

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul,

DIY, Jakarta,

1.000.000 PIPD, 1.200.000

Jumlah PNS terfasilitasi administrasi kepegawaian PNS

60 orang 60 orang

Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian PNS (SKP, KP, KGB, KP4, Cuti, Satya Lencana)

6 Jenis 6 Jenis

4.04.4.04.01.03.03.


DIY, Jakarta, 83.390.000 PIPD,

90.000.000

Jumlah PNS yang mengikuti dilkat

3 PNS 3 PNS


60 PNS 60 PNS

4.04.4.04.01.04.

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100 Persen 12.800.000 20.000.000

4.04.4.04.01.04.01.

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Gunungkidul,

12.800.000 PIPD, 20.000.000

Dokumen laporan keuangan semesteran

1 dokumen 1 dokumen

56

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dokumen 12 dokumen

4.04.4.04.01.05.


Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 persen 30.825.000 41.500.000

4.04.4.04.01.05.01.

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Gunungkidul, 18.625.000 PIPD, 22.000.000

Dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LKjIP)

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Renja 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen ROPK 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

2 Dokumen 2 Dokumen

4.04.4.04.01.05.02.

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Gunungkidul, 11.300.000 PIPD,

18.000.000

Dokumen Laporan TEPRA 12 Dokumen

12 Dokumen

Dokumen evaluasi RKPD 4 Dokumen

4 Dokumen

4.04.4.04.01.05.03.

Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul, 900.000 PIPD,

1.500.000

Dokumen profil BKPPD 1 Dokumen 1 Dokumen

57

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.04.4.04.01.06.


Nilai IKM PD

79.20 1.750.000 1.900.000

4.04.4.04.

01.06.01.

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik Gunungkidul,

1.750.000 PIPD, - 1.900.000

Dokumen pengukuran IKM 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen RTP 2 Dokumen 2 Dokumen

4.04.4.04.01.15.

Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

Persentase Pelanggaran dan Kasus PNS yang terselesaikan

100 Persen 2.187.780.500 638.043.352

4.04.4.04.01.15.01.

Pembinaan disiplin Pegawai, pelaporan, dan Pemenuhan Identitas Pegawai

Gunungkidul, DIY, Jabodetabek,

110.235.500 PIPD, - 180.923.000

Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS

15 kasus 15 kasus

Jumlah CPNS yang mengikuti pembinaan dan orientasi tugas

50 PNS 50 PNS

Jumlah kasus perkawinan dan perceraian PNS

25 Kasus 25 kasus

Jumlah peserta pembinaan disiplin PNS

400 PNS 400 PNS

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian

139 Orang 139 Orang

Jumlah fasilitasi Karis, Karsu, Karpeg dan KPE

200 0rang 200 orang

Jumlah fasilitasi LP2P dan

LHKPN 7160 orang 71060 0rang

58

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah ID card tercetak 1000 ID card 1000 ID card

4.04.4.04.01.15.02.



77.010.000 PIPD, - 100.163.000

Dokumen fasilitasi proses penerbitan kartu Taspen, Taperum, dan Cuti PNS

3 Dokumen 3 Dokumen

Dokumen TPP berbasis kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen pencairan TPP berbasis kinerja

4 Dokumen 4 Dokumen

Jumlah PNS yang diujikan kesehatan

4 orang 4 Orang

Jumlah SK kenaikan gaji berkala kepala PD

47 SK 47 SK


157 Dokumen 157 Dokumen

Jumlah tanda kehormatan

Satya Lencana Karya Satya 500 Dokumen 500 Dokumen

Jumlah SK pemberian tunjangan Kesejahteraan PNS

5 SK 5 SK

4.04.4.04.01.15.03.

Pembinaan Fasilitasi Penilaian Prestasi Kerja PNS


83.230.000 PIPD, - 125.000.000

Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan peningkatan kinerja

160 PNS 160 PNS

Jumlah unit kerja yang terfasilitasi dalam penyusunan penilaian prestasi kerja

157 unit kerja 157 unit kerja

59

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.04.4.04.01.15.04.

Pengadaan Pakaian Dinas


1.917.305.000 PIPD, - 231.957.352

Jumlah pengadaan bahan

pakaian dinas 8200 set

8200 set

4.04.4.04.01.16.


Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan Tugas Belajar sesuai kebutuhan

100 persen 2.627.197.500 3.396.346.266

4.04.4.04.

01.16.01.

Pengembangan

Kompetensi Pegawai

Gunungkidul, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Jabodetabek,

1.692.674.600 PIPD, - 2.341.346.266

Jumlah PNS terkirim tugas belajar

40 orang 40 PNS

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas

20 orang 20 orang

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat dasar CPNS

80 orang 80 orang

Jumlah PNS yang lulus diklat struktural

37 orang 37 orang

Jumlah PNS terkirim ijin belajar

300 orang 300 orang

4.04.4.04.01.16.02.

Pengadaan Pegawai


Luar Pulau Jawa,

338.617.000 PIPD, - 425.000.000

Usulan formasi pegawai 3 laporan 3 laporan

Jumlah peserta seleksi

pengadaan pegawai 4500 orang 4500 orang

60

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah peserta pemberkasan pegawai

100 orang 100 orang

4.04.4.04.01.16.03.

Pengelolaan data ASN

Gunungkidul, DIY,

Jabodetabek,

106.300.900 PIPD, - 130.000.000

Jumlah profil PNS 3000 PNS 3000 PNS

Jumlah DUK dan daftar nominatif PNS

314 Dokumen 314 Dokumen

Jumlah pemuthakiran data PNS

6000 Data 6000 Data

Jumlah tata naskah kepegawaian

2750 File 2750 File

Jumlah analisis kebutuhan tenaga kontrak PD

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah pemeliharaan tata naskah kepegawaian

9000 File 9000 File

4.04.4.04.

01.16.04.

Pendidikan dan

Pelatihan Teknis dan Fungsional

Gunungkidul,

DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek,

489.605.000 PIPD, - 500.000.000

Jumlah peserta yang mengikuti diklat komputer

30 0rang 30 orang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Manajemen Kepegawaian

30 orang 30 orang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

30 orang 30 orang

61

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pembuatan peraturan perundang undangan

30 orang 30 orang

Jumlah peserta yang mengikuti

diklat Peningkatan Pelayanan Publik

30 orang 30 orang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penguatan kepala sekolah TK / SD

60 orang 60 orang

Jumlah peserta yang mengikuti

diklat Penguatan Pengawas Sekolah

30 orang 60 orang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Analisis Jabatan

30 orang 30 orang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Peningkatan Kapasitas Pelayanan BLUD

30 orang 30 orang

4.04.4.04.01.17.

Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS

Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi.

100 persen 633.275.000 850.500.000

4.04.4.04.01.17.01.

Pengangkatan dan Penempatan jabatan administrasi


124.450.000 PIPD, - 175.000.000

Jumlah PNS alih tugas 200 orang 200 orang

Jumlah PNS yang mengajukan mutasi keluar dan mutasi

masuk wilayah gunungkidul

20 orang 20 orang

62

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah pertimbangan baperjakat

5 Dokumen 5 Dokumen

Jumlah pejabat yang dilantik 400 orang 400 orang

4.04.4.04.

01.17.02.

Seleksi terbuka

Jabatan pimpinan Tinggi Pratama

Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek,

238.910.000 PIPD, - 300.000.000

Terlaksananya seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama

2 kali 2 kali

4.04.4.04.

01.17.03.

Pemrosesan

Pengangkatan dan Pensiun PNS

Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek,

125.915.000 PIPD, - 195.500.000

Jumlah nota pertimbangan teknis pensiun PNS

414 orang 414 orang

Jumlah nota pertimbangan peninjauan masa kerja

10 orang 10 orang

Jumlah peninjauan jabatan pengawas dan kepala sekolah

100 orang 100 orang


100 orang 100 orang

Jumlah peserta pembekalan purna bakti bagi PNS

364 orang 364 orang

Jumlah peserta pengambilan

sumpah PNS 100 orang 100 orang

4.04.4.04.01.17.04.

Mutasi dan kenaikan pangkat dan Jabatan PNS

Gunungkidul, DIY, Jawa Tengah, Jabodetabek,

144.000.000 PIPD, - 180.000.000

Terverifikasinya data PNS

Fungsional untuk mutasi dan 225 Berkas

225 Berkas

63

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kenaikan jabatan fungsionalnya

Jumlah PNS yang terverifikasi dalam crash Program kenaikan

pangkatnya

1200 Berkas 1200 Berkas

Terbitnya nota pertimbangan untuk kenaikan pangkat

1200 orang 1200 orang

Total 6.454.579.000 6.065.097.618

64

BAB V

PENUTUP

Pada Bab terakhir dalam penyusunan Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019 mencakup tiga bahasan yaitu catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tahun 2019 merupakan arah pelaksanaan program/kegiatan yang ingin

dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan sasaran

daerah, dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan, yang

ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 .

Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum bisa terdanai pada

Rancangan Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tahun 2019 yang dikarenakan keterbatasan anggaran daerah, namun hal

ini tidak menyurutkan upaya dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah dalam mendukung pencapaian tema pembangunan

daerah dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2019.

Mengingat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan

prioritas kebijakan RPJMN tahun 2015-2019, agar pelaksanaan

program/kegiatan yang mendukung kebijakan reformasi birokrasi dapat

berjalan dengan lebih baik dan komprehensif perlu didukung anggaran

yang memadai baik dari APBD maupun APBN.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam RKPD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019.


Daerah Tahun 2019 berisi program/kegiatan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah disertai rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja

65

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019

merupakan pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan pada Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun 2019 yang

merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2019.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 telah melibatkan peran serta pemangku

kepentingan dalam upaya menghasilkan Rencana Kerja yang dapat

menampung aspirasi pemangku kepentingan baik masyarakat, maupun

Perangkat Daerah lainnnya serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan

di bidang sumber daya aparatur pada tahun 2019.


Daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan

evaluasi Rancangan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran

2019 yang selanjutnya sebagai bahan masukan dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 yang selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

5.3. Rencana Tindak Lanjut


Daerah Tahun 2019 memuat program/kegiatan pada Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang merupakan komitmen Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk memberikan

kepastian program/kebijakan dalam melaksanakan program/kegiatan yang

berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2019

merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu

tahun 2019 yang dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal

31 Desember 2019. Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 selanjutnya menjadi acuan

dalam penyusunan Rancangan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019. Rencana

Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tahun 2019 merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan Program,

66

Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya apabila Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 telah

ditetapkan, disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

(DPA-PD) Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka menjamin keterkaitan antara Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 dan rencana

kerja tahun yang akan datang maka dalam Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2019 telah disajikan

indikasi program/kegiatan pada tahun 2019 untuk mendukung tema

pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 yaitu

“Mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan dan kemandirian daerah”.


Daerah Tahun 2019 baik dalam lingkup program maupun kegiatan, telah

diupayakan dalam pelaksanaannya dapat sinergis dan berjalan dengan

lancar. Komitmen, konsistensi, partisipasi, kerja keras dan semangat dari

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Gunungkidul

dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah dan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan

program/kegiatan mutlak diperlukan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun

Anggaran 2019.

BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

Documents

RENCANA KERJA TAHUN 2019 - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/107_bkd/Renstra.pdf · pada Renstra, di mana sudah ditargetkan per tahun hal-hal apa saja