Upload
phungdiep
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA T.A 2018DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
Disampaikan pada :Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga, 19 September 2017
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
2
Outline
Sasaran dan Prioritas
Isu Strategis
Sinergi Pusat & Daerah
PRIORITAS NASIONAL T.A 2018DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
4
Dit. PemberdayaanKonsumen mendukung 1 (Satu) prioritas nasional, yaitu Pengembangan DuniaUsaha dan Pariwisata;
Total Alokasi PNRp. 10,730 Milyar
PRIORITAS NASIONAL
1
Pendidikan
2
Kesehatan
3
Perumahandan
Permukiman
4
Pengembangan Dunia
Usaha danPariwisata
5
KetahananEnergi
6
KetahananPangan
7
Penanggulangan
Kemiskinan
8
Infrastruktur, Konektivitas,
danKemaritiman
9
Pembangunan Wilayah
10
Politik, Hukum, danPertahanan
danKeamanan
DUKUNGAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN DALAM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
5
Pengembangan DuniaUsaha dan Pariwisata
(10,73 Milyar)
Peningkatan PerlindunganKonsumen dan Persaingan
Usaha Yang Sehat
1. Pemberdayaan Konsumen antara lain melalui edukasi konsumen cerdas2. Pembinaan Perlindungan Konsumen Kepada Pelaku Usaha3. Pembinaan SDM Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Catatan: Edukasi konsumen Cerdas masuk dalam Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen (Perpres 50 Tahun 2017 Tentang Strategi
Nasional Perlindungan Konsumen) serta merupakan kegiatan yang mendukung revolusi mental yang sejalan dengan NAWACITA ke-8 Agenda Prioritas Jokowi-JK.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
PETA STRATEGIDIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN & TERTIB NIAGA
6
Sasaran Strategis 1:Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang
Bertanggung Jawab
Indikator:1. Indeks Perlindungan Konsumen Niaga
Sasaran Program 1:Keberdayaan
Konsumen
Sasaran Program 2:Ketertelusuran Mutu
Barang
Indikator:1. Indeks
KeberdayaanKonsumen
Indikator :1. % Barang Impor
Ber-SNI Wajibyang SesuaiKetentuan yang Berlaku
Sasaran Program 3:Barang yang diawasi
Sesuai Ketentuan
Indikator :1. % Barang Beredar
yang Diawasi yang Sesuai Ketentuan
2. % Barang BeredarDiawasi yang SesuaiKetentuan di Daerah Perbatasan Darat
Sasaran Program 4:Tertib Ukur
Indikator :1. % Alat-Alat Ukur,
Takar, TimbangdanPerlengkapannya(UTTP) BertandaTera Sah yang Berlaku
Outcome K/L
Outcome DitjenPKTN
Sasaran Program 5:Tertib Niaga
Indikator :1. % Ketaatan Pelaku
Usaha dalamTertib Niaga
Sasaran Strategis 2:Terwujudnya Tertib Usaha di Bidang
Perdagangan
Indikator:1. % Pelaku Usaha yang Memiliki Legalitas
Dicapai BersamaSasaran Program
Ditjen PDN
Konsumen CerdasPelaku Usaha yang Bertanggung Jawab
Strategi
Peran Dit. PK
7
Meningkatnya Keberdayaan KonsumenIndikator:1. Jumlah Konsumen Yang Memahami Hak dan Kewajibannya2. Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina3. Jumlah SDM BPSK yang Dibina
Edukasi Konsumen
Edukasi Konsumen dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada konsumen akan hak dan kewajibannya dalam rangka meningkatkan keberdayaan konsumen Indonesia dengan target5000 konsumen yang teredukasi, antara lain melalui:₋ Penyuluhan PK₋ Fasilitasi Motivator
Mandiri, ₋ Survey IKK
Pembinaan Pelaku Usaha
Pembinaan Pelaku Usahadimaksudkan untukmemberikanedukasi/pemahaman tentangregulasi di bidang perlindungan konsumenkepada pelaku usaha dengan target 250 orang. Sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.Pelaksanaan kegiatan denganmelibatkan peserta dariAsosiasi pelaku Usaha dan UKM.
Prioritas Nasional Prioritas Bidang
Rancangan KebijakanNSPK Bidang
Perlindungan Konsumen3 Rumusan
Fokus PelaksanaanKegiatan adalah Menyusun Revisi UUPK dimaksudkan untuk mengakomodirperubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu 17 tahun sejak UU PK diberlakukan. Sehingga revisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitasupaya perlindungan konsumen
SASARAN KINERJA TAHUN 2018
Pembinaan SDM PK & BPSK
Pembinaan SDM PK & BPSK dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM Perlindungan Konsumen, dengan target 100 orang dan peningkatan kapasitas anggota BPSK sebanyak 200 orang.Dilaksanakan bekerja samadengan LembagaAkademik di bidang HukumPerlindungan Konsumendan Lembaga Pendidikanmediator yang terakreditasi.
Layanan PengaduanKonsumen
Layanan Pengaduan Konsumen dimaksudkan untuk menyediakan sarana /media bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan atau untuk memperoleh informasi.Pengaduan diterimabaik secara langsungmaupun secara digital (Website SISWAS PK,SMS gate way,Whatsapp, email,aplikasi android).
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Edukasi Konsumen Cerdas
9
1. Pelaksanaan Edukasi Konsumen baik melalui metode tatap muka, publikasi melalui mediaelektronik, media cetak dan media sosial
2. Fokus edukasi konsumen adalah sejalan dengan Program ASEAN Consumer Emporment Index(ACEI) yaitu:
02. Kemampuan
dan Kompetensi Konsumen
03. Ketegasan/Perilaku
Konsumen
01. Kesadaran/
Pengetahuan Konsumen
01. Terhadap: Hak dan Kewajiban
Konsumen Peraturan dan
Lembaga Perlindungan Konsumen
dll
03. Terhadap: Kecenderungan
mengadu Kemauan berbagi
informasi Partisipasi dalam
organisasi konsumen dll
02. Terhadap: Kemampuan
menghitung Kemampuan
membaca label dan logo
Kemampuan membandingkan produk
Kemampuan mendeteksi adanya klausula baku yang tidak adil
dll
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Portal Nasional Perlindungan Konsumen
1. Pengisian konten web portal nasional perlindungan konsumen yangsedang dalam tahap pembangunan ditahun 2017. Portal ini akanterintegrasi dengan 9 sektor prioritas yang ada dalam StrategiNasional Perlindungan Konsumen.
2. Portal Nasional Perlindungan Konsumen ini juga menjadi saranapengaduan konsumen yang tertintegrasi ke dalam 9 sektorprioritas.
3. Mengaktifkan sistem SMS Gateway sebagai sarana bagi konsumenuntuk melakukan pengaduan maupun informasi terkaitperlindungan konsumen
10
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
[CONTOH] RENCANA DANA DEKONSENTRASI T.A 2018
13
Dekonsentrasi Bidang Perlindungan KonsumenRencana Alokasi : Rp. xxxx
Pembentukan KelompokKonsumen Cerdas di SLTA
Melaksanakan EdukasiKonsumen Cerdas kepadaSiswa SLTA untuk kemudianmemfasilitasi dibentuknyakelompok konsumencerdas di masing-masingSLTA.
Penyelenggaraan AksiPerlindungan Konsumen
Melaksanakanpublikasi/edukasiperlindungan konsumenbaik dalam bentuk tatapmuka maupun acara talkshow serta publikasilainnya.
Fasilitasi Pelatihan Dasar BagiAnggota BPSK
Dukungan berupa biayapelatihan serta perjalanan dinasbagi Anggota BPSK untukmengikuti pelatihan dasar.
Seluruh Provinsi dengantarget SLTA unggulansesuai denganrekomendasi dariKemendikbud
Pemerintah Daerah Provinsi PenerimaPenghargaan Daerah Peduli PerlindunganKonsumen
Daerah Provinsi yang telahmenganggarkan biayaoperasional BPSK di daerahnya.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KEGIATAN PUSAT YANG MELIBATKAN PEMERINTAH DAERAH
14
Pesertaberjumlah 30 orang terdiri dariAnggota BPSK
BimtekSDM BPSK Peserta berjumlah
30 orang terdiridari para anggotasekretariat BPSK
BimtekSekretariat
BPSK
Maret-Oktober 2018 Juli 2018
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH
15
1. Mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi konsumen cerdas di daerah.
2. Mendukung operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenyang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota.