Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) DPMPPT Kabupaten

1

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

DPMPPT Kabupaten Sleman

Tahun 2021

ii



Tahun 2021

Kata Pengantar

erencanaan kerja Perangkat Daerah, sebagai salah satu instrumen

untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi

secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Selain itu dengan disusunnya perencanaan

kerja maka akan memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai

bagian/unit kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2021 merupakan salah satu bagian

dari siklus perencanaan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah dokumen perencanaan

tahunan yang merupakan penjabaran tahunan serta mengacu pada RKPD Kabupaten

Sleman Tahun 2021. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) memuat

program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

pada tahun 2021 disertai pagu dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai road map tahunan bagi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengawal

konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD

yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten

Sleman.

P

iii



Tahun 2021

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.3.1. Maksud 3

1.3.2. Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPPT KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2019

7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra di Tahun 2019

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 20

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPPT KABUPATEN SLEMAN 24

3.1. Tujuan dan Sasaran 24

3.2. Program dan Kegiatan 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 28

BAB V PENUTUP 37

LAMPIRAN 38

Formulir E.70

1



Tahun 2021

BAB I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman merupakan dokumen

perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sebagai

penjabaran dari RKPD dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam satu tahun anggaran disertai dana

yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2021 berbeda

dengan tahun-tahun sebelumnya karena diterbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, maka

terdapat penggantian nomenklatur, program, kegiatan dan sub kegiatan serta

kodefikasi perangkat daerah, sehingga terdapat perbedaan nomenklatur program

dan kegiatan dengan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2017 –

2021.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Tahun 2021 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2



Tahun 2021

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun

2016-2021;

3



Tahun 2021


Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman;


Penetapan Kalurahan;

12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta

kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman.

2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah

dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam bentuk rencana kerja dan

anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan

1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2021;

2) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran

dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran


Sleman yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

4



Tahun 2021

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja


Sleman, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)


Sleman dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan


1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan


1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)

DPMPPT KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun

2019 dan Capaian Renstra di Tahun 2019

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2019 dan

pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 di tahun keempat

(Tahun 2019).

5



Tahun 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

Indikator Kinerja Utama.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan ; dan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPPT KABUPATEN SLEMAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun

berkenaan. Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indicator tujuan dan

indicator sasaran beserta target Tahun 2021.

3.2. Program dan Kegiatan

Berisikan table rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan


BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPPT KABUPATEN

SLEMAN

a. Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai

penjelasan diluar table mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan;

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

6



Tahun 2021

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian

dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

7



Tahun 2021

BAB II

Hasil Evaluasi Renja DPMPPT Kabupaten

Sleman Tahun 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA

DI TAHUN 2019

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun

2019, predikat kinerja program masuk kategori Sangat Tinggi (100%).

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2019 adalah

sebagaimana tabel Form E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja

SKPD sebagaimana pada tabel 2.1.1 berikut :

8



Tahun 2021

Tabel 2.1.1

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2019

9



Tahun 2021

10



Tahun 2021

11



Tahun 2021

12



Tahun 2021

13



Tahun 2021

14



Tahun 2021

15



Tahun 2021

16



Tahun 2021

17



Tahun 2021

Adapun capaian Renstra di tahun 2019, ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 2.1.2

Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019

Persentase temuan hasil

pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

Prosentase temuan hasil pemeriksaan

oleh BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi,

Inspektorat Kabupaten yang ditindak

lanjuti dibagi seluruh hasil temuan

pemeriksaan oleh BPK, BPKP,

Inspektorat Propinsi, Inspektorat

Kabupaten dikalikan 100%

% 100 % 100 % 100,00% Sangat Berhasil

Predikat AKIP DPMPPT Predikat hasil evaluasi 4 (A) 4 (A) 5 (AA) 125,00% Sangat Berhasil

Indeks kepuasan

masyarakat

Nilai survei IKM pada DPMPPT % 78 % 84,26 % 108,03% Sangat Berhasil

Persentase penyelesaian

perizinan

Jumlah permohonan izin yang

diselesaikan dibagi jumlah permohonan

izin yang masuk dikalikan 100%

% 92 % 91,25 % 99,18% Sangat Berhasil

Persentase aduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

sesuai dengan Peraturan Bupati dibagi

dengan seluruh pengaduan yang masuk

dikalikan 100%

% 93 % 98,89 % 106,33% Sangat Berhasil

Persentase investor

sektor prioritas

Jumlah investor di sektor prioritas dibagi

jumlah investor dikalikan 100%

% 85 % 100,00 % 117,65% Sangat Berhasil

Nilai Investasi Jumlah investasi tahun t Milyar 7.000 Milyar 8.708 Milyar 124,40% Sangat Berhasil

2 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

3 Meningkatnya

penanaman modal

TINGKAT

CAPAIAN PREDIKAT

TARGET REALISASI

1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan keuangan

daerah

NO SASARAN INDIKATOR SASARANCARA/RUMUS PENGHITUNGAN

INDIKATOR SASARAN SATUAN

TAHUN 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih adanya kendala dalam pelaksanaan program

dan kegiatan, antar lain:

1). Adanya anggaran BPJS Kesehatan yang tidak terserap dikarenakan ada

Pegawai Non PNS yang sudah ikut dengan BPJS suami dan ada yang tidak

menginginkan mendaftar BPJS Kesehatan karena kontrak dispensasi hanya

sampai Tahun 2020 dan adanya gaji Pegawai Non PNS yang tidak terserap

karena resign

2). Kesulitan dalam memprediksi jumlah target pengguna layanan secara tepat

3). Ketidaktepatan dalam menentukan target frekuensi kegiatan dengan realisasi

fisik yang dilaksanakan

4). Terdapat anggaran yang tidak terserap untuk stand kegiatan Sleman Fair

karena sudah difasilitasi oleh Bagian Perekonomian

18



Tahun 2021

5). Untuk Kegiatan tinajau lokasi prospektus investasi banyak dilakukan oleh

narasumber dan kadang-kadang tidak melibatkan tim dari bidang

dikarenakan waktu yang bersamaan dengan kegiatan kedinasan sehingga

serapan anggaran untuk tinjau lokasi tidak maksimal

6). Realisasi target pengelolaan berkas permohonan IMB lebih besar dari pada

perencanaan dikarenakan adanya jemput bola dispensasi IMB

7). Pada awal tahun telah mengajukan pendaftaran kepesertaan BPJS

Kesehatan bagi Pegawai Non PNS akan tetapi baru terdaftar pada bulan

Oktober sehingga anggaran premi BPJS Kesehatan tidak terserap secara

maksimal

8). Peninjauan dan penelitian lokasi hanya melayani 15 izin karena dengan

terbitnya PP 24 Tahun 2018 tentang OSS sehingga 20 izin lainnya dilakukan

melalui OSS

9). Kesulitan dalam memprediksi jumlah target pemohon keringanan retribusi

daerah secara tepat

19



Tahun 2021

Adapun capaian Renstra di Tahun 2019, ditunjukkan dengan tabel 2.1.3

sebagai berikut:

Tabel 2.1.3

Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019

No Sasaran Indikator Sasaran

Cara Penghitungan

Target Kinerja Sasaran

Realisasi Tingkat

Pencapaian Predikat

Satuan Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Prosentase temuan hasil pemeriksaan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten

% 100% 100% 100% Sangat berhasil

Predikat AKIP DPMPPT

Predikat hasil evaluasi

A(4) A Blm diketahui

Blm diketahui Sangat berhasil

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai survei IKM pada DPMPPT

% 78% 83,90% 107,56% Sangat berhasil

Persentase penyelesaian perizinan

Jumlah permohonan izin yang diselesaikan dibagi jumlah permohonan izin yang masuk dikalikan 100%

% 92% 91,25% 99,19% Sangat berhasil

Persentase aduan masyarakat yang terselesaikan

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bupati dibagi dengan seluruh pengaduan yang masuk dikalikan 100%

% 93% 98,89% 106,33% Sangat berhasil

3 Meningkatnya Penanaman Modal

Persentase investor sektor prioritas

Jumlah investor di sektor prioritas dibagi jumlah investor dikalikan 100%

% 85% 100% 117,65% Sangat berhasil

Nilai Investasi Jumlah investasi tahun t

Milyar 7.000 M 8.708 M 124,40% Sangat berhasil

20



Tahun 2021

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor

90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu,

maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan terdiri dari:

1. Seksi Pendaftaran;

2. Seksi Data dan Informasi; dan

3. Seksi Pelayanan Pengaduan.

d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;

2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal; dan

3. Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi.

e. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:

1. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;

2. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan

3. Seksi Izin Bangunan Gedung.

f. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari :

1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;

2. Seksi Izin Gangguan; dan

3. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

21



Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 90 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tugas pokok dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan

tugas pembantuan di bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu

satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu;

2. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal

dan perizinan terpadu satu pintu;

3. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan

pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu

satu pintu ;

4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

5. pelaksanaan kesekertariatan dinas; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka secara rinci jenis pelayanan yang

diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman adalah:

1. Izin Prinsip;

2. Izin Lokasi;

3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

4. Rencana Tata Bangunan;

5. Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat;

6. Izin Reklame;

7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

8. Izin Usaha Industri;

9. Izin Perluasan Industri;

10. Surat Izin Usaha Perdagangan;

11. Tanda Daftar Perusahaan;

12. Tanda Daftar Gudang;

22



Tahun 2021

13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

14. Izin Usaha Toko Modern;

15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;

16. Izin Prinsip Penanaman Modal;

17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

19. Izin Usaha Penanaman Modal;

20. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);

22. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;

23. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal;

24. Izin Pemondokan;

25. Izin Apotek;

26. Izin Optik;

27. Izin Toko Obat;

28. Izin Toko Alat Kesehatan;

29. Izin Laboratorium Klinik;

30. Izin Mendirikan Klinik Pratama;

31. Izin Mendirikan Klinik Utama;

32. Izin Mendirikan Rumah Sakit;

33. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;

34. Izin Usaha Peternakan; dan

35. Surat Izin Usaha Perikanan.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan

diatas dapat dilihat dari indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam

tabel 2.2.1 berikut:

23



Tahun 2021

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPT Kabupaten Sleman

No Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja Sasaran Realisasi Capaian Catatan Analisis

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2019

Tahun 2020

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 1. Terbatasnya SDM dan anggaran

2. Jaringan internet yang belum maksimal dan mesin antrian yang sering error;

3. Instrumen pemrosesan izin pertanahan belum lengkap;

4. Peraturan daerah yang belum sinkron dengan peraturan pertanahan pemerintah pusat;

1. Tersedianya media komunikasi dan informasi.

2. Lingkungan kerja kondusif

3. Etos kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tinggi

Predikat AKIP DPMPPT

A A AA AA Blm diketahui

2 Indeks Kepuasan Masyarakat

78% 79% 80% 83,90% 84,02%

Persentase penyelesaian perizinan

92% 92,5% 93% 91,25% 122,00%

Persentase aduan masyarakat yang terselesaikan

93% 95% 95% 98,89% 98,08%

3 Persentase investor sektor prioritas

85% 87,5% 90% 100% 100%

Nilai Investasi 7.000 M 7.500 M 8.000 M 8.708 M 8.766 M

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa isu penting sebagai

berikut:

1. Pemanfaatan dan peningkatan sistem informasi penanaman modal dan

perizinan/non perizinan yang terintegrasi;

2. Meningkatkan koordinasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan

3. Penyusunan regulasi penanaman modal daerah

4. Penyebarluasan informasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan

5. Peningkatan forum koordinasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan

6. Pengadaan sarpras dan rekruitmen SDM.

7. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan diklat

8. Belum adanya sinkronisasi NSPK di setiap kementrian teknis dengan PP

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik;

9. Belum terintegrasinya sistem informasi antara peraturan di kementerian

dengan OSS

24



Tahun 2021

BAB III

Tujuan dan Sasaran DPMPPT Kabupaten

Sleman

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2021 sebagaimana

yang tercantum dalam Renstra Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran

Persentase temuan

hasil pemeriksaan

yang ditindaklanjuti

% 100

Predikat AKIP

DPMPPT

Predikat AA

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai 80

Persentase

Penyelesaian

Perizinan

% 93

Persentase aduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

% 95

Persentase investor

sektor prioritas

% 90

Nilai Investasi Rp 8.000 milyar

2 Mendorong

peningkatan nilai

investasi

NO TUJUAN

1

SASARANINDIKATOR

SASARAN SATUAN

INDIKATOR

TUJUAN SATUAN

Pertumbuhan

nilai penanaman

modal

Meningkatnya

Penanaman

Modal

TARGET

KINERJA

TUJUAN

TAHUN 2021

TARGET

KINERJA

SASARAN 2021

Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang bersih dan

efektif dan kualitas

pelayanan publik

Predikat AKIP

SKPD

Predikat

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

AA

% 6,67

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja dan

Keuangan

Daerah

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan

tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran

25



Tahun 2021

tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2021:

Jumlah Urusan : 2

Jumlah Program : 7

Jumlah Kegiatan : 10

Jumlah Sub Kegiatan : 34

Pagu Indikatif APBD : Rp 12.154.777.045,00

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2021 adalah :

Tabel 3.2.1

Rekapitulasi Urusan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan

Tahun 2021

NO URAIAN JUMLAH PENDANAAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12.126.708.045,00 APBD

1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12.126.708.045,00 APBD

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 9.751.829.395,00 APBD

1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 119.155.000,00 APBD

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 105.175.000,00 APBD

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 7.215.000,00 APBD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.765.000,00 APBD

2 Administrasi Keuangan 7.371.130.795,00 APBD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.366.855.698,00 APBD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 4.275.097,00 APBD

3 Administrasi Umum 2.261.543.600,00 APBD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 387.669.200,00 APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 367.800.000,00 APBD

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.200.000,00 APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 107.400.000,00 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 460.693.800,00 APBD

Penyediaan Alat Tulis Kantor 170.080.100,00 APBD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.050.000,00 APBD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.174.000,00 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman 70.687.500,00 APBD

26



Tahun 2021


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.000.000,00 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 292.170.000,00 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 6.750.000,00 APBD

2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 434.931.250,00 APBD

1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal

yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

274.007.050,00 APBD

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal

196.670.800,00 APBD

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal

77.336.250,00 APBD

2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 160.924.200,00 APBD

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 160.924.200,00 APBD

3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 517.260.000,00 APBD

1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

517.260.000,00 APBD

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 246.074.000,00 APBD

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

DaerahKabupaten/Kota

271.186.000,00 APBD

4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 942.694.600,00 APBD

1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/ Kota

942.694.600,00 APBD

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

62.138.200,00 APBD

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan

Penanaman Modal

764.022.800,00 APBD

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan

4.960.000,00 APBD

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif

Daerah

111.573.600,00 APBD

5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 354.721.400,00 APBD

1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

354.721.400,00 APBD

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PenanamanModal 235.807.600,00 APBD

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PenanamanModal 69.235.600,00 APBD

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PenanamanModal 49.678.200,00 APBD

27



Tahun 2021


6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN

MODAL

125.271.400,00 APBD

1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang

Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

125.271.400,00 APBD

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan

dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik

125.271.400,00 APBD

2 KEPEGAWAIAN 28.069.000,00 APBD

1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 28.069.000,00 APBD

1 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 28.069.000,00 APBD

Pengelolaan Data Kepegawaian 28.069.000,00 APBD

12.154.777.045,00TOTAL

28



Tahun 2021

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPPT

Kabupaten Sleman

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2021

pada tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD, adalah sebagai berikut :

29



Tahun 2021

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perenagkat Daerah Tahun 2021

dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Sleman

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN

MODAL

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENANAMAN MODAL

12.126.708.045,00 0,00 0,00 0,00 13.732.296.640,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN, PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR, PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR,

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAH

DAERAH

Pelayanan

Publik

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan keuangan daerah

Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran; Persentase

pemenuhan kebutuhan

Gedung dan

perlengkapan

100 %;

20 %

9.751.829.395,00 0,00 0,00 0,00 10.723.068.280,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.01

Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

119.155.000,00 0,00 0,00 0,00 131.070.500,00

Dokumen perencanaan Kinerja 3

dokumen

Dokumen anggaran 4

dokumen

Dokumen evaluasi terhadap hasil

Renja Perangkat Daerah Kabupaten

(E81)

4

dokumen

Dokumen Pengendalian dan

Evaluasi terhadap pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah (E75)

4

dokumen

Dokumen Evaluasi terhadap hasil

Renstra (E.80)

1

dokumen

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.01.05

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten

Sleman

Dokumen laporan evaluasi kinerja 48

dokumen

Persentase ketersediaan laporan evaluasi

kinerja perangkat daerah tepat waktu

100% 6.765.000,00 0,00 0,00 0,00 7.441.500,00 Keg. baru 0

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 KABUPATEN SLEMAN

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kode Rekening Urusan dan Program RPJMD Urusan/Program/kegiatanPrioritas

DaerahSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawabKetHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.01.01

Penyusunan Renstra dan Renja

Perangkat Daerah

0Persentase ketersediaan dasar hukum

peerencanaan 5 tahunan dan tahunan

tepat waktu

100% 105.175.000,00 0,00

Kabupaten

Sleman

0,00 0,00 115.692.500,00 Keg. baruKabupaten

Sleman

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.01.03

Penyusunan Dokumen Evaluasi

Perangkat Daerah

0Persentase ketersediaan dokumen

pengendalian dan evaluasi perencanaan

tepat waktu

100% 7.215.000,00 0,00 0,00 0,00 7.936.500,00 Keg. baru

30



Tahun 2021


Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.02

Administrasi Keuangan 7.371.130.795,00 0,00 0,00 0,00 8.106.546.200,00

Pembayaran gaji dan tunjangan 14 bulan

Pembayaran TPP 14 bulan

Pembayaran

Insentif retrebusi IMB

12 bulan

Pembayaran iuran

BPJS

12 bulan

Laporan keuangan semesteran 2

dokumen

Laporan aset/ BMD

perbulan

12

dokumen

Dokumen

tanggapan pemeriksaan

1

dokumen

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03

Administrasi Umum 2.261.543.600,00 0,00 0,00 0,00 2.485.451.580,00

Layanan surat

menyurat

12 bulan

Pembayaran jasa

non PNS

9 orang

Sewa depo arsip 2 lokasi

Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Kabupaten

Sleman

Pembayaran jasa langganan 12 bulan Persentase pemenuhan

jasa langganan

100 % 367.800.000,00 0,00 0,00 0,00 404.580.000,00 Keg. baru 0

Pemeliharaan

peralatan kantor

12 bulan

Pemeliharaan

komputer

12 bulan

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten

Sleman

Pembayaran honoranium pengelola

keuangan dan barang

12 bulan Persentase pemenuhan

kompensasi pengelola

keuangan dan aset tepat

waktu

100 % 107.400.000,00 0,00 0,00 0,00 118.140.000,00 Keg. baru 0

ket

Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output)

Hasil Kegiatan

Kode RekeningUrusan dan

Program RPJMDUrusan/Program/kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung jawab

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0Persentase pemenuhan

gaji dan tunjangan ASN

tepat waktu

100% 7.366.855.698,00 0,00

Kabupaten

Sleman

0,00 0,00 8.103.541.000,00 Keg. baruKabupaten

Sleman

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.02.07

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Semesteran

0Persentase ketersediaan

dokumen laporan

keuangan dan aset SKPD

tepat waktu

100 % 4.275.097,00 0,00 0,00 0,00 3.005.200,00 Keg. baru

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Persentase pemenuhan

layanan surat menyurat

100 % 387.669.200,00 0,00

Kabupaten

Sleman


Sleman

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.03

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

0Persentase pemenuhan

jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

100 % 105.200.000,00 0,00 0,00 0,00 115.720.000,00 Keg. baru

31



Tahun 2021


Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pembayaraan jasa kebersihan 4 orang 12 bulan

pembayaran jasa keamanan 6 orang 12 bulan

pembayaran jasa pengemudi 1 orang 12 bulan

pembelian peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

12 bulan

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten

Sleman

Pengadaan ATK DPMPPT dan MPP 12 bulan Persentase pemenuhan

kebutuhan ATK

100 % 170.080.100,00 0,00 0,00 0,00 187.088.000,00 Keg. baru 0

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.11

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kabupaten

Sleman

Layanan cetak dan penggandaan dokumen

DPMPPT dan MPP

12 bulan Persentase pemenuhan

kebutuhan cetak dan

penggandaan

100 % 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 41.855.000,00 Keg. baru 0

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kabupaten

Sleman

Penyediaan peralatan listrik 12 bulan Persentase pemenuhan

kebutuhan kelistrikan

100 % 8.174.000,00 0,00 0,00 0,00 8.991.400,00 Keg. baru 0

Layanan penyediaan makan minum rapat 12 bulan

Layanan penyediaan makan minum

tamu

12 bulan

Layanan penyediaan makan minum

pengunjung DPMPPT dan

MPP

11 bulan

Layanan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan

Layanan perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

Pemeliharaan

gedung kantor

2unit

Pemeliharaan

kamar mandi/WC

2 paket

Pemeliharaan

taman

1 paket

Pembayaran sewa

tanaman

12 bulan

Layanan pemeliharaan kendaraaan dinas 12 bulan

Layanan

penyediaan BBM

12 bulan

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kabupaten

Sleman

Layanan pemeliharaan mebeleur 12 bulan Persentase pemenuhan

kebutuhan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeleur

90 % 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 7.425.000,00 Keg. baru 0

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawabKet


(Output)

Hasil Kegiatan



Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten

Sleman

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

0,00 0,00 506.763.180,00 Keg. baru 0Persentase pemenuhan

layanan kebersihan dan

keamanan kantor

100 % 460.693.800,00 0,00

Keg. baru 0Persentase pemenuhan

kebutuhan makanan dan

minuman

100 % 70.687.500,00 0,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Kabupaten

Sleman

0,00 0,00 47.135.000,002.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.17

Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten

Sleman


kebutuhan Rapat Kordinasi

dan Konsultasi ke dalam dan

Luar Daerah

100 % 106.869.000,00 0,00

Keg. baru 0Persentase pemenuhan


Rutin/Berkala Gedung Kantor

90 % 140.000.000,00 0,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kabupaten

Sleman

0,00 0,00 148.500.000,002.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.01.2.03.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Kabupaten

Sleman



Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

90 % 292.170.000,00 0,00

32



Tahun 2021


Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02

PROGRAM

PENINGKATAN

IKLIM INVESTASI

DAN REALISASI

INVESTASI

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM

PENANAMAN MODAL

Ekonomi Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

Persentase investor yang terfasilitasi

kemudahan berusahanya melalui izin

prinsip dan izin lokasi; Regulasi perizinan

yang dievaluasi untuk mendukung

kemudahan berusaha; Ketersediaan

informasi investasi

20 %; 6

Regulasi; 90

%

434.931.250,00 0,00 0,00 0,00 456.275.000,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02.2.01

Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif Dibidang

Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

274.007.050,00 0,00 0,00 0,00 251.872.000,00

Berita Acara Tinjau

Lokasi

30

dokumen

Keputusan Izin Prinsip dan Izin Lokasi 30

dokumen

Workshop bagi petugas pengelola

perizinan kecamatan

50 orang

Dokumen laporan penyelenggaraan

pembinaan perizinan di kecamatan

1

dokumen

Dokumen laporan evaluasi peraturan

dan pelaksanaan peraturan penanaman

modal, perizinan dan non perizinan

1

dokumen

Persentase

laporan bulanan

dari kecamatan

75 %

Dokumen hasil evaluasi dan

pengembangan SP dan SOP

penanaman modal, perizinan dan non

perizinan

1

dokumen

Dokumen laporan penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan

pemanfaatan ruang dan usaha

1

dokumen

Draft Peraturan Bupati Sleman tentang

Insentif dan Kemudahan Penanaman

Modal

1

dokumen

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02.2.02

Pembuatan Peta Potensi

Investasi Kabupaten/Kota

160.924.200,00 0,00 0,00 0,00 204.403.000,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02.2.02.02

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang

Usaha Kabupaten/Kota

Kabupaten

Sleman

Layout peta lampiran SK IPPT dan

ploting lokasi IPPT/RTB

2250

bidang

Identifikasi lokasi

perijinan sesuai

dengan IPPT

2250

bidang

160.924.200,00 0,00 0,00 0,00 204.403.000,00 Keg. baru 0

Ploting Bangunan Yang memiliki IMB 1800

bidang

Identifikasi lokasi

perijinan sesuai

dengan IMB

1800

bidang

Ploting perizinan prasarana bangunan 150

lokasi

Identifikasi lokasi

perijinan sesuai

dengan izin

prasarana

bangunan

150

lokasi

0Persentase

kehadiran peserta

workshop

75 % 77.336.250,00 0,00 0,00 0,00 22.885.000,00 Keg. baru2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02.2.01.02

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal

Kabupaten

Sleman


Sleman

Tersedianya

referensi

kesesuaian

peraturan dan

pelaksanaan

peraturan

penanaman

modal, perizinan

dan non perizinan

100 %

0Penyelesaian

perizinan tepat

waktu

80 % 196.670.800,00 0,002.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02.2.01.01

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai

Pemberian Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal

Ket


(Output)

Hasil Kegiatan



Prioritas


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

33



Tahun 2021


Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.03

PROGRAM

PENINGKATAN

PROMOSI DAN

KERJASAMA

INVESTASI

PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL


pertumbuhan

ekonomi

Persentase jumlah

pemohon izin; Investor baru

yang menanamkan

modalnya

80 %; 2

Investor

517.260.000,00 0,00 0,00 0,00 620.164.000,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.03.2.01

Penyelenggaraan Promosi


Kewenangan Daerah Kabupaten/

Kota

517.260.000,00 0,00 0,00 0,00 620.164.000,00

Pendaftaran perizinan melalui

Front Office

10000

pemohon

Layanan mandiri dan OSS 2000

pemohon

Pembayaran

retribusi

3000

SKRD

Layanan pengambilan SK Izin 6000 SK

Apkasi/AITIS 1 kali

Materi promosi (pemeliharaan

sistem aplikasi)

1 kali

Pameran Potensi

Daerah (PPD)

1 kali

Promosi bersama pemkab sleman 1 kali

Temu kemitraan 5

PMA-PMDN

15 UKM

Buku materi

promosi investasi

1

dokumen

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.04

PROGRAM

PENINGKATAN

IKLIM INVESTASI

DAN REALISASI

INVESTASI

PROGRAM PELAYANAN

PENANAMAN MODAL


pertumbuhan

ekonomi

Persentase pelaku usaha

sektor pertanian,

pariwisata, dan kesehatan

yang memiliki izin secara

efektif; Rasio rumah

berIMB; Persentase aduan

yang ditindaklanjuti

95 %; 44

%; 25 %

942.694.600,00 0,00 0,00 0,00 1.378.719.360,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.04.2.01

Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan Secara Terpadu

Satu Pintu Dibidang Penanaman

Modal yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota

942.694.600,00 0,00 0,00 0,00 1.378.719.360,00

Pelayanan izin usaha peternakan dan

perikanan

12 bulan Persentase izin usaha peternakan yang

terselesaikan

75 %

Izin akomodasi, restoran,rumah makan,

rekreasi hiburan umum, biro perjalanan

wisata, an izin pemondokan

12 bulan Persentase izin usaha pariwisata yang

terselesaikan

75 %

Layanan pengelolaan dokumen izin

kesehatan

12 bulan Peningkatan pelayanan perizinan sesuai

dengan peraturan yang berlaku

15 %

062.138.200,00 0,00 0,000, 00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.04.2.01.01

Penyediaan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Non-Perizinan

berbasis Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik

Kabupaten

Sleman

0,000, 00

298.305.000,00 Keg. baruKabupaten

Sleman

68.352.000,00 Keg. baru

0Jumlah investor yang berminat

melakukan investasi

4

investor

271.186.000,00 0,002.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.03.2.01.02

Pelaksanaan Kegiatan Promosi

Penanaman Modal

DaerahKabupaten/Kota

0,000, 00

321.859.000,00 Keg. barupersentase kepuasan Masyarakat Dalam

menerima pelayanan (SKM)

85 % 246.074.000,00 0,002.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.03.2.01.01

Penyusunan Strategi Promosi

Penanaman Modal

Kabupaten

Sleman

0

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

Lokasi

SKPD

Penanggung

jawabKet


(Output)

Hasil Kegiatan



Prioritas

DaerahSasaran Daerah

34



Tahun 2021


Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Layanan pengelolaan dokumen izin

kesehatan

12 bulan Peningkatan pelayanan

perizinan sesuai dengan

peraturan yang berlaku

15 %

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.04.2.01.02

Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Perizinan dan Non-

Perizinan Penanaman Modal

Kabupaten

Sleman

Izin Mendirikan Bangunan Gedung 1700 izin Persentase IMB dan Prasarana

Bangunan yang

terselesaikan

80 % 764.022.800,00 0,00 0,00 0,00 1.180.640.360,00 Keg. baru 0

Dispensasi Izin Mendirikan

Bangunan

5000 izin

IMB prasarana konstruksi bangunan jenis

reklame

110 izin

IMB Menara Seluler 25 izin

Layanan konsultasi pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi Izin

Mendirikan Bangunan

20 surat Persentase penyelesaian

permohonan pengurangan,

keringanan dan pembebasan

retribusi IMB

85 %

Optimalisasi penerimaan retribusi

IMB

150 surat Persentase penyelesaian

tagihan retribusi IMB

85 %

Layanan pengelolaan pengaduan

masyarakat terhadap pelayanan terpadu

perizinan dan non perizinan

50

aduan

Persentase aduan yang

tertangani/ditindaklanjuti

85 %

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.04.2.01.04

Koordinasi dan Sinkronisasi

Penetapan pemberian

Fasilitas/Insentif Daerah

Kabupaten

Sleman

Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan

Tanah untuk non usaha

1250

berkas

Persentase terselesaikannya

perizinan pertanahan untuk

IPPT non usaha dan SKRK

76 % 111.573.600,00 0,00 0,00 0,00 124.271.000,00 Keg. baru 0

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.05

PROGRAM

PENINGKATA

N IKLIM

INVESTASI

DAN

REALISASI

INVESTASI

PROGRAM PENGENDALIAN

PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL


pertumbuhan

ekonomi

Persentase investor yang terfasilitasi

kemudahan berusahanya melalui izin

pemanfaatan ruang; Prosentase

peningkatan nilai realisasi investasi

PMA dan PMDN; Persentase pelaku

usaha sektor perdagangan dan

perindustrian yang memiliki

izin secara

60 %;

0.15 %;

95

%

354.721.400,00 0,00 0,00 0,00 416.272.000,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.05.2.01

Pengendalian Pelaksanaan


Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

354.721.400,00 0,00 0,00 0,00 416.272.000,00

Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan

Tanah untuk Usaha

450

berkas

Pelayanan RTB 200

berkas

Keg. baru0,00 0,00 0,00 285.467.000,00Persentase terselesaikannya

perizinan pertanahan untuk

IPPT usaha dan RTB

80 % 235.807.600,00

0

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.05.2.01.01


Pemantauan Pelaksanaan

PenanamanModal

Kabupaten

Sleman

4.960.000,00 0,00 0,00 0,00

0

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.04.2.01.03

Penyediaan Layanan Konsultasi dan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

terhadap Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Non- Perizinan

Kabupaten

Sleman

5.456.000,00 Keg. baru

Ket


(Output)

Hasil Kegiatan

Kode Rekening

Urusan dan

Program

RPJMD

Urusan/Program/kegiatanPrioritas


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

35



Tahun 2021


Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pemantauan perusahaan/ pemilik

izin/ non perizinan

100

lokasi

LKPM terkirim 500

proyek

Forum komunikasi investasi 1 kali

Profil perusahaan PMA/PMDN 1

dokumen

Dokumen laporan perkembangan

penanaman modal

4

dokumen

Dokumen laporan pemantauan dan

pengendalian pelayanan perizinan

dan non perizinan

1

dokumen

Fasilitasi dan sinkronisasi pemenuhan

komitmen perizinan sektor

perdagangan dan industri di OSS

10 kali

Inventarisasi izin perdagangan dan

industri, IUMK

3

dokumen

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.06

PROGRAM

PENINGKATAN

IKLIM INVESTASI

DAN REALISASI

INVESTASI

PROGRAM PENGELOLAAN DATA

DAN SISTEM INFORMASI

PENANAMAN MODAL

Ekonomi Meningkatn

ya

pertumbuha

n ekonomi

Persentase

Jumlah layanan

perizinan yang

telah terintegrasi

secara elektronik

90 % 125.271.400,00 0,00 0,00 0,00 137.798.000,00

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.06.2.01

Pengelolaan Data dan Informasi

Perizinan dan Nonperizinan yang

Terintergrasi Pada Tingkat

Daerah

Kabupaten/ Kota

125.271.400,00 0,00 0,00 0,00 137.798.000,00

Sosialisasi di tingkat kabupaten 1 kali

Iklan Layanan Masyarakat

Perizinan

1 buah

Leaflet perizinan 1500

lembar

Booklet 500 buku

Pemeliharaan dan evaluasi Aplikasi

Sistem Perizinan (penambahan

konten pendaftaran)

12 bulan

Pelayanan informasi dan data 10000

pemohon

Ket


(Output)

Hasil Kegiatan

Kode RekeningUrusan dan Program

RPJMDUrusan/Program/kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan SKPD

Penanggung

jawab

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.05.2.01.02


Pembinaan Pelaksanaan

PenanamanModal

0data informasi tentang aktivitas

perusahaan PMA- PMDN

realisasi perijinan/non perijinan

di kabupaten sleman

100 % 69.235.600,00 0,00 0,00 0,00 76.159.000,00 Keg. baruKabupaten

Sleman

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.05.2.01.03


Pengawasan Pelaksanaan

PenanamanModal

0Persentase terlaksanakannya

fasilitasi dan sinkronisasi

pemenuhan komitmen perizinan

sektor perdagangan dan industri

100 % 49.678.200,00 0,00

Kabupaten

Sleman


Sleman

2.18.2.18.0.00.0.00.0

1.00.06.2.01.01

Pengolahan, Penyajian dan

Pemanfaatan Data dan Informasi

Perizinan dan Nonperizinan

berbasis Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik

0Persentase kehadiran peserta

sosialisasi

85 % 125.271.400,00 0,00

Persentase pemohon infomasi

dan data yang terlayani

85 %

0,00 0,00 137.798.000,00 Keg. baru

36



Tahun 2021


Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

5.03.2.18.0.00.0.00.0

1.00

KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN 28.069.000,00 0,00 0,00 0,00 30.875.900,00

5.03.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

PROGRAM KEPEGAWAIAN

DAERAH

Pelayanan

Publik

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

28.069.000,00 0,00 0,00 0,00 30.875.900,00

5.03.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02.2.01

Pengelolaan Data dan

Informasi ASN

28.069.000,00 0,00 0,00 0,00 30.875.900,00

Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan Persentase pengelolaan dokumen

kepegawaian tepat waktu

100 %

Dokumen Roadmap RB perangkat

daerah tahun 2020-

2025

1

dokumen

Persentase pemenuhan pembayaran

kompensasi tenaga non PNS tepat

waktu

100 %

Dokumen laporan pelaksanaan

Roadmap RB tahun 2020

1

dokumen

Persentase layanan informasi publik

yang dikelola

100 %

Pengelolaan informasi dan

dokumentasi perangkat daerah

12 bulan

12.154.777.045,00 0,00 0,00 0,00 13.763.172.540,00

0

Kode RekeningUrusan dan Program

RPJMDUrusan/Program/kegiatan

Prioritas


28.069.000,00 0,00 0,00 0,005.03.2.18.0.00.0.00.0

1.00.02.2.01.04

SKPD

Penanggung

jawabKet


(Output)

Hasil Kegiatan

TOTAL

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis

Kegiatan

30.875.900,00 Keg. baruPengelolaan Data Kepegawaian Kabupaten

Sleman

37



Tahun 2021

BAB V

Penutup

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2021 menjamin

program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras

dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2021, dan menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

Sebagaimana RKPD Tahun 2021, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 masih

akan dihadapkan pada beberapa tantangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,

diantaranya penurunan pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan daerah,

potensi meningkatnya jumlah KK miskin, potensi meningkatnya jumlah pengangguran,

dan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu diperlukan kerja cerdas dan

upaya bersama semua pemangku kepentingan dalam melewati tantangan diatas.

Sleman, 24 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman

Retno Susiati, SH, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

38



Tahun 2021

Lampiran-lampiran

Documents

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) DPMPPT Kabupaten