Reklamasi Pantai Kawasan Pantura

  • Published on
    10-Jul-2015

  • View
    560

  • Download
    1

Transcript

<p>Makalah</p> <p>Pelanggaran Reklamasi Pantai di Kawasan Pantura terhadap Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Sekitarnya(http://gatra.com/artikel).</p> <p>Oleh: ROYHAN RIZKY M. IQBAL MUSLIM RENDI NUGRAHA SAMSUL ARIF H. TAQWA RIZALDI HENDRA HALIM 0910613061 0910613052 0910613058 0910613063 0910613065 105060100111007</p> <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL UNIVERSITAS BRAWIJYA MALANG</p> <p>1</p> <p>KATA PENGANTAR</p> <p>Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan Dalam Pembanguan. Pembuatan makalah ini mengangkat topik yang dipublikasikan melalui media masa ataupun media elektronik. Berdasarkan topik tersebut, kemudian dikembangkan dan ditinjau permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut dapat dianalisa semua aspek hukum yang ada sesuai dengan undang undang yang berlaku di indonesia. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengambil pelajaran dari topik yang dibahas dalam makalah. Mahasiswa dapat memahami aspek hukum yang berkaitan dengan dunia teknik sipil, sesuai dengan undang- undang yang berlaku di indonesia. Bersamaan dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak ir. Widodo S., Meng &amp; Agus Susansto SH. selaku dosen mata kuliah Aspek Hukum Dalam Pembangunan. 2. Semua pihak yang membantu baik moril maupun materil dalam proses penyusunan tugas ini. Akhir kata penyusun memohon maaf apabila dalam penyusunan makalah terdapat kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Malang , oktober 2011 rahmatnya maka kami dapat menyelesaikan makalah sebagai salah satu aspek penilain atas mata kuliah Aspek Hukum</p> <p>Penyusun</p> <p>2</p> <p>BAB 1 PENDAHULUAN1. Abstrak Bentuk geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan tentunya memberikan berbagai keuntungan bagi pemerintah dan rakyat, terlebih karena wilayah perairannya yang sangat luas bahkan melebihi jumlah daratan yang dimiliki. Namun, hal itu juga yang kemudian menimbulkan</p> <p>permasalahan baru di negeri ini. Jumlah penduduk yang sangat banyak dan ketidakmampuan pemerintah untuk memeratakan kepadatan penduduk tersebut pada tiap daerah mengakibatkan kebutuhan akan tanah sebagai area aktivitas penduduk menjadi suatu kebutuhan yang primer. Tanah tambahan tersebut bisa didapat melalui proses reklamasi pantai. Oleh sebab itu, muncullah keinginan pemerintah untuk melakukan reklamasi pantai di wilayah-wilayah pesisir tertentu yang padat penduduk seperti di Jakarta.</p> <p>1</p> <p>http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation, 17 Maret 2010</p> <p>3</p> <p>Secara harfiah, reklamasi (reclamation) adalah the procces of reclaiming something from loss or from a less useful condition.1 (proses memperoleh kembali sesuatu dari kehilangan atau dari suatu keadaan yang kurang bermanfaat). Kegiatan reklamasi pantai dan laut dengan melakukan penimbunan pada wilayah pantai dan laut merupakan hal yang baru dikenal di Indonesia dalam waktu dua puluh tahunan belakangan ini. Reklamasi pantai sudah diatur juga dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 23, yang memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Ada beberapa jenis reklamasi lainnya yang dapat dikaitkan dengan lingkungan fisik tertentu, yaitu : land reclamation,water reclamation, river reclamation, dan mine reclamation.2 Istilah reklamasi pantai pertama kali digunakan dan mulai dikenal oleh ranah hukum positif Indonesia sejak tahun 1995, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. Menurut Hery Hartawan, kedua Keputusan Presiden ini memiliki sifat pemberlakuannya sendiri, yaitu:2</p> <p>http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation, 17 Maret 2010</p> <p>4</p> <p>Secara umum, kedua Keputusan Presiden ini menjadi awal munculnya landasan yuridis bagi reklamasi pantai. Hanya saja Keputusan Presiden ini bukanlah peraturan (regelling) yang dapat berlaku secara umum, karena sifat berlaku kedua Keputusan Presiden tersebut hanya terbatas pada wilayah yang telah di tentukan yaitu Pantai Utara Jakarta dan Pantai Kapuknaga, Tangerang. Dengan demikian sekalipun memiliki status hukum sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi dua keputusan Presiden tersebut memiliki sifat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu hanya sebagai kebijakan pemerintah yang bersifat khusus untuk kegiatan tertentu, dalam hal ini khusus dalam rangka pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai di dua lokasi tertentu. 3 Sejak istilah reklamasi pantai digunakan dalam dua</p> <p>Keputusan Presiden tersebut, maka istilah tersebut kemudian hampir selalu dipergunakan untuk kegiatan penimbunan pantai atau laut. Namun meskipun undang-undang mengenai reklamasi telah dibuat secara resmi, masih saja terjadi pengusahaan-pengusahaan reklamasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat bahkan memberikan dampak buruk bagi lingkungan, antara lain terjadi pada proses reklamasi pantai di kawasan Pantai Utara Jakarta yang untuk selanjutnya akan disebut Pantura. Reklamasi pantai yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 ini cukup banyak menyalahi ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara yang seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta pada saat mengeluarkan ijin pelaksanaan reklamasi pantai tersebut.</p> <p>3</p> <p>Hartawan, Hery. 2010. Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Dikaitkan Dengan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia</p> <p>5</p> <p>Proses pelanggaran dan pertentangan antara Keputusan Tata Usaha Negara berupa ijin pelaksanaan reklamasi pantai dan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta serta lingkungan di sekitarnya inilah yang</p> <p>membutuhkan pembahasan lebih mendalam dalam bab selanjutnya 2. Rumusan Masalah</p> <p>Bagaimanakah proses hukum perijinan dan pelaksanaan reklamasi pantai di kawasan Pantura?</p> <p>Bagaimanakah pertentangan yang terjadi antara proses perijinan dan pelaksanan reklamasi pantai di kawasan Pantura (Keputusan Tata Usaha Negara) dengan Hukum Administrasi dan lingkungan</p> <p>sekitarnya?</p> <p>Bagaimanakah</p> <p>langkah</p> <p>yang</p> <p>seharusnya</p> <p>diambil</p> <p>sehingga</p> <p>pertentangan tersebut dapat diselesaikan?</p> <p>3. Tujuan</p> <p>Untuk mengetahui proses hukum perijinan dan pelaksanaan reklamasi pantai di kawasan Pantura.</p> <p>Untuk mengetahui pertentangan yang terjadi antara proses perijinan dan pelaksanan reklamasi pantai di kawasan Pantura (Keputusan Tata Usaha Negara) dengan Hukum Administrasi dan lingkungan sekitarnya.</p> <p>Untuk mengetahui langkah yang seharusnya diambil sehingga pertentangan tersebut dapat diselesaikan.</p> <p>6</p> <p>BAB II PEMBAHASAN</p> <p>1. Proses Hukum Perijinan dan Pelaksanaan Reklamasi Pantura</p> <p>Keinginan serta perencanaan pejabat Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city) di Asia Pasifik seperti Sidney, Singapura, dan Hong Kong melalui reklamasi pantai sejak tahun 1995 telah membuat kepentingan para nelayan di kawasan Pantura terabaikan. Untuk mewujudkan reklamasi tersebut, pemprov membuat rencana pengembangan reklamasi Pantura Jakarta di lahan seluas 2.700 hektare. Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Reklamasi Pantai Utara Jakarta juga dalam rangka pelaksanaan reklamasi tersebut. Dengan itu, kewenangan dan tanggung jawab reklamasi diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta. Perusahaan swasta memenangkan tender proyek yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PT Manggala Krida Yudha, Bakti Bangun Era Mulia, dan PT Taman Harapan Indah.4 Badan Pelaksana Reklamasi (BPR) kemudian melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).4</p> <p>Riyadi, M. Agung, dkk. 10 Juni 2010. Kembalikan Mangrove ke Pantai Jakarta. Gatra nomor 31</p> <p>7</p> <p>Namun rencana tersebut tidak berjalan lancar, karena Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2003 yang menilai bahwa amdal proyek reklamasi pantai utara itu tidak layak. KLH menilai, proyek itu akan menimbulkan beberapa masalah, seperti meningkatnya intensitas genangan banjir, kerusakan ekosistem laut, gangguan terhadap PLTU Muara Karang, penyediaan air bersih yang belum jelas, serta berpotensi memunculkan konflik dengan nelayan dan mencemari wilayah Kepulauan Seribu. Keputusan Menteri itu digugat para pemenang tender reklamasi ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan para pengembang dimenangkan majelis hakim PTUN. Lalu pihak KLH mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Namun kalah lagi dan KLH diminta mencabut keputusan menteri itu. Kemudian KLH membawa perkara itu ke tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). 5 Ternyata saat kasus tersebut masih diproses secara hukum di pengadilan, Pemprov DKI tetap mengeluarkan izin pembangunan, sehingga para pengembang pun mempergunakannya sebagai landasan untuk tetap melaksanakan reklamasi. Akibatnya, kini reklamasi pantai tersebut telah berjalan dan banyak perumahan mewah, apartemen serta pusat hiburan yang sudah berdiri di sekitar kawasan Pantura Namun, persoalan kembali menjadi rumit karena di tingkat kasasi, majelis hakim MA ternyata mengabulkan permohonan kasasi dari KLH. Selain itu, MA juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang menguatkan putusan PTUN tanggal 11 Februari 2004.5</p> <p>Riyadi, M. Agung, dkk. 10 Juni 2010. Kembalikan Mangrove ke Pantai Jakarta. Nasional Gatra nomor 3</p> <p>8</p> <p>2. Pertentangan antara Proses Hukum Reklamasi Pantura dengan</p> <p>Hukum Administrasi dan Lingkungan Sekitarnya Pengadaan reklamasi pantai di kawasan Pantura bisa dianggap ilegal karena Peraturan Daerah nomor 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta telah habis masa berlakunya, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta untuk tahun 2010-2030 belum disahkan hingga saat ini. Padahal seharusnya RTRW 2010-2030 sudah harus disahkan sebelum tahun 2010 berakhir. Hal ini tentunya melanggar asas Hukum Administrasi yaitu wetmatigheid yang menghendaki setiap perbuatan hukum pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang sehingga barulah tindakan pemerintah tersebut dapat dinilai tingkat keabsahannya. Ketidaktepatan waktu dalam mengesahkan RTRW 2010-2030 juga menandakan bahwa pemprov DKI belum melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum secara benar. Keterlambatan tindakan dari Pemprov DKI Jakarta tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembangunan-pembangunan di Jakarta dan hal tersebut sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai macam pembangunan temasuk reklamasi pantai di kawasan Pantura akan berlangsung tanpa rencana tata ruang dan payung hukum yang jelas.</p> <p>9</p> <p>Selain itu, rencana reklamasi kawasan Pantura Jakarta juga dinilai kontroversial, karena saat gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) masih dalam proses peradilan, Pemprov DKI Jakarta tetap mengeluarkan ijin pembangunan, padahal seharusnya proyek itu dinyatakan status quo dan sementara tidak boleh dilanjutkan karena amdal-nya masih dipersoalkan di pengadilan. Gugatan yang diajukan oleh KLH didasarkan pada</p> <p>pertimbangan bahwa proyek tersebut melanggar pasal 34 ayat 1 dan 2 UU No. 27 Tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berisi : (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan : a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat; b.keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas seperti pada reklamasi Pantura dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan antara lain meningkatnya intensitas genangan banjir, kerusakan ekosistem laut, gangguan terhadap PLTU Muara Karang, mencemari wilayah Kepulauan Seribu serta berpotensi memunculkan konflik dengan para nelayan yang merasa dirugikan kepentingannya. Oleh sebab itu, KLH mengajukan tuntutan agar kawasan itu dikembalikan ke fungsinya semula yaitu sebagai kawasan mangrove. Tuntutan tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi bahwa kawasan</p> <p>10</p> <p>mangrove yang pada awalnya mencakup wilayah seluas 514 kilometer persegi dan membentang dari Tangerang, Jakarta, hingga Bekasi itu kini sudah rusak hingga hanya tersisa seluas 3 kilometer persegi.</p> <p>3. Langkah yang Harus Diambil untuk Menyelesaikan Pertentangan</p> <p>Berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam proses perijinan dan pelaksanaan reklamasi pantai di kawasan Pantura serta berbagai pertentangan dan kelalaian hukum yang ada di dalamnya, tentu tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut. Jika pengadilan tidak bersikap tegas terhadap Pemprov DKI Jakarta yang berani mengeluarkan ijin pelaksanaan reklamasi pantai bagi para pengembang saat proyek tersebut masih bermasalah dengan amdal dan RTRW-nya, tentunya hal tersebut tidak akan memiliki penyelesaian yang benar secara hukum. Hal itu juga bisa mengakibatkan semakin banyak Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak lagi mempertimbangkan secara teliti dan benar kedudukan hukum administrasi sebagai dasar pembentukkannya serta tentunya kesalahan-kesalahan yang sama memiliki kemungkinan untuk dapat terulang kembali pada proyek-proyek reklamasi</p> <p>(pembangunan) lainnya di berbagai daerah di tanah air. Berkaitan dengan proyek reklamasi pantai di kawasan Pantura Jakarta ini, Pemprov DKI Jakarta mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan proses reklamasi pantai namun dengan tetap</p> <p>11</p> <p>menghargai keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003. Proses tersebut tetap dilanjutkan karena menurut mereka, putusan MA tersebut tidak melarang berlanjutnya reklamasi di kawasan Pantura, melainkan hanya menolak ketidaklayakan amdal dan menuntut revitalisasi Pantai Utara Jakarta.6 Selain itu, langkah-langkah lain yang harus diambil</p> <p>pemerintah dalam menyelesaikan perkara ini ialah dengan mengganti kerugian para nelayan, menjamin kepentingan hidup mereka selanjutnya sebagai nelayan di kawasan Pantura serta mengembalikan habitat asli kawasan pesisir dengan menanami kembali hutan bakau yang ada. Hal tersebut bukanlah merupakan pekerjaan mudah karena peluang hidup bibit mangrove saat ini hanya 30% sehingga untuk men...</p>