Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

ASISTEN DEPUTI URUSAN PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Jakarta, 12 Februari 2014

REKLAMASI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH -Tantangan dan Isu-

RTR Pulau (Perpres)

1 : 1000.000

Perda RTRW Provinsi

Perda RTRW Kabupaten/Kota

1 : 500.000

Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional

Zoning Regulation (RDTR)

1 : 250.000

1 : 100.000

1 : 10.000

HIRARKHI DOKUMEN

PERENCANA AN HIRARKHI RENCANA

TATA RUANG

RPJMN RPJP

1 : 50.000

1 : 250.000

1 : 50.000

1 : 5.000

NASIONAL

RKP/RKPD RENSTRA

KEBIJAKAN

RPJMD RPJPD

PROVINSI

RPJMD RPJPD

KAB/KOTA

MUSRENBANG

UU No. 25/2004 SPPN UU No. 26/2007

Penataan Ruang

PROGRAM

SEKTOR

Instrumen Pengendalian

Perpajakan, DBH, DAU, DAK

Insentif / Disinsentif

HIRARKHI

PENGELOLAAN WP3K

UU No. 27/2007

Pengelolaan WP3K

RTRWN (PP No. 26/2008)

RAWP3K

RZWP3K Provinsi

RZWP3K Kabupaten/Kota

RSPWP3K (Renstra WP3K)

Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi

RSPWP3K (Renstra WP3K)

Pengembangan Wilayah, Rencana Tata Ruang

Dan Rencana Pembangunan Lainnya

RTRWN

1: 2.000.000

RTR PULAU 1: 250.000

RTRW PROVINSI 1: 100.000, dan 1:250.000

RTRW KABUPATEN/KOTA 1: 50.000, dan 1: 25.000

Kawasan Pertambangan

Waduk / Danau

Kawasan Mataram Kuno

Kawasan Pariwisata

Pesisir Laut

PUSAT PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

Kawasan peruntukan reklamasi tidak

diatur

PENERAPAN PERUNTUKAN RUANG PADA RTRW (POLA RUANG)

1. Contoh Penerapannya dalam RTRW

2. Rencana Reklamasi dalam Perpres Batam, Bintan

dan Karimun Nomor 87 tahun 2011

3. Rencana Reklamasi dalam Perpres Mamminasata

Nomor 55 tahun 2011

REKLAMASI BAGIAN DARI PENGEMBANGAN WILAYAH

Penerapan Reklamasi dalam RTRW

Perda RTRW Kab.Tangerang No.13 tahun 2011

Pasal 8 ayat (4) Strategi pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang meliputi

a) reklamasi sepanjang pantai utara kabupaten dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya,

b) Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan wilayah daratan Kabupaten.

Lokasi Reklamasi

Perda RTRW Prov DKI Jakarta No.1 tahun 2012

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c (pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;), meliputi: a) …; b) melaksanakan reklamasi dan revitalisasi

kawasan Pantai Utara; c) ….

Perencanaan Reklamasi dalam Perpres BBK

Perpres 87 tahun 2011

1. Pasal 113 ayat (f3) Reklamasi untuk Peruntukkan Permukiman kepadatan tinggi (B1) 2. Pasal 116 ayat (f4) Reklamasi untuk Peruntukkan Industri (B4) 3. Pasal 117 ayat (f3) Reklamasi untuk Peruntukkan Pariwisata (B5) 4. Pasal 118 ayat (3f, 4f, 5f, 6f) Reklamasi untuk Peruntukkan Pelabuhan; peruntukkan Pendidikan,

kesehatan, Sosbud, riset dan teknologi; Pertahanan dan keamanan; dan Peruntukkan perdagangan dan Jasa (B6)

Rencana Reklamasi

Perencanaan Reklamasi dalam Perpres Mamminasata

Perpres 55/2011 ; Pasal 129 ayat 4 huruf d

Penerapan ketentuan khusus pada Zona P3 meliputi: 2) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik

surut terendah paling rendah 300 (tiga ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter, kecuali pada lokasi yang secara rekayasa teknologi memungkinkan jarak dapat diminimalkan, dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan.

Rencana Reklamasi

RTRW Nasional (PP N0. 26 Tahun 2008)

RTRW Provinsi (Perda Prov)

RTRW Kab/Kota (Perda Kab/Kota)

Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan

(SK Gub/Bupati/Walikota)

RTR Pulau/Kepulauan (Perpres)

RTR Kawasan Strategis Nasional (Perpres)

Proses Perijinan (PP 15/2010) Hierarki Rencana Tata Ruang Skala

RTR Kawasan Strategis Provinsi (Perda Prov)

Lembar Kerja / Urban Design Guideline

(SK Kepala Dinas Tata Kota)

Arahan Pemanfaatan Ruang Sektoral

Dasar Pelaksanaan RTRWN dalam Penyusunan RTRW Prov

Pengaturan Zonasi Pengembangan Kawasan

Pedoman Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang untuk Investasi

Pengaturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Kawasan

Dasar untuk Penerbitan Perizinan Lokasi Pembangunan dan Administrasi

Pertanahan

1 : 1.000.000

1 : 500.000

1 : 250.000

1 : 250.000 1 : 50.000

1 : 100.000 1 : 50.000

1 : 100.000 1 : 50.000

1 : 25.000 1 : 10.000

1 : 5.000 1 : 1.000

Dasar Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang / Lokasi

Dasar Pemberian Izin Bangunan, KDB, KLB

HIRARKHI RENCANA TATA RUANG DAN PERIZINAN

1. Perijinan Reklamasi

2. Ekosistem Pesisir

3. Arus Laut

4. Status Administrasi Pertanahan

5. Implementasi Kebijakan

ISU – ISU REKLAMASI

T E R I M A K A S I H

Menteri

1. Identitas Pemohon : (Akte, NPWP, Domisili, Pengurus dll)

2. Proposal Reklamasi

3. Peta Lokasi dengan

koordinat geografis.

4. Bukti kesesuaian lokasi dg RZWP-3-K dan/atau RTRW

PEMOHON :

Pemerintah, Pemda,

Perorangan

BERKAS SYARAT IZIN

PELAKSANAAN

(Pasal 18) 1. Izin lokasi

2. Rencana Induk Reklamasi

3. Izin lingkungan

4. Dokumen FS teknis dan ekonomi

5. Dokumen Rancangan

Detail reklamasi

6. Metode dan jadwal pelaksanaan reklamasi

7. Bukti kepemilikan

dan/atau penguasaan

lahan

IZIN LOKASI

PEMBERI IZIN (Pasal 16)

1. Rencana Induk 2. Studi Kelayakan (FS) 3. Rancangan Detail

Reklamasi 3. Pelabuhan

Perikanan (Pusat)

Gubernur / Bupati / Walikota

1. Pembangunan Fisik 2. Laporan (per 4 bulan) 3. Reklamasi sesuai Rancangan

Detail 4. Reklamasi sesuai Izin

Lingkungan

2. Lintas Provinsi

1. KSN Tertentu

1. Sesuai Wilayah

Kewenangan

2. Pelabuhan

Perikanan (Daerah)

IZIN PELAKSANAAN

Alur Izin Lokasi

< 2 Tahun

< 45 Hari

< 1 Tahun

Penolakan

Alur Izin Pelaksanaan

< 20 Hari

ALUR IZIN LOKASI & IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI (Perpres 122 tahun 2012)

2

BERKAS

SYARAT IZIN LOKASI (Pasal 17)

1