MALPRAKTEK
Definisi malpraktekMalpraktek bukan hanya terjadi pada
profesional medis, melainkan juga terjadi pada semua profesional,
termasuk profesional di bidang hukum, perbankan, konstruksi,
akuntansi dan bidang lainnya. Kita pernah mendengar kisah
malpraktek profesi non medis seperti "mafia peradilan", praktek
kekerasan di kepolisian, runtuhnya jembatan yang sedang/baru
dibangun, laporan akuntan publik yang "palsu", musibah BLBI di
dunia perbankan, dan lain-lain.Pengertian istilah kelalaian medik
tersirat dari pengertian malpraktek medis menurut World Medical
Association (WMA) yaitu Medical malpractice involves the physician
failure to conform the standard of care for treatment of the
patient condition, or lack of skill or negligence in providing care
to the patient which is the direct cause of an injury to the
patient yang artinya malpraktek medis berhubungan dengan kegagalan
tenaga medis dalam melakukan prakteknya sesuai dengan standar
pelayanan terhadap kondisi pasien, atau kurangnya kemampuan atau
ketidakpedulian dalam penyediaan pelayanan terhadap pasien yang
menjadi penyebab utama terjadinya cedera terhadap pasien.WMA
mengingatkan pula bahwa tidak semua kegagalan medis adalah akibat
malpraktek medis. Suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga
sebelumnya (unforeseeable) yang terjadi saat dilakukan tindakan
medis yang sesuai standar tetapi mengakibatkan cedera pada pasien
tidak termasuk ke dalam pengertian malpraktek atau kelalaian medik.
"An injury occurring in the course of medical treatment which could
not be foreseen and was not the result of the lack of skill or
knowledge on the part of the treating physician is untoward result,
for which the physician should not bear any liability". Dengan
demikian suatu akibat buruk yang unforeseeable dipandang dari ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran pada saat dan dalam situasi
dan fasilitas yang tersedia tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepada dokter.Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan
malpraktek sebagai "professional misconduct or unreasonable lack of
skill" atau "failure of one rendering professional services to
exercise that degree of skill and learning commonly applied under
all the circumstances in the community by the average prudent
reputable member of the profession with the result of injury, loss
or damage to the recipient of those services or to those entitled
to rely upon them" yaitu kesalahan profesional atau kurangnya
ketrampilan yang tidak seharusnya atau kegagalan seseorang
memberikan pelayanan profesional untuk mempraktekkan derajat
kemampuan dan pembelajaran yang pada umumnya diaplikasikan di bawah
semua lingkungan di masyarakat oleh anggota profesi dengan hasil
luka, kehilangan atau kerusakan pada mereka yang menerima pelayanan
tersebut atau kepada mereka yang bersandar terhadap pelayanan
tersebut.Dari definisi tersebut malpraktek harus dibuktikan bahwa
apakah benar telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah
lazim dipergunakan di wilayah tersebut. Andai kata akibat yang
tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko
yang melekat terhadap suatu tindakan medis tersebut(risk of
treatment) karena perikatan dalam transaksi terapeutik antara
tenaga kesehatan dengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis
daya upaya(inspaning verbintenis)dan bukan perjanjian/perjanjian
akan hasil (resultaaverbintenis).Karena ketidak tahuan masyarakat
pada umumnya tumbuh miskonsepsi yang menganggap bahwa setiap
kegagalan praktek medis (misalnya, hasil buruk atau tidak
diharapkan selama dirawat di rumah sakit) sebagai akibat malpraktek
medis atau akibat kelalaian medis. Padahal perlu diingat bahwa
suatu hasil yang tidak diharapkan di bidang kedokteran sebenarnya
dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu :1. Hasil dari
suatu perjalanan penyakitnya sendiri, tidak berhubungan dengan
tindakan medis yang dilakukan dokter.2. Hasil dari suatu risiko
yang dapat diterima sebagaimana diuraikan di atas.3. Hasil dari
suatu kelalaian (culpa).4. Hasil dari suatu kesengajaan
(dolus).
Jenis jenis malpraktekDitinjau dari segi etika profesi dan segi
hukum malpraktek medik dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu
malpraktek etik (ethical malpractice) dan malpraktek yuridis
(yuridical malpractice).a. Malpraktek Etik(ethical malpractice)Yang
dimaksud dengan malpraktek etik adalah tenaga kesehatan melakukan
tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga
kesehatan.Sedangkan etika kedokteran yang dituangkan di dalam Kode
Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan seperangkat standar
etis, prinsip, aturan dan norma yang berlaku untuk dokter.
Malpraktek etik merupakan dampak negatif dari kenajuan teknologi
kedokteran. Kemajuan teknologi kedokteran yang sebenarnya bertujuan
untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien dan membantu
dokter untuk mempermudah menentukan diagnosa dengan lebih cepat dan
lebih akurat sehingga rehabilitasi pasien bisa lebih cepat,
ternyata memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Efek
samping maupun dampak negatif dari kemajuan teknologi kedokteran
tersebut antara lain :1. Komunikasi antara dokter dan pasien
semakin berkurang2. Etika kedokteran terkontaminasi dengan
kepentingan bisnis3. Harga pelayanan medis semaki tinggiPara dokter
untuk mengambil keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan
secara etis dan moral, adapun pedomna tersebut antara lain :1.
Menentukan indikasi medisnya2. Mengetahui apa yang menjadi pilihan
pasien untuk dihormati3. Mempertimbangkan dampak tindakan yang akan
dilakukan terhadap mutu kehidupan pasien4. Mempertimbangkan halhal
kontekstual yang terkait dengan situasi kondisi pasien, misalnya
aspek sosial, ekonomi, hukum dan budaya.Contoh konkrit
penyalahgunaan kemajuan teknologi kedokteran yang merupakan
malpraktek etik antara lain : Bidang diagnostikPemeriksaan
laboratorium yang dilakukan terhadap pasien, kadangkala tidak
diperlukan bilamana dokter mau memeriksa secara lebih teliti. Namun
karena laboratorium memberikan janji untuk memberikan hadiah kepada
dokter yang mengirimkan pasiennya, maka dokter kadang kadang bisa
tergoda juga mendapatkan hadiah tersebut. Bidang terapiBerbagai
perusahaan yang menawarkan antibiotika kepada dokter dengan janji
kemudahan yang akan diperoleh dokter bila mau menggunakan obat
tersebut, kadang kadang juga bisa mempengaruhi pertimbangan dokter
dalam memberikan terapi kepada pasien. Orientasi terapi berdasarkan
janji janji pabrik obat yang sesungguhnya tidak sesuai dengan
indikasi yang diperlukan pasien juga merupakan malpraktek etik.
b. Malpraktek Yuridis (yuridical malpractice)Malpraktek yuridis
dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata (civil
malpractice), malpraktek pidana (criminal malpractice) dan
malpraktek administratif (administrative malpractice).1) Malpraktek
Perdata (Civil Malpractice) Malpraktek perdata terjadi apabila
terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian
(wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan,
atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad),
sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.Untuk perbuatan atau
tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat
seperti:a. Harus ada perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat).
b. Perbuatan tersebut melanggar hukum (tertulis ataupun tidak
tertulis). c. Ada kerugian d. Ada hubungan sebab akibat (hukum
kausal) antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang
diderita. e. Adanya kesalahan (schuld) Apabila tenaga kesehatan
didakwa telah melakukan kesalahan profesi, hal ini bukanlah
merupakan hal yang mudah bagi siapa saja yang tidak memahami
profesi kesehatan dalam membuktikan ada dan tidaknya
kesalahan.Dalam hal tenaga kesehatan didakwa telah
melakukancriminal malpractice, harus dibuktikan apakah perbuatan
tenaga kesehatan tersebut telah memenuhi unsur tidak pidananya
yakni :a.Apakah perbuatan(positif act ataunegatif act) merupakan
perbuatan yang tercelab.Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan
sikap batin(mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh atau adanya
kealpaan).Selanjutnya apabila tenaga perawatan dituduh telah
melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia,
menderita luka, maka yang harus dibuktikan adalah adanya unsur
perbuatan tercela (salah) yang dilakukan dengan sikap batin berupa
alpa atau kurang hati-hati ataupun kurang praduga.Sedangkan untuk
dapat menuntut pergantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian
tenaga kesehatan, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat
unsur berikut:a. Adanya suatu kewajiban tenaga kesehatan terhadap
pasien. b.Tenaga kesehatan telah melanggar standar pelayanan medik
yang lazim dipergunakan. c. Penggugat (pasien) telah menderita
kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya. d. Secara faktual
kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar. Namun
adakalanya seorang pasien (penggugat) tidak perlu membuktikan
adanya kelalaian tenaga kesehatan (tergugat). Dalam hukum ada
kaidah yang berbunyi res ipsa loquitor yang artinya fakta telah
berbicara. Dalam hal demikian tenaga kesehatan itulah yang harus
membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya. Dalam malpraktek
perdata yang dijadikan ukuran dalam melpraktek yang disebabkan oleh
kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan (culpa levis).
Karena apabila yang terjadi adalah kelalaian berat (culpa lata)
maka seharusnya perbuatan tersebut termasuk dalam malpraktek
pidana. Contoh dari malpraktek perdata, misalnya seorang dokter
yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban didalam
tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal
kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang
tertinggal tersebut. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh
dokter dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang
berkepanjangan terhadap pasien.Untuk membuktikan adanyacivil
malpractice tidaklah mudah, utamanya tidak diketemukannya fakta
yang dapat berbicara sendiri(res ipsa loquitur), apalagi untuk
membuktikan adanya tindakan menterlantarkan kewajiban(dereliction
of duty) dan adanya hubungan langsung antara menterlantarkan
kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan(damage).
2) Malpraktek Pidana (criminal malpractice)Malpraktek pidana
terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat
tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam
melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau
cacat tersebut. Malpraktek pidana ada tiga bentuk yaitu:a.
Malpraktek pidana karena kesengajaan(intensional), misalnya pada
kasus aborsi tanpa indikasi medis, tidak melakukan pertolongan pada
kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa
menolong, serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. b.
Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness), misalnya
melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan
standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan
tindakan medis. c. Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence),
misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat
tindakan tenaga kesehatan yang kurang hati-hati. Perbuatan
seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice
manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana,yaitu :1.
Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan
perbuatan tercela.2. Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens
rea) yang berupa kesengajaan misalnya melakukan euthanasia (pasal
344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat
keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi
medis pasal 299 KUHP). Kecerobohan misalnya melakukan tindakan
medis tanpa persetujuan pasien informed consent. Atau kealpaan
misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau
meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat
melakukan operasi. Pertanggungjawaban didepan hukum pada criminal
malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu
tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada badan yang
memberikan sarana pelayananjasa tempatnya bernaung.Apabila tuduhan
kepada kesehatan merupakancriminal malpractice, maka tenaga
kesehatan dapat melakukan :a. Informal defence, dengan mengajukan
bukti untuk menangkis/ menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak
berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada,
misalnya perawat mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan
disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (risk of treatment),
atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap
batin(men rea) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang
dituduhkan.b. Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan
dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni
dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur
pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri
dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang
dilakukan adalah pengaruh daya paksa
3) Malpraktek Administratif (administrative
malpractice)Malpraktek administrastif terjadi apabila tenaga
kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara
yang berlaku, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi
atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah
kadaluarsa, dan dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan
medik.
Unsur malpraktek1. Unsur kesengajaan (intensional)Unsur
kesengajaan (intensional) menyebabkan professional misconducts
(melakukantindakan yang tidak benar)
Membuka rahasia kedokteran tanpa hakMasalah sanksi merupakan hal
yang sentral dalam hukum pidanakarena seringkali menggambarkan
nilainilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata
nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apayang amoral serta
apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Ide menyangkut
konsepsi social defence tersebut ternyata diterima oleh ahli hukum
pidana di Indonesia, terbukti dalam pasal 322 KUHP. Menurut R.
Soesilo dokter yang membuka rahasia dapat dihukum menurut pasal
ini, maka elemenelemen di bawah ini harus dibuktikan :a. Yang
diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia.b. Bahwa orang itu
diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan iaharus betulbetul
mengetahui, bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu.c. Bahwa kewajiban
untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau
pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu.d. Membukanya rahasia
itu dilakukan dengan sengaja. Yang diartikan dengan rahasia yaitu
barang sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang berkepentingan,
sedang orang lain belum mengetahuinya. Siapakah yang diwajibkan
menyimpan rahasia itu, tiaptiap peristiwa harus ditinjau
sendirisendiri oleh hakim yang masuk disitu misalnya seorang dokter
harus menyimpan rahasia penyakit pasiennya.Proses hukum ini perlu
dilakukan, agar para dokter lainnya atau para profesional dalam
bidang lainnya, tidak seenaknya saja membuka dan membeberkan
rahasia jabatan di muka umum. Seringkali didengar para dokter yang
dengan enteng membeberkan penyakit dari pasiennya yang sebenarnya
termasuk ke dalam rahasia jabatan. Para profesional ini
tahu,tentang adanya rahasia kedokteran, tetapi karena tidak pernah
terjadi adanya pengaduan dari mereka yang dilanggar haknya atas
rahasia kedokteran, maka pelanggaran terhadap hak pasien yang satu
ini seringkali terjadi. Tidak dapat dihindarkan bahwa wajib
penyimpan rahasia membandingkan berat ringannya
kepentingankepentingan yang harus diperhatikan dan yang saling
bertentangan. Titik tolaknya adalah menyimpan rahasianya. Hanya
kalau dikehendaki oleh kepentingankepentingan yang dianggap lebih
berat dari pada kepentingan Pemilik Rahasia ditambah dengan
kepentingankepentingan tersebut dan akhirnya pemutusan apakah wajib
menyimpan rahasia menggunakan hak tolaknya atau tidak, dilakukan
sendiri oleh wajib penyimpan rahasia, kalau dirasa perlu setelah
berunding dengan satu orangatau lebih yang ia pilih, rekan atau
bukan rekan.Menurut undang-undang RI NO. 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran.Pasal 4 berbunyi demikian :1) Setiap dokter atau
dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan
rahasia kedokteran.2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk
kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak
hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.Sanksi
yang diberikan dapat sebagai berikut :1. Sanksi terhadap
pelanggaran dari hukum diterapkan oleh penguasa (orangatau lembaga
yang memegang kekuasaan).2. Sanksi terhadap pelanggaran dari etika
diterapkan oleh masyarakat.
Aborsi illegalNaluri yang terkuat pada setiap mahluk bernyawa
termasuk manusia adalah mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia
diberi akal, kemampuan berpikirdan mengumpulkan pengalamannya,
sehingga dapat mengembangkan ilmupengetahuan dan usaha untuk
menghindarkan diri dari bahaya maut. Semua usaha tersebut merupakan
tugas seorang dokter. Ia harus berusaha memelihara dan
mempertahankan hidup makhluk insani.Banyak pendapat mengenai
abortus provocatus yang disampaikan olehberbagai ahli dalam
berbagai macam bidang seperti agama, kedokteran, sosial,hukum,
eugenetika, dan sebagainya. Pada umumnya setiap negara mempunyai
undang-undang yang melarang abortus provocatus (pengguguran
kandungan).Abortus provocatus dapat dibenarkan sebagai pengobatan,
apabila merupakan satu-satunya jalan untuk menolong jiwa ibu dari
bahaya maut (abortus provocatustherapeuticus). Dalam undang-undang
No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan diperjelas mengenai hal ini.
Indikasi medic ini dapat berubah-ubah sesuai perkembangan ilmu
kedokteran. Beberapa penyakit seperti hipertensi,tuberkulosis dan
sebagainya. Sebaliknya ada pula negara yang membenarkan indikasi
sosial, humaniter, dan eugenetik, seperti misalnya di Swedia dan
Swiss yaitu bukan semata-mata untuk menolong ibu, melainkan juga
mempertimbangkan demi keselamatan anak, baik jasmaniah maupun
rohaniah.Keputusan untuk melakukan abortus provocatus therapeuticus
harus dibuat oleh sekurang-kurangnya dua dokter dengan persetujuan
tertulis dari wanita hamil yang bersangkutan, suaminya dan atau
keluarhanya yang terdekat. Hendaknya dilakukan dalam suatu rumah
sakit yang mempunyai cukup sarana untuk melakukannya.Menurut
penyelidikan, abortus provocatus paling sering terjadi pada wanita
bersuami, yang telah sering melahirkan, keadaan sosial dan keadaan
ekonomi rendah. Ada harapan abortus provocatus di kalangan wanita
bersuami ini akan berkurang apabila keluarga berencana sudah
dipraktekkan dengan tertib. Setiap dokter perlu berperan serta
untuk membantu suksesnya program keluarga berencana ini. Seperti
yang telah diatur pada pasal 349 KUHP, Jika seorangdokter, bidan
atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346,
ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan
dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut
hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
dimana dokter dapat dikenakan sanksi 4 tahun penjara.
EuthanasiaEuthanasia memiliki tiga arti, yaitu :a. Berpindah ke
alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan dan bagiyang
beriman dengan nama Allah di bibir.b. Waktu hidup akan berakhir
(sakaratul maut) oenderitaan pasien diperingan dengan memberi obat
penenang.c. Mengakhiri penderitaan dan hidup pasien dengan sengaja
atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.Pada suatu saat
seorang dokter mungkin menghadapi penderitaan yang tidak
tertahankan, misalnya karena kanker dalam keadaan yang menyedihkan,
kurus kering bagaikan tulang dibungkus kulit, menyebarkan bau
busuk, menjerit-jerit dan sebagainya. orang yang berpendirian pro
euthanasia dalam butir c, akan mengajukan supaya pasien diberi saja
morphin dalam dosis lethal, supaya ia bebasdari penderitaan yang
berat itu. di beberapa Negara Eropa dan Amerika sudah banyak
terdengar suara yang pro-euthanasia. mereka mengadakan gerakan yang
mengukuhkannya dalam undang-undang. Sebaliknya, bagi mereka yang
kontra euthanasia berpendirian bahwa tindakan demikian sama dengan
pembunuhan.Kita di Indonesia sebagai umat yang beragama dan
berfalsafah atau berazazkan Pancasila percaya pada kekuasaan mutlak
dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang diciptakannya serta
penderitaan yang dibebankan kepada makhlukNya mengandung makna dan
maksud terentu. Dokter harus mengerahkan segala kepandaianannya dan
kemampuannya untuk meringankan penderitaan danmemelihara hidup akan
tetapi tidak untuk mengakhirinya.
Memberikan keterangan palsuPada pasal 267 KUHP dinyatakan bahwa
:1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan
palsutentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.2) Jika
keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang
kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan
pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.3) Diancam
dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat
keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan
kebenaran.
Melakukan praktek tanpa ijinPada pasal 2 kodeki, disebutkan
bahwa, Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan
profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Ijazah
yang dimiliki seseorang, merupakan persyartan untuk memperoleh ijin
kerja sesuai profesinya (SID (surat ijin dokter) atau SP (Surat
Penugasan)). Untuk melakukan pekerjaan profesi kedokteran, wajib
dituruti peraturan perundang undanganyang berlaku (SP, yaitu :
Surat Ijin Penugasan).
2. Unsur Pelanggaran Negligence (kelalaian)Kelalaian adalah
salah satu bentuk dari malpraktek, sekaligus merupakan bentuk
malpraktek yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian
terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu
(komisi) yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan
sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang
memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang
sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan
orang-per-orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum,
kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan
sifat profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan
kerugian atau cedera bagi orang lain.
Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu:1. Malfeasance
(pelanggaran jabatan)Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau
tindakan yang tidak tepat dan layak (unlawful/improper). Seperti
melakukan tindakan pengobatan tanpa indikasi yang memadai dan
mengobati pasien denga coba-coba tanpa dasar yang jelas.2.
Misfeasance (ketidak hati-hatian)Melakukan pilihan tindakan medis
yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (improper
performance). Seperti melakukan tindakan medis dengan menyalahi
prosedur.3. Lack of skill (kurang keahlian)Melakukan tindakan
diluar kemampuan atau kompetensi seorang dokter, kecuali pada
situasi kondisi sangat darurat, seperti melakukan pembedahan oleh
bukan dokter, dan mengobati pasien diluar spesialisasinya
Suatu perbuatan atau sikap tenaga medis dianggap lalai apabila
memenuhi empat unsur di bawah ini, yaitu 1. Duty atau kewajiban
tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan atau untuk tidak
melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada
situasi dan kondisi yang tertentu. Dalam hubungan perjanjian tenaga
medis dengan pasien, tenaga medis haruslah bertindak berdasarkan
:1)Adanya indikasi medis2)Bertindak secara hati-hati dan
teliti3)Bekerja sesuai standar profesi4)Sudah ada informed
consent.2. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban
tersebut.Apabila sudah ada kewajiban, maka dokter (atau tenaga
medis lainnya) di rumah sakit tersebut harus bertindak sesuai
standar profesi yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan dari
standar tersebut, maka ia dapat dipersalahkan.3. Damage atau
kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai
kerugian akibat dari layanan kesehatan / kedokteran yang diberikan
oleh pemberi layanan.4. Direct causal relationship atau hubungan
sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat hubungan
sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang
setidaknya merupakan proximate cause.Di dalam hukum kedokteran,
terdapat rumusan tentang kelalaian yang sudah berlaku universal
yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu kelalaian adalah kekurang
telitian yang wajar, tidak melakukan apa yang oleh seorang lain
dengan ketelitian serta hati-hati akan melakukannya dengan wajar,
atau melakukan apa yang seorang lain dengan ketelitian yang wajar
justru tidak akan melakukannya. Secara sederhana kelalaian dapat
dikatakan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena
pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan.
Kelalaian itu timbul karena faktor orangnya atau pelakunya.
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam. Pertama,
kealpaan perbuatan. Maksudnya ialah apabila hanya melakukan
perbuatannya itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak
perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Kedua,
kealpaan akibat. Kealpaan akibat ini baru merupakan suatu peristiwa
pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan
akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya
orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359,360 dan 361 KUHP.
Dalam pelayanan kesehatan, kelalaian yang timbul dari tindakan
seorang adalah kelalaian akibat, misalnya tindakan seorang dokter
yang menyebabkan cacat atau matinya orang berada dalam
perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicelakan padanya.
Sedangkan menurut ukurannya, kelalaian (culpa) dapat dibagi
menjadi:1. culpa lata (gross fault/neglect) yang bersifat kasar,
berat , yaitu apabila seseorang dengan sadar dan dengan sengaja
tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang sepatutnya tidak
dilakukan 2. culpa levis(ordinary fault/neglect), yakni kesalahan
biasa. 3. culpa levissima (slight fault/neglect), yang berarti
kesalahan sangat ringan atau kecil. Ukuran kesalahan dalam
pelaksanaan tugas profesi berupa kelalaian dalam hukum pidana
adalah kelalaian besar (culpa lata), bukan kelalaian kecil (culpa
levis). Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan,
jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada
orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip
hukum De minimis noncurat lex, yang berarti hukum tidak mencampuri
hal-hal yang dianggap sepele. Jika kelalaian sampai menimbulkan
kerugian materi, mencelakakan dan bahkan merenggut nyawa orang
lain, maka kelalaian ini merupakan kelalaian serius dan dapat
dikatakan sudah mengarah ke tindak pidana. Menurut Yusuf Hanafiah
tolak ukur culpa lata adalah:1. bertentangan dengan hukum 2.
akibatnya dapat dibayangkan 3. akibatnya dapat dihindarkan 4.
perbuatannya dapat dipersalahkan. Sedangkan menurut Jonkers
kelalaian memiliki tiga unsur, yaitu:1. peristiwa itu sebenarnya
dapat dibayangkan kemungkinan terjadinya (foreseeabilit,
voorzienbaarheid). 2. terjadinya peristiwa itu sebenarnya bisa
dicegah (vermijdbaarheid). 3. maka si pelaku dapat dipersalahkan
karenanya (verwijtbaarheid). Implikasi dari tindak malpraktek
adalah bahwa tindakan tersebut melanggar salah satu atau beberapa
norma yang dianutnya, yaitu norma-norma etik, disiplin profesi,
hukum pidana atau hukum perdata. Masing-masing pelanggaran norma
tersebut haruslah diperiksa, dibuktikan dan kemudian dihukum sesuai
dengan domainnya.
Sanksimalpraktek1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)a.
Pasal 359Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan
selama-lamanya satu tahun.b. Pasal 360Barangsiapa karena salahnya
menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima
tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.c. Pasal 361Barangsiapa
karena salahnya menyebabkan orang menjadi sakit atau tidak dapat
menjalankan jabatannya atau pekerjaanya sementara, dihukum dengan
selamalamanya sembilan bulan atau hukuman selama-lamanya enam bulan
atau hukumkan denda setinggi-tingginya Rp 4.500.000,00.2.
Undang-Undang Praktek Kedokterana. Pasal 75 ayat 1Setiap dokter
atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktekkedokteran
tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun
atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00.b. Pasal 76Setiap dokter
atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran
tanpa meliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,00c. Pasal 79Dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp
50.000.000,- setiap dokter atau dokter gigi yang :1) Dengan sengaja
tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat
1.2) Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 46 ayat 1.3) Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a,b,c,d atau e.
KesimpulanMalpraktek adalah praktek kedokteran yang salah atau
tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur
operasional. Kelalaian dalam praktek medik jika memenuhi beberapa
unsur (1) duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu
tindakan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu
terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang sama, (2)
dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut, (3)
damage atau kerugian yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh
pasien sebagai kerugian akibat dari pelayanan kesehatan /
kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan, (4) direct causal
relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Sedangkan unsur
pelanggaran displin yaitu pelanggaran meliputi negligence,
malfeasance, misfeasance, lack of skill.Oleh karena itu perlu
dilakukan upaya-upaya menghindari malpraktek seperti semua tindakan
sesuai indikasi medis, bertindak secara hati-hati dan teliti,
bekerja sesuai standar profesi, membuat informed consent, mencatat
semua tindakan yang dilakukan (rekam medik), apabila ragu-ragu
konsultasikan dengan senior, memperlakukan pasien secara manusiawi,
menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, dan
masyarakat sekitar. Selain itu juga diperlukan upaya-upaya untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yaitu meningkatkan kualitas
sumber daya, tenaga, peralatan, pelengkapan dan mateial yang
diperlukan dengan menggunakan teknologi tinggi atau dengan kata
lain meningkatkan input dan struktur, memperbaiki metode atau
penerapan teknologi yang dipergunakan dalam kegiatan pelayanan, hal
ini berarti memperbaiki pelayanan kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Chazawi A. Malpraktek Kedokteran. Malang: Bayu Media. 20072.
Hanafiah J. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Penerbit
Buku Kedokteran EGC.19993. Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Etika dan
Hukum Kesehatan. Jakarta :Rineka Cipta.4. Hartono HS dkk. 2008.
Pemahaman Etik Medikolegal: Pedoman Bagi Profesi Dokter.Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
1
15
