REFERAT
RAHASIA KEDOKTERAN BERHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DOKTER
Pembimbing dr. Edy Suyanto , SpF Penyusun :1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ditta Dwiyani Eva Astria Nita Novia Titi Riskanti Gilang Persada
Randy Trijunius Kristin Agustina 2003.04.0.0049 2006.04.0.0029
2006.04.0.0033 2006.04.0.0034 2006.04.0.0035 2006.04.0.0036
2006.04.0.0037
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. HANG TUAH
RSUD DR.SOETOMO SURABAYA 2012
KATA PENGANTAR Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga tugas baca yang
berjudul Rahasia Kedokteran berhubungan dengan Tanggungjawab Dokter
ini dapat selesai dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah
satu tugas wajib untuk menyelesaikan kepaniteraan klinik di bagian
Ilmu Kesehatan Forensik di RSUD Dr.Soetomo Surabaya, dengan harapan
dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu yang bermafaat bagi
pengetahuan kita. Dalam penulisan referat ini, tidaklah lepas dari
bantuan berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada : 1. Dr. H.Hoediyanto Sp.F(K) selaku Ketua
Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo
Surabaya 2. Dr. Edy Suyanto Sp.F, SH selaku pembimbing dalam
penyusunan referat ini. 3. Segenap Staf Pengajar serta Karyawan
Instalasi Kedokteran RSUD. Dr. Soetomo Surabaya. Semoga makalah ini
bisa berguna bagi para pembaca sekalian. Saya menyadari tugas baca
ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik maupun saran
yang membangun selalu diharapkan .
Surabaya, Mei 2012
Penyusun
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rahasia kedokteran
berkaitan erat dengan hak asasi manusia, seperti tertulis dalam
United Nation Declaration of Human Right pada tahun 1984 yang
intinya menyatakan Setiap manusia berhak dihargai, diakui,
dihormati sebagai manusia dan diperlakukan secara manusiawi, sesuia
dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena
itu pasien dalam menyampaikan keluhan jasmani dan rohani kepada
dokter yang merawat, tidak boleh merasa khawatir bahwa segala
sesuatu yang berhubungan dengan keadaannya akan disampaikan kepada
orang lain oleh dokter yang merawat ataupun oleh petugas kesehatan
yang bekerjasama dengan dokter tersebut. Pengungkapan rahasia medis
saat ini menjadi isu yang cukup kontroversial dikalangan
masyarakat, bahkan di lingkup medis sendiri. Seringkali kewajiban
untuk merahasiakan catatan medis seseorang bertabrakan dengan
kepentingan umum. Dokter sangat perlu memperhatikan batasan-batasan
dalam merahasiakan dan mengungkapkan rahasia medis kepada umum,
dimana hal yang dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Dalam karya tulis ini kami akan membahas sisi hukum
yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia medis, sanksi
yang berlaku dan kaitannya dengan pembukaan rahasia kedokteran
dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggungjawab dokter itu
sendiri. Di samping itu profesi kedokteran merupakan suatu profesi
kepercayaan dan dianggap sebagai profesi yang mulia, oleh karena
pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter membutuhkan suatu
ketelitian yang tinggi dan dapat berakibat fatal. Profesi
kedokteran baru dapat berlangsung bila ada kerelaan pasien untuk
mengungkapkan keadaan dirinya termasuk hal hal yang amat pribadi.
Akibatnya dapat dikatakan bahwa konstriksi hubungan dokter pasien
adalah berdasarkan azas kepercayaan, artinya dokter percaya bahwa
pasien akan mengungkapkan diri seutuhnya sedangkan pasien juga
percaya bahwa dokter akan menjaga rahasia yang diketahuinya.
1.2 Permasalahan Berdarsarkan latar belakang diatas yang menjadi
permasalahan dalam kajian di atas adalah: 1. Bagaimana tanggung
jawab dokter terhadap rahasia kedokteran? 2. Bagaimana prosedur
penanganan apabila terkena masalah hukum akibat membuka rahasia
kedokteran? 1.3 Tujuan Tujuan Umum Memberi penjelasan pada klinisi
maupun masyarakat umum tentang rahasia kedokteran berhubungan
dengan tanggung jawab seorang dokter. Tujuan Khusus 1. Memberi
penjelasan mengenai rahasia kedokteran 2. Memberi penjelasan
mengenai siapa saja yang wajib menyimpan rahasia kedokteran 3.
Memberi penjelasan mengenai hal hal apa saja yang terdapat dalam
rahasia kedokteran
BAB 2 PEMBAHASAN 2. Rahasia Kedokteran 2.1 Pendahuluan Dalam
masyarakat tidak jarang timbul berbagai persoalan yang menyangkut
hubungan dokter dan pasien. Diantaranya mengenai pembocoran rahasia
oleh seorang dokter tentang hal-hal yang diketahui pada diri
pasiennya. Harus disadari bahwa tanggung jawab dari profesi
kedokteran ini sangat besar dan harus sesuai dengan hukum yang
berlaku termasuk kode etik kedokteran dan kondisi masyarakat. Oleh
karena itu akan dibahas mengenai rahasia kedokteran dan
permasalahannya yang dapat muncul akibat pembocoran rahasia
kedokteran, dengan harapan bahwa nantinya dapat bermanfaat dalam
menjalankan tugas sebagai seorang dokter. 2.2 Arti Rahasia
Kedokteran Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang harus
dirahasiakan mengenai apa yang diketahui dan didapatkan selama
menjalani praktek lapangan kedokteran, baik yang menyangkut masa
sekarang maupun masa yang sudah lampau, baik pasien yang masih
hidup maupun sudah meninggal. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1996 pasal 1, pasal 2, pasal 3. Rahasia
kedokteran ini meliputi 2 hal yaitu : 1. Rahasia pekerjaan 2.
Rahasia jabatan. Rahasia pekerjaan Adalah segala sesuatu yang
diketahui dan harus dirahasiakan berdasarkan lafal sumpah yang
diucapkan pada waktu menerima gelar seorang dokter. Rahasia jabatan
Adalah segala sesuatu yang diketahui dan harus dirahasiakan
berdasarkan lafal sumpah yang diucapkan pada waktu diangkat sebagai
pegawai negeri, yang
berbunyi : Bahwa saya akan memegang rahasia sesuai menurut sifat
atau menurut perintah harus saya rahasiakan, Yang termasuk dalam
rahasia kedokteran mencakup aspek moril dan yuridis, tidak hanya
mencakup segala sesuatu yang diketahui karena pekerjaannya atau
keilmuannya mengenai hal-hal yang diceritakan atau dipercayakan
kepada seorang dokter secara eksplisit (permintaan khusus untuk
dirahasiakan), tetapi juga meliputi hal-hal yang disampaikan secara
implisit (tanpa permintaan khusus), termasuk dalam hal ini segala
fakta yang didapatkan dari pemeriksaan penderita, interpretasi
untuk menegakkan diagnose dan melakukan pengobatan, dari anamnesa
dan pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran. 2.3 Pihak-pihak yang
Diwajibkan Menyimpan Rahasia Kedokteran Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1996 Tentang Wajib
Simpan Rahasia Kedokteran pasal 3, yang diwajibkan menyimpan
rahasia kedokteran adalah tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran,
murid yang bertugas di lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau
perawatan, dan orang lain yang diterapkan oleh Menteri Kesehatan.
Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan pasal 2, tenaga kesehatan terdiri dari : 1. Tenaga medis,
meliputi dokter dan dokter gigi. 2. Tenaga keperawatan, meliputi
perawat dan bidan. 3. Tenaga kefarmasian, meliputi apoteker, analis
farmasi dan asisten apoteker. 4. Tenaga kesehatan masyarakat,
meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog
kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan
sanitarian. 5. Tenaga gizi, meliputi nutrisionis dan ditisien. 6.
Tenaga keterapian fisik, meliputi fisioterapis, okupasioterapis,
dan terapis wicara.
7. Tenaga keteknisian medis, meliputi radiografer, radioterapis,
teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis
optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi, dan perekam medis.
Berpuluh-puluh abad yang lalu hal tentang wajib simpan rahasia
kedokteran sudah dicanangkan oleh Hippocrates dalam sumpahnya yang
hingga kini tetap dianut dan menjadi dasar dari kode etik
kedokteran di seluruh dunia yang tentunya disesuaikan dengan
situasi dan kondisi masing-masing negara. Rahasia kedokteran
merupakan suatu hal yang secara intrinsik bertalian dengan segala
pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu kedokteran secara menyeluruh.
Oleh karena itu harus kita sadari bahwa semua orang yang dalam
pekerjaannya bergaul dengan orang sakit atau sedikitnya mengetahui
keadaan orang sakit, tetapi tidak atau belum mengucapkan sumpah
atau janji secara resmi, maka sudah sepantasnya berkewajiban dan
menjunjung tinggi rahasia rahasia kedokteran tersebut. Kewajiban
menyimpan rahasia kedokteran juga terdapat dalam lafal sumpah
dokter yang berbunyi : Saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan
merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya
dan karena keilmuan saya sebagai dokter. 2.4 Hal-hal yang Perlu
Dirahasiakan dalam Rahasia Kedokteran Dalam menjalankan
keprofesiannya seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu
yang diketahuinya mengenai pasiennya, hal ini telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 pasal 1 dalam Bab penjelasan
terdapat kalimat berbunyi: Segala sesuatu yang diketahuinya,
mempunyai arti : segala fakta yang didapat dalam pemeriksaan
penderita, interpretasinya untk menegakkan diagnose dan melakukan
pengobatan, mulai dari anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan
dengan alat-alat kedokteran dan sebagainya, juga termasuk
fakta-fakta yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya.
Seorang ahli obat dan mereka yang berkerja di Apotek harus pula
merahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan kepada pasiennya.
Merahasiakan resep dokter adalah suatu yang penting dari etik
pejabat yang bekerja dalam apotek. Kapan seorang dokter dapat
membuka rahasia kedokteran: Dalam garis besarnya ada 2 aliran atau
golongan yang dapat ditemukan dikalangan kedokteran, yaitu : 1.
Pendirian yang mutlak Golongan yang menganut pendirian mutlak
(absolut) berpendapat bahwa rahasia konsekuensinya. Aliran ini
tidak akan mempertimbangkan apa ada kepentingan lain yang lebih
utama. Dalam segala hal sikapnya mudah dan konsekuen yakni tutup
mulut. Pengikut aliran ini yang terkenal ialah dokter Frouardel
(1837-1906), ia adalah seorang dokter Prancis yang kemudian menjadi
guru besar dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman di Paris (1879). Prof.
Sutomo Tjokronegoro dalam masalah ini menyatakan : Bahwa pendirian
demikian tidak hanya kaku, malahan mungkin menyalahi makna rahasia
jabatan dokter. Seperti diketahui bahwa dasar dari rahasia jabatan
adalah kewajiban moril untuk menjamin kesehatan masyarakat. 2.
Pendirian yang nisbi atau relatif. Golongan nisbi atau relatif pada
dewasa ini merupakan teori yang terbanyak diikuti dan dapat
dikatakan diikuti umum. Tetapi hal ini tidak berarti penerapannya
dalam praktek dan persesuaian pendapat, karena teori ini dalam
praktek sering sekali mendatangkan konflik moril dan
kesulitan-kesulitan lain dalam masalah yang kompleks. Sehubungan
dengan hal tersebut maka Profesor Sudarto, SH mengemukakan bahwa :
perlu dipertimbangkan adanya azas profesional dan azas subsider
dalam menggunakan hak tolaknya. Azas profesional menghendaki adanya
pertimbangan-pertimbangan mana yang lebih utama. Apakah dokter akan
memberikan kesaksiannya yang berarti membuka rahasia atau
pekerjaannya ataukan ia akan menyimpan rahasia
yang lebih diutamakan. Dalam mengambil keputusan, aliran ini
akan selalu mempertimbangkan setiap persoalan secara kasuistis.
Azas subsider, yakni menyangkut masalah pemilihan tindakan apa yang
harus dilakukan dokter sebelum ia terpaksa melepaskan kewajiban
untuk menyimpan rahasia. Sebab kalau ini yang menjadi pilihannya,
ia harus sudah emperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi yakni
berupa sanksi pidana atau lainnya karena diadukannya ke pengadilan
oleh yang merasa dirugikan akibat dibukanya rahasi oleh dokter.
Bila demikian halnya, dokter supaya siap menghadapinya dengan
memberikan alasan-alasan yang dapat membenarkan perbuatannya (fait
justifactier) atau yang dapat menghapuskan kesalahannya (fait
deexcuse). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat
pasalpasal yang mengatur hal-hal tersebut diatas, yaitu : KUHP
pasal 48 : Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan
karena terdorong oleh daya paksa. Yang dimaksud dengan daya paksa
ini biasanya bukanlah daya paksa mutlak, melainkan daya paksa
nisbi. Daya paksa ini terjadi pada keadaan sebagai berikut : a.
Melindungi kepentingan umum. Contohnya : seorang guru taman
kanak-kanak menderita Koch Pulmonum aktif, menolak untuk berobat
dan cuti, maka dapat dilaporkan pada pimpinannya. b. Melindungi
kepentingan orang yang tidal bersalah. Contohnya : seorang
pengemudi yang menderita epilepsi, menolak untuk berganti
pekerjaan, maka dapat dilaporkan kepada majikannya. c. Melindungi
pasien yang mempercayakan rahasianya. Contohnya : seorang penderita
menceritakan kesulitannya dan bermaksud bunuh diri, apabila dokter
tidak dapat mempengaruhi penderita, maka ia dapat memberitahukan
keluarganya supaya dijaga agar tidak melakukan bunuh diri.
d. Melindungi dokter sendiri Contohnya : seorang dokter dituduh
melakukan abortus provocarus criminalis, sedangkan sesungguhnya ia
hanya menolong penderita yang datang dengan pendarahan akibat
tindakan seorang dukun. Dalam keadaan demikian dokter dapat
memberikan keterang kepada polisi yang memeriksanya untuk
melindungi dirinya terhadap fitnahan tersebut apabila penderita
sendiri menolak memberitahukan yang sebenarnya. KUHP Pasal 50
Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan kepentingan
Undang-undang, tidak dipidana. Ketentuan ini terutama berkaitan
dengan kewajiban seorang dokter melaporkan peristiwa kelahiran,
kematian dan penyakit menular. KUHP Pasal 51 Tidak boleh dihukum
barangsiapa melakukan perbuatan atau menjalankan perintah jabatan
yang diberikan pembesar yang berhak. Ketentuan ini menyangkut
dokter militer dan dokter majelis penguji kesehatan, misalnya :
melaksanakan tes kesehatan untuk penerimaan anggota TNI. 2.5 Sanksi
Bila Membuka Rahasia Kedokteran Seorang dokter di Indonesia tanpa
kecuali, dianggap sudah mengetahui peraturan-peraturn hukum yang
berlaku terutama yang berhubungan dengan ilmu kedokteran pada
umumnya dan rahasia kedokteran pada khususnya. Apabila terjadi
pembocoran rahasia jabatan, si pelaku dapat dikenai sanksi sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi-sanksi tersebut
adalah : 1. Sanksi pidana, diatur dalam : KUHP Pasal 112
Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat,
berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa
harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja
memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, kepada
seorang raja atau suku bangsa, diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun. KUHP Pasal 322 1) Barangsiapa dengan sengaja
membuka suatu rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau
pekerjaannya yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak
sembilan ribu rupiah. 2) Jika kejahatan dilakukan pada seorang
tertentu maka perbuatannya
itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.
2. Sanksi perdata, diatur dalam : KUH Perdata Pasal 1365 Setiap
perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat kerugian bagi orang
lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan
kerugian itu, mengganti kerugia tersebut. KUH Perdata Pasal 1366
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. KUH Perdata
Pasal 1367 Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan karena perbuatan orang-orang yang
berada dibawah pengawasannya. 3. Sanksi Administratif.
Diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 1963 pasal 11 yang
bunyinya sebagai berikut : Dengan tidak mengurangi
ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan
yang lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan
administratif dalam hal sebagai berikut : a. b. Melalaikan
kewajiban Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat
seorang
tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya ataupun
sebagai tenaga kesehatan. c. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya
dilakukan oleh tenaga
kesehatan.
4. Sanksi Sosial Yaitu sanksi yang datangnya dari masyarakat itu
sendiri. Contohnya : Masyarakat enggan berobat ke dokter tersebut.
2.2 Tanggung Jawab Dokter Seorang dokter sama halnya seperti
manusia pada umumnya, mempunyai tanggung jawab terhadap setiap
perbuatan dan tindakannya, dimana seorang dokter erat kaitannya
dengan tanggung jawab dalam upaya pelayanan kesehatan (YANKES).
Dalam pengertian Hukum, tanggung jawab berarti keterikatan.
Tanggung jawab dokter secara hukum dapat dibedakan antara lain : -
Tanggung jawab hukum yang tidak berkaitan dengan profesinya -
Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya,
yang dapat dibedakan menjadi tanggung jawab terhadap
ketentuanketentuan profesional (KODEKI) dan tanggung jawab terhadap
ketentuan-
ketentuan hukum (hukum pidana, dan hokum perdata, dan bidang
administrasi). Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan
profesional, menurut KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia)
terbagi atas : I. Kewajiban Umum Dokter a. Pasal 1 Wajib menjunjung
tinggi, menghayati, mengamalkan Sumpah Dokter. b. Pasal 2 Wajib
senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. c. Pasal
3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya tidak boleh dipengaruhi
oleh pertimbangan keuntungan pribadi. d. Pasal 4 Perbuatan yang
dipandang bertentangan dengan etik, setiap perbuatan yang bersifat
memuji diri sendiri : - menerapkan pengetahuan dan keterampilan
baik bersama maupun sendiri tanpa kebebasan profesi. - menerima
imbalan diluar kelayakan sesuai dengan jasanya, kecuali dengan
keikhlasan dan atau kehendak penderita. e. Pasal 5 Setiap perbuatan
atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani,
baik jasmani maupun rohani, hanya diberikan untuk kepentingan
penderita. f. Pasal 6 Senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan
menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum
diuji kebenarannya. g. Pasal 7 Hanya memberikan keterangan atau
pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. h. Pasal 8
Mengutamakan kepentingan masyarakat dan memerhatikan semua aspek
pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, kuratif, dan
rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi
masyarakat yang sebenarnya. i. Pasal 9 Bekerjasama dengan para
pejabat di bidang kesehatan dan bidang lain serta masyarakat harus
memelihara saling pengertian secara sebaik-baiknya. II. Kewajiban
dokter terhadap penderita 1. Pasal 10 Harus senantiasa mengingat
akan kewajibannya melindungi makhluk insani. 2. Pasal 11 Wajib
bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan
keterampilannya untuk kepentingan penderita. 3. Pasal 12 Harus
memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat
berhubungan dengan keluaraga dan penasihatnya dalam beribadat dan
atau dalam masalah lainnya. 4. Pasal 13 Wajib merahasiakan segala
sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan setelah
penderita itu meninggal dunia. 5. Pasal 14 Wajib melakukan
pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali
bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.
III. Kewajiban dokter terhadap teman sejawatnya 1. Pasal 15
Memberlakukan diperlakukan. 2. Pasal 16 Tidak boleh mengambil alih
penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya. teman
sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
IV.
Kewajiban dokter terhadap diri sendiri 1. Harus memelihara
kesehatannnya supaya dapat bekerja dengan baik. 2. Senantiasa
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia.
2.2.1 Tanggung Jawab Dokter Secara Pidana Dalam menyelesaikan
masalah hubungan dokter dengan pasien dimana didalamnya diduga ada
tindakan pidana, yang dapat dijadikan pedoman di dalam KUHP ialah :
1. Barangsiapa karena khilafan menyebabkan orang mati, dipidana
dengan penjara selama-lamanya lima tahun, atau pidana kurungan
selama-lamanya satu tahun (UU No.1 Tahun 1960, Pasal 359 KUHP). 2.
a) Barangsiapa karena kehilafan menyebabkan orang luka berat,
dipidana dengan penjara dengan kurungan selama-lamanya satu tahun.
b) Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka
sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau
tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara
dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana
kurungan selama-lamanya Sembilan bulan atau pidana denda
setinggi-tingginya empat ribu rupiah. Bambang Purnomo, SH
menyebutkan Bahwa seseorang melakukan perbuatan yang bersifat
melanggar hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam
rumusan undang-undang sebagai perbuatan pidana belumlah berarti
bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana tergantung dari
kesalahannya. Seseorang tersebut mungkin dipidana tergantung dari
kesalahan yang diperbuatnya. Untuk dapat mempidana seseorang,
terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan
yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana,
dan perbuatan yang dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk
menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan
adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan
Hakim terhadap tertuduh. (Waluyadi, SH, 2000; h 121) Oleh karena
itu untuk mempidana seseorang didasarkan oleh dua hal : 1.
Seseorang itu harus melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Seseorang
tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan melawan hukum
menurut hukum pidana diartikan dengan barang siapa yang melakukan
suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.
Kemampuan bertanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu : 1.
Kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana 2. Kemampuan
bertanggung jawab secara hukum perdata KUHP tidak menyebutkan
secara pasti apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab.
Bambang Purnomo, SH, mengungkapkan bahwa kemampuan bertanggung
jawab meliputi tiga hal, yaitu : 1. Tentang keadaan jiwa / batin
yang sakit. 2. Tentang keadaan jiwa / batin seseorang yang
terlampau muda sehingga kondisi psikologisnya belum matang. 3.
Tentang keadaan jiwa / batin yang organ batinnya baik akan tetapi
fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja
sebagaimana mestinya. Secara ilmu pengetahuan hukum, untuk dapat
dikatakan seseorang itu mampu bertanggung jawab, pada saat ia
melakukan perbuatan. 1. Ia mengetahui akibat dari apa yang hendak
diperbuatnya dan mengerti bahwa perbuatannya bertentangan dengan
Hukum; 2. Ia mempunyai pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat
yang oleh undang undang dilarat atau diperintahkan;
3. Ia tidak dalam keadaan tertentu sehingga ia menginsyafi
perbuatannya (tidak terganggu jiwanya) (Waluyadi, SH. Ibid, 127).
Di dalam KUH Pidana, telah memberikan pengecualian kepada beberapa
pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Pihak-pihak tersebut terbatas pada pihak-pihak (seseorang) yang
pada saat melakukan tindak pidana itu : a. Ia kurang sempurna
akalnya atau sakit berubah akal. b. Ia dalam pengaruh daya paksa
yang sedemikian rupa. c. Yang ia lakukan dalam rangka membela
dirinya atau diri orang lain, atau memperkenankan peri kesopanan
atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain,
daripada serangan yang melakukan hak dan mengancam pada ketika itu
juga. d. Ia melakukan perbuatannya itu oleh karena menjalankan
perintah jabatan (pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUH Pidana)
(Waluyadi, SH loccit 127) Dasar hukumnya diatur dalam pasal 48-51,
224, 244, 267-268, 304-306, 322, 344-361, dan pasal 531 KUHP. Pasal
48 KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,
tidak dipidana. Pasal 49 ayat 1 KUHP Barangsiapa terpaksa melakukan
perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman
serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun
orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid ) atau
harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Pasal 50
KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan
undang undang, tidak dipidana.
Pasal 51 ayat 1 KUHP Tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang
melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah,
diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk memberikan
perintah itu.
Pasal 224 KUHP Barangsiapa dipanggil menurut undang-undang untuk
menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak melakukan
suatu kewajiban menurut undang-undang, yang bulan. b. Dalam perkara
lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan. Pasal
244 KUHP Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas
yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas
itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun. Pasal 267 KUHP (1) Seorang dokter
yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada
atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun. (2) Jika keterangan diberikan
dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa
atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling
lama delapan tahun enam bulan. ia sebagai demikian harus melakukan:
a. Dalam perkara pidana dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya 9
(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan
kebenaran. Pasal 268 KUHP (1) Barang siapa membuat secara palsu
atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya
penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan
penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa
dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar
atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.
Pasal 304 KUHP Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau
membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum
yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 305
KUHP Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun
untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk
melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun enam bulan. Pasal 306 KUHP (1) Jika salah satu
perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka
berat, yang bersalah diancamdengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara
paling lama sembilan tahun.
Pasal 322 KUHP (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia
yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang
sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu
rupiah. (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu,
maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
Pasal 345 KUHP Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk
bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana
kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Pasal 346 KUHP Seorang
wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau
menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun. Pasal 347 KUHP (1) Barang siapa dengan sengaja
menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal
348 KUHP (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika
perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349 KUHP Jika seorang dokter, bidan atau juru obat
membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun
melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan
dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut
hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Pasal 350 KUHP Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena
pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan
berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak
berdasarkan pasal 35 No. 1- 5. Pasal 351 KUHP (1) Penganiayaan
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2)
Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika
mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal
352 KUHP (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai
penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan
itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Pasal 353 KUHP (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika
perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu
mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun Pasal 354 KUHP (1) Barang siapa sengaja
melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan
berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika
perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Pasal 355 KUHP (1)
Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika
perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lams lima belas tahun. Pasal 356 KUHP Pidana
yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah
dengan sepertiga: 1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap
ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 2. jika kejahatan
itu dilakukan terhadap seorang pejsbat ketika atau karena
menjalankan tugasnya yang sah; 3. jika kejahatan itu dilakukan
dengan memberikan bahan yang herbahaya bagi nyawa atau kesehatan
untuk dimakan atau diminum.
Pasal 357 KUHP Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan
berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak
berdasarkan pasal 3o No. 1 - 4.
Pasal 358 Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau
perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab
masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika
akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya
ada yang mati. Pasal 359 KUHP Barangsiapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama
satu tahun. Pasal 360 KUHP (1) Barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka
sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan menjalankan
pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi
empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 361 KUHP
Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam
menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah
dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicahut haknya untuk
menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim
dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.
Pasal 531 KUHP Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang
yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat
diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya
atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan
pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2.2.2 Tanggung jawab dokter
secara perdata Sebelum ulas lebih lanjut tentang pertanggungjawaban
dokter secara perdata, perlu diketahui bahwa seorang pasien berhak
meminta ganti rugi atas kesalahan tenaga kesehatan Tahun 1992
tentang kesehatan. - Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat
diatas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ada beberapa hal pertanggung jawaban dokter yang pokok,
yaitu pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan : 1.
Wanprestasi Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana
seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan suatu
perjanjian / kontrak. Wanprestasi dapat berarti tidak memenuhi
prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau
memenuhi prestasi secara tidak baik. 2. Perbuatan Melawan Hukum
seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 KESEHATAN pasal 55
menyebutkan :
- Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau
kelalaian tenaga
Pengertiannya mencakup berbuat atau tidak berbuat yang melanggar
hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau
kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri
sendiri atau benda orang lain. Kesalahan diartikan secara luas,
yang meliputi : - Kesengajaan - Kelalaian - Kurang berhati-hati 3.
Mengakibatkan kematian karena kekurang hati-hatian atau dengan
sengaja mengakibatkan cacat tubuh. Dasar hukumnya diatur dalam Buku
III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Hukum perikatan,
pasal 1243, 1365, 1370, dan pasal 1371. Pasal 1243 KUH Perdata
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan
lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu
yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau
dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah
ditentukan. Pasal 1365 KUH Perdata Tiap perbuatan yang melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian
tersebut. Pasal 1370 KUH Perdata Dalam halnya suatu kematian dengan
sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau
istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang
lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban mempunyai hak
menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan
kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Pasal 1371 KUH
Perdata
Penyebab luka tau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja
atau karena kurang hati-hati memberikan hak kapada si koraban untuk
selain penggantian biaya-biaya penyembuhan menuntut penggantian
kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga
penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan
kedua belah pihak.
2.2.3 Tanggung jawab Dokter dalam bidang Hukum Administrasi
Dimuat dalam : - UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan - PP
No. 36 Tahun 1964 tentang pendaftaran ijazah dan pemberian ijin
menjalankan Pekerjaan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker. BAB I.
PENDAFTARAN IJAZAH .hukuPasal 1 (1) Selambat-lambatnya dalam waktu
satu bulan sesudah menerima ijazah sarjana kesehatan yang dimaksud
dalam pasal 2 Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga
Kesehatan, menyampaikan ijazah (asli) tersebut kepada Departemen
Kesehatan di Jakarta untuk didaftar. (2) Bagi sarjana kesehatan
yang datang dari luar Negeri dan memiliki ijazah dari suatu
Fakultas di luar Negeri pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1)
dilakukan dalam waktu satu bulan setelah tiba di Indonesia. (3)
Menteri Kesehatan dapat mengadakan pendaftaran ulangan berkala.
Pasal 2 Menteri Kesehatan dapat menetapkan Instansi-instansi
Kesehatan di Daerah untuk menyelenggarakan pendaftaran yang
dimaksudkan dalam pasal 1. Pasal 3 Pendaftaran ijazah sarjana
kesehatan diselenggarakan pada sebuah buku register, dimana
tercatat nomor pendaftaran dan keterangan-keterangan lain yang
bertalian dengan pendaftaran tersebut. Pasal 4
Setelah ijazah yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan
Pemerintah ini didaftar pada buku register, kepada sarjana
kesehatan yang berkepentingan diberikan surat keterangan bahwa
ijazahnya telah terdaftar. BAB II. PEMBERIAN IZIN UNTUK MENJALANKAN
PEKERJAAN DOKTER/DOKTER INDONESIA GIGI/APOTEKER DI WILAYAH
NEGARA
Pasal 5 Untuk memperoleh izin buat menjalankan pekerjaan dokter/
dokter gigi/apoteker di wilayah Negara Indonesia, sarjana kesehatan
yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Menteri
Kesehatan. Pasal 6 Kepada sarjana kesehatan yang memenuhi
syarat-syarat kesehatan physik dan mental dan yang ijazahnya telah
terdaftar dan sebagainya, oleh Menteri Kesehatan diberikan surat
keterangan bahwa ia mendapat izin untuk melakukan pekerjaan
dokter/dokter gigi//apoteker di wilayah Negara Indonesia. BAB III.
PEMBERIAN IZIN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER/DOKTER
PERSEORANGAN Pasal 7monline.com (1) Kepada dokter/dokter
gigi/apoteker yang memiliki surat keterangan ijazah terdaftar yang
dimaksudkan dalam pasal 4 dan surat izin menjalankan pekerjaan
dokter/dokter gigi/apoteker di wilayah Negara Indonesia yang
dimaksudkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, oleh Inspektur
Kesehatan dapat diberikan izin untuk menjalankan pekerjaan
dokter/dokter gigi/apoteker selaku swasta perseorangan GIGI /
APOTEKER SELAKU SWASTA
disamping tugas pekerjaannya pada Pemerintah, Badan Swasta dan
sebagainya. (2) Izin untuk menjalakan pekerjaan dokter/dokter
gigi/apoteker selaku swasta perseorangan semata-mata, tanpa tugas
fungsi lain, diberikan Kesehatan. oleh Menteri Pasal 8 (1) Untuk
memperoleh izin yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1)
dokter/dokter gigi/apoteker yang berkepentingan mengajukan surat
permohonan kepada Inspektur Kesehatan/Provinsi di mana ia bertempat
tinggal. (2) Untuk memperoleh izin yang dimaksudkan dalam pasal 7
ayat (2) dokter/dokter gigi/apoteker yang berkepentingan mengajukan
surat permohonan kepada Menteri Kesehatan. (3) Surat permohonan
tersebut di atas disertai dengan surat- surat keterangan bekerja
dan sebagainya. Pasal 9 (1) Kepada dokter/dokter gigi/apoteker yang
dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) oleh Inspektur Kesehatan dapat
diberikan keterangan bahwa melakukan swasta pekerjaan di
dokter/dokter samping tugas selaku perseorangan ia mendapat izin
untuk gigi/apoteker (2) lain, umpamanya : keterangan tentang
berkelakuan baik, keterangan dari Instansi, di mana ia bekerja atau
telah
pekerjaannya pada Pemerintah, Badan Swasta dan sebagainya. Dalam
Surat izin bagi dokter/dokter gigi/apoteker yang dimaksudkan dalam
pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini yang diberikan oleh
Menteri Kesehatan, ditetapkan hal-hal sebagai berikut: a. Daerah
tempat di mana pekerja dokter/dokter gigi/apoteker selaku swasta
perseorangan akan dijalankan. b. Jangka waktu berlakunya izin untuk
menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker selaku swasta
perseorangan (selamalamanya 5 tahun).
Pasal 10 Atas permohonan yang berkepentingan oleh Menteri
Kesehatan dapat diberikan perpanjangan waktu berlakunya surat izin
menjalankan pekerjaan dokter/doktergigi/apoteker selaku swasta-
perseorangan yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) tersebut.
BAB IV.PEMBERIAN IZIN BERSYARAT / PENOLAKAN PERMOHONAN Pasal 11
Menteri Kesehatan dapat menolak permohonan yang dimaksudkan dalam
pasal 1, 5 dan 7 Peraturan Pemerintah ini, atau memberikan izin
bersyarat kalau: a. dokter/dokter gigi/apoteker yang berkepentingan
melakukan atau telah melakukan sesuatu perbuatan pidana; b.
melakukan atau telah melakukan perbuatan yang melanggar susila
kedokteran/kedokteran gigi/kefarmasian; c. kesehatan fisik maupun
mental terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaan dengan
baik; d. membuat kesalahan-kesalahan teknis dalam bidang
tugas/pekerjaan yang berbahaya; e. melakukan hal-hal yang
membahayakan kepentingan umum. Pasal 12 Menteri Kesehatan dapat
mendengar pertimbangan Dewan Pelindung Susila Kedokteran atau
Instansi-instansi lain yang dianggap perlu, dalam melaksanakan
ketentuan dalam pasal 11 tersebut. BAB V. PASAL PERALIHAN Pasal 13
(1) Dalam waktu setahun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah
ini, dokter/dokter gigi/apoteker yang ijazahnya terdaftar dan
memperoleh izin
menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker menurut
peraturan yang lama harus sudah memiliki surat keterangan yang
dimaksudkan dalam pasal 4, 6 dan 9 dari pada Peraturan Pemerintah
ini. (2) Bagi dokter/dokter gigi/apoteker di luar Jawa jangka waktu
dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan 18 (delapan belas) bulan.
BAB VI.KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan ini dapat disebut
"Peraturan Pemerintah mengenai pendaftaran ijazah Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia. dan pemberian izin menjalankan
pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker".
2.3 Penanganan Kasus Pembocoran Rahasia Kedokteran Dalam
pelayanan kesehatan tidak jarang dokter mengetahui penyakit pasien
yang merupakan aib untuk diri pasien atau rahasia pribadi pasien
yang terpaksa disampaikan oleh pasien tersebut sebagai bagian dari
proses pengobatan penyakit, sehingga dokter berkewajiban menyimpan
rahasia kedokteran dan dituangkan dalam medical record sebagai
kewajiban profesinya. Hal ini sejalan dengan doktrin profesinya
bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui
karena pekerjaan saya sebagai dokter. Jika terjadi pelanggaran ini,
maka sudah seharusnya kita sebagai dokter untuk mengetahui jalur
jalur apa saja yang dapat ditempuh oleh pasien untuk menuntut
seorang dokter, serta bagaimana cara kita untuk menanganinya.
Skema Jalur Jalur Pasien untuk Mengajukan Tuntutan pada Seorang
Dokter
Skema jalur jalur untuk dokter jika mendapat tuntutan dari
pasien :
Sengketa yang terjadi antara pasien dan dokter dapat
diselesaikan melalui sidang peradilan, namun ada pula alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut akan segera
diuraikan di bawah ini. 1. Konsultasi Meskipun konsultasi sebagai
alternatif dalam penyelesaian sengketa tetapi dalam Undang Undang
No.30 tahun 1999 tentang arbitrase, tidak ada satu pasal pun yang
menjelaskannya. Menurut Blacks law dictionary, Gunawan dan Widjaya
dan Ahmad yani pada prinsipnya konsultasi merupakan tindakan yang
bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan
klien dengan pihak lain yang merupakan konsultasi, yang memberikan
pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhan klien tersebut. Tidak ada yang mengharuskan si klien
harus mengikuti pendapat yang disampaikan konsultan. Jadi hal ini
konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta
oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai
penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para
pihak, tapi kadang konsultan juga diberi kesempatan untuk
merumuskan bentuk bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki
oleh para pihak yang bersengketa tersebut. 2. Negosiasi dan
perdamaian Menurut pasal 6 ayat 2 Undang undang No.30 tahun 1999
pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri
sengketa yang timbul
di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut
selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui
oleh para pihak. Negoisiasi adalah mirip dengan perdamaian
sebagaimana diatur dalam pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, dimana
perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah
pihak, dengan menyerahkan, menjajikan atau menahan suatu barang,
mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah
timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis
dengan ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang membedakan,
yaitu : pada negosisai diberikan tenggang waktu penyelesaian paling
lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan
dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang
bersengketa. Perbedaan lain adalah negosiasi merupakan salah satu
lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar
pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum
proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang
peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. 3.
Mediasi. Berdasarkan pasal 6 ayat 3 undang undang No.39 tahun 1999,
atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat
diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli
maupun seorang mediator. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di
pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung
sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30
hari sejak pendaftaran. Mediator dapat diberikan : Mediator yang
ditunjuk secara bersama oleh para pihak Mediator yang ditunjuk oleh
lembaga arbritrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa
yang ditunjuk oleh para pihak.
4. Konsiliasi dan perdamaian
Konsiliasipun tidak dirumuskan secara jelas dalam undang undang
No.30 tahun 1999 sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian
sengketa diluar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk
mencapai perdamaian di luar pengadilan. 5. Pendapat hukum oleh
lembaga arbitrase Pasal 52 Undang undang No.30 tahun 1999
menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk
memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan
hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya
merupakan pelaksanaan dari pengertian tentang lembaga arbitrase
yang diberikan dalam pasal 1 angka 8 undang undang No.30 tahun 1999
: Lembaga arbitrase adalah badan yan dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu,
lembaga tersebut juga dpat memberikan pendapat yang mengikat
mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul
sengketa 6. Arbitrase Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa (Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999).
Dalam undang undang No.14 tahun 1970 ( tentang pokok kekuasaan
kehakiman ) keberadaan abritase dapat dilihat dalam penjelasan psal
3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di
luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui artibrase tetap
diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan
eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi
dari pengadilan. Arbitrase diangggap memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan cara litigasi. Adapun beberapa keunggulannya
antara lain: 1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal
procedural dan administrative 3. para pihak dapat memilih arbiter
yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta
latar belakang yang cukup mengenai maalah yang disengketakan, jujur
dan adil. 4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk
menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan
arbitrase dan 5. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat
para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja
ataupun langsung dapat dilaksanakan. Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
Pada penjelasan disebutkan bahwa : Setiap orang harus dapat
meminta pertolongan kedokteran dengan perasaan aman dan bebas. Ia
harus dapat menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan yang
mengganggunya, baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan
keyakinan bahwa hak itu berguna untuk menyembukan dirinya. Ia tidak
boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan
disampaikan kepada orang lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas
kedokteran yang bekerja sama dengan dokter tersebut. Setiap tenaga
kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang
penyakit pasien beserta data-data medisnya dapat dijatuhi sanksi
pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif, apabila dengan
sengaja membocorkan rahasia tersebut tanpa alasan yang sah,
sehingga pasien menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Akibat
yang mungkin timbul karena pembocoran rahasia ini,misalnya :
-Tidak jadi menerima santunan asuransi karena pihak asuransi
membatalkan keputusannya setelah mendapat informasi tentang
penyakit yang diderita oleh calon kliennya. -Tidak jadi menikah,
karena salah satu pihak mendapat informasi mengenai penyakit yang
diidap oleh calon pasangannya. -Terjadi perceraian, karena salah
satu pihak mengetahui penyakit yang diidap oleh pasangannya.
-Seorang pemimpin kalah dalam percaturan politik karena lawan
politiknya mendapat informasi mengenai penyakit yang diidapnya.
-Merugikan negara, apabila informasi yang dibocorkan itu merupakan
rahasia negara.
2.1 Sanksi Disiplin Sanksi disiplin oleh Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai dengan Pasal 64 sampai
70 UU No.29 Tahun 2004. Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
No.16/KKI/PER/VIII/2006 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran
Disiplin MKDKI, ada tiga alternatif sanksi disiplin, yaitu: a.
Pemberian peringatan tertulis b. Rekomendasi pencabutan surat tanda
registrasi atau surat ijin praktik c. Kewajiban mengikuti
pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi. 2.2 Sanksi etik Selain sanksi disiplin, dokter
yang tidak menjaga rahasia medis dapat dikenakan sanksi etik oleh
organisasi profesi yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran
(MKEK).
2.3 Sanksi Administratif Sanksi administratif untuk tenaga
kesehatan sehubungan dengan peraturan tentang rekam medis diatur
dalam pasal 20 PERMENKES Tentang Rekam Medis yang berbunyi :
Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan ini
dapatdikenakan sanksi administratif mulai dari teguran sampai
pencabutan ijin. Sanksi administratif untuk tenaga kesehatan tetap
diberikan meskipun pasien yang dirugikan telah memaafkan dan tidak
mengadukan kepada pihak berwajib sesuai dengan pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia
Kedokteran.
2.4 Sanksi Pidana Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) menyebutkan bahwa : (1)Barang siapa dengan sengaja membuka
suatu rahasia, yang menurutjabatan atau pekerjaannya, baik yang
sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan untuk menyimpannya,
dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda
paling banyak sembilan ribu rupiah. (2)Jika kejahatan itu dilakukan
terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat
dituntut atas pengaduan orang itu. Pasal ini berlaku bagi orang
yang membocorkan rahasia pekerjaannya maupun rahasia jabatan (dan
atau rahasia jabatan), baik yang sekarang maupun yang telah lalu,
karena dia pindah pekerjaan atau telah pensiun. Ayat (2)
menunjukkan bahwa delik ini adalah delik aduan, dimana perkara itu
tidak dapat diusut tanpa pengaduan dari orang yang dirugikan.
Pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama belum diajukan ke
sidang pengadilan. Namun demikian, pada pasal 4 Penjelasan PP Nomor
10 Tahun 1966 disebutkan bahwa :
Demi kepentingan umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap
pembocoran rahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu pengaduan.
Sebagai contoh : Seorang pejabat kedokteran berulangkali
mengobrolkan di depan orang banyak tentang keadaan dan tingkah laku
pasien yang diobatinya. Dengan demikian ia telah merendahkan
martabat jabatan kedokteran dan mengurangi kepercayaan orang kepada
pejabat-pejabat kedokteran. Pasal 79 huruf (c) UU No.29 Tahun 2004.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, atau huruf e. Sedangkan bunyi pasal 51 yang
dimaksud adalah : Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran mempunyai kewajiban : a. memberikan pelayanan
medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur
operasional serta kebutuhan medis pasien b. merujuk pasien ke
dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan
yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan
atau pengobatan c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia d.
melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali
bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
dan e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran atau kedokteran gigi. Pasal 112 KUHP.
Barang
siapa
dengan
sengaja
mengumumkan
atau
mengabarkan
ataumenyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang suatu hal
kepadanegara asing, sedang diketahuinya bahwa surat, kabar atau
keteranganitu harus dirahasiakan demi kepentingan negara, maka ia
dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. SANKSI
PIDANA UNTUK PEMBOCORAN RAHASIA REKAM MEDIS BERDASARKAN KESEHATAN.
Pasal 35 huruf d. Tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam PP
Nomor 32 tahun 1966 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan : Tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22ayat 10
dipidana denda paling banyak Rp.10.000.000.00,- (sepuluh
jutarupiah). Sedangkan bunyi pasal 22 ayat (1) yang dimaksud adalah
: Bagi setiap tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA
tugasprofesinya berkewajiban untuk: a. Menghormati hak pasien b.
Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien c.
Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan
yang akan dilakukan d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang
akan dilakukan e. Membuat dan memelihara rekam medis. 2.5 Sanksi
Perdata Apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk
data-data medisnya, mengakibatkan kerugian terhadap pasien,
keluarganya maupun orang lain yang berkaitan dengan hal tersebut,
maka orang yang membocorkan rahasia itu dapat digugat secara
perdata untuk mengganti kerugian.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan maupun
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Perdata (KUHS). Pasal 55
Undang-Undang Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa : (1)Setiap orang
berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelaian yang dilakukan
tenaga kesehatan. (2)Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pasal 1365 KUHS. Setiap perbuatan melanggar hukum yang
mengakibatkan kerugian bagiorang lain, mewajibkan orang yang karena
kesalahannya mengakibatkankerugian itu, mengganti kerugian
tersebut. Pasal 58 UU No.36 Tahun 2009 (1) Setiap orang berhak
menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan
atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. (2)
Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan
nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Pasal 1366 KUHS. Setiap orang bertanggung jawab
tidak saja atas kerugian karenaperbuatannya, tetapi atas kerugian
yang disebabkan karena kelalaianatau kurang hati-hati. Jika membuka
rahasia medis pasien bukan inisiatif sang dokter tetapi atas
kemauan rumah sakit, maka sanksi perdata sesuai dengan Pasal 1367
KUHPerdata jo. Pasal 46 UU No.44 tentang Rumah Sakit.
Pasal 1367 KUHS. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian yangdisebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga untuk
kerugian yangdisebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannyaatau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah
kekuasaannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian
yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang tinggal pada
mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau
wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain
yang mewakili urusan-urusan mereka mereka adalah bertanggung jawab
tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan-pelayan atau
bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana
orang-orang dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang
bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh
murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini
berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan
diatas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guruguru
sekolah dan tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat
mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.
Maksud daripada pasal 1367 KUHS ini adalah : Apabila seorang
bawahan melakukan kesalahan, maka yang digugat adalah atasannya.
Hal ini disebut juga dengan istilah respondeat superior (tanggung
jawab atasan). Sedangkan pidananya ditanggung sendiri oleh yang
bersangkutan. Pasal 46 UU No.44 tentang Rumah Sakit: Rumah Sakit
bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang
ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
Rumah Sakit.
BAB 3 KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut: Dokter wajib memenuhi tanggung jawab dokter tentang
rahasia kedokteran. Tanggung jawab dokter tentang rahasia
kedokteran telah diatur dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran
Indonesia) Pasal 13 Wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan setelah penderita
itu meninggal dunia. Kewajiban dokter untuk menjaga rahasia
kedokteran akan gugur apabila ada ijin dari pasien, dokter dalam
keadaan terpaksa, dokter dalam menjalankan peraturan
perundang-undangan, dokter melakukan perintah jabatan, demi
kepentingan umum, adanya presumed conscent dari pasien. Apabila
dokter mendapatkan masalah tuntutan mengenai rahasia kedokteran
maka ada prosedur yang dapat dilakukan dokter dalam mengenai
masalah tuntutan tersebut.
