Modul 1

HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK

PENGERTIAN DASAR

1. Hukum kedokteran / Medical Law adalah Hukum mempelajari hubungan yuridis dimana seorang dokter merupakan bagian dari hokum ( Health Law ), antara Dokter dan pasien dan berhubungan dengan Hukum pidana.

2. Hukum Kedokteran Forensik/ Hukum Kedokteran Kehakiman ( Forensik Nadicine ) Ialah mempelajari Hukum Kedokteran Kehakiman dalam proses peradilan.

3. Ilmu kedokteran Jiwa Kehakiman ( psychiatri Forensic ) Mempelajari Tentang gangguan Jiwa Hubungannya dengan pasal 44 KUHP.

4. Hukum Kesehatan ( Health Law) ialah Hukum yang mempelajari berkaitan dengan pemberian perawatan dan penerapannya pada hokum perdata, pidana dan hokum administras dan sebaginya.

Hukum kesehatan Meliputi:

1. Hukum kedokteran / Medical Law2. Hukum Kedokteran Kehakiman ( Forensik Nadicine ) / ( Legal Medicine )/

( Medical Yurisprudenc. 1980an3. Hukum Keperawatan ( Nurse Law )4. Hukum Rumah Sakit ( Hospital Law ).5. Hukum Lingkungan ( Enveronmental Law )6. Hukum Keselamatan Kerja Law ( Savety Law )

Istilah Kedokteran kehakiman terdapat pada pasal 133 KUHP.

Negara – Negara Angola saxon menafsirkan Hukum Kedokteran dan Kedokteran Kehakiman di satukan yaitu MEDIC – LEGAL

Hakekat Ilmu Kedokteran Forensik

Menyelesaikan kejahatan-kejahatan dengan pembuktian setepat-tepatnya , Abad pertengahan di kenal yang namanya “ Judicia Dei “ atau Keputusan Tuhan . kemudian dalam perkembangannya E. Ferry 1859 – 1927 ahli hokum Italia menemukan suatu system pembuktian yang mana penentuannya ‘ guility’/not guility dilakukan oleh ilmuan non Hukum.

Forensic berarti berhubungan dengan bidang kehakiman/ peradilan, jadi ilmu Kedokteran forensic ialah hokum yang berkaitan dengan penggunaan ilmu kedokteran guna membantu proses pembuktian dalam hokum acara pidana.

Dalam proses pem,buktian di pengadilan Hakim harus berpedoman pada alta bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP.

Tugas Ilmu Kedokteran Forensik :

1. Menurut Objek Pemeriksaan

a. Manusia yang masih hidupb. Mayat c. Benda-benda Tubuh

2. Menurut bentuk Kerja

a. melakukan pemeriksaan dan mengemukakan hasil pemeriksaanb. mengemukakan hasil pendapat saja.c. Memberi nasihat tentang penyidikan.

3. menurut tempat kerja

a. rumah sakit atau laboratoriumb. TKPc. Ruang kantor/ ruang siding

4. menurut waktu pemeriksaan

a. pemeriksaan mula-mula oleh polisib. pemeriksaan lanjutan oleh jaksac. pemeriksaan di siding pengadilan

Beberapa kejahatan yang memerlukan bantuan ilmu kedokteran forensic yaitu perzinahan/pemerkosaan,penganiayaan / pembunuhan, pengguguran kandungan dan keracunan.

Dalam hal keadaan yang sangat mendesak di mana penyidik harus memerlukan surat izin terlebih dahulu.tampa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untik itu wajib melaporkan segera kepengadilan setempat guna mendapat persetujuan.

Tentang Benda sitaan Pasal 39 KUHP- Pasal 40 KUHP tentang tertangkap tangan.

Modul 2

Barang Bukti

Bararng- barang yang telah di sita nantinya akn menjadi barang bukti di pengadilan , mengenai barangb bukti ini terdapat penjelasan pada pasal 130 KUHP.

Implementasi dari pasal di atas ialah bahwa barang bukti harus di bungkus rapih sedemikian rupa agar tidak tertukar dengan barang bukti lainnya jika nanti di perlihatkan di persidangan.

Tata cara pemeriksaan mayat / tubuh manusia di atur dalam pasal 133 KUHP yang menyebutkan bahwa :

1. untuk kepentingan pengadilan seorang korban berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli baik dari dokter kehakiman atau dokter lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli itu di ajukan dengan surat dan isinya di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, mayat atau badan mayat.

3. Mayat yang di kirim ke pada ahli kedokteran kehakiman harus di perlakukan dengan cara penuh rasa hormat dan di beri lebel yang memuat identitas mayat. Dengan di beri cap jabatan di bagian lain tubuh mayat.

Sebetulnya semua mayat harus di bedah, untuk menentukan sebab kematian, pemeriksaan luar di perlukan jika kelak perkaranya tidak di teruska ke pengadilan negri. Mengenai hal ini ad intruksi Kapolri No. Pol. INSE / 20/IX/75 tentang tata cara mengajukan permohonan/ pencabutan visum Et Repertum .

Pihak keluarga yang menghalangi dilakukannya pemeriksaan mayat dapat di tuntut pidana penjara 9 bulan atau denda Rp 4500 berdasarkan pasal 222 KUHP, dan untuk penggalian mayat perlu dilakukan dalam hal melakukan penyidikan pasal 133 (2), 134 (1)..

MODUL 3

Kewajiban Menjadi saksi

Pasal 224 KUHP :

Barang siapa di panggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang- undang selaku demikian harus di penuhi, di ancam:

1. Dalam perkara pidanan atau pidanan penjara paling lama 9 bulan2. Dalam pidana lain pidanan penjara paling lama 6 bulan

Pasal 170 KUHAP

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Ketentuan tersebut merupakan hak tolak /ingkar, Hak untuk menolak menjadi saksi.

Pasal 180

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2). (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Identifikasi Korban

Metode Visual

Metode ini dilakukan dengan memperlihatkan jenazah pada orang-orang yang merasa kehilangan anggota keluarga atau temannya.Cara ini hanya efektif pada jenazah yang belum membusuk, sehingga masih mungkin dikenali wajah dan bentuk tubuhnya oleh lebih dari satu orang.Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya kemungkinan faktor emosi yang turut berperan untuk membenarkan atau sebaliknya menyangkal identitas jenazah tersebut.

Pemeriksan Dokumen

Dokumen seperti kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) dan sejenisnya yang kebetulan ditemukan dalam dalam saku pakaian yang dikenakan akan sangat membantu mengenali jenazah tersebut.Perlu diingat pada kecelakaan masal, dokumen yang terdapat dalam tas atau dompet yang berada dekat jenazah belum tentu adalah milik jenazah yang bersangkutan.

Perhiasan

Dari pakaian dan perhiasan yang dikenakan jenazah, mungkin dapat diketahui merek atau nama pembuat, ukuran, inisial nama pemilik, badge yang semuanya dapat membantu proses identifikasi walaupun telah terjadi pembusukan pada jenazah tersebut.Khusus anggota ABRI, identifikasi dipemudah oleh adanya nama serta NRP yang tertera pada kalung logam yang dipakainya.

Melalui Bentuk Fisik

Pemeriksaan dari mata ,telinga,hidung dan sebagainya.

Melalui Sidik Jari

Metode ini membandingkan sidik jari jenazah dengan data sidik jari antemortem.Sampai saat ini, pemeriksaan sidik jari merupakan pemeriksaan yang diakui paling tinggi ketepatan nya untuk menentukan identitas seseorang.

Dengan demikian harus dilakukan penanganan yang sebaik-baiknya terhadap jari tangan jenazah untuk pemeriksaan sidik jari, misalnya dengan melakukan pembungkusan kedua tangan jenazah dengan kantong plastik.

Mengetahu Beberapa Tanda-Tanda Kematian

Tanda-Tanda Kematian dini

1. Peredaran darah berhenti2. Pernafasan berhenti

3. Refleksi mata hilang

4. Muka pucat

5. Otot lemas

Terjadi Pembusukan

Pembusukan mulai dari Usus – usus menjalar ke seluruh tubuh , terutama tampak pada pembuluh darah di bawah kulit. Setelah 10 jam kemudian berwarna biru, den setelah 96 jam kematian ,kemudian berwarna hijau.

Luka tembak

Luka tembak masuk temple, yaitu laras di tempelkan langsung pada kulit ,luka akan berbentuk lubanh, luka dengan lecet di sekitar lubang.

Luaka tembak jarak dekat

Luka terdiri dari lubang luka dengan kelam lecet di luarnya , berturut –turut akan di temukan keleim tato yang di akibatkan oleh tertanamnya butir peluru mesiu yang tisaka terbakar sempurna kedalam kulit , kulit agak memerah akibat panas.

Modul 4

Ilmu-Ilmu forensic

Ilmu-ilmu forensic ialah ilmu yang dapat di gunakan untuk membantu proses peradilan, ilmu forensic terdiri dari:

1. Medicine forensic , yaitu penggunann ilmu kedokteran dalam proses peradilan 2. Fisika forensic , adalah pembuktian terhadap barang bukti dalam perkkara pidan

secara ilmu fisika

3. Kimia forensic, penggunaan ilmu kimia untuk proses peradilan

4. Psikiatri forensic , yaitu ilmu penyakit jiwa dalam kaitannya tindak pidan.

Dll.

Abortus ialah keluarnya hasil pembuahan sebelum usia ke hamilan 2o minggu (5 bulan) dengan berat kurang dari 500gram.

Mengenai abortus dalam KUHP

Pasal 299

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keu tungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu.

Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama semhi- lan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Modul 5

Kasus korban keracunan

Menentukan Sebab Kematian Karena Racun

1. Ada keterangan bahwa korban benar-benar kontak dengan racuun2. Ada tanda dan gejala sesuai keracunan zat yang di duga racun

3. Secara pemeriksaan kimiawi dapat di buktikan adanya adanya racun dalam benda-benda bukti (sisa,makanan,sisa obat,dll).

4. Padapemeriksaan mayat luar dan dalam di dapatkan kelainan yang sesuai dengan kelainan yang di timbulkan akibat racun yang di bersangkutan.

5. Secaara kimiawi dapat di temukan adanya racun atau metablis ( hasil pemecahan dalam tubuh) jaringan/ cairan tubuh korban secara menyeluruh.

Kasus Perzinahan/Perkosaan

Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kasus ini sangat sulit di buktikan untuk adanya perkosaan harus di buktikan terlebih dahulu adnya perbuatan tersebut, jika tidak maka tidak mungkin telah terjadi perkosaan. Suatu pembuktian secara medis adalah mendapatkan sperma laki-laki di dalam liang senggama wanita yang di maksud.

Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

1. Arti istilahVisum = Visual =Melihat ,di lihat.

Visum Et Repertum dan Forensik KedokteranZen Zen Akatsuki pada Sabtu, Juli 30, 2011 0 Komentar Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Categories :

Info Perawat

Arti harfiah dari Visum et Repertum yakni berasal dari kata “visual” yang

berarti melihat dan “repertum” yaitu melaporkan.Sehingga jika

digabungkan dari arti harafiah ini adalah apa yang dilihat dan diketemukan

sehingga Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter

(ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan

diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti

lain,kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-

baiknya (Soeparmono,2002:98). Dalam STBL tahun 1937 No 350

dikatakan bahwa “visa et reperta para dokter yang dibuat baik atas

sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya

di Indonesia.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983

pada pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran

kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum. Pendapat seorang dokter

yang dituangkan dalam sebuah Visum et Repertum sangat diperlukan oleh

seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah

persidangan.Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara

pada sebuah persidangan,tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang

berhubungan dengan kedokteran forensik ini.

Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan

sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP

tentang alat bukti. Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai

petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga

mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Bentuk Visum et Repertum berdasarkan objek :

1) Visum et Repertum Korban Hidup

• Visum et Repertum

Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan

lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan atau aktivitasnya.

• Visum et Repertum Sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat

di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat penganiayaan.

• Visum et Repertum Lanjutan

Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (Visum et Repertum

Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-

lukanya tersebut si korban kemudian di pindahkan ke rumah sakit atau

dokter lain ataupun meninggal dunia.

2) Visum et Repertum pada mayat

Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata

lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.

3) Visum et Repertum Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

4) Visum et Repertum Penggalian Mayat

5) Visum et Repertum Mengenai Umur

6) Visum et Repertum Psikiatrik

7) Visum et Repertum Mengenai Barang Bukti

Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan

sebagainya.

(Peranan Dokter dalam Pembuktian Tindak Pidana,2008 : 51)

1. Dasar Hukum

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas

permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap

seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh

manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk

kepentingan peradilan. 

Menurut Budiyanto dkk (Ilmu Kedokteran Forensik,1997) , dasar

hukum Visum et Repertum adalah sebagai berikut :

Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang

korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau

ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas

untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan

bedah mayat.

Selanjutnya,keberadaan Visum et Repertum tidak hanya diperuntukkan

kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata,

akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap

seorang tersangka sekalipun seperti VR Psikiatris. 

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam KUHAP yaitu :

Pasal 120 (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang

ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Apabila pelaku perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab,

maka pelaku dapat dikenai pidana. Sebagai perkecualian dapat

dibaca dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya

(gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke

storing), tidak dipidana.

2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan

padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau

terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

orang itu dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun

sebagai waktu percobaan.

3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah

Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa

yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak

yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa),

yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk Visum et Repertum

Psychiatricum, digunakan untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku

perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik

pembantu sebagaimana bunyi pasal 7 (1) butir h dan pasal 11 KUHAP.

Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6 (1)

butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. 

Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana

yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena Visum

et Repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan

dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak

berwenang meminta Visum et Repertum , karena mereka hanya

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi

dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP). Sanksi hukum bila

dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanki pidana :

Pasal 216 KUHP :

Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan

yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya

mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasar- kan tugasnya, demikian

pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;

demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-

halangi atau mengga-galkan tindakan guna menjalankan ketentuan,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau

denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

1. Peran dan Fungsi

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana

tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et repertum turut berperan dalam

proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa

manusia, dimana VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil

pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang

karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.Visum et

repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil

pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. 

Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu

kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca visum et

repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada

seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma

hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. 

Apabila visum et repertum belum dapat menjernihkan duduk persoalan di

sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau

diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang

memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas

barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau

penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai

dengan pasal 180 KUHAP.

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) visum et repertum berguna untuk

mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu

berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi

Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau

membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat

suatu Standar Prosedur Operasional Prosedur (SPO) pada suatu Rumah

Sakit tentang tata laksana pengadaan visum et repertum.

Struktur dan Isi

Setiap visum et repertum harus dibuat memenuhi ketentuan umum

sebagai berikut:

a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa

b. Bernomor dan bertanggal

c. Mencantumkan kata ”Pro Justitia” di bagian atas kiri (kiri atau tengah)

d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan

temuan pemeriksaan

f. Tidak menggunakan istilah asing

g. Ditandatangani dan diberi nama jelas

h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut

i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan

j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta visum et repertum. Apabila

ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan

penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi

tersebut dapat diberi visum et repertum masing-masing asli

k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada

umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun