RANGKUMAN BUKU

EVALUASI KURIKULUM

(KARANGAN PROF. DR. S. HAMID HASAN)

BAB I: DELINEASI BIDANG EVALUASI KURIKULUM

Evaluasi kurikulum terdiri dari tiga persoalan penting. Ketiga bidang ini

terkait dan perkembangan yang terjadi di suatu bidang berpengaruh secara timbal

balik terhadap bidang lainnya. Ketiga bidang yang dimaksud adalah evaluasi

kurikulum sebagai suatu kajian akademik, evaluasi kurikulum sebagai suatu

profesi, dan evaluasi kurikulum sebagai suatu kebijakan publik. Bidang kajian

akademik adalah bidang yang banyak digeluti oleh para akademisi di perguruan

tinggi. Bidang profesi evaluasi kurikulum adalah bidang yang digeluti oleh para

evaluator yang berfikir, bekerja, dan melaksanakan evaluasi di lapangan. Bidang

evaluasi publik berkenaan dengan uapaya hukum para akademisi, pemegang

profesi, dan pengambil keputusan untuk memperjuangkan kebijakan mengenai

evaluasi kurikulum. Pemahaman mengenai bidang evaluasi kurikulum dilanjutkan

dengan pembahasan perbedaan dengan bidang penelitian.

BAB II: DEFINISI, TUJUAN, DAN FUNGSI EVALUASI KURIKULUM

Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi untuk membantu

pengambil keputusan dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang

dimaksud dengan pengambil keputusan. Tujuan evaluasi kurikulum berbeda-beda

tergantung dari konsep atau pengertian seseorang tentang evaluasi. Pada dasarnya

tujuan dari suatu kegiatan evaluasi kurikulum ditentukan berdasarkan kontrak atau

kesepakatan antara evaluator dengan pemakai jasa. Fungsi evaluasi kurikulum

yang sangat meluas dan dikenal secara internasional adalah formatif dan sumatif

walaupun terkadang orang sering mengelirukannya dengan nama evaluasi atau

bahkan jenis evaluasi yang lainnya.

Tujuan evaluasi kurikulum sering dikelirukan dengan fungsi kurikulum.

Tujuan tidak dapat dilepaskan dari pengertian evaluasi, sedangkan fungsi evaluasi

lebih tidak terpengaruh oleh pengertian evaluasi. Evaluasi kurikulum terdiri atas

dua jenis, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Dalam banyak situasi

keduanya dapat dilakukan, tetapi terkadang evaluasi internal lebih memungkinkan

dibandingkan dengan evaluasi eksternal.

BAB III: LANDASAN EVALUASI KURIKULUM

Akuntabilitas menjadi dasar lahirnya evaluasi sebagai suatu profesi.

Berbagai kegiatan pengembangan kurikulum yang dilakukan banyak kelompok

dengan menggunakan dana dari pemerintah telah menyebabkan timbulnya

pemikiran mengenai penerapan akuntabilitas dalam dunia pendidikan. Setiap

kegiatan pendidikan harus terbuka untuk evaluasi sebagai dasar

pertanggungajawaban terhadap publik.

Pada mulanya akuntabilitas dikaitkan hanya dengan masalah dana yang

digunakan. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, wilayah akuntabilitas

diperluas sehingga meliputi akuntabilitas legal, akuntabilitas akademik,

akuntabilitas pemberian jasa, dan akuntabilitas dampak. Oleh karena kurikulum

harus memberikan akuntabilitasnya dalam berbagai bidang tersebut maka untuk

itu harus dilakukan evaluasi.

BAB IV:KRITERIA EVALUASI KURIKULUM

Evaluasi kurikulum tidak terlepas dari kriteria karena pemberian

pertimbangan hanya dapat dilakukan berdasarkan kriteria. Dalam etika evaluasi

bahkan dikatakan bahwa kriteria tersebut harus disetujui dari awal ketika

evaluator menandatangani kontrak dengan pengguna hasil evaluasi. Tanpa

kesepakatan tersebut maka pemakai hasil evaluasi mungkin tidak terlalu peduli

dengan hasil evaluasi. Jika ini terjadi maka sia-sialah pekerjaan evaluasi

kurikulum yang mungkin saja menghabiskan dana yang tidak sedikit, waktu yang

berharga dari evaluator, dan pikiran serta tenaga para evaluator.

Untuk mengembangkan kriteria evaluasi kurikulum, ada empat pendekatan

pengembangan kriteria yaitu preordinate, fidelity, mutually adaptive, dan proses.

Pendekatan yang akan digunakan untuk suatu pekerjaan evaluasi kurikulum

tergantung pada landasan filosofi yang digunakan, model yang digunakan, aspek

kurikulum yang dievaluasi.

BAB V: RUANG LINGKUP EVALUASI KURIKULUM

Ruang lingkup evaluasi kurikulum berkaitan dengan proses

pengembangan kurikulum (curriculum development). Proses kurikulum yang

dimulai dari analisis terhadap permasalahan yang berkembang dan akan

berkembang di masyarakat dikaji dengan kualitas masyarakat dan individu

anggota masyarakat yang diperlukan suatu komunitas, masyarakat, bangsa dan

umat manusia. Analisis ini mengidentifikasi kualitas manusia Indonesia yang

harus dikembangkan kurikulum di masa depan. Keputusan pada tingkat nasional

yang berkaitan dengan kurikulum adalah Standar Isi dan Standar Kompetensi

lulusan. Keputusan dalam Standar Isi sangat berkaitan dengan pengembangan

kurikulum tingkat satuan pendidikan karena itu evaluasi kurikulum harus

memberikan perhatian terhadap Standar Isi. Ketetapan yang ada dalam Standar Isi

seperti pengelompokan mata pelajaran beserta cakupan, struktur kurikulum, beban

belajar, kalender pendidikan serta prinsip pengembangan kurikulumharus menjadi

dasar bagi KTSP.

Ketetapan penting yaitu SKL-ST dan SKL-MAK. Keduanya seharusnya

terkait erat dan evaluasi kurikulum harus melakukan kajian terhadap

kesinambungan tersebut. Demikian pula dengan ide yang mendasari

pengembangan SKL-SP dan SKL-MAK. Aspek-aspek ini menjadi ruang lingkup

kajian evaluasi kurikulum.

Unsur penting KTSP seperti pengembangan Ide Kurikulum, Dokumen

Kurikulum, silabus, proses, dan hasil belajar adalah ruang lingkup evaluasi

kurikulum. Dalam pengembangan dokumen kurikulum (curriculum construction)

pengembangan tujuan yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi

dasar, konten, proses, dan evaluasi adalah ruang lingkup kajian evaluasi

kurikulum. Demikian pula dengan pengembngan silabus yang harus dilakukan

guru.

Evaluasi kurikulum yang melakukan kajian adalah dokumentasi dokumen.

Sementara itu evaluasi terhadap kurikulum sebagai proses atau implementasi

kurikulum dan evaluasi terhadap hasil belajar berkenaan dengan evaluasi dalam

jenis lain. Dalam evaluasi ini keberadaan dokumen berkaitan dengan proses dan

alat pengumpul informasi untuk asesmen hasil belajar menjadi fokus kajian tetapi

evaluasi terhadap kegiatan untuk proses dan terhadap tingkat peencapaian adalah

yang membedakan dari evaluasi terhadap Standar Isi dan SKL.

BAB VI: JENIS EVALUASI KURIKULUM

Kategori jenis evaluasi dibangun atas dasar tiga faktor yaitu faktor pertama

bentuk evaluan atau kurikulum yang dikaji evaluasi kurikulum. Faktor kedua

adalah posisi evaluator yang melakukan evaluasi terhadap evaluan, dan faktor

ketiga adalah metodologi evaluasi kurikulum yang digunakan. Meskipun

demikian diakui bahwa ketiga faktor tersebut tidak dapat memisahkan jenis

evaluasi kurikulum secara kategorial murni. Pengelompokan atas jenis-jenis

evaluasi kurikulum yang didasarkan kepada ketiga kriteria itu adalah untuk

memperlihatkan ciri khas dari masing-masing jenis evaluasi yang termasuk dalam

satu kategori.

Dari kategori karakteristik evaluan dikenal adanya jenis evaluasi yang

dinamakan evaluasi ide, evaluasi dokumen, evaluasi proses, dan evaluasi hasil.

Dari kategori mengenai posisi evaluator terhadap evaluan dikenal adanya evaluasi

internal dan evaluasi eksternal. Sedangkan dari kategori metodologi dikenal

adanya evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Dalam banyak hal evaluasi

dokumen, evaluasi isi, dan evaluasi proses dapat dilakukan secara internal

maupun eksternal. Evaluasi terhadap konteks, dokumen, proses, dan produk dapat

dilakukan melalui evaluasi kuantitatif maupun evaluasi kualitatif.

Oleh karena itu, pengelompokan jenis-jenis evaluasi kurikulum atas ketiga

kriteria tersebut bersifat saling menunjang dan menghasilkan sel-sel jenis evaluasi

yang cukup rumit dan spesifik. Dikarenakan kategori tersebut bersifat saling

berkaitan dan oleh karena evaluasi ide ada yang dilakukan secara eksternal dan

ada yang dilakukan secara internal. Metode yang digunakan ada yang kuantitatif

dan ada pula yang kualitatif. Demikian pula halnya dengan evaluasi jenis lainnya.

BAB VII: PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM

Prinsip dalam prosedur evaluasi kurikulum adalah prinsip yang harus

dijaga evaluator ketika melakukan pekerjaan. Prinsip itu tidak berbeda dengan

prinsip pekerjaan ilmiah lainnya. Fokus pembahasan dalam prinsip ini adalah

tepat waktu dan objektivitas. Kedua prinsip ini dibahas secara khusus karena

keduanya berkaitan dengan pekerjaan secara umum sedangkan prinsip lain seperti

utility, efisiensi, efektivitas dan sebagainya berkenaan dengan standar pelaksanaan

evaluasi kurikulum.

Pembahasan mengenai prosedur evaluasi kurikulum terbagi atas dua

kategori yaitu kategori umum dan khusus. Kategori umum membahas mengenai

prosedur umum yang harus dilakukan eveluator sejak dari awal pekerjaan sampai

menyerahkan laporan. Prosedur ini merupakan “guidelines” bagi eveluator

terlepas dari metodologi yang digunakannya.

Pembahasan mengenai prosedur khusus dihubungkan dengan prosedur

pendekatan tertentu yang digunakan oleh evaluator. Dalam pembahasan ini maka

prosedur dibedakan atas prosedur yang harus diikuti oleh evaluator yang

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan yang menggunakan pendekatan

kualitatif. Tentu saja pembahasan prosedur keduanya tidak rinci terutama ketika

pembahasan mengenai penentuan yang akan digunakan pada setiap pendekatan.

BAB VIII: MODEL-MODEL EVALUASI KURIKULUM

Suatu hal yang harus diingat bahwa pemilihan tersebut diperlukan karena

setiap model memiliki keunggulan dan kelemahan. Evauator yang akan

melakukan pekerjaannya harus memahami keuunggulan dan kelemahan tersebut

dan kemudian menggunakan model yang sesuai dengan keperluannya.

Model bukan suatu paket metodologi. Suatu model terpilih yang akan

digunakan menuntut pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui berbagai

prosedur dan metode. Model tidak dirancang untuk itu bahkan model studi kasus

pun tidak dirancang sebagai suatu paket metodologi. Bahwa metodologi studi

kasus adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan.

Kenyataan lain adalah bahwa model-model yang dikelompokan dalam

model-model evaluasi kurikulum merupakan model yang banyak digunakan

orang. Kenyataan ini tidak menutup kemungkinan bagi evaluator untuk

mengembangkan modelnya sendiri. Evaluator memiliki kebebasab untuk

menggunakan model yang dirasakannya paling sesuai dan untuk itu evaluator

dapat memilih model yang sidah ada, melakukan gabungan dari berbagai model,

atau mengembangkan model sendiri.

BAB IX: STANDAR PELAKSANAAN EVALUASI KURIKULUM

Standar pelaksanaan evaluasi kurikulum membicarakan standar yang harus

dijaga oleh seorang evaluator dalam melaksanakan evaluasi. Standar tersebut

sangat berguna bagi evaluator dalam melakukan penilaian terhadap pekerjaan

evaluator tersebut. Persamaan standar yang digunakan akan menimbulkan

komunikasi positif antara evaluator dengan orang yang melakukan meta evaluasi

dan juga dengan pengguna jasa evaluasi.