PUTUSAN PAILIT NO 566/K.PDT.SUS/2012

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNomor 566 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi

memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FATMIWATI, bertempat tinggal di Jalan Ranah Binuang Nomor 3 ,

Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat (Konsumen)/Termohon Keberatan;

m e l a w a n

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, diwakili oleh Para Direktur

FREDYANTO MANALU dan HUGENG GOZALI , berkedudukan di

Jalan TB. Simatupang Nomor 90 Tanjung Barat, Jakarta Selatan,

kantor cabang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman, Padang Sumatera

Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHINDRA NURBEN,

S.H., M.M., Advokat beralamat di Jalan Kali Brantas Blok T/l I, RT/

RW 02/08 Kampung Baru (Brandon) Kelurahan Kampung Lapai

Kecamatan Naggalo, Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

11 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat (Pelaku Usaha)/Pemohon

Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat (Konsumen)/Termohon Keberatan telah mengajukan

keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota

Padang Nomor 12/P3K/BPSK-PDG/ABRT/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang

amarnya sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2 Mewajibkan Penggugat membayar semua angsuran/cicilan beserta denda

tunggakan sampai Hari,Tanggal,Bulan putusan dibacakan;

3 Mewajibkan Tergugat menyerahkan Kenderaan tersebut: 1 (satu) unit mobil

mini bus Toyota/Avanza 1.3 G A/T, Tahun pembuatan dan perakitan 2010

dengan Nomor Polisi BA 2435 WD, warna silver metalik kepada Penggugat;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


4 Mewajibkan/ menghukum Tergugat membayaran ganti kerugian atas

penarikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak mulai

putusan ini;

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Padang tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan di depan

persidangan Pengadilan Negeri Padang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 April 2012, Pemohon Keberatan/Tergugat, telah

menerima pemberitahuan dengan Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen

Nomor 10/P3K/I/2012 tertanggal 26 bulan Maret tahun dua ribu dua belas tentang isi

Putusan BPSK Kota Padang Nomor 12/P3K/BPSK-PDG/ABRT/III/2012 tertanggal 7

Maret Tahun 2012. Perkara Konsumen Nomor 10/P3K/I/2012 sedangkan terhadap

putusan BPSK a quo, Pemohon Keberatan/Tergugat telah mengajukan Permohonan

Keberatan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tanggal 16 April 2012, sehingga

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat telah diajukan

sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tata-cara sebagaimana yang ditentukan

undang-undang, yaitu dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak

pemberitahuan isi putusan, serta diajukan di Pengadilan wilayah hukum dimana

Tergugat berdomisili;

I Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat sangat keberatan terhadap putusan yang

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang diberikan BPSK Kota Padang

yang memeriksa perkara a quo, yang selain karena putusan tersebut lahir dengan

penuh cacat formal yang antara lain diputuskan dengan melampaui kewenangan

dalam kedudukannya sebagai Majelis Arbiter pada Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen Kota Padang, telah keliru dalam melakukan penilaian, salah dalam

memahami dan menerapkan hukum sehingga pada muaranya telah menimbulkan

putusan yang salah dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar serta

disampaikan dengan penjelasan yang tidak benar secara yuridis, bahkan cenderung

menyesatkan;

Bahwa oleh karena Majelis Arbiter BPSK Kota Padang dalam perkara a quo

selain telah melampaui kewenangan dalam kedudukannya sebagai Majelis Arbiter

pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, juga terbentuk dengan

tidak mengindahkan ketentuan hukum acara, sehingganya sangatlah beralasan bagi

Pengadilan Negeri Klas I A Padang untuk membatalkan putusan a quo, sekaligus

sesuai kewenangannya mengadili sendiri perkara yang ada antara Pemohon

Keberatan/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Penggugat, (vide Pasal 6 ayat 5


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan

terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), yang pada muaranya

memberikan putusan sebagaimana petitum yang Pemohon Keberatan/ Tergugat

ajukan pada akhir permohonan keberatan ini;

II Bahwa adapun amar putusan BPSK Kota Padang a quo adalah sebagai berikut:

Memutuskan:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2 Mewajibkan Penggugat membayar semua angsuran/cicilan beserta denda

tunggakan sampai Hari, Tanggal, Bulan putusan ini dibacakan;

3 Mewajibkan Tergugat menyerahkan Kendaraan tersebut: 1 (satu) unit mobil mini

bus merek Toyota/Avanza 1.3 G A/T, Tahun pembuatan dan perakitan 2010

dengan nomor Polisi BA 2435 WD. Warna silver metalik kepada Penggugat;

4 Mewajibkan/menghukum Tergugat membayar ganti kerugian atas penarikan

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

III Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Keberatan/Tergugat terhadap putusan BPSK

a quo, adalah sebagai berikut:

Keberatan Dalam Eksepsi:

A Keberatan Tentang Kompetenti Absolut, yaitu: Bahwa Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen Kota Padang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan

Mengadili Perkara a quo, karena:

1 Ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen

dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan

pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

2 Bahwa ternyata berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

Nomor 01.500.510.00.108828.3 tertanggal 23 bulan April tahun dua ribu

sepuluh (23-04-2010), selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan" yang

telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan/ Tergugat dan Termohon

Keberatan/Penggugat, para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat

penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat

sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (vide azas pacta sunt

servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata);



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


3 Bahwa masih berkaitan dengan butir 2 tersebut, Perjanjian pembiayaan

dengan Jaminan Fidusia a quo, Akta Jaminan Fidusia, serta Sertifikat Fidusia

yang berkaitan dengan Perjanjian a quo, adalah landasan-landasan hukum

utama dan perikatan hukum antara Pemohon Keberatan/Tergugat dan

Termohon Keberatan/Penggugat, landasan-landasan hukum mana hingga kini

tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan manapun, apalagi

hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga landasan-landasan

hukum tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak pembuatnya;

4 Bahwa tempat pemilihan hukum dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan

yang mengikat Pemohon Keberatan/Tergugat dan Termohon Keberatan/

Penggugat, adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide butir 16 syarat

dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang menyatakan: "Bilamana timbul

perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditur dan

Debitur sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal

tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi usaha tersebut tidak

menghasilkan keputusan yang dapat diterima, maka Kreditur dan Debitur

setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);

5 Bahwa hal ini dipertegas pula oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun

1999 yang menyatakan "Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat,

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta

kepastian hukum", serta Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,

yang berbunyi: "Ketua BPSK menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa

Konsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan

BPSK." Bahwa kepastian hukum dalam hal ini adalah, bahwa kesepakatan

pada pemilihan penyelesaian hukum sesuai perjanjian pembiayaan tidak di

interprestasikan macam-macam secara subjektif karena hal tersebut justru

akan menghilangkan esensi kepastian hukum dalam suatu kesepakatan dalam

perjanjian;

B Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen Dalam Permasalahan

antara Termohon Keberatan/Penggugat Dengan Pemohon Keberatan/ Tergugat:

1 Bahwa sesuai Ketentuan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa: "Sengketa konsumen adalah sengketa

antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita kerugian akibat

mengkonsumsi barang dan/atau, memanfaatkan jasa.";

2 Bahwa fakta yang ada adalah, Jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon

Keberatan/Penggugat selaku Konsumen dari Pemohon Keberatan/ Tergugat

selaku Pelaku Usaha adalah fasilitas pembiayaan diberikan oleh Pemohon

Keberatan/Tergugat kepada Termohon Keberatan/ Penggugat untuk

pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari pihak penjual, dimana

fasilitas pembiayaan tersebut telah diterima dengan utuh dan sempurna oleh

Termohon Keberatan/Penggugat, sehingga Termohon Keberatan/Penggugat

telah dapat menikmati kenyataan dan manfaat dari kendaraan yang

pembeliannya didukung oleh fasilitas pembiayaan a quo;

3 Bahwa permasalahan yang muncul, adalah ketika justru Termohon

Keberatan/Penggugat ingkar dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan:

a Perjanjian Pembiayaan a quo, yang telah dibuat pula dalam akta otentik

berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 39 tanggal 1 September 2010;

b Dan telah didaftarkan/terdaftar di Kantor Wilayah Hukum dan Ham

Sumatera Barat sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia W3-1330,

AH.05.01.TH.2011 tertanggal 21 Pebruari 2011 yang mempunyai irah -

irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga

mempunyai kekuatan title eksekutorial yang sama dengan putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c Dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua

legalitas hukum tersebut;

Yang kesemuanya itu mengikat Pemohon Keberatan/Tergugat dengan

Termohon Keberatan/Penggugat;

4 Bahwa karena ingkarnya Termohon Keberatan/Penggugat dan didasari

seluruh dasar hukum tersebutlah, akhirnya Pemohon Keberatan/ Tergugat

melakukan penarikan dan/atau penerimaan kembali kendaraan yang dibeli

oleh Termohon Keberatan/Penggugat dan pihak penjual, dengan

mempergunakan fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan/Tergugat,

yang namun sayangnya disikapi tidak dengan jiwa besar bahwa kesemua itu

adalah bagian konsekwensi dari suatu perikatan hukum;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


5 Bahwa perkara di BPSK adalah perkara menyangkut jasa dan/atau barang

yang diberikan oleh Pelaku Usaha, sedangkan barang atau jasa yang sudah

diberikan oleh Pelaku Usaha tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka

adanya gugatan ini menjadi sangat menjadi kontradiktif, karena di satu sisi

Termohon Keberatan/ Penggugat telah menerima jasa yang diberikan oleh

Pemohon Keberatan/Penggugat dengan baik dan selanjutnya telah sepakat

pula dengan isi Perjanjian Pembiayaan terbukti dengan sekian lamanya

memanfaatkan dan menikmati kendaraan a quo tanpa ada komplain atau

keluhan apapun, namun tiba-tiba baru mempermasalahkan soal konsekwensi

dari perjanjian yang diawali oleh tindakan Termohon Keberatan/Penggugat

yang mengingkari kesepakatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan itu

sendiri;

6 Bahwa jika memang Termohon Keberatan/Penggugat tidak sepakat dengan

isi Perjanjian Pembiayaan, maka tentu dari awal Termohon Keberatan/

Penggugat akan mengembalikan atau menolak fasilitas pembiayaan yang

diterima dari Pemohon Keberatan/Tergugat, dan mungkin juga

mengembalikan kendaraan a quo kepada pihak Penjual dengan meminta

kembali uang mukanya, dan seterusnya, tentunya sebelum pemberian fasilitas

pembiayaan tersebut diberikan;

7 Bahwa namun nyatanya semua itu tidak terjadi. Justru Termohon Keberatan/

Penggugat dengan tenangnya menikmati kendaraan tersebut, dengan hampir

setiap bulan terlambat melakukan pembayaran, dan selanjutnya selama 5

(lima) bulan terakhir tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya

penarikan tersebut dilakukan;

Bahwa lebih lanjut, justru Termohon Keberatan/Penggugat dalam

gugatannya ingin kendaraan kembali kepadanya, sehingganya jika penguasaan

kembali pada Termohon Keberatan/Penggugat, dasar hukum apa yang

dipergunakan selain dari Perjanjian Pembiayaan itu sendiri, yang justru

dipertimbangkan oleh Majelis BPSK sebagai perjanjian dengan Klausula Baku,

yang tentu akan berakibat hukum tersendiri pula, padahal Termohon Keberatan/

Penggugat sendiri tidak pernah mendalilkan apalagi mempersoalkan tentang

"Masalah baku";

"Pahamkah Majelis BPSK tentang batas-batas pertimbangan yang boleh

diberikan untuk mengabulkan tuntutan atau petitum, bahkan oleh Majelis Hakim

di lembaga peradilan yang sesungguhnya sekalipun"?;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa artinya, jika majelis Hakim mengatakan bahwa Perjanjian

Pembiayaan adalah Perjanjian yang berisikan klausula baku, maka tentunya

Perjanjian tersebut cacat menurut hukum dan batal pula menurut hukum?

Persoalannya, jika Perjanjian Pembiayaan tersebut batal menurut hukum, atas

dasar apa kendaraan tersebut perlu atau harus "kembali" kepada Termohon

Keberatan/Penggugat? Bukankah dasar keberadaan kendaraan a quo adalah

Perjanjian Pembiayaan ?;

Bahwa dengan demikian, sengketa konsumen seperti apa yang

dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat yang kemudian

diakomodir oleh BPSK Kota Padang a quo? Apakah memang dibenarkan dalam

undang-undang Perlindungan Konsumen, seorang menuntut hak namun

konsumen mengabaikan kewajiban sesuai kesepakatan ...?, Dengan demikian,

karena faktanya yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat

bukanlah sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen a quo, maka sudah seharusnya gugatan

Termohon Keberatan/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C Keberatan Tentang Putusan majelis Arbiter Kewenangan:

1 Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang yang

memberikan putusan a quo telah melampaui kewenangannya dalam masalah

formalitas ketika melakukan pemeriksaan perkara, dengan mengabaikan

ketentuan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan

penjelasan sebagai berikut:

a Bahwa BPSK Kota Padang dalam memberikan putusan Nomor 12/P3K/

BPSK-PDG/ABRT/III/2012 tertanggal 7 bulan Maret Tahun 2012;

Perkara Konsumen Nomor 10/BPSK-PDG/I/2012 a quo, menyebutkan

bahwa putusan a quo adalah putuan Arbitrase, yang berarti bahwa

putusan tersebut harus mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat 1 Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/

MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "Penyelesaian

sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a di atas, dilakukan

atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

Bahwa, hal ini dipertegas lagi pada Pasal 32 ayat 1 Keputusan

Menteri a quo, menyatakan bahwa "dalam penyelesaian sengketa

konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari

anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen

sebagai anggota Majelis";

b Bahwa dengan demikian, seandainya baik Pemohon Keberatan/ Tergugat

dan Termohon Keberatan/Penggugat setuju untuk penyelesaian secara

arbitrase di BPSK Kota Padang, maka seharusnya Pemohon Keberatan/

Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat telah memilih terlebih

dahulu arbitor untuk kemudian proses pemeriksaan dapat dilanjutkan

secara benar;

c Bahwa nyatanya, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Karyawan

Pemohon Keberatan/Tergugat yang hadir, telah menyatakan memilih

penyelesaian secara Mediasi, namun tidak setuju untuk memilih cara

Arbitrase serta tidak juga memilih arbitor, karena tentang pemilihan

penyelesaian hukum sudah ditentukan secara tegas dalam Perjanjian

Pembiayaan, yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai

tempat penyelesaian masalah hukum antara Pemohon Keberatan/

Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat;

d Bahwa setelah proses mediasi tidak berhasil, BPSK Kota Padang tetap

bersikeras dan memaksakan untuk membentuk Majelis Arbiter sendiri,

padahal antara proses mediasi dan arbitrase bukanlah suatu proses yang

berjenjang, namun hanyalah merupakan suatu pilihan (vide Pasal 4 ayat 1

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi

atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a di atas, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang

bersangkutan";

Bahwa dilakukannya arbitrase inipun, adalah tanpa adanya

pemilihan dan persetujuan dari Pemohon Keberatan/Tergugat, sehingga

jelas bahwa pembentukan Majelis Arbiter adalah cacat secara yuridis,


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


yang lebih lanjut adalah bahwa Majelis Arbiter a quo sesungguhnya tidak

mempunyai kewenangan apapun untuk memeriksa perkara a quo;

Bahwa dengan telah bertentangannya putusan BPSK a quo

dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/

Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen yang melandasinya karena telah

terlampauinya BPSK Kota Padang dalam memberikan putusan, maka

putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya

dibatalkan;

D Keberatan Tentang Kekeliruan Dalam Perumusan Subjek Hukum Pemohon

Keberatan/Tergugat (Error in Persona):

1 Bahwa dalam putusan, disebutkan bahwa Termohon Keberatan/ Penggugat

mengajukan gugatan terhadap Pemohon Keberatan/ Tergugat yang

disebutkan dengan nama "PT. Acc Finance/Astra Sedaya Finance Cabang

Padang";

2 Bahwa penyebutan "PT. Acc Finance/Astra Sedaya Finance Cabang padang"

pada hakekatnya adalah penyebutan yang sangat keliru, karena tidak pernah

ada baik dalam Anggaran Dasar, maupun perubahannya, maupun dalam

Berita Negara maupun Lembaran Negara, subjek hukum yang bernama "PT.

Acc Finance/Astra Sedaya Finance Cabang Padang" sebagaimana gugatan

Penggugat dalam gugatan BPSK a quo;

3 Bahwa sebutan nama atau subjek hukum Pemohon Keberatan/ Tergugat

yang benar adalah: "PT. Astra Sedaya Finance", namun tanpa embel-embel

"(Acc Finance) Cabang Padang" sebagai suatu kesatuan nama sehingga

mengubah subjek hukum yang benar dan tepat dalam masalah ini;

4 Bahwa dengan demikian, jika kepentingan hukum Termohon Keberatan/

Penggugat terganggu oleh perbuatan subjek hukum yang bernama "PT. Acc

Finance/Astra Sedaya Finance Cabang Padang", maka seharusnya gugatan

tersebut ditujukan kepada "PT. Astra Sedaya Finance" saja, dan bukannya

terhadap PT. Acc Finance/Astra Sedaya Finance Cabang Padang, karena

secara formal yuridis di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia,

subjek hukum dengan nama sepanjang itu tidak pernah ada;

Bahwa selain itu, karena menurut Anggaran Dasar perseroan "PT.

Astra Sedaya Finance", domisilinya adalah di Jakarta Selatan, maka tentunya



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


menurut hukum gugatan itupun haruslah diajukan di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan;

Dengan demikian, karena Termohon beberatan/Penggugat telah keliru

dalam menentukan dan merumuskan subjek hukum Pemohon Keberatan/

Tergugat, maka sudah seyogyalah gugatan Termohon Keberatan/Penggugat

ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

E Keberatan Tentang Gugatan Tidak Jelas atau Gugatan Kabur:

1 Bahwa tidak jelas apa yang sebenarnya yang menjadi dasar gugatan

Termohon Keberatan/Penggugat, apakah tentang penarikan atau penyerahan

kendaraan dari Termohon Keberatan/Penggugat kepada Pemohon Keberatan/

Tergugat karena Termohon Keberatan/ Penggugat tidak lagi melaksanakan

kewajiban berdasarkan kesepakatan sebagai-mana Perjanjian Pembiayaan,

ataukah tentang barang-barang yang dianggap barang dagangan yang

didalilkan tidak dapat diambil kembali, ataukah atas dasar gugatan lainnya ?;

2 Bahwa merujuk pada Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,

disebutkan bahwa "Permohonan Penyelesaian sengketa konsumen secara

tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai: antara lain c)

barang atau jasa yang diadukan.";

3 Bahwa dengan demikian, selaku Konsumen, Termohon Keberatan/

Penggugat harus mempertegas terlebih dahulu apa yang sebenarnya yang di

permasalahkan, karena "barang" dan "jasa" yang diperoleh oleh Termohon

Keberatan/Penggugat adalah berasal dari 2 (dua) subjek hukum yang

berbeda, yaitu:

a Barang, yaitu kendaraan dibeli dari pihak Penjual;

b Jasa, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan a quo

diberikan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat;

dengan demikian, Termohon Keberatan/Penggugat harus

mempertegas ketidakpuasan Termohon Keberatan/Penggugat tersebut,

apakah mengenai barang (in casu, kendaraan) yang tidak nyaman, ataukah

keinginan pribadi secara sepihak yang ingin memaksakan diri untuk

melakukan penyimpanan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan

tidak ingin membayar angsuran tepat waktu walaupun nyatanya kewajiban

tepat waktu tersebut telah disepakati oleh Termohon Keberatan/Penggugat


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


sendiri, dan kemudian tidak mau berbesar hati untuk menerima konsekwensi

dari pelaksanaan suatu Perjanjian dengan mengemasnya melalui suatu

gugatan di BPSK ?;

4 Bahwa nyatanya, dalil-dalil Termohon Keberatan/Penggugat campur aduk

dan tidak adanya relevansi antara dasar-dasar hukum maupun tuntutannya,

terlebih fakta-fakta yang disampaikan itu sendiri tidaklah mempunyai dasar

hukum yang cukup apalagi kuat, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat

tersebut adalah gugatan yang tidak jelas atau vague/kabur (een duideljke en

bepaalde concluse);

Dengan demikian, karena gugatan Penggugat adalah kabur atau obscuur

libel sebab tidak ada atau setidaknya tidak jelas/jelas barang atau jasa apa yang

diadukan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima, dimana hal ini berdasar pula Pasal 17 huruf a Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/

Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "Ketua BPSK menolak permohonan

penyelesaian sengketa konsumen, apabila permohonan tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16.";

F Keberatan Tentang Cacat Formal Pemberitahuan Putusan BPSK Kota Padang a

quo:

1 Bahwa relaas pemberitahuan putusan BPSK yang dipaksakan oleh majelis

BPSK Kota Padang a quo, menyebutkan bahwa: "Kepada para Pihak dapat

mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Padang paling

lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan,

relaas ini diterima";

2 Bahwa lembaga "Peradilan semu yang dibentuk Pemerintah dengan tujuan

dan niat yang luhur untuk membantu memberikan pencerahan hukum kepada

masyarakat, seharusnya BPSK mempunyai tanggung jawab dan kemampuan

pengetahuan hukum yang cukup untuk memberikan pencerahan hukum

kepada masyarakat tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada tata cara

pengajuan Permohonan Keberatan atas suatu putusan lembaga BPSK.;

3 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2006 jelas disebutkan bahwa: "Keberatan terhadap putusan BPSK

dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau konsumen kepada

Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.";



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


4 Bahwa berdasarkan salinan putusan BPSK Kota Padang, jelas terlihat

ketidakpastian, ketidaktahuan dan/atau ketidak-mengertian BPSK tentang

penomoran putusan tersebut yaitu pada halaman pertama putusan tersebut

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang

Tentang Mediasi Nomor 12/BPSK-PDG/Arbt/2011. Antara Fatmiwati

(Konsumen) melawan PT. Acc Finance/Astra Sedaya Finance (Pelaku

Usaha) Padang 2012. "Bahwa dari kalimat tersebut diatas Pemohon

Keberatan/Tergugat, sangat heran sekali karena perkara ini dimasukkan oleh

Termohon Keberatan/Penggugat ke BPSK Kota Padang yaitu dengan Nomor

10/BPSK-PDG/I/2012 pada tanggal 19 Januari 2012, namun putusan tersebut

Tentang Mediasi Nomor 12/BPSK-PDG/Arbt/2011";

Apakah putusan ini dengan memakai tahun 2011 salah ketik atau memang

pada tahun tersebut diputus, atau BPSK tidak tahu bagaimana cara

penomoran sebuah putusan, kalaulah memang ini yang terjadi sementara

putusan tersebut membuat orang atau badan dan/atau pelaku usaha harus

mengalami kerugian moril maupun materil, maka siapa saja yang harus

bertanggung jawab ?;

IV Keberatan-Keberatan Dalam Pokok Perkara;

A Keberatan-Keberatan Atas Penyimpulan-Penyimpulan Fakta Dan Dasar Hukum

Secara Keliru Dan Subyektif Oleh BPSK Kota Padang:

1 Bahwa Majelis BPSK pada butir 1 halaman 4 Putusan mengutip dan tidak

mempertanyakan dasar dalil Penggugat sehingga disimpulkan bahwa Majelis

menerima dalil Penggugat tersebut, yang menyatakan: "Bahwa pembelian

mobil ini dilakukan dengan cara membayar DP Rp40.000.000,00 (empat

puluh juta rupiah) ..." dan seterusnya, akan Pemohon Keberatan tanggapi

sebagai berikut:

a Bahwa dalil Termohon Keberatan/Penggugat yang di amini oleh BPSK

Kota Padang tersebut sangat keliru dan menunjukkan bahwa BPSK Kota

Padang juga tidak memahami persoalan yang sesungguhnya, serta

kapasitas masing-masing pihak terkait dalam permasalahan ini;

b Bahwa nyatanya, Pemohon Keberatan/Tergugat, bukanlah perusahaan

pihak yang bidangnya menjual kendaraan, namun adalah merupakan

perusahaan pembiayaan, yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada

calon Debitor, yang bermaksud membeli kendaraan dari pihak Penjual;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


c Bahwa sebagai perusahaan pembiayaan, Pemohon Keberatan/ Tergugat

tidak pernah satu kali pun menjual kendaraan kepada Termohon

Keberatan/Penggugat, apalagi menerima uang DP (Down Payment atau

uang muka) tersebut;

d Bahwa yang benar, Termohon Keberatan/Penggugat membeli kendaraan

tersebut dari pihak Penjual Elmech Jaya Family -PDG Griya Padang di

Jalan Komp. Palm Griya Indah Nomor A/5 Padang, sehingganya jelas

bahwa keterangan Termohon Keberatan/ Penggugat dalam proses di

BPSK Kota Padang tersebut adalah keterangan yang sama sekali tidak

bersesuaian dengan fakta hukum yang sesungguhnya dan sangat

menyesatkan, sehingga tentunya terhadap hal ini akan ada konsekwensi

hukum pidana yang harus diterima oleh Termohon Keberatan/Penggugat

atas upaya hukum secara pidana yang akan dilakukan pula oleh Pemohon

Keberatan/Tergugat;

2 Bahwa majelis BPSK pada butir 2 halaman 2 Putusan mengutip dan tidak

mempertanyakan dasar dalil Penggugat sehingga disimpulkan bahwa Majelis

menerima dalil Penggugat tersebut, yang menyatakan: "Bahwa atas

pernyataan tersebut Penggugat kaget, bagaimana hal itu bisa terjadi padahal

Penggugat baru 4 bulan terlambat ..." dan seterusnya, serta "... hal ini tidak

sesuai dengan perjanjian kredit dan seterusnya, yang akan Pemohon

Keberatan tanggapi sebagai berikut:

a Bahwa sama dengan butir sebelumnya, tidak benar Termohon Keberatan/

Penggugat hanya terlambat 4 bulan sebagaimana dalilnya tersebut, karena

fakta hukum jelas keterlambatan pembayaran sebelum dilakukan

penerimaan kembali kendaraan tersebut dari Termohon Keberatan/

Penggugat adalah untuk angsuran ke 15 yang jatuh tempo pada tanggal

26 Juni 2011 hingga angsuran ke 18 yang jatuh tempo pada tanggal 26

September 2011, yang artinya sudah 5 (lima) angsuran/bulan, padahal

untuk hal tersebut Termohon Keberatan/Penggugat sudah diperingatkan

berulang kali oleh Pemohon Keberatan/Tergugat;

b Bahwa karena jelas bahwa keterangan Termohon Keberatan/ Penggugat

dalam proses di BPSK Kota Padang tersebut adalah keterangan yang

sama sekali tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang sesungguhnya

dan sangat menyesatkan, sehingga tentunya terhadap hal ini akan ada

konsekwensi hukum pidana yang harus diterima oleh Termohon



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Keberatan/Penggugat atas upaya hukum secara pidana yang akan

dilakukan pula oleh Pemohon Keberatan/Tergugat;

c Bahwa tidak benar juga dalil Termohon Keberatan/Penggugat yang

menyatakan bahwa permintaan, pelunasan atas seluruh sisa hutang oleh

Pemohon Keberatan/Tergugat sebagai tidak sesuai dengan perjanjian

kredit, karena jelas sesuai ketentuan Perjanjian pembiayaan yang

berbunyi: "Seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh Debitor,

dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Kreditor, tanpa

memerlukan pemberitahuan teguran atau tagihan dari Kreditor, atau juru

sita Pengadilan, atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi

salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: Debitor lalai membayar

salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan

kewajiban-kewajibannya.";

d Bahwa pada prinsip sederhana suatu perjanjian antar para pihak atau

subjek hukum, sangatlah beralasan hukum untuk dimuatnya ketentuan,

syarat dan sanksi bagi pihak-pihak pembuatnya jika terjadi pelanggaran

atas hal-hal yang disepakati di antaranya. Dengan demikian, ketentuan

kewajiban pelunasan seluruh hutang bila ada pelanggaran yang dilakukan

oleh Debitor/Penggugat juga sangatlah beralasan dan berdasar hukum,

karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 jo. 1320 KUHPerdata,

sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak pembuatnya;

Dengan demikian, bila setelah terjadinya suatu pelanggaran kesepakatan

atas suatu perjanjian oleh suatu pihak, dan pihak tersebut baru

merumuskan berbagai macam dalil untuk kesepakatan atau perjanjian

tersebut, dan pengingkaran atas ketentuan tersebut diakomodir pula oleh

BPSK Kota Padang yang melahirkan putusan a quo, maka tentu tidak

akan ada kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan

usahanya dengan benar, padahal kendatipun didasarkan pada Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku

Usaha tetap harus mempunyai Hak Hukum dan Keseimbangan Hukum

dalam pemeriksaan perkaranya, dan seharusnyalah tidak dipandang

secara subjektif sebagai pihak yang dipastikan tidak benar", "Tidak

beriktikad Baik", "Semena-mena", dan hal-hal lain yang sejenisnya,

hanya karena menyandang status "Pelaku Usaha.";


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa nyatanya, justru sebagai pelaku Usaha yang

mempekerjakan ribuan karyawan dengan ribuan pula anggota keluarga

yang ternafkahi dan melaksanakan juga pembayaran pajak kepada Negara

dengan baik dan konsisten, sangat jamak terjadi Pemohon Keberatan/

Tergugat dipermainkan oleh Konsumen-konsumen yang sejak awal

mempunyai iktikad tidak baik, namun kemudian memper-gunakan

berbagai macam sarana, termasuk sarana peradilan dan badan

penyelesaian sengketa, untuk melegitimasi kecurangan-kecurangannya,

semata-mata karena kelicikannya yang ingin menikmati fasilitas

pembiayaan, namun tidak mau menerima konsekwensi dan hubungan

hukum tersebut;

Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat yakin, secara institusi, Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen pasti tidak diciptakan untuk

mengakomodir kepada Debitor yang beritikad buruk seperti itu,

walaupun memang Pemohon Keberatan/Tergugat juga tidak tahu secara

pribadi ada oknum-oknum yang ingin melegitimasi tindakan-tindakan

Debitor seperti itu.;

e Bahwa apalagi merujuk pula pada Ketentuan Undang Undang Nomor 42

Tahun 1999 yang proses legalitasnya telah dijalani dengan sempurna oleh

Pemohon Keberatan/Tergugat, maka kepastian hukum apa lagi yang

harus dimiliki oleh Pemohon Keberatan/Tergugat yang konstribusinya

selaku Pelaku Usaha telah membantu menumbuh-kembangkan

perekonomian negara ?;

B Keberatan-Keberatan Atas Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Yang Sangat

Keliru Oleh Majelis BPSK Kota Padang:

1 Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum ke 1 halaman 11 Putusan yang

menyatakan: "Menimbang Penggugat menyampaikan di muka Majelis yang

memeriksa dan menyelesaikan kasus ini bahwa Penggugat tidak pernah

datang baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak Tergugat ke

Notaris untuk membuat dan menandatangani Perjanjian pembiayaan dengan

jaminan Fidusia seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Akta Fidusia;

Dengan tidak hadirnya Penggugat di depan Notaris berarti Akta tersebut

adalah Akta di bawah tangan. Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah

akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak di hadapan



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


pejabat pembuat akta yang sah ditetapkan oleh Undang-Undang (Notaris,

PPAT dan lain-lain) akan Pemohon Keberatan tanggapi sebagai berikut:

a Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan, Pemohon

Keberatan/Tergugat telah memberikan ribuan kepada para Debitornya;

b Bahwa dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang ribuan tersebut,

banyak keluhan dari para Debitor, yang ingin cepat-cepat menikmati

kendaraan yang diberikan fasilitas pembiayaannya tersebut, dan enggan

untuk melakukan semua formalitas hukum;

c Mengakomodir Debitor yang demikian, dalam hal-hal tertentu,

Pemberian Kuasa adalah solusi yang dapat dibenarkan oleh hukum,

termasuk dan tidak terbatas untuk menghadap Notaris dalam rangka

pembuatan Akta Fidusia, yang selanjutnya didaftarkan di Kantor Wilayah

Hukum dan HAM Propinsi, untuk diperoleh pula Sertifikat Fidusia;

d Bahwa nyatanya, Termohon Keberatan/Penggugat dalam hal ini telah

memberikan Surat Kuasa dimaksud kepada kuasa, untuk menghadap

Notaris, dimana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang keliru dalam

proses pembuatan Akta otentik berupa Akta Fidusia tersebut;

e Bahwa dengan demikian jelas bahwa perikatan hukum antara Pemohon

Keberatan/Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat, bukanlah

perjanjian di bawah tangan, namun sudah merupakan akta otentik,

dimana pada akta otentik harus dianggap benar apa-apa yang dinyatakan

didalamnya;

f Bahwa nyata keberadaan akta otentik itu sendiri, menunjukkan bahwa

seluruh tindakan Pemohon Keberatan/Tergugat, telah terlegitimasi secara

sempurna berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999;

g Bahwa sebagai penjelasan yang berkaitan dengan Undang Undang

Nomor 42 Tahun 1999, kendaraan a quo secara yuridis adalah milik

Pemohon Keberatan/Tergugat (vide Perjanjian Pembiayaan, Akta

Jaminan Fidusia, Sertifikat Fidusia, Undang Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia, termasuk pengertian Fidusia: fidusia

adakah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda);

h Bahwa selaku Pemilik secara yuridis, Pemohon Keberatan/ Tergugat

mempunyai hak untuk mengambil kembali objek jaminan fidusia, in casu


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


kendaraan a quo, apabila Debitor/Penggugat telah melalaikan kewajiban

dalam memenuhi ketentuan Perjanjian Pembiayaan, terlebih hak

Pemohon Keberatan/Tergugat itu telah terlegitimasi secara sempurna

sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999;

(vide Pasal 15 ayat (2): "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama

dengan putusan Pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum

tetap" dan Pasal 15 ayat (3): "Apakah debitor cidera janji, Penerima

Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek

Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri");

i Bahwa untuk dipahami, konsideran lahirnya Undang Undang Nomor 42

Tahun 1999 adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian

hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian yang didasarkan pula pada

ketentuan hukum fidusia, sehingga tentulah timbul pertanyaan bagi

Pemohon Keberatan/Tergugat, apakah Perjanjian Pembiayaan, Akta

Jaminan Fidusia, Sertifikat Fidusia, Undang Undang Nomor 42 Tahun

1999, serta dikaitkan pula fakta sebagaimana dinyatakan dalam

pengakuan Termohon Keberatan/ Penggugat yang menyatakan bahwa

benar Termohon Keberatan/ Penggugat telah menunggak, penjelasan

apalagi yang dibutuhkan ?;

2 Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan yang menyatakan:

"menimbang bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan penyitaan/

penarikan mobil yang menjadi objek dalam perkara ini telah menyebabkan

kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak bisa mencari nafkah karena mobil

tersebut adalah sarana yang sangat vital bagi Penggugat melaksanakan

aktivitasnya", akan Pemohon Keberatan tanggapi sebagai berikut:

a Bahwa lagi-lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Majelis

yang memeriksa perkara ini, pendapat Pemohon Keberatan/Tergugat

adalah sangat jauh pemahaman hukum mengenai "menyita", atau

"menarik", atau menerima" kendaraan, karena selain terminology

hukum kata-kata tersebut mempunyai pengertian hukum secara tersendiri,

juga mempunyai perbedaan dalam sifat aktif atau tidaknya pihak yang

melakukannya;

b Bahwa oleh karena itu, menjadi keliru perangkaian kalimat yang

dipergunakan Majelis BPSK, karena selain itu nyatanya tidak pernah



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


terjadi penyitaan (mohon dibuktikan adanya Berita Acara penyitaan)

peng-"atau"-an dalam kalimat tersebut menyimpulkan bahwa penyitaan

dan penarikan adalah hal yang sama atau identik;

c Bahwa selain itu, sangat berpihak pula Majelis BPSK yang menyebutkan

bahwa seolah-olah Termohon Keberatan/Penggugat merugi, karena

dalam hal ini, justru sesungguhnya yang rugi adalah Pemohon Keberatan/

Tergugat yang harus menafkahi ribuan karyawan dan membayar pajak,

namun kewajiban untuk melakukan itu terganjal oleh tingkah polah

Debitor yang merugikan antara lain Termohon Keberatan/Penggugat;

d Bahwa kerugian Pemohon Keberatan/Tergugat, adalah pada tidak

terpenuhinya/tidak tertutupinya sisa hutang Termohon Keberatan/

penggugat kepada Pemohon Keberatan/Tergugat setelah pelelangan

kendaraan, sehingga untuk ini Pemohon Keberatan/ Tergugat sudah

mencanangkan pula untuk melakukan gugatan atas kerugian tersebut,

sesuai dengan apa yang diperjanjian dalam syarat dan ketentuan

Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia, serta ketentuan Undang

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

3 Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum lainnya dari putusan yang

menyatakan: "Mengingat (???) pemahaman atau pengertian dari Pasal 45

ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah berbunyi:

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

bersengketa, dalam hal tersebut di atas Tergugat telah menerapkan klausula

baku sebelum terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

Seharusnya jika terjadi sengketa antara para pihak memilih penyelesaian

melalui pengadilan atau di luar pengadilan secara sukarela, sehubungan

dengan hal tersebut di atas Tergugat telah memberlakukan klausula baku

sebelum terjadinya sengketa dan hal ini dibuktikan dalam surat yang

dikirimkan oleh Tergugat kepada Majelis BPSK pada paragraph terakhir

alinea kedua "akan Pemohon Keberatan tanggapi sebelum berikut:

a Bahwa selain juga "ultra petita", pertimbangan Majelis BPSK a quo

adalah sangat keliru, jika hanya karena sudah terketik atau tercetak, maka

dikualifisir sebagai perjanjian baku, apalagi karena dilakukan

penggiringan opini yang menyiratkannya sebagai perjanjian baku yang

melawan hukum ?;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


b Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian, dikatakan sah, apabila memenuhi

4 (empat) syarat, dimana 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian (tot cia

besteambaarheid den overeenkomsten worden voorwaarden vereisi)

adalah sebagai berikut:

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van

degenen die zih verbinden);

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid on eene

verbintenis aan te gaan);

Suatu pokok persoalan tertentu (een bepaald ondewerp);

Suatu sebab yang tidak terlarang (eene geoorloofde oorzaak);

c Bahwa di sisi lain, dapat dikualifisirnya suatu perjanjian sebagai suatu

perjanjian yang berlaku terlebih yang melawan hukum, tidaklah semudah

pertimbangan majelis BPSK sebagaimana tersebut dalam putusan; namun

harus ada syarat-syaratnya, kendatipun perjanjian tersebut sudah tercetak

sebelumnya;

d Bahwa dengan mengikuti cara berpikir Majelis BPSK tersebut, tentu

seharusnya anggota Majelis BPSK atau semua masyarakat tidak akan

pernah boleh menonton di bioskop karena perjanjian antara konsumen

dan penyelenggara bioskop dituangkan dalam perjanjian yang bernama

"tiket", yang nota bene sudah tercetak. Lebih jauh dan itu, tidak akan ada

tiket bus, pesawat, atau bahkan tidak akan pernah ada perjanjian kredit

pemilikan rumah bagi masyarakat dalam semua level, termasuk untuk

rumah sangat sederhana, dan seterusnya;

e Bahwa dengan demikian, karena penyiratan yang dilakukan Majelis

BPSK tersebut adalah keliru dan menyesatkan, maka sudah sepatutnyalah

kesimpulan tersebut disingkirkan dan tidak lagi perlu dipertimbangkan;

C Keberatan-Keberatan Atas Amar Putusan BPSK Kota Padang:

1 Tentang Amar Butir ke 1 yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat

sebahagian";

a Bahwa sesuai Ketentuan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Pelaksanaan Tugas dan wewenang badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen, pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa "Sengketa Konsumen

adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan.atau jasa yang menderita

kerugian akibat mengkonsumsi barang dan.atau memanfaatkan jasa";

b bahwa fakta yang ada adalah, jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon

Keberatan/Penggugat selaku konsumen dan Pemohon Keberatan/

Tergugat selaku Pelaku Usaha adalah fasilitas pembiayaan diberikan oleh

Pemohon Keberatan/Tergugat kepada Termohon Keberatan/Penggugat,

dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah diterima dengan sempurna

oleh Termohon Keberatan/ Penggugat, sehingga Termohon Keberatan/

Penggugat telah dapat menikmati kenyamanan dan manfaat dan

kendaraan yang pembeliannnya didukung oleh fasilitas pembiayaan a

quo;

c Bahwa permasalahan yang muncul, adalah ketika justru Termohon

Keberatan/Penggugat ingkar dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan

perjanjian pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat jaminan Fidusia

yang mengikat Pemohon Keberatan/ Tergugat dengan Termohon

Keberatan/Penggugat, maupun Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

yang melandasi semua legalitas hukum tersebut, sehingga Pemohon

Keberatan/Tergugat melakukan penarikan dan/atau penerimaan kembali

kendaraan yang dibeli oleh Termohon Keberatan/Penggugat dari pihak

penjual, dengan mempergunakan fasilitas pembiayaan dari Pemohon

Keberatan/Tergugat;

d Bahwa dengan demikian, jika yang dipermasalahkan oleh majelis BPSK

adalah "klausula baku", maka hal ini akan menjadi sangat kontradiktif,

karena di satu sisi Termohon Keberatan/Penggugat telah menerima jasa

yang diberikan oleh Pemohon Keberatan/ Penggugat dengan baik dan

selanjutnya telah sepakat pula dengan isi Perjanjian Pembiayaan terbukti

dengan berbulan-bulan memanfaatkan dan menikmati kendaraan a quo

tanpa ada komplain atau keluhan apapun; namun tiba-tiba Majelis BPSK

mempermasalahkan soal "klausula baku" yang diawali oleh tindakan

Termohon Keberatan/Penggugat yang mengingkari kesepakatan

berdasarkan Perjanjian Pembiayaan itu sendiri;

e Bahwa jika memang Termohon Keberatan/Penggugat tidak sepakat

dengan isi Perjanjian Pembiayaan, maka tentu dari awal Termohon

Keberatan/Penggugat akan mengembalikan fasilitas pembiayaan yang

diterima dari Pemohon Keberatan/Tergugat, dan mungkin juga


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


mengembalikan kendaraan a quo kepada pihak Penjual dengan meminta

kembali uang mukanya, dan seterusnya;

f Bahwa ternyata semua itu tidak terjadi, justru Termohon Keberatan/

Penggugat dengan tenangnya menikmati kendaraan tersebut, dengan

hampir setiap bulan terlambat melakukan pembayaran;

g Sehingganya sengketa konsumen seperti apa yang dipermasalahkan oleh

Termohon Keberatan/Penggugat yang kemudian perlu dikabulkan

sebagian oleh BPSK Kota Padang a quo ?;

2 Tentang amar putusan butir ke 3 yaitu "mewajibkan kepada Tergugat untuk

menyerahkan mobil dengan data-data sebagai berikut:

Merk/Type : Toyota Avanza 1.3 G A/T

Tahun :2010

Warna : Silver Metalic

Nomor Polisi : BA-22435 WD

a Bahwa atas dasar apa Pemohon Keberatan/Tergugat menyerahkan

kendaraan a quo kepada Termohon Keberatan/Penggugat, terlebih

kendaraan tersebut telah dilelang dan dimenangkan oleh seorang pembeli

yang beriktikad baik yang harus dilindungi pula secara hukum;

b Bahwa lebih jauh dari itu, tidak ada satu dasar hukum pembenar untuk

Pemohon Keberatan/Tergugat untuk melaksanakan isi putusan tersebut,

karena pemenuhan tersebut justru adalah perbuatan melawan hukum

karena putusan itu sendiri bertentangan dengan hukum, sebagaimana

uraian yang telah Pemohon Keberatan/ Tergugat uraikan dalam semua

halaman pada Permohonan keberatan ini;

3 Tentang amar butir ke 4 yaitu "Mewajibkan/menghukum Tergugat untuk

membayar kerugian kepada Penggugat Sdr. Fatmiwati sebesar Rp50.000,00

(lima puluh ribu rupiah) sejak mobil yang menjadi tanggung jawab

Penggugat disita oleh Tergugat sampai putusan ini dipatuhi/dilaksanakan.";

a Bahwa sama dengan keberatan Pemohon Keberatan/Tergugat terhadap

butir ke 3 amar putusan BPSK, maka sesuai Pasal 40 ayat 3 huruf a

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan

ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2.";

b Bahwa selain itu karena putusan ini juga adalah suatu keadaan yang

"ultra petita", maka tanpa perlu berpanjang lebar, Pemohon Keberatan/

Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kias I A

Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga akan dapat

menentukan sikap secara tepat, arif dan bijaksana;

V Penutup;

Bahwa nyatanya, dan seluruh amar putusan BPSK a quo, selain tidak ada

satupun yang mempunyai landasan hukum untuk menjadi pembenaran putusan a

quo, sangatlah tepat bahwa tidak ada satupun dari amar putusan tersebut yang

bersesuaian dengan tuntutan atau petitum dari Termohon Keberatan/Penggugat

dalam gugatannya melalui BPSK Kota Padang. Bahwa sayangnya, walaupun tidak

bersesuaian dan tidak berdasar hukum, BPSK Kota Padang justru melahirkan

putusan-putusan yang melebihi tuntutan yang jelas sangat kontroversial bagi

konsiderans lahirnya sebuah badan yang disebut BPSK;

Bahwa dengan telah tidak berdasar hukumnya putusan BPSK a quo, maka

sudah seharusnya putusan BPSK 12/P3K/BPSK-PDG/ABRT/III/2012 tertanggal 7

bulan Maret Tahun 2012. Perkara Konsumen Nomor 10/P3K/I/2012 a quo

dibatalkan;

Bahwa sebagai penutup, untuk menggugah hati nurani Termohon Keberatan/

Penggugat, sekaligus untuk menjadi informasi bagi Majelis Hakim yang Memeriksa

dan Mengadili Perkara ini agar dapat dibawa juga ke pimpinan dan forum Majelis

Pengadilan Kelas I A Padang sebagai bahan renungan, Pemohon Keberatan/Tergugat

juga ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya dana yang dipergunakan oleh

Pemohon Keberatan/Tergugat untuk membiayai kendaraan a quo, adalah pinjaman

Pemohon Keberatan/ Tergugat dari pihak ketiga, yang antara lain juga adalah uang

masyarakat. Bahwa terhadap pihak ketiga tersebut, Pemohon Keberatan/Tergugat

tentu juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai

perjanjian, dikenakan bunga, dikenakan denda, dikenakan biaya administrasi dan

sebagainya;

Selain itu dalam pengelolaan pinjaman yang disalurkan kepada Debitor-

debitornya, Pemohon Keberatan/Tergugat juga harus mengeluarkan biaya berupa

gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak, dan segala sesuatu yang berkaitan


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan, yang berdiri sendiri-sendiri, atas ratusan

ribu perjanjian tersebut, yang notabene membutuhkan pula banyak karyawan;

Alhasil, untuk potensi keuntungan dan pembiayaan atas 1 (satu) unit

kendaraan, secara umum Pemohon Keberatan/Tergugat paling hanya akan

mendapatkan 0,5% sampai 2,0% dari nilai pembiayaan tersebut, yang dirata-ratakan

hanya sekitar 1,25%, dan itupun harus dijaga selama bertahun-tahun, sesuai jangka

waktu Perjanjian;

Dengan demikian, terhadap 1 (satu) kali saja munculnya Debitor yang gagal

bayar, maka untuk nilai kendaraan yang sekitar Rp150.000.000,00 saja, Pemohon

Keberatan/Tergugat harus melakukan lebih 100 (seratus) kali pembiayaan yang tidak

lagi dapat diharapkan keuntungannya, karena potensi kerugian yang ditimbulkan

oleh Debitor tersebut;

Dengan fakta-fakta ini, haruskah perlindungan terhadap Kreditor diabaikan?

haruskan uang masyarakat yang terkonstribusi di kendaraan-kendaraan tersebut

diakomodir oleh hukum untuk "dikemplang" Debitor seperti itu ?;

Biarlah hati nurani yang bicara, dan Majelis Hakim yang Terhormat pulalah

yang dapat menilai itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar memberikan putusan sebagai berikut:

1 Menerima keberatan-keberatan dalam Eksepsi dari Pemohon Keberatan tersebut di

atas;

2 Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan tidak dapat diterima;

3 Membatalkan putusan BPSK Kota Padang 12/P3K/BPSK-PDG/ABRT/III/ 2012

tertanggal 7 bulan Maret Tahun 2012. Perkara Konsumen Nomor 10/P3K/I/2012 dan

Nomor 12/BPSK-PDG/Arbt/III/2011 untuk seluruhnya;

4 Menghukum Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara

menurut hukum 12/P3K/BPSK-PDG/ABRT/III/2012 tertanggal 7 bulan Maret

Tahun 2012. Perkara Konsumen Nomor 10/P3K/I/2012;

Atau:

1 Menerima Keberatan Permohonan dan Pemohon Keberatan/Tergugat untuk

seluruhnya;

2 Menolak gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

3 Membatalkan putusan BPSK Kota Padang Nomor 12/P3K/BPSK-PDG/ ABRT/

III/2012 tertanggal 7 bulan Maret Tahun 2012. Perkara Konsumen Nomor 10/P3K/

I/2012, untuk seluruhnya;



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


4 Menghukum Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara

menurut hukum;

Serta:

Mengadili Sendiri:

1 Menyatakan Pemohon Keberatan/Tergugat adalah pelaku Usaha yang beritikad baik

dan harus dilindungi oleh hukum;

2 Menyatakan Termohon Keberatan/Penggugat wanprestasi dengan tidak

melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan

Jaminan Fidusia Nomor 01.500.510.00.108828.3 tertanggal 23 bulan April tahun dua

ribu sepuluh (23-04-2010), selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan" dan

Sertifikat Jaminan Fidusia W3-1330, AH.05.01.TH.2011 tertanggal 21 Pebruari

2011 yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan title eksekutorial yang sama dengan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun Undang Undang

Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua legalitas hukum tersebut;

3 Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat untuk membayar seluruh ongkos

perkara yang timbul dari perkara ini;

Namun apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri kias 1 A

Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

dengan mengacu pula pada hak-hak proporsionalitas pihak-pihak terkait pada

permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang

berlaku di Negara ini, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberi

putusan, yaitu Putusan Nomor 51/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Pdg., tanggal 16 Mei 2012 yang

amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1 Menerima keberatan Pemohon;

2 Membatalkan putusan BPSK Nomor 12/P3K/BPSK - PDG/Abrt/III/2012 tanggal 7

Maret 2012 Nomor 12/P3K/BPSK-PDG/ARBT/III/2012;

3 Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, telah

diberitahukan kepada Termohon Keberatan/Penggugat di BPSK pada tanggal 16 Mei


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


2012, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan/Penggugat mengajukan

permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akta

permohonan kasasi Nomor 51/Pdt.G.BPSK/ 2012/PN.Pdg, jo. Nomor 21/2012/Pdg.

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang

tersebut pada tanggal 31 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Tergugat

di BPSK pada tanggal 4 Juni 2012, kemudian Pemohon Keberatan/Tergugat di BPSK

mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Padang pada tanggal 21 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Termohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat pada point 4 Gugatan

Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat mendalilkan "Penggugat telah

melakukan Pembayaran angsuran sebanyak 14 kali Pembayaran kepada Termohon

Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat, diakui oleh/Pemohon Kasasi/Penggugat

mengalami keterlambatan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali Pembayaran";

Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat membantah dalil

Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat tersebut dengan mengatakan

dalam Permohonan Keberatan hal. 12 pada point a yaitu tidak benar Termohon

PUTUSAN PAILIT NO 566/K.PDT.SUS/2012

Text of PUTUSAN PAILIT NO 566/K.PDT.SUS/2012

Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA KOMODITAS KOPI · PDF fileDEBITUR PAILIT PADA PT. ... PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR ... bank harus melakukan analisa kualitatif dan

IMBALAN JASA KURATOR DAN PERLINDUNGAN ...repository.upnvj.ac.id/4684/2/AWAL.pdfHARTA DEBITOR PAILIT ( Studi Kasus Kepailitan PT.Telekomunikasi Selular, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA DAN · PDF filepemeriksaan perkara, teruama perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui UUK, ... putusan pailit melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan,

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI … · hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitor . 14 kepada kreditor. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang

Putusan Pailit - 1 - hartantoheri.files.wordpress.com · Title: Putusan Pailit - 1.tif Author: IDD_07 Created Date: 6/2/2008 1:12:43 AM

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST (PT Telkomsel Vs PT Prima Jaya Informatika)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN · PDF fileTeknik Analisa Bahan Hukum ... Pailit ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/ PUU- IX/ 2013

Down Soal Pailit 2

MELINDUNGI KEDAULATAN TANAH INDONESIA DARI … 4 JRV 5.1 WATERMARK.pdf · Dan analisa terhadap bahan hukum tersebut ... dan kemudian diputus dengan Putusan Nomor: 09/Pailit/2013/PN-Niaga

Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pst

ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM MELAKUKAN … · PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)” Kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan Harta Pailit Berdasarkan

T E S I S KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN … · KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI DI INDONESIA ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 01 / PAILIT / 2008 / PENGADILAN

HIMPUNAN KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI …€¦ · Himpunan kajian- Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Niaga mengenai-perkara Permohonan Pernyataan Pailit. -- Jakarta : Proyek

KEPAILITAN atau PAILIT

PMK 93 2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang - BKPM · pemegang hak agunan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelang dilakukan dengan memperhatikan

KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG PUTUSAN ... · PDF filekajian penyelesaian perkara utang piutang putusan ... b. syarat debitur dinyatakan pailit ... analisa penulis atas

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT PADA BADAN USAHA … · mengahasilkan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan industri pesawat terbang. PT. DI mengalami masa survival Tahun 2000-2003

DAFTAR ISI file2.1 Hukum Perkawinan di Indonesia ... adanya permasalahan dalam hal terkait dengan pengaruh putusan pailit terhadap harta

PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA OLEH … fileniaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang telah salah menerapkan hukum pembuktian dan akhirnya mengabulkan permohonan pailit

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG … · i analisis yuridis putusan mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi pt telekomunikasi seluler atas putusan pailit pengadilan niaga

Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit

Putusan Pailit PT Telkomsel

makalah pailit

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA …digilib.unila.ac.id/20204/1/JELITA DINI KINANTI.pdf · 2016-01-25 · analisis yuridis putusan pengadilan niaga nomor 08/pailit/2005/pn.niaga.jkt.pst

Putusan Pailit Palasso 236 K PDT.sus 2010

EKSEKUSI JAMINAN Backlog DJKI Tekan - bigcms.bisnis.combigcms.bisnis.com/file-data/1/3528/51b3d3e1_Jun17-BCAFinance...Selasa, 25 Juli 2017 11 PUTUSAN PAILIT Multicon Ajukan Dua Proposal

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - · PDF filebadan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ... usaha didasarkan pada hasil

Acara Pengadilan Niaga Sept 2013 · PDF filePerkara%kepailitan%% 2. ... dinyatakan%pailit%dengan%putusan%Pengadilan, baik% ... Pengadilan%Niaga%adalah%hukum%acara%perdata

(Studi Kasus Putusan No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG)digilib.uin-suka.ac.id/22290/2/11380088_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · choice of forum pada penyelesaian perkara dalam ... penyelesaian

Documents

PUTUSAN PAILIT NO 566/K.PDT.SUS/2012

Text of PUTUSAN PAILIT NO 566/K.PDT.SUS/2012