HIMPUNAN KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

DAN PENGADILAN NIAGA MENGENAI

PERKARA PERMOHONAN PENYATAAN PAILIT

PROYEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI

2001

Perpustakaan N asional R I: K atalog Dalam Terbitan (KDT)

Himpunan kajian- Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Niaga mengenai-perkara Permohonan Pernyataan Pailit. -- Jakarta : Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2001. i 4viii, 400 h im .; 16 x 23 cm.

ISBN 979-8512-29-4 :

1. Bangkrut. I. Indonesia. Mahkamah Agung..

346.078

u

TIM PENELITIAN

Kajian Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga atas Perkara Permohonan Pernyataan Pailit

NARA SUMBER

• Prof. DR. Paulus Effendie Lotutung, SH. • DR. H. Eddy Djunaedi, SH. MCJ.

KOORDINATOR PENELITIAN

« Drs. H. Wildan Suyuthi, SH.

ANGGOTA PENELITIAN

• Parwoto Wignyosumarto, SH.• Ny. Hj. Sujatmi Soedarmoko, SH.

PEMBANTU PENELITIAN

Ramli Sidik, SH.

KATA PENGANTAR e.crsn9W6?l•• • nesteyrneq

- gniqmsaMerupakan kebahagiaan tersendiri dan puji syukur kita icp^j^Sta^

kehadirat Allah SWT, di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia fda&m hal ini Puslitbang/Diklat melalui proyek Penelitian dan Pengembangan bgrfo§?il menerbitkan.perkara kepailitan dalam putusan kasasi dan Peninjauary^embali

^ ' 3fib!Qnum9>!Penerbitan bnku ini merupakan penerbitan lanjutan:dalamiURajstfc«Btuk

sosialisasikan keputusan Kasasi dan Peninjauan Kembali dalarrlspedscs- perkara kepailitan. - . . . . bJl ,iutibei>i

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga Tinggi NegarsMsesuai dengah pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 =adalah Pejjg§d8?|n Negara Tertirtggi I yang melakukan pehgawasan jalannya I> perad&t&bgejri

^Lingkdngshf?p0radila^ Urmimi UngkunganePeradiiani Agama* Ungk^ftg^n Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tat0fcUsah^Negara.nS^qftg8stu bentuk pengayvasan tersebut sesuai dengan pasal 2 8 ayat, 1 Undang-Undang No. 14 Ighun,,i905,Mahkamah Agung bertugas dan bprwenaqg m^merikgadan memutus,rpermohonankasasi, ‘ ‘ 1 V , ! ‘ ....'• ,Y i j- i,.-..s.' onsy Jilisq

n pahgadiidh iiSsin^aningkungan^eradilan sesuaispasal; 3&Undangg4jndsQgnsiien • s -dunemem

Btl929da.

C.

Tidak berwenang atau melampaui batas;w l^ ,irtang'. u^

Lalai memenuhi syarat-syarat yang d iw a jib l#0-@ l^rp iN Q M n perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Perk^Fa^ pdmiohbttin'pernyataan pailit semula diatur dalam Undang- u nda |% s j)|n^ flij\k^§ j!itan (Staatsblad tahun 1005 Nomor 217 juncto Staatsblad tahun 1906 Nomor 348), akan tetapi berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang No. 4 Tahun 1998, perkara permohonan pernya laarv 'p itftp^w ehang 'pfemeriksaan dan pemutusannya menjadi kewenarrgan Pengadilan Niaga tidak seperti sebelumnya yang menjadi kewenangan semu Pengadilan Negeri tanpa kecuali.

Pengadilan Niaga sebenarnya bukanlah Lembaga Peradilan tersendiri, tetapi hanyalah merupakan lembaga Pengadilan yang mempunyai

kewenangan khusus yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU), di samping kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peradilan Pemerintah (Pasal 280 Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1998).

Pengadilan Niaga ini baru pada putusan awal 1999, karena itu kemungkinan besar belum terdapat kesamaan pendapat tentang suatu masalah perkara kepailitan hal-hal yang tampaknya sederhana pembuktiannya tetapi dalam praktek ternyata timbul berbagai penafsiran tentang arti debitur, kreditur, utang, jatuh waktu dan dapat ditagih.

Namun demikian usaha penelitian Puslitbang/Diklat ini dapat dijadikan pedoman awal bagi para Hakim utamanya para Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang yang baru dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI tanggal 18 Agustus 1999, Nomor 97 tahun 1999.

Atas dasar kenyataan tersebut Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI berusaha membuat kajian atas putusan perkara permohonan pernyataan pailit yang telah diputus dalam tingkat permohonan Peninjauan Kembali, dikaitkan dengan dalam tingkat kasasi dan tingkat pertama. Kajian tersebut berupa ringkasan amar putusan dan pertimbangan hukum yang diperkirakan memenuhi perhatian masyarakat hukum umumnya dan hakim khususnya beserta putusan selengkapnya.

Akhirnya semoga materi yang tersajikan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2001

Ka.Puslitbang/Diklat MA-RI

iv

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan/Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung R I........................ jjj

- Daftar is i ......................................................................................... v

1. Keputusan melampaui tenggang waktu

* Perselisihan perbedaan resiko yang tidak diperjanjikan

* Kreditur separatis

* Perkara Kepailitan : PT. Nassau Sports Indonesia 1

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan PeninjauanKembali) tanggal 15 Juli 1999, Nomor: 11 PK/N/1999 ......... 5

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal5 M e i1999, Nomor: 07 K/N/1999 ........................................... 13

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 12 Februari 1999, Nomor : 06/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst.................................. ...... ....................... 19

2. Bank yang telah dinyatakan dalam status BTO, tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

* Perkara Kepailitan : PT. Sarana Kemas Utama ........... ....... 31

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan PeninjauanKembali) tanggal 22 Juli 1999, Nomor: 12 PK/N/1999 ......... 35

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal14 Desember 1998, Nomor: 04 K/N/1998...... ....... 45

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 21 Oktober 1998, Nomor : 10/Pailit/1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst................................ ..... ............................ 61

3. Klausula arbitrase dalam perjanjian tidak dapat mengesamping­kan kewenangan Pengadilan Niaga

* Arti utang

* Perkara Kepailitan : PT. Putra Putri Fortuna Windu .............. 73

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan PeninjauanKembali) tanggal 2 Agustus 1999, Nomor: 13 PK/N/1999 ... 79

v

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal25 Mei 1999, Nomor: 12 K/N/19 99 ........................................ 95

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 31 Maret 1999, Nomor : 14/Pailit/1999/P N. N iaga/J kt. Pst.......................... ............................. 113

4. Ketidaksepakatan utang dapat dipecahkan dalam rapat verifikasi

* Syarat-syarat dinyatakan pailit

* Perkara Kepailitan : Jeff Musthofa Atmaja....... ............... 129

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan PeninjauanKembali) tanggal 2 Agustus 1999, Nomor: 14 PK/N/1999 ... 133

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal25 Mei 1999, Nomor: 11 K/N/1999 ....................................... 143

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 5 April 1999, Nomor : 18/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst..................................... .... ........ 157

5. Panggilan terhadap debitur

* Bukti tertulis baru

* Perkara Kepailitan : Ir. Daniel E lim ............................... 171

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan PeninjauanKembali) tanggal 11 Agustus 1999, Nomor: 015 PK/N/1999 175

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 23 Juni 1999, Nomor : 36/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst........................................................................ -I85

6. Tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih

* Perubahan Promissory Note

* Perkara Kepailitan : PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk. 195

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Peninjauan Kembali) tanggal 7 September 1999, Nomor : 016 PK/N/1999........................................................................................... 199

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal28 Juni 1999, Nomor: 014 K/N/1999.................................... 209

vi

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 3 Mei 1999, Nomor: 23/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst........................................................................................ 217

7. Arti utang menurut Pasal 1763 KUH Perdata

* Penyitaan atas harta kekayaan guarantor

* Perkara Kepailitan : PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dkk. 233

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan PeninjauanKembali) tanggal 7 September 1999, Nomor: 017 PK/N/1999 237

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal22 Februari 1999, Nomor: 02 K/N/1999........................ 251

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 21 Desember 1999, Nom or: 18/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst.... 263

8. Kantor Pelayanan Pajak tidak termasuk kreditur dalam lingkup pailit

* Kreditur yang bertindak sebagai person

* Perkara Kepailitan : PT. Wahana Pandugraha...................... 275

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Peninjauan Kem­bali) tanggal 24 September 1999, Nomor: 018 PK/N/1999...... 279

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal14 Juli 1999, Nomor: 015 K/N/1999 ...................................... 287

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 31 Mei 1999, Nomor: 26/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst........................................................................................ 297

9. Arti utang

* Perkara Kepailitan : PT. Intercon Enterprises........................ 315

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan PeninjauanKembali) tanggal 18 Oktober 1999, Nomor: 019 PK/N/1999 319

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal5 Agustus 1999, Nomor: 020 K/N/1999................................ 329

vii

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 18 Juni 1999, Nomor: 31/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt-Pst........................................................................................ 337

10. Tenggang waktu permohonan kasasi

* Kewenangan absolut arbitrase tidak dapat menyampingkan kewenangan Pengadilan Niaga

* Perkara Kepailitan : PT. Megarimba Karyatama..................... 355

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Peninjauan Kem­bali) tanggal 18 Oktober 1999, Nomor: 020 PK/N/1999.......... 35-1

- Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan Kasasi) tanggal9 Agustus 1999, Nomor: 019 K/N/1999 ............................. 373

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 17 Juni 1999, Nomor: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/ JktPst........................................................................................ 383

viii

- Putusan dijatuhkan melampaui tenggang waktu tiga puluh hari, tidak membatalkan putusan;

- Perselisihan tentang perbedaan resiko yang tidak diperjanjikan yang tidak tegas diperjanjikan, memerlukan proses pembuktian tidak secara sederhana, karena itu bukan kewenangan Pengadil­an Niaga melainkan Pengadilan Negeri;

- Kreditur separatis yang tidak melepaskan hak istimewanya (terlebih dahulu) sebagai kreditur separatis, bukanlah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

I. Perkara Kepailitan : PT. Nassau Sports Indonesia(Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 011 PK/N/1999)

P ihak B erp erkara :

- PT. B ank Yakin M akm ur PemohonPeninjauan Kembali/Pemo-(PT. B ank Yam a) hon Kasasi/Termohon Pailit

m e l a w a n

- PT. Nassau Sport Indonesia : Termohon Peninjauan Kem bali/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit

1

1. Putusan : Permohonan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 15 Juli 1999,Nomor: 011 PK/N/19991.1. Amar Putusan:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali : PT. Bank Yakin Makmur (PT. Bank Yama);

- dan seterusnya

1.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali ad. 1 dan ad.

3 tidak dapat dibenarkan, karena permohonan kasasi diajukan setelah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

- bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali ad. 2 tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun putusan dijatuhkan melampau tenggang waktu 30 hari, hal tersebut tidak mem­batalkan putusan;

2. Putusan : Permohonan KasasiMahkamah Agung RI, tanggal 5 Mei 1999,Nom or: 07 K/N/19992.1. Amar Putusan:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Bank Yakin Makmur (PT. Bank Yama);

- dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan hukum:- bahwa penerimaan permohonan kasasi telah melampaui teng­

gang waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menyebutkan “permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lam­bat 8 (depalan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang di­mohonkan kasasi ditetapkan”

2

3. Putusan : Pengadilan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal12Febriari 1999, Nomor: 06/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.3.1. Amar Putusan:

- Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;- dan seterusnya;

3.2. Pertimbangan hukum:- bahwa tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon

keharusan pembayaran utang yaitu Tennohon akan membayar dalam mata uang rupiah sesuai dengan yang diperjanjikan (Equivalen US$ = Rp.2.323,-) tetapi Pemohon menolak karena Termohon harus membayar dalam US$ atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku sekarang;

- bahwa untuk memutus perselisihan tentang perbedaan resiko yang menurut Akta Perjanjian tidak tegas-tegas diperjanjikan, dimana diperlukan deklarasi pengesahan Atau pembatalan suatu akta serta memberi penilaian terhadap suatu fakta me­nurut hukum maupun kelayakan, memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak dapat dilakukan secara sederhana se­bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, karena itu dipandang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

- bahwa Pemohon selaku kreditur separatis tidak tegas-tegas mengatakan melepaskan hak istimewa (hak mendahuluijnya atas piutangnya terhadap Temiohon dan tidak terbukti pula Pemohon hanya menagih sisa piutangnya setelah dikurangi dengan hasil penjualan hak hipotik yang dimilikinya, sehingga Pemohon bertindak selaku kreditur konkuren;

- bahwa karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 4 Februari 1999, Nomor 07 K/N/1998, kreditur separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu seba­gai kreditur separatis, bukanlah Kreditur sebagaimana dimak­sud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

3

P U T U S A NNomor 011 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah meng-ambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan da ri:

PT. BANK YAKIN MAKMUR (PT. BANK YAMA), ber­kedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, yang telah berada dibawah BADAN PENYE­HATAN PERBANKAN NASIONAL, dalam hal ini diwakili oleh ROBERTUS BILITEA, SH. dkk. para karyawan BPPN dan PERMATA NAULI DAULAY, SH., Pengacara/ Penasehat Hukum beralamat di Wisma Bank Danamon Lt. 24 & 30 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 Jakarta 12930 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tang­gal 3 Juni 1999 Nomor: SRKA-349/BPPN/0699. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Ka­sasi/ Pemohon/Kreditur;

M e l a w a n :

PT. NASSAU SPORTS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lanbow, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Bo­gor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH. dkk. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, berkedudukan di Gedung Summitmas I Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 61-62 Jakarta 12069, ber­dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 1999.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Ka- sasi/Termohon/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Ka­sasi/ Pemohon/Kreditur telah mengajukan permohonan Peninjauan

5

Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1999 No­mor 07 K/ N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Termohon/Debitur dengan posita perkara sebagai berikut:1. Bahwa Termohon adalah Debitur di tempat Pemohon dengan

mendapatkan fasilitas pinjaman yang telah didudukan dalam per­janjian kredit sebagai berikut:

1.1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan perjanjian kredit Nom or: 253, tertanggal 26 September 1996. Dibuat dan ditanda­tangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut “KMK I”) diberikan sebesar USD 667.240,64 (enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Februari 1996 sampai dengan tanggal 9 Februari 1997;

1.2. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan perjanjian Kredit Nomor: 254 tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut “KMK ll”) diberikan sebesar USD 342.508,18 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan point delapan belas Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 26 September 1996 sampai dengan tanggal 26 Juni 2000;

2. Bahwa selain menandatangani KMK I dan KMK II tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon juga telah menandatangani akta- akta sebagai berikut:

2.1. Surat Hutang Nomor : 255, tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, untuk menjamin hutang sebe­sar USD 667.240,64 (enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat);

2.2. Surat Hutang Nomor : 256, tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, untuk menjamin hutang sebe­sar USD 342.508,18 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan point delapan belas Dollar Amerika Serikat);

6

2.3. Akta Pertanggungan Utang (Borgtocht) Nomor: 257, tertang­gal 26 September 1996. Dibuat dan ditandatangani di hadap­an Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, dengan Penjamin Tuan Park Sun Chun, untuk menjamin se­luruh hutang Termohon kepada Pemohon;

3. Bahwa akan tetapi selanjutnya Termohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajiban mem­bayar hutang, berupa hutang pokok maupun hutang bunga seba­gaimana mestinya sehingga pertanggal 31 Desember 1998 jumlah hutang Termohon yang tidak dibayar kepada Pemohon adalah se­bagai berikut:

3.1. Fasilitas KMK I seluruhnya berjumlah USD 1.094.678,02 (satu juta sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan point nol dua Dollar Amerika Serikat);

3.2. Fasilitas KMK II seluruhnya berjumlah USD 449.309,11 (empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan point sebelas Dollar Amerika Serikat);

masing-masing seperti terurai dalam permohonan;

4. Bahwa salah satu fasilitas kredit yang telah diterima Termohon yaitu fasilitas KMK I telah jatuh tempo tanggal 9 Februari 1997, dan hingga saat ini sama sekali belum dibayar lunas oleh Termo­hon;

5. Bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Pemohon. Hal ini terlihat bahwa Termohon tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo dan ti­dak pernah melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga;

6. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon dengan tidak membayar hutang kepada Pemohon, Pemohon telah berkali-kali melakukan penagihan dan teguran- teguran terhadap Termohon, namun Termohon sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran hutang terhadap Pemohon;

Tagihan dan teguran tersebut antara lain adalah seperti yang disebutkan dan diuraikan dalam surat permohonan;

7. Bahwa berdasarkan Surat Termohon kepada Pemohon Nomor 022/IX/NSI/1998, tertanggal 22 September 1998, Termohon me­nyatakan bahwa selain kepada Pemohon, Termohon memiliki hu- tang/kewajiban kepada Bank Dagang Negara (BDN) Cabang Jakarta Casablanca beralamat di Wisma Staco Lantai 1-2 Jalan

7

Casablanca Kav. 18, Jakarta 10870, karenanya hal ini menunjuk- an bahwa Termohon memiliki Kreditur lain;

8. Bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti mempunyai dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang keuangan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 04 Ta­hun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan, maka Pemohon berhak memohon agar Termohon dinyatakan Pailit;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ten­tang Kepailitan, adalah patut dan adil jika Termohon dinyatakan Pailit;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Mei 1999 Nomor 07 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK YAKIN MAKMUR (PT. BANK YAMA) dalam hal ini diwakili oleh kuasa­nya Permata Nauli Daulay, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1999 Nomor 07 K/N/1999 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 4 Juni 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepan­iteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 8 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 1999;

8

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, permohonan Penin­jauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah meng­ajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya seba­gai berikut:

1. Terdapat kesalahan berat dalam peneiapan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor4 Tahun 1998._ bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun

1998 ditentukan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, bukan “dihitung” sejak tanggal putusan ditetapkan.

2. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan Pasal 10 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998._ bahwa Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998

menentukan bahwa putusan harus ditetapkan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan.

_ bahwa permohonan kasasi didaftarkan pada tanggal 23 Febru­ari 1999 sedangkan putusan kasasi dijatuhkan pada tanggal 5 Mei 1999.

3. Terdapat kesalahan berat dalam melaksanakan Pasal 1 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998._ bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Ta­hun 1998 dan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat permo­honan tersebut ditolak dengan alasan bahwa belum jelas apakah utang tersebut akan dibayar dengan uang rupiah atau Dollar, yang masih merupakan sengketa yang harus diselesai­kan oleh peradilan umum.

_ bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru karena tidak di­jelaskan peraturan mana yang menjadi dasar pertimbangan tersebut.

_ bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 ti­dak dipersoalkan kreditur konkuren atau kreditur separatis, lagi pula putusan yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut in casu Nomor 07 K/N/1998 tanggal 4 Februari 1999 telah di­batalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 April 1999 Nomor 02 PK/N/1999.

9

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter­sebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena permo­honan kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sebab putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dijatuhkan pada tanggal 12 Februari 1999 sedangkan permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 23 Februari 1999 (12 hari);

bahwa meskipun dalam putusan kasasi dipertimbangkan bahwa permohonan kasasi diajukan tanggal 23 Februari 1999 sedangkan putusan Pengadilan Niaga dijatuhkan pada tanggal 15 Februari 1999 (seharusnya tanggal 12 Februari 1999), namun karena hal tersebut hanya merupakan kesalahan ketik, tidak menyebabkan batalnya putusan kasasi;

mengenai alasan ad. 2 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan sebab meskipun putusan dijatuhkan melampaui tenggang waktu 30 hari, hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan kasasi;

mengenai alasan ad. 3 :

bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Permo­honan kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu sehingga Hakim Kasasi tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. BANK YAKIN MAKMUR tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus dito­lak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kem­bali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk mem­bayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 serta Undang- undang lain yang bersangkutan;

10

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Penin­jauan Kembali : PT. BANK YAKIN MAKMUR (PT. BANK YAMA), yang diwakili oleh kuasanya ROBERTUS BILITEA, SH, DWI SARJONO, SH. dan PERMATA NAULI DAULAY, SH. Pengacara/Konsultan Hukum tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupjah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, tanggal 15 JULI 1999 dengan SARWATA, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A :

ttd. ttd.

H. Z A K I R , SH. S A R W A T A , S H .

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI:

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

11

Biaya Peninjauan Kembali:1. Meterai......................................................... Rp. 2.000,-2. Redaksi.........................................................Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali ............... Rp. 2.497.000,-

Jumlah............Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah)

12

P U T U S A NNomor: 07 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil pu­tusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

PT. BANK YAKIN MAKMUR (PT. BANK YAMA), ber­kedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PERMATA NAULI DAULAY, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum, berkedudukan pada Kantor Firma Hukum Permata Nauli Daulay & Associates di Jalan Paprika Raya Blok P.1 Nomor 16 Penggilingan, Jakarta Timur 13940 ber­dasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 1998, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/ Kreditur

m e l a w a n :PT. NASSAU SPORTS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lanbaw, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Bo­gor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH. dkk. Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Makarim dan Taira S, berkedudukan di Gedung Summitmas I, lantai 17 dan 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12069, ber­dasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 1999, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan per­mohonan Pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi sebagai Termo­hon dimuka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokok­nya atas dalil-dalil:

13

1. Bahwa Termohon adalah Debitur di tempat Pemohon dengan mendapatkan fasilitas pinjaman yang telah didudukan dalam per­janjian kredit sebagai berikut:

1.1. Fasilitas Kredit modal kerja dengan perjanjian kredit Nom or: 253, tertanggal 26 September 1996. Dibuat dan ditanda­tangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut “KMK I”) diberikan sebesar USD 667.240,64 (enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Februari 1996 sampai dengan tanggal 9 Februari 1997;

1.2. Fasilitas Kredit modal kerja dengan perjanjian kredit Nom or: 254 tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Ja­karta, (selanjutnya disebut “KMK II”) diberikan sebesar USD 342.508,18 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dela­pan point delapan belas Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 26 September 1996 sampai dengan tanggal 26 Juni 2000;

2. Bahwa selain menandatangani KMK I dan KMK II tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon juga telah menandatangani akta- akta sebagai berikut:

2.1. Surat Hutang Nomor : 255, tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, untuk menjamin hutang sebe­sar USD 667.240,64 (enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat);

2.2. Surat Hutang Nomor : 256, tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, untuk menjamin hutang sebe­sar USD 342.508,18 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan point delapan belas Dollar Amerika Serikat);

2.3. Akta Penanggungan Utang (Borgtocht) Nom or: 257, tertang­gal 26 September 1996. Dibuat dan ditandatangani di hadap­an Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, dengan Penjamin Tuan Park Sun Chun, untuk menjamin se­luruh hutang Termohon kepada Pemohon;

14

3. Bahwa akan tetapi selanjutnya Termohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajiban mem­bayar hutang, berupa hutang pokok maupun hutang bunga seba­gaimana mestinya sehingga pertanggal 31 Desember 1998 jumlah hutang Termohon yang tidak dibayar kepada Pemohon adalah se­bagai berikut:

3.1. Fasilitas KMK I seluruhnya berjumlah USD 1.094.678,02 (satu juta sembilan puluh empat ribu enarh ratus tujuh puluh delapan point nol dua Dollar Amerika Serikat);

3.2. Fasilitas KMK II seluruhnya berjumlah USD 449.307,11 (empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh point sebelas Dollar Amerika Serikat);

masing-masing seperti terurai dalam permohonan;

4. Bahwa salah satu fasilitas kredit yang telah diterima Termohon yaitu fasilitas KMK I telah jatuh tempo tanggal 9 Februari 1997, dan hingga saat ini sama sekali belum dibayar lunas oleh Termo­hon;

5. Bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Pemohon. Hal ini terlihat bahwa Termohon tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo dan ti­dak pernah melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga;

6. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon dengan tidak membayar hutang kepada Pemohon, Pemohon telah berkali-kali melakukan penagihan dan teguran- teguran terhadap Termohon, namun Termohon sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran hutang terhadap Pemohon;

Tagihan dan teguran tersebut antara lain adalah seperti yang disebutkan dan diuraikan dalam surat permohonan;

7. Bahwa berdasarkan Surat Termohon kepada Pemohon Nomor 022/IX/NSI/1998, tertanggal 22 September 1998, Termohon me­nyatakan bahwa selain kepada Pemohon, Termohon memiliki hu- tang/kewajiban kepada Bank Dagang Negara (BDN) Cabang Jakarta Casablanca beralamat di Wisma Staco Lantai 1-2 Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta 10870, karenanya hal ini menunjuk- an bahwa Termohon memiliki Kreditur lain;

8. Bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti mempunyai dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang keuangan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon seperti

15

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un­dang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Un­dang-undang tentang Kepailitan, maka Pemohon berhak memo­hon agar Termohon dinyatakan Pailit;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-undang No.1 Ta­hun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Pene­tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan, adalah patut dan adil jika Termohon dinyatakan Pailit;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon telah berhenti membayar hutangnya dan

karenanya dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum­nya;

3. Menunjuk Brigitta Imam Rahayoe, SH. dari Kantor Konsultan Hu­kum Brigitta I Rahayoe & Associates, berkedudukan di Permata Plaza Lantai 7, Jalan MH. Thamrin Kav. 57, Jakarta 10350, dengan Nomor Register Kurator dan Pengurus Nomor: C.10.UM.01-10 ta­hun 1998 sebagai Kurator dan menunjuk Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan;

4. Memerintahkan penyitaan segera atas seluruh harta kekayaan milik Termohon untuk selanjutnya dijual dan hasil penjualannya di­pakai untuk membayar tagihan Kreditur (Pemohon);

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 15 Fe­bruari 1999 Nomor 06/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

_ Menolak permohonan Pemohon tersebut di atas, untuk seluruhnya;

_ Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

16

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terse­but diputuskan pada tanggal 15 Februari 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan-pada tanggal 23 Februari 1999, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 09/Kas/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan- alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 24 Februari 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 1999;

bahwa PT. Bank Dagang Negara (Persero) selaku kreditur yang lain dari Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 1999 telah mengajukan kontra memori kasasi dari pemohon kasasi diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasan permohonan kasasi (memori/risalah kasasi) dari Pemohon Kasasi PT. Bank Yakin Makmur (PT. Bank Yama) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat barulah pada tanggal 23 Februari 1999, sedangkan perkara yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 06/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. diucapkan/ditetapkan pada tanggal 15 Februari 1999, dengan demikian pene-rimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa : “permohonan kasasi diaju­kan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan”, oleh karena itu permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Bank Yakin Makmur (PT. Bank Yama) tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta undang-undang yang bersangkutan;

17

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK YAKIN MAKMUR (PT. BANK YAMA) dalam hal ini diwakili oleh kuasa­nya Permata Nauli Daulay, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahka­mah Agung pada hari RABU tanggal 28 APRIL 1999, dengan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.P. PANGGABEAN, SH. MS dan SOEDARKO, SH. masing-masing sebagai Hakim Ang­gota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 5 MEI 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri H.P. PANGGABEAN, SH.MS dan SOEDARKO, SH. Hakim-hakim Anggota, BINSAR P. PAKPAHAN, SH. Panitera Pengganti dengan ti- dak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A ,

ttd. ttd.

H.P. PANGGABEAN, SH. M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.

ttd.

SOEDARKO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara:_ Meterai......................... Rp. 2.000,-_ Redaksi........................ Rp. 1.000,-_ Administrasi Kasasi..... Rp, 1.997.000,-

Jumlah Rp. 2.000.000,-

18

PUTUSANNom or: 06/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat me­meriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit pada tingkat per­tama, telah menjatuhkan putusannya sebagai beiikul dalam permo­honan pernyataan pailit da ri:

- PT. BANKYAMMA, beralamat di jalan Gatot Subroto Kav. 9 - 11 Jakarta 12930.Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Permata Nauli Daulay, SH. beralamat di Kantor Firma Hukum Permata Nauli Daulay & Associates jalan Paprika Raya Blok P1 Nomor 16, Penggilingan, Jakarta Timur 13940, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Yang memohon pernyataan Pailit terhadap :

- PT. NASSAU SPORTS INDONESIA, beralamat di Jalan Lanbow, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Bogor, Jawa Barat yang da­lam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH. dan JAMASLIN PURBA, SH., keduanya Advo- kad dan Pengacara dari Kantor Hukum MAKARIM & TAIRA S., beralamat di Gedung Summitmas I, lantai 17 dan 18 di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12069, selanjutnya dise­but sebagai TERMOHON;

_ Pengadilan Niaga tersebut;

_ Telah membaca Permohonan Pemohon;

_ Telah mendengar Pemohon/Kreditur dan Termohon/Debitur me­lalui kuasa hukumnya masing-masing;

_ Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

19

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan permohonannya tertanggal 18 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Permata Nauli Daulay & Asso­ciates Kuasa Hukum Pemohon, Pemohon mengemukakan pada pokok­nya sebagai berikut:1. Bahwa Termohon adalah Debitur di tempat Pemohon dengan

mendapatkan Fasilitias Pinjaman yang telah didudukan dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

1.1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan perjanjian kredit Nom or: 253, tertanggal 26 September 1996. Dibuat dan ditanda­tangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut “KMK I”) diberikan sebesar USD 667.240,64 (enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Februari 1996 sampai dengan tanggal 9 Februari 1997 (Bukti P-1);

1.2. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan perjanjian Kredit Nomor: 254 tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Ja­karta, (selanjutnya disebut "KMK H") diberikan sebesar USD 342.508,18 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dela­pan point delapan belas Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 26 September 1996 sampai dengan tanggal 26 Juni 2000 (Bukti P-2);

2. Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 253 dan Nomor: 254, tertanggal 26 September 1996 yang keduanya dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, antara Pemohon dan Termohon juga telah di­tandatangani akta-akta sebagai berikut:

2.1. Surat Hutang Nomor : 255, tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, untuk menjamin hutang sebe­sar USD 667.240,64 (enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-3);

2.2. Surat Hutang Nomor : 256, tertanggal 26 September 1996, dibuat dan ditandatangani di hadapan Nyonya Pudji Redjeki

20

Irawati, SH. Notaris di Jakarta, untuk menjamin hutang sebe­sar USD 342.508,64 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan point enam puluh empat Dollar Amerika Seri­kat) (Bukti P-4);

2.3. Akta Penanggungan Utang (Borgtocht) Nomor: 257, tertang­gal 26 September 1996. Dibuat dan ditandatangani di hadap­an Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, dengan Penjamin Tuan Park Sun Chun, untuk menjamin seluruh hu­tang Termohon kepada Pemohon (Bukti P-5);

3. Bahwa akan tetapi selanjutnya Termohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajiban mem­bayar hutang, berupa hutang pokok maupun hutang bunga seba­gaimana mestinya sehingga pertanggal 31 Desember 1998 jumlah hutang Termohon yang tidak dibayar kepada Pemohon adalah se­bagai berikut:

3.1. Fasilitas KMKI

Hutang Pokok USD 660.682,05Hutang Bunga USD 433.995,97Total USD 1.094.678,02Terbilang : satu juta sembilan puluh empat ribu enam ratustujuh puluh delapan point nol dua Dollar Amerika Serikat.(Bukti P-6)

3.2. Fasilitas KMK II

Hutang Pokok USD 342.508,18Hutang Bunga USD 106.798,93Total USD 449.307,11Terbilang : empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratustujuh point sebelas Dollar Amerika Serikat (Bukti P-7)

4. Bahwa salah satu Fasilitas Kredit yang telah diterima Termohon yaitu fasilitas KMK I telah jatuh tempo tanggal 9 Februari 1997, dan hingga saat ini sama sekali belum dibayar lunas oleh Termohon;

5. Bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Pemohon. Hal ini terlihat bahwa Termohon tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo dan tidak pernah melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga;

6. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon dengan tidak membayar hutang kepada Pemohon, Pemohon telah berkali-kali melakukan penagihan dan teguran-

21

teguran terhadap Termohon, namun Termohon sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran hutang terhadap Pemohon;

Tagihan dan teguran tersebut antara lain :6.1. Surat Nomor KP.10/101/DPPK, tertanggal 23 Maret 1998;6.2. Surat Nomor KP. 10/102/DPPK, tertanggal 27 Maret 1998;6.3. Surat Nomor KP. 10/154/DPPK, tertanggal 30 April 1998;6.4. Surat Nomor 255/SDE-DPK/98, tertanggal 3 Agustus 1998;6.5. Surat Nomor 297/SDE-DPK/98, tertanggal 1 September 1998;6.6. Surat Nomor 319/SDE-DPK/98, tertanggal 9 September 1998;6.7. Surat Nomor 334/SDE-DPK/98, tertanggal 21 September 1998;6.8. Surat Nomor 349/SDE-DPK/98, tertanggal 24 September 1998;6.9. Surat Nomor 367/SDE-DPK/98, tertanggal 14 Oktober 1998.

7. Bahwa berdasarkan Surat Termohon kepada Pemohon Nomor 022/IX/NSI/1998, tertanggal 22 September 1998, termohon me­nyatakan bahwa selain kepada Pemohon, Termohon memiliki hu- tang/kewajiban kepada Bank Dagang Negara (BDN) Cabang Jakarta Casablanca beralamat di Wisma Staco Lantai 1-2 Jl. Casablanca Kav. 18, Jakarta 10870, karenanya hal ini mejunjukan bahwa Termohon memiliki Kreditur lain (Bukti P-17);

8. Bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti mempunyai dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang keuangan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 04 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- undang tentang Kepailitan, maka Pemohon berhak memohon agar Termohon dinyatakan Pailit;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, adalah patut dan adil jika Termohon dinyatakan Pailit;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

22

2. Menyatakan Termohon telah berhenti membayar hutangnya dan karenanya dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum­nya;

3. Menunjuk Brigitta Imam Rahayoc, SH. dari Kantor Konsultan Hukum Brigita I. Rahayoc & Associates, berkedudukan di Permata Plaza lantai 7, Jl. MH. Thamrin Kav. 57, Jakarta 10350 dengan nomor Registrasi Kurator dan Pengurus Nomor : C.10.UM.01-10 Tahun 1998 sebagai Kurator dan menunjuk Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 04 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng­ganti Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan;

4. Memerintahkan penyitaan segera atas seluruh harta kekayaan milik Termohon untuk selanjutnya dijual dan hasil penjualannya di­pakai untuk membayar tagihan Kreditur (Pemohon);

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa termohon majelis telah me­ngupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 02 Februari 1999, Termohon melalui kuasa yang ditandatangani oleh HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH. dan JAMASLIN PURBA, SH. sesuai dengan Legalisasi Surat Kuasa tertanggal : 02 Februari 1999, telah memban­tah dalil-dalil pemohon baik tentang bentuk dan nominal utang, tentang tanggal jatuh waktu bahkan kualitas pemohon mengajukan Kepailitan terhadap Termohon, isi dan maksud bantahan tersebut untuk ringkas­nya ditunjuk kepada surat bantahan maupun tambahan bantahan tanggal 10 Februari 1999 yang terlampir dalam Berita Acara Sidang dan selengkapnya dianggap telah dipertimbangkan dan termasuk da­lam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil mereka masing-masing, Pemohon maupun Termohon telah mengajukan surat- surat bukti seperti tersebut di bawah :

Surat Bukti Pemohon berupa :

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 253, tertanggal 26 September 1996, Notaris Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. (Bukti P-1);

23

2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 254, tertanggal 26 September 1996, Notaris Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. (Bukti P-2);

3. Akta Surat Hutang Nomor 255, tertanggal 26 September 1996, Notaris Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. (Bukti P-3);

4. Akta Surat Hutang Nomor 256, tertanggal 26 September 1996, Notaris Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. (Bukti P-4);

5. Akta Penanggungan Hutang (Borgtocht) Nomor 257, ter­tanggal 26 September 1996, Notaris Nyonya Pudji Redjeki Irawati, SH. (Bukti P-5);

6. Outstanding Fasilitas KMK I per 31 Desember 1998 (Bukti P-6);

7. Outstanding Fasilitas KMK II per 31 Desember 1998 (Bukti P-7);

8. Surat Nomor KP.10/101/DPPK/ tertanggal 23 Maret 1998 (Bukti P-8);

9. Surat Nomor KP.10/112/DPPK/ tertanggal 27 Maret 1998 (Bukti P-9);

10. Surat Nomor KP.10/154/DPPK/ tertanggal 3 April 1998 (Bukti P-10);

11. Surat Nomor 255/SDE/-DPK/98, tertanggal 3 Agustus 1998 (Bukti P-11);

12. Surat Nomor 297/SDE/-DPK/98, tertanggal 1 September 1998 (Bukti P-12);

13. Surat Nomor 319/SDE/-DPK/98, tertanggal 9 September 1998 (Bukti P-13);

14. Surat Nomor 334/SDE/-DPK/98, tertanggal 21 September 1998 (Bukti P-14);

15. Surat Nomor 349/SDE/-DPK/98, tertanggal 24 September 1998 (Bukti P-15);

16. Surat Nomor 367/SDE-DPK/98, tertanggal 22 September 1998 (Bukti P-16);

17. Surat Nomor 022/IX/NSI/1998, tertanggal 14 Oktober 1998 (Bukti P-17).

24

Serta bukti-bukti tambahannya tertanggal 10 Februari 1999 seba­gai berikut:1. Surat PT. Nassau Sports Indonesia kepada Bank Yamma

tertanggal 10 April 1996 (Bukti P-18);2. Surat Bank Yamma kepada PT. Nassau Sports Indonesia

Nomor KP.08/259/DPPK, tertanggal 29 Mei 1996 (Bukti P-19);

3. Surat PT. Nassau Sports Indonesia kepada Bank Yamma Nomor 028/ACC/VI/1996 tertanggal 04 Juni 1996 (Bukti P-20);

4. Surat PT. Nassau Sports Indonesia kepada Bank Yamma Nomor 036/ACCA/I/1996 tertanggal 10 Juni 1996 (Bukti P-21);

5. Surat PT. Bank Yamma kepada PT. Nassau Sports Indone­sia Nomor KP.08/320/DPPK, tertanggal 5 Juli 1996 (Bukti P-22);

6. Surat PT. Bank Yamma kepada PT. Nassau Sports Indone­sia Nomor KP.08/552/DPPK, tertanggal 26 September 1996 (Bukti P-23);

Surat Bukti Termohon berupa :1. Perjanjian Kredit Tambahan Nomor KPO.07/KMK/152 tang­

gal 10 Februari 1995 (Bukti T-1);

2. Perjanjian Kredit Nomor 253, tertanggal 26 September 1996, (Bukti T-2);

3. Surat Pemohon Nomor KP.08/552/DPPK tanggal 26 Sep­tember 1996 (Bukti T-3);

4. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3653/96 jo. APHT Nomor 124/07/Megamendung (Bukti T-4);

5. Personal Guarantee (Borgtocht) Nomor 257 tanggal 26 September 1996 (Bukti T-5);

6. Perjanjian Restrukturisasi Hutang dengan Bank Dagang Negara tanggal 14 Oktober 1998 (Bukti T-6);

Surat bukti tambahan dari Termohon tertanggal 10 Februari 1999berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 07 K/N/1998 tertang­gal 4 Februari 1999 (Bukti T-7);

25

Segenap surat bukti yang terlampir dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan termasuk dalam Pertim­bangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai akhir pemeriksaan sidang perkara permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak lagi mengaju­kan bukti-bukti tambahan apapun, kemudian Pemohon dan Termohon telah memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah seperti yang terurai di atas;

Menimbang, susuai dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, benar telah dapat dibuktikan bahwa Termohon adalah Kreditur dari Pemohon Bukti P-1, P-2, P-3, dan seterusnya dan bahwa Termohon juga mempunyai Kreditur lain (Bukti P-17a) yakni Bank Da­gang Negara (BDN) Cabang Jakarta Casablanca;

Bahwa salah satu utang, yaitu Fasilitas KMK I (Kredit Modal Kerja) Pertama atas nominal sebesar US$ 667.240,64 menurut bukti P-6, te­lah jatuh waktu dan telah dapat ditagih pada tanggal 09 Februari 1997, sehingga memenuhi persyaratan umum untuk menyatakan pailit Ter­mohon seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 04 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa Fasilitas KMK II (Kredit Modal Kerja Kedua) sebesar US$ 342.508,18 dan US$ 106.798,93 berjangka waktu 45 bu­lan, baru akan jatuh waktu pada tanggal 26 Juni tahun 2000, sehingga oleh karena tidak memenuhi syarat untuk memohon kepailitan selan­jutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon menyangkal mempunyai utang kepada Pemohon dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US Dollar), melainkan dalam mata uang Rupiah;

Menimbang, bahwa sampai saat terakhir diajukan surat-surat bukti pada hari sidang tanggal 10 Februari 1999, diantara Pemohon dan Termohon masih sama kukuh pada dalilnya masing-masing mengenai bentuk mata uang yang menjadi objek utang piutang terse­but, sehingga dengan demikian segenap utang yang didalilkan Pemo­hon tidak diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa menurut surat-surat bukti Pemohon, baik KMK I maupun KMK II (Bukti P-1 jo Bukti T-2) adalah merupakan per­

26

panjangan waktu dari perjanjian kredit sebelumnya (tanggal 10 Februari 1995 dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 1996) dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK I) sebesar Rp. 1.550.000.000,- yang diper­panjang selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 9 Februari 1996 sam­pai berakhir pada tanggal 9 Februari 1997;

Menimbang, bahwa dengan pemberian perpanjangan menurut perjanjian kredit Nom or: 253 (Bukti P-1 jo T-2) tersebut status Kredit sekaligus diubah dari Fasilitas Kredit dalam Rupiah dikonversi menjadi berbentuk Dollar Amerika Serikat (US$), dan ditentukan dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut, maksimum Kredit adalah sebesar US$ 667.240,64 (equivalen US$ - Rp. 2.323);Dengan demikian dengan bukti-bukti tersebut (P-1 jo T-2) dalil Pemo­hon tentang piutangnya kepada Termohon dalam bentuk (Mata uang) Dollar Amerika Serikat adalah benar, yaitu yang menurut perjanjian Kredit Nomor 253, tanggal 26 September 1996 (Bukti P-1 jo T-2) dise­butkan Maksimum Kredit adalah US$ 667.240,64 (Enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat).

Menimbang, bahwa namun demikian dalil Termohon harus pula dipandang benar, berhubung menurut surat-surat bukti tersebut di atas juga diketahui dalam Bab “TAMBAHAN” Pasal 22 ayat (2) bahwa me­nurut Perjanjian Kredit Nom or: KPO.07/KMK/152 tanggal 10 Februari 1995, yang diperbaharui dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 253, tanggal 26 September 1996, telah diberikan Fasilitas Kredit (KMK) se­besar Maksimum Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang menurut Bukti P-1 jo T-2 tersebut diperbaharui dengan dikonversi menjadi Kredit dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, yang diperhitungkan menjadi sebesar Maksimum US$ 667.240,64 dan tegas- tegas dicantumkan nilai Kurs Rupiah terhadap US$ adalah Rp. 2.323,- (Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang piutang (Kredit) da­lam mata uang US$ dapat dibuktikan menurut bukti P-1 jo T-2, tetapi bahwa Termohon dengan Fasilitas Kredit tersebut tidak pernah menerima Kredit dalam mata uang USS$ adalah juga benar, ber­hubung perjanjian Kredit Nomor 253 tanggal 26 September 1996 ada­lah merupakan perpanjangan waktu dan sekaligus pembaharuan dari perjanjian kredit sebelumnya (tanggal 10 Februari 1995) yang mem­berikan Fasilitas Kredit kepada Termohon atas Nominal Mak­simum Rp. 1.550.000.000,- jadi bukan dalam mata uang US$;Akan tetapi menurut bukti P-1 jo T-2 termohon mengakui kenyataan, bahwa fasilitas KMK I menurut Bukti P-1 jo T-2 jelas telah diperbaharui

27

(dikonversi) dari fasilitas kredit dalam bentuk Rupiah menjadi daiam bentuk US$;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah karena dalam bukti P-1 jo T-2, dalam Pasal 1 disebutkan, bahwa maksimum kredit adalah sebesar US$ 667.240,64 (Equivalen US$ - Rp. 2.323,-), tanpa ada pasal atau ketentuan tambahan apapun, bagaimana apabila terjadi perubahan-perubahan atau perkembangan yang berbeda dari yang disebutkan “Equivalen US$ - Rp. 2.323,-” .

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesepakatan tentang utang apakah harus dibayar dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sebab Termohon seperti dikemukakan dalam persidangan akan membayar dalam mata uang Rupiah sesuai dengan yang diper­janjikan (Equivalen US$ - Rp. 2.323,-) tetapi Pemohon menolak karena menurut Pemohon, Termohon harus membayar dalam US$ atau dengan mata uang Rupiah tetapi sesuai dengan kurs yang berlaku sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memutus perselisihan tentang perbe­daan resiko yang menurut Akte Perjanjian Kredit (Bukti P-1 jo T-2) tidak tegas-tegas diperjanjikan, dimana diperlukan deklarasi pengesah­an atau pembatalan sesuatu akta, serta memberi penilaian terhadap sesuatu fakta menurut hukum maupun kelayakan memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak dapat dilakukan secara sederhana se­bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, maka harus dipandang bahwa perkara Permo­honan Pemohon menurut hukum, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum);

Menimbang, bahwa menurut Bukti P-1 jo T-2 diatur pula tentang jaminan yang diberikan oleh Termohon selaku pemberi Kredit, kepada Pemohon sebagai Bank, atas segala kekayaan Termohon bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa hak hipotek atas sebidang tanah HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 308/Megamendung terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurah­an Megamendung, yang setempat dikenal sebagai Mega Villa Indah Estate Blok I Nomor: 40, seluas 4.470 M2, sesuai gambar situasi tang­gal 28 Februari 1991 Nomor: 2918/1991, dengan fakta dan kedudukan seperti tersebut, maka Pemohon menurut hukum berkedudukan seba­gai Kreditur Separatis (Kreditur dengan hak mendahului) seperti di­maksud dalam Pasal 1178 BW (KUHPerdata), dan yang menurut Pasal 56 Pemohon dapat mengeksekusi haknya sekalipun Termohon di­nyatakan Pailit;

28

Menimbang, bahwa dihubungkan dalam Pasal 56A, Pemohon selaku Kreditur Separatis menjadi tidak berkualitas untuk memohon Pailit terhadap Debiturnya (Cq. Termohon), sebab apabila permo­honannya dikabulkan, menurut hukum hak eksekusi yang dimiliki Pemohon justru tertangguh selama-lamanya 90 hari, sedangkan aturan kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 memiliki ra­sio bagi percepatan penyelesaian pembayaran utang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pejpohon yang berkedudukan sebagai Bank terhadap Termohon ternyata tidak tegas- tegas menyatakan melepaskan hak istimewa (hak mendahului)nya atas piutangnya terhadap Termohon, dan tidak pula terbukti bahwa Pemohon hanya menagih sisa piutangnya setelah dikurangi dengan hasil penjualan hak hipotik yang dimilikinya (sehingga Pemohon dapat bertindak sebagai Kredit Konkuren);

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 07/K/N/1998 tanggal 04 Febru­ari 1999 yang berpendapat bahwa Kreditur Separatis yang tidak me­lepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditur Separatis, bukanlah “Kreditur” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Un­dang-undang Nomor 04 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan (pertimbangan) yang terurai di atas, maka permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan permo­honan ini telah timbul biaya perkara, maka layak biaya tersebut dike­nakan kepada Pemohon sebagai Pihak/Pemohon yang dikalahkan;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 terutama Pasal-pasal 1 ayat (1), 6 ayat (3), 56 dan 56A ayat (1) dan atau pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

_ Menolak permohonan Pemohon tersebut di atas, untuk selu­ruhnya;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara per­mohonan ini yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

29

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusya­waratan pada hari Jum’at, tanggal 12 Februari 1999 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdiri dari R. JOEDIJONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PARWOTO, SH. dan VICTOR HUTABARAT, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu TRI WIDODO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon serta Kreditur lainnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

P A R W O T O , SH.

ttd.

VICTOR HUTABARAT, SH.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT KETUA,

ttd.

R. J O E D I J O N O , SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TRI WIDODO, SH.

30

- Direksi Bank PDFCI Tbk. yang telah dinyatakan dalam status BTO, tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan Bank tersebut, karena manajemen dan operasionalnya telah diambil alih/dikua- sai oleh dan berada dibawah pengawasan BPPN.

- Jumlah dan cara perhitungan piutang yang ditolak, seharusnya disampaikan dalam rapat verifikasi sebagai akibat adanya pu­tusan pailit.

II. Perkara Kepailitan : PT. Sarana Kemas Utama(Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 012 PK/N/1999)

Pihak Berperkara:- PT. Sarana Kemas Utama: Pemohon Peninjauan Kembali/

Pemohon Kasasi/Termohon Pailitm e l a w a n

- PT. Bank PDFCI Tbk. : Termohon Peninjauan Kembali/Ter­mohon Kasasi/Pemohon Pailit

31

1. Putusan : Permohonan PeninjauankembaliMahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1999,Nomor: 012 PK/N/19991.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan Peninjauankembali dari pemohon Peninjauankembali: PT. Sarana Kemas Utama

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desem­ber 1998, Nomor: 04 K/N/1998 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 1998, Nomor : 10/Pailit/ 1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.;

Dan Mengadili sendiri- Masalah permohonan pailit dari: PT. Bank PDFCI Tbk;- dan seterusnya.

1.2. Pertimbangan Hukum :- bahwa alasan Peninjauankembali ad. 2 (b) dapat dibenarkan,

karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang status dan kewenangan Bank Take Over (BTO), sebab Direksi Bank PDFCI Tbk yang telah dinyatakan dalam status BTO sejak tanggal 3 April 1998, tidak lagi memiliki kewenang­an untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk menga­jukan gugatan atau permohonan pailit untuk kepentingan Bank tersebut, karena manajemen dan operasionalnya telah diambil alih/dikuasai oleh dan berada dibawah pengawasan BPPN. Sehingga surat kuasa yang dibuat oleh Direksi Bank PDFCI Tbk. tanggal 28 September 1998 yang menjadi dasar permo­honan pailit terhadap Termohon/Pemohon Peninjauankembali adalah tidak sah;

2. Putusan : Permohonan KasasiMahkamah Agung RI, tanggal 14 Desember 1998,Nomor: 04 K/N/19982.1. Amar Putusan:

- Masalah permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT. Sa­rana Kemas Utama;

- dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan hukum:- bahwa tujuan diundangkannya peraturan kepailitan adalah

untuk menyelesaikan utang-piutang melalui mekanisme penyelesian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif, hal ini telah diwujudkan dalam pemeriksaan in casu, yakni:

32

* pemeriksaan telah dilaksanakan secara sederhana;* kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mem­

berikan tanggapannya masing-masing atas perkara terse­but;

* pemeriksaan dilakukan secara terbuka;* jangka waktu pemeriksaan cukup singkat, sesuai dengan

tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang;- bahwa mengenai Termohon Kasasi yang telah dinyatakan se­

bagai Bank Take Over (BTO), tetap sah sebagai Pemohon dalam perkara kepailitan, karena pernyataan BTO tidak menghapus status Termohon Kasasi sebagai badan hukum yang dapat bertindak sebagai pihak dalam proses suatu perkara dan dengan demikian pembuatan surat kuasa dari Termohon Kasasi tidak perlu sepengetahuan dan atau izin Pemerintah atau BPPN;

- bahwa atas jumlah dan cara perhitungan piutang yang telah ditolak oleh Pemohon Kasasi harus dikesampingkan, karena hal tersebut seharusnya diajukan dalam rapat verifikasi seba­gai akibat sudah adanya putusan pailit;

3. Putusan : Permohonan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal21 Oktober 1998, Nomor: 10/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.3.1. Amar Putusan :

- Menyatakan PT. Sarana Kemas Utama Pailit;- dan seterusnya;

3.2. Pertimbangan hukum :- bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah

oleh Termohon dan bukti-bukti surat Pemohon, dengan sah terbukti Termohon mempunyai lebih dari dua kreditur dan tidak membayar lebih dari satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Majelis ber­pendapat bahwa Tenvohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.

33

P U T U S A N Nomor: 012 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauankembali perkara niaga telah meng­ambil keputusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

PT. SARANA KEMAS UTAMA, berkedudukan di Swa­daya IV Jalan Raya Bekasi Km. 21,5 Pulogadung Ja­karta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HERYANTO RIFAI, SH. Penasehat Hukum beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 39 Jakarta Pusat, berdasar­kan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 1999.Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemo­hon Kasasi/Termohon Deditur.

m e l a w a n :PT. BANK PDFCI Tbk, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 8 Jalan Jenderal Sudir­man Kav. 52-53 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : H. TEGUH SAMUDERA, SH.MH. Advokat pada Teguh Samudera & Associates, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 5 Perkantoran Maya Indah F-2 Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 1999.

Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemohon/Kreditur.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1998 Nomor 04 K/N/1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Ter­mohon Peninjauankembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

35

I. Tentang adanya hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan Akte Perjanjian Pinjaman Uang Nomor 244 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 245, keduanya tertanggal 26 November 1993, yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta berikut dengan Addendum atas Perjanjian tersebut tertanggal 5 Juli 1994 termohon telah menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dari pemohon dengan jangka waktu pengembalian selama 4 tahun 6 bulan yang untuk selanjutnya akan disebut Perjanjian I.

Bahwa berdasarkan Akte Pinjaman Kredit Revolving Nomor 246 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 247 keduanya tertanggal 26 November 1993 yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskan­dar, SH. Notaris di Jakarta berikut dengan perubahan perjanjian Nomor ADD-3/PKR/246/ 93 tertanggal 23 September 1996, Termo­hon telah menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pemohon dengan jangka waktu pengem­balian terhitung sejak tanggal 26 November 1993 sampai dengan tanggal 12 Oktober 1996, yang untuk selanjutnya disebut Perjan­jian II.

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Revolving Nomor 179 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 180 keduanya tertanggal 24 Fe-bruari 1995 yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta jo perubahan perjanjian Nomor ADD- 1/PKR/179/95 tertanggal 14 Juni 1996 jo perubahan perjanjian Nomor ADD-2/PKR/179/95 tertanggal 23 September 1996, termo­hon telah menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari pemohon dengan jangka waktu pengem­balian terhitung sejak tanggal 24 Februari 1995 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1996, yang untuk selanjutnya akan disebut Perjanjian III.

Bahwa berdasarkan Perjanjian I, II, dan III tersebut termohon wajib membayar kembali hutang pokok, bunga denda dan biaya- biaya lainnya, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian dan apabila termohon tidak menepati (lalai) terhadap apa yang te­lah diperjanjikan dalam perjanjian di atas, maka termohon menurut hukum telah ingkar janji (Wanprestasi), sehingga dengan demikian pemohon berhak menagihnya secara seketika dan sekaligus tunai.

Bahwa ternyata terhitung sejak tanggal (i) 01 Juli 1996 (perjanjian I), (ii) 02 Desember 1997 (perjanjian II), dan (iii) 27 Februari 1997 (perjanjian III). Termohon telah tidak melaksanakan

36

kewajibannya membayar hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, bahkan termohon telah berhenti membayar kepada pemohon, meskipun beberapa kali pemohon telah melakukan tagihan kepada termohon oleh karena itu termohon telah nyata terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilaku­kan oleh termohon tersebut, maka pertanggal 29 September 1998 jumlah seluruh hutang termohon berdasarkan perjanjian I, II dan III sebesar Rp. 16.396.789.483,- (enam belas milyartiga ratus sembi­lan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian seperti dalam permohonan.

Bahwa selain termohon mempunyai kewajiban untuk me­lunasi keseluruhan hutangnya kepada pemohon berdasarkan per­janjian I, II, dan III termohon juga telah membuat perjanjian pinjam­an secara bilateral dengan Pemohon, yakni fasilitas pinjaman/kredit jangka pendek berdasarkan perjanjian pinjaman uang jangka pendek dan pengakuan berhutang Nomor PPUJP/39/95 tanggal 21 Desember 1995 dan Addendum Nomor ADD-2/PPUJP/39/95 tanggal 23 September 1996 yang dibuat di bawah tangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pada tanggal 22 Oktober 1996.

Bahwa terhitung sejak 27 Februari 1997 hingga permohonan ini diajukan termohon tidak juga melaksanakan kewajiban mem­bayar hutangnya kepada pemohon walaupun telah beberapa kali pemohon menyampaikan teguran kepada termohon sebagaimana tersebut di atas, dan jumlah hutang termohon per tanggal 29 September 1998 saat permohonan ini diajukan adalah sebesar Rp. 5.394.975.322,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) seperti dirinci dalam permohonan.

Bahwa dengan demikian termohon berdasarkan perjanjian I, II, dan III dan perjanjian pinjaman uang jangka pendek dan Penga­kuan berhutang Nomor PPUJP/39/95 tanggal 21 Desember 1995 dan Addendum Nomor AAD-2/PPUJP/39/95 tanggal 23 September 1996 telah berhutang kepada pemohon sebesar Rp. 21.791.764.805,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta wajib dibayar termohon kepada pemohon, akan tetapi pada kenyataannya termohon tidak

37

dapat membayar, bahkan termohon saat ini dalam keadaan ber­henti membayar.Oleh karena itu termohon nyata-nyata melakukan perbuatan ing­kar janji/wanprestasi kepada pemohon.

II. Tentang adanya hutang termohon pada Kreditur lainnya selain pada pemohon.

Bahwa termohon juga mempunyai hutang lain selain hutang pada pemohon, yaitu pada :

a) PT. Salindo Perdana Finance berkedudukan di Jakarta, berala­mat di Menara Bank Dagang Negara 9th Floor, Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta 10340, sebagaimana ternyata dalam “Perjanjian pembagian hasil jaminan dari Perseroan Terbatas PT. Sarana Kemas Utama, berkedudukan di Jakarta’’, akta Nomor 255 tanggal 26 November 1993, yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta per 31 Desember 1997 hutang termohon pada kreditur lain yaitu PT. Salindo Perdana Finance berjumlah sebesar Rp. 6.500.316.881,- (enam milyar lima ratus juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah pula jatuh waktu dan dapat di­tagih serta menjadi kewajiban termohon untuk membayarnya akan tetapi hingga saat ini atas hutang tersebut, termohon tidak dapat membayar bahkan termohon telah dalam keadaan ber­henti membayar karena termohon mempunyai banyak hutang.

b) PT. Swadinamika Bakrie Finance berkedudukan di Jakarta, berkantor di Landmark Centre Tower 8,7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 12910, sebagaimana ternyata dalam “Surat PT. Swadinamika Bakrie Finance tanggal 26 Desember 1997 Nomor 893/SBF/AM.RAM/XII/97, yang pertanggal 15 Desem­ber 1997 hutang pada kreditur lainnya yaitu PT. Swadinamika Bakrie Finance sebesar Rp. 1.754.918.337,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang telah pula jatuh waktu dan dapat ditagih serta menjadi kewajiban termohon untuk membayarnya akan tetapi tidak dibayar.

Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menu­rut hukum termohon mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di­tagih.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ter­bukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tentang adanya hu­

38

tang-hutang termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh termohon kepada pemohon, juga Terbukti adanya hutang termohon dari kreditur lain sebagaimana diuraikan di atas, yang tidak dapat dibantah kebenarannya telah terbukti secara sah menurut hukum atas hutang-hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat di­tagih, serta wajib dibayar oleh termohon kepada pemohon akan tetapi sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga termohon tidak dapat membayar, maka menurut hukum cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Peng­adilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

Bahwa oleh karena adanya ketentuan Pasal 7 Ordonansi Kepailitan sebagaimana dirubah dan ditambah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998, maka guna melindungi kepentingan Kreditur/Pemohon, karena dikhawatirkan termohon hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan pemohon, maka dimohon agar kiranya Pengadilan Niaga berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas kekayaan Debitur/Termohon yaitu berupa tanah bangunan serta saranan perlengkapannya berikut dengan mesin-mesin dan peralatannya serta kendaraan-kendaraan Termohon yang berada dan terletak setempat dikenal umum dengan nama PT. Sarana Kemas Utama di Swadaya IV, Jl. Raya Bekasi KM. 21,5 Kel. Rawaterate, Kec. Cakung, Pulogadung Jakarta Timur.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Ordonansi Kepailitan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Perpu No­mor 1 Tahun 1998, maka dengan ini pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga berkenan mengangkat seorang kurator yang ter­daftar pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat se­bagai kurator debitur/termohon dalam kepailitan ini, sedangkan untuk meng-angkat Hakim Pengawasnya pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga untuk mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon secara kese­luruhan;

2. Menyatakan debitur/termohon PT. Sarana Kemas Utama, berke­dudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan pailit;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;

39

4. Mengangkat seorang kurator yang terdaftar pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai kurator debitur/ termohon dalam pernyataan pailit ini;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 1998 Nomor 04 K/N/1998 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SARANA KEMAS UTAMA dalam hal ini diwakili kuasanya : HERYANTO RIFAI, SH. tersebut;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1998 Nomor 04 K/N/1998 diberitahukan kepada pemohon kasasi, kemudian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 1999 diajukan permohonan Penin- jauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga terse­but pada tanggal 9 Juni 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Juni 1999, kemudia terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 288 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, permohonan Peninjauan­kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam teng­gang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah menga­jukan alasan-alasan Peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasil Audit Akuntan Publik Independen

- bahwa mengenai sengketa jumlah perhitungan utang telah di­audit oleh Akuntan Publik Drs. Bismar Sitanggang, dari hasil audit mana jumlah keseluruhan utang pemohon Peninjauan­kembali pada termohon Peninjauankembali adalah

40

Rp. 21.791.764.805,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembi­lan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).

- bahwa dari hasil audit tersebut terdapat selisih yang cukup be­sar antara perhitungan termohon Peninjauankembali yang ke­mudian dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga maupun Hakim Kasasi, sehingga putusan Kasasi tersebut perlu ditinjau kembali.

2 Putusan Nomor 04 K/N/1903 tanggal 14 Desember 1990 perlu ditinjau kembali karena:

a. Dalam pertimbangannya haiaman 19 dipertimbangkan bahwa tujuan diundangkannya Peraturan Kepailitan adalah untuk menyelesaikan utang piutang melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif hal mana telah diwujudkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa dalam kenyataannya Majelis Hakim Agung maupun Pengadilan Niaga telah lalai memperhatikan ketentuan Undang- undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akun­tan beserta memori penjelasannya jo Pasal 7 dan 8 KUHD yang merupakan dasar hukum dan tolok ukur finansial yang akurat untuk menyelesaikan serta memberikan putusan atas sengketa hukum kepailitan.

b. Terdapat kesalahan berat tentang kewenangan hukum “Bank Take Over (BTO)”

- bahwa Termohon Peninjauankembali/Pemohon Pailit telah menjadi Bank BTO sejak tanggal 3 April 1998 sehingga manajemen dan operasionalnya telah diambil alih oleh BPPN (Pasal 37 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Ta­hun 1998).

- bahwa Termohon Peninjauankembali/Pemohon Pailit meng­ajukan permohonan pailit pada tanggal 30 September 1998 (sudah berstatus BTO) tanpa persetujuan kuasa dari BPPN.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauankembali ter­sebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukan meru­pakan alasan Peninjauankembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat 2 (b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

41

mengenai alasan ad. 2 (b ):

bahwa alasan ini dapat dibenarkan karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang status dan kewenangan Bank Take Over (BTO), sebab Direksi Bank PDFCI Tbk. yang telah dinyatakan dalam status BTO sejak tanggal 3 April 1998 tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum ter­masuk mengajukan gugatan atau permohonan pailit di muka Pengadilan untuk kepentingan bank tersebut; karena manajemen dan operasional­nya telah diambil alih/dikuasai oleh dan berada dibawah pengawasan BPPN sehingga surat kuasa yang dibuat oleh Direksi Bank PDFCI Tbk. tanggal 28 September 1998 yang menjadi dasar Pemohon Pailit ter­hadap Termohon/Pemohon Peninjauankembali adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertir abangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan alasan Pe injauan- kembali lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauankembali yang di­ajukan oleh PT. SARANA KEMAS UTAMA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1998 Nomor 04 K/N/1998 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam semua peradilan dibe­bankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Perpu Nomor 1 Tahun 1998 serta Undang- undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali PT. SARANA KEMAS UTAMA yang diwakili oleh kuasanya HERYANTO RIFAI, SH.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1998 Nomor 04 K/N/1998 dan Putusa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 1998 Nomor 10/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

DAN MENGADILI KEMBALI

- Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon PT. BANK PDFCI Tbk. tersebut;

42

- Menghukum Termohon Peninjauankembali/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tingkat kasasi se­besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maupun dalam tingkat Peninjauankembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, tanggal 15 JULI 1999 oleh SARWATA, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 1999 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, SH. dan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH. Hakim-hakim Anggota, SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. Z A K I R , SH.

ttd.

M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.

K E T U A :

ttd.

S A R W A T A , SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

43

Biaya Peninjauankembali:1. Meterai.................................... .................. Rp. 2.000,-2. Redaksi..................... ............................... Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauankembali ............ Rp. 2.497.000,-

Jumlah....... Rp. 2.500.000,-

(Dua juta lima ratus ribu rupiah)

44

P U T U S A NNomor: 04 K/N/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan da ri:

PT. SARANA KEMAS UTAMA, berkedudukan di Swa­daya IV Jalan Raya Bekasi Km. 21,5 Pulogadung Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HERYANTO RIFAI, SH. Penasehat Hukum beralamat di Jl. Gunung Sahari Nomor 39 Jakarta Pusat, ber­dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 1998, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Debitur.

m e l a w a nPT. BANK PDFCI Tbk, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 8 Jalan Jenderal Sudir­man Kav. 52-53 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : H. Teguh Samudera, SH.MH. Advokat pada Teguh Samudera & Associates, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 5 Perkantoran Maya Indah F-12 Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 1998, sebagai Termo­hon Kasasi dahulu Pemohon/Kreditur.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan per­mohonan Pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi sebagai termo- hodi muka Persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokok­nya atas dalil-dalil:

I. Tentang adanya hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan Akte Perjanjian Pinjaman Uang Nomor 244 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 245, keduanya tertanggal

45

26 November 1993, yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta berikut dengan Addendum atas Perjanjian tersebut tertanggal 5 Juli 1994 Termohon telah menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dari Pemohon dengan jangka waktu pengembalian selama 4 tahun 6 bulan yang untuk selanjutnya akan disebut Perjanjian I.

Bahwa berdasarkan Akte Pinjaman Kredit Revolving Nomor 246 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 247 keduanya tertanggal 26 November 1993 yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta berikut dengan perubahan perjanjian Nomor ADD-3/PKR/246/ 93 tertanggal 23 September 1996, Termohon telah menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pemohon dengan jangka waktu pengem­balian terhitung sejak tanggal 26 November 1993 sampai dengan tanggal 12 Oktober 1996, yang untuk selanjutnya disebut Perjan­jian II.

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Revolving Nomor 179 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 180 keduanya tertanggal 24 Fe-bruari 1995 yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta jo Perubahan Perjanjian Nomor ADD- 1/PKR/179/95 tertanggal 14 Juni 1996 jo Perubahan Perjanjian Nomor ADD-2/PKR/179/95 tertanggal 23 September 1996, Termohon telah menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Pemohon dengan jangka waktu pengembalian terhitung sejak tanggal 24 Februari 1995 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1996, yang untuk selanjutnya akan disebut PerjanjianI I I .

Bahwa berdasarkan Perjanjian I, II, dan III tersebut Termohon wajib membayar kembali hutang pokok, bunga denda dan biaya- biaya lainnya, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian dan apabila Termohon tidak menepati (lalai) terhadap apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian di atas, maka Termohon me­nurut hukum telah ingkar janji (Wanprestasi), sehingga dengan demikian Pemohon berhak menagihnya secara seketika dan seka­ligus tunai.

Bahwa ternyata terhitung sejak tanggal, (i) 01 Juli 1996 (Perjanjian I), (ii) 02 Desember 1997 (Perjanjian II), dan (iii) 27 Februari 1997 (Perjanjian III). Termohon telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, bahkan Termohon telah berhenti membayar kepada Pemohon, meskipun beberapa kali Pemohon telah melakukan

46

tagihan kepada Termohon oleh karena itu Termohon telah nyata terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilaku­kan oleh Termohon tersebut, maka pertanggal 29 September 1998 jumlah seluruh hutang Termohon berdasarkan Perjanjian I, II, III , sebesar Rp. 16.396.789.483,- (enam belas milyartiga ratus sembi­lan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian separti dalam permohonan.

Bahwa selain Termohon mempunyai kewajiban untuk melu­nasi keseluruhan hutangnya kepada Pemohon berdasarkan Per­janjian I, II, dan III Termohon juga telah membuat perjanjian pinjam­an secara bilateral dengan Pemohon, yakni fasilitas pinjaman/ kredit jangka pendek berdasarkan perjanjian pinjaman uang jangka pendek dan pengakuan berhutang Nomor PPUJP/39/95 tanggal 21 Desember 1995 dan Addendum Nomor ADD-2/PPUJP/ 39/95 tanggal 23 September 1996 yang dibuat di bawah tangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pada tanggal 22 Oktober 1996.

Bahwa terhitung sejak 27 Februari 1997 hingga permohonan ini diajukan Termohon tidak juga melaksanakan kewajiban mem­bayar hutangnya kepada Pemohon walaupun telah beberapa kali Pemohon menyampaikan teguran kepada Termohon sebagai­mana tersebut di atas, dan jumlah hutang Termohon pertanggal 29 September 1998 saat permohonan ini diajukan adalah sebesar Rp. 5.394.975.322,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) seperti dirinci dalam permohonan.

Bahwa dengan demikian Termohon berdasarkan Perjanjian I, II, III dan Perjanjian Pinjaman Uang Jangka Pendek dan Pengaku­an Berhutang Nomor PPUJP/39/95 tanggal 21 Desember 1995 dan Addendum Nomor AAD-2/PPUJP/39/95 tanggal 23 Sep­tember 1996 telah berhutang kepada Pemohon sebesar Rp. 21.791.764.805,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta wajib dibayar Termohon kepada Pemohon, akan tetapi pada kenyataan­nya Termohon tidak dapat membayar, bahkan Termohon saat ini dalam keadaan berhenti membayar.

47

Oleh karena itu Termohon nyata-nyata melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Pemohon.

II. Tentang adanya hutang Termohon pada Kreditur lainnya selain pada Pemohon.

Bahwa Termohon juga mempunyai hutang lain selain hutang pada Pemohon, yaitu pada :

a) PT. Salindo Perdana Finance berkedudukan di Jakarta, bera­lamat di Menara Bank Dagang Negara 9th Floor, Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta 10340, sebagaimana ternyata dalam “Perjanjian pembagian hasil jaminan dari Perseoran Terbatas PT. Sarana Kemas Utama, berkedudukan di Jakarta”, akta Nomor 255 tanggal 26 November 1993, yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta per 31 Desember 1997 hutang Termohon pada kreditur lain yaitu PT. Salindo Perdana Finance berjumlah sebesar Rp. 6.500.316.881,- (enam milyar lima ratus juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah pula jatuh waktu dan dapat di­tagih serta menjadi kewajiban Termohon untuk membayarnya akan tetapi hingga saat ini atas hutang tersebut, Termohon ti­dak dapat membayar bahkan Termohon telah dalam keadaan berhenti membayar karena Termohon mempunyai banyak hutang.

b) PT. Swadinamika Bakrie Finance berkedudukan di Jakarta, berkantor di Landmark Centre Tower 8,7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 12910, sebagaimana ternyata dalam “Surat PT. Swadinamika Bakrie Finance tanggal 26 Desember 1997 Nomor 893/SBF/AM-RAM/XII/97, yang pertanggal 15 Desem­ber 1997 hutang pada kreditur lainnya yaitu PT. Swadinamika Bakrie Finance sebesar Rp. 1.754.918.337,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang telah pula jatuh waktu dan dapat ditagih serta menjadi kewajiban Termohon untuk membayarnya akan tetapi tidak dibayar.

Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menu­rut hukum Termohon mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di­tagih.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ter­bukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tentang adanya hutang-hutang Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

48

serta wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, juga Terbukti adanya hutang Termohon dari kreditur lain sebagaimana diuraikan di atas, yang tidak dapat dibantah kebenarannya telah terbukti secara sah menurut hukum atas hutang-hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon akan tetapi sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini di­daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Termohon tidak dapat membayar, maka menurut hukum cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Bahwa oleh karena adanya ketentuan Pasal 7 Ordonansi Kepailitan sebagaimana dirubah dan ditambah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998, maka guna melindungi kepentingan Kreditur/Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon, maka dimohon agar kiranya Pengadilan Niaga berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas kekayaan Debitur/Termohon yaitu berupa tanah bangunan serta sarana perlengkapannya berikut dengan mesin-mesin dan peralatannya serta kendaraan-kendaraan Termohon yang berada dan terletak setempat dikenal umum dengan nama PT. Sarana Kemas Utama di Swadaya IV, Jl. Raya Bekasi KM. 21,5 Kel. Rawaterate, Kec. Cakung, Pulogadung Jakarta Timur.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Ordonansi Kepailitan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Perpu No­mor 1 Tahun 1998, maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Peng-adilan Niaga berkenan mengangkat seorang Kurator yang ter­daftar pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat se­bagai Kurator Debitur/Termohon dalam kepailitan ini, sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasanya Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga untuk mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Niaga untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara kese­luruhan;

2. Menyatakan Debitur/Termohon PT. Sarana Kemas Utama, berke­dudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan pailit;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;

49

4. Mengangkat seorang Kurator yang terdaftar pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kurator Debitur/ Termohon dalam pernyataan pailit ini;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 21 Ok­tober 1998 Nomor 10/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;- Menyatakan PT. Sarana Kemas Utama berkedudukan di Jakarta

beralamat di Swadaya IV Jalan Raya Bekasi Km. 21,5 Pulogadung, Jakarta Timur Pailit;

- Mengangkat dan menunjuk Parwoto Wignyo Sumarto, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

- Menetapkan imbalah jasa kurator sebesar 0,5% (setengah persen) dari asset pailit yang dapat dijual;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terse­but diucapkan dengan hadirnya termohon pada tanggal 21 Oktober 1998, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 08/KAS/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemu­dian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Bahwa setelah itu oleh Pemohon sebagai Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Oktober 1998 telah disampaikan salinan permo­honan kasasi dan salinan memori kasasi dari Termohon sebagai Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 1998.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan da-

50

lam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Judex factie Cacat Hukum

Putusan judex factie lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, putusan itu tidak memberi­kan pertimbangan dan alasan hukum yang jelas dan obyektif, se­hingga menjadi onvoldoende gemotiveerd (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Pu­tusan Mahkamah Agung Ri Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agus­tus 1972, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, karena :

(A) Dalam konsideran Undang-undang Nomor 4 (Perpu Nomor 1) tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan selanjutnya disingkat U.U.K. Tahun 1998, antara lain dengan tegas dikatakan mengenai misi dan tujuan pem­bentukan Pengadilan Niaga (vide : pertimbangan butir a s/dg);- Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pem­

bayaran dapat digunakan baik oleh para Debitur maupun Kreditur secara adil, cepat, terbuka (transparan) dan efek­tif.

- Pengadilan Niaga dibentuk dan bertugas menangani, me­meriksa dan memutus berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan dengan memperhatikan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian (nasional) pada umumnya.

(B) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 21 Oktober 1998 tentang perkara in casu telah melanggar misi dan tujuan U.U.K. Tahun 1998, yaitu :

a. Melanggar azas “Audi Et Alteram Partem" karena putusan judex factie hanya mempertimbangkan isi permohonan Termohon Kasasi belaka, sedangkan jawaban tertulis dari Pemohon Kasasi sama sekali tidak dijadikan bahan per­timbangan dalam putusan judex factie (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01/P/TN/1992 tanggal 4 Juni 1993). Yang

51

terjadi dalam pemeriksaan dan putusan judex factie hanya cepat dan mengejar kuantitas, akan tetapi unsur keadilan, keterbukaan (transparansi), efektivitas dan kualitas pu­tusan sama sekali tidak dihiraukan. Hal ini tepat dari apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Charles Himawan, Pakar Hukum/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indone­sia : “Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum?” (Kompas, tanggal 19 Oktober 1998, halaman 9). Hal ini identik den­gan pernyataan yang sering terdengar dalam masyarakat, yaitu hukum dagang atau dagang hukum?

b. Dalam putusan judex factie juga tidak tampak rasio hukum ekonomi yang seharusnya diperhatikan sesuai dengan misi dan tujuan U.U.K. Tahun 1998, yaitu untuk memulih­kan dan menyelenggarakan pembangunan ekonomi nasio­nal yang akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan tidak semata- mata mengejar target atau jumlah perusahaan yang pailit dengan tanpa memberikan kesempatan dan mempertim­bangkan aspek juridis-ekonomis bagi Debitur secara adil. Judex factie lebih menunjukkan sikap arogansi dan merasa lebih super dari pengadilan perdata biasa, sedangkan landasan hukum pembentukan U.U.K. Tahun 1998, antara lain didasarkan pada Het Herziene Indlandsch Reglement, Stbl. 1926 Nomor 559 jo Stbl. 1941 Nomor 44 (HIR-Perdata) dan Rechtsreglement Buitengewesten, Stbl. 1927 Nomor 227 (RBg.-Perdata).

Putusan judex factie telah salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, karena :

(A) Termohon Kasasi melanggar azas “Ne bis in idem" Termohon Kasasi telah melanggar azas hukum umum yang berlaku baik di Indonesia maupun di dunia internasional, yaitu melanggar azas “Ne bis in idem” yang sudah berlaku secara universal. Hal ini terbukti bahwa antara rol perkara Nomor 10/PAILIT/1998/ PN.NIAGA/JKT.PST. terdaftar tanggal 30 September 1998 dengan rol perkara Nomor 367/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst ter­daftar tanggal 04 Agustus 1998 merupakan 2 (dua) rol perkara yang sama, yaitu subjek/para pihak yang berperkara sama dan objek atau hal yang disengketakan sama.

(B) Perkara Perdata Nomor 367/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. di Peng­adilan Negeri Jakarta Pusat sampai saat Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi masih dalam proses jawab-

menjawab/replik duplik dan menuju kearah acara pembuktian, namun sejak tanggal 24 September 1998 Termohon Kasasi minta sidang diundur dan pada tanggal 1 dan 8 Oktober 1998 Termohon Kasasi tidak hadir berturut-turut tanpa pemberita­huan, dan pada tanggal 15 dan 22 Oktober 1998 diminta si­dang diundur lagi. Hal ini membuktikan bahwa itikad baik Termohon Kasasi sangat diragukan, dan kondisi manajemen Termohon Kasasi (PT. Bank PDFCI Tbk.) dalam keadaan kritis dan tampak secara nyata sebagai berikut:

a. Sejak tanggal 3 April 1998 status Termohon Kasasi seba­gai Bank Take Over (BTO), yaitu manajemen dan operasi­nya diambilalih/dikuasai oleh dan berada dibawah peng­awasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk oleh Pemerintah RI. Oleh karena itu, surat kuasa Termohon Kasasi harus dengan sepengetahuan atau setidak-tidaknya diketahui oleh Pemerintah RI cq. BPPN.

b. Termohon Kasasi berkewajiban menyelesaikan dan mem­bayar kembali Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pemerintah RI dan apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi hukum serta tidak tertutup kemungkinan akan berubah statusnya menjadi Bank Beku Operasi (BBO) dan dilikuidasi menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) U.U.K. Tahun 1998.

c. Selain itu Termohon Kasasi harus disidik dan diaudit oleh yang berwajib tentang kemungkinan terjadi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limits (3L) sebagai akibat kemungkinan adanya pemberian kredit kepada group sendiri dan apabila demi­kian, maka status Termohon Kasasi akan menjadi lebih parah dan lebih serius lagi. Yang jelas pada saat ini perda­gangan saham Termohon Kasasi di Bursa Efek Jakarta sudah dihentikan/dibekukan sementara (suspended) oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) di Jakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 ten­tang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Ciri umum lainnya dapat dipetik dari analisis para pakar ekonomi dan perbankan adalah bahwa suatu bank status­nya sebagai BBO atau BTO selain terjadi pelanggaran atas Loan to Deposit Ratio (LDR) atau melanggar Batas Mak­simum Pemberian Kredit (BMPK) sering pula diikuti oleh

53

adanya unsur mark-up di bidang akuntansi sehingga se­cara keseluruhan administrasi bank yang bersangkutan menjadi kacau dan tidak tertib. Dengan kata lain bahwa data-data yang disajikan oleh manajemen bank akan menjadi berlainan dengan keadaan yang sebenarnya setelah diaudit oleh akuntan publik/negara yang indepen­den. Karena kondisi ini terus berlarut-larut dengan tanpa kontrol yang ketat dari internal audit bank yang bersang­kutan, maka pada akhirnya tidak mendapat kepercayaan masyarakat, statusnya otomatis menjadi tidak solvable dan berubah menjadi Bank Take Over (BTO), Bank Beku Ope­rasi (BBO) dan Bank Dalam Likuidasi (BDL).

e. Maka Termohon Kasasi wajib terlebih dahulu membuktikan menurut atas dasar audit yang dilakukan oleh :

- Akuntan Publik/Negara serta Juru Penilai yang inde­penden (diluar ikatan kedinasan dengan PT. Bank PDFCI Tbk. atau Termohon Kasasi)

- Penunjukkan Akuntan Publik/Negara beserta Juru Penilainya atas dasar kata sepakat antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan semua beban biaya dipikul oleh Termohon Kasasi.

- Hal ini dilakukan oleh Pemohon Kasasi guna mem­peroleh hasil perhitungan yang objektif dan benar. Ke­napa Termohon Kasasi merasa takut diaudit?

Apakah telah terjadi mark-up akuntansi sehingga se­cara keseluruhan administrasi Termohon Kasasi sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi menurut per­bankan?. Apabila demikian adanya, maka sudah sepa­tutnya Termohon Kasasi menjadi BTO, kemudian men­jadi BBO dan Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Putusan judex factie telah salah menerapkan atau melanggar hu­kum yang berlaku dengan menyatakan Pemohon Kasasi Pailit, karena:

(A) Pemohon Kasasi dengan tegas menyangkal dan membantah perhitungan total hutang piutang serta rinciannya yang diaju­kan oleh Termohon Kasasi, kecuali untuk hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Pemohon Kasasi dan dapat dibuktikan ke­benarannya oleh Termohon Kasasi menurut ketentuan Pasal 1865 KU H Perdata jo Pasal 163 HIR-Perdata. Jadi Termohon

Kasasi wajib terlebih dahulu membuktikan menurut hukum atas dasar audit yang dilakukan oleh :

a. Akuntan Publik/Negara serta Juru Penilaian yang indepen­den (diluar ikatan kedinasan dengan PT. Bank PDFCI Tbk. atau Termohon Kasasi).

b. Penunjukkan Akuntan Publik/Negara beserta juru penilai­nya atas dasar kata sepakat antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi semua beban/biaya dipikul oleh Termohon Kasasi.

(B) Mengingat permohonan Termohon Kasasi untuk mengadakan sita jaminan dengan menggunakan lembaga uit voerbar bij vorraad, maka sudah seyogiyanya Majelis Hakim Agung agar berkenan sangat hati-hati sekali, satu dan lain karena adanya beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (disingkat SEMA) yang beredar di Indonesia.

(C) Sebagai akibat krisis ekonomi dan keuangan yang berkepan­jangan (sejak Juli 1997 s/d Oktober 1998) dan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain pada sektor perbankan nasional terpuruk, sektor perdagangan menurun drastis, sektor industri banyak yang lumpuh, jumlah PHK/pengangguran dan penduduk miskin terus bertambah, inflasi meningkat dan daya beli masyarakat menurun dan seterusnya sebagai lingkaran yang tidak beru­jung pangkal.

4. Putusan judex factie telah salah menerapkan hukum karena tolok ukur penafsiran ketentuan Pasal 1 ayat (1) U.U.K. Tahun 1998 se­harusnya dilakukan secara formal, konkrit dan definitif, yaitu 2 (dua) atau lebih kreditur harus benar-benar secara realitas menga­jukan permohonan perkara kepailitan. Apabila hanya menyetorkan surat kuasanya untuk memenuhi panggilan dan untuk turut serta hadir dalam sidang tidaklah dapat dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) U.U.K. Tahun 1998, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan rekayasa, fiktif dan sandiwara hu­kum.

Permohonan termohon kasasi secara formal dan konkrit belum memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 1 ayat (1) U.U.K. Tahun 1998, karena menurut kenyataan yang ada sampai saat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya terdapat 1 (satu) kreditur, yaitu Termohon Kasasi sendiri, sedangkan menurut ketentuan harus terdapat “..... dua atau lebih kreditur” yang mengajukan

55

permohonan perkara kepailitan secara resmi kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tentang dalil Termohon Kasasi atau judex factie seolah-oleh terdapat “....... dua atau lebih kreditur” meru­pakan perbuatan rekayasa atau fiktif, hal ini terbukti:

a. Surat Kuasa PT. Swadinamika Bakrie Finance tanggal 13 Ok­tober 1998 khusus hanya untuk memenuhi panggilan Pengadil­an Niaga Jakarta Pusat pada sidang tanggal 14 Oktober 1998 dan secara resmi tidak mengajukan permohonan perkara kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) U.U.K. Tahun 1998.

b. Surat Kuasa PT. Salindo Perdana Finance tanggal 13 Oktober 1998, khususnya hanya untuk turut serta hadir dengan Termo­hon Kasasi dan secara resmi tidak mengajukan permohonan perkara kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) U.U.K. Tahun 1998.

c. Baik PT. Swadinamika Bakrie Finance maupun PT. Salindo Perdana Finance sama sekali tidak pernah memberikan surat kuasa khusus kepada PT. Bank PDFCI Tbk. atau kepada kuasa hukum PT. Bank PDFCI Tbk. yang jelas dan nyata di lapangan kuasa hukum PT. Bank PDFCI Tbk. yang aktif berkaok-kaok agar menimbulkan kesan seolah-olah sebagai pemegangkuasa dan sudah ada “..... dua atau lebih kreditur” menurutketentuan Pasal 1 ayat (1) U.U.K. Tahun 1998, sedangkan se­benarnya kuasa hukum PT. Bank PDFCI Tbk. tidak berwenang untuk mewakili/mengurus kepentingan PT. Swadinamika Bakrie Finance dan PT. Salindo Perdana Finance.

Menimbang :

mengenai keberatan kasasi ad.1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factietidak salah menerapkan hukum, lagi pula :

- bahwa putusan judex factie telah cukup pertimbangannya dan se­suai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, pemeriksaan atas perkara kepailitan dilakukan dengan pem­buktian secara sederhana;

- bahwa dalam proses penyidangan perkara kepailitan ini, oleh Peng­adilan telah diberikan kesempatan kepada para pihak, baik kepada Pemohon (Kreditur), maupun kepada Termohon (Debitur) untuk memberikan tanggapan masing-masing atas permohonan pernya­

56

taan pailit dari Pemohon (Termohon Kasasi), dengan demikian tidak ada pelanggaran atas azas “audi et alteram partum

- bahwa tujuan diundangkannya peraturan kepailitan adalah untuk menyelesaikan utang piutang melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dimana hal ini telah diwujudkan dalam pemeriksaan in casu, yakni:

* ) pemeriksaan telah dilaksanakan secara sederhana;* ) kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mem­

belikan tanggapannya masing-masing atas perkara tersebut;* ) pemeriksaan dilakukan secara terbuka;* ) jangka waktu pemeriksaan cukup singkat, sesuai dengan

tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang;

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad.2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula :- bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi

(Pemohon Pernyataan Pailit) ternyata masih dalam proses dan be­lum diputus, dengan demikian belum ada putusan yang berkekuat­an hukum tetap, sehingga dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah melanggar azas “ne bis in idem"\

- bahwa selain dari pada itu proses kepailitan adalah merupakan lex spesialis, sehingga harus lebih diutamakan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dengan diajukannya permohonan kepailitan, maka proses tuntutan hukum yang bertujuan memperoleh pemenuhan dari harta pailit harus di­tangguhkan;

- bahwa mengenai Termohon kasasi yang telah dinyatakan sebagai Bank Take Oi/e/"(BTO), tetap sah sebagai Pemohon dalam perkara kepailitan, karena pernyataan BTO tidak menghapus status Termo­hon Kasasi sebagai badan hukum yang dapat bertindak sebagai pi­hak dalam proses suatu perkara dan dengan demikian pembuatan surat kuasa dari Termohon Kasasi tidak perlu sepengetahuan dan atau izin Pemerintah atau BPPN;

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula :

57

- bahwa atas jumlah dan cara perhitungan piutang yang telah ditolak oleh Pemohon Kasasi harus dikesampingkan, karena hal tersebut seharusnya diajukan dalam rapat verifikasi sebagai akibat sudah adanya putusan pailit;

- bahwa mengenai sita jaminan tidak melanggar hukum, karena telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1 )a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

mengenai keberatan kasasi ad. 4 :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie

tidak salah menerapkan hukum, dimana suatu permohonan kepailitan dianggap telah memenuhi syarat hukum, apabila permohonan diajukan oleh seorang kreditur terhadap debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, yang piutangnya sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, dengan demikian tidak menjadi keharusan hukum semua kreditur ikut serta dalam permohonan pernyataan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemo­hon Kasasi PT. Sarana Kemas Utama dalam hal ini diwakili oleh kuasa­nya ; Heryanto Rifai, SH. tersebut haruslah ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SARANA KEMAS UTAMA dalam hal ini diwakili kuasanya : HERYANTO RIFAI, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahka­mah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 1998, dengan J. JOHANSJAH, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, SOEKIRNO, SH. dan Ny. Hj. MARNIS KAHAR, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam si­dang terbuka untuk umum pada h a ri: SENIN, tanggal 14 DESEMBER 1998 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri SOEKIRNO, SH. dan

58

Ny. Hj. MARNIS KAHAR, SH. Hakim-hakim Anggota dan BINSAR P. PAKPAHAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

S O E K I R N O, SH.

ttd.

Ny. Hj. MARNIS KAHAR, SH.

K E T U A ,

ttd.

J. DJOHANSJAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN, SH.

Biaya-biaya:_ Meterai.......................... Rp. 2.000,-_ Redaksi......................... Rp. 1.000,-_ Administrasi Kasasi..... Rp. 1.997.000,-

Jumlah Rp. 2.000.000,-

(dua juta rupiah)

59

PUTUSANNomor: IO/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang bersidang di Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Kepailitan pada Tingkat Pertama, telah memberikan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonannya:

PT. BANK PDFCI Tbk. (Kreditur), berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, yang dalam hal ini di­wakili oleh Kuasanya : H. TEGUH SAMUDERA, SH.MH. Advo­kat, berkantor pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES di Jakarta, Jalan Kramat Raya Nomor 5 Perkantoran Maya Indah F-12 Senen, Jakarta Pusat (10450), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap:

PT. SARANA KEMAS UTAMA (Debitur), berkedudukan di Ja­karta, beralamat di Swadaya IV, Jalan Raya Bekasi Km. 21,5 Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut TERMOHON;

PENGADILAN NIAGA TERSEBUT;

Telah mempelajari Permohonan Pemohon berikut segala surat- surat yang dilampirkan didalamnya;

Telah mendengar jawaban Termohon;

Telah mempelajari surat permohonan yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pernya­taan pailit terhadap Termohon dengan surat tertanggal 29 September 1998;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut didaftar di Kepanitera­an Pengadilan Niaga pada tanggal 30 September 1998 dibawah no­mor : 10/PAILIT/1998/PN. NI AG A/J KT. PST.;

61

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada hal-hal sebagai berikut:I. Tentang adanya hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Uang Nomor 244 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 245, keduanya ter­tanggal 26 November 1993, yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta berikut dengan Ad­dendum atas Perjanjian tersebut tertanggal 5 Juli 1994 Ter­mohon telah menerima fasilitas pinjaman sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dari Pemohon dengan jangka waktu pengembalian selama 4 tahun 6 bulan yang untuk selanjutnya akan disebut Perjanjian I (bukti P-1a, P-1b dan P-1 c);

2. Bahwa berdasarkan Akta Pinjaman Kredit Revolving Nomor 246 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 247 keduanya tertang­gal 26 November 1993 yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta berikut dengan perubahan perjanjian Nomor AAD-3/PKR/246/ 93 tertanggal 23 Septem­ber 1996, Termohon telah menerima fasilitas pinjaman sebe­sar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pemohon dengan jangka waktu pengembalian terhitung sejak tanggal 26 November 1993 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1996, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian II (bukti P-2a, P-2b dan P-2c);

3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Revolving Nomor 179 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 180 keduanya tertang­gal 24 Februari 1995 yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta jo Perubahan Perjanjian No­mor ADD-1/PKR/179/95 tertanggal 14 Juni 1996 jo Perubahan Perjanjian Nomor ADD-2/PKR/179/95 tertanggal 23 Septem­ber 1996, Termohon telah menerima fasilitas pinjaman sebe­sar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Pemohon dengan jangka waktu pengembalian terhitung sejak tanggal 24 Februari 1995 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1996, yang untuk selanjutnya akan disebut Perjanjian III (bukti P-3a, P-3b dan P-3c);

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian I, II, dan III tersebut Termohon wajib membayar kembali hutang pokok, bunga denda dan biaya-biaya lainnya, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian dan apabila Termohon tidak menepatinya (lalai)

62

terhadap apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian di atas, maka Termohon menurut hukum telah ingkar janji (Wanprestasi), sehingga dengan demikian Pemohon berhak menagihnya secara seketika dan sekaligus TUNAI.

5. Bahwa ternyata terhitung sejak tanggal(i) 01 Juli 1996 (Perjanjian l),(ii) 02 Desember 1997 (Perjanjian II), dan(iii) 27 Februari 1997 (Perjanjian III).Termohon telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, bahkan Termohon telah berhenti membayar kepada Pemohon, meskipun beberapa kali Pemohon telah melakukan tagihan kepada Termohon oleh karena itu Termohon telah nyata ter­bukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi (bukti P-4a dan P-4b);

6. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilaku­kan oleh Termohon tersebut, maka pertanggal 29 September 1998 jumlah seluruh hutang Termohon berdasarkan perjanjian I, II dan III sebesar Rp. 16.396.789.483,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian I- Pokok Hutang- Bunga- Denda Bunga- Denda Pokok

Rp.Rp.Rp.Rp.

1.909.000.000,-1.197.526.306,-

435.024.656,-1.409.066.167,-

Jumlah Rp. 4.950.617.129,-

Perjanjian II- Pokok Hutang Rp. 2.425.294.082,-- Bunga Rp. 935.894.039,-

Jumlah Rp. 3.361.188.121,-

Perjanjian III- Pokok Hutang Rp. 3.000.000.000,-- Bunga Rp. 1.802.666.665,-- Denda Bunga Rp 665.508.288,-- Denda Pokok Rp 2.616.809.280,-

Jumlah Rp. 8.084.984.233,-

63

Jumlah seluruhnya : Rp. 16.396.789.483,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

7. Bahwa selain Termohon mempunyai kewajiban untuk me­lunasi seluruh hutangnya kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian I, II, dan III Termohon juga telah membuat perjan­jian pinjaman secara bilateral dengan Pemohon, yakni fasilitas pinjaman/kredit jangka pendek berdasarkan perjanjian pinjam­an uang jangka pendek dan pengakuan berhutang Nomor PPUJP/39/95 tanggal 21 Desember 1995 dan Addendum Nomor ADD-2/PPUJP/39/95 tanggal 23 Desember 1996 yang dibuat di bawah tangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pada tang­gal 22 Oktober 1996 (bukti P-5a dan P-5b);

8. Bahwa terhitung sejak 27 Februari 1997 hingga permohonan ini diajukan Termohon tidak juga melaksanakan kewajiban membayar hutangnya kepada Pemohon walaupun telah be­berapa kali Pemohon menyampaikan teguran kepada Termo­hon sebagaimana tersebut di atas, dan jumlah hutang Termo­hon pertanggal 29 September 1998 saat permohonan ini di­ajukan dapat dirinci sebagai berikut:- Pokok Hutang Rp. 2.000.000.000,-- Bunga Rp. 1.201.777.778,-- Denda Bunga Rp 448.658.519,-- Denda Pokok Rp 1.714.539.519,-

Jumlah Rp. 5.394.975.322,-(lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

9. Bahwa dengan demikian Termohon berdasarkan Perjanjian I, II, III dan Perjanjian Pinjaman Uang Jangka Pendek dan Pengakuan Berhutang Nomor PPUJP/39/95 tanggal 21 De­sember 1995 dan Addendum Nomor ADD-2/PPUJP/39/95 tanggal 23 September 1996 telah berhutang kepada Pemohon sebesar Rp. 21.791.764.805,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) yang telah jatuh waktu dan da­pat ditagih, serta wajib dibayar Termohon kepada Pemohon, akan tetapi pada kenyataannya Termohon tidak dapat mem­

64

bayar, bahkan Termohon saat ini dalam keadaan berhenti membayar (bukti P-6);

Oleh karena itu Termohon nyata-nyata melakukan perbuatan ing­kar janji/wanprestasi kepada Pemohon.

II, Tentang adanya hutang Termohon pada Kreditur lainnya selain pada Pemohon

10. Bahwa Termohon juga mempunyai hutang lain selain hutang pada Pemohon, yaitu pada :

a) PT. Salindo Perdana Finance berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Bank Dagang Negara 9th Floor, Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta 10340, sebagaimana ternyata da­lam “Perjanjian pembagian hasil jaminan dari Perseroan Terbatas PT. Sarana Kemas Utama, berkedudukan di Jakarta”, akta Nomor 255 tanggal 26-11-1993, yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-7a) per 31 Desember 1997 hutang Termohon pada kreditur lain yaitu PT. Salindo Perdana Finance ber­jumlah sebesar Rp. 6.500.316.881,- (enam milyar lima ra­tus juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) (bukti P-7b) yang telah pula jatuh waktu dan dapat ditagih serta menjadi kewajiban Termohon untuk membayarnya akan tetapi hingga saat ini atas hutang ter­sebut, Termohon tidak dapat membayar bahkan Termohon telah dalam keadaan berhenti membayar karena Termo­hon mempunyai banyak hutang (bukti P-7c).

b) PT. Swadinamika Bakrie Finance berkedudukan di Ja­karta, berkantor di Landmark Centre Tower 8,7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 12910, sebagaimana ternyata dalam “Surat PT. Swadinamika Bakrie Finance tanggal 26 Desember 1997 Nomor 893/SBF/AM-RAM/XII/97, yang pertanggal 15 Desember 1997 hutang Pemohon pada kreditur lainnya yaitu PT. Swadinamika Bakrie Finance se­besar Rp. 1.754.918.337,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juga sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) (bukti P-8) yang telah pula jatuh waktu dan dapat ditagih serta menjadi kewajiban Termohon untuk membayarnya akan tetapi tidak dibayar.

11. Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menurut hukum Termohon mempunyai dua atau lebih kreditur

65

dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tentang adanya hutang-hutang Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, juga Terbukti adanya hutang Termohon dari kreditur lain sebagaimana diuraikan di atas, yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan telah terbukti secara sah menurut hukum atas hutang-hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat di­tagih, serta wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon akan tetapi sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Ter­mohon tidak dapat membayar, maka menurut hukum cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

13. Bahwa oleh karena adanya ketentuan Pasal 7 Ordonansi Kepailitan sebagaimana dirubah dan ditambah dalam Perpu No.1 Tahun 1998, maka guna melindungi kepentingan Kreditur/ Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat ber­akibat merugikan kepentingan Pemohon, maka dimohon agar kiranya Pengadilan Niaga berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas kekayaan Debitur/Termohon yaitu berupa tanah bangunan serta saranan perlengkapannya berikut dengan mesin- mesin dan peralatannya serta kendaraan-kendaraan Termohon yang berada dan terletak setempat dikenal umum dengan nama PT. Sarana Kemas Utama di Swadaya IV, Jl. Raya Bekasi KM. 21,5 Kel. Rawaterate, Kec. Cakung, Pulogadung Jakarta Timur.

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Ordo­nansi Kepailitan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998, maka dengan ini Pemo­hon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga berkenan meng-angkat seorang Kurator yang terdaftar pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kurator Debitur/ Termohon dalam kepailitan ini, sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasanya Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga untuk mengangkat­nya dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon.

66

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka dengan ini dimohon perkenaan Pengadilan Niaga untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara kese­luruhan;

2. Menyatakan Debitur/Termohon PT. Sarana Kemas Utama, berke­dudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan PAILIT;

3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan Kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;

4. Mengangkat seorang Kurator yang terdaftar pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kurator Debitur/ Termohon dalam pernyataan Pailit ini;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga telah memanggil Debitur (Termohon), juga Kreditur (Pemohon) dan Kreditur-kreditur lainnya seperti disebutkan dalam surat Permohonan Pemohon dengan surat masing-masing tertanggal 2 Oktober 1998 No. W7.Dc.HT/6008/X/1998, tertanggal 2 Oktober 1998 No. W7.DC.HT/6005/X/1998, tertanggal 2 Oktober 1998 No. W7.DC.HT/6007/X/1998, dan tertanggal 2 Oktober 1998 No. W7.DC.HT/6006/X/1998;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan hadir dalam persidangan : Pemohon yang diwakili oleh : H. TEGUH SAMUDERA, SH.MH. Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 1998;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dimaksud hadir pula dalam persidangan Debitur (Termohon) yang diwakili oleh HERYANTO RIFAI, SH. dan WAYAN SITI SUTARI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 1998 jo Surat Keterangan tanggal 13 Ok­tober 1998;

Hadir pula : BUDI PRIHANTORO, Legal Department Head PT. Swadi- namika Bakrie Finance selaku kuasa dari PT. Swadinamika Bakrie Fi­nance berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 1998, dan CAHYO CISYANTONO, SH., kuasa dari PT. Salindo Perdana Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon membaca su­rat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Hakim Ketua Majelis, Ter­mohon membenarkan isi permohonan Pemohon, yaitu Termohon me­

67

mang benar Debitur dari Pemohon yang mempunyai utang kepada Pemohon, hutang mana benar sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa PT. Salindo Perdana Finance dan PT. Swadinamika Bakrie Finance, adalah juga kreditur-kreditur dari Termohon;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy yang di­ajukan Pemohon adalah :1. Perjanjian Pinjaman Uang Akta Nomor 244 tanggal 26 November

1993 (Bukti P-1a);2. Pengakuan Hutang Akta Nomor 245, tanggal 26 November 1993

(Bukti P-1 b);3. Addendum tanggal 5 Juli 1994 (Bukti P-1c);4. Perjanjian Kredit Revolving Akta Nomor 246 tanggal 26 November

1993 (Bukti P-2a);5. Pengakuan Hutang Akta Nomor 247 tanggal 26 November 1993

(Bukti P-2b);6. Addendum Nomor ADD-3/PKR/246/93 tanggal 23 September 1996

(Bukti P-2c);7. Perjanjian Kredit Revolving Akta Nomor 179 tanggal 24 Februari

1995 (Bukti P-3a);8. Pengakuan Hutang Akta Nomor 180, tanggal 24 Februari 1995

(Bukti P-3b);9. Perubahan Perjanjian Nomor ADD-1/PKR/179/95 tanggal 14 Juni

1996 (Bukti P-3c);10. Perubahan Perjanjian Nomor ADD-2/PKR/179/95 tanggal 23 Sep­

tember 1996 (Bukti P-3d);11. Surat Tagihan kepada Debitur (Bukti P-4);12. Perjanjian Pinjaman Uang Jangka Pendek dan Pengakuan Berhu­

tang Nomor PPUJP/39/95 tanggal 21 Desember 1996 (Bukti P-5a);

13. Addendum Nomor ADD-2/PPUJP/39/95 tanggal 23 September 1996 (Bukti P-5b);

14. Perincian Jumlah Hutang (Bukti P-6);15. Akta Nomor 255 dan surat lainnya (Bukti P-7a);16. Surat Fax dari M.J. Yuri, Salindo Perdana Finance (Bukti P-7b);17. Surat Fax dari Salindo Perdana Finance Nomor 109/Fact/X-97

tanggal 5 Oktober 1997 (Bukti P-7c);18. Surat Nomor 893/SBF/AM-RAM/XII/97 tanggal 26 Desember 1997

dari PT. Swadinamika Bakrie Finance (Bukti P-8);

68

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya serta tidak terbantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Jawaban dengan surat tertanggal 14 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa dengan surat Nomor 153-15/SK/TS/XI/98 tanggal 15 Oktober 1998 Pemohon mohon agar dalam putusan Majelis Hakim mengangkat WILLIAM EDUARD DANIEL, SH. Nomor : C.2 UM.01-10 Tahun 1998 tanggal 8 September 1998 Kantor Konsultan Hukum WARRENS & ACHYAR Jalan Pekalongan Nomor 2A, Men­teng, Jakarta 10310 sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga akan men­jatuhkan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Niaga menyatakan Termohon PT. SARANA KEMAS UTAMA PAILIT;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon PT. SARANA KEMAS UTAMA membenarkan pihaknya adalah Debitur dari Pemo­hon, juga Debitur dari PT. SALINDO PERDANA FINANCE dan PT. SWADINAMIKA BAKRIE FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, Debitur dinyatakan Pailit apabila Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dpat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon, terbukti Termo­hon PT. SARANA KEMAS UTAMA mempunyai lebih dari dua Kreditur, ya itu :

1. PT. BANK PDFCI Tbk. (Pemohon);2. PT. SALINDO PERDANA FINANCE;3. PT. SWADINAMIKA BAKRIE FINANCE;

Menimbang, bahwa Termohon PT. SARANA KEMAS UTAMA dalam persidangan menyatakan benar pihaknya telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon

69

(selaku Kreditur) sesuai yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang adanya utang Debitur yang dimak­sud di atas dikuatkan pula oleh surat bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-2a, P- 2b, P-2c, P-3a, P-3b, P-3c, P-3d, P-4, P-5a, P-5b, P-6, P-7a, P-7b.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1a, P-1b, P-1c terbukti termohon mempunyai utang kepada Kreditur (Pemohon) sebe­sar Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2a, P-2b, P-2c ter­bukti Termohon mempunyai utang kepada Pemohon Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); utang ini sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (ditambah bunga, propisi, komisi dan biaya-biaya lainnya) pada tanggal 22 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3a, P-3b, P-3c, P-3d terbukti Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); utang ini ditambah bunga dan biaya fasilitas lainnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tang­gal 22 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5a dan P-5b, terbukti termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); utang ini ditambah bunga dan biaya fasilitas kredit sudah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 22 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon walaupun utang-utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih namun hingga permo­honan ini diajukan Termohon (Debitur) tidak juga membayar utang- utangnya itu kepada Pemohon (Kreditur);

Menimbang, bahwa tentang hal di atas, tidak dibantah oleh Debitur (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasar segala sesuatu yang telah diper­timbangkan di atas dengan sah terbukti Termohon (Debitur) PT. SARANA KEMAS UTAMA, mempunyai lebih dari dua Kreditur dan tidak membayar lebih dari satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat di­tagih;

Menimbang, bahwa apa yang telah terbukti di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No­mor 4 Tahun 1998 Majelis berpendapat Termohon (Debitur) telah me­menuhi syarat untuk dinyatakan Pailit menurut Undang-undang, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

70

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam Putusan ini harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan Kurator;

Menimbang, bahwa melalui surat Nomor 153-15/SK/TS/XI/98 tanggal 15 Oktober 1998 Pemohon mohon agar Majelis Hakim meng­angkat sebagai Kurator : WILLIAM EDUARD DANIEL, SH., Nomor : C.2.UM.01-10 Tahun 1998 tanggal 8 September 1998 Kantor Konsultan Hukum WARRENS & ACHYAR Jalan Pekalongan Nomor 2A, Menteng, Jakarta 10310, karena hal ini dibenarkan oleh ketentuan Pasal 13 ayat(2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, maka Majelis harus mengabul­kan Pengangkatan Kurator tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67D Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam ini Majelis menetapkan imbalan jasa bagi Kurator tersebut di atas sebesar 0,5% (setengah persen) dari Asset Pailit yang dapat dijual;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dika­bulkan maka menurut hukum biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 khususnya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 13 serta pasal-pasal lain­nya yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E M U T U S K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan PT. SARANA KEMAS UTAMA berkedudukan di Jakarta, beralamat di Swadaya IV, Jalan Raya Bekasi Km. 21,5, Pulo- gadung, Jakarta Timur PAILIT;

Mengangkat dan menunjuk PARWOTO WIGNYO SUMARTO, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Mengangkat WILLIAM EDUARD DANIEL, SH. dari Kantor Kon­sultan Hukum WARRENS & ACHYAR, Jalan Pekalongan Nomor 2A, Menteng, Jakarta 10310, sebagai kurator;

Menetapkan imbalan jasa Kurator sebesar 0,5% (setengah per­sen) dari asset PAILIT yang dapat dijual;

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

71

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 19 OKTOBER .1998 oleh kami : HARYONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NY. PUTU SUPADMI, SH. dan ERWIN MANGATAS MALAU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 OKTOBER 1998 oleh HARYONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWIN MANGATAS MALAU, SH. dan NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : SUSWANTI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon serta Kuasa Kreditur lainnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ERWIN MANGATAS MALAU, SH.

ttd.

NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SUSWANTI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

H A R Y O N O, SH.

72

- Klausula Arbitrase dalam perjanjian tidak dapat mengesamping­kan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memu­tus perkara permohonan pernyataan pailit. Berdasarkan keten­tuan Pasal 280 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pengadil­an Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara permo­honan pernyataan pailit.

- Utang adalah utang baik yang timbul karena Undang-undang maupun yang timbul karena perikatan yaitu segala bentuk kewa­jiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu

III. Perkara Kepailitan : PT. Putra Putri Fortuna Windu dan kawan (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 013 PK/N/1999)

Pihak B erp erkara :

- PT. Putra Putri Fortuna Windu : Para Pemohon Peninjauandan kawan Kembali/Para Termohon

Kasasi/Para Termohon Pailit.

m e l a w a n- PT. Environmental Network Indonesia: Para Termohon Peninjauan

(PT. Enindo) dan kawan Kembali/Pemohon dan Tu­rut Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit.

73

1. Putusan : Permohonan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 2 Agustus 1999,Nom or: 013 PK/N/19991.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon- pemohon Peninjauan Kembali: PT. Putra Putri Fortuna Windu dan kawan;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999, Nomor: 012 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999, Nomor : 014/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst.;

Dan Mengadili kembali- Menolak permohonan pailit dari pemohon : PT. Environmental

Network Indonesia (PT. Enindo) dan kawan;- dan seterusnya.

1.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 280 ayat (1) dan (2)

Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal ca­pacity) untuk menyelesaikan pemiohonan pailit;

- Bahwa clausula arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970jo Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Peng­adilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa;

- bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari clausula arbitrase, jurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, Azas Pacta Sunt Servanda yang digariskan Pasal 1338 KUHPerdata;

- Bahwa bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesam­pingkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu No­mor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai undang-undang khusus (special law).

74

- bahwa penjelasan Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau bunganya;

- bahwa Pasal 237 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan : sejak mulai ber­lakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji 3orta biaya lain yang timbul dalam hubungan keija teisebut menjadi utang harta debitur;

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud utang in casu adalah utang baik yang timbul karena Undang- undang maupun yang timbul karena perikatan, yaitu segala bentuk kewajiban debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu;

2. Putusan : Permohonan KasasiMahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1999,Nomor: 012 PK/N/19992.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo);

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999, Nomor 14/Pai!it/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dan Mengadili Sendiri- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk

memeriksa dan memutus perkara ini;- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan

oleh Pemohon : PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo);

- Mengatakan para Termohon : 1. PT. Putra Putri Fortune Windu dan 2. PPF International Corporation dalam keadaan pailit;

- Dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa berdasarkan Pasal 615 Rv (Reglement op de Recht

Rechtsvordering, S. 1847-52 jo S. 1849-63), yang dapat dise­rahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah per­selisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara be­bas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang- undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan Pasal 616 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, per­ceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa

75

lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak da­pat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase;

- bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada per­aturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diaju­kan penyelesaiannya kepada Arbitrase, karena telah diatur se­cara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berwenang memeriksa dan memu­tus perkara ini adalah Pengadilan Niaga;

- bahwa bila hanya dipertimbangkan dari bukti P-5, menunjukan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan para Termohon Kasasi/Pemohon pernyataan pailit adalah berdasarkan perjanjian jasa menaje- men Turnkey dan bukan berdasarkan konstruksi hukum pinjam meminjam uang;

- bahwa tetapi bila diperhatikan bukti P-5 yang menyatakan adanya sejumlah uang US$ 496.284 yang sudah harus dibayar oleh para Termohon kasasi/Termohon pernyataan pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon pernyataan pailit, ha! ter­sebut menunjukkan adanya suatu kewajiban pembayaran yang dapat diklasifikasikan hutang dari Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon pern­yataan pailit;

3. Putusan : Pengadilan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal31 Maret 1999, Nomor: 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.3.1. Am ar P u tusan :

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ja­karta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon: PT. Enindo;

- Dan seterusnya.3.2. Pertimbangan H ukum :

- bahwa lembaga Arbitrase di Indonesia telah dikenal di Indone­sia sejak sebelum Perang Dunia ke-II dan diatur dalam Pasal 615-651 Rv, hal mana tetap berlaku hingga saat ini berdasar­kan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, jis Memori Penjelas­an Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1), jis

76

Pasal 1338 KUHPerdata yang melahirkan azas “Pacta Sunt Servanda”, jis putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 455K/Sip/1982, tanggal 27 Mei 1983, jls putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 255 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983, yang akhirnya melahirkan suatu yurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase ini, ya itu :

- bahwa sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan yang timbul kepada lembaga arbitrase;

- bahwa sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausula arbitrase, para pihak serikat secara mutlak untuk menyelesaikan yang timbul kepada lembaga arbitrase;

- bahwa kemutlakan keterikatan pada klausula arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/kompe- tensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

- bahwa gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak- pihak yang secara tegas telah sepakat menarik kembali per­janjian arbitrase itu;

- bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbi­trase tersebut di atas adalah menyangkut hukum acara seba­gaimana diatur dalam HIR yang hingga kini masih tetap ber­laku di Indonesia, karenanya berdasarkan penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, khususnya point ke-7 jo Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan mengenai Arbitrase/Klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan umum atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan pertim­bangan tersebut di atas dihubungkan dengan masalah permo­honan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena adanya klausula Arbitrase pada perjanjian antara debitur dan kreditur.

77

P U T U S A N

Nomor: 013 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah meng­ambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan da ri:

1. PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU, terakhir berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 9 Jakarta Pusat;

2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI),Suatu Perusahaan Terbuka (Go Public) di Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : Drs. Lorensius Marpaung, SH., Pengacara, berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Rawamangun, Jakarta Timur, ber­dasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juni 1999 dan 8 Juni 1999.

Pemohon-pemohon Peninjauan Kembali dahulu seba­gai Termohon-termohon Kasasi/Termohon/Debitur I, II;

m e l a w a n

1. PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. EN1NDO), berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalam H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Palmer Situmorang, SH., Horas Sinaga, SH. dan Anita Lie, SH. berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A-10, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 1999;

2. KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERRO- CINNAE, berkedudukan di Dusun Jampue, Desa

79

Lanrisang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dan Turut Termohon Kasasi/Kreditur I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1999 Nom or: 12 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi (Termohon Pailit) dengan Posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Perjanjian Manajemen “Turnkey’ tertanggal 30 Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen ter­masuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti P-1 dan P-2);

bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon l kepada Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku Pemilik dan Penyandang dana untuk Termohon I (bukti P-2 dan P-2A);

bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1 A, masa berlaku perjanjian vide P-1 dan P-1 A adalah 10 tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Ter­mohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1 A serta mengambil alih proyek, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (bukti P-3);

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon ter­paksa mengalah dan atas pengambilalihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon;

bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebe­sar US$ 552.785.06 dan oleh para Termohon menyatakan sebesar US$ 496.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik Collins

80

Barrow disebutkan utang Termohon I yang pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US$ 496.284 (bukti P-4);

bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut di atas, juga dari lapor­an Akuntan Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak perusahaan dan merupakan asset dari Termohon II;

bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai Pemilik dan juga penyandang dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai Suratnya Nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjanjikan kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US$ 250.000 dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A);

bahwa melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon I dan Termohon I menjawab­nya dengan suratnya Nomor 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pem­bayaran dari Termohon II sebagai Pemilik Termohon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A);

bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Ter­mohon I dan II melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai Auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya, yaitu Termo­hon l (bukti P-8 dan P-8A);

bahwa dengan suratnya Nomor 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perolehan dana dari lembaga keuangan untuk melanjut­kan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan “bangkrut” (bukti P-9 dan P-9A);

bahwa sesuai dengan suratnya Nomor 014/DIR/FM/98, tertang­gal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF Interna­tional berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesepa­katan dari rapat pimpinan Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);

bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 November 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Ter­mohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5,

81

namun tidak mendapat tanggapan dari para Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12, dan P-12A);

bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak dihiraukan oleh para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan ber­itikad baik memperingatkan kembali para Termohon untuk menjalan­kan kewajibannya membayar utangnya kepada Pemohon, namun hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, para Termohon tidak juga melakukan pelunasan hutangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A, dan P-15);

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang kepada Kreditur lain, yaitu Termohon I menunggak pem­bayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada Kelompok Tani Tambak PSSF Maserrocinnae yang da­lam hal ini diwakili oleh :1. H. Andi Baddarussamad (Ketua);

2. H.M. Amir Patata (Anggota);3. Drs. Sudirman Taska (Anggota);

4. M. Jufri (Anggota);

Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Ke­camatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Ad­dendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18);

bahwa jumlah utang para Termohon terhadap Kreditur lain ter­sebut angka 14 di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak men­dapat tanggapan dari para Termohon (bukti P-19 dan P-20);

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan para Termohon berada dalam keadaan Pailit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat Saudara Yan Apul, SH. yang berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang terdaftar di De­partemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor Register C.11UM.01-10 Tahun 1998;

82

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alas­an bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat me­mutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;2. Menyatakan Termohon PT. Putra-Putri Fortuna Windu, Termohon

II PPF International Corporation, berada dalam keadaan Pailit;

3. Menunjuk Hakim Pengawas;

4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;

5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Palmer Situmorang, SH. dan kawan- kawan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor: 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

_ Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

_ Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo);

_ Menyatakan para Termohon : 1. PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation dalam keadaan pailit;

_ Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas;

_ Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH., berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;

_ Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kurator adalah berdasar­kan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998;

83

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 012 K/N/1999 dan 8 Juni 1999 dijatuhkan, kemudian Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 21 Juni 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepantiraan Pengadil­an Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, per­mohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon-pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokok-nya sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum :

a. Melanggar Pasal 184 HIR ayat (b) dan (c) berikut penjelasan­nya dengan tidak memuat uraian ringkas kontra memori kasasi dalam putusan, alasan-alasan lengkap yang dipakai sebagai dasar dari putusan serta melanggar Pasal 178 HIR sub 1 dengan tidak menggenapkan segala alasan hukum termasuk yang ti­dak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

b. Tidak mempertimbangkan tentang Formil. Pemohon kasasi apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima;

c. Melanggar Pasal 284 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 yang memperlakukan HIR/Rv se-

84

bagai Hukum Acara Perkara Niaga, kecuali yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998

Bahwa namun demikian Hakim Kasasi yang hanya berpedo­man pada Pasal 280 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 halmana terbukti dari pertimbang­an Hakim Kasasi yang langsung membenarkan alasan kasasi ad. 1 tanpa menyinggung peraturan lain yang dijadikan dasar hukum oloh judex faetie tersebut;

d. Pendapat Hakim Kasasi yang menyatakan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak didasari oleh pertimbangan yang benar dan seksama yang menyangkut kewenangan mengadili yang berkaitan dengan arbitrase lagi pula Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak mengatur tentang Pengadilan Niaga mengadili perkara yang mengandung klausula arbitrase;

e. Hakim Kasasi tidak konsisten karena dalam putusannya me­nyatakan Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara ini, namun tidak memerintahkan Pengadilan Niaga untuk me­meriksa kembali perkara tersebut, tetapi Hakim Kasasi lang­sung bertindak sebagai judex faetie.

Bahwa meskipun Hakim Kasasi bertindak sebagai Judex Faetie namun tidak mempertimbangkan hal-hal yang merupakan ke- wenangan judex faetie, yaitu tentang pertimbangan mengenai fakta (tanggapan Termohon), pertimbangan hukum dan pertim­bangan tentang bukti-bukti;

f. Hakim Kasasi tidak konsekwen dengan pendapatnya sebab dalam perkara Nomor : 03 K/N/1998 berpendapat bahwa karena utang yang ditagih dalam perkara a quo adalah ber­sumber dari hubungan hukum pengikatan jual beli, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jelas bahwa pengertian utang adalah utang pokok dan bunganya namun dalam Perkara Kasasi No­mor : 012 K/N/1999 (dengan Majelis Hakim yang sama) yang materi perkaranya juga bersumber dari “Perjanjian Pekerjaan Bangun-an” bukan “Perjanjian Pinjam Meminjam Uang”, namun ternyata Hakim Kasasinya berpendapat lain atau tidak sama dengan pendapatnya yang pertama;

85

2. Adanya Novum:

a. Surat Pernyataan dari H. Badarussamad, bertindak selaku Ketua dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Sela­tan, tanggal 19 Maret 1999 (lampiran-l) yang pada intinya men­gakui bahwa:_ Kelompok Tani sudah menerima pembayaran sewa tanah

meskipun belum lunas;_ Mencabut kembali Surat Nomor 014/MCN/III/99 tanggal 7

Maret 1999 dan dianggap tidak pernah ada;_ Pemohon PK I dan ll/Debitur I dan II tidak lagi diklasifikasi­

kan sebagai Debitur I dan II;

_ Masih ingin proyek diteruskan karena penting untuk me­ningkatkan taraf hidup rakyat petani dan meningkatkan pen­dapatan devisa bagi negara;

Berarti Kelompok Tani ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai Kreditur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 hingga karenanya membawa konsekwensi lebih lanjut bahwa keten­tuan Pasal 1 ayat (1) itu tidak dapat terpenuhi dan untuk itu permohonan Kreditur-I haruslah ditolak;

b. Surat-surat Pernyataan dari H. Andi Badussamad, H. Amir Patata, Drs. Sudirman Taska dan M. Jusfri bertindak masing- masing selaku Ketua dan Anggota Inti dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserro­cinnae, Jampue, Desa Lanrissang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan masing-masing tertang­gal 19 Maret 1999 (lampiran-ll-1, II-2, dan ll-4) yang pada inti­nya mengaku bahwa:

_ Tidak pernah memberi kuasa kepada Pengacara H. Prihakasa Kamar, SH. untuk beracara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mewakili Kreditur lain, kalau ada dinyatakan dicabut;

c. Surat dari H. Prihakasa Kamar, SH. Nomor 025/HPK/V/99 tanggal 24 Mei 1999 yang mengakui memang tidak pernah di­tunjuk mengajukan gugatan mewakili Kelompok Tani (lampiran- I I I ) ;

86

d. Daftar pembayaran sewa tanah oleh Debitur I kepada Kelom­pok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae tanggal 19 Maret 1999 (lampiran-IV);

Bukti ini menunjukkan tidak ada Kreditur lain, sehingga ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi karenanya Kreditur I patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter­sebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ad. 1-b :

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan Pasal 8 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang No­mor 4 Tahun 1998 tentang Formil Permohonan Kasasi dengan pertim­bangan sebagai berikut:

bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 April 1999 se­bagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi Nomor : 10/Kas/ Pailit/PN. Niaga/Jkt. Pst.;

bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan;

bahwa apabila Pasal 8 tersebut dibandingkan dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, terdapat perbedaan yang sangat jelas, yaitu Pasal 8 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan perhitungan tenggang waktu sejak tanggal putusan ditetapkan sedang Pasal 46 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan perhitungan tenggang waktu setelah putusan diberitahukan;

bahwa perbedaan bunyi pasal tersebut menunjukkan cara perhi­tungan tenggang waktu yang berbeda in casu putusan ditetapkan/ diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus dihitung sejak tanggal 31 Maret 1999 yang berarti berakhir pada tanggal 7 April 1999;

87

bahwa in casu permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 April 1999, sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga permohonan tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu seba­gaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang No­mor 4 Tahun 1998, oleh karena itu permohonan kasasi oleh Majelis Kasasi seharusnya ditolak, tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut tanpa perlu mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali lainnya, putusan kasasi Nomor 012 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan kasasi terse­but, maka secara otomatis yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor: 14/Pailit/1999/PN/ Jkt.Pst. oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan, apakah Putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pu­tusannya mengatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena adanya klausula arbitrase;

Menimbang, bahwa tentang klausula arbitrase dalam hubungan­nya dengan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung akan mempertim­bangkan sebagai berikut:

bahwa benar berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari Peradilan Umum yang ditempatkan atau diletak­kan pada Pengadilan Negeri yang tidak terpisah dari struktur Pengadil­an Negeri itu sendiri;

bahwa akan tetapi Pasal 280 ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah melimpahkan kewenangan khusus berupa Yurisdiksi Substantif yang ekslusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi yang meliputi juga pe­nundaan kewajiban pembayaran utang (suspent of payment) dan perkara lain di bidang perniagaan, halmana kemudian di pertegas da­lam penjelasan Pasal 280 tersebut, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan

88

setelah berlakunya undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;

bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 280 seperti dikemu- kakan di atas, status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit, kewenangan mana diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

bahwa memang benar clausula arbitrase berdasarkan penjelas­an Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa;

bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari clausula arbitrase, Yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesai­kan sengketa yang timbul dari perjanjian “Azas Pacta Sunt Servanda" yang digariskan Pasal 1338 KUHPerdata;

bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukan­nya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewe­nangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai undang-undang khusus (special iaw)\

bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Niagapun harus dibatalkan, maka persoalan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Majelis Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Niaga untuk memeriksa tentang pokok perkara atau Mahkamah Agung dapat langsung memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga belum memeriksa tentang pokok perkara, namun karena pemeriksaannya telah selesai

89

dan semua fakta telah terungkap dalam persidangan, lagi pula sifat penyelesaian perkara kepailitan yang cepat dan sederhana dengan pembatasan waktu penyelesaiannya, maka Majelis Peninjauan Kem­bali pada Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan apakah Termohon I dan II memenuhi syarat untuk dipailitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat:1. Adanya utang;2. Satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;3. Adanya 2 Kreditur atau lebih;

ad. 1, 2. Adanya utang dan datu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya men­dalilkan :

1. bahwa Pemohon I telah berutang pada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan sebagian dari pekerjaan manajemen dan konstruksi milik Termohon, namun Termohon tidak membayar kepada Pemohon uang sebesar US$ 496.284 (empat ratus sembi­lan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat), sehingga Termohon berutang pada Pemohon;

2. Bahwa utang tersebut berdarkan bukti P-5 dan P-5A akan dibayar oleh Termohon II kepada Pemohon selama dua kali pembayaran, yaitu pembayaran pertama sebesar US$ 250.000,- pada tanggal 05 Oktober 1998 dan pada tanggal 31 Desember 1998 sebesar US$ 246.284,-’

3. Bahwa akan tetapi ternyata Termohon sampai pada saat diajukan­nya permohonan ini belum membayar utang tersebut, sehingga pada saat permohonan pailit ini diajukan Termohon I dan II beru­tang pada Pemohon;

4. Bahwa selain Termohon berutang pada Pemohon I, juga berutang pada Pemohon II berupa pembayaran yang tidak dilakukan oleh Termohon atas sewa tambak untuk Petani Tambak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Ter­mohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa utang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun

90

1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, karena tidak bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, jelas Termohon mengakui setidak-tidaknya tidak menyangkal adanya utang tersebut namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah utang tersebut merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan pengertian tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepailitan;

bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) tersebut hanya men­jelaskan bahwa yang dimaksud utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau bunganya;

bahwa dengan adanya kata “utang pokok atau bunganya” menimbulkan suatu pemikiran bahwa yang dimaksud “utang” dalam Pasal 1 ayat (1) adalah utang yang bersumber dari pinjaman-pinjaman uang sebab “utang pokok dan bunga” hanyalah timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang, bahwa akan tetapi dalam penjelasan Pasal 1 tersebut disebutkan bahwa “utang atau bunganya” yang berarti dapat berupa utang, sehingga dapat diartikan lain, atau bunganya yang me­mang tidak bisa ditafsirkan lain kecuali bunga uang;

bahwa selain itu pengertian utang dalam Pasal 1 tidak bisa di­tafsirkan lain/berbeda dengan penafsiran utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama in casu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, karena selain cara penafsiran yang demikian tidak lazim, juga akan menyulitkan penerapan/pelaksanaan undang-undang itu sendiri;

bahwa sekedar suatu perbandingan dapat dikemukakan Pasal 237 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menentukan “sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pem­bayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa yang dimak­sud utang in casu adalah utang baik yang timbul karena undang-

91

undang maupun yang timbul karena perikatan, yaitu segala bentuk ke­wajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-5A jelas bahwa Termohon II berjanji akan membayar utangnya pada Pemohon sebesar US$ 250.000,- pada tanggal 05 Oktober 1998 dan sebesar US$ 246.284,- pada tanggal 31 Desember 1998, maka dengan tidak di­bayarnya utang tersubut, maka utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 05 Oktober 1998 dan tanggal 31 Desember 1998;

Ad. 3. Ada 2 Kreditur atau lebihMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalil­

kan bahwa yang menjadi Kreditur dari Termohon I dan II adalah Pemohon I PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dan Pemohon II Kelompok Tani Tambak FSSP MASSERRO CINNAE;

Menimbang, bahwa Pemohon I sendiri dalam permohonannya mengemukakan bahwa Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon I karena adanya perjanjian kerja management dan konstruksi yang ber­dasarkan berita acara penyerahan pekerjaan dan hasil audit akuntan publik Termohon I harus membayar kepada Pemohon uang sebesar US$ 496.284,- sedangkan Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon II karena adanya bukti P-5 dan P-5A yang menempatkan Termohon II sebagai pihak yang bersedia akan membayar uang sebesar US$ 496.284 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata bahwa pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam bukti tersebut adalah Pemohon I dan Termohon I, maka dengan adanya bukti P-5 dan P-5A tersebut kewajiban Termohon I yang bersumber dari bukti P-1 tersebut telah beralih pada Termohon II, sehingga dengan demikian yang menjadi Debitur dari Kreditur Pemohon I adalah Termohon II saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I hanya menjadi Kreditur terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata adanya Kreditur lain selain Pemohon I dan II, maka Ter­mohon I dan II masing-masing hanya memiliki 1 (satu) Kreditur in casu Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon II dan Pemohon II menjadi Kreditur dari Termohon I, maka syarat adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan

92

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan pailit dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor: 12 K/N/1999 dan Pu­tusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nom or: 14 Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan permohonan pailit ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon- pemohon Peninjauan Kembali: PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU (PT. PPFW), 2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. Lorensius Marpaung, SH., Penga­cara tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor: 14/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

DAN MENGADILI KEMBALI

- Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon 1. PT. ENVIRON­MENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO), 2. KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit un­tuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maupun dalam Peninjauan- kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

93

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 1999 oleh SARWATA, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua ter­sebut, dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, dan SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA, K E T U A :

ttd. ttd.

H . Z A K I R . S H . S A R W A T A , S H .

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai............................ .. Rp. 2.000,-2. Redaksi........................... ..Rp. 1.000,-3. Administrasi P K ................. Rp. 2.497.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

(Dua juta lima ratus ribu rupiah)

94

P U T U S A N

Nomor: 012 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil pu­tusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan da ri:

PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO), berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalam H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PALMER SITUMORANG, SH., dkk. para Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Palmer Situmorang, SH. & Partners, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A/10, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 1998, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon pernyataan Pailit/Kreditur;

m e l a w a n

1. PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU, terakhir berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 9 Jakarta 10330;

2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION, perusa­haan terbuka (go public) di Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada, keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa mereka : Drs. LORENSIUS MARPAUNG, SH., Pengacara, berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Rawamangun, Jakarta Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 April 1999 dan 12 April 1999, sebagai Para Termohon Kasasi, dahulu Para Debitur;

d a n :

95

KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCIN- NAE, yang diwakili oleh ANDI BADARUSSAMAD se­bagai pribadi dan Ketua yang karenanya bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, berkedudukan di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pin­rang, Sulawesi Selatan;

Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pernyataan Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Debitur di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa berdasarkan Perjanjian Manajemen “Turnkey tertanggal 30 Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen ter­masuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (Bukti P-1 dan P-2);

bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1 A, Pemohon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku Pemilik dan Penyandang dana untuk Termohon I (Bukti P-2 dan P-2A);

bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1 A, masa berlaku perjanjian vide P-1 dan P-1 A adalah 10 tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Ter­mohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1 A serta mengambil alih proyek, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (Bukti P-3);

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon ter­paksa mengalah dan atas pengambilalihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon;

bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebe­sar US$ 552.785.06 dan oleh para Termohon menyatakan sebesar US$ 496.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik Collins

96

Barrow disebutkan utang Termohon I yang pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US$ 496.284 (bukti P-4);

bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut di atas, juga dari lapor­an Akuntan Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak perusahaan dan merupakan asset dari Termohon II;

bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai Pemilik dan juga Penyandang Dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai Suratnya Nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjanjikan kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US$ 250.000 dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US$ 246.284,- (Bukti P-5 dan P-5A);

bahwa melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon I dan Termohon I menjawab­nya dengan suratnya Nomor 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pem­bayaran dari Termohon II sebagai Pemilik Termohon I (Bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A);

bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Ter­mohon I dan II melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai Auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya, yaitu Termo­hon I (Bukti P-8 dan P-8A);

bahwa sesuai dengan suratnya Nomor 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perolehan dana dari lembaga keuangan untuk melanjut­kan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan "bangkrut” (Bukti P-9 dan P-9A);

bahwa dengan suratnya Nomor 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pimpinan Termohon II (Bukti P-10 dan P-10A);

bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 November 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Ter­mohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide Bukti P-5, na­

97

mun tidak mendapat tanggapan dari para Termohon (Bukti P-11, P-11A, P-12, dan P-12A);

bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak dihiraukan oleh para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan ber­itikad baik memperingatkan kembali para Termohon untuk men­jalankan kewajibannya membayar utangnya kepada Pemohon, namun hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, para Termohon tidak juga melakukan pelunasan hutangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti P-13, P-14, P-14A, dan P-15);

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang kepada Kreditur lain, yaitu Termohon I menunggak pem­bayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada Kelompok Tani Tambak PSSF Maserrocinnae yang da­lam hal ini diwakili oleh :

1. H. Andi Baddarussamad (Ketua);

2. H.M. Amir Patata (Anggota);

3. Drs. Sudirman Taska (Anggota);4. M. Jufri (Anggota);

Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Ke­camatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Ad­dendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (Bukti P-16, P-17, P-18);

bahwa jumlah utang para Termohon terhadap Kreditur lain ter­sebut angka 14 di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak men­dapat tanggapan dari para Termohon (Bukti P-19 dan P-20);

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan para Termohon berada dalam keadaan Pailit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat Saudara YAN APUL, SH. yang berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang terdaftar di De­partemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor RegisterC.11UM.01-10 Tahun 1998;

98

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alas­an bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat me­mutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Termohon I PT. Putra-Putri Fortuna Windu, Termohon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan Pailit;

3. Menunjuk Hakim Pengawas;

4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;

5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 31 Maret 1999 Nomor 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:_ Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang

untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

_ Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemo­hon, yaitu PT. Enindo;

_ Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebe­sar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terse­but diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte per­mohonan kasasi Nomor 10/KAS/PAILIT/PT.NIAGA/JKT/PST jo Nomor 14/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Peng­adilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepani­teraan pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/Debitur yang pada tanggal 9 April 1999 telah disampaikan salinan permohonan ka­sasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 April 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama

99

diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh kerana itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1. Bahwa pada pertimbangannya halaman 14, Pengadilan Judex

Factie menyatakan “ ..........Majelis Hakim pada Pengadilan NiagaJakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena adanya klausa arbitrase pada per­janjian antara Keditur I (Pemohon) dengan Debitur I maupun per­janjian antara Debitur I dengan Kreditur II (kreditur lain)’’;

Pertimbangan tersebut keliru dan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum secara karena berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga vide Pasal 280 ayat (1) yang berbunyi:“Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pem­bayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum”

Selanjutnya ketentuan hukum tersebut dipertegas lagi pada pen­jelasan Pasal 280 ayat (1) tersebut berbunyi:“Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana di­ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga”;

Dari ketentuan tersebut di atas mudah diartikan bahwa kewenang- an mengadili terhadap permohonan kepailitan hanya ada pada Pengadilan Niaga, yang berarti pula tidak terdapat pilihan hukum lain selain daripada Pengadilan Niaga yang untuk sementara ini untuk seluruh wilayah hukum RI hanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam per­mohonan kepailitan selain dari kepada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai peradilan yang khusus, dan tentang kewenangan mengadili kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian;

100

Sekalipun dalam suatu perjanjian jual-beli kapal terdapat klausula menyatakan menundukkan diri untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari perjanjiannya didalam kewenangan hukum (juridiksi) Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer, namun klau­sula tersebut tidaklah serta merta membuat Pengadilan Agama atau Militer menjadi berwenang dan mengakibatkan Pengadilan Umum menjadi tidak berwenang, dengan kata lain berwenang atau tidaknya Pengadilan tidak timbul dari klausula perjanjian;

Analog dari penjelasan di atas, jika dalam suatu perjanjian terda­pat klausula yang menyatakan dengan tegas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian tidak dibenarkan disele­saikan melalui Pengadilan Niaga, maka tidak serta merta Pengadilan Niaga tidak berhak memeriksa permohonan kepailitan karena Pengadilan Niaga yang lahir dari undang-undang yang khusus (lex spesialis) tidak tunduk klausula perjanjian;Sebagaimana lazimnya, hampir setiap perjanjian selalu menunjuk domisili hukum tetap yang tidak dapat merubah pada suatu kepaniteraan pengadilan tertentu, misalnya para pihak menunjuk domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi apabila suatu ketika timbul utang, pi­hak kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena suatu per­mohonan pailit hanya dapat diajukan kepada kewenangan Penga­dilan Niaga, dengan kata lain kewenangan mengadili kepailitan ti­dak timbul dari perjanjian dan tidak tunduk pada perjanjian;

Karena ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta belum terbentuknya Pengadilan Niaga lainnya, maka Undang- undang tidak memberi pilihan hukum untuk memeriksa dan memu­tus kepailitan kepada pengadilan/lembaga lain selain kepada Pengadilan Niaga;

Seandainya dalam suatu perjanjian terdapat suatu klausula yang memberi kewenangan kepada suatu Badan Arbitrase untuk me­nyatakan pailit pihak yang lalai, maka tidak serta merta bahwa Badan Arbitrase yang ditunjuk tersebut berwenang/berhak untuk menyatakan pihak yang lalai berada dalam keadaan pailit karena kewenangan memutus dan menyatakan pailit lahir dari ketentuan undang-undang, tidak lahir dari klausula;

Hampir dari seluruh permohonan kepailitan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga didalam perjanjiannya antara kreditur dan debitur terdapat klausula domisili hukum dan arbi-

101

trase, yang walaupun demikian ternyata tidak satupun dari pu­tusan Pengadilan Niaga yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili;Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Ta­hun 1998 dengan tegas menyatakan, kepailitan dapat dinyatakan kepada Debitur yang telah terbukti mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat dua Kreditur atau le­bih salah satunya telah jatuh waktu, dan Undang-undang tersebut sebagai landasan yuridis berdirinya Pengadilan Niaga tidak meminta persyaratan lain karenanya Putusan Pengadilan Judex Factie a quo yang mencari syarat lain, haruslah dibatalkan;

2. Bahwa pada pertimbangannya halaman 12 Judex Factie menyata­kan “bahwa hubungan hukum sebagaimana tersebut di atas di­wujudkan Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I dalam suatu perjan­jian manajemen “Turnkey” yang menjadi dasar pengajuan permo­honan ini.... dst.;Pertimbangan Judex Factie tersebut keliru, karena permohonan tidak menyebut utang timbul dari perjanjian vide P-1, tetapi utang timbul dari surat sanggup Termohon II Kasasi vide bukti P-5, karena adanya pernyataan sanggup membayar tersebut yang te­lah jatuh tempo serta telah ditagih namun belum dibayar, sehingga tidak ada yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 untuk memohon agar Termohon Kasasi I dan II/ Debitur I dan II harus dinyatakan berada dalam keadaan Pailit;

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 berbunyi “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang berbukti secara sederhana bahwa per­syaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terpenuhi”, tidak ada alasan bagi hakim untuk ti­dak menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, apalagi sifat dari kepailitan melalui suatu permohonan bukan gugatan yang berarti pula bahwa dalam permohonan kepailitan tidak dikenal adanya pihak lawan;

Sekalipun Pemohon Kasasi menyebutkan hubungan hukum yang timbul karena diawali adanya perjanjian vide P-1, tidak lain karena Pemohon harus menggambarkan latar belakang timbulnya surat sanggup vide P-5, karena Pemohon menyadari bahwa surat sang­gup vide P-5 tersebut walau mengandung makna yang sama na­mun tidak mempunyai kesetaraan dengan Surat Sanggup/Promes Aksep, karenanya Pemohon haruslah menjelaskan dan membukti­

102

kan dasar timbulnya bukti P-5 (causa yang halal) berasal dari bukti P-1 yaitu Perjanjian “Turnkey, dengan demikian dasar permohonan pailit adalah bukan perjanjian “Turnkey vide P-1 melainkan surat sanggup vide P-5;

3. Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 13 menyatakan :“Menimbang, bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbitrase sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah me­nyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR yang hingga kini masih tetap berlaku di Indonesia, karona berdasarkan penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 di­asumsikan bahwa ketentuan Arbitrase/Klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi Peradilan Niaga yang merupakan bagian dari Pengadilan Umum, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan masalah permohonan ini maka Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang me­meriksa maupun memutusnya karena adanya Klausula Arbitrase pada perjanjian antara Kreditur I (Pemohon) dengan Debitur I maupun perjanjian antara Debitur I dengan Kreditur II (Kreditur lain), diperkuat lagi dengan adanya tanggapan dari Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II point ke 14 mengenai adanya klausula Arbitrase dimaksud, karena kewenagan memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini ada pada Mahkamah Arbitrase Singapura dan BANI”

Judex Factie telah keliru menerapkan hukum, karena meskipun terdapat klausula Arbitrase dalam Perjanjian “Turnkey untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Ter­mohon Kasasi I, akan tetapi sebagaimana diuraikan di atas Per­mohonan Pemohon Kasasi bukan menyangkut sengketa perdata yang menuntut suatu pembayaran dan Judex Factie telah mem- posisikan dirinya seperti mengadili perkara perdata dalam peradil­an umum, padahal Pengadilan Niaga adalah merupakan ketentuan khusus (Lex Spesialis), sebagaimana ditegaskan dalam penjelas­an Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 ter­sebut di atas, yaitu permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, berarti tiada pengadilan lain atau lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan memu­tus kepailitan, tidak terkecuali Badan Arbitrase;

Sebagai peraturan yang khusus Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak tunduk pada ketentuan dalam perjanjian yang didasar­kan pada alasan hukum “Pacta Sunt Servada”, bahkan jika diteliti

103

lebih jauh, supremasi dari undang-undang tersebut melintasi Hu­kum Perdata umum, karena putusan kepailitan otomatis meng­hentikan seluruh proses perdata dan atas segala sita apapun bentuknya menjadi kehilangan kekuatan hukum karenanya, karenanya sudah barang tentu klausula apapun dalam surat per­janjian yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Ta­hun 1998 harus dikesampingan;

4. Bahwa Judex Factie juga sangat keliru menafsirkan klausula Arbi­trase dalam Perjanjian manajemen “Turnkey" yang menafsirkan perjanjian seolah-olah segala perselisihan harus diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase di Singapura, padahal dalam pertim­bangannya Judex Factie telah mengutip point 18.2 Perjanjian vide P-1A, dan didukung P-1 sebagai terjemahannya yang dengan te­gas tertulis sebagai berikut :

“If the parties cannot reselve a dispute by amicable settlement, either party may refer dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules o f the Singapore International Arbi­tration Center”

(Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesai­kan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing- masing pihak DAPAT membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional Singapura);

Dalam kosa kata Inggris, dan telah pula dikutip dalam putusan “May” mengandung arti “dapat” yang berarti bukan merupakan suatu keharusan melainkan sebagai suatu pilihan yang bersifat alternatif apabila diantara pihak menghendakinya;

Sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR berbunyi:

“Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berke­dudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu” yang berarti hak menentukan pilihan hukum ada pada Penggugat dalam hal ini “Pemohon";

Karena klausula arbitrase tersebut nyata bukan suatu keharusan dan nyata kutipan putusan menyebutkan “dapat” maka pengadilan Judex Factie telah membuat pertimbangan yang keliru dan pu­tusannya haruslah dibatalkan;

104

Pengutipan atas point 18.3 vide P-1 Hakim Judex Factie juga ke­liru, karena ketentuan tersebut tidak mengatur tentang pilihan penyelesaian sengketa tetapi terhadap pelaksanaan Putusan Arbi­trase yang boleh dipilih vide point 18.2 dengan kata lain pelak­sanaan dari ketentuan point 18.3 tergantung pilihan pada penyele­saian yang bersifat alternatif pada point 18.2;

5. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 13 Judex Factie telah mengutip yurisprudensi sehingga berasumsi dengan menyatakan bahwa : gugurnya kewenangan mutlak Arbitrase dalam menyele­saikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak se­cara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu";Pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum, dimana Hakim Judex Factie tidak dengan cermat mempertimbangkan bahwa perjanjian “Turnkey' vide P-1 telah diakhiri sebagaimana diakui Pemohon pada dalil angka 3 Permo­honan, dan telah pula dibenarkan dan diakui oleh Termohon vide dalil tanggapannya angka 8 yang menyatakan "karena tidak di­tanggapi, maka perjanjian dibatalkan berdasarkan surat dari MILES DAVISON MC CHARTHY tanggal 20 Juni 1997 vide T.1-6, dengan demikian seharusnya jelas dan sempurna bagi Hakim Ju­dex Factie bahwa dengan pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut, cukup sebagai bukti bahwa Perjanjian vide P-1 telah diakhiri, dan jika perjanjiannya telah diakhiri maka klausula arbi­trase didalamnya tidak lagi relevan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, berbunyi “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu” dengan demikian seharusnya Hakim Judex Factie tidak membuat fakta sendiri diluar apa yang telah diakui oleh para pihak, karena pembuktian dalam hal kepailitan vide Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, bersifat sederhana;

Selain karena pengakuan tersebut di atas, juga berdasarkan bukti vide P-3 telah membuktikan proyek telah diserahkan kepada Ter­mohon, dihubungkan dengan surat pengakhiran daru Termohon vide bukti T.1-6, nyata membuktikan bahwa perjanjian vide P-1 telah berakhir, karenanya Hakim Judex Factie mendasarkan per­timbangan pada perjanjian yang sudah dengan tegas-tegas di­cabut dan tidak berlaku lagi, adalah suatu kekeliruan;

105

Karena bukti vide P-5 timbul merupakan bahagian dari peng­akhiran perjanjian vide P-1 yaitu perjanjian “Turnkey”, maka bukti P-5 tidak tunduk pada klausula arbitrase yang tertuang dalam perjanjian vide P-1;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan point 18.2 tentang klausula Arbi­trase terdapat kata : “Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, dst.” berarti klausula arbitrase dapat dipakai sebagai alternatif hanya apabila tidak terdapat penyelesaian dengan jalan damai;

Dengan adanya surat sanggup vide P-5, dan surat Termohon I vide P-6 dan P-7 dan juga Pengakuan Termohon dalam tangga­pannya, satu dan lainnya telah membuktikan dengan terang dan tegas telah tercapai suatu cara/jalan damai, akan halnya Termo­hon tidak menjalankan janji yang dinyatakannya dalam suratnya vide P-5 adalah merupakan hal yang tersendiri yang secara hu­kum tidak terpaut lagi dengan perjanjian vide P-1 khususnya klau­sula Arbitrase;

7. Bahwa pada pertimbangannya halaman 13, Judex Factie menun­juk ketentuan pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan khususnya point ke-7 jo Pasal 284 ayat (1) yang dengan demikian secara serta merta menempatkan klasifikasi bahwa dengan adanya klausula arbitrase menjadikan Pengadilan Niaga tidak berwenang;

Pertimbangan tersebut adalah keliru dan justru bertentangan dengan ketentuan Pasal yang ditunjuknya sendiri, karena justru Penjelasan Umum point ke-7 disebutkan “Begitu pula dengan ling­kup tugas dan kewenangannya diluar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu .... dst.”, yang berarti adalah kewenangan peradilan untuk memutus kepailitan, sedangkan menyatakan diri tidak berwenang tidak saja menyalahi hukum tetapi sudah merupakan upaya melawan arus ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu mempersempit kewenangan Peradilan Niaga;

Demikian juga penunjukkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) berten­tangan dengan asumsi yang didasarkan oleh pengadilan dalam menyatakan tidak berwenang untuk mengadili karena sebagai­mana ketentuan tersebut berbunyi: “kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”, berarti sepanjang tidak ditentu­kan lain oleh undang-undang, dapat mempergunakan HIR sebagai

106

dasar hukum, akan tetapi kenyataannya Judex Factie keliru seolah- olah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur ten­tang kewenangan mengadili permohonan kepailitan padahal Peng­adilan Niaga berwenang vide Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sehingga tidak ada alasan untuk mencari- cari kebenaran pada HI R;

Apa yang dimohonkan pernyataan pailit oleh pemohon telah ter­bukti dengan sangat sederhana dan dasar hukumnyapun jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pertim­bangan pengadilan Judex Factie halaman 14 yang mencari-cari alasan dengan menunjuk ketentuan RV dan Yurisprudensi yang timbul sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa untuk menyatakan pailit menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 apabila dapat dibuktikan dengan sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; yang berarti untuk me­nyatakan kepailitan haruslah berdasar pada syarat undang- undang tersebut, dan hakim tidak dibenarkan untuk mencari tam­bahan syarat-syarat lain untuk menyatakan Pailit;

Telah terbukti adanya utang Termohon terhadap Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae dengan bukti otentik yang tidak da­pat disangkal oleh siapapun vide P-16 s/d P-20, maka adanya syarat dua kreditur atau lebih telah terpenuhi;

Termohon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan vide P-5 be­rutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon, namun tidak melakukan pembayaran sehingga telah memenuhi syarat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan Pailit;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian, tidaklah dengan sendirinya menye­babkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya;

Bahwa berdasarkan Pasal 615 Rv {Reglement op de Rechtsvor- dering, S. 1847-52 jo 1849-63), yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang

107

dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada keten­tuan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan Pasal 616 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, per­ceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase;

Bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada per­aturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailit­an dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Ini ber­arti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitase, karena telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan sesuai ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berwenang memeriksa dan memu­tus perkara ini adalah Pengadilan Niaga;

Dengan demikian jelaslah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara ini para pihak ternyata telah mengajukan bukti-bukti, sehingga materi perkaranya telah dapat diperiksa, maka sesuai asas dari Peradilan Niaga yang tersirat pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu tentang ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan, dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut;

mengenai keberatan kasasi ad. 2 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena bila memang hanya dipertimbangkan dari bukti P-1 menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pemohon Pernyataan Pailit dengan Para Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit adalah berdasar­kan perjanjian jasa menajemen Turnkey dan bukan berdasarkan kon­struksi hukum pinjam meminjam uang;

Bahwa tetapi bila diperhatikan bukti P-5 yang menyatakan adanya sejumlah US$ 496.284,- yang sudah harus dibayar oleh para Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Pernyataan Pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban pembayaran yang dapat diklasifikasikan hutang dari Termo­hon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Pernyataan Pailit;

108

Bahwa bila bukti P-5 itu dihubungkan dengan bukti-bukti P-7, P-9. P-10, P-11 dan P-14 terbukti bahwa kewajiban pembayaran (hutang) tersebut di atas telah jatuh tempo pada tanggal 15 November 1998 dan tanggal 31 Desember 1998, sehingga dengan demikian hal ini berarti telah dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh para Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit;

Bahwa bukti-bukti P-16 s/d P-20 menunjukkan adanya perjanjian- perjanjian penggunaan tanah antara Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocin- nae dan adanya kewajiban membayar dari Termohon Kasasi/Termo­hon Pernyataan Pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserro- cinnae, sehingga dengan demikian hal ini berarti ada kreditur lain ter­hadap Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit;

Bahwa dengan demikian seluruh persyaratan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon Pernyataan Pailit harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Envi­ronmental Network Indonesia (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Palmer Situmorang, SH., dkk. tersebut serta untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor 14/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST., selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dan seluruh amarnya akan berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Kasasi dikabulkan dan Para Termohon dinyatakan Pailit, maka harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No­mor 4 Tahun 1998, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah dari Hakim Pengadilan Niaga, maka kepada Pengadilan Niaga diperintahkan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas tersebut;

Bahwa Yan Apul, SH. yang diusulkan oleh Pemohon sebagai Kurator ternyata telah memenuhi syarat Pasal 67 A jo Pasal 13 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga permohonan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya Kurator sebagai­mana dimaksud dalam Pasal 67 D jo Pasal 69 Undang-undang Nomor

109

4 Tahun 1998 akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor 09-HT.05.10 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa para Termohon Kasasi/Termohon Pernyata­an Pailit dinyatakan pailit, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada seluruh harta pailit;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya PALMER SITUMORANG, SH. dkk. ter­sebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor 14/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

- Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. Environmental Network Indonesia (PT. ENINDO);

- Memerintahkan para Termohon : 1. PT. Putra Putri Fortuna Windu dan 2. PPF International Corporation dalam keadaan pailit;

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas;

- Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH., berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;

- Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kurator adalah berdasar­kan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor M-09-HT.05.10 Tahun 1998;

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibebankan pada harta pailit;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1999, dengan H. SOEHARTO,

110

SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan di­ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 MEI 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. Hakim-hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN Panitera Peng­ganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA, K E T U A ,

DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. H. SOEHARTO, SH.

ttd. ttd.

ttd.

Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN, SH.

Biaya-biaya:_ Meterai..................._ Redaksi.................._ Administrasi Kasasi

Rp. 2.000,-Rp. 1.000,-Rp. 1.997.000,-

Jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

111

PUTUSANNomor: 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara permohonan Pernyataan Pailit d a ri:* PT. ENVIRONMENTAL NETW O RK INDONESIA (PT. ENINDO),

beralamat di Lina Building Lantai V Jalam H.R. Rasuna Said Kav.B-7, Kuningan Jakarta Selatan 12910,

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PALMER SITUMORANG, SH„ HORAS SINAGA, SH. dan ANITA LIE, SH. yang berkantor di Graha Cempaka Mas Blok A-10, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat 10640, ber­dasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 1998, Nomor 375/PSP/SK/XII/98 yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON (KREDITUR I);

* KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE, yang di­wakili oleh : H. Andi Badarussamad sebagai pribadi maupun sebagai. Ketua dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocin- nae, kesemuanya beralamat di Dusun Jam- pue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattiro- sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Sela­tan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. PRIHAKASA KAMAR, SH. Penga- cara/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Cempaka Mas Blok A-10, Jakarta Pusat 10640 dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 1999. Yang selanjut disebut sebagai (KREDITUR LAIN);

Yang Memohon Pernyataan Pailit terhadap :

113

* PT. PUTRA PUTRIFORTUNA WINDU, terakhir beralamat di JalanCikini Raya Nomor 9 Jakarta Pusat 10330;

* PPF INTERNATIONAL CORPORATION, suatu perusahaan terbuka(igo public) di Calgary, Canada, terakhir dike­nal beralamat di 225, Patina Green SW, Cal­gary, Alberta T3H 3C7, Canada.Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya : Drs. LORENSIUS MAR- PAUNG, SH., berkantor di Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Telp./Fax. Nomor 4894186, Rawamangun, Jakarta Timur, ber­dasarkan Surat Kuasa Khusus : 1. dari Debitur I tertanggal 5 Maret 1999 dan 2. dari Debitur II tertanggal 10 Maret 1999, selanjut­nya disebut sebagai PARA DEBITUR;

- Telah membaca permohonan Para Pemohon;- Telah mendengar Para Pemohon dan Debitur;

- Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat Bukti dan Surat- surat lain yang berhubungan dengan perakara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perkaranya tertanggal 01 Maret 1999 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Nomor Register Perkara : 14/Pailit/1999/ PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 02 Maret 1999, mengemukakan permo­honannya yang berisi hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Manajemen "Turnkey” tertanggal 30 Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti P-1 dan P-2);

2. Bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemo­hon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala di­bayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon dengan meng­gunakan uang dari Termohon II selaku Pemilik dan Penyandang Dana untuk Termohon I (bukti P-2 dan P-2A);

114

3. Bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa ber­laku perjanjian vide P-1 dan P-1A adalah 10 tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil alih proyek, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (bukti P-3);

4. Bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa mengalah dan atas pengambilalihan proyek tersebut telah diada­kan perhitungan utang piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon;

5. Bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US$ 552.785.06 dan oleh para Termohon menyatakan sebesar US$ 496.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik Collins Barrow disebutkan utang Termohon I yang pem­bayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US$ 496.284 (bukti P-4);

6. Bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut di atas, juga dari laporan Akuntan Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon l adalah anak perusahaan dan merupakan asset dari Termohon II;

7. Bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai Pemilik dan juga Penyandang Dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai Suratnya Nomor 015/DIR/FM/ 98, Termohon II menjanjikan kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US$ 250.000 dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A);

8. Bahwa melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon I dan Termohon I men­jawabnya dengan suratnya Nomor 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai Pemilik Termo­hon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A);

9. Bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai Auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya, yaitu Termohon I (bukti P-8 dan P-8A);

115

10. Bahwa sesuai dengan suratnya Nomor 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II se­dang merundingkan perolehan dana dari lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan “bangkrut” (bukti P-9 dan P-9A);

11. Bahwa dengan suratnya Nomor 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF Interna­tional berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu ke­sepakatan dari rapat pimpinan Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);

12. Bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 November 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Termohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tanggapan dari para Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12, dan P-12A);

13. Bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak dihiraukan oleh para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beritikad baik memperingatkan kembali para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada Pemo­hon, namun hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, para Termohon tidak juga melakukan pe­lunasan hutangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugat­an perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A, dan P-15);

14. Bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga be­rutang kepada Kreditur lain, yaitu Termohon I. menunggak pem­bayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada Kelompok Tani Tambak PSSP Maserro- cinnae yang dalam hal ini diwakili oleh :

14.1. H. Andi Baddarussamad (Ketua);

14.2. H.M. Amir Patata (Anggota);

14.3. Drs. Sudirman Taska (Anggota);

14.4. M. Jufri (Anggota);

Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Ke­camatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober

116

1995 jo Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Ad­dendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18);

15. Bahwa jumlah utang para Termohon terhadap Kreditur lain terse­but angka 14 di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak men­dapat tanggapan dari para Termohon (bukti P-19 dan P-20);

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan para Termohon berada dalam keadaan Pailit, maka untuk itu perlu diangkat kura­tor, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat Saudara Yan Apul, SH. yang berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indo­nesia Nomor: Register C.11UM.01-10 Tahun 1998;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Termohon I PT. Putra-Putri Fortuna Windu, Termo­hon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan Pailit;

3. Menunjuk Hakim Pengawas;

4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;

5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelah melakukan panggilan secara patut menurut hukum, maka pada hari sidang Pertama yang telah ditetapkan (Selasa, tanggal 11 Maret 1999) Pemohon I hadir di persidangan yang diwakili oleh kuasanya HORAS SINAGA, SH., ANITA LIE, SH. dari Kantor Hukum PALMER SITUMORANG, SH. & PARTNERS yang berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A-10 Jl. Letjen Suprapto. Berdasarkan surat kuasanya Nomor 375/PSP/SK/XII/1998 tanggal 09 Desember 1998. Sedang Kreditur lainnya hadir kuasa hukumnya H. PRIHAKASA KAMAR, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Maret 1999 dan dihadiri pula oleh Debitur I dan Debitur II yang diwakili oleh

117

kuasa hukumnya Drs. LORENSIUS MARPAUNG, SH. berkantor di Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Telp./Fax. Nomor 4894186, Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 1. dari Debitur I tertanggal 5 Maret 1999. 2. dari Debitur II tertanggal 10 Maret 1999;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 15 Maret 1999 Para Pihak hadir dalam persidangan, Pemohon II dan Kuasa Debitur I dan Debitur II melengkapi kekurangan-kekurangan surat kuasa­nya; selanjutnya Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II telah menye­rahkan tanggapannya tertanggal 15 Maret 1999 yang ditandatangani oleh Drs. LORENS MARPAUNG, SH. yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon dengan alasan, bahwa :

• Apa yang didalilkan oleh Kreditur/Pemohon bukanlah utang yang timbul dari hubungan hukum utang-piutang atau yang berawal pada konstruksi hukum pinjam-meminjam uang;

• Hubungan hukum antara Kreditur/Pemohon dengan Debitur I/ Termohon I dan dengan Debitur ll/Termohon II adalah hubungan antara Investor yang menanamkan uangnya dalam suatu proyek untuk dikelola/dimanage oleh seorang atau suatu perusahaan dengan memperoleh management fee;

• Bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menangani permasalahan ini, hanya Pengadilan Perdata yang bisa me­mutuskan permasalahan ini;

Tanggapan Debitur/Termohon selengkapnya ditunjuk kepada surat tanggapan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemo­hon (Kreditur I) telah melampirkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Jasa Manajemen “ Turnkey” Proyek Peter­nakan Udang antara PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo) dengan PT. Putra Putri Fortuna Windu (PT. PPFW) (sesuai dengan Asli) (Bukti P-1);

2. Fotocopy “ Turnkey" Shrimp Farm Project Management Services Agreement between PT. Enindo and PT. PPFW (sesuai dengan Asli) (Bukti P-1 A);

3. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT. Enindo Nomor 004/DIR/FM/98 tertanggal 15 Juli 1998 (sesuai dengan Asli) (Bukti P-2);

118

4. Fotocopy PT. PPFW letter ref. 004/DIR/FM/98 dated 15 July 1999 to PT. Enindo (sesuai dengan Asli) (Bukti P-2A);

5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Proyek tertanggal 27 Juni1997 (sesuai dengan Asli) (Bukti P-3);

6. Fotocopy Terjemahan Laporan Akuntan Publik Collins Barrow (sesuai dengan Asli) (Bukti P-4);

7. Fotocopy Collins Barrow Auditor’s Report, (sesuai dengan Asli) (Bukti P-4A);

8. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT. Enindo Nomor 015/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-5);

9. Fotocopy PT. PPFW letter ref. 015/DIR/FM/98 dated 30 September1998 to PT. Enindo (sesuai dengan Asli) (Bukti P-5A);

10. Fotocopy Surat PT. Enindo kepada PT. PPFW tertanggal 26 Mei 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-10);

11. Fotocopy PT. Enindo letter dated 26 May 1998 to PT. PPFW (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-6A);

12. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT. Enindo Nomor 003/DIR/FM/98 tertanggal 11 Juni 1998 (sesuai dengan turunan­nya) (Bukti P-7);

13. Fotocopy PT. PPFW letter ref. 003/DIR/FM/98 dated 11 June 1998 to PT. Enindo (Bukti P-7 A);

14. Fotocopy Surat PT. Enindo kepada Akuntan Publik Collins Barrow tertanggal 15 Juni 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-8);

15. Fotocopy PT. Enindo letter dated 15 June 1998 to Collins Barrow (sesuai dengan copynya) (Bukti P-8A);

16. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT, Enindo Nomor010/DIR/FM/98 tertanggal 03 September 1998 (sesuai dengan tu­runannya) (Bukti P-9);

17. Fotocopy PT. PPFW letter ref. 010/DIR/FM/98 dated 03 September 1998 to PT. Enindo (sesuai dengan aslinya) (Bukti P-9A);

18. Fotocopy Surat PT. PPFW kepada PT. Enindo Nomor014/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998 (sesuai dengan tu­runannya) (Bukti P-10);

19. Fotocopy PT. PPFW letter ref. 014/DIR/FM/98 dated 30 September 1998 to PT. Enindo (sesuai dengan aslinya) (Bukti P-10A);

119

20. Fotocopy Surat PT. Enindo kepada PT. PPFW tertanggal 05 Okto­ber 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-11);

21. Fotocopy PT. Enindo letter dated 05 October 1998 to PT. PPFW (sesuai dengan copynya) (Bukti P-11 A);

22. Fotocopy Surat PT. Enindo kepada PT. PPFW tertanggal 02 No­vember 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-12);

23. Fotocopy PT. Enindo letter dated 02 November 1998 to PT. PPFW (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-12A);

24. Fotocopy Sommatie dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor375/PSP/XII/ 98 tertanggal 09 Desember 1998 (sesuai dengan tu­runannya) Bukti P-13);

25. Fotocopy Sommatie dari Kuasa Hukum Pemohon No. 376/PSP/XII/ 98 tertanggal 09 Desember 1998 (sesuai dengan turunannya) Bukti P-14);

26. Fotocopy Sommatie dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor376/PSP/XII/ 98 tertanggal 09 Desember 1998 (B. Inggris) (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-14A);

27. Fotocopy Gugatan PT. PPFW terhadap PT. Enindo Nomor 32/Pdt.G/ 1999/PN.Jkt.Sel. (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-15);

28. Fotocopy Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-16);

29. Fotocopy Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-17);

30. Fotocopy Addendum Kontrak tertanggal 28 September 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-18);

31. Fotocopy Surat Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae No­mor 10/MCN/II-99 tertanggal 03 Februari 1999 (sesuai dengan tu­runannya) (Bukti P-19);

32. Fotocopy Surat Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae No­mor 11/MCN/I/1999 tertanggal 08 Februari 1999 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-20);

r

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya pihakKreditur lainnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberikantanda K.II-1 sampai dengan K.II-6, yaitu :

1. Fotocopy Perjanjian Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH. antara Tuan Haji Andi Badarussamad dengan Ian H. Murray (PT. Putra

120

Putri Fortuna Windu) tertanggal 6 Desember 1995 (sesuai dengan asli) (Bukti K.II-2);

2. Fotocopy Perjanjian Penggunaan Tanah Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH. antara PT. Putra Putri Fortuna Wndu dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae tertanggal 31 Okto­ber 1995 (sesuai dengan turunannya) (Bukti K.II-2);

3. Fotocopy Addendum Kontrak I Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH. tanggal 28 September 1998 antara tuan lan Fortune dan Ken Bernardi dengan Andi Badarussamad (sesuai dengan turunannya) (Bukti K.II-3);

4. Fotocopy Perjanjian Tambahan Akta Notaris RIDWAN NAWNG, SH. tanggal 12 Oktober 1996 antara yang mewakili PT. Putra Putri Fortuna Wndu dengan yang mewakili Kelompok Tani Tambak Ma­serrocinnae (sesuai dengan turunannya) (Bukti K.II-4);

5. Fotocopy Surat dari Ketua Kelompok Tani Tambak kepada Tuan lan Fortune tertanggal 3 Februari 1999 perihal Pembayaran kepada petani (sesuai dengan Asli) (Bukti K.II-5);

6. Fotocopy Surat dari Ketua Kelompok Tani Tambak kepada Tuan lan Fortune tertanggal 8 Februari 1999 perihal batas waktu pem­bayaran (sesuai dengan Asli) (Bukti K.II-6);

Menimbang, bahwa pihak Debitur I dan Debitur II juga untukmenguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti suratyang diberi tanda T. 1-1 sampai dengan T. 1-8, yaitu :

1. T. 1-1: Fotocopy “Turnkey Shrimp Farm Project ManagementServices Agreement antara PT. Enviromental Network Indonesia (PT. Enindo) dan PT. Putra Putri Fortuna Wndu (PPFW) (sesuai dengan copy);

2. T.I-2: Fotocopy General Conditions dari “Turnkey Shrimp FarmProject Management Services Agreement (sesuai dengan copy);

3. T .I-3: Fotocopy Bussiness Plan yang disusun oleh Mr. lan Murray,Managing Director PT. Enindo (sesuai dengan copy);

4. T .I-4 : Fotocopy Surat Pernyataan dari 8 Karyawan PT. PPFWtanggal 6 Maret 1999 tentang petak tambak dari 55 petak yang tidak menghasilkan udang karena pengelolaan yang tidak intensif/tidak profesional (sesuai dengan asli);

5. T.I-5 : Fotocopy Surat Tegoran dari Mr. Miles Davison Me Carthy,Special Councel dari PPFW, tertanggal 14 Maret 1997

121

tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Enindo dan Epi- core (sesuai dengan asli);

6. T. 1-6: Fotocopy Surat Pemberitahuan pembatalan perjanjian ter­tanggal 20 Juni 1997 dari Mr. Miles Davison Me Carthy, kepada Enindo dan Epicore (sesuai dengan copy);

7. T.I-7: Fotocopy Surat Gugatan pembatalan perjanjian karenawanprestasi dari PPFW sebagai Penggugat terhadap Enin­do, sebagai Tergugat I dan Epicore sebagai Tergugat I dan Epicore sebagai Tergugat II Nomor 32/Pdt/G/1999/PN.Jkt. Sel. (sesuai dengan copy);

8. T .I-8: Fotocopy surat dari Kelompok Tani Tambak Maserricinnaetanggal 7 Mei 1999 kepada PPFW dan PPF International Corporation mengenai tunggakan pembayaran sewa tanah (sesuai dengan asli);

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemo­hon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut didaftarkan di Kepani­teraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 1999 yang oleh karena telah memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan tersebut mendapat nomor register: 14/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari permohonan Pemohon adalah adanya utang Debitur, sebesar US$ 496.284,- dengan perincian sebesar US$ 250.000,- telah jatuh tempo 5 Oktober 1998 dan sebesar US$ 246.284, telah jatuh tempo 31 Desember 1998; utang mana pembayarannya dilakukan melalui Debitur II selaku pe­rusahaan Ihduk dari Debitur I pada Pemohon yang telah mengeluarkan biaya pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa manajemen dan konstruksi bidang industri agrikultur proyek tambak udang yang tertuang dalam perjanjian manajemen “ Turnkey1’ tertanggal 30 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I, namun hingga saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon/ Kreditur I ke Pengadilan Niaga, Debitur I dan Debitur II belum juga melunasi utangnya tersebut, walau Kreditur I (Pemohon) melalui kuasa hukumnya telah melakukan 2 (dua) kali sommatie pada tanggal 9 De­sember 1998 bahkan mengajukan gugatan perdata pada Kreditur I (Pemohon) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karenanya Pemo­

122

hon mohon agar Debitur I dan Debitur II selaku Induk perusahaan Debitur I dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu guna memenuhi per­syaratan permohonan pailit sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Kreditur I (Pemohon) selaku Pemohon juga menyatakan bahwa selain berutang kepada Kreditur I (Pemohon), Debitur I dan Debitur II juga memiliki utang kepada Kreditur II, hal mana dibenarkan pula oleh Kreditur II da­lam persidangan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dalam hal ini Kreditur I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, Kreditur II selaku Kreditur lain juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda K.II-1 sampai dengan K.II-6, sedangkan Debitur I dan Debitur II secara bersama telah menga­jukan bukti surat pula yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi dari permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu diper­timbangkan tanggapan dari Debitur I dan Debitur II tertanggal 15 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Kreditur l/Pemohon dengan Debitur l/Termohon I dan Debitur II/ Termohon II merupakan hubungan antara Investor (dalam hal ini Debitur l dan Debitur II) yang menanamkan uangnya dalam suatu proyek tambak udang yang dikelola oleh seorang (dalam hal ini Kreditur I) berdasarkan perjanjian manajemen “Turnkey dengan memperoleh management fee, perjanjian mana akhirnya dibatalkan oleh Debitur I dan Debitur II oleh karena Kreditur l/Pemohon melakukan wanprestasi yang merugikan Debitur I dan Debitur II, atau dengan kata lain Kreditur l/Pemohon tidak melaksanakan isi perjanjian “Turnkey sebagaimana mestinya/bertentangan dengan apa yang diperjanjikan. Karenanya Debitur I dan Debitur II berpendapat Kreditur l/Pemohonlah yang telah melakukan wanprestasi. Sehubungan dengan hal tersebut oleh karena telah terjadi perselisihan antara Debitur i dan Debitur II dengan Kreditur/ Pemohon, perselisihan mana ternyata tidak dapat dilaksanakan secara damai, maka berdasarkan Pasal 18.2 dari General Conditions dari Perjanjian Manajemen “Turnkey seharusnya diselesaikan oleh The Singapore International Arbritation Centre, bukan oleh Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tanggapan Termohon I dan Termohon II yang menyangkut materi perkara yang point 1 sampai 13, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan point 14 yang menyangkut hukum acara yang harus diberlakukan dalam menangani perkara permohonan ini;

123

Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti-bukti surat yang di­ajukan oleh Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II tertulis Tl saja dan bukan Tl, II, namun oleh karena Kuasa Hukum tersebut mewakili kepentingan Debitur I dan Debitur II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 1999 (dari Debitur I) dan tanggal 10 Maret 1999 (dari Debitur II); disamping itu pula Debitur I dan Debitur II mempunyai hubungan sebagai anak perusahaan (Debitur I) dan Induk Perusahaan (Debitur II), maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti T.I-1 s/d T.I-8 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II tersebut dimaksudkan sebagai bukti yang diajukan bagi kepentingan baik Debitur I maupun Debitur II;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang ada antara Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I sebagaimana tersebut di atas merupakan hubungan hukum perikatan, yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (vermogens Recht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu (Kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya (Debitur); obyeknya tertentu dan subyeknya- pun tertentu pula, dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang dise­but UTANG, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang kepada orang lain baik itu berupa uang, barang maupun jasa;

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagaimana tersebut di atas diwujudkan Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I dalam suatu per­janjian manajemen “T u rn ke f yang menjadi dasar pengajuan permo­honan ini oleh Kreditur I (Pemohon), bukti mana ternyata bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan oleh Debitur I dan Debitur II khusus­nya bukti T.I-2 yang menjadikannya dasar pula bagi tanggapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian manajemen “Turnkey” tersebut, khususnya pada point 18.2 dan 18.3 tentang penyelesaian perselisihan tercantum clausula Arbitrase, yakni:

18.2 : “ If the parties cannot reselve a dispute by amicable settle­ment, either party may refer the dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of the Singapore International Arbitration Center”

(Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesai­kan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak dapat membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional Singapura);

124

18.3 : "The Decision of the Arbitration (including on who must bear on the Costs o f The Arbitration) is final and binding on the parties. Except to enforce the Decision o f the Arbitration, neither party may bring any action in any court relating to a dispute under this agreement"

(Keputusan Arbitrase (termasuk mengenai siapa yang harus menanggung biaya Arbitrase itu) akan bersifat final dan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Kecuali untuk tujuan memberlakukan keputusan arbitrase, maka pihak- pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan ke Pengadilan sehubungan dengan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini);

Menimbang, bahwa bukti Kreditur I (Pemohon) dan Debitur I II sebagaimana tersebut di atas ternyata isinya bersesuaian dengan isi yang terdapat dalam bukti yang diajukan (Kreditur lain) K.II.2, terutama Pasal 9 yaitu mendasarkan pada klausula Arbitrase pula yaitu :

9.1 Para Pihak harus mengupayakan untuk menyelesaikan dengan damai setiap sengketa, perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau tidak berlakunya perjanjian ini;

9.2 Jika Para Pihak gagal mencapai penyelesaian damai, Para Pihak setuju untuk mengalihkan sengketa tersebut kepada Arbitrasi yang tunduk pada peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

9.3 Setiap pengeluaran yang timbul sehubungan dengan rujukan sengketa kepada BANI akan ditanggung bersama oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Lembaga Arbitrase di Indonesia telah dikenal di Indonesia sejak sebelum Perang Dunia ke-II dan diatur dalam Pasal 615-651 Rv, hal mana tetap berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, jis Memori penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1), jis Pasal 1338 KUHPdt. yang melahirkan azas PACTA SUNT SERVANDA, jis Putusan MARI Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 jis Putusan MARI Nomor 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 yang akhir­nya melahirkan suatu yurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase ini, yakni bahwa:

- Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga Arbitrase;

125

- Kemutlakan keterikatan pada Klausula Arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

- Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbitrase sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah menyang­kut hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR yang hingga kini ma­sih tetap berlaku di Indonesia; karenanya berdasarkan penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, khususnya point ke 7 jo Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan mengenai Arbitrase/klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan masalah permohonan ini maka Majelis Hakim pada Peng-adilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena adanya klausula Arbitrase pada perjan­jian antara Kreditur I (Pemohon) dengan Debitur I maupun perjanjian antara Debitur I dengan Kreditur II (Kreditur lain), diperkuat lagi dengan adanya tanggapan dari Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II point ke 14 mengenai adanya klausula Arbitrase dimaksud; karena kewenangan memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini ada pada Mahkamah Arbirase Singapura dan BANI;

Menimbang, bahwa isi perjanjian yang menyangkut klausula Arbitrase sebagaimana tercantum dalam bukti KI.1 yang diajukan oleh Kreditur I selaku Pemohon maupun bukti Kll.2 selaku Kreditur lain ternyata sampai saat permohonan ini diajukan ke persidangan tidak pernah ditarik oleh para pihak secara tegas, karenanya Majelis menyimpulkan bahwa klausula Arbitrase itu tetap berlaku diantara para pihak dengan akibat lebih lanjut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa/memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa maupun memutus permohonan ini sebagaimana telah dipertimbangkan tanggapan selanjutnya dari Debitur I dan Debitur II beserta bukti-bukti selanjutnya, bukti P.2 sampai dengan P.20 dari Kreditur I (Pemohon) bukti dari Kreditur II (Kreditur lain) KII.1, Kll.3 sampai dengan KII.6 dan bukti TI.1, TI.3 sampai dengan TI.8, oleh karena telah menyangkut pokok/materi perkara;

126

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tidak berwenang memeriksa maupun memutus perkara permo­honan ini membawa konsekwensi ditolaknya permohonan pernyataan pailit dari Pemohon (Kreditur I); demikian pula halnya dengan Kreditur lainnya (Kreditur II);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit ini ditolak, maka Pemohon harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besarnya tertera dalam amar pu­tusan ini;

Mengingat Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv jis Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, jis Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1), jis Pasal 1338 KUHPdt., jis Putusan MARI Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 jis Putusan MARI Nomor 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, jis Penjelasan Umum point ke 7 dan Pasal 284 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Peraturan Per- undang-undangan lain yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemo­hon, yaitu PT. Enindo;

- Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebe­sar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Peng­adilan Niaga Jakarta Pusat pada hari KAMIS, tanggal 25 MARET 1999 oleh kami : Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., selaku Ketua Majelis, ERWIN MANGATAS MALAU, SH. dan TJAHJONO, SH„ masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 31 MARET 1999 dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAHDI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon maupun Debitur, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Kreditur lain.

127

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ERWIN MANGATAS MALAU, SH.

ttd.

TJAHJONO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M A H D I, SH.

128

- Ketidak sepakatan utang antara debitur dan kreditur dapat dicocok­kan dalam tahap verifikasi atau rapat pencocokkan piutang se­sudah debitur dinyatakan pailit, yang dimungkinkan adanya prosedur Renvooi;

- Syarat-syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

IV. Perkara Kepailitan : Jeff Mustopha Atmaja(Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 014 PK/N/1999)

Pihak B erp erkara :

- J e ff Mustopha A tm aja : Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pailit

m e l a w a n- PT. Profilindo Intratama Finance: Termohon Peninjauan Kembali/

Termohon Kasasi/Pemohon Pailit.

129

1. Putusan : Permohonan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 2 Agustus 1999,Nomor : 014 PK/N/19991.1. Amar Putusan:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali: JeffMustopha Atmaja;

- dan seterusnya.1.2. Pertimbangan Hukumnya:

- bahwa alasan Peninjauan Kembali ad. 1 dan ad. 2 tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinilai sebagai bukti tertulis baru yang penting, yang bila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda;

2. Putusan : Permohonan KasasiMahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1999,Nomor: 011 PK/N/19992.1. Amar Putusan:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasj : Jeff Mustopha Atmaja;

- Dan seterusnya;2.2. Pertimbangan Hukum:

- bahwa Pemohon kasasi/Termohon pernyataan pailit seharus­nya menggunakan kesempatan untuk pembuktian yang diberi­kan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada persidangan sebelum putusan;

- bahwa hal-hal yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit merupakan pembuktian yang masih dapat di­cocokkan dalam tahap verifikasi atau rapat mencocokkan pi­utang, yang merupakan tahap sesudah debitur dinyatakan pailit, dimana juga masih dimungkinkan adanya prosedur Ren- vooi bila terjadi adanya ketidak sepakatan mengenai utang antara kedua belah pihak;

130

3. Putusan : Pengadilan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 5 April 1999, Nomor: 18/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.3.1. Amar Putusan:

- Menyatakan pailit terhadap Termohon : Jeff Mustopha Atmaja tersebut di atas;

- Dan setemsnya.3.2. Pertimbangan Hukum:

- bahwa Pasal 1 ayat (!) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 mengatur tentang syarat-syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit yaitu:1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur;2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah

jatuh tempo dan dapat ditagih;3. Pemiohonan pernyataan pailit atas permohonan debitur

sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur­nya;

- bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Pemohon pernyataan pailit, Pemohon telah dapat membukti­kan dalil-dalil permohonannya, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pemiohonan pernyataan pailit Pemohon terhadap Ter­mohon dapat dikabulkan;

131

P U T U S A N

Nomor: 014 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah meng-ambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan d a ri:

JEEF MUSTOPHA ATMAJA, dahulu bertempat tinggal di Green Ville Blok M/9, Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, terakhir dikenal bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 347 Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya METIAWATI, SH. dkk. Advokat & Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Karya Justisia Indonesia (LBH-GKJI) beralamat di Jalan Aipda K.S. Tubun Nomor 132 B Jakarta Barat ber­dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 1999.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemo­hon Kasasi/Termohon Pailit.

m e l a w a n

PT. PROFILINDO INTRATAMA FINANCE, beralamat di Gedung Nexus Lantai 3 Jalan Batu Ceper Nomor 28 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PALMER SITUMORANG, SH., HORAS SINAGA, SH., dan ANITA LIE, SH. Para Advokat dan Pengacara pada Kantor PALMER SITUMORANG, SH. & ASSO­CIATES, berkantor di Graha Cempaka Mas Blok A-10 Jalan Letjen Suprapto Jakarta Pusat 10640; Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan

133

Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor: 011 K/N/1999 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi dengan Positaperkara sebagai berikut:_ bahwa Termohon mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemohon

sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagai utang, berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Kon­sumen Nomor 3 tertanggal 01 Juli 1997 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH. Notaris di Jakarta dan lam­pirannya;

_ bahwa berdasarkan Pasal 2 dan lampirannya angka 4 vide bukti P-3, Termohon berjanji bahwa tentang cara pencairan fasilitas menguasakan kepada Pemohon untuk melalui dan/atau kepada Sdr. Purnomo Onggowarsito atau orang yang ditunjuknya, dan ber­dasar kuasa yang dimaksud, Pemohon mencairkan seluruh fasilitas sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah);

_ bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) vide P-3 Termohon berjanji bahwa atas segala pencairan fasilitas, bunga, denda dan biaya- biaya lain tersebut dalam perjanjian diakui sebagai utang Termohon kepada Pemohon;

- bahwa sejak pencairan fasilitas, Termohon tidak pernah melakukan pembayaran kepada Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 3 ayat (4) vide P-3, Pemohon merinci utang Termohon kepada Pemohon terdiri dari utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya hingga tanggal 28 Februari 1999 se­besar Rp. 9.511.127.411,- (sembilan milyar lima ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah);

_ bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) vide bukti P-3 jo angka 5 dan 6 lampirannya, Termohon berjanji melunasi utang kepada Pemohon tanggal 01 Juli 1998, namun hingga permohonan ini di­ajukan, Termohon tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

_ bahwa Pemohon telah berulang kali merundingkan serta membuat beberapa kali teguran dan somatie melalui sejumlah surat seperti yang terurai dalam surat permohonan tetapi sampai dengan permo­honan ini diajukan, Termohon tidak melunasi utang, karenanya utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

_ bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon juga berutang kepada Kreditur lainnya yaitu CV. WIRA SAKABUANA yang ber­alamat di Jalan Kembang III Nomor 89 Kwitang Jakarta Pusat yang

134

timbul berdasarkan peralihan hakIcessie atas surat sanggup Nomor 00905 tertanggal 1 Juni 1997;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga untuk memutuskan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;2. Menyatakan Termohon Sdr. Jeff Mustopha Atmaja berada dalam

keadaan pailit;3. Menunjuk Hakim Pengawas;4. Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH., berkantor di Jalan H. Agus Salim

Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon

dalam permohonan ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor 011 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JEFF MUSTOPHA ATMAJA, dalam hal ini diwakili kuasanya : RUHUT SITOMPUL, SH. dkk. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 011 K/N/1999 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi, kemu­dian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 21 Juni 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, permohonan Penin­jauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang- undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

135

Menimbang, bahwa Pemohon Penijauan Kembali telah meng­ajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya seba­gai berikut:1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Penin­

jauan Kembali tidak terjadi hubungan utang-piutang bukan sebagai Debitur dan Kreditur.

Bahwa dari Bukti Surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3 tanggal 1 Juli 1997 dan lampirannya (bukti P-3), tidak membukti­kan bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali telah terjadi hubungan Utang-piutang dengan alasan :

1.1. Bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termo­hon Peninjauan Kembali telah terjadi suatu perikatan yang dituangkan kedalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3 tanggal 1 Juli 1997 dimana Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan sebagai bukti bertanda P-3, di­mana menurut Akta tersebut Pemohon Peninjauan Kembali akan memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen yang ber­dasarkan Pasal 1 ayat (1 dan 2) Akta - P-3 tersebut, menge­nai tujuan dan jumlahnya adalah sebagaimana diuraikan lam­piran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta tersebut;

1.2. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan butir 1.1 tersebut, maka bukti P-3 tanpa lampiran I tidak membuktikan mengenai tujuan dan jumlah fasilitas pembiayaan konsumen yang akan diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;Bahwa pada waktu ditandatanganinya Akta Perjanjian Pem­biayaan Konsumen tersebut, lampiran I yang isinya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan pada waktu itu juga turut ditanda­tangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, baru beberapa butir yang terisi, yaitu bu­tir 1.a Nama Konsumen Ir. JEFF MUSTOPHA ATMAJA, butir 2 besarnya fasilitas Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), butir 4, Suku Bunga Fasilitas 23% pa. dan butir 8 biaya yang harus dibayar 1 BAK Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2. Provisi 1% (satu) persen, sedangkan bu­tir Ib .c , 3, 5, 6, 9 dan 10 masih dalam keadaan kosong (bukti baru PK-1), yang baru kemudian diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah diisi;

136

1.3. Bahwa berdasarkan isi atau bunyi lampiran 1 yang baru ke­mudian diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, ternyata bahwa butir 1.b. mengenai Harga Perolehan Tanah : tidak diisi, butir 1.c. mengenai jaminan diisi 2 (dua) bidang tanah milik istri Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, butir 3 dihapus dan diganti dengan butir 4. mengenai Tujuan Pem­biayaan ditambah/nama diisi Purnomo Onggowarsito dan atau orang lain yang ditunjuk oleh Purnomo Onggowarsito, butir 5

' mengenai jangka waktu diisi 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 1097 butir 6 mengenai Angsuran Pokok diisi Bunga- bunga Pokok berakhir pada tanggal 1 Juli 1998, Butir 9 mengenai Dokumen yang wajib diisi Asli Sertifikat HGB No­mor 43/DAGO dan HM Nomor 1434/DAGO atas nama ANNA HERLINA JEFF MUSTOPHA ATMAJA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disamping tidak benar, isi dan bunyi lampiran 1 tersebut di atas telah tidak sesuai dan bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 1 ayat (1) dimana ditentukan bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Penin­jauan Kembali adalah semata-mata untuk membiayai pembe­lian barang tidak bergerak berupa rumah dan/atau tanah se­bagaimana diuraikan dalam butir 1 lampiran I perjanjian ini, akan tetapi dalam butir 1 huruf b. Lampiran I perjanjian ini kosong, sedangkan dalam butir 1 huruf b. tercantum tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali sendiri yang sertifikat tanahnya atas nama isteri Pemohon Peninjauan Kembali, jadi tidak ada tanah/rumah yang perlu dibeli oleh Pemohon Penin­jauan Kembali.

1.4. Bahwa butir 4 Lampiran I Perjanjian (P-30) tersebut ternyata diisi dengan nama : Purnomo Onggowarsito atau orang lain yang ditunjuk oleh Purnomo Onggowarsito, karenanya fasili­tas pembiayaan konsumen tersebut sebenarnya ditujukan atau diperuntukan kepada Purnomo Onggowarsito atau orang yang ditunjuk oleh Purnomo Onggowarsito dan bukan dituju­kan atau diperuntukkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan juga Purnomo Onggowarsito tidak pernah menunjuk Pemohon Peninjauan Kembali, karenanya andaikata dana pembiayaan konsumen tersebut dapat dicairkan - quod non - maka debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen P-3 Lampiran I tersebut yang sebenarnya adalah Purnomo Onggowarsito;

137

Bahwa berhubung dengan bunyi Lampiran I perjanjian pem­biayaan konsumen tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali disamping tidak pernah mencairkan dana atau menerima dana se­besar tersebut dalam lampiran I, juga tidak akan pernah dapat mencairkan dana tersebut karenanya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak akan pernah terjadi hubungan hukum sebagai debitur dan kreditur, karenanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Pernyataan Pailit/Termo- hon Kasasi) haruslah ditolak;

2. Antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Penin­jauan Kembali baik secara langsung maupun secara tidak lang­sung (karena Purnomo Onggowarsito) tidak pernah ada hubungan hukum sebagai debitur dan kreditur;Bahwa sebagaimana dikemukakan pada butir 1 tersebut di atas, tujuan pembiayaan konsumen sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 1 Juli 1997 Nomor 3 dan Lampiran I (bukti P-3) adalah Purnomo Onggowarsito;

Bahwa akan tetapi ternyata :

2.1. Berdasarkan bukti-bukti yang baru diketemukan oleh Pemo­hon Peninjauan Kembali (novum), Purnomo Onggowarsito adalah seorang nasabah dari Pemohon Peninjauan Kembali yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dari Termohon Peninjauan Kembali sejak lama, jauh sebelum diterbitkannya Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 1 Juli 1997 Nomor 3 (P-3) tersebut, yang memperoleh fasi­litas pembiayaan konsumen sebesar Rp. 1.100.000.000,- Rp. 2.150.000.000,- Rp. 2.400.000.000,- Rp. 12.025.000.000,- (bukti PK.lll, PK.IV, PK.V, PK. VI, PK. VII, PK. VIII);

2.2. Bahwa Purnomo Onggowarsito sebagai orang yang ditunjuk dalam lampiran 1 Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 1 Juli 1997 Nomor 3 (bukti P-3), tidak pernah men­cairkan dana fasilitas pembiayaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Akta tersebut dan yang dicairkan oleh Purnomo Onggowarsito adalah dana fasilitas Pembiaya­an Konsumen yang diperolehnya sendiri sebagaimana terse­but di atas (Bukti PK. IX);

2.3. Bahwa oleh karena Purnomo Onggowarsito tidak melunasi fasilitas pembiayaan konsumen yang telah diterimanya terse­but, ia telah dinyatakan Pailit atas permohonan Termohon

138

Peninjauan Kembali yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 11/Pailit/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 No­vember 1998 permohonan Pailit dinyatakan gugur (Bukti PK.X);

Bahwa dengan demikian, antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak telah hubungan hukum sebagai debitur dan kreditur baik langsung maupun karena perbuatan orang lain dalam hal ini Purnomo Onggo- warsito, karenanya permohonan pernyataan Pailit Termohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak;

Bahwa sebagai syarat sehubungan dengan rencana pemberian fasilitas pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali disamping harus menyerahkan Sertifikat Tanah, juga sebagai jaminan diharuskan menanda­tangani Surat Sanggup (Aksep/Promise) atas nama sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa dengan tidak terjadinya pemberian fasilitas pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas maka Surat Sanggup ter­sebut menjadi tidak ada gunanya dan haruslah dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;bahwa akan tetapi, bukan saja surat-surat sanggup tersebut tidak dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemo­hon Peninjauan Kembali, akan tetapi Surat Sanggup tersebut malah disalahgunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu dengan cara menjual salah satu Surat Sanggup kepada orang lain dan kemudian dengan alasan bahwa Pemohon Peninjauan Kem­bali memiliki 2 (dua) kreditur mana sebenarnya direkayasa atau disebabkan oleh perbuatan Termohon Peninjauan Kembali sendiri dengan jalan menjual quod non salah satu Surat Sanggup tersebut kepada pihak lain, kemudian digunakan sebagai alasan untuk mengajukan Perkara Permohonan Pernyataan Pailit dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter­sebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ad. 1 dan 2 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena bukti- bukti baru berupa PK.1 sampai dengan PK. 10 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinilai sebagai bukti tertulis baru yang

139

penting yang bila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda;

bahwa disamping itu, tidak ternyata bahwa Pengadilan Niaga dan Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum seperti dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) U.U.K.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan, se­hingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penijauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Tahun 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Perpu No.1 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Penin­jauan Kembali : JEFF MUSTOPHA ATMAJA yang diwakili kuasanya : METIAWATI, SH. dkk. Advokat & Pengacara tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 1999 oleh SARWATA, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua ter­sebut, dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

140

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. Z A K I R , SH.

K E T U A :

ttd.

S A R W A T A , SH.

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI:

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya Peninjauan Kembali:1. Meterai...................................................... Rp. 2.000,-2. Redaksi........................... ......................... Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali............. Rp. 2.497.000,-

Jumlah........... Rp. 2.500.000,-

(Dua juta lima ratus ribu rupiah)

141

P U T U S A NNomor: 011 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil pu­tusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

JEFF MUSTOPHA ATMAJA, dahulu bertempat tinggal di Green Ville Blok M/9, Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, terakhir dikenal bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 347 Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUHUT SITOMPUL, SH. dkk. para Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Ruhut Sitompul & Associates, berkedudukan di Foun­tain Park Apartemen (Griya Pancoran) 2nd Floor, Unit ZA, Complek Five Pillars, Jl. Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 1999 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pernyataan Pailit/Debitur

m e l a w a n

PT. PROFILINDO INTRATAMA FINANCE, berkeduduk­an di Gedung Nexus Lantai 3 Jalan Batu Ceper Nomor 28 Jakarta 10120 dalam hal ini diwakili oleh para kuasa-nya PALMER SITUMORANG, SH., dkk. Para Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Kon­sultan Hukum Palmer Situmorang, SH. & Partners, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A/10 Jalan Letjen Suprapto Jakarta 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 1998, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pernyataan Pailit/ Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon Pernyataan Pailit meng-

143

ajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Termohon Pernyataan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Termohon mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemohon sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) se­bagai utang, berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen No­mor 3 tertanggal 01 Juli 1997 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH. Notaris di Jakarta dan lampirannya;

bahwa berdasarkan Pasal 2 dan lampirannya angka 4 vide bukti P-3, Termohon berjanji bahwa tentang cara pencairan fasilitas menguasakan kepada Pemohon untuk melalui dan/atau kepada Sdr. Purnomo Onggowarsito atau orang yang ditunjuknya, dan berdasar kuasa yang dimaksud, Pemohon mencairkan seluruh fasilitas sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) vide P-3 Termohon berjanji bahwa atas segala pencairan fasilitas, bunga, denda dan biaya-biaya lain tersebut dalam perjanjian diakui sebagai utang Termohon kepada Pemohon;

bahwa sejak pencairan fasilitas, Termohon tidak pernah melaku­kan pembayaran kepada Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 3 ayat (4) vide P-3, Pemohon merinci utang Termohon kepada Pemohon terdiri dari utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya hingga tanggal 28 Februari 1999 sebesar Rp. 9.511.127.411,- (sembilan milyar lima ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah);

bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) vide bukti P-3 jo angka 5 dan 6 lampirannya, Termohon berjanji melunasi utang kepada Pemohon tanggal 01 Juli 1998, namun hingga permohonan ini diaju­kan, Termohon tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

bahwa Pemohon telah berulang kali merundingkan serta mem­buat beberapa kali teguran dan sommatie melalui sejumlah surat se­perti yang terurai dalam surat permohonan tetapi sampai dengan per­mohonan ini diajukan, Termohon tidak melunasi utang, karenanya utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon juga berutang kepada Kreditur lainnya yaitu CV. WIRA SAKABUANA yang beralamat di Jalan Kembang III Nomor 89 Kwitang Jakarta Pusat yang timbul berdasarkan peralihan hakIcessie atas surat sanggup Nomor 00905 tertanggal 1 Juni 1997;

144

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alas­an bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat me­mutuskan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;2. Menyatakan Termohon Sdr. Jeff Mustopha Atmaja berada dalam

keadaan pailit;3. Menunjuk Hakim Pengawas;4. Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH., berkantor di Jalan H. Agus Salim

Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon

dalam permohonan ini kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 April 1999 Nomor 18/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya ber­bunyi sebagai berikut:_ Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk selu­

ruhnya;_ Menyatakan pailit terhadap Termohon : JEFF MUSTOPHA ATMAJA

tersebut di atas;_ Mengangkat : Sdr. MAHDI SOROINDAH NASUTION, SH. Hakim

Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

_ Mengangkat : Sdr. YAN APUL, SH. berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat sebagai KURATOR;

_ Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator berdasarkan Kepu­tusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998, Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998;

_ Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan pada harta pailit;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terse­but diucapkan pada tanggal 5 April 1999, kemudian terhadapnya oleh Termohon pernyataan pailit dengan perantaraan kuasanya berdasar­kan surat kuasa khusus tanggal 6 April 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 13/Kas/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo No. 18/Kas/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

145

Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga dan tambahan memori kasasi diterima pada tanggal 12 April 1999;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pernyataan Pailit yang pada tanggal 12 April 1999 telah disampaikan salinan per­mohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon pernyataan pailit diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 19 April 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang- undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal da­pat diterima, sedangkan tambahan memori kasasi yang diajukan sete­lah tanggal permohonan Kasasi diajukan, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ia lah:1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan perimbangan

judex factie pada halaman 8 alinea ke-1, yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak menggunakan haknya dalam acara pembuktian. Pengadilan dalam hal ini dapat menunda penyeleng­garaan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, berarti Majelis Hakim masih dapat memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan bukti-bukti tersebut hingga hari ke-23 yakni pada hari Rabu tanggal 31 Maret 1999 atau se­tidak-tidaknya pada hari ke-25 pada hari Jumat 2 April 1999, na­mun kesempatan ini tidak diberikan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak dapat menggunakan haknya. Untuk lebih jelasnya perjalanan sidang tersebut adalah sebagai berikut:

_ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 1999 adalah sidang pertama, dan saat itu hadir Kuasa Pemohon serta Kuasa Ter­mohon dengan acara pemberian serta Kuasa Termohon di Per­sidangan. Pada waktu itu disepakati, Sidang ditunda sampai dengan tanggal 24 Maret 1999 yang merupakan kesempatan kepada Termohon memberikan Jawaban/Tanggapan;

_ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 1999 dibuka dengan acara penyerahan Jawaban/Tanggapan Termohon yang dilam­piri copy bukti T-1 sampai dengan T-3, yang belum dilegalisir

146

oleh Pengadilan maupun Nazegelen Kantor Pos, dan oleh Ma­jelis disarankan agar dilengkapi pada sidang berikutnya. Selan­jutnya disepakati sidang ditunda hingga hari Senin tanggal 29 Maret 1999;

_ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 1999, Termohon bu­kanlah tidak hadir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun datang terlambat memenuhi persidangan tersebut, dan untuk itu Kuasa Termohon datang menghadap kepada Hakim Ketua Majelis perihal keterlambatan dimaksud agar diberikan pertim­bangan untuk menerima kehadiran Kuasa Termohon pada saat itu dan Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang telah dilak­sanakan serta ditunda hingga pada hari Senin tanggal 5 April 1999 untuk acara Pembacaan Putusan;

Oleh karena itu seharusnya Pengadilan Niaga memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Undang-undang Kepailitan, sehingga dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lama hari ke-25 (dua puluh lima) terhitung sejak tanggal permo­honan didaftarkan, memberikan kesempatan kepada Termohon menyerahkan bukti-bukti dimaksud sehingga yang menjadi bahan pertimbangan Majelis tidak hanya bukti berupa foto copy belaka, sebagaimana diuraikan Majelis Hakim dalam Putusannya bagian Pertimbangan, halaman 8 alinea ke 1 tersebut serta hak Termo­hon untuk membela diri tidak menjadi hilang. Oleh karenanya Termohon dengan ini mohon agar Majelis Hakim Kasasi (Judex Factie) dapat mempertimbangkan copy Akta Bukti yang telah di­serahkan pada saat sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, juga yang sama diserahkan bersamaan dengan Memori Kasasi (Terlampir dalam berkas Memori Kasasi) dan telah dilegalisasi melalui Peng-adilan Niaga maupun Nazegelen di Kantor Pos, haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ini serta dianggap termuat dalam Putusan Kasasi nantinya;

Selain itu Termohon juga mohon agar Majelis Hakim Kasasi dapat mencermati adanya ketergesa-gesaan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini terlihat dari fakta, bahwa keputusan yang diberikan tersebut jelas belum melampaui batas waktu hingga dengan hari ke-30 setelah didaftarkannya Permo­honan Pailit yakni tanggal 9 Maret 1999, sebagaimana diatur da­lam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, khususnya Pasal 6 ayat (4), sehingga adalah patut dan wajar per­mohonan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

147

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit tidak sepen­dapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada halaman 8 alinea ke-5 dan 6 perihal tentang ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Hukum Acara Pembuktian Perkara Permohonan Pailit adalah secara sederhana, yaitu sekedar persyaratan untuk dinyatakan pailit, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang dimaksudkan dengan secara sederhana tersebut adalah sumir. Hal ini tidak berarti pihak Termohon Kasasi tidak dapat menggunakan hak-haknya untuk memberikan bukti sepan­jang tidak melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) jo Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit berke­beratan dengan pertimbangan hukum pada halaman 9 alinea per­tama dalam putusannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Termohon Kasasi dalam jawabannya menurut hukum ti­dak perlu dipertimbangkan. Pengadilan Niaga terlalu apriori dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Olvoldoende Gemo- tiveerd), sebab dalam Undang-undang Kepailitan, tidak ada diatur larangan bagi Termohon Pernyataan Pailit untuk mengajukan tanggapan, eksepsi, duplik maupun kesimpulan, yang ada hanya­lah pembatasan waktu untuk persidangan (20-25 hari) dan pem­bacaan putusan (sampai dengan 30 hari) sebagaimana diterang­kan di atas;

4. Bahwa Termohon berkeberatan dengan pertimgangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo dalam halaman 10, point 2, Eksepsi ad. 2, yang pada pokoknya menyata­kan bahwa Akta perjanjian Pembiayaan Konsumen tertanggal 1 Juli 1997 Nomor 3 dibuat oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pern- yata-an Pailit dan Pemohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit yang tidak mengikutsertakan Saudara Purnomo Onggowarsito dalam perkara ini, karena seolah-olah pihak dalam perkara ini hanyalah Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi dan Ter­mohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi aan sich - quod non - sedangkan hubungan hukum antara Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi dengan Purnomo Onggowarsito, menjadi tanggung jawab Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi, oleh karena itu seharusnya Saudara Purnomo Onggowarsito lah yang satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab dan

148

menjadi pihak dalam perkara a quo, bukan Termohon Pernyataan Pailit/ Pemohon Kasasi. Hal ini dengan jelas dapat dilihat dari bukti yang diajukan oleh Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi di persidangan (vide bukti P-4 s/d bukti P-8), bahwa yang mengambil dan menikmati dana yang didalilkan Pemohon Pernya­taan Pailit/ Termohon Kasasi bukanlah Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi, bahkan bukti P-8 yang diberikan dan terungkap dalam persidang-an jelas-jelas atas nama Saudara Purnomo Onggowarsito. Jelas-Iah pihak Debitur dalam perkara ini bukanlah Termohon Pernyata-an Palllt/Pemohon Kasasi, melain­kan Saudara Purnomo Onggowarsito, apalagi jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencermati atau mempertim­bangkan bukti yang diserahkan oleh Termohon Pernyataan Pailit/ Pemohon Kasasi, (vide bukti T-3), nyata-nyata terjadi perbedaan yang sangat menyolok dengan lampiran I bukti Pemohon Pernyata­an Pailit/Termohon Kasasi (bukti P-3). Tidak pernah Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi memberikan kuasa ataupun mencantumkan nama Purnomo Onggowarsito;

5. Bahwa Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi tidak sepen­dapat dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada angka 3 ha­laman 10 alinea ke-3 dan ke-4 putusan yang menyatakan bahwa Eksepsi telah menyangkut materi pokok permohonan pernyataan pailit dengan alasan bahwa yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah menyangkut kreditur dan debitur dalam persidangan telah jelas dan terungkap bahwa Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi tidak mempunyai ikatan hukum sama sekali, baik Pemohon Pernyataan Pailit/Ter­mohon Kasasi selaku Kreditur maupun CV. Wira Sukabuana, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suatu dokumen yang menunjuk­kan bahwa Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi meneri­ma sejumlah uang dari Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Ka­sasi sehingga dapat disebut mempunyai hutang, kecuali adanya surat perjanjian pembiayaan konsumen yang belum pernah dilak­sanakan antara Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi dengan Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 bukan hapya menekankan syarat minimal jumlah kreditur tetapi juga mensyaratkan adanya debitur, sedangkan debitur dalam perkara a quo adalah Saudara Purnomo Onggowarsito, bukan Termohon Pernyata-an Pailit/Pemohon Kasasi, sehingga tidak benar dan ti-

149

dak berdasar hukum Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi yang ditunjuk selaku debitur dalam perkara ini (error inpersona)\

6. Bahwa Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi tidak sepen­dapat dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada halaman 11 alinea ke-2 dan ke-3 yang mempertimbangkan kewenangan Peng­adilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pada saat ini Pengadilan Niaga baru ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab Pengadilan sepatutnya juga mempertimbangkan domisili hukum yang telah dipilih dan ditunjuk sebagaimana di­maksud dengan bukti P-14 khusus lampirannya dan bukti P-3, bahwa apabila terjadi sengketa maka yang berhak dan berwenang mengadili adalah Pengadilan Jakarta Selatan.

Dan oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak ber­wenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut) kewenangan pengadilan;

7. Bahwa Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi tidak sepen­dapat dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada halaman 12 alinea ke-2 yang tidak mempertimbangkan dengan cukup (onvol- doende gemotiveerd) bukti P-3 tentang Akte Perjanjian Pem­biayaan Konsumen tanggal 1 Juli 1997 Nomor 3 yang hanya me­ngutip (Pasal 1 butir 2 jo lampiran I butir 2), seharusnya memberi­kan pertimbangkan : “Apakah benar fasilitas tersebut telah diberi­kan kepada Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian Persil yang hingga saat ini tidak pernah terjadi. Dasar dan landasan dibuatkannya Akte Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3 tanggal 1 Juli 1997 dan lampirannya adalah kalimat pembuka akte dimaksud yaitu : “Pihak Kedua telah menga­jukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama untuk membeli barang yang akan diuraikan di bawah ini untuk dipergunakan sendiri oleh Pihak Kedua kecuali dengan izin tertulis dari Pihak Pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa tujuan perjanjian ini adalah semata-mata untuk membiayai pembelian barang tidak bergerak berupa rumah dan/atau tanah sebagaimana diuraikan dalam butir 1 Lampiran I perjanjian ini; sehingga jika terjadi di luar yang diperjanjikan tentu­lah cacat hukum, apalagi nyata-nyata hingga saat ini tidak pernah terjadi; sehingga seandainyapun benar - padahal tidak - uang telah diserahkan kepada siapakah?. Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi menyerahkan uang dimaksud. Apakah dipergunakan se­bagaimana yang diperjanjikan?. Apalagi nyata-nyata hingga saat

150

ini tidak pernah terjadi pembelian Persil. Seandainyapun benar, padahal tidak hingga saat ini Termohon Pernyataan Pailit/Pemo- hon Kasasi belum pernah mengadakan perubahan peruntukkan dana dimaksud (vide bukti T-3). Jika ada lampiran I lainnya yang dimiliki oleh Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi tentulah patut dipertanyakan bagaimana mungkin hal tersebut terjadi, padahal di satu sisi Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi masih mempunyai bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya;

8. Bahwa pertimbangan hukum judex factie pada halaman 12 alinea ke-3 jelas tidak memberikan pertimbangan yang cukup, seolah- oleh Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi telah menye- rahkan/mencairkan dana fasilitas pembiayaan tersebut kepada Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi sesuai bukti Surat P-4, P-4A, P-5, P-5A, P-6A dan P-7, P-7A, padahal seharusnya Majelis juga harus memberikan pertimbangan hukum yang cukup bahwa bukti Surat P-8, jelas-jelas menunjukkan tidak pernah ada diterima Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi uang di­maksud kecuali kepada rekening pinjaman atas nama Debitur Saudara Purnomo Onggowarsito qq Profilindo Finance/Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi (vide bukti P-8), dan jumlah yang tertera dalam rekening tersebut (penarikan tanggal 24 Juni 1997 Rp. 2.400.000.000,-, tanggal 10 Juli 1997 Rp. 100.000.000,- tanggal 14 Juli 1997 Rp. 100.000.000,- dan Rp. 900.000.000,- tanggal 29 September 1997 Rp. 1.000.000.000,- (dijadikan satu kesatuan dengan hutang-hutang Purnomo Onggowarsito yang jumlahnya menjadi Rp. 14.867.132.784,33 sampai dengan tanggal 29 September 1997 tersebut, hal ini menunjukkan bahwa uang sejumlah yang totalnya Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) bukanlah diterima dan dinikmatni oleh Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi tetapi oleh Debitur yang ber­nama Purnomo Onggowarsito;

9. Bahwa Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi tidak sepen­dapat dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada halaman 12 alinea ke-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon ti­dak menyangkal kebenaran tanda tangannya yang tertera pada Lampiran I bukti Surat P-3, karena itu berarti Termohon mengakui isi lampiran I bukti Surat P-3 tersebut. Seharusnya Pengadilan Niaga mengungkapkan kebenaran materiil tentang adanya pertentangan lampiran bukti P-3 dari Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi dengan Bukti T-3 Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi.

151

Perihal tanda tangan tersebut apakah mencerminkan pengakuan kebenaran isi dari bukti surat tersebut? Padahal seharusnya Pengadilan Niaga juga mempertimbangkan bukti T-3 yang dise­rahkan oleh Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon.Kasasi;

10. Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga pada halaman 13 alinea ke-1 dan alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Pemohon atau penggantinya (order) uang sejumlah Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) adalah pertimbangan yang tidak cukup atas suatu Aksep karena aksep tersebut adalah aksep atas tunjuk dalam hal ini kepada PT. Profilindo Finance bukan tanpa syarat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; Aksep yang harus dibayar beberapa waktu setelah ditunjukkan (nazicht), dalam tenggang 1 tahun dihitung dari hari penandatanganan harus diperlihatkan terlebih dulu kepada si penandatangan, agar dalam surat Aksep itu dibubuhi catatan “melihat” (gezien) dengan disebutkan tanggal melihat itu. Hal ini tidak pernah diberikan ataupun dilakukan oleh Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi (vide Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. halaman 85-86). Bahkan lebih jauh lagi Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi berlaku tidak jujur atau beritikad jahat yakni telah melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan Kon­sumen pada Pasal 2 tentang “Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pembiayaan" adalah untuk pembelian Persil yang hingga saat ini tidak pernah ada terlaksana dan diterima dengan baik oleh Ter­mohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi tidak berwajib untuk membayar uang harga pembelian (vide hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. halaman 59 alinea 4 dan 8 ): Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada halaman 13 alinea ke-3, bahwa tata cara pemindahan surat sanggup tersebut telah dilakukan oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan 110 KUHD, perihal tata cara penyerahan surat sanggup dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata perihal tata cara penyerahan piutang- piutang, karena telah jelas dan terang Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi telah beritikad tidak baik atau bekelalaian sangat dalam menjalankan pemindahan surat sanggup tersebut dan telah melanggar Pasal 176 KUHD, sehingga tidak dapat di­lindungi; tidak berdasar jika CV. Wira Sukabuana dinyatakan se­

152

bagai kreditur dan Termohon sebagai debitur dengan jumlah utang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), se­bagaimana telah diterangkan di atas - seandainyapun benar - padahal tidak, Apakah benar Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi pernah memperoleh uang dimaksud dan apakah Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi telah menerima pembayaran dari Surat Aksep tersebut?. Hal ini tidak benar dan tidak berdasar karena baik Pemohon Pernyataan Pailit/Termohon Kasasi ber­sama-sama dengan CV. Wira Sukabuana tidak pernah membukti­kannya dalam persidangan adanya bukti penerimaan uang atas pengalihan Surat Aksep tersebut. Sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum keberatan Termohon Pernyataan Pailit/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Per-nyataan Pailit/Ter­mohon Kasasi dan CV. Wira Sukabuana mempunyai akal bulus yang mengarah pada tindak pidana yang akan dilakukan tindakan hukum tersendiri nantinya oleh Termohon Pernyataan Pailit/ Pemohon Kasasi;

Menimbang :

mengenai: Keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3, 5, 6 dan 10 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, khusus untuk keberatan- keberatan ad. 1 dan 2 perlu ditambahkan pertimbangan bahwa ternya­ta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan atas perkara ini adalah pada tanggal 5 April 1999, yaitu 25 hari setelah perkara ter­sebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit seharusnya meng­gunakan kesempatan untuk pembuktian yang diberikan oleh Majelis Hakim Peradilan Niaga pada persidangan-persidangan sebelumnya;

mengenai: keberatan-keberatan kasasi ad. 7, 8 dan 9 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, lagi pula hal-hal yang dikemukakan itu juga merupakan pembuktian yang masih dapat dicocokkan dalam tahap verifikasi atau rapat pencocok- kan piutang, yang merupakan tahap sesudah Debitur dinyatakan pailit,

153

dimana juga masih dimungkinkan adanya prosedur Renvooi bila terjadi adanya ketidaksepakatan mengenai utang antara kedua belah pihak;

mengenai: keberatan Kasasi ad. 4 :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan

Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekat- nya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertim­bangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemerik­saan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan Kasasi yang di­ajukan oleh Jeff Mustopha Atmaja dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Ruhut Sitompul, SH. dkk. tersebut haruslah ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi JEFF MUSTOPHA ATMAJA dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : RUHUT SITOMPUL, SH. dkk tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1999, dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan di­ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 25 ME11999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH., SUPRAPTINI SUTARTO, SH. Hakim- hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

154

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A ,

ttd. ttd.

DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. H. SOEHARTO, SH.

ttd.

Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN, SH.

Biaya-biaya: Meterai...... .................... Rp. 2.000,-

_ Redaksi........................ Rp. 1.000,-_ Administrasi Kasasi...... Rp. 1,997,000,-

Jumlah Rp. 2.000.000,-

155

PUTUSANNom or: 18/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, memutuskan perkara permohonan dari:

PT. PROFILINDO INTRATAMA FINANCE, berkedudukan di Gedung NEXUS Lantai 3, Jalan Batu Ceper Nomor 28 Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PALMER SITUMO- RANG, SH. dkk. Advokat berkantor di Graha Cempaka Mas Blok A-10 Jalan Letjen Suprapto Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 1998, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

TERHADAP

JEFF MUSTOPHA ATMAJA, dahulu bertempat tinggal di Jl. Green Ville Blok M/9, Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, terakhir dikenal bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 347 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUHUT SITOMPUL, SH. dkk. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Fountain Park Apartment (Griya Pancoran), Lantai 2, Unit 2A, Comp. Five Pillars, Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ber­dasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 1999, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERMOHON;

PENGADILAN NIAGA tersebut di atas;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal9 Maret 1999, Nomor 18/Pailit/1999/PN.Niaga/Jakarta Pusat peri­hal menunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memu­tuskan perkara permohonan Pailit Nomor 18/Pai!it/1999/PN.Niaga/ Jakarta Pusat;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal10 Maret 1999, Nomor 18/Pailit/1999/PN.Niaga/Jakarta Pusat pe­rihal penentuan waktu dan tempat sidang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut di atas;

157

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 1999, terdaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 9 Maret 1999, dengan Nomor : 18/Pailit/ 1999/PN.Niaga/Jakarta Pusat, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:1. Bahwa Pemohon adalah perusahaan yang. berkedudukan di

Jakarta, bergerak di bidang Lembaga Keuangan Non Bank seba­gaimana Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09031820643 dan izin usaha bidang pembiayaan KHUSUSNYA DALAM BIDANG ANJAK PIUTANG (FACTORING) sebagaimana Surat Izin Departemen Keuangan RI 446/KMK.017/1994 tanggal 05 September 1994 (Bukti P-1 dan P-2);

2. Bahwa Termohon mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemohon sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagai utang, berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Kon­sumen Nomor 3 tertanggal 01 Juli 1997 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, dan lam­pirannya yang merupakan bahagian menyatu dengan akta aquo, (Bukti P-3 dan lampirannya);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan lampirannya angka 4 vide bukti P-3, Termohon berjanji bahwa tentang cara pencairan fasilitas menguasakan kepada Pemohon untuk melalui dan/atau kepada Sdr. Purnomo Onggowarsito atau orang yang ditunjuknya, dan berdasar kuasa yang dimaksud, Pemohon mencairkan seluruh fasilitas sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), (Bukti P-4, P-4A, P-5, P-5A, P-6, P-6A, P-7, P-7A, dan P-7B);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) vide P-3, Termohon berjanji bahwa atas segala pencairan fasilitas, bunga, denda dan biaya- biaya lain tersebut dalam perjanjian diakui sebagai utang Termo­hon kepada Pemohon;

5. Bahwa sejak pencairan fasilitas, Termohon tidak pernah melaku­kan pembayaran kepada Pemohon sehingga berdasarkan keten­tuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 3 ayat (4) vide P-3, Pemohon merinci utang Termohon kepada Pemohon terdiri dari utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya hingga tanggal 28 Februari 1999 sebesar Rp. 9.511.127.411,- (Sembilan milyar lima

158

ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sebe­las rupiah), (Bukti P-8);

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) vide bukti P-3 jo angka 5 dan 6 lampirannya, Termohon berjanji melunasi utang kepada Pemohon tanggal 1 Juli 1998, namun hingga permohonan ini di­ajukan, Termohon tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Pemohon telah berulang kali merundingkan serta membuat teguran melalui sejumlah surat Nomor 397/IX/98/LGI -PIF tertang­gal 15 September 1998 perihal peringatan pertama, surat Nomor 405/IX/98/LGL-PIF tertanggal 15 September 1998 perihal peringat­an kedua, surat Nomor 420/IX/98/LGL-PIF tertanggal 24 Septem­ber 1998 perihal peringatan ketiga, serta sommatie dari kuasa hu­kum Pemohon, surat Nomor 320/PSP/98 tertanggal 02 Oktober 1998 dan surat Nomor 330/PSP/X/98 tertanggal 10 Oktober 1998, akan tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan, Termohon ti­dak melunasi utang, karenanya utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, (Bukti P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13);

8. Bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon juga berutang kepada Kreditur lainnya yaitu CV. WIRA SAKABUANA yang ber­alamat di Jl. Kembang III Nomor 89, Kwitang, Jakarta Pusat yang timbul berdasarkan peralihan hakIcessie atas Surat Sanggup No­mor 00905 tertanggal 1 Juni 1997 (Bukti P-14 dan P-15);

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa Ter­mohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan Termohon berada dalam keadaan Pailit, maka untuk itu perlu diangkat Kurator, da­lam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat Sdr. Yan Apul, SH. yang berkantor di Jl. H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator yang ter­daftar di Departemen Kehakiman RI dengan Nomor Register C.11.UM.01-10 Tahun 1998;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

159

2. Menyatakan Termohon Sdr. Jeff Mustopha Atmana berada dalam keadaan Pailit;

3. Menunjuk Hakim Pengawas;4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Agus

Saiim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon

dalam permohonan ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah datang menghadap kuasanya dan atas pertanyaan Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena itu surat permohonan dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Ter­mohon mengajukan tanggapannya sebagaimana tersebut dalam surat jawaban tanggal 24 Maret 1999, yaitu menolak seluruh permohonan Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon Prematur karena berdasarkan Akta Perjanjian Pembiyaan Konsumen Nomor 3 tanggal 1 Juli 1997 yang dibuat dihadapan Notaris PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, SH yang merupakan perjanjian pokok antar Pemohon dan Termohon yang harus didahulukan seandainya benar Termo­hon mempunyai hutang sebagaimana dalil-dalil Pemohon, sebab perjanjian pokok antara Pemohon dan Termohon ada jaminan, se­hingga jaminan itu harus lebih didahulu di eksekusi;

2. Bahwa permohonan Pemohon tidak sempurna karena dalam lam­piran I Perjanjian Pembiayaan Konsumen, tertanggal 1 Juli 1997 antara Pemohon dan Termohon pada point 4 (empat) disebutkan tujuan pembiayaan adalah : PURNOMO ONGGOWARSITO dan atau orang lain yang ditunjuk oleh PURNOMO ONGGOWARSITO, oleh karena itu permohonan Pemohon kurang pihak, sebab tidak mengikut sertakan PURNOMO ONGGOWARSITO;

3. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sebab Termohon tidak mempunyai kewajiban kepada Kreditur lainnya yaitu CV. WIRA SUKABUANA karena Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. WIRA SUKABUANA dan seandai­nya Pemohon mengalihkan kepada pihak ketiga lainnya, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 14 butir 4 yakni Termohon tidak

160

pernah mengetahui adanya pengalihan hubungan sehingga tidak benar Termohon mempunyai Kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon selaku Kreditur Pertama dan CV. WIRA SAKABUANA selaku Kreditur kedua mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

I. PEMOHON/KREDITUR PERTAMA:

1. P-1 : Tanda Daftar Perusahaan a/n. PT. Profilindo IntratamaFinance;

2. P-2 : Izin Usaha Bidang Anjak Piutang {Factoring) a/n PT. Profil­indo Intratama Finance;

3. P-3 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3 tertanggal 1Juli 1997 dan lampirannya;

4. P-4 : Permohonan pencairan uang tertanggal 23 Juni 1997;

5. P-4A : Slip Transfer Bank Mashill tertanggal 23 Juni 1997;

6. P-5 : Permohonan pencairan uang tertanggal 9 Juli 1997;7. P-5A : Tanda terima cek Bank Mashill Nomor CP.020707 ter­

tanggal 10 Juli 1997 senilai Rp. 100.000.000,-

8. P-6 : Permohonan pencairan uang tertanggal 09 Juli 1997;9. P-6A : Tanda terima Bilyet Giro Bank Mashill Nomor GP. 032365

tertanggal 11 Juli 1997 senilai Rp. 900.000.000,- dan Cek Nomor 020709 tanggal 11 Juli 1997, senilai Rp. 100.000.000,-;

10. P-7 : Permohonan pencairan uang tertanggal 26 September1997;

11. P-7A : Tanda terima Bilyet Giro Bank Mashill Nomor GP 035888tanggal 29 September 1997 senilai Rp. 1.000.000.000,-

12. P-7B : Foto copy Bilyet Giro Bank Mashill Nomor GP 035888;13. P-8 : Perincian Utang/Rekening Termohon per-28 Februari

1999;

14. P-9 : Surat Peringatan Pertama tertanggal 7 September 1998;

15. P-10 : Surat Peringatan Kedua tertanggal 15 September 1998;

16. P-11 : Surat Peringatan Ketiga tertanggal 24 September 1998;

17. P-12 : Surat Somasi tertanggal 02 Oktober 1998;

18. P-13 : Surat Somasi tertanggal 10 Oktober 1998;

19. P-14 : Surat Sanggup Nomor 00905 tertanggal 1 Juni 1997;

161

20. P-15 : Perjanjian Pengalihan Surat Sanggup tertanggal 04Agustus 1997;

21. P-16 : Surat Pemberitahuan tertanggal 11 Agustus 1997;

22. P-16A: Surat Tanda terima tertanggal 11 Agustus 1997;

23. P-17 : Surat bertanggal 15 Februari 1999 perihal Surat SanggupNomor 00905 tanggal 1 Juni 1997 dari CV. Wira Saka- buana kepada Termohon;

24. P-17A: Surat Tanda terima;

II. KREDITUR KEDUA:

1. K2-1 : Surat Sanggup bertanggal 1 Juni 1997;

2. K2-2 : Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak bertanggal 4Agustus 1997;

3. K2-3 : Surat Tanda terima;4. K2-4 : Surat bertanggal 15 Februari 1999 perihal Surat Sanggup

Nomor 00905 tanggal 1Juni 1997 dari CV. Wira Saka- buana kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan acara pembuktian tern­yata Termohon tidak hadir, karena itu berarti Termohon tidak menggu­nakan haknya, kecuali melampirkan foto copy bukti surat sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Permohonan Pailit PT. Profilindo Intratama Financeterhadap Purnomo Onggowarsito tertanggal 22 Oktober 1998;

2. T-2 : Akte Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 3 tanggal 01Juli 1997;

3. T-3 : Lampiran I Akta Pembiayaan Konsumen Nomor 3 tertanggal01 Juni 1997;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak meng­ajukan sesuatu lagi tetapi mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi disidang sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

162

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemo­hon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, hukum acara pem­buktian perkara permohonan pernyataan pailit adalah secara seder­hana yaitu sekedar persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena itu acara pembuktian perkara permohonan pailit tidak mengenal acara tangkisan (eksepsi), jawaban dan ataupun replik, duplik maupun kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara permohonan pernyataan pailit dari Pemohon sekarang ini, ternyata Termohon meng­ajukan tangkisan (eksepsi) dalam jawabannya, sehingga oleh karena­nya menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian guna mencegah adanya keberatan Termohon yang mungkin diajukan dalam permohonan kasa­sinya dengan menyatakan bahwa judex factie tidak memberikan per­timbangan yang sempurna atas dalil-dalil Termohon (Onvoldoende gemotiveerd), maka tidak bisa tidak Pengadilan perlu mempertimbang­kan tangkisan (eksepsi) Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa permohonan Pemohon prematur, karena perjanjian pokok antara Pemohon dan Termohon ada jaminan, maka jaminan ter­sebut harus lebih dahulu dilaksanakan (Eksekusi);

2. bahwa permohonan Pemohon tidak sempurna karena Purnomo Onggowarsito yang memerintahkan dan meminta pengeluaran dana Pembiayaan dari Pemohon, tidak diikut sertakan sebagai pi­hak dalam perkara ini;

3. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, karena Termohon tidak mempunyai Kreditur lain selain Pemohon, sebab pengalihan hak Pemohon kepada CV. Wira Sakabuana sudah melanggar ketentuan Pasal 14 butir 4 Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 1 Juli 1997;

163

1. Eksepsi Ad. 1 :

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada Sertifikat Hak Tanggungan atas barang jaminan yang dijaminkan oleh Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon terse­but dan juga tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya jaminan sebagaimana dinyatakan oleh Termohon tersebut, maka terbuktilah bahwa Pemohon bukanlah Kreditur yang mem­punyai Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, karena itu eksepsi kesatu Termohon adalah tidak beralasan;

2. Eksepsi Ad. 2:Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen

tanggal 1 Juli 1997 Nomor 3 (lihat bukti surat P-3) dibuat oleh Pemohon dan Termohon dihadapan Notaris, Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., sedangkan Purnomo Onggowarsito han­yalah bertindak selaku orang sebagai tujuan Pembiayaan, karena itu pihak dalam perkara ini hanyalah antara Pemohon dan Termo­hon, sedangkan hubungan hukum antara Termohon dan Purnomo Onggowarsito adalah menjadi tanggung jawab Termohon dan Purnomo Onggowarsito sebagai pihak-pihak, karena itu eksepsi kedua Termohon adalah tidak beralasan;

3. Eksepsi Ad. 3 :Menimbang, bahwa eksepsi ketiga Termohon telah menyang­

kut materi pokok permohonan pernyataan pailit yaitu terbukti dan tidaknya syarat Kreditur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, karena itu Eksepsi ketiga Termohon juga tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga eksepsi Termohon adalah tidak beralasan karena itu haruslah ditolak dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 mengatur tentang syarat-syarat agar Debitur dapat di­nyatakan Pailit, ya itu :1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur;

164

2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

3. Permohonan pernyataan pailit atas permohonan Debitur sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa sebelum Pengadilan Niaga sebagai­mana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk (d.h.i. Pengadilan Niaga se­lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (d.h.i. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diajukan belumlah dibentuk Pengadilan Niaga selain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit yang dimajukan oleh Pemohon, walaupun tempat kedudukan hukum Termohon tidak berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Debitur dalam perkara ini adalah Termohon, sedangkan Pemohon dan CV. Wira Sakabuana bertindak sebagai Kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 1 Juli 1997, Nomor 3 yang dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH. Notaris di Jakarta (lihat bukti Syrat P-3), ternyata Pemohon telah memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ra­tus juta rupiah) (lihat Pasal 1 butir 2 jo lampiran I butir 2 bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Purnomo Onggowarsito (lihat bukti surat P-4, P-4A, P-5, P-5A, P-6, P-6A dan P-7, P-7A) ternyat Pemohon telah menyerahkan/mencairkan dana fasilitas pembiyaan tersebut kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 2, lampiran I butir 4 bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyangkal kebenaran tanda tangannya yang tertera dalam lampiran I bukti surat P-3, karena itu berarti Termohon mengakui kebenaran isi lampiran I bukti surat P-3;

165

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa benar Pemohon adalah Kreditur, sedang Termohon adalah Debiturnya, dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon yang telah terbukti tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima dana dari Pemohon, akan tetapi sangkalan tersebut tidak dikuatkan oleh alat-alat bukti, karena itu terbuktilah bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga keran itu tetap­lah terbukti bahwa Pemohon adalah Kreditur Termohon dengan jumlah utang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat sanggup (lihat bukti surat P-14), ternyata Termohon telah berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Pemohon atau penggantinya (Order) uang sejumlah Rp. 2.100.000.000,-(dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan endosemen Pemohon yang tertera pada surat sanggup tersebut (lihat Bukti P-14 dan K2/1) Pemo­hon telah mengandosemenkan surat sanggupnya kepada CV. Wira Sakabuana dan hal tersebut dikuatkan lagi dengan surat pemindahan dan penyerahan hak dari Pemohon kepada CV. Wira Sakabuana serta pemberitahuan dari CV. Wira Sakabuana kepada Termohon (lihat bukti surat P-15, P-16, P-17 dan K2/2, K2/3, K2/4);

Menimbang, bahwa tata cara pemindahan surat sanggup terse­but telah dilakukan oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan 110 KUH-Dagang perihal tata cara penyerahan surat sanggup dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata perihal tata cara penyerahan piutang-piutang atas nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbuktilah bahwa CV. Wira Sakabuana adalah Kreditur ter­hadap Termohon sebagai Debitur, dengan jumlah utang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengalihan dan penyerahan surat sanggup (bukti surat P-14 dan K2/1) tidaklah termasuk pengalihan dan penyerah­an hak yang melanggar ketentuan Pasal 14 butir 4 Akte Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana didalilkan oleh Termohon, sebab surat sanggup senilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) tidaklah termasuk fasilitas pembiyaan senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) seperti diperjanjikan dalam Lampiran I

166

butir 2 bukti surat P-3, karena itu sangkalan Termohon sebagaimana tersebut dalam Eksepsi ketiga adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat terbuktilah bahwa Termohon selaku Debitur benar mempunyai dua Kreditur yaitu Pemohon dan CV Wira Sakabuana, sehingga karena itu terbukti pula syarat kesatu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa Lampiran I butir 5 Akte Perjanjian Pem­biayaan Konsumen tanggal 1 Juli 1997 (lihat bukti surat P-3) menya-ta- kan bahwa jangka waktu Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1997 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 1998;

Menimbang, bahwa surat sanggup yang ditandatangani oleh Termohon (lihat bukti surat P-14 dan K2/1) menyatakan bahwa Termo­hon berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Pemohon atau penggantinya (dalam hal ini CV. Wira Sakabuana) uang senilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-14 dan K2/1 tersebut, terbuktilah bahwa hutang Termohon pada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 1 Juli 1998 dan kepada CV. Wira Sakabuana pada tanggal 1 Juni 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon baik sendiri maupun melalui kuasanya telah memperingati agar Termohon melunasi seluruh total pinjamannya (lihat bukti surat P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13), akan tetapi sampai perkara ini diperiksa, ternyata Termohon tidak/belum membayar hutangnya kepada Pemohon, karena itu terbuktilah bahwa Termohon selaku Debitur tidak membayar hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat CV. Wira Sakabuana kepada Termohon (lihat bukti surat P-16, P-17, K2/3, K2/4) ternyata CV. Wira Sakabuana telah memperingati Termohon agar melunasi kewjibannya membayar hutangnya kepada CV. Wira Sakabuana, tetapi sampai perkara ini diperiksa ternyata Termohon juga tidak/belum membayar hutangnya kepada CV. Wira Sakabuana, karena itu terbukti­lah bahwa Termohon selaku Debitur tidak membayar hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti Termohon yang dapat membuktikan bahwa Termohon telah membayar hutangnya kepada Pemohon maupun CV. Wira Sakabuana, karena itu berdasarkan per­

167

timbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Termohon selaku Debitur benar tidak membayar hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga karena itu terbukti pula syarat kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon selaku Debitur, dimajukan oleh Pemohon selaku seorang Kreditur Termohon, karena itu permohonan ini telah memenuhi syarat ketiga Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwasannya Pemohon te­lah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, maka permohonan pernyataan pailit Pemohon terhadap Termo­hon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dika­bulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta usulan Pemohon selaku Kreditur, maka Pengadilan mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon dapat dikabulkan, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 1999, Nomor: 05/K/N/1998 biaya perkara permohonan ini dibebankan pada harta pailit, sedangkan besarnya imbalan jasa kurator sebagaimana diatur oleh Pasal 67D jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, ditetapkan berdasarkan Kepu­tusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor : M.09-HT.-05.10 Tahun 1998;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, utamanya Pasal 1 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), (2), Pasal 67D, jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

M E M U T U S K A N

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk selu­ruhnya;

- Menyatakan pailit terhadap Termohon : JEFF MUSTOPHA ATMAJA tersebut di atas;

168

- Mengangkat Sdr. MAHDI SOROINDAH NASUTION, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai : Hakim Pengawas;

- Mengangkat Sdr. YAN APUL, SH., berkantor di Jl. H. Agus Salim Nomor 57, Jakarta Pusat, sebagai: KURATOR;

- Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 September 1998, No­mor M.09-HT.05.10 Tahun 1998;

- Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan pada harta pailit;

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari KAMIS tanggal 1 April 1999, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdiri dari : PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH. sebagai Ketua, R. JOEDIJONO, SH. dan VICTOR HUTABARAT, SH. masing-masing sebagai Anggota, dan pu­tusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 5 APRIL 1999 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, dengan didampingi oleh YANWITRA, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS, HAKIM KETUA,

ttd. ttd.

1. R. JOEDIJONO, SH. PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

ttd.

2. VICTOR HUTABARAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Y A N W I T R A, SH.

169

V. Perkara Kepailitan : ir. Daniel Elim(Putusan Mahkamah Agung Ri, Nomor: 015 PK/N/1999)

Pihak B erp erkara : - Ir. Daniel Elim : Pemohon Peninjauankembali/

Termohon Pailit

m e l a w a n

- Salim Wijaya : Termohon Peninjauankembali/ Pemohon Pailit.

171

1. Putusan : Permohonan PeninjauankembaliMahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1999,Nomor: 015 PK/N/19991.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan Peninjauankembali dari pemohon Peninjauankembali: Ir. Daniel Elim;

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 1999, Nomor: 36/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dan Mengadili Kembali

- Menolak permohonan pailit dari Salim Wijaya- Dan seterusnya.

1.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun

1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur, maka Pengadilan wajib memanggil Debitur;

- bahwa ketentuan Pasal ini tidak mengatur berapa kali debitur harus dipanggil, maka berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, cara pemanggilan dan berapa kali debitur harus dipanggil berlaku Hukum Acara Perdata;

- bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pihak yang tidak hadir da­pat dipanggil lagi dan dalam praktek pemeriksaan perkara per­data umum panggilan kedua selalu dilaksanakan;

- bahwa dengan adanya pembatasan waktu pemeriksaan perkara niaga paling lambat selama 30 hari sebagaimana di­maksud dalam Pasal 6 ayat (4) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, panggilan terhadap debitur cukup dilakukan sekali dengan ketentuan bahwa panggilan tersebut hams sah;

- bahwa bukti PK 1 s/d PK.4 telah memenuhi bukti tertulis bam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) Perpu No­mor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu bukti tersebut dibuat pada tanggal 18 Mei 1998 dan 21 Mei 1999, sedangkan putusan Pengadilan Niaga diputus pada tanggal 23 Juni 1999;

172

2. Putusan : Pengadilan Niaga- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 Juni 1999, Nomor: 36/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

2.1. Amar Putusan:- Menyatakan debitur: Ir. Daniel Elim Pailit;- dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan Hukumnya:- bahwa berdasarkan bukti P.1-1 sampai dengan P.1-21 dan

P.2-1 sampai dengan P.2-3, dihubungkan dengan P.3 yaitu be­rupa surat pernyataan dari Termohon tanggal 11 Mei 1999, dimana Tenrtohon telah mengakui mempunyai hutang kepada Pemohon sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada Kreditur lain yaitu Ibu Run, SH. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada Bapak Petrus sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa dengan telah terbuktinya adanya hutang Termohon pada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan juga adanya hutang Termohon pada kreditur lain, maka per­mohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

173

P U T U S A NNomor: 015 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah meng-ambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan d a ri:

Ir. DANIEL ELIM, beralamat di Jalan Kav. Polri B.565 Jelambar Jakarta Barat, yang diwakili oleh kuasanya JOHNY SIBARANI, SH. Pengacara-Penasehat Hukum berkantor di Jalan Suci Nomor 6 Jakarta Timur, ber­dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 1999.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termo­hon Pailit/Debitur.

m e l a w a n

SALIM WIDJAYA, beralamat di Jalan Perniagaan Timur RT. 004/001 Nomor 72, yang diwakili oleh kuasa­nya HORAS PANJAITAN, SH. Pengacara Penasehat Hukum berkantor di Kota Bambu Utara V Nomor 41 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tang­gal 12 Juli 1999.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit/ Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 1999 Nomor 36/Pailit/ 1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

175

1. Bahwa Termohon sebagai Debitur tidak melakukan pembayaran hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon sebagai kreditur;

2. Bahwa Termohon telah meminjam sebagai hutang atas sejumlah uang kepada Pemohon dengan total keseluruhan hutangnya se­besar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

3. Bahwa guna membayar hutang-hutang Termohon tersebut, Ter­mohon menerbitkan sejumlah 21 lembar cek dengan Nomor, Tanggal, dan jumlah sebagaimana tersebut dan terinci dalam per­mohonan (bukti P. 1-1 s/d P. 1-21);

4. Bahwa seluruh Cek Termohon tersebut (bukti P.1-1 s/d P.1-21) ternyata tidak dapat dicairkan oleh Pemohon. Hal ini terbukti dari Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA Cabang Duta Mas tertanggal 15 dan 22 Januari (Bukti P.2-1 s/d P.2-3);

5. Bahwa sejak ditolaknya cek-cek tersebut di atas, Pemohon telah berupaya dengan itikad baik memberi kesempatan kepada Ter­mohon guna menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi tidak men­dapat tanggapan yang baik dari Termohon;

6. Bahwa sampai Permohonan ini diajukan, Termohon tidak juga melunasi sisa hutang-hutangnya tersebut kepada Pemohon;

7. Bahwa selain Pemohon Kreditur lain Termohon adalah :

1) Ibu Run, SH. beralamat di Jalan Setia Jaya II/10.A sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2) Bapak Petrus, sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

sebagaimana tersebut di dalam bukti P-3;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Termohon memiliki dua atau lebih kreditur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu hutangnya pada Pemohon. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Ke­pailitan menjadi Undang-undang, karena itu sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, adalah patut dan adil jika Termohon dinyatakan pailit;

9. Bahwa Pemohon juga mengajukan pengangkatan Hanan Soeharto dari Kantor Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68, Jakarta Barat sebagai Kurator Termohon;

176

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Termohon (DANIEL ELIM) Pailit;3. Mengangkat Hanan Soeharto sebagai Kurator;

4. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam mengajukan permohonan kepailitan ini kepada Termohon;

Menimbang,, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 1999 Nomor: 36/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan Debitur lr. Daniel Elim, beralamat di Kav. Polri Blok B.565, Jelambar Rt.01/020, Jakarta Barat, PAILIT;Mengangkat dan menunjuk Sdr. VICTOR HUTABARAT, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

_ Mengangkat Sdr. HANAN SOEHARTO, SH. dari Kantor Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68, Jakarta Barat, sebagai KURATOR;Menetapkan besarnya biaya dan imbalan jasa Kurator akan ditentukan kemudian;

_ Membebankan biaya perkara dalam permohonan Pailit ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 1999 Nomor 36/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat diputuskan pada tanggal 23 Juni 1999, kemudian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 28 Juni 1999 diajukan permo­honan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 5 Juli 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 6 Juli 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan te­lah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 1999;

177

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan Peninjauan Kem­bali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menga­jukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Pengadilan Niaga telah melanggar Hukum Acara.

__Bahwa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah melang­gar Hukum Acara karena didalam mengadili dan memutus Perkara a quo tidak memanggil secara patut terhadap Pemo­hon Peninjuan Kembali semula Termohon Pailit. Cara meng­adili perkara a quo telah melanggar hukum acara yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

_ Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya dipanggil 1 (satu) kali untuk menghadap di persidangan yakni sebagai relaas panggilan tanggal 4 Juni 1999;

_ Bahwa didalam Undang-undang Kepailitan, tidak diatur se­cara lebih rinci mengenai debitur sebelum perkaranya dipu­tus oleh Hakim didalam proses Peradilan Niaga. Dengan demikian secara Yuridis, upaya pemanggilan yang se­harusnya dilakukan oleh Hakim kembali kepada Hukum Acara yang diatur di dalam HIR, berdasarkan hal-hal seba­gai berikut :_ Dalam Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Ta­

hun 1998 tentang Kepailitan diatur bahwa : “Kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga";

_ Berdasarkan Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rbg.) memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi Tergugat se­belum perkaranya diputus oleh Hakim;

_ Disamping itu ketentuan tersebut adalah layak dan bi­jaksana, sebab didalam suatu perkara bukan hanya kepentingan Penggugat sajalah yang.harus diperhatikan melainkan kepentingan Tergugat pun harus diperhatikan

178

{audit et alteram partem). Oleh karena itu Tergugat haruslah dipanggil secara patut.

__Bahwa seandainya Judex Factie tidak melanggar hukum acaradan memanggil secara patut terhadap Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Pailit, sebagaimana yang telah di­dalilkan pada butir ad. 1 tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat hadir untuk menghadap di Per­sidangan Perkara a quo dan dapat pula membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah melunasi hutangnya pada kedua kreditur yang diajukan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Pailit

2. Adanya bukti baru {Novum)a. Kwitansi pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali

kepada Rini Maria, SH. tertanggal 18 Mei 1999 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (P.PK.1);

b. Kwitansi pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Petrus (Petrus Sastra Wijaya) tertanggal 21 Mei 1999 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (P.PK.2);

c. Surat Pernyataan Rini Maria, SH. mengenai pelunasan hutang Bapak Ir. Daniel Elim tertanggal 18 Mei 1999 (P.PK.3);

d. Surat Pernyataan Bapak Petrus (Petrus Sastra Wijaya) menge­nai pelunasan hutang Ir. Daniel Elim tertanggal 21 Mei 1999 (P.PK.4);

Novum tersebut di atas adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah membayar lunas hutang- hutangnya kepada Rini Maria, SH. sebesar Rp. 25.000.000,- dan kepada Bapak Petrus (Petrus Sastra Wjaya) sebesar Rp. 17.500.000,- sehingga Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum sudah ti­dak lagi mempunyai hutang kepada dua kreditur (sebelum diaju­kannya permohonan pailit oleh Termohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian Bukti P-3 yang diajukan oleh Termohon Penin­jauan Kembali semula Pemohon Pailit tidak lagi dapat dibenarkan atau diterima.Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, debitur dapat dinyatakan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

179

Jadi, syarat untuk dikabulkannya permohonan pailit adalah harus sedikitnya terdapat dua kreditur dan satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan sah syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit tersebut nyata-nyata tidak terpenuhi karena dalam perkara ini terbukti hanya terdapat satu kreditur, dan tidak terdapat satu hutangpun'yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Termohon Peninjauan Kembali.Jikalaupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa hutang Pemo­hon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh waktu dan dapat ditagih, permohonan pailit dari Ter­mohon Peninjauan Kembali tetap tak dapat dikabulkan mengingat syarat mengenai sedikitnya dua kreditur tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter­sebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan dengan pertim­bangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur maka Pengadilan wajib memanggil Debitur;

bahwa ketentuan ini tidak mengatur berapa kali debitur harus dipanggil, maka berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 cara pemanggilan dan berapa kali Debi­tur harus dipanggil berlaku Hukum Acara Perdata;

bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pihak yang tidak hadir dapat dipanggil lagi, yang dalam praktek pemeriksaan perkara perdata umum panggilan kedua selalu dilaksanakan;

bahwa apabila cara pemanggilan berdasarkan Pasal 126 HIR tersebut diterapkan dalam pemeriksaan perkara niaga, maka hal ini akan berhadapan dengan pembatasan waktu pemeriksaan perkara niaga yang dibatasi paling lambat selama 30 hari sebagaimana dimak­sud dalam Pasal 6 ayat (4) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

bahwa dengan adanya pembatasan waktu tersebut maka Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa panggilan terhadap Debitur

180

cukup dilakukan sekali dengan ketentuan bahwa panggilan tersebut harus sah;

bahwa panggilan in casu telah sah karena telah disampaikan kepada Kelurahan sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 8 Juni 1999.

mengenai alasan ad. 2 :bahwa alasan ini dapat dibenarkan sebab bukti PK.1 s/d PK.4

telah memenuhi syarat, bukti tertulis baru sebagaimana dimaksud da­lam Pasal 286 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetap­kan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun1998 dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa bukti PK.1 s/d PK.4 tersebut adalah bukti tertulis yang berdasarkan tanggal pembuatannya bukti tersebut telah ada sebelum perkara a quo diputus oleh Pengadilan Niaga;

bahwa bukti tersebut dibuat pada tanggal 18 Mei 1998, 21 Mei1999 sedangkan putusan Pengadilan Niaga diputus pada tanggal 23 Juni 1999;

bahwa dengan adanya bukti PK.1 s/d PK.4 tersebut, maka kreditur lain yaitu Rini Maria, SH. dan Petrus Sastra Wijaya telah dibayar oleh Termohon sebelum perkara a quo diajukan pada Pengadilan Niaga;

bahwa dengan demikian kreditur in casu hanya 1 kreditur yaitu Pemohon Pailit/Termohon Peninjauan Kembali sehingga syarat adanya 2 atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh I r DANIEL ELIM dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 1999 Nomor 36/Railit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pusat serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Tahun 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan

181

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Ir. DANIEL ELIM, yang diwakili kuasanya : JOHNY SIBARANI, SH. Pengacara-Penasehat Hukum;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 1999 Nomor 36/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat;

_ Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon SALIM WIJAYA tersebut;

Menghukum Termohon Penijauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul pada Pengadilan Niaga, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maupun dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 1999, oleh SARWATA, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan da­lam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota dan SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Peng­ganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A :

M E N G A D I L I

DAN MENGADILI KEMBALI

ttd.

Z A K I R , SH.

ttd.

S A R W A T A , SH.

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

182

PANITERA PENGGANTI:

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.......................................................... Rp. 2.000,-2. Redaksi.......................................................... Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali................ Rp. 2.497.000,-

Jumlah.................Rp. 2.500.000,-

(Dua juta lima ratus ribu rupiah)

183

PUTUSANNomor: 36/Pailit/1999/PN.NlAGA/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Kepailitan pada tingkat pertama, manjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SALIM WIDJAYA, beralamat di Perniagaan Timur RT. 004/001 Nomor 72, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HORAS PANJAITAN, SH. Pengacara berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Kota Bambu Utara Nomor V/41, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N ,

Ir. DANIEL ELIM, beralamat di Kaveling POLRI Blok B. 565 Jelambar RT. 01/020, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Majelis Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya tersebut di atas telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Juni 1999 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, dengan register Nomor 36/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. pada tanggal 2 Juni 1999, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagai Debitur tidak melakukan pembayaran hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon sebagai kreditur;

185

2. Bahwa Termohon telah meminjam sebagai hutang atas sejumlah uang kepada Pemohon dengan total keseluruhan hutangnya se­besar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

3. Bahwa guna membayar hutang-hutang Termohon tersebut, Ter­mohon menerbitkan :

- Cek Nomor CM.458878 tanggal 21 Januari 1999 Nominal Rp. 13.175.000,-- Cek Nomor CM.458879 tanggal 21 Januari 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458880 tanggal 21 Februari 1999 Nominal Rp. 11.857.500,-- Cek Nomor CM.458881 tanggal 21 Februari 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458882 tanggal 21 Maret 1999 Nominal Rp. 9.520.000,-- Cek Nomor CM.458883 tanggal 21 Maret 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458884 tanggal 21 April 1999 Nominal Rp. 9.222.500,-- Cek Nomor CM.458885 tanggal 21 April 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458886 tanggal 21 Mei 1999 Nominal Rp. 7.650.000,-- Cek Nomor CM.458887 tanggal 21 Mei 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458888 tanggal 21 Juni 1999 Nominal Rp. 6.587.000,-- Cek Nomor CM.458889 tanggal 21 Juni 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458890 tanggal 21 Juli 1999 Nominal Rp. 5.100.000,-- Cek Nomor CM.458891 tanggal 21 Juli 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458892 tanggal 21 Agustus 1999 Nominal Rp. 3.952.500,-- Cek Nomor CM.458893 tanggal 21 Agustus 1999 Nominal Rp. 30.000.000,-- Cek Nomor CM.458894 tanggal 21 September 1999 Nominal Rp. 2.635.000,-- Cek Nomor CM.458895 tanggal 21 September 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458896 tanggal 21 Oktober 1999 Nominal Rp. 1.275.000,-- Cek Nomor CM.458897 tanggal 21 Oktober 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-- Cek Nomor CM.458898 tanggal 21 Januari 1999 Nominal Rp. 10.000.000,-Sebagaimana yang tersebut didalam bukti P-1.1 s/d P-1.21;

4. Bahwa seluruh Cek Termohon tersebut (bukti P.1-1 s/d P.1-21) ternyata tidak dapat dicairkan oleh Pemohon. Hal ini terbukti dari Surat Keterangan Penolakan dari :_ Bank BCA Cabang Duta Mas tanggal 22 Januari 1999 (bukti P-2.1)_ Bank BCA Cabang Duta Mas tanggal 22 Januari 1999 (bukti P-2.2)_ Bank BCA Cabang Duta Mas tanggal 15 Januari 1999 (bukti P-2.3)

5. Bahwa sejak ditolaknya cek-cek tersebut di atas, Pemohon telah berupaya dengan itikad baik memberi kesempatan kepada Ter­mohon guna penyelesaian kewajibannya, akan tetapi tidak men­dapat tanggapan yang baik dari Termohon;

186

6. Bahwa sampai Permohonan ini diajukan, Termohon tidak juga melunasi sisa hutang-hutangnya tersebut kepada Pemohon;

7. Bahwa selain Pemohon Kreditur lain Termohon adalah :

1) Ibu Run, SH. beralamat di Jalan Setia Jaya 11/10.A, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2) Bapak Petrus, sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

sebagaimana tersebut di dalam bukti P-3;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Termohon memiliki dua atau lebih kreditur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu hutangnya pada Pemohon. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailit­an menjadi Undang-undang, karena itu sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, adalah patut dan adil jika Termohon dinyatakan pailit;

9. Bahwa Pemohon juga mengajukan pengangkatan Hanan Soeharto dari Kantor Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68, Jakarta Barat sebagai Kurator Termohon;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas dan ditunjang dengan bukti yang sah menurut hukum, Pemohon dengan ini mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna mem­berikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Termohon (DANIEL ELIM) Pailit;

3. Mengangkat Hanan Soeharto sebagai Kurator;

4. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam mengajukan permohonan kepailitan ini kepada Termohon;

ATAU SEMULA/SEBAGAI PENGGANTINYA;

Mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat me­menuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap kuasanya HORAS PANJAITAN, SH., Pengacara berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Kota

187

Bambu Utara Nomor V/41, Jakarta Barat 11420, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Juni 1999, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di per­sidangan, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan (Relaas) tanggal 4 Juni 1999 dan 8 Juni 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan­nya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

I.- Cek Nomor CM.458878 tanggal 21 Januari 1999 Nominal Rp. 13.175.000,-

(P.I-1)- Cek Nomor CM.458879 tanggal 21 Januari 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-

(P.I-2)- Cek Nomor CM.458880 tanggal 21 Februari 1999 Nominal Rp. 11.857.000,-

(P.I-3)- Cek Nomor CM.458881 tanggal 21 Februari 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-

(P-l-4)- Cek Nomor CM.458882 tanggal 21 Maret 1999 Nominal Rp. 9.520.000,-

(P.I-5)- Cek Nomor CM.458883 tanggal 21 Maret 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-

(P.I-6)- Cek Nomor CM.458884 tanggal 21 April 1999 Nominal Rp. 9.222.500,-

(P.I-7)- Cek Nomor CM.458885 tanggal 21 April 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-

(P.I-8)- Cek Nomor CM.458886 tanggal 21 Mei 1999 Nominal Rp. 7.650.000,-

(P.I-9)- Cek Nomor CM.458887 tanggal 21 Mei 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-

(P.I-10)- Cek Nomor CM.458888 tanggal 21 Juni 1999 Nominal Rp. 6.587.500,-

(P.I-11)- Cek Nomor CM.458889 tanggal 21 Juni 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-

(P.I-12)- Cek Nomor CM.458890 tanggal 21 Juli 1999 Nominal Rp. 5.100.000,-

(P.I-13)- Cek Nomor CM.458891 tanggal 21 Juli 1999 Nominal Rp. 50.000.000,-

(P.I-14) _- Cek Nomor CM.458892 tanggal 21 Agustus 1999 Nominal Rp. 3.952.500,-

(P.I-15)- Cek Nomor CM.458893 tanggal 21 Agustus 1999 Nominal Rp. 30.000.000,-

(P.I-16)- Cek Nomor CM.458894 tanggal 21 September 1999 Nominal Rp. 2.635.000,-

(P.I-17)

188

- Cek Nomor CM.458895 tanggal 21 September 1999 Nominal Rp. 50.000.000,- (P.I-18)

- Cek Nomor CM.458896 tanggal 21 Oktober 1999 Nominal Rp. 1.275.000,- (P.I-19)

- Cek Nomor CM.458897 tanggal 21 Oktober 1999 Nominal Rp. 50.000.000,- (P.I-20)

- Cek Nomor CM.458898 tanggal 21 Januari 1999 Nominal Rp. 10.000.000,- (P.I-21)

II. Surat Keterangan penolak da ri:_ Bank BGA Cabang Duta Mas tanggal 22 Januari 1999 (bukti P.2-1)_ Bank BCA Cabang Duta Mas tanggal 22 Januari 1999 (bukti P.2-2)_ Bank BCA Cabang Duta Mas tanggal 15 Januari 1999 (bukti P.2-3)

III. Surat Keterangan dari Ir. DANIEL ELIM tertanggal 11 Mei 1999 (P-3);

Menimbang bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon juga menghadapkan seorang saksi yaitu Sdr. SUNARDI selaku penyidik Polri yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok­nya sebagai berikut:_ Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon

akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;_ Bahwa benar saksi kenal dengan Termohon karena ada kasus

Pidana yang sekarang sedang diproses di Kepolisian yaitu Termo­hon telah melakukan Penipuan penerbitan cek-cek kosong dari Bank BCA Cabang Duta Mas Jakarta, dimana setelah cek tersebut diuangkan oleh Pemohon tidak ada dananya (kosong);

_ Bahwa benar menurut pengakuan Termohon didepan Penyidik Termohon melakukan hal tersebut karena mengharapkan ada dana masuk ke Bank tersebut sebelum cek-cek tersebut jatuh waktu akan tetapi hal tersebut meleset;

_ Bahwa benar bukti P. 1-1 s/d P. 1-21 dan P.2-1 s/d P.2-3 yang be­rupa cek dan penolakannya yang aslinya disita dari tangal Pelapor (Pemohon);

_ Bahwa benar ada surat bukti pengakuan hutang (bukti P-3) yang dibuat oleh Termohon dan Termohon mengaku punya utang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan juga dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

189

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemo­hon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah adanya hutang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan keseluruhan hutangnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna membayar hutang Termohon kepada Pemohon, Termohon telah menerbitkan cek-cek sebagaimana dalam Bukti P.1-1 sampai dengan P.1-21 yang ternyata cek-cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh Pemohon dengan bukti adanya surat keterangan penolakan dari Bank BCA Cabang Duta Mas tanggal 15 Januari 1999 dan tanggal 22 Januari 1999;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon selaku Kreditur, Termohon juga telah mempunyai Kreditur lain yaitu : Ibu Run, SH. dan Bapak Petrus yang masing-masing jumlah hutangnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan Rp. 17.500.000,- (tujuh be­las juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak juga melunasi hutang-hutangnya tersebut, maka Pemohon mohon kepada Majelis agar Termohon dinyatakan Pailit;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 4 Juni 1999 dan tanggal 8 Juni 1999 serta sesuai dengan Surat Termohon tertanggal 14 Juni 1999, oleh karena itu Majelis menganggap bahwa Termohon telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persi­dangan namun menurut hukum Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dan membuk­tikan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat ber­tanda P.1-1 sampai dengan P.1-21, P.2-1 sampai dengan P.2-3 dan seorang saksi penyidik dari Polri;

Menimbang, bahwa sekarang yang harus dibuktikan bahwa apakah benar Termohon mempunyai hutang pada Pemohon juga kepada Kreditur lainnya yang sudah jatuh waktu dan belum dibayar, karena esensi pokok permohonan kepailitan menurut Pasal 1 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah Debitur mem-

190

punyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa melihat bukti P.1-1 sampai dengan P.1-21 yaitu yang berupa cek-cek atas nama tuan Salim Widjaya (Pemohon) dari bulan Januari 1999 sampai dengan Oktober 1999, yang dibuat oleh Termohon dan ternyata menurut bukti P.2-1, P.2-2 dan P.2-3 cek- cek yang telah jatuh waktu tersebut tidak dapat diuangkan oleh Pemo­hon;

Menimbang, bahwa dari P.1-1 sampai dengan P.1-21 dan P.2-1 sampai dengan P.2-3 jika dihubungkan dengan P-3 yaitu yang berupa surat pernyataan dari Termohon tanggal 11 Mei 1999 dimana Termo­hon telah mengakui mempunyai hutang pada Pemohon sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada kreditur lain yaitu Ibu Run, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada Bapak Petrus sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ra­tus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SUNARDI seba­gai penyidik dari Polri yang menyatakan bahwa benar Termohon (Ir. Daniel Elim) sekarang sedang terkena kasus pidana penipuan yaitu Penerbitan cek-cek kosong dari Bank BCA Cabang Duta Mas Jakarta, yang telah diuangkan oleh Pemohon dan ternyata dananya tidak ada (kosong) dan menurut pengakuan Ir. Daniel Elim (Termohon) didepan penyidik ia melakukan hal tersebut dengan mengharapkan akan men­dapat dana masukan uang ke Bank tersebut ternyata meleset. Bahwa benar cek-cek (bukti P.1-1 sampai dengan P. 1-21) dan surat penolak­an (bukti P.2-1 sampai dengan P.2-3) aslinya disita dari tangan pelapor SALIM WIDJAYA (Pemohon Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa adanya hutang Termohon pada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga adanya kreditur lain yaitu Ny. Run, SH. dan Bapak Petrus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya adanya hutang Termohon pada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga adanya hutang Termohon pada Kreditur lain, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-udang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menyatakan Debitur/Ter- mohon Pailit dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Debitur/Termohon dinyatakan Pailit maka berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998

191

tentang Kepailitan harus diangkat seorang Kurator dan Hakim Peng­awas;

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan seorang Kurator, Pemohon dalam surat permohonannya telah mohon agar Sdr. HANAN SOEHARTO, SH., dari Kantor Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68, Jakarta Barat, sebagai Kurator dari Termohon dan ternyata yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk itu, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Hakim Pengawas akan diangkat salah seorang yang ada pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan ditetapkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67D jo Pasal 69 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 akan ditetapkan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor 08-HT.05.10 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pailit dikabulkan dan Termohon telah dinyatakan Pailit, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan- peraturan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menyatakan Debitur Ir. Daniel Elim, beralamat di Kav. Polri Blok B 565 Jelambar RT. 01/020, Jakarta Barat PAILIT;

- Mengangkat dan menunjuk Sdr. VICTOR HUTABARAT, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

- Mengangkat Sdr. HANAN SOEHARTO, SH., dari Kantor Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68, Ja­karta Barat, sebagai KURATOR;

- Menetapkan besarnya biaya dan imbalan jasa Kurator akan ditentu­kan kemudian;

- Membebankan biaya perkara dalam permohonan Pailit ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

192

Demikianlah diputuskan oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Niaga pad Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Hari RABU, tanggal 23 Juni 1999, oleh TJAHJONO, SH. sebagai Ketua Majelis, ERWIN MANGATAS MALAU, SH. dan Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HAMZAH NURDIN, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM-HAKIM MAJELIS, HAKIM KETUA,

ttd.

1. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.

ttd.

2. Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.

ttd.

TJ A H J O N O, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HAMZAH NURDI, SH.

193

- tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Petpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi, karena adanya kesepakatan penjadwalan kembali pembayaran utang yang bersumber dari Promissory Note yang dijadikan dasar permohonan Pailit;

- Perubahan atas Promissory Note harus mendapat persetujuan dari peneri­ma dan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KUHD yaitu dengan penggantian Promissory Note.

VI. Perkara Kepailitan : PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk. (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 016 PK/N/1999)

Pihak Berperkara:- PT. Putra Sejahtera Pioneerindo: Pemohon Peninjauan Kembali/

Tbk. Termohon Kasasi/TermohonPailit;

m e l a w a n- PT. Nikko Securities Indonesia : Termohon Peninjauan Kembali/

Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

195

1. Putusan : Permohonan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 7 September 1999,Nomor : 016 PK/N/19991.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali: PT. Putra Sejahtera Pioneerindo, Tbk.

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 1999, Nomor 014 K/N/1999 yang membatalkan putusan Pen­gadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999 Nomor : 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dan Mengadili Kembali:

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon : PT. Nikko Securi­ties Indonesia

- Dan seterusnya.

1.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa berdasarkan bukti PK.2 telah terjadi kesepakatan pen­

jadwalan kembali pembayaran utang yang timbul karena kedua Promissory Note (Nomor 002/PN-CFC/HS/1997 dan Nomor 003/PN-CFC/HS/1997), dengan tanggal jatuh tempo 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juni 1999 (tanggal dibuat­nya perjanjian);

- bahwa dengan adanya penjadwalan kembali pembayaran utang yang bersumber dari kedua Promissory Note yang di­jadikan dasar permohonan pailit tersebut, maka tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak terpenuhi dan karenanya permohonan pailit harus ditolak;

196

2. Putusan : Permohonan Kasasi- Mahkamah Agung RI

28 Juni 1999, Nomor: 014 K/N/19992.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : PT. Nikko Securities Indonesia;

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999, Nomor 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan pailit dari PT. Nikko Securities In­donesia tersebut untuk sebagian;

- Menyatakan PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk. dalam keadaan pailit;

- Dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa berdasarkan Pasal 176 KUHD, perubahan atas Pro­

missory Note dapat dilakukan sepanjang tidak menyalahi sifat Promissory Note, sifat mana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 174 KUHD;

- bahwa sebagai suatu pernyataan sepakat tentang kesanggup­an untuk membayar sejumlah uang kepada ordernya, maka Termohon sebagai promitent terikat atas segala isi dan keten­tuan yang termuat dalam Promissory Note tersebut, sehingga apabila terjadi perubahan tentunya perubahan itu selain harus mendapat persetujuan dari pihak penerima juga harus dilaku­kan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 KUHD yang berarti harus dilakukan dengan penggantian Promissory Note yang bam;

- bahwa dengan demikian kesepakatan lisan sebagaimana ang­gapan Termohon yang dibenarkan oleh Pengadilan Niaga, te­lah mempakan penyimpangan dan kepastian hukum yang hams dapat menjamin kepercayaan para pelaku ekonomi da­lam lalu-lintas surat-surat berharga dan untuk itu tidak dapat dibenarkan;

- bahwa Mahkamah Agung berpendapat tidak terbukti adanya pembahaman utang sebagaimana tanggapan Termohon, se­hingga utang Termohon pada Pemohon telah jatuh tempo pada tanggal 6 dan 7 Januari 1998;

197

3. Putusan : Pengadilan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal3 Mei 1999, Nomor: 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.3.1. Am ar Putusan :

- Menolak penvohonan pernyataan pailit Pemohon : PT. Nikko Securities Indonesia;

- dan seterusnya.3.2. Pertimbangan Hukum :

- bahwa isi surat permohonan (bukti P-9), jelas membenarkan adanya pembicaraan dan pertemuan di Hotel. Le Meridian dan pertemuan tersebut menghasilkan penyelesaian antara lain terhadap Promissory Note Termohon yang dicicil pembayaran­nya setiap bulan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ternyata Pemohon telah menerima pembayaran cicilan tiga kali sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka ber­dasarkan fakta tersebut telah terjadi atau lahir kesepakatan baru antara Pemohon dan Termohon atas pembayaran utang Termohon, sehingga jatuh waktu yang tercantum dalam kedua Promissory Note tersebut yaitu tanggal 6 Januari 1998 dan 7 Januari 1998 menjadi tidak berlaku lagi dan berubah menjadi perhitungan waktu yang disepakati tersebut;

198

P U T U S A NN om or: 016 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga tolah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan d a ri:

PT. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO TBK, ber­kedudukan di Wisma Bank Dharmala Annex Building Lt. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav, 28 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kahar Nawir, SH., dkk. ber­alamat di Pertokoan Pulo Mas No. Blok 5/6 Jin. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 1999.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Termohon Pailit/Debitur.

m e l a w a n

PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA, berkedudukan di Wisma Indocement lantai 3, Jin. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Darwin Marpaung, SH. dkk. Pengacara/ Penasehat Hukum berkantor di Jalan Cikini Raya No. 60 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 1999;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Ka- sasi/Pemohon Pailit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauan. Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 1999 No. 014 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Ter­

199

mohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Termohon telah menerbitkan 2 (dua) buah Promissory Note yaitu Promissory Note Nomor 002/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Promissory Note Nomor 003/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ra­tus juta rupiah);

bahwa Promissory Note tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih masing-masing tanggal 6 Januari 1998 dan tanggal 7 Januari 1998;

bahwa meskipun kedua Promissory Note tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun Termohon tidak membayarnya pada Pemohon, sekalipun telah ditegur beberapa kali;

bahwa selain pada Pemohon, Termohon juga mempunyai hu­tang pada kreditur lain yaitu PT. BANK SUMITOMO NIAGA, yang ber­alamat di Gedung Simitmas II lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk. Pailit

dengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan

pemberesan harta Termohon (PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk.);

4. Menunjuk Edino Girsang, SH. dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan sebagai Kurator Termohon;

5. Menghukum Termohon (PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk.) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ef aequo et bono)\

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999 No. 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, adalah sebagai berikut:- Menolak permohonan pernyataan pailit pemohon;

200

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1999 No. 014 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA, yang diwakili oleh kuasanya DARWIN MARPAUNG, SH, PEBER EW„ SILALAHI, SH. dan AMALIA LASE, SH., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999 No. 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst,;

MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan permohonan pailit dari PT. NIKKO SECURITIES

INDONESIA tersebut untuk sebagian;

2. Menyatakan PT. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO Tbk. dalam keadaan pailit;

3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk:- Mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator;- Menetapkan biaya Kurator;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam se­mua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 1999 No. 14 K/N/ 1999 diberitahukan kepada Pemohon Penin­jauan Kembali, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 28 Juli 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan- alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tesebut pada hari itu juga;

201

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Juli 1999 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 29 Juli 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 permo­honan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang di­ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah menga­jukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1. DIKETEMUKANNYA BUKTI TERTULIS BARU : (PK 1, 2, 3)

a. bukti PK 1 berupa Perjanjian Jual Beli Promissory Note antara Termohon Peninjauan Kembali (Penjual) dengan PT. Gloria Rasa Sayang (Pembeli) tertanggal 15 Juni 1999.

bahwa yang menjadi obyek jual beli dalam perjanjian (Bukti Pemohon PK-1) adalah Promissory Note No. 002/PN-CFC/CS/ 1997 (vide Bukti P-1) senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Promissory Note No. 003/PN-CFC/CS/1997 (vide Bukti P-2) Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah); Kedua Promissory Note (P-1 dan P-2) tersebut adalah dasar Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Ter­mohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon) yang jadi perkara Kepailitan No. 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst;bahwa sebelum perkara pailit a quo diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Juni 1999 No. 014 K/N/1999, ter­nyata Termohon Peninjauan Kembali telah menjual kedua Promissory Note tersebut kepada pihak ketiga (PT. Gloria Rasa Sayang) pada tanggal 15 Juni 1999 sebagaimana terbukti dari Bukti Pemohon PK-1;

bahwa dengan terbuktinya jual beli atas kedua Promissory Note tersebut di atas, maka Termohon Peninjauan Kembali ti­dak lagi berkedudukan sebagai kreditur dari Pemohon Penin­jauan Kembali, dan oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk

202

bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan kepailitan ter­hadap Pemohon Peninjauan Kembali;

bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, Debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan apabila mem­punyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;Untuk adanya suatu pernyataan pailit dengan putusan Pengadil­an, maka Undang-undang mensyaratkan harus adanya permo­honan dari Debitur sendiri, seorang atau lebih kreditur dan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kepailitan);

bahwa syarat adanya permohonan memungkinkan Hakim Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus apakah terhadap suatu permohonan dapat diterima atau di­tolak; Filosofi dasar atas adanya suatu permohonan merupa­kan manifestasi dari prinsip hukum dalam praktek peradilan di Indonesia yang memutus setiap permohonan atau gugatan perkara yang diajukan ke pengadilan;

bahwa menurut hukum untuk dapat menuntut di depan Penga­dilan diisyaratkan secara mutlak harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak, dimana dalam suatu perselisihan hukum harus didahului adanya hubungan hukum antara para pihak yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang- undang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indo­nesia No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);

bahwa berdasarkan bukti tertulis baru (vide bukti PK-1) yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, maka terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan hu­kum lagi dengan Pemohon Peninjauan Kembali; dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditur, maka dari itu Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai Pemohon, oleh karenanya patut dan harus ditolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

b. Bukti PK 2 berupa perjanjian penjadwalan kembali pembayaran utang tertanggal 17 Juni 1999 dan bukti PK 3 berupa realisasi atas penawaran PT. Gloria Rasa Sayang sebagaimana ter­tuang dalam suratnya tertanggal 16 Juni 1999.bahwa dalam Perjanjian penjadwalan kembali pembayaran Hutang (vide Pasal 1 Bukti Pemohon PK-2), para pihak sepakat

203

untuk menjadwalkan kembali pembayaran hutang Pemohon Peninjauan Kembali yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni Tahun 2002;

bahwa dengan adanya perjanjian penjadwalan kembali pem­bayaran hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Gloria Rasa Sayang belum jatuh tempo karena dalam perjan­jian tersebut secara tegas disepakati para pihak tentang tang­gal jatuh tempo, yaitu tanggal 17 Juni 2002;

bahwa dengan terbuktinya hutang belum jatuh tempo, maka syarat untuk dapat dikabulkan permohonan Pailit dalam perkara a quo tidak terpenuhi;

2. ADANYA SUATU KEKHILAFAN/KEKELIRUAN HAKIM YANG NYATA DALAM PUTUSAN A QUO

bahwa Majelis Hakim khilaf/keliru dalam menafsirkan tentang ke­sepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan di Hotel Le Meridian, dimana dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa tidak terbukti adanya pembaharuan utang karena tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 KUHD, sehingga utang termo­hon pada pemohon telah jatuh tempo pada tanggal 6 dan 7 Januari 1998 padahal dalam pertemuan di Hotel Le Meridian, tidak pernah dibicarakan tentang pembaharuan utang, tetapi yang dibicarakan adalah tentang penjadwalan kembali beserta cara pembayaran terhadap hutang Pemohon Peninjauan Kembali;

bahwa oleh karena yang dibicarakan di Hotel Le Meridian adalah kesepakatan tentang penjadwalan kembali beserta cara pem­bayaran atas hutang Pemohon Peninjauan Kembali, maka nyata­lah bahwa ada kekeliruan dalam menerapkan Pasal 174 KUHD terhadap kesepakatan tersebut;

bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali di Hotel Le Meridian, harus tunduk dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana kesepakatan tersebut mengikat para pihak seperti Undang- undang (Pasal 1338 KUH Perdata);bahwa berdasarkan kesepakatan di Hotel Le Meridian, maka Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembayaran cicilan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai realisasi cara pembayaran yang disepakati (vide Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6) yang harus dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebanyak 36 kali cicilan (vide Bukti T-8), sehingga hutang Pemo­

204

hon Peninjauan Kembali akan jatuh tempo dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak pembayaran cicilan pertama yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

bahwa pembayaran cicilan pertama yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah pada September 1998 sehingga tang­gal jatuh tempo hutang Pemohon Peninjauan Kembali menjadi September 2001;

bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui adanya pem­bayaran secara mencicil dari Pemohon Peninjauan Kembali dan telah pula menerima pembayaran utang secara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali dari Pemohon Peninjauan Kembali;bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan kasasi mengandung kekhilafan dan kekeliruan dengan menyatakan hu­tang Pemohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo pada tang­gal 6 dan 7 Januari 1998, maka putusan a quo tidak berdasar hu­kum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter­sebut, Mahkamah Agung berpendapat:Mengenai alasan ad.1

bahwa alasan ini dapat dibenarkan karena berdasarkan bukti PK 1 Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit tidak lagi berkeduduk­an sebagai kreditur Termohon Pailit (Pemohon Peninjauan Kembali) terhitung sejak tanggal 15 Juni 1999 yaitu setelah terjadinya jual beli Promissory Note No. 002/PN-CFC/HS/1997 dan Nomor 003/PN-CFC/ HS/1997 antara Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit dengan PT. Gloria Rasa Sayang;

bahwa disamping itu berdasarkan bukti PK 2 telah terjadi ke­sepakatan penjadwalan kembali pembayaran utang yang timbul karena kedua Promissory Note tersebut dengan tanggal jatuh tempo 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juni 1999 (tanggal dibuatnya perjan­jian);

bahwa dengan adanya penjadwalan kembali pembayaran utang yang bersumber dari kedua Promissory Note yang dijadikan dasar permohonan pailit tersebut, maka tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 17 Juni 2002 sehingga syarat adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tidak terpenuhi dan karenanya permohonan pailit harus ditolak.

205

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO Tbk. tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 1999 No. 014 K/N/1999 dan mengadili kembali dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, karena permohonan Peninjauan Kembali dikabul­kan dan pemohon pailit ditolak maka biaya perkara dalam semua ting­kat Pengadilan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO TBK. yang diwakili oleh kuasanya KAHAR NAWIR, SH. dkk. Pengacara/ Penasehat Hukum tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 1999 Nomor 014 K/N/1999 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999 Nomor 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt. Pst;

DAN MENGADILI KEMBALI

Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon PT. NIKKO SECU­RITIES INDONESIA tersebut untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul pada Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dalam Peninjauan Kem­bali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahka­mah Agung pada hari Selasa tanggal 7 September 1999 dengan SARWATA, SH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-

206

hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH., Hakim-hakim anggota, SIRANDE PALAYUKAN, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A :

ttd. ttd.

Z A K I R, SH. S A R W A T A, SH.

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai........................................................... Rp. 2.000,-2. Redaksi.......................................................... Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali..................Rp. 2.497.000,-

Jumlah................. Rp. 2.500.000,-

(Dua juta lima ratus ribu rupiah)

207

PUTUSANNomor: 014 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA, berkedudukan di Wisma Indocement lantai 3, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DARWIN MARPAUNG, SH„ PEBER EW. SILALAHI, SH., dan AMALINA LASE, SH. Para Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 1999;Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit/Kreditur.

me l a wa n

PT. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO TBK, ber­kedudukan di Wisma Bank Dharmala Anny Building Lt. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KAHAR NAWIR, SH., dkk. Para Advokat/Pengacara, beralamat di Pusat Pertokoan Pulo Mas No. Blok 5/6 Jalan Perintis Kemerdekaan Ja­karta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 1999;Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah meng­ajukan permohonan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

209

bahwa Termohon telah menerbitkan 2 (dua) buah Promissory Note yaitu Promissory Note Nomor 002/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Promissory Note Nomor 003/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ra­tus juta rupiah);

bahwa Promissory Note tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih masing-masing tanggal 6 Januari 1998 dan tanggal 7 Januari 1998;

bahwa meskipun kedua Promissory Note tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun Termohon tidak membayarnya pada Pemohon, sekalipun telah ditegur beberapa kali;

bahwa selain pada Pemohon, Termohon juga mempunyai hu­tang pada kreditur lain yaitu PT. BANK SUMITOMO NIAGA, yang ber­alamat di Gedung Simitmas II lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 untuk dinyatakan pailit;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk. Pailit

dengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan

pemberesan harta Pemohon (PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk.);

4. Menunjuk Edino Girsang, SH. dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan sebagai Kurator Termohon;

5. Menghukum Termohon (PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk.) untuk membayar perkara;Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)\

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 3 Mei 1999 No. 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi se­bagai berikut:

- Menolak permohonan pernyataan pailit pemohon;

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

210

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terse­but diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 3 Mei 1999 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 1999 diajukan per­mohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 Mei 1999, sebagai­mana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Kas/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No. 23/Kas/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan- alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Mei 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan da­lam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi terse­but formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1. Judex Factie telah salah menerapkan hukum tentang proses pem­

baharuan utang yang berlaku umum terhadap Promissory Note yang telah jatuh tempo.

- bahwa judex factie pada halaman 11 dan 12 putusannya pada pokoknya berpendapat bahwa telah ada kesepakatan baru untuk menggantikan kedua Promissory Note tersebut;

- bahwa pendapat tersebut keliru, sebab untuk melakukan suatu pembaharuan utang yang didasarkan/bersumber pada Promis­sory Note tidak cukup dengan adanya kesepakatan lisan (inipun tidak terbukti) yang disusul dengan pembayaran cicil; tetapi harus dengan pencabutan Promissory Note untuk yang bersangkutan dan diganti dengan Promissory Note yang baru;

2. Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang tanggal jatuh tempo utang Termohon.

- bahwa judex factie dalam pertimbangannya yang didasarkan pada bukti T.7 dan T.8 bahwa telah terbukti adanya kesepakat-

211

an untuk membayar Promissory Note tersebut dengan cara mencicil;

- bahwa pertimbangan tersebut telah keliru sebab Pemohon Ka­sasi tidak pernah memberikan persetujuan atau tidak pernah mengikatkan diri untuk menerima pembayaran utang Termohon Kasasi secara mencicil, sedangkan bukti T. 8 adalah bukti yang direkayasa oleh Termohon Kasasi, sebab Pemohon tidak per­nah menanda tangani bukti tersebut;

- bahwa karena tidak terbukti adanya kesepakatan baru, maka jatuh tempo pembayaran kedua Promissory Note tersebut adalah pada tanggal 6 dan 7 Januari 1998;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex factie telah salah menerapkan hukum tentang pembaharuan utang yang bersumber dari Promissory Note, dengan pertimbangan sebagai berikut;

bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan bahwa : Termohon telah berutang pada Pemohon se­besar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyard lima ratus juta rupiah) ditam­bah bunga utang mana bersumber dari penerbitan dua Promissory Note yang telah jatuh tempo pada tanggal 6 dan 7 Januari 1998;

bahwa selain berutang pada Pemohon, Termohon juga berutang pada kreditur lain yaitu PT. Bank Sumitomo Niaga;

bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan adanya utang tersebut baik pada Pemohon maupun pada kreditur lainnya yaitu PT. Bank Sumitomo Niaga, namun karena adanya pembaharuan utang maka utang pada Pemohon belum jatuh tempo;

bahwa dengan demikian syarat adanya utang dan adanya dua atau lebih kreditur telah terpenuhi sehingga yang perlu dipertimbang­kan lebih lanjut adalah : apakah ada pembaharuan utang yang menye­babkan utang tersebut belum jatuh tempo pada tanggal 6 dan 7 Januari 1998;

bahwa judex factie dalam pertimbangannya berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.8 dihubungkan dengan Bukti T.1 sampai dengan T.6 terbukti bahwa adanya pembayaran cicilan (T.1 s/d T.6) meru­pakan tindak lanjut dari kesepakatan lisan yang dilakukan antara Ter­mohon dan Pemohon di Hotel Le Meridian pada tanggal 25 Juni 1998;

212

merupakan bukti telah terjadinya pembaharuan utang, sehingga dengan adanya pembaharuan utang tersebut, maka tanggal jatuh tempo utang menjadi tidak jelas;

bahwa oleh karena utang Termohon pada Pemohon bersumber dari penerbitan Promissory Note sebagaimana diatur dalam Pasal 174 s/d 177 KUHD yang mengandung pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada ordernya, jika terjadi perubahan tang­gal jatuh tempo atau perubahan lainnya maka hal tersebut harus di­lakukan berdasarkan ketentuan Promissory Note tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 176 KUHD, perubahan atas Promis­sory Note dapat dilakukan sepanjang tidak menyalahi sifat Promissory Note, sifat mana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 174 KUHD;

bahwa sebagai suatu pernyataan sepakat tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang kepada ordernya, maka Termohon sebagai promitent terikat atas segala isi dan ketentuan yang termuat dalam Promissory Note tersebut sehingga apabila terjadi perubahan tentunya perubahan itu selain harus mendapat persetujuan dari pihak penerima juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 KUHD yang berarti harus dilakukan dengan penggantian Pro­missory Note yang baru;

bahwa dengan demikian kesepakatan lisan sebagaimana tang­gapan Termohon yang dibenarkan oleh Pengadilan Niaga, telah meru­pakan penyimpangan dan kepastian hukum yang harus dapat menja-? min kepercayaan para pelaku ekonomi dalam lalu lintas surat-surat berharga dan untuk itu tidak dapat dibenarkan;

bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung di atas tidak terbukti adanya pembaharuan utang sebagaimana tanggapan Termo­hon sehingga utang Termohon pada Pemohon telah jatuh tempo pada tanggal 6 dan 7 Januari 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Ta­hun 1998 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dapat dikabulkan dengan membatal­kan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999 No­mor 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

213

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Termohon PT. Putra Sejahtera Pioneerindo, Tbk. dinyatakan pailit maka menurut Mahkamah Agung adalah tepat apabila :- Pengangkatan Hakim Pengawas,- Pengangkatan Kurator,- Penentuan biaya Kurator,

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan

dan Termohon dinyatakan Pailit, namun karena bentuk permohonan, maka biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, dan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA, yang diwakili oleh kuasanya DARWIN MARPAUNG, SH„ PEBER EW. SILALAHI, SH. dan AMALIA LASE, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 1999 Nomor 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt. Pst.;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan pailit dari PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA tersebut untuk sebagian;

2. Menyatakan PT. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO, Tbk. dalam keadaan pailit;

3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk:- Mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator;- Menetapkan biaya Kurator;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam se­mua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

214

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Juni 1999 dengan M. Syafiuddin Kartasasmita, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Hj. Marnis Kahar, SH. dan H.P. Panggabean, SH.MS. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pu­tusan mana pada hari Senin, tanggal 28 Juni 1999 diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Hj. Marnis Kahar, SH. dan H.P. Panggabean, SH.MS. Hakim-hakim Anggota, Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota: K e t u a :

ttd. ttd.

Ny. Hj. Marnis Kahar, SH. M. Syafiuddin Kartasasmita, SH.

ttd.

H.P. Panggabean, SH.MS.

Panitera Pengganti

ttd.

Sirande Palayukan, SH.

Biaya Kasasi:

1. Meterai........................................................... Rp. 2.000,-2. Redaksi.......................................................... Rp. 1.000,-3. Administrasi Kasasi.............. ........................ Rp. 1.997.000,-

Jumlah.................Rp. 2.000.000,-

(Dua juta rupiah)

215

PUTUSANNomor : 23/P Al LIT/1999/PN ,N I AG A/J KT. PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini atas permohonan yang diaju­kan oleh:

PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA, beralamat di Wisma Indoce­ment lantai 3, Jin. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DARWIN MARPAUNG, SH„ PEBER EW. SILALAHI, SH., dan AMALINA LASE, SH. Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Gedung Arva Lantai 5, Jalan Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 1999, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

terhadap:

PT. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO TBK, beralamat di Wisma Bank Dharmala, Annex Building Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, yang diwakili oleh BENNY PONTO, SH. Pengacara dari Kantor Pengacara Denny Kailimang, SH. & Associates berdasar­kan surat kuasa tertanggal 20 April 1999 No. 121/SK/IV/99 untuk selan­jutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 1999 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadil­an Niaga pada tanggal 5 April 1999 dengan Nom or: 23/PAILIT/1999/ PN.NIAGA/JKT.PST. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon telah menerbitkan 2 (dua) buah Promissory Note yaitu :

217

a. Promissory Note Nomor 002/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp.4.000. 000.000,- (Terbilang empat milyar rupiah) tertanggal 7 Juli 1997 (Bukti P-1) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 1998;

b. Promissory Note Nomor 003/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp.3.500.000. 000,- (Terbilang tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juli 1997 (bukti P-2) yang jatuh tempo pada tang­gal 7 Januari 1998;

2. bahwa kedua Promissory Note tersebut (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2) merupakan pecahan dari Promissory Note No. 001/PN-CFC/ HS/1997 tanggal 6 Januari 1997 senilai Rp. 7.500.000.000,- (Terbilang tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo tanggai 7 juli 1997 (Bukti P-3);

3. Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo ternyata Termohon tidak dapat melakukan pembayaran atas Promissory Note Nomor 001/PN-CFC/HS/1997 (Bukti P-3), sehingga atas permintaan dari Termohon maka diterbitkan 2 (dua) Promissory Note baru sebagai penggantinya yang masing-masing bernilai Rp. 4.000.000.000,- (Terbilang empat milyar rupiah) (vide Bukti P-1) dan Rp.3.500.000.000,- (Terbilang tiga milyar lima ratus juta rupiah) (vide Bukti P-2);

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Ter­mohon (Bukti P-4) maka untuk Promissory Note No. 001/PN-CFC/ HS/1997 (Bukti P-1) dikenakan bunga sebesar 19,50% dengan menggunakan rumus atau formula sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 tersebut. Terhadap Promissory Note No. 003/PN-CFC/ HS/1997 juga terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai bunga yaitu sebesar 19,50% dengan meng­gunakan rumus atau formula sebagaimana tercantum dalam Bukti P-5;

5. Bahwa ternyata setelah jatuh tempo Termohon tidak mau mem­bayar kedua Promissory Note dimaksud (vide Bukti P-1 dan vide Bukti P-2), walaupun Pemohon telah menegur berulang kali baik dengan lisan maupun tertulis. Bahwa teguran dari Pemohon antara lain dengan surat tertanggal 12 Maret 1999, 19 Maret 1999 dan 29 Maret 1999 (vide Bukti P-6, P-7 dan P-8);

6. Bahwa kedua Promissory Note tersebut (Bukti P-1 dan P-2) yang masing-masing telah jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 1998 tetapi tidak dibayar oleh Termohon, sehingga berdasarkan ke­

218

sepakatan sebagaimana disebutkan dalam Bukti P-4 dan Bukti P-5 Pemohon berhak mengenakan bunga.Bahwa atas inisiatif sendiri Termohon pernah melakukan pem­bayaran cicilan atas bunga pada bulan September, Oktober dan November 1998 masing-masing sejumlah Rp. 200.000.000,- (Terbilang dua ratus juta rupiah) walaupun Pemohon tidak pernah memberikan persetujuan pembayaran utang secara mencicil. Bahkan cicilan-cicilan yang dilakukan oleh Termohon tersebut untuk pembayaran tunggakan bunga sejak Januari 1998 sama sekali tidak mencukupi. Bahkan sejak Desember 1998 lermohon sama sekali tidak melakukan pembayaran apapun baik terhadap bunga maupun utang pokok;

7. Bahwa dengan surat Pemohon No. 015-HS/DIR/XI/1998 tanggal 26 November 1998 (Bukti P-9) Pemohon telah menegaskan kepada Termohon bahwa pembayaran secara mencicil tidak per­nah disetujui bahkan dalam surat tersebut Pemohon meminta agar pembayaran secara keseluruhan atau pelunasan dilakukan sebe­lum akhir tahun 1998. Surat dari Termohon No. 205/PSP/EM- KT/XII/1998 tanggal 29 Desember 1998 (vide Bukti P-10) menye­butkan bahwa pembayaran cicilan tersebut dibayarkan sesuai dengan kondisi cash flow Perusahaan, jadi sama sekali bukan berdasarkan adanya kesepakatan sebelumnya. Bahkan selanjut­nya disebutkan investor untuk pembelian Promissory Note terse­but. Dengan demikian terbukti bahwa tidak pernah ada ke­sepakatan penyelesaian utang secara mencicil;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jumlah utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan tanggal 4 April 1999 setelah dikurangi cicilan pembayaran bunga sebesar Rp. 600.000.000,- (Terbilang enam ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Terbilang Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) (utang pokok) ditambah bunga sebesar Rp. 1.357.247.300,90,- (Terbilang satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah sembilan puluh sen) sehingga totalnya men­jadi Rp. 8.857.247.300,90,- (Terbilang delapan milyar delapan ra­tus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah sembilan puluh sen) jumlah mana akan terus bertambah sesuai dengan kesepakatan dalam Bukti P-4 dan P-5 sampai selu­ruh jumlah kewajiban Termohon dibayar lunas. Terlampir Bukti P-11 mengenai perhitungan jumlah utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan tanggal 4 April 1999;

219

9. Bahwa berdasarkan laporan Tahunan Termohon tahun 1997 yang juga telah diaudit oleh auditor independen KPMG Hanadi Sutjendro & Rekan (vide Bukti P-12 halaman 20) terbukti bahwa Termohon selain punya utang kepada Pemohon juga mempunyai utang kepada kreditur lainnya yaitu :PT. BANK SUMITOMO NIAGA, yang beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12069;Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Kepailitan (Fasillissements-Verordening) sebagaimana di­ubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yang mensyaratkan dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa utang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan terbukti Termohon juga mempunyai lebih dari satu kreditur sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang- undang Kepailitan (Fasillissements-Verordening) sebagaimana di­ubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah patut dan adil jika Termohon (PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk.) dinyatakan Pailit;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar BapakKetua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mem­berikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon (PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk.)

Pailit dengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan

pemberesan harta Termohon (PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk.);

4. Menunjuk Edino Girsang, SH. dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan sebagai Kurator Termohon;

5. Menghukum Termohon (PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk.) untuk membayar biaya perkara;Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)\

220

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan perkara ini di per­sidangan dilakukan, Pemohon dan Termohon hadir yaitu : Pemohon diwakili oleh Kuasanya PEBER E.W. SILALAHI, SH. dan AMALIHA LASE, SH. dan Termohon diwakili oleh kuasanya BENNY PONTO, SH. dari Kantor Hukum Lontoh & Kailimang, Jalan Jatibaru No. 45 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 1999 No. 121/SK/IV/99 dan kemudian Pemohon membacakan surat permo­honannya tersebut yang isinya dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Ter­mohon telah menanggapi dengan suratnya tertanggal 22 April 1999 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Permohonan Pernyataan Pailit yang tidak memenuhi unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

1. Bahwa yang dijadikan dasar Pengajuan Permohonan Pernyata­an Pailit PT. Nikko Securitas Indonesia tertanggal 5 April 1999 adalah adanya:

1.1. Promissory Note No. 002/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp.4.000. 000.000,- (Terbilang empat milyar rupiah) tertang­gal 7 Juli 1997 (Bukti P-1) yang jatuh tempo pada tang­gai 6 Januari 1998;

1.2. Promissory Note No. 003/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp.3.500.000. 000,- (Terbilang tiga milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juli 1997 (Bukti P-2) yang jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 1998;

2. Bahwa saat kedua Promissory Note tersebut jatuh tempo masing-masing tanggal 6 Januari 1998 dan tanggal 7 Januari 1998, antara Termohon dan Pemohon telah diadakan be­berapa kali perundingan baik melalui pembicaraan telepon maupun melalui pertemuan-pertemuan langsung guna merundingkan penjadwalan ulang (rescheduling) atas ke-2 Promissory Note tersebut;

3. Bahwa pada pertemuan di Hotel Le Meridian pada tanggal 25 Juni 1998 guna membahas penyelesaian Promissory Note Termohon telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, Promissory Note No. 002/PN-CFC/HS/1997 (vide Bukti P-1) dan Promissory Note No. 003/PN-CFC/HS/1997 (vide Bukti P-2) dicicil pembayarannya selama 36 bulan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulannya yang pem­bayarannya telah dilakukan oleh Termohon sebanyak 3 (tiga)

221

kali dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon dengan perincian:

3.1. Pembayaran bulan September 1998 terbagi atas 2 (dua) Bilyet Giro, yakn i:

1. Bilyet Giro Bank Centra Asia No. BM 567810 (Bukti T-1) tertanggal 2 September 1998 sebesar Rp.100.000. 000,- (seratus juta rupiah);

2. Bilyet Giro Bank Centra Asia No. BM 567811 (Bukti T-2) tertanggal 5 September 1998 sebesar Rp.100.000. 000,- (seratus juta rupiah);

3.2. Pembayaran bulan Oktober 1998, dengan Bilyet Giro Bank Central Asia No. BM 253729 (Bukti T-3) tertanggal 8 Oktober 1998 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut bukti pengeluaran bank (Bukti T-4);

3.3. Pembayaran bulan November 1998, dengan Bilyet Giro Bank Central Asia No. BM 648593 (Bukti T-5) tertanggal 24 November 1998 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ra­tus juta rupiah) berikut bukti pengeluaran bank (BuktiT-6);

Semua pembayaran yang telah dilakukan Termohon kepada Pemohon sesuai Bukti T-1 sampai dengan T-6, terbukti telah diterima dengan baik dan diakui oleh Pemohon (vide Bukti P-9 = T-7);

4. Bahwa pembayaran yang telah dilakukan Termohon kepada Pemohon adalah merupakan pelaksanaan hasil kesepakatan pertemuan di Hotel Le Meridian pada tanggal 25 Juni 1998;

5. Bahwa dengan diterimanya dengan baik pembayaran cicilan Termohon sebanyak 3 kali oleh Pemohon atas tindak lanjut kesepakatan tanggal 25 Juni 1998 di Hotel Le Meridian per­panjangan selama 36 bulan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulan. Terbukti sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengandung azas Hukum Perjanjian yang bersifat konsensuil antara Termohon dan Pemohon telah terikat secara hukum dalam satu perjan­jian baru atas hal-hal:

5.1. Antara Termohon dan Pemohon telah ada konsensuil terikat dengan perjanjian perpanjangan jatuh tempo se-

222

lama 36 bulan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulan;

5.2. Pada hakekatnya bukan merupakan kesepakatan sepi­hak mengenai alternatif penyelesaian dari pihak Termo­hon dan Pemohon. Hal mana terbukti telah diakui diter­ima dengan baik oleh Pemohon pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai tindak lanjut hasil ke­sepakatan pertemuan di Hotel Le Meridian pada tanggal 25 Juni 1998. Sehingga terbukti adanya suatu hubungan konsensuil dalam suatu perikatan yang tidak memerlu­kan pembuktian lagi;

5.3. Bahwa penentuan tanggal 25 Juni 1998 di Hotel Le Me­ridian antara Termohon dan Pemohon yang pelaksanaan pembayarannya dimulai pada bulan September 1998, adalah penentuan saat berlakunya sikap Pemohon dan Termohon untuk sepakat tanggal jatuh tempo diperpan­jang 36 bulan;

5.4. Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon sampai saat ini pada kenyataannya tidak dikembalikan oleh Pemohon dengan demikian Pemohon mengakui adanya hasil kesepakatan pertemuan di Hotel Le Meridi­an pada tanggal 25 Juni 1998. Sehingga terbukti adanya suatu hubungan konsensuil dalam suatu perikatan yang tidak memerlukan pembuktian lagi. Dengan demikian alasan Permohonan Pailit oleh Pemohon tidak me­menuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan;

II. Tentang BUNGA

1. Sehubungan dengan pengenaan bunga oleh Pemohon sebe­sar 19,50% atas Promissory Note Ho. 002/PN-CFC/HS/1997 (vide Bukti P-4) dan Promissory Note No. 003/PN-CFC/HS/ 1997 (vide Bukti P-5) terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 4 April 1999 sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak diperjanji­kan;

2. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada butir-butir di atas, terbukti kedua Promissory Note tersebut juga sudah diperbaharui dan tidak pernah ada diperjanjikan mengenai pengenaan bunga sebesar 19,50%. Sehingga sekali lagi pengenaan denda 19,50% oleh Pemohon tidak terbukti;

223

3. Adapun bunga sebesar 19,50% yang dimaksud oleh Pemohon telah dilakukan pembayarannya dimuka dan telah diterima dengan baik oleh Termohon, ini terbukti dengan telah diterbit­kannya Bukti P-4 dan P-5 oleh Pemohon;

III. Pembatalan Sepihak PEMOHON

1. Sehubungan dengan penjelasan yang telah Termohon uraikan di dalam keseluruhan angka I dan II Romawi di atas, tidak ter­bukti dalil Pemohon dalam Gugatan permohonan Pailitnya halaman 2 angka 8, bahwa dengan surat Pemohon No. 015- HS/DIR/XI/1998 tanggal 26 November 1998 (vide Bukti P-9 = T-7) Pemohon telah menegaskan kepada Termohon bahwa pembayaran secara mencicil tidak pernah disetujui bahkan dalam surat tersebut Pemohon meminta agar pembayaran secara keseluruhan atau pelunasan dilakukan sebelum akhir tahun 1998;

2. Bahwa terbukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Ter­mohon sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon mengakui adanya hasil ke- sepakatan/pertemuan di Hotel Le Meridian pada tanggal 25 Juni 1998. Sehingga adanya suatu hubungan konsensual da­lam suatu perikatan yang tidak memerlukan pembuktian lagi;

3. Yang menjadi permasalahan oleh Pemohon dalam suratnya No. 015-HS/DIR/XI/1998 tanggal 26 November 1998 (vide Bukti P-9 = T-7) adalah bahwa pembayaran cicilan Termohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulan terlalu kecil dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Untuk lengkapnya Termohon mengutip isi angka 3 Surat Pemohon No. 015-HS/DIR/XI/1998 tanggal 26 November 1998, sebagai berikut:

3. Promissory Notes PT. Putra Sejahtera Pioneerindo yang default sebesar Rp. 7,5 milyar, pihak PSP Group mencicil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulan. Sampai saat ini kami telah menerima tiga kali pembayaran, tetapi pembayaran ini terlalu kecil diban­dingkan dengan tingkat bunga pasar;

4. Dari uraian di atas dapat disimpulkan Pemohon membatalkan sepihak atas kesepakatan hasil pertemuan di Hotel Le Meridi­an pada tanggal 25 Juni 1998. Hal ini bertentangan dengan yang dimaksud isi Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum

224

Perdata, perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak itu sendiri dan “Persetujuan-persetujuan tidak dapat di­tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

5. Bahwa Pemohon salah dalam mengajukan Gugatan terhadap Termohon pada Pengadilan Niaga dalam hal pembatalan kesepakatan hasil pertemuan di Hotel Le Meridian pada tang­gal 25 Juni 1998. Karena Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan mengadili sepanjang menyangkut “Utang” yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan tidak ber­wenang mengadili Pembatalan SEPIHAK kesepakatan hasil pertemuan di Hotel Le Meridian antara Pemohon dan Termo­hon pada tanggal 25 Juni 1998. Sebagaimana yang dipersoal­kan Pemohon dalam permohonannya;

6. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan kesediannya menye­rahkan pembayaran sekaligus cicilan ke-4 sampai dengan ke-7 (pembayaran bulan Desember 1998 sampai dengan Maret 1999) kepada Pemohon yang sempat berhenti karena adanya surat Pemohon no. 015-HS/D1R/XI/1998 tanggal 26 Novem­ber 1998 (vide Bukti P-4 = T-7) dan wajar apabila Pemohon memenuhi pemberian kwitansi penerimaan pembayaran se­banyak 3 (tiga) kali atas pembayaran yang telah diterima Pemohon dari Termohon sebagaimana surat Termohon No. 165/PSP/EM-KT/l 11/1999 tertanggal 24 Maret 1999 (Bukti T-8);

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti serta fakta tersebut di atas, wajar apabila Termohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:- Menerima dan mengabulkan tanggapan Termohon/PT. Putra Se­

jahtera Pioneerindo dalam perkara ini;- Menyatakan menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan

Pemohon/PT. Nikko Securities Indonesia yang terdaftar dalam re­gister perkara Nomor : 23/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., tertanggal 5 April 1999;

- Menghukum Pemohon/PT. Nikko Securities Indonesia untuk mem­bayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa disamping tanggapannya tersebut di atas di persidangan Termohon juga membenarkan dan mengakui bahwa di-

225

samping kepada Pemohon, Termohon saat ini juga mempunyai utang kepada PT. Bank Sumitomo Niaga yang belum dilunasinya;

Menimbang, bahwa dengan suratnya bertanggal 23 April 1999 di persidangan Pemohon telah pula mengajukan tanggapan terhadap sanggahan Termohon tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yaitu :

1. Promissory Note N o .: 002/PN-CFC/HS/1997 (Bukti P-1);2. Promissory Note N o .: 003/PN-CFC/HS/1997 (Bukti P-2);3. Promissory Note N o .: 001/PN-CFC/HS/1997 (Bukti P-3);4. Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 3 Juli 1997

tentang bunga Promissory Note No. 002/PN-CFC/HS/1997 (Bukti P-4);

5. Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 3 Juli 1997 tentang bunga Promissory Note No. 003/PN-CFC/HS/1997 (Bukti P-5);

6. Surat Teguran dari Pemohon kepada Termohon tanggal 12 Maret 1999 (Bukti P-6);

7. Surat Teguran dari Pemohon kepada Termohon tanggal 19 Maret 1999 (Bukti P-7);

8. Surat Teguran dari Pemohon kepada Termohon tanggal 29 Maret 1999 (Bukti P-8);

9. Surat dari Pemohon No. 015-HS/DIR/XI/1998 tanggal 26 Novem­ber 1998 (Bukti P-9);

10. Surat dari Pemohon No. 205/PSP/EM-KT/XII/98 tanggal 29 De­sember 1998 (Bukti P-10);

11. Perhitungan jumlah utang Termohon kepada. Pemohon (Pokok dan Bunga) (Bukti P-11);

12. Laporan Tahunan Termohon tahun 1997 (Bukti P-12);13. Surat dari Termohon No. 161/DSP/EM-KT/III/99 tanggal 19 Maret

1999 (Bukti P-13);14. Loan Agreement and Ac Knowledgement o f Indebtedness beserta

terjemahannya (Bukti P-14);Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahan-

bantahan, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yaitu :

226

1. Bilyet Giro Bank Central Asia No. BM. 567810 tertanggal 2 Sep­tember 1998 sebesar Rp. 100.000.000,- (Bukti T-1);

2. Bilyet Giro Bank Central Asia No. BM. 567811 tertanggal 5 Sep­tember 1998 sebesar Rp. 100.000.000,- (Bukti T-2);

3. Pembayaran bulan Oktober 1998 dengan Bilyet Giro Bank Central Asia No. BM. 253729 tertanggal 8 Oktober 1998 sebesar Rp.200.000.000,- (Bukti T-3);

4. Bukti Pengeluaran Bank, dana diakui telah diterima baik oleh Pemohon untuk pembayaran ke-2 Commercial Paper (CP) atas nama Termohon/PT. Putra Sejahtera Pioneerindo (Bukti T-4);

5. Pembayaran bulan November 1998 dengan Bilyet Giro Bank Cen­tral Asia No. BM. 648593 tertanggal 24 November 1998 sebesar Rp. 200.000.000,- (Bukti T-5);

6. Bukti Pengeluaran Bank, dana diakui telah diterima dengan baik oleh Pemohon untuk pembayaran ke-3 Commercial Paper (CP) atas nama Termohon/PT. Putra Sejahtera Pioneerindo (Bukti T-6);

7. Surat No. Ref. 015-HS/DIR/XI/1998 tertanggal 26 November 1998 (Bukti T-7);

8. Surat No. 165/PSP/EM-KT/III/99 tertanggal 24 Maret 1999 (Bukti T-8);

9. Transmisi Fax PT. Nikko Securities Indonesia, bunga sebesar 19,50% telah dibayar dimuka oleh Termohon sebesar Rp. 360.741.499,- atas Promissory Note sebesar Rp. 400.000.000,- (Bukti T-9);

10. Transmisi Fax PT. Nikko Securities Indonesia, bunga sebesar 19,50% telah dibayar dimuka oleh Termohon sebesar Rp. 317.217.339,- atas Promissory Note sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memohonputusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi didalam persidanganseperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggaptelah termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tersebut telah memohon agar Termohon dinyatakan Pailit dengan alas­an bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan Termohon tidak membayar utangnya tersebut dan

227

tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk mencicil pembayaran utang Termohon tersebut dan disamping itu Termohon masih mempunyai kreditur lain yaitu Bank Sumitomo Niaga;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa benar mem­punyai utang kepada Pemohon dan juga kepada Kreditur lain yaitu Bank Sumitomo Niaga, akan tetapi Termohon membantah bahwa tidak ada kesepakatan untuk membayar secara mencicil utangnya tersebut setelah jatuh tempo, dimana Pemohon ternyata telah menerima pem­bayaran sebesar Rp. 600.000.000,- @ Rp. 200.000.000,- per bulan untuk bulan September, Oktober dan November 1998, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa utangnya tersebut belum jatuh tempo dengan adanya kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan siapakah yang benar, maka ber­dasarkan pembuktian yang masing-masing diajukan oleh Pemohon dan Termohon Majelis Pertimbangan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun utang Termohon kepada Pemohon menurut Pemohon adalah berdasarkan “Promissory Note" yang diter­bitkan oleh Termohon, yaitu No. 002/PN-CFC/HS/1997 tanggal 7 Juli 1997 senilai Rp. 4.000.000.000,- yang jatuh waktunya (tempo) tanggal 6 Januari 1998, dan No. 003/PN-CFC/HS/1997 senilai Rp.3.500.000.000,- tanggal 7 Juli 1997 yang jatuh waktu tanggal 7 Januari 1998, jadi jumlah seluruhnya Rp. 7.500.000.000,- (Bukti P-1 dan Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Promissory Note sebagai salah satu bentuk dari pada Commercial Paper (CP), pada dasarnya adalah utang yang berjangka pendek dan harus dibayar oleh penerbitnya pada hari tang­gal jatuh waktunya;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata mengakui bahwa benar berutang kepada Pemohon dalam bentuk Promissory Note sebesar Rp. 7.500.000.000,- tersebut di atas kepada Pemohon dan disamping kepada Pemohon, Termohon membenarkan juga mempunyai utang kepada PT. Bank Sumitomo Niaga;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon ter­sebut, maka unsur atau syarat untuk adanya “Utang” terhadap sedikit­nya dua kreditor dari Termohon, telah terpenuhi dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah utang Termohon tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

228

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyangkal bahwa utangnya kepada Pemohon tersebut jatuh waktu masing-masing pada tanggal 6 Januari 1998 dan 7 Januari 1998, dan dari surat-surat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada pembayaran yang dilakukan Ter­mohon pada tanggal jatuh waktu tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, ternyata ada pembayaran via transfer bank, yaitu pada bulan September 1998 sebesar Rp. 200.000.000,- bulan Oktober sebesar Rp. 200.000.000,- bulan November sebesar Rp. 200.000.000,- jumlah sebesar Rp. G00.000.000,- kepada Pemohon dan diakui oleh Pemohon telah menerima sebagai pembayaran utang Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, pembayaran tersebut adalah realisasi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada pertemuan di Hotel Le Meridian pada tanggal 25 Juni 1998, dimana Termohon akan mencicil pembayaran utangnya tersebut yang ditegas­kan lagi dengan suratnya tertanggal 24 Maret 1999, No. 165/PSP/EM- KT/99 (Bukti T-8) dengan mencicil selama 36 bulan sebesar Rp.200.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon membantah adanya kesepakatan tersebut, maka dengan adanya bantahan tersebut Majelis akan mem­pertimbangkan kebenaran dari pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon P-9, yaitu suratnya tertang­gal 26 November 1998 kepada Termohon isinya pada pokoknya "Penyelesaian Promissory Note PSP Group yang default’ dimulai dengan kalimat:

"Menyambung pembicaraan dan pertemuan pada tanggal 25 Juni1998 di Hotel Le Meridian mengenai penyelesaian Promissory NotePSP Group sebesar Rp. 27,5 Milyar yang default sebagai berikut:1. Promissory Note PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Realty sebesar

Rp. 12,5 milyar dibayar dengan cara menukar kapling tanah se­luas 39.636 M2 Perumahan Permata Sentul...... dan seterusnya;

2. Promissory Note PT. Bayu Buana yang default sebesar Rp. 7,5milyar sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya...... dan se­terusnya;

3. Promissory Note PT. Putra Sejahtera Pioneerindo Realty sebesarRp. 200.000.000,- per bulan, sampai saat ini kami telah meneri­ma tiga kali pembayaran...... dan seterusnya;

229

Menimbang, bahwa isi surat Pemohon tersebut, jelas membe­narkan adanya pembicaraan dan pertemuan di Hotel Le Meridian ter­sebut, dan pertemuan tersebut menghasilkan “Penyelesaian” antara lain terhadap Promissory Note Termohon yang dicicil pembayarannya setiap bulan Rp. 200.000.000,- dan ternyata Pemohon telah menerima pembayaran cicilan tiga kali sebesar Rp. 600.000.000,-, maka ber­dasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa telah terjadi atau lahir kesepakatan baru antara Pemohon dan Termohon atas pem­bayaran utang Termohon tersebut, sehingga jatuh waktu yang tercan­tum dalam kedua Promissory Note tersebut yaitu tanggal 6 Januari 1998 dan 7 Januari 1998 menjadi tidak berlaku lagi dan berubah men­jadi perhitungan waktu yang disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan waktu akhir tahun 1998 agar Termohon menyelesaikan pembayaran utang Termohon tersebut, se­perti juga tercantum pada bukti surat P-9 tersebut, menurut pendapat Majelis bukanlah limit untuk jatuh waktu sebab hal tersebut baru per­mintaan Pemohon yang belum disetujui atau disepakati oleh Termohon sesui surat jawaban Termohon tertanggal 28 Desember 1998, No. 205/PSP/EM-KT/XII/98 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa sesuatu yang telah disepakati, maka kedua pihak harus mentaati dan melaksanakan hal-hal yang telah disepakati itu yang berlaku seperti Undang-undang bagi mereka, in casu terlepas dari pada Termohon belum melanjutkan pembayaran cicilannya, maka ketentuan-ketentuan yang disepakati di Hotel Le Meridian tanggal 25 Juni 1998 tersebut masih tetap berlaku untuk Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan pada pertemuan di Hotel Le Meridian tersebut, menurut Termohon akan dicicil selama 36 bulan (Bukti T-8), sedangkan Pemohon hanya menyebutkan PSP mencicil sebesar Rp. 200.000.000,- dan tidak ada bukti sama sekali yang me­nentukan kapan waktu dimulainya pencicilan tersebut, sehingga dengan demikian, jatuh waktu pelunasan utang Termohon tersebut menjadi tidak jelas dan tidak pasti, tetapi yang pasti adalah bahwa pada saat permohonan Pailit ini diajukan, utang Termohon sesuai kesepakatan baru tersebut belum jatuh waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon tersebut, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan surat-surat bukti dan hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan di atas, maka Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

230

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ditolak, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon;

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 5.000.000,-

Demikian diputuskan pada hari : JUM’AT, tanggal 30 APRIL 1999 dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan susunan : I GUSTI NYOMAN PUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ny. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH. dan SUJATNO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari : SENIN, tanggal 3 MEI 1999, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis ter­sebut dengan dibantu oieh PUJI SUGESTI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta Kreditur lainnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NY. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.

ttd.

SUJATNO. SH.

K E T U A :

ttd.

I GUSTI NYOMAN PUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI:

ttd.

PUJI SUGESTI, SH.

231

- Utang menumt Pasal 1763 KUHPerdata yakni meminjam sejumlah uang tertentu dengan kewajiban membayarnya kembali pada waktu jatuh tempo yang ditentukan;

- Penarikan dan penempatan debitur principal sebagai Termohon I dan guarantor sebagai Termohon II, penyitaan harta pailit kedalam budel tetap didahulukan terhadap kekayaan debitur principal. Penyitaan publik ter­hadap kekayaan guarantor baru dilakukan apabila ternyata harta kekayaan debitur principal tidak ada atau tidak mencukupi sebagaimana yang digaris­kan dalam Pasal 1833 KUHPerdata;

- Pasal 1832 KUHPerdata angka 4 menegaskan bahwa guarantor (borg- tocht) tidak dapat menuntut voorrecht van uitwinning (supaya harta benda debitur principal yang lebih dahulu disita dan dijual), apabila debitur princi­pal dalam keadaan pailit;

VII. Perkara Kepailitan : PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 017 PK/N/1999)

Pihak B erp e rk ara :1. PT. Kutai Kartanegara Prima Coal: Para Pemohon Peninjauan2. Ny. Iswati Sugianto Kembali/Para Pemohon Kasasi7

1. Hasim Sutiono

Para Termohon Pailit

m e l a w a n

: Para Termohon Peninjauan

2. PT. M uji Inti Utama Kembali/Para Termohon Kasasi/Pemohon Pailit.

233

1. P u tusan : Permohonan Peninjauan Kem bali

Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1999,Nomor: 017PK/N/19991.1. Am ar P u tusan :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali: 1. PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dan 2. Ny. Iswati Sugianto;

- Dan seterusnya;

1.2. Pertimbangan H u ku m :- bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali pemo­

hon peninjauan kembali bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Perpu No­mor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, karena hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan da­lam alasan kasasi;

2. Putusan : Permohonan Kasasi- Mahkamah Agung RI tanggal 22 Februari 1999, Nomor:

02 K/N/19992.1. Am ar P u tusan :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi: 1. PT Kutai Kartanegara Prima Coal dan 2. Ny. Iswati Sugianto;

- Dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan H uku m :- bahwa apa yang terjadi dalam permohonan pailit ini telah me­

menuhi persyaratan utang yang digariskan Pasal 1763 KUH Perdata yakni Termohon meminjam sejumlah uang tertentu dari para Pemohon dengan kewajiban untuk membayarnya kembali pada waktu jatuh tempo yang ditentukan. Dengan demikian apa yang terjadi dalam kasus ini, sudah memenuhi pengertian an absolute promise to pay a certain some of money on certain date;

- bahwa penerapan ketentuan Pasal 1831 dan Pasal 1833 KUH Perdata sudah tepat yakni dalam kasus ini pihak kreditur tidak menempatkan Termohon II sebagai pihak yang ditarik lang­sung secara berdiri sendiri menduduki status debitur yang bertanggung jawab penuh memenuhi pelunasan hutang debi­tur principal kepada para kreditur melalui proses pailit.

234

- Akan tetapi para kreditur dalam involuntary petition yang me­reka ajukan, tetap menempatkan debitur principal (dalam hal ini PT K.K.P.C.) sebagai Termohon I;

- bahwa dengan menarik dan menempatkan debitur principal (PT K.K.P.C.) sebagai Termohon I dan guarantor Ny. Iswati Sugianto sebagai Termohon II, penyitaan harta pailit kedalam bude! tetap didahulukan terhadap kekayaan debitur principal (PT. K. K. P. C.). Sedang penyitaan publik terhadap kekayaan Tennohon II seba­gai guarantor baru dilakukan apabila ternyata harta kekayaan Tennohon I tidak ada tidak mencukupi sebagaimana yang di­gariskan dalam Pasal 1833 KUH Perdata;

- bahwa Pasal 1832 KUH Perdata angka 4 menegaskan : guaran­tor (borgtocht) tidak dapat menuntut voorrecht van uitwinning (supaya harta benda debitur principal yang lebih dahulu disita dan dijual), apabila debitur principal berada dalam keadaan pailit. Berdasarkan Pasal ini, oleh karena debitur principal diaju­kan berada dalam keadaan insolvensi dan sekaligus menempat­kan guarantor sebagai Tennohon II, maka apabila permohonan dikabulkan dengan menyatakan Termohon I Pailit, berarti penga­bulan meliputi diri Tennohon II sebagai guarantor sesuai dengan ciri subsidiare yang digariskan Pasal 1820 KUH Perdata. Ber­barengan dengan itu pernyataan pailit meliputi harta kekayaan guarantor dan serta merta hilang hak voorrecht van uitwinning yang diberikan Pasal 1831 jo Pasal 1833 KUH Perdata kepada Tennohon II berdasar Pasal 1832 angka 4 KUH Perdata;

- bahwa sesuai dengan ciri atau prinsip subsidiare guarantor yang digariskan Pasal 1820 KUH Perdata dapat dituntut sekaligus debitur principal bersama-sama dengan semua guarantor. Cara demikian lebih menjamin terpenuhinya kepentingan kreditur, akan tetapi pihak kreditur dapat atau berhak memilih guarantor mana yang hendak ditarik atau dituntut tanggung jawabnya;

235

3. Putusan : Pengadilan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal21 Desember 1999, Nomor: 18/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.3.1. Amar Putusan:

- Menyatakan bahwa para Termohon : 1. PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dan 2. Ny. Iswati Sugianto tersebut pailit;

- Dan seterusnya;3.2. Pertimbangan Hukum:

- bahwa Pengertian utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 haruslah diartikan bukan saja utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam uang, melainkan meliputi juga setiap perjan­jian dan atau transaksi yang menyangkut prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu;

- bahwa dengan ditagihnya pengembalian uang yang telah diter­ima oleh Termohon I dan Termohon II dengan surat peringatan (somasi) tanggal 10 November 1998, maka telah lengkap per­syaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 bahwa Termohon I dan Termohon II dapat dibuktikan memiliki utang kepada Pemohon I dan Pemohon II, utang mana telah jatuh waktu dan dapat di­tagih.

236

P U T U S A NNom or: 017 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah meng­ambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan da ri:

I. PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL, berke­dudukan di Jalan Letjend S. Parman Kav. 98 Jakarta Barat.

II. Ny. ISWATI SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan , Letjend Suprapto No. 11 RT. 026/04 Kelurahan Baru

Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kodya Balik­papan.

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PROF. MR. DR. S. GAUTAMA, DKK para Advokat/Pengacara pada Kantor Prof. MR. DR.S. Gautama & Associates, berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Juli 1999;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemo­hon Kasasi I dan ll/Para Termohon Pailit/Debitur;

m e l a w a n

I. HASIM SUTIONO, bertempat tinggal di Jalan Teluk Betung No. 06 RT. 001/06 Menteng Jakarta Pusat;

II. PT. MUJI INTI UTAMA, berkedudukan di Graha Irama Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2 Jakarta Selatan.

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya METIAWATI, SH. dan DARYO M., SH., Advokat/Pengacara pada Dea Law Firm berkantor di Jalan Pintu Air Raya No. 8 Pasar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 1998 dan tanggal 11 Agustus 1999.

237

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termo­hon Kasasi I dan ll/Para Pemohon Paiiit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata bahwa

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Februari 1999 No. 02 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 13 Maret 1995 yang merupakan perubahan dari Akta Nomor 23 tanggal 15 Oktober 1994, pemegang saham dan pengurus dari PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL (Termohon I) adalah Pemegang Saham masing-masing Ir. H. Mirhanuddin Samad, Abdul Galib Samad, Ny. Iswati Sugianto dan Ir. Arifin Sugianto, sedangkan Pengurus adalah Rusli Sugianto sebagai Direktur, Abdul Galib Samad sebagai Direktur, Ir. H. Mirhanuddin Samad sebagai Komisaris Utama dan Ny. Iswati Sugianto sebagai Komisaris;

bahwa berdasarkan perjanjian dibawah tangan tanggal 19 Juli 1996 Hasim Setiono, Cs. (Pemohon) akan menjadi pemegang saham sebanyak 61% dari PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL (Ter­mohon I) dengan syarat:- Menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) sebagai pinjaman kepada Termohon untuk pembayaran uang kesungguhan pada Departemen Pertambangan, uang terse­but akan dikembalikan selama 6 bulan;

- Memberikan ganti rugi kepada Ny. Iswati, Cs. sebanyak Rp.500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) apabila ada penggantian dari Investor maka uang tersebut akan menjadi milik bersama dengan perbandingan sesuai setoran masing-masing;

- Menyetor modal pada tanggal 1 Agustus 1996 sebesar Rp.3.050.000. 000,-;

bahwa pada tanggal 19 Juli 1996 Pemohon I telah menyetor pinjaman tersebut dengan Giro Bilyet Nomor BA. 103475 yang diterima langsung oleh Termohon II dan disetor ke Rekening Dirjen Pertam­

238

bangan Umum sebesar Rp. 949.600.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

bahwa kemudian dengan akta perubahan pendirian Nom or: 144 tanggal 26 Juli 1996 para pemegang saham masing-masing : Tuan Insyinyur Haji Mirhanuddin, Tuan Abdul Galib Samad, Ny. Iswati Sugianto, Tuan Insinyur Arifin Sugianto, Tuan Rusli Sugianto, Tuan Hasim Sutiono, Ny. Sandra Soemarko, Nona Caroline Sutiono, se­dangkan pengurus masing-masing : Direktur Utama Tuan Insinyur Arifin Sugianto, Direktur Nyonya Sandra Soemarko, Direktur Tuan Haji Mirhanuddin Samad, Komisaris Nyonya Iswati Sugianto;

bahwa akan tetapi ternyata setelah pengesahan akta pendirian nama Sutiono, Cs. tidak termasuk sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus, maka berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 1 Agustus 1997 (P.IV) uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dikembalikan kepada Hasim Sutiono, Cs. ditambah dengan biaya survei lokasi sebe­sar Rp. 7.653.000,- dan iuran tetap sebesar US $ 2.389,- (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) yang kemudian ditegaskan kembali dalam surat pernyataan tanggal 25 Agustus 1997 (P.V) dan kemudian dipertegas lagi dalam surat pernyataan ke­sepakatan tanggal 24 Oktober 1997 (P.VI) dengan mengeluarkan dua lembar cek di BCA Cabang Permata Hijau dan sekaligus menempat­kan Termohon II dan Arifin Sugianto sebagai Personal Guarantee;

bahwa ternyata kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, se­hingga dengan demikian menjadi utang Termohon I yang dijamin oleh Termohon II, utang mana telah jatuh tempo sesuai dengan tanggal pencairan kedua cek tersebut;

bahwa pada tanggal 9 Agustus 1997 telah ditanda tangani “Minutes of Meeting" dimana Pemohon II akan membeli saham Termo­hon I sebanyak 75% seharga Rp. 750.000.000,- dan pada tanggai 11 Agustus 1997 Pemohon II telah membayar sebesar Rp. 500.000.000,- dan sisanya akan dibayar setelah dilakukan study kelayakan lokasi dan penyerahan dokumen pendukung yang akan diserahkan paling lambat tanggal 23 Agustus 1997;

bahwa akan tetapi ternyata setelah lewat tanggal 23 Agustus 1997 Termohon II tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang dimak­sud bahkan Termohon II telah secara sepihak membatalkan kesepakat­an tersebut, sehingga uang yang telah dibayar tersebut menjadi hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

239

- Menerima permohonan Para Pemohon tersebut;- Menyatakan PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL dan Ny.

ISWATI SUGIANTO Pailit;- Mengangkat Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator dalam

Kepailitan tersebut;- Membebankan biaya permohonan pernyataan Pailit sesuai keten­

tuan yang berlaku;

atau:- Sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 1998 Nom or: 18/Pailit/1998/PDT.NIAGA/ JKT.PST. berbunyi sebagai berikut:- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;- Menyatakan bahwa Para Termohon : I. PT. KUTAI KARTANEGARA

PRIMA COAL, II. NY. ISWATI SUGIANTO tersebut di atas PAILIT;- Mengangkat Saudara Tjahyono, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; .- Mengangkat Balai Harta Peninggal DKI Jakarta sebagai Kurator;- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang dianggarkan

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Februari 1999 No. 02 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi : I.

PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL., II. NY. ISWATI SUGI­ANTO tersebut;

- Menghukum Pemohon-pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Februari 1999 No. 02 K/N/1999 diberitahukan kepada Pemohon Penin­jauan Kembali, pada tanggal 25 Februari 1999 kemudian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 3 Agustus 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-

240

alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Agustus 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 permohonan Penin­jauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang- undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah menga­jukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PENIN­

JAUAN KEMBALI I, II, DENGAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I, II :

a. Mengenai Hubungan Hukum antara Pemohon PeninjauanKembali I, II, dengan Termohon Peninjauan Kembali I, II.

- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II keberatan s.o.r. atas pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan a quo yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I, II dengari Termohon Peninjauan Kembali I adalah semata-mata hutang Pemohon Peninjauan Kembali I Kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai Penjamin hutang Pemohon Peninjauan Kembali I (sebagai Personal Guaran- tor)

- bahwa padahal hubungan hukum antara Pemohon Penin­jauan Kembali l, II dengan Termohon Peninjauan Kembali I adalah Termohon Peninjauan Kembali I, adalah Pemegang Saham dan juga sebagai Komisaris Utama dari PT. Kutai Kartanegara Prima Coal bersama-sama juga dengan Ir. Arifin Sugianto (Direktur Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal) dan Ny. Iswati Sugianto (Pemohon Peninjauan Kembali II) sebagai Komisaris PT. Kutai Kartanegara Prima Coal, beserta pemegang saham yang lain, sesuai Akte No. 144 tertanggal 26 Juli 1996 Akte Notaris Agus Madjid, SH.;

241

bahwa kedudukan Termohon Peninjauan Kembali I Hasim Sutiono sebagai Komisaris Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dan pernah bertindak sebagai Komisaris Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal, jelas terbukti dan bukti- bukti sebagai berikut:

PPK11-1 : Surat dari Hasim Sutiono, Komisaris Utama PT.Kutai Kartanegara Prima Coal kepada Ir. Arifin Sugianto, Direktur Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal No. 002/KKPC-JKTA/797 tertanggal 19 Mei 1997.

PPK II-2 : Surat dari Hasim Sutiono, Komisaris Utama PT.Kutai Kartanegara Prima Coal kepada Ir. Arifin Sugianto, Direktur Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal No. 004/KKPC-JKTA//97 tertanggal 21 Mei 1997.

bahwa disamping itu pemegang saham yang lain Sandra Soemarko juga pernah bertindak sebagai Direktur PT. Kutai Kartanegara Prima Coal sesuai surat tertanggal 19 Mei 1997 No. 003/KKPC-JKTA//97 kepada Ir. Arifin Sugianto (Direktur Utama PT. Kutai Kartanegara (PPK II-3);bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan Akte No. 144 tertanggal 26 Juli 1996, Akte Notaris Agus Madjid, SH. jelas terbukti bahwa Hasim Sutiono ada­lah sebagai pemegang saham dan Komisaris Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dan juga pernah bertindak sebagai Komisaris Utama PT. perseroan tersebut;

sehingga uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dimasukkannya kepada PT. Kutai Kartenegara Prima Coal (Pemohon Peninjauan Kembali I) bukan merupakan hutang PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (Pemohon Peninjauan Kembali I) kepada Hasim Sutiono (Termohon Peninjauan Kembali I) melainkan merupakan Setor Saham dari Hasim Sutiono;

bahwa oleh karena Hasim Sutiono (Termohon Peninjauan Kembali I) menyatakan bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- tersebut adalah merupakan hutang PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (Pemohon Peninjauan Kembali I) kepada Hasim Sutiono (Termohon Peninjauan Kembali I) sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali I, II menyangkal dalil Termo­hon Peninjauan Kembali I dan mengajukan bukti PPK 11-1

s.d 3 tersebut di atas dimana Termohon Peninjauan Kem­bali I adalah Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal, maka terlebih dahulu harus diputuskan oleh suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang kedudukan hukum Termohon Penin­jauan Kembali 1 pada PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (Pemohon Peninjauan Kembali I) dan juga status hukum uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut apa­kah hanya semata-mata merupakan hutang PT. Kutai Karta­negara Prima Coal (Pemohon Peninjauan Kembali I) atau­kah merupakan setor saham dari Hasim Sutiono (Termohon Peninjauan Kembali I) kepada Pemohon Peninjauan Kem­bali;

- sehingga jelaslah uang Rp. 1.000.000.000,- masih meru­pakan suatu utang yang masih mentah (belum “direct opeisbaaf), sehingga tidak dapat diajukan didalam suatu Permohonan Pailit tetapi harus diajukan didalam gugat penggugat biasa;

- bahwa lagi pula tindakan Hasim Sutiono (Termohon Penin­jauan Kembali I) sebagai Komisaris PT. Kutai Kartanegara Prima Coal mengajukan permohonan Pailit terhadap Pemo­hon Peninjauan Kembali I adalah tidak patut (unreasonable) dan menyimpang dari Pasal 97 dan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995;

- sehingga jelaslah tidak berdasarkan adanya dan melanggar Pasal 97 dan 98 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terba­tas Nomor 1 Tahun 1995 Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Komisaris Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal mengajukan permohonan pailit kepada Perseroan tersebut. Yakni Komisaris melawan Perseroan Terbatasnya sendiri;

b. Mengenai Hubungan Hukum Pemohon Peninjauan Kembali IIdengan Termohon Peninjauan Kembali I.

- bahwa Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat menga­jukan permohonan pailit terhadap Pemohon Peninjauan Kembali II. Bahwa sesuai bukti PPK 11-1 dan PPK II-2 surat dari Hasim Sutiono sebagai Komisaris Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal kepada Ir. Arifin Sugianto, Direktur Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal tertanggal 19 Mei 1997 No. 002/KKPC-JKT/V/97 dan tertanggal 21 Mei 1997 No. 004/KKPC-JKTA//97, Pemohon Peninjauan Kembali II

243

adalah berstatus sebagai Komisaris PT. Kutai Kartanegara Prima Coal, sehingga segala tindakannya didalam hubung­an PT. Kutai Kartanegara Prima Coal adalah selaku Komisaris Perseroan tersebut;

- bahwa seperti telah diuraikan di atas mengenai hubungan hukum antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Pemohon Peninjauan Kembali I masih harus diproses di­dalam proses gugat menggugat biasa sehingga jelaslah Pemohon Peninjauan Kembali II yang didalam hubungan PT. Kutai Kartanegara Prima Coal sebagai Komisaris juga tidak dapat diajukan Permohonan Pailit terhadapnya seba­gai pribadi, oleh karena permasalahan pokoknya saja belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga Permohonan agar Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan pailit karena bertindak sebagai “Personal Guarantor" atas hutang Pemohon Peninjauan Kembali I, padahal sesungguhnya “hutang tersebut” diperhitungkan sebagai sektor saham Termohon Peninjauan Kembali I kepada Perseroan (Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah tidak berdasar adanya;

- bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Tetap tentang bilamana seorang dapat dinyatakan pailit, hanya mungkin jika ia telah “berhenti melakukan pembayaran" (in een toestane veerkeert da t h ij heeft opgehouden te betalen). Dan hanya mungkin ia ini dianggap “berhenti melakukan pembayaran” bilamana hutang-hutang yang langsung dapat ditagih, direct opeisbaare schulden tidak dibayarnya;

- bahwa dalam sengketa sekarang ini sama sekali tidak ada “utang yang langsung dapat ditagih”, melainkan yang di­hadapi hanya tagihan dari Termohon Peninjauan Kembali I yang masih harus diproses melalui perkara dulu tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dalam Banding dan Mahkamah Agung dalam Kasasi;

2. MENGENAI AKTE PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL NO. 48 TERTANGGAL 10 NOVEM­BER 1997, AKTE NOTARIS PENGGANTI SITI RACHMAYANTI, SH.

- bahwa dibuatnya Perubahan Anggaran Dasar PT. Kutai Karta­negara Prima Coal No. 48 tertanggal 10 November 1997 ada­lah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun

244

1995 tentang Perseroan Terbatas. Ini jelas terbukti dari bukti- bukti PPKII-4, PPK II-5 dan PPK II-6;

- bahwa dari bukti-bukti PPK II-4, 5, 6 tersebut jelas terbukti, bahwa:* Perubahan Akte hanya terhadap :

1. Akte Pendirian No. 23 tertanggal 15 Oktober 1994, Akte Notaris Agus Madjid, SH.

2. Akte Perubahan No. 13 tertanggal 13 Maret 1995, Akte Notaris Agus Madjid, SH.

* Bahwa perubahan Akte tersebut dibuat dalam rangka dise­suaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ten­tang Perseroan Terbatas.

3. MENGENAI AKTE PERUBAHAN NOMOR 144 TERTANGGAL 26JULI 1996, AKTE CANDIDAT NOTARIS NYONYA SUSY SUSILO-WATY WISNU, PENGGANTI NOTARIS AGUS MADJID, SH.- bahwa tidak dapat disahkannya Akte Nomor 144 tertanggal 26

Juli 1996 oleh Departemen Kehakiman adalah oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I (Hasim Sutiono), beserta Sandra Soemarko, Caroline Sutiono belum menyetor seluruh modalnya ke rekening Bank PT. Kutai Kartanegara Prima Coal, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II menyampaikan bukti-bukti PPK ll-7,8,9. Padahal sesuai surat Termohon Penin­jauan Kembali I sendiri sebagai Komisaris Utama PT. Kutai Kartanegara Prima Coal kepada Ir. Arifin Sugianto sebagai Direktur Utama Perseroan tersebut, tertanggal 21 Mei 1997 No. 004/KKPC-JKTA//1997 (bukti PPK II-2) menyebutkan : untuk mendapat persetujuan Anggaran Dasar PT. Kutai Kartanegara Prima Coal antara lain adanya penyetoran seluruh modal dari Pemegang Saham Perseroan ke rekening Bank (PT. Kutai Kartanegara Prima Coal);

- bahwa mengingat waktu yang sangat mendesak untuk menda­pat pengesahan dari Departemen Kehakiman perlu disesuai­kan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang batas waktunya adalah 7 Maret 1998 (vide Pasal 125 dan Pasal 129 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985), sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I beserta Sandra Soemarko dan Caroline Sutiono tidak ada kesediaan untuk menyetor seluruh modalnya, sehingga Akte Nomor 144 tertanggal 26 Juli 1996 tidak dapat disahkan.

245

Karena-nya untuk kepentingan Perseroan itu sendiri maka yang disahkan adalah Akte Nomor 48 tertanggal 10 November 1997, yang dibuat di hadapan Siti Rachmayati, SH., Kandidat Notaris, Pengganti dari Notaris Adam Kasdarmadji, SH. di Jakarta. Didalam akte tersebut tidak terdapat perubahan kom- posisi/kepemilikan serta susunan Para Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dari pemegang saham lama/pendiri PT. Kutai Karta-negara Prima Coal;

4. HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI IN CASU ADALAHHUBUNGAN HUKUM JUAL BELI SAHAM

- bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali I, II, uraikan di atas jelas hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali I bukan hutang piutang murni melainkan mengenai Kepemilikan Saham PT. Kutai Kartanegara Prima Coal;

- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II s.o.r. tidak dapat mengikuti pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam putusan­nya menyatakan bahwa hubungan Pemohon Peninjauan Kem­bali I dengan Termohon Peninjauan Kembali I sesuai Ke­sepakatan Bersama tertanggal 24 Oktober 1997 adalah hutang piutang. Bahwa selain Pembuatan Kesepakatan Bersama ter­tanggal 24 Oktober 1997 Pemohon Peninjauan Kembali I, II tandatangani berdasarkan paksaan dan ancaman Termohon Peninjauan Kembali I seperti yang Pemohon Peninjauan Kem­bali I, II uraikan pada dalil-dalil terdahulu;

- bahwa dalam Surat Perjanjian pada tanggal 19 Juli 1996 dan Addendum Perjanjian tanggal 19 Juli 1996 yang dibuat pada tanggal 29 Juli 1996 maupun Surat Kesepakatan Bersama ter­tanggal 24 Oktober 1997 bukan merupakan perjanjian kredit/ pinjam meminjam uang menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, yaitu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- bahwa Surat Perjanjian tertanggal 19 Juli 1996 dan Addendum Perjanjian tertanggal 19 Juli 1996 yang dibuat pada tanggal 29 Juli 1996 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 Oktober 1997 Terlepas Sah tidaknya pembuatannya -quod non- ternyata didalamnya dikaitkan dengan Kepemilikan Saham Termohon Peninjauan Kembali I beserta Sandra Soemarko dan Caroline Sutiono pada PT. Kutai Kartanegara Prima Coal. Sehingga jelas membuktikan bahwa hubungan antara Pemohon Penin­

246

jauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali I terse­but bukan merupakan hutang-piutang murni, tetapi masih merupakan hutang yang masih mentah (belum “direct opeis- baar”) yang masih harus diproses dalam gugat menggugat biasa melalui Pengadilan Negeri;

- bahwa akan menimbulkan pertanyaan dan persoalan apabila Pemohon Peninjauan Kembali I, II dinyatakan pailit harus mem­bayar kepada Termohon Peninjauan Kembali I Rp. 1.000.000.000,- Bagaimana dengan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali I beserta Sandra Soemarko dan Caroline Sutiono pada HI. Kutai Kartanegara Prima Coal menurut Akte Nomor 144 ter­tanggal 26 Juli 1996 yang sampai saat ini belum dibatalkan/ dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan;

- bahwa lagi pula Termohon Peninjauan Kembali I masih mem­punyai kewajiban dengan Pemohon Peninjauan Kembali II;

- bahwa jelaslah kiranya pembayaran uang Rp. 1.000.000.000,- oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, kepada Termohon Penin­jauan Kembali I harus dipotong dengan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali I kepada Pemohon Peninjauan Kembali II sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan kemudian harus dipu­tuskan bersama-sama dengan pembatalan Akte Nomor 144 tertanggal 26 Juli 1996, sehingga semuanya menjadi jelas dan tuntas;

- sehingga hubungan hukum antara Pemohon Peninjuan Kem­bali I, II dengan Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga mengenai Kepailitan yang bersifat sumir dan pembuktian sederhana, se­dangkan hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan Termohon Peninjauan Kembali I selain pembayaran sejum­lah uang harus dibarengi pembatalan Akte Nomor 144 tertang­gal 26 Juli 1996. (Bandingkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 03 K/N/1998 tertanggal 2 Desember 1998);

5. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERMOHON PENINJAUANKEMBALI II DENGAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI I, II.

- bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II adalah hubungan jual beli 75% saham PT. Kutai Kartanegara Prima Coal ber­dasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar Nomor 13 tertang­gal 13 Maret 1995 Akte Notaris Agus Madjid, SH. sesuai bukti Tl, TII-8,9. Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali II ti-

247

dak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan feasibility investigation. Sehingga yang ingkar janji/wanprestasi adalah Termohon Peninjauan Kembali II

bahwa pembatalan jual beli tersebut oleh Termohon Penin­jauan Kembali II adalah secara sepihak sedangkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku Pembatalan Jual Beli harus melalui suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hu­kum tetap;

sehingga hubungan hukum antara Termohon Peninjauan Kem­bali II dengan Pemohon Peninjauan Kembali I, II bukanlah hubungan hutang piutang murni melainkan hubungan jual beli 75% saham PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (Pemohon Peninjauan Kembali I);bahwa sesuai Berita Acara Rapat antara Hasim Sutiono (Termohon Peninjauan Kembali I) dengan Pemohon Peninjau­an Kembali I, II tentang PT. Kutai Kartanengara Prima Coal pada tanggal 1 Agustus 1997, akibat pihak Termohon Penin­jauan Kembali I beserta Sandra Soemarko dan Caroline Sutiono yang tidak menyetor sahamnya, maka kelanjutan operasional PT. Kutai Kartanegara Prima Coal mengalami hambatan. Atas persetujuan Termohon Peninjauan Kembali I sesuai Kesepakat­an Bersama tertanggal 25 Agustus 1997 (vide Tl, II-2), maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II membuat Perjanjian dengan Termohon Peninjauan Kembai II pada tanggal 11 Agustus 1997 beserta lampirannya Sale and Purchase o f Shareholding in PT. Kutai Kartanegara Prima Coal yang telah dilegalisir di depan Notaris Samsul Hadi, SH. dengan nomor legalisir 6565/W- VIII/1997 tertanggal 11 Agustus 1997 di Jakarta (vide bukti Tl, II-8);

bahwa Termohon Peninjuan Kembali II juga mengakui dan menyadari untuk Pembatalan Jual Beli Saham PT. Kutai Karta­negara Prima Coal harus melalui Pengadilan Negeri. Ini terbukti dari diajukannya gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 265/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar. Walaupun gugatan ter­sebut kemudian dicabut setelah taraf pembuktian berdasarkan persetujuan Kurator dengan suratnya tanggal 17 Mei 1999 No. W7.CA.HT.05.14-335/03/III/99. namun tanpa pernah diberitahu adanya persetujuan Kurator tersebut kepada Pemohon Penin­jauan Kembali I, II sebagai pihak yang dirugikan, karena dari sejak semula Pemohon Peninjauan Kembali I, II tidak pernah menyetujui pencabutan gugatan tersebut;

- berdasarkan uraian di atas jelaslah Permohonan Pailit yangdiajukan Termohon Peninjauan Kembali I, II terhadap PemohonPeninjauan Kembali I, II tidak memenuhi ketentuan Pasal 1ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter­sebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ad. 1 sampai dengan ad. 5

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak membuktikan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dengan Termohon Peninjauan Kembali I dan II bukan­lah hubungan hukum hutang-piutang, tetapi bukti-bukti tersebut hanya­lah menyatakan keadaan sebelum adanya kesepakatan antara Termo­hon Peninjauan Kembali l dan Termohon Peninjauan Kembali II dengan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, dimana telah disetujui bahwa Termohon Peninjauan Kembali I mengundurkan diri dari PT. Kutai Kartanegara Prima Coal sesuai hasil rapat tanggal 1 Agustus 1997 (bukti P-IV) yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai kesepakatan;

bahwa selain itu alasan-alasan tersebut bukan merupakan alas­an Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahuni 998, karena hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam alasan kasasi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi dalam putusannya tanggal 22 Februari 1999 Nomor 02 K/N/1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dan Ny. Iswati Sugianto terebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kem­bali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang- undang lain yang bersangkutan.

249

M E N G A D IL I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL, II. NY. ISWATI SUGIANTO, keduanya diwakili oleh kuasanya PROF. MR.DR.S. GAUTAMA, DKK tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mem­bayar biaya perkara Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahka­mah Agung pada h a ri: SELASA tanggal 7 SEPTEMBER 1999 dengan SARWATA, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung dan Th. KETUT SURAPU- TRA, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Ang­gota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A :

ttd. ttd.

H. ZAKIR, SH. SARWATA, SH.

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI:

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH

Biaya-biaya :1. Meterai....................................................... Rp. 2.000,-2. Redaksi......................................................Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali...........Rp. 2.497.000,-

Jumlah.................................................Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

250

P U T U S A N

Reg. N om or: 02 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil pu­tusan sebagai berikut dalam perkara :

I. PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL, berkan­tor di Jalan Letjen S. Parman Kav. 98 Jakarta Barat.

II. Ny. ISWATI SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprapto No. 11 RT. 026/RW. 04 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kodya Dati II Balikpapan.

Pemohon Kasasi I dan II, dahulu Termohon/Debitur;

m e l a w a n

I. HASIM SUTIONO, bertempat tinggal di Jalan Teluk Betung No. 06 RT. 001/06 Menteng Jakarta Pusat;

II. PT. MUJI INTI UTAMA, berkedudukan di Graha Irama Building Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2 Jakarta Selatan.

Termohon Kasasi I dan II, dahulu Pemohon/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dan II sebagai Pemohon asli I dan II telah mengajukan permohonan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 13 Maret 1995 yang merupakan perubahan dari Akta Nomor 23 tanggal 15 Oktober 1994, pemegang saham dan pengurus dari PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL (Termohon I) adalah Pemegang Saham masing-masing Ir. H. Mirhanuddin Samad, Abdul Galib Samad, Ny. Iswati Sugianto dan Ir. Arifin Sugianto, sedangkan Pengurus adalah Rusli Sugianto sebagai

251

Direktur, Abdul Galib Samad sebagai Direktur, Ir. H. Mirhanuddin Samad sebagai Komisaris Utama dan Ny. Iswati Sugianto sebagai Komisaris;

Bahwa berdasarkan perjanjian dibawah tangan tanggal 19 Juli 1996 Hasim Setiono, Cs. (Pemohon) akan menjadi pemegang saham sebanyak 61% dari PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL (Termohon I) dengan syarat:

- Menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pinjaman kepada Termohon I untuk pembayaran uang kesungguhan pada Departemen Pertambangan, uang terse­but akan dikembalikan selama 6 bulan;

- Memberikan ganti rugi kepada Ny. Iswati, Cs. sebanyak Rp.500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) apabila ada penggantian dari Investor maka uang tersebut akan menjadi milik bersama dengan perbandingan sesuai setoran masing-masing;

- Menyetor modal pada tanggal 1 Agustus 1996 sebesar Rp.3.050.000. 000,-;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 1996 Pemohon I telah menyetor pinjaman tersebut dengan Giro Bilyet Nomor BA. 103475 yang diterima langsung oleh Termohon II dan disetor ke Rekening Dirjen Pertam­bangan Umum sebesar Rp. 949.600.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian dengan akta perubahan akta pendirian Nomor: 144 tanggal 26 Juli 1996 para pemegang saham masing-masing : Tuan Insyinyur Haji Mirhanuddin, Tuan Abdul Galib Samad, Ny. Iswati Sugianto, Tuan Insinyur Arifin Sugianto, Tuan Rusli Sugianto, Tuan Hasim Sutiono, Ny. Sandra Soemarko, Nona Caroline Sutiono, sedangkan pengurus masing-masing : Direktur Utama Tuan insinyur Arifin Sugianto, Direk­tur Nyonya Sandra Soemarko, Direktur Tuan Haji Mirhanuddin Samad, Komisaris Utama Tuan Hasim Sutiono, Komisaris Nyonya Iswati Sugianto;

Bahwa akan tetapi ternyata setelah pengesahan akta pendirian nama Sutiono, Cs. tidak termasuk sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus, maka berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 1 Agustus 1997 (P.IV) uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dikembalikan kepada Hasim Sutiono, Cs. ditambah dengan biaya survei lokasi sebe­sar Rp. 7.653.000,- dan iuran tetap sebesar US $ 2.389,- (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) yang kemudian ditegaskan kembali dalam surat pernyataan tanggal 25 Agustus 1997 (P.V) dan kemudian dipertegas lagi dalam surat pernyataan kesepakat-

252

an tanggal 24 Oktober 1997 (P.VI) dengan mengeluarkan dua lembar cek di BCA Cabang Permata Hijau dan sekaligus menempatkan Ter­mohon II dan Arifin Sugianto sebagai Personal Guarantee;

Bahwa ternyata kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan, se­hingga dengan demikian menjadi utang Termohon I yang dijamin oleh Termohon II, utang mana telah jatuh tempo sesuai dengan tanggal pencairan kedua cek tersebut;

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1997 telah ditanda tangani “Minutes of Meeting” dimana Pemohon II akan membeli saham Termo­hon I sebanyak 75% seharga Rp. 750.000.000,- dan pada tanggal 11 Agustus 1997 Pemohon II telah membayar sebesar Rp. 500.000.000,- dan sisanya akan dibayar setelah dilakukan study kelayakan lokasi dan penyerahan dokumen pendukung yang akan diserahkan paling lambat tanggal 23 Agustus 1997;

Bahwa akan tetapi ternyata setelah lewat tanggal 23 Agustus 1997 Termohon II tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang dimak­sud bahkan Termohon II telah secara sepihak membatalkan ke­sepakatan tersebut, sehingga uang yang telah dibayar tersebut men­jadi hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan Para Pemohon tersebut;- Menyatakan PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL dan Ny.

ISWATI SUGIANTO Pailit;- Mengangkat Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator dalam

Kepailitan tersebut;- Membebankan biaya permohonan pernyataan Pailit sesuai keten­

tuan yang berlaku;

atau:- Sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Termo­hon I tidak mengajukan tanggapan karena tidak menghadap persidang­an meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan Termohon II te­lah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, tidak ada hubungan hukum utang-piutang antara Pemo­hon dan Termohon II, serta Pemohon II sendiri yang melakukan kela­laian yaitu tidak melakukan study kelayakan atas lokasi proyek;

253

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu pu­tusannya tanggal 21 Desember 1998 Nom or: 18/Pailit/1998/PT.NIAGA/ JKT. PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;- Menyatakan bahwa para Termohon : I. PT. KUTAI KARTANEGARA

PRIMA COAL, 2. Ny. ISWATI SUGIANTO tersebut Pailit;- Mengangkat Saudara Tjahyono, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;- Mengangkat Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta sebagai Kurator;- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang dianggarkan

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa, sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terse­but diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 21 Desember 1998 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasa­nya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 1998 dan tanggal 24 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi se­cara tertulis pada tanggal 28 Deember 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 12/KAS/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, per­mohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa, setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Desember 1998 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 1 Januari 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan da­lam Undang-undang maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan Hukum :

- Identitas Termohon I (Pemohon Kasasi I) kabur sebab dalam permohonan disebut “PT. KUTAI KERTANEGARA PRIMA COAL” padahal berdasarkan Akte Pendirian Nomor 144 tang-

254

gal 26 Juli 1996 nama yang sebenarnya adalah PT. Kutai Karta- negara Prima CoaL

- bahwa demikian pula identitas Termohon II kabur/keliru karena disebutkan sebagai Komisaris dari PT. Kutai Kertanegara Prima Coal padahal Termohon II adalah Komisaris dari PT. Kutai Kartanegara Prima Coal;

- Karena kesalahan itulah Termohon I (Pemohon Kasasi I) tidak pernah dipanggil dan tidak pernah menghadap persidangan;

2. Salah menerapkan hukum pembuktian :

- bahwa bukti P.1 (surat perjanjian) dibawah tangan, bukti P.2 (addendum perjanjian) tanggal 29 Juli 1996 dan bukti P.3 pe­rubahan anggaran dasar PT. Kutai Kartanegara Prima Coal ti­dak dapat dijadikan sebagai bukti adanya utang-piutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak membuktikan bahwa Termohon dalam keadaan berhenti membayar (insolventie)

- bahwa menurut Pemohon Kasasi I, Kepailitan baru dapat ter­jadi apabila:

* Ada akte authentik perjanjian kredit antara kreditur dan debitur;

* Telah ada akte pengakuan utang dari debitur yang dibuat• tanpa tekanan termasuk tekanan ekonomi, sosial, fisik,

mental dalam bentuk apapun;

* Debitur dalam keadaan berhenti membayar yang harus di­buktikan oleh kreditur melalui pemeriksaan Pengadilan (vide Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);

- bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ternyata tidak satu bukti- pun yang memenuhi syarat atau dapat membuktikan adanya keadaan seperti diuraikan tersebut di atas, tetapi bukti-bukti tersebut hanya membuktikan adanya jual-beli saham;

3. Permohonan Pailit terlalu prematur:- bahwa berdasarkan akte nomor 144 tanggal 26 Juli 1996 Per­

mohonan Kasasi I adalah pemegang saham PT. KUTAI KARTA­NEGARA PRIMA COAL sebesar 61 % yang dalam akte terse­but telah disebutkan bahwa Termohon Kasasi I telah menyetor nilai sahamnya akan tetapi sampai saat ini Termohon I belum menyetor kewajibannya tersebut sehingga sebenarnya Termo­hon Kasasi I tidak mempunyai saham dalam Pemohon Kasasi I;

255

- bahwa berdasarkan berita acara rapat tanggal 01 Agustus 1997 (bukti Tl-T 11-1) para Pemohon Kasasi dan Termohon Ka­sasi I akan menjual saham pada Termohon Kasasi I kepada pi­hak ke II dan hasilnya akan dibagi sesuai perimbangan pen­jualan saham tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan;

- Termohon Kasasi I belum membayar ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,- kepada Pemohon Kasasi II karena itu Termohon Kasasi I belum melaksanakan prestasinya;

- Termohon Kasasi II belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan study kelayakan sebagaimana disepakati dalam “minutes o f meeting" Sale and Purchase o f Shareholding in PT. Kutai Kartanegara Prima Coal tanggal 9 Agustus 1997 (bukti T- 1 dan TII-7);

- Termohon Kasasi II telah mengajukan gugatan pembatalan jual-beli saham di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor : 265/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar. yang sampai sekarang belum diputus. Bahwa dengan demikian utang baru bisa timbul setelah adanya pembatalan jual-beli saham terse­but;

4. Telah salah menerapkan hukum tentang “utang” :

- bahwa hubungan hukum antara Pemohon II dengan Termohon1 dan li adalah hubungan hukum jual-beli saham PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dan bukan hubungan hukum pinjam meminjam uang;

- bahwa karena itu tidak dapat dijadikan dasar permohonan pailit sesuai pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal2 Desember 1998 Nom or; 03 K/N/1998 yang antara lain mem­pertimbangkan :* bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur adalah

hubungan hukum perikatan jual-beli bukan utang-piutang;* hubungan hukum pengikatan jual-beli adalah merupakan

perikatan antara konsumen dan produsen bukan pinjam- meminjam dalam pengertian utang;

5. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan lebih dari yang dimohon karena dalam pertimbangannya mempertimbang­kan bahwa sekalipun tidak menunjuk secara tegas dasar hukum dan kaitannya dengan kasus posisi, akan tetapi Pengadilan Niaga tetap mengabulkan permohonan pailit;

256

6. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon adalah pemegang saham sebesar 61% sehingga ber­dasarkan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) seharusnya kalau pemo­hon merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan permohonan untuk RUPS kepada direksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad. 1

bahwa keberatan ini dapat ini dapat dibenarkan tetapi tidak membatalkan putusan cukup diperbaiki sesuai dengan yang tertera dalam Anggaran Dasar yakni PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL;

bahwa akan tetapi perlu dijelaskan adanya kekeliruan penyebut­an huruf A mendai E dalam kalimat KARTANEGARA dalam kasus ini, dalam praktek peradilan hanya dianggap merupakan CLERICAL ERROR yang tidak bersifat fatal. Sebab kekeliruan pengetikan tersebut sama sekali tidak sampai menimbulkan perubahan hakekat identitas Termo­hon I. Apalagi dari Termohon sangat dituntut itikad baik (good faith) dalam menyelesaikan setiap hubungan hukum, maka pada saat dia membaca identitas para Pemohon dalam salinan permohonan atau dalam surat panggilan, sudah selayaknya mengetahui bahwa dirinya­lah yang dimaksud dalam panggilan itu. Dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan proses dan prosedur panggilan maupun pe­nulisan identitas bertentangan dengan hukum acara (undue process);

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 s/d ad. 6 :

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, atas alasan, apa yang terjadi dalam permohonan pailit ini telah memenuhi persyaratan utang yang digariskan Pasal 1763 KUHPerdata yakni Termohon meminjam sejumlah uang tertentu dari para Pemohon dengan kewajiban untuk membayarnya kembali pada waktu jatuh tempo yang ditentukan. Dengan demikian apa yang terjadi dalam kasus ini, sudah memenuhi pengertian an absolute promise to pay a certain some o f money on certain date sebagaimana yang dikemukakan berikut:

1. Antara Termohon dengan Pemohon I telah disepakati dalam P.3 angka 1 dan 3 :

- Termohon (PT KKPC) akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- + 2% bunga per bulan kepada Pemohon I, terhitung sejak tanggal 11 Juli 1996;

257

Selanjutnya pada angka 3, pembayaran harus dilakukan se­lambat-lambatnya tanggal 25 September 1997;

- Lantas pada P.VI Termohon II bertindak sebagai guarantor atas pengembalian uang Rp. 1.000.000.000,- kepada Pemohon I;

Meskipun pada mulanya penyetoran uang Rp. 1.000.000.000,- sebagai uang kesungguhan yang disetor kepada Departemen Pertambangan dalam rangka kerjasama pengoperasian PT. KKPC, yang akan menempatkan Pemohon I sebagai peme­gang saham sebesar 61% dan juga akan duduk sebagai pengurus, namun ternyata hal itu diingkari oleh Termohon I

‘ melalui Termohon II sehingga apa yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- tersebut disepakati menjadi hutang Termohon I kepada Pemohon I dan Termohon II bertindak sebagai guaran­tor, sehingga jelas hubungan hukum yang terjadi selanjutnya menjadi hubungan hutang-piutang yang disebut Pasal 1763 KUHPerdata dan hutangnya pada saat diajukan permohonan sudah jatuh tempo;

2. Bahwa Termohon I menerima uang dari Pemohon II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) (semula dalam bentuk jual beli sa­ham antara Termohonn I dengan Pemohon II) karena Jual beli ter­sebut tidak jadi, maka sesuai dengan yang disepakati dalam P.VII dan P. VIII uang yang telah disetor Pemohon II kepada Termohon I harus dikembalikan kepada Pemohon II dan Termohon II bertin­dak sebagai guarantor seperti yang dijelaskan P.VII angka T,

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, telah terbukti hal-hal berikut dalam kasus in i:

- Telah terjadi hubungan hukum hutang-piutang antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Termohon I;

- Dalam hubungan hutang tersebut, Termohon II bertindak sebagai guarantor (borgtocht) yang digariskan Pasal 1820 KUHPerdata;

- Dan hutang dimaksud sudah jatuh tempo dan ternyata pihak Ter­mohon sebagai Debitur tidak mampu membayar (unable to pay debts as they fall due)]

Menimbang, seperti yang dijelaskan di atas ditariknya Termohon II sebagai pihak dalam involuntary petition ini dalam kedudukannya sebagai PERSONAL GUARANTOR (Borgtocht);

bahwa sesuai dengan ciri atau karakter Subsider Guarantor yang digariskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata, maka pada diri Ter­

258

mohon II melekat secara identik perjanjian pokok sebagaimana yang melekat pada diri Termohon I sebagai principal. Dalam keadaan ciri subidair yang mengkonstruksi mengenai identik perjanjian pokok yang melekat pada diri debitur principal dengan perjanjian guarantor atas perjanjian hutang-piutang tersebut dengan sendirinya menurut hukum, segala kewajiban yang dipikulkan kepada Termohon 1, sama hakekat- nya terhadap diri Termohon II dalam kedudukannya sebagai Guaran­tor,

bahwa dalam kedudukan yang demikian, kalau debitur sendiri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur, si penjamin dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban Debitur Principal;

bahwa daiam kasus perkara ini, sudah tepat penerapan keten­tuan Pasal 1831 dan Pasal 1833 KUHPerdata yakni dalam kasus ini, pihak kreditur tidak menempatkan Termohon II sebagai pihak yang ditarik langsung secara berdiri sendiri menduduki status debitur yang bertanggung jawab penuh memenuhi pelunasan hutang debitur principal kepada para kreditur melalui proses pailit. Akan tetapi para kreditur dalam involuntary petition yang mereka ajukan, tetap menempatkan debitur principal dalam hal ini PT. K.K.P.C.) sebagai Termohon I;

bahwa dengan cara menarik dan menempatkan debitur principal (PT. K.K.P.C.) sebagai Termohon I dan Guarantor Ny. ISWATI SUGI- ANTO sebagai Termohon II. penyitaan harta pailit ke dalam bundel, tetap didahulukan terhadap harta kekayaan debitur principal (PT. K.K.P.C.) sedang penyitaan publik terhadap kekayaan Termohon II sebagai Guarantor baru dilakukan apabila ternyata harta kekayaan Termohon l tidak ada atau tidak mencukupi sebagaimana yang di­gariskan dalam Pasal 1833 KUHPerdata;

bahwa dari pertimbangan yang dikemukakan di atas dengan menempatkan debitur principal sebagai Termohon I dalam perkara ini, tidak perlu dipermasalahkan apakah dalam perjanjian P.V, P.VI, P.VII dan P.VIII ada dicantumkan klausula VOORRECHT van UITWINNING yang disebut Pasal 1831 KUHPerdata juga dengan menempatkan debitur principal sebagai Termohon I dan guarantor sebagai Termohon II tidak perlu dipermasalahkan apakah dalam pemeriksan sidang pihak Termohon II sebagai guarantor ada mengajukan tangkisan VOORECHT dan UITWINNING berdasar Pasal 1831 KUHPerdata;

Menimbang, selain dari pada dasar alasan yang dikemukakan di atas, permasalahan penerapan Pasal 1831 jo Pasal 1833 KUHPerdata semakin tidak relevan dipermasalahkan dalam kasus ini. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata yang menegaskan dalam

259

angka 4 : bahwa guarantor (borgtocht) tidak dapat menuntut VOOR- RECHT van UITWINNING (supaya harta benda debitur principal yang lebih dahulu disita dan dijual) apabila debitur principal berada dalam keadaan pailit. Dengan demikian bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, oleh karena debitur principal diajukan berada dalam keadaan insol- vensi dan sekaligus menempatkan guarantor sebagai Termohon II maka apabila permohonan dikabulkan dengan menyatakan Termohon I pailit, berarti pengabulan meliputi diri Termohon II sebagai guarantor sesuai dengan ciri subsidair yang digariskan Pasal 1820 KUHPerdata, berbarengan dengan itu pernyataan pailit meliputi kekayaan guarantor, dan serta merta hilang hak VOORRECHT van UITWINNING yang diberikan Pasal 1831 jo Pasal 1833 KUHPerdata kepada Termohon II berdasarkan Pasal 1832 angka 4 KUHPerdata;

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan dihubungkan dengan akta No. 144 (P.1; 1 AD PT. K.K.P.C.), kedudukan ARIFIN SUGIANTO dalam kasus ini adalah sebagai pemegang saham dan sekaligus seba­gai Direktur Utama Termohon I PT K.K.P.C.;

bahwa dalam P.VI ARIFIN SUGIANTO dan Ny. ISWATI SUGIANTO telah menegaskan hutang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pemohon I dan akan dibayar oleh PT. K.K.P.C.tanggal 25 Agustus 1997. Apabila tidak dibayar pada waktu tersebut, Termohon II (Ny. ISWATI SUGIANTO) dan ARIFIN SUGIANTO akan bertindak se­bagai personal guarantor,

bahwa dari fakta ini, dapat disimpulkan dalam hubungan hutang antara Pemohon I dengan Termohon I (PT. K.K.P.C.), yang bertindak sebagai personal guarantor adalah Termohon II (Ny. ISWATI SUGIANTO) dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan Arifin Sugianto (dalam kedudukannya sebagai Direktur) sedang dalam hubungan hutang antara Pemohon II dengan Termohon I yang bertindak sebagai per­sonal guarantor hanya Termohon II saja yakni Ny. Iswati Sugianto tanpa Arifin Sugianto;

bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah dalam penyele­saian permohonan pailit ini, mesti ikut ditarik Arifin Sugianto sebagai Termohon dalam posisinya sebagai personal guarantor atas hutang PT. K.K.P.C. terhadap Pemohon I (HASIM SUTIONO) dapat dijelaskan sebagai berikut:- Sesuai dengan ciri atau prinsip subsidair guarantor yang digariskan

Pasal 1820 KUHPerdata dapat dituntut sekaligus debitur principal bersama-sama dengan semua guarantor. Cara yang demikian lebih menjamin terpenuhinya kepentingan kreditur, akan tetapi pihak

260

kreditur dapat atau berhak memilih guarantor mana yang hendak ditarik atau dituntut tanggung jawabnya;Sehubungan dengan itu, dalam hal ada beberapa guarantor (seperti dalam kasus ini ada dua guarantor terhadap kredit Pemohon I), maka Pemohon I berhak hanya menarik seorang saja dari mereka, walaupun hal itu dapat menimbulkan kerugian kepadanya;

- Dari penjelasan di atas, tidak menarik Arifin Sugianto sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai personal guarantor dalam kasus ini tidak menimbulkan cacat formil permohonan pailit. Barangkali alas­an Pemohon tidak menarik ARIFIN SUGIANTO sebagai Termohon dan cukup menarik Ny. ISWATI SUGIANTO didasarkan pada alas­an, karena yang mengajukan permohonan terdiri dari dua kreditur yakni Pemohon I (Hasim Sutiono) dan Pemohon II (PT. MUJI INTI UTAMA) sedang yang bertindak sebagai personal guarantor ter­hadap Pemohon II hanya Ny. ISWATI SUGIANTO saja, tidak ikut ARIFIN SUGIANTO, maka untuk menghindari permasalahan teknis dan perumusan permohonan, dianggap lebih sederhana hanya menarik Ny. ISWATI SUGIANTO tanpa menarik ARIFIN SUGIANTO, meskipun mengandung kerugian bagi kepentingan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL dan Ny. ISWATI SUGIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Ta­hun 1998, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi: I. PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL, II. NY. ISWATI SUGIANTO tersebut;

Menghukum Pemohon-pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

261

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum’at, tanggal 12 Februari 1999 oleh M. Yahya Harahap, SH. Ketua Muda yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung se­bagai Ketua Sidang, S.O. Nainggolan, SH. dan Ny. Marianna Sutadi, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, TANGGAL 22 FEBRUARI 1999 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh S.O. Nainggolan, SH. dan Ny. Marianna Sutadi, SH. Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

S.O. NAINGGOLAN, SH.

ttd.

NY. MARIANNA SUTADI, SH.

K E T U A :

ttd.

H. YAHYA HARAHAP, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya Kasasi:1. Meterai........................... Rp. 2.000,-2. Redaksi.......................... Rp. 1.000,-3. Administrasi Kasasi..... Rp. 1.997.000,-

Jum lah.................... Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

262

PUTUSANN om or: 18/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan pernyataan Pailit dari:

1. HASIM SUTIONO, beralamat di Jalan Teluk Betung No. 06 RT. 001/06 Menteng Jakarta Pusat;

2. PT. MUJI INTI UTAMA, beralamat di Graha Irama Building Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2 Ja­karta Selatan;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Daryo M., SH.dan Metiawati, SH., keduanya Advokat dan Pengacara pada“DEA LAW FIRM” sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 09 No­vember 1998 beralamat di Jalan Pintu Air Raya No. 8 JakartaPusat selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Yang memohon pernyataan pailit terhadap :

1. PT. KUTAI KARTANEGARA PRIMA COAL, beralamat di Jalan Letjend S. Parman Kav. 98 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;

2. Ny. ISWATI SUGIANTO, beralamat di Jalan Letjen Suprapto No. 11 Rt. 026/Rw. 04 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kodya Dati II Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

- Telah membaca permohonan Para Pemohon;

- Telah mendengar Para Pemohon dan debitur/Termohon, dalam hal ini Termohon II, melalui Kuasa Hukumnya;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 9 November 1998 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut

263

dan terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibawah Nomor Register Perkara : 018/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST tanggal 24 No­vember 1998, mengemukakan permohonannya yang berisi maksud pada pokoknya sebagai berikut :1. Bahwa Termohon I adalah suatu "Perseroan terbatas” yang mula-

mula didirikan pada tanggal 15 Oktober 1994 dengan Akta No. 23 di hadapan Laden Mering, SH. Notaris di Samarinda dengan Pe­megang saham dan Pengurus Abdul Galib Samad sebagai Direk­tur Utama dan Ir. H. Mirhanuddin Samad sebagai komisaris Utama, dan kemudian diadakan perubahan dengan Akta Perubah­an Anggaran Dasar No. 13 tanggal 13 Maret 1995 di hadapan Agus Madjid, SH., Notaris di Jakarta dengan Pemegang Saham Ir.H. Mirhanuddin Samad, Abdul Galib Samad, Ny. Iswati Sugianto, Ir. Arifin Sugianto dan Rusli Sugianto sebagai Direktur, Abdul Galib Samad sebagai Direktur, Ir. H. Mirhanuddin Samad sebagai Komisaris Utama dan Ny. Iswati Sugianto sebagai Komisaris;

2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1996 telah dibuat perjanjian dibawah tangan yang intinya Hasim Sutiono Cs. akan masuk sebagai pe­megang saham dalam PT. Kutai Kartanegara Prima Coal sebesar 61 % dengan syarat memberikan pinjaman sementara sebesar Rp.I . 000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membayar uang jamin­an kesungguhan kepada Departemen Pertambangan selama 6 bulan dan setelah itu harus dikembalikan kepada Hasim Sutiono Cs. Penyerahan saham-saham selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 1996, memberi ganti rugi kepada Ny. Iswati Cs. sebesar Rp.500.000.000,- dan apabila nanti ada penggantian dari investor uang tersebut akan menjadi milik bersama dengan perbandingan sesuai saham masing-masing dan menyetor modal pada tanggal 01 Agustus 1996 sebesar Rp. 3.050.000.000,- (Tiga milyar lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 29 Juli 1996 telah dibuat Ad­dendum perjanjian tanggal 19 Juli 1996 (Bukti terlampir P-1 dan P-2);Bahwa uang pinjaman tersebut telah direalisir pada tanggal 19 Juli 1996 oleh Pemohon I dengan Giro Bilyet No. BA. 103475 yang diterima langsung oleh Termohon II dan disetor ke rekening Dirjen Pertambangan Umum sebesar Rp. 949.600.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan sebagai realisasi lebih lanjut dari perjanjian tersebut dibuatlah Perubahan Anggaran Dasar PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dengan Akta Nomor 144 tanggal 26 Juli 1996 di hadapan Ny. Susi Susilowati,

264

Pengganti dari Abdul Madjid, SH., Notaris di Jakarta (Bukti ter­lampir P-3);

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1997 Arifin Sugianto dan Hasim Sutiono selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama telah diberi kuasa untuk membuka Rekening Giro pada Bank BCA KCP Hasyim Ashari dalam rangka pemasukan dan penarikan dana serta meminta surat keterangan penyetoran modal guna keperluan pengesahan pendirian Perseroan oleh Departemen Kehakiman RI pada tanggal 29 Juli 1996;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian PT. Kutai Kartanegara Prima Coal yang memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakim­an RI yang tidak ada nama Hasim Sutiono Cs. didalamnya, karenanya diduga ada kesengajaan dari Ny. Iswati Sugianto Cs. untuk mengeluarkan Hasim Sutiono Cs. dari Perseroan;

4. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas antara Ny. Iswati Sugianto Cs. dengan Hasim Sutiono Cs. pada tanggal 01 Agustus 1997 diadakan kesepakatan, uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan dikembalikan kepada Hasim Sutiono, ditambah biaya dinas Hasim Sutiono Cs. ke Lokasi sebesar Rp.7.653.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan iuran tetap sebesar US $ 2,389 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) akan diganti yang ditegaskan dengan Kesepakatan Bersama tanggal 25 Agustus 1997 antara lain bahwa uang pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan ditambah bunga 2% sebulan terhitung sejak tanggal 11 Juli 1996, dan membuat kesepakatan baru untuk membayar sebesar US $ 513,679 (lima ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh sem­bilan Dollar Amerika Serikat), dengan perincian Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikonversikan US $ 426,075 (empat ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat), biaya pengeluaran dan biaya keterlambatan sejak tanggal 19 Juli 1996 sampai Maret 1998 sebesar US $ 87.604 (Delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat Dollar Amerika Serikat), (Bukti terlampir P-4 dan P-5);

Bahwa sebagai realisasinya, Ny. Iswati Sugianto menyerahkan 2 (dua) lembar Giro Bilyet Bank BCA Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan No. BA. 028099 tanggal 17 Februari 1998 dan Giro Bilyet No. BA. 028100 tanggal 17 Maret 1998 masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah tersebut akan dihitung sesuai kurs Dollar pada hari pencairan Giro Bilyet tersebut dan sisanya akan diperhitungkan dengan mengambil

265

Kayu dari PT. Indokarya Sakti dan PT. Ranggakusuma dengan cara pemberian Kuasa Khusus, dengan catatan apabila pada waktu-waktu tersebut belum dilunasi akan diperhitungkan dengan keterlambatan sebesar 1,75% per bulan dan apabila pada waktu- waktu yang tercantum dalam Giro Bilyet tersebut tidak dapat di­cairkan maka sebagai jaminannya adalah Personal Guarantee dari Ny. Iswati Sugianto yang berupa Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 24 Oktober 1997 (Bukti terlampir P-6);

Bahwa akan tetapi pada waktu Giro Bilyet No. BA. 020899 tanggal 17 Februari 1998 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dikliring pada BCA CKU Wisma Asia tidak berhasil dengan alasan bahwa Giro Bilyet tersebut telah dinyatakan hilang oleh Penandatangan Sugianto Gunawan dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Barang No. 2381 /B/XI/1997 tanggal 10 No­vember 1997;

Bahwa demikian pula Giro Bilyet No. BA. 0028100 tanggal 17 Ma­ret 1998 karena sudah dilaporkan hilang maka tidak akan dapat dicairkan dan nilai-nilai yang tercantum didalam Giro Bilyet terse­but dan pengambilan-pengambilan kayu tersebut telah menjadi hutang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih (Bukti terlampir P-6 A);

5. Bahwa selanjutnya antara Pemohon II dengan Termohon II telah disepakati untuk jual beli saham Termohon I dan pada tanggal 09 Agustus 1997 telah ditanda tangani “Minutes o f Meeting" dimana Pemohon II akan membeli saham PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (Termohon I) sebanyak 75% seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti terlampir P-7);Bahwa sebagai realisasinya, Pemohon II telah melakukan pem­bayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 1997 dan sisanya akan dibayarkan oleh Ter­mohon II setelah dilakukan studi kelayakan lokasi dan diserahkan­nya dokumen-dokumen pendukung untuk melaksanakan jual beli saham di hadapan Notaris tersebut Termohon II telah menerbitkan Personal Guarantee tertanggal 14 Agustus 1997 dimana Termo­hon II berkewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen terse­but selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 1997 (Bukti terlampir P-8);

6. Bahwa tanggal 23 Agustus 1997 telah terlewati akan tetapi Ter­mohon II tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam kesepakatan bahkan Termohon II telah membatalkan se­

266

cara sepihak “Minutes o f Meeting tersebut di atas, maka uang se­besar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah menjadi hu­tang para Termohon yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih;

7. Bahwa walaupun hutang-hutang tersebut telah jatuh tempo atau telah dapat ditagih akan tetapi Para Termohon tidak dapat me­lunasi hutang-hutangnya tersebut baik untuk seluruhnya ataupun untuk salah seorang Kreditur, karenanya cukup alasan menurut hukum untuk dinyatakan Pailit;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat agar sudilah kiranya berkenan memutus­kan :• Menerima permohonan Para Pemohon tersebut di atas;• Menyatakan PT. Kutai Kartanegara Prima Coal dan Ny.

Iswati Sugianto Pailit;• Mengangkat Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta sebagai

Kurator dalam Kepailitan tersebut;• Membebankan biaya permohonan pernyataan Pailit sesuai

ketentuan hukum yang berlaku;

atau: Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama yang ditetapkan (Jumat tanggal 4 Desember 1998) Para Debitur/Termohon I dan Ter­mohon II tidak nampak hadir di persidangan, sehingga Panggilan, se­suai dengan ketentuan perundang-undangan telah diulangi lagi untuk hari sidang Kedua (hari Jumat tanggal 11 Desember 1998), pada hari sidang mana telah hadir kuasa hukum Debitur/Termohon II, akan tetapi tanpa hadirnya Debitur/Termohon I;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Debitur/Termo­hon II telah memberikan tanggapannya dengan surat yang ditanda tangani oleh Tuty RH. Simanjuntak, SH. dan M. Ambarita, SH. para Kuasa Hukum Debitur/Termohon II dari Kantor Hukum “H. SUPENO DAN M. AMBARITA, SH.” berkedudukan di Jakarta yang pada pokok­nya menolak dalil-dalil para Pemohon dengan alasan bahwa :

• Antara Debitur/Termohon II dengan Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Hukum utang-piutang; dan

• Pemohon II sendiri lalai dan terlambat memenuhi kewajiban­nya;

267

Tanggapan Debitur/Termohon II selengkapnya ditunjuk kepada surat tanggapan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Perjanjian (dibawah tangan) tanggal 19 Juli 1996 (Bukti P-l);

2. Addendum Perjanjian tertanggal 29 Juli 1996 (Bukti P-ll);

3. Akta Notaris No. 144 tertanggal 26 Juli 1996 (Bukti P-lll);4. Surat Kesepakatan tertanggal 01 Agustus 1997 (Bukti P-IV);

5. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Agustus 1997 (Bukti P-V);

6. Surat Kesepakatan tertanggal 24 Oktober 1997 (Bukti P-VI);

7. Somasi Pemohon I kepada para Termohon tertanggal 10 November 1998 (Bukti P-VIA);

8. “Minutes o f Meeting" tertanggal 09 Agustus 1997 (Bukti P-VII);

9. Personal Guarantee tertanggal 19 Agustus 1997 (Bukti P-VIII);

Pemohon juga menyerahkan Surat Bukti Tambahan berupa :

10. Kwitansi tanggal 19 Juli 1996 atas jumlah Rp. 1.000.000.000 Bukti-PIIIA

11. Akta Perubahan PT. Kutai Kartanegara Prima Coal, tanggal 10 November 1997 Nomor: 48 - Bukti-PIIIB;

Surat-surat Bukti mana berupa fotocopy yang telah dilihat sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-IIIB yang aslinya ada pada Para Termohon dan masing-masing bermeterai cukup, sehingga da­pat diterima sebagai Bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkut redaksi putusan ini, se­gala sesuatu yang berlangsung dan terungkap di persidangan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap telah terkutip dan termasuk dalam pertimbangan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang terurai di atas;

268

Menimbang, bahwa sekalipun Debitur/Termohon I tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/Kuasanya menghadap di persidangan, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, mengingat Debitur/Termohon I telah dipanggil dengan layak dan melalui tata cara menurut perundang- undangan, serta mengingat pula bahwa dengan hadirnya Debitur/ Termohon II yang diketahui berkedudukan sebagai Komisaris dalam PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (selanjutnya disebut PT. K.K.P.C.) serta sebagai penjamin perorangan (Personal Guarantor) dari PT. K.K.P.C., sehingga ketidak hadiran Debitur/Termohon I adalah mus­tahil jika disebabkan karena alasan Prosedur Pemanggilan maupun karena beranggapan tiadanya kepentingan hukum dengan Permo­honan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak menunjuk secara tegas dasar hukum dan kaitannya dengan kasis Posisi yang dikemukakan- nya, namun permohonan Para Pemohon dapatlah dipertimbangkan seperti di bawah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kriteria dan persyaratan da­lam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 04 Tahun 1998 Putusan Pailit terhadap Debitur dapat diberikan oleh Pengadilan jika terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kreditur dan Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tanggapan yang diaju­kan oleh Termohon II, terlebih dahulu Pengadilan perlu mempertim­bangkan tentang pengertian “Utang” seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) haruslah diartikan bukan saja utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam uang, melainkan meli­puti juga setiap perjanjian dan atau transaksi yang menyangkut pres­tasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap Debitur yang telah melakukan Wanprestasi (Cidera janji) pada saat yang disepakati dalam hal prestasi tersebut, karena tidak dipenuhi, telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Cq. Kreditur), dapatlah dimohonkan Pailit (bila memenuhi persyaratan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No­mor 4 Tahun 1998 tersebut), karena tidak memenuhi prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat yang disepakati (Saat jatuh waktu);

Menimbang, bahwa menurut Posita yang diuraikan dalam Per­mohonan para Pemohon disebutkan dengan bukti-bukti surat yang bersangkutan, dapatlah diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

269

Menimbang, tentang hubungan hukum antara Pemohon I (Hasim Sutiono) dengan Debitur/Termohon I dan Termohon II (Para Termo­hon);

Menimbang, tentang pertama Pemohon I dengan Debitur/Termo­hon I akan melakukan kerjasama, dengan membuat Perjanjian di- bawah tangan tanggal 19 Juli 1998 (Bukti P-1) dimana disepakati Pemohon I akan menjadi Pemegang Saham sebesar 61% dan keselu­ruhan saham Termohon I (PT. K.K.P.C.) dengan beberapa persyaratan antara la in :

1. Pemohon I harus membayar kepada Termohon I uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai penjamin semen­tara dengan bunga 2% sebulan, uang mana akan digunakan se­bagai setoran dana jaminan Kesungguhan kepada Departemen Pertambangan RI, dan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal ke­sepakatan Termohon I harus telah mengembalikan segenap uang tersebut kepada Pemohon I;

2. Bahwa Termohon I akan menyerahkan saham tersebut selambat- lambatnya pada tanggal 25 Juli 1996;

3. Bahwa Pemohon I harus memberi ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Termohon I untuk pengganti biaya- biaya yang akan diganti/diperhitungkan sesuai dengan porsi sa­ham, jika PT. K.K.P.C.telah mengadakan kerjasama exploitasi dengan pihak ketiga;

4. Jika Termohon I tidak memenuhi kesepakatan/Perjanjian, wajib menyerahkan seluruh uang pinjaman dan “Ganti rugi” dan semua biaya-biaya yang telah dibayar oleh Pemohon I untuk kepentingan PT. K.K.P.C. ditambah bunga 1% sehari;

Menimbang, bahwa perjanjian (Bukti P-1) tersebut kemudian diikuti dengan Addendum Perjanjian tanggal 29 Juli 1996 (Bukti P-ll) seiring dengan dilakukannya perubahan Anggaran Dasar PT. K.K.P.C. tanggal 26 Juli 1996 Nomor : 144 (Bukti P-lll) dimana Pemohon I (Hasim Sutiono) tercantum sebagai Komisaris Utama;

Menimbang, bahwa perjanjian-perjanjian seperti tertuang dalam Bukti P-1, P-ll bahkan dengan dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT. K.K.P.C. (Bukti P-lll), ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Termohon I sedangkan Pemohon I telah membayar kepada Termohon I uang Pinjaman untuk pembayaran Dana Jaminan Kesungguhan kepada De­partemen Pertambangan yang ternyata telah diambil kembali oleh Ny. Iswati Sugianto sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan

270

sebagai pembiayaan lain, sehingga pada akhirnya telah dilakukan ke­sepakatan, dimana Pemohon I bersedia mengundurkan diri dari PT. K. K. P. C. dan Termohon I wajib mengembalikan uang seperti yang diperjanjikan menurut Bukti P-IV (Kesepakatan Bersama, tanggal 25 Agustus) dan terakhir diperbaharui dengan Bukti P-VI (Surat per­nyataan kesepakatan tanggal 24 Oktober 1997) yang ditanda tangani oleh Ny. Iswati Sugianto, selaku Komisaris PT. K.K.P.C. dan Arifin Sugianto, selaku Direktur Utama PT. K.K.P.C.;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pernyataan Bersama, tanggal 24 Oktober 1997 yang merupakan kesanggupan pembayaran hutang dengan Nominal dan Rincian yang jelas yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikonversi saat itu (24 Oktober 1997) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US $ 426.075 ditambah US $ 87.604 dan tanggal jatuh waktu pada tanggal 17 Februari 1998 dan 17 Maret 1998, masing-masing untuk jumlah 2 x Rp. 500.000.000,- atau seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ternyata tetap tidak dibayar, maka dalil Permohonan Pemohon I atas utang- utang yang salah satunya tidak dibayar dan telah dapat ditagih, telah dapat dibuktikan, sedangkan syarat harus ada sekurangnya dua Kreditur telah terwakili oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dapat dikabulkan;

Menimbang, tentang hubungan hukum antara Pemohon II dengan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Termohon II menurut Bukti P-VII (Sale and purchase o f Shareholding in PT: Kutai Kartanegara Prima Coal tanggal 09 Agustus 1998) telah bertindak atas nama Para Pemegang Saham dari PT. K.K.P.C. dalam pertemuan jual-beli kepemilikan saham, yang dihadiri pula oleh Dirut, Komisaris Utama, dimana telah Diperjanjikan Penjualan 75% Kepemilikan Saham dalam PT. K.K.P.C. dengan harga Rp. 750.000.000,- dengan ketentuan Rp. 500.000.000,- dibayar pada saat penanda tanganan jual-beli dan Rp. 250.000.000,- sisanya di­bayar setelah selesai feasibility investigation di lokasi;

Menimbang, bahwa selain bertindak atas nama PT. K.K.P.C. Ny. Iswati Sugianto juga bertindak sebagai Penjamin perorangan (Personal Guarantor) atas PT. K.K.P.C. sehubungan dengan jual-beli 75% saham PT. K.K.P.C. dan atas penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan syarat bahwa dengan pembayaran uang tersebut Ny. Iswati Sugianto (Termohon II) harus telah menye­rahkan semua Akte Notaris dari PT. K.K.P.C. dengan segenap Akta Perubahannya dan Pernyataan-pernyataan Notaris yang diminta serta disahkan oleh Notaris Samsul Hadi untuk mengajukan semua Akta PT.

271

K.K.P.C. kepada Departemen Kehakiman dan lain-lain yang diminta oleh Pemohon II menurut Fax tanggal 12 Agustus 1997;Bahwa tanggal jatuh waktu menurut Bukti P-VII dan P-VIII adalah pada tanggal 25 Agustus 1997 dimana disepakati oleh Termohon II akan mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut beserta denda sebesar 25%;

Menimbang, bahwa Termohon II ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan kesepakatan (Bukti P-VII dan P-VIII) se­dangkan nyata-nyata Termohon II telah menerima pembayaran uang sebesar Rp. 500.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan ditagihnya pengembalian uang yang telah diterima oleh Termohon I dan Termohon II seperti diuraikan di atas oleh Para Pemohon dengan Surat Peringatan (Somasi) tanggal 10 November 1998 (Bukti P-VIA), maka telah lengkap persyaratan seba­gaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 bahwa Debitur/Termohon I maupun Termohon II masing- masing dapat dibuktikan memiliki utang, baik kepada Pemohon I mau­pun Pemohon II, utang-utang mana telah jatuh waktu dan dapat di­tagih, sehingga oleh karenanya Debitur/Termohon I maupun Termohon II haruslah dinyatakan Pailit karena tidak membayar utang-utangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pailit yang akan ditetap­kan maka Para Termohon tidak berhak lagi menjalankan usahanya, menguasai maupun mengurus budel Pailit sehingga perlu ditunjuk sekaligus seorang Hakim Pengawas dan Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta seperti yang diminta oleh Para Pemohon seperti yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa dan biaya bagi Balai Harta Peninggalan yang akan ditunjuk untuk mengurus Boe- del Pailit telah diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993 selanjutnya di­pandang tidak perlu ditetapkan lagi dalam Putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 13 dari Undang- undang Nomor 04 Tahun 1998 dan atau Pasal-pasal perundang- undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

- Menyatakan bahwa Para Termohon :

272

1. PT. KUTAI KERTANEGARA PRIMA COAL2. Ny. ISWATI SUGIANTO, tersebut di atas Pailit;

- Mengangkat Saudara Tjahyono, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

- Mengangkat Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta sebagai Kurator;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang diang­garkan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 1998 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdiri dari R. Joedijono, SH. sebagai Ketua Majelis, I Gusti Nyoman Putra, SH. dan Ny. NurAslam Bustaman, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 21 De­sember 1998 diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidang­an yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Tri Widodo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon II, akan tetapi tanpa hadirnya Termohon I;

Majelis HakimAnggota-anggota,

ttd.

Ketua,

ttd.

I GUSTI NYOMAN PUTRA, SH.

ttd.

Ny. NURASLAM BUSTAMAN, SH.

R. JOEDIJONO, SH.

Panitera pengganti:

ttd.

TRI WIDODO, SH.

273

- Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, tidak termasuk kreditur dalam mang lingkup pailit;Terhadap utang pajak harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;

- Kreditur yang bertindak sebagai person dalam perjanjian dan tidak bertin­dak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, adalah tidak lagi apabila kreditur tersebut berkedudukan sebagai kreditur atas nama Perseroan Ter­batas;

VIII.Perkara Kepailitan : PT. Wahana Pandugraha(Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 018 PK/N/1999)

Pihak B erp erkara :- PT. Lim an International Bank ■ Pemohon Peninjauan Kembali/

Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

m e l a w a n

- PT. Wahana Pandugraha : Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Termohon Pailit

275

1. Putusan : Permohonan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 24 September 1999,Nomor: 018 PK/N/19991.1. Am ar P u tusan :

- Menolak permohonan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali PT. Liman International Bank.

- Dan seterusnya;

1.2. Pertimbangan H ukum :- bahwa meskipun Hakim kasasi tidak mempertimbangkan bukti

bantahan berupa Akta Nomor 13 tanggal 29 Agustus 1996 ti­daklah menyalahi hukum acara, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak ditujukan pada penilaian alat bukti yang merupakan kewenangan judex factie; apalagi bukti P-19 yang diajukan pemohon peninjauan kembali sebenarnya bukanlah bukti baru seperti dimaksud Pasal 286 (2a) karena bukti terse­but sebenarnya telah diajukan termohon sebagai bukti ber­tanda T-9 di Pengadilan Niaga;

i

2. Putusan : Permohonan Kasasi- Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 1999, Nomor: 015 K/N/19992.1. Am ar Putusan :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasas i: PT. Wahana Pandugraha;

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 1999, Nomor: 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.;

Mengadili Sendiri:- Menolak permohonan pemohon: PT. Liman International Bank;- Dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan H ukum nya :- bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan, tidak termasuk kreditur dalam ru­ang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan undang- undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di- luar campur tangan kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni

276

menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar ja lu r pmses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;

- bahwa pendapat judex factie yang mengatakan bahwa utang pajak yang timbul antara termohon PT. Wahana Pandugraha dengan Kantor Pajak adalah karena Undang-undang, bukan karena hubungan utang piutang yang lahir dari perjanjian, da­pat dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terbukti sebagai kreditur konkuren terhadap tenrrohon;

- bahwa Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan bukan bertindak sebagai person dalam perjanjian K-lll-1, tetapi bertindak untuk dan atas nama PT. Wahana Pandugraha, karena itu tidak logis dan tidak masuk akal jika mereka itu berkedudukan sebagai kreditur terhadap PT. Wahana Pandugraha yang diwakilinya sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. tersebut; Dengan demikian sangat keliru konstruksi dan penafsiran judex factie yang menempatkan mereka itu sebagai kreditur dari Termohon PT. Wahana Pandugraha;

- bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan sangkalan Termo­hon tentang adanya utang Termohon kepada Dominicus Alam, dan ternyata mengenai hal ini tidak disinggung judex factie dalam pertimbangan putusan, seolah-olah judex factie menerima begitu saja kebenaran dalil ini tanpa dibarengi pem­buktian;

3. Putusan : Pengadilan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal31 Mei 1999, Nomor: 26/Paiiit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.3.1. Am ar Putusan :

- Menyatakan bahwa PT. Wahana Pandugraha pailit;- Dan seterusnya;

3.2. Pertimbangan H ukum :- bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Membuka Kredit (PMK)

Nomor : 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Nom or: 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 Sep­tember 1996 yang jatuh temponya tanggal 9 September 1997 yang tidak disangkal oleh Termohon, maka telah terbukti bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 4.200.000.000,- dan Rp. 300.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

277

- bahwa tidak ada bukti tentang adanya Akta gadai/Hipotik atau Akta Hak Tanggungan lain yang dibuat dimuka Pejabat Pem­buat Akta Tanah dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berhubungan dengan Per­janjian Membuka Kredit, dengan demikian Pemohon tidak ter­masuk kategori kreditur separatis yang dapat mengeksekusi haknya atas harta si debitur yang dijaminkan sesuai Pasal 56 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

- bahwa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang yang ditarik dalam permohonan ini sebagai kreditur lain oleh Pemohon dan ditolak oleh yang bersangkutan, maka Majelis dapat menerima alasan penolakan tersebut karena utang pajak timbul berdasarkan ketentuan undang-undang bukan karena adanya perjanjian utang piutang antara Termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak;

- bahwa berdasarkan perjanjian antara Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan dengan Sugeng A. S. tanggal 29 Agustus 1996 telah disetujui bahwa Sugeng A. S. akan membayar se­besar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan apabila sertifikat atas tanah seluas + 55.000 M2 telah selesai/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang;

- bahwa berdasarkan bukti Tanda Terima Jaminan dari Liman International Bank tanggal 6 Februari 1997 ternyata sertifikat tanah yang dimaksud sudah selesai sebagai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 132/Carita a/n PT. Wahana Pandugraha tanggal 28 Januari 1997 luas 55.635 M2 dan bisa dijadikan dasar oleh Sdr. Surya Widjaya untuk menuntut pembayaran utang yang diperjanjikan dengan Sdr. Sugeng A.S., dengan demikian maka Sdr. Surya Widjaya termasuk kategori kreditur bagi Termohon;

278

P U T U S A NNom or: 018 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah meng­ambil putusan 3ebagai berikut dalam perkara Kepailitan da ri:

PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK, berkedudukan di Jin. Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TOGAR SM SI JABAT, SH. dan JOHANES WIRATMO, SH. Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jin. Bungur Besar Raya No. 85 Blok B-3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 1999.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur;

m e l a w a n

PT. WAHANA PANDUGRAHA, berkedudukan di Jin. Brantas No. 21 Jakarta Pusat yang diwakili oleh kuasanya SABAR NABABAN, SH. dan RETNO SULASTRI, SH. Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jin. Melawai Dalam No. 9 Kelurahan Mangga Dua Jakarta Pusat, ber­dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 1999. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1999 Nomor 015 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut:

279

— bahwa Termohon telah berutang pada pemohon sebesar Rp. 11.479.503.474,72 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembi­lan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) dengan perincian :

- utang pokok............................................. Rp. 4.500.000.000,00- utang bunga dan denda.......................... Rp. 6.979.503.474,72

— bahwa utang tersebut bersumber dari adanya perjanjian kredit No­mor 088/PM K/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjanjian Kredit Nomor 089/PMK/PP/LIB/IV/96 tanggal 9 Septem­ber 1996 (bukti P.1 dan P.2) yang telah jatuh tempo dan dapat di­tagih pada tanggal 9 September 1996;

— bahwa selain berutang pada Pemohon, Termohon juga berutang pada:a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, berkantor di

Jalan Batu Tulis Raya No. 53-55, Jakarta Pusat;b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten

Pandeglang, berkantor di Jalan A. Yani, Pandeglang, Kode Pos 42213;

c. Sdr. SURYA WIDJAYA, beralamat di Jalan Cileduk Raya Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

d. Sdr. JHONI NAINGGOLAN, beralamat di Jalan Kertanegara No. 21 Rt. 001/Rw. 005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

e. Sdr. DOMINICUS ALAM, beralamat di Petojo Selatan 7 No. 9, Rt. 001 Rw. 004, Jakarta Pusat.

— bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah patut dan adil apabila Termo­hon (PT. Wahana Pandugraha) dinyatakan Pailit;

— bahwa dikhawatirkan pada masa permohonan pernyataan pailit Termohon akan memindahkan aset-aset perusahaan, mohon agar Pengadilan Niaga menetapkan Kurator sementara untuk menga­wasi aktivitas perusahaan Termohon;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memutuskan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon (PT. Wahana Pandugraha) Pailit;

280

3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT. Wahana Pandugraha);

4. Mengangkat Sdr. William Eduard Daniel, SH..SE. sebagai Kurator Sementara dan Kurator Termohon (PT. Wahana Pandugraha);

5. Menghukum Termohon (PT. Wahana Pandugraha) untuk mem­bayar biaya perkara;

6. Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 1999 Nom or: 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat adalah sebagai berikut:

— Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

— Menyatakan PT. WAHANA PANDUGRAHA yang berkedudukan di Jalan Brantas No. 21 Jakarta Pusat, Pailit;

— Menunjuk Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

— Mengangkat Sdr. TARRIZAL HASAN G EWAN G, SH. yang ber­kantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator;

— Menyatakan imbalan jasa bagi kurator akan ditetapkan kemudian;

— Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1999 Nomor 015 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. WAHANA PANDUGRAHA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SABAR NABABAN, SH. dan RETNO SULASTRI, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 1999 No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst;

MENGADILI SENDIRI :

— Menolak permohonan Pemohon PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK tersebut;

— Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga

281

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1999 No. 015 K/N/1999 diberitahukan kepada Pemohon Penin­jauan Kembali pada tanggal 21 Juli 1999, kemudian dengan perantara­an kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepani­teraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 12 Agustus 1999 per­mohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga ter­sebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Agustus 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan peninjauan kem­bali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menga­jukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1. ADANYA BUKTI BARU

Bahwa pada kontra memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, telah diajukan bukti baru, yaitu akte penjualan dan pembelian sahan No. 19 tanggal 29 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta.

Berdasarkan akte tersebut seluruh PT. WAHANA PANDUGRAHA telah menjadi milik Sdr. SUGENG ADI SASAJI, artinya Sdr. SUGENG ADI SASAJI menjadi pemegang saham tunggal pada PT. WAHANA PANDUGRAHA. Dengan demikian kapasitas Sdr. SUGENG ADI SASAJI dalam penanda tanganan perjanjian dengan Sdr. SURYA WIDJAYA adalah dalam kapasitasnya sebagai pemilik seluruh saham PT. WAHANA PANDUGRAHA.

282

bahwa adanya bukti baru tersebut di atas sama sekali tidak mem­pertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi sehingga cukup kuat bukti untuk dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali.

2. SALAH MENERAPKAN HUKUM

- Bahwa Mahkamah Agung salah menerapkan hukum karena ti­dak mempertimbangkan dengan seksama seluruh bukti-bukti persidangan, berita acara persidangan dan bukti tambahan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali. Salah satu con­toh adalah pada Kontra Memori Kasasi, telah diajukan bukti baru, yaitu bukti akte penjualan dan pembelian saham No. 13 tanggal 29 Agustus 1996, yang dibuat di hadapan Ny. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta. Namun da­lam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga putusan kasasi tersebut harus dibatalkan {onvoldoende gemotiveerd).

- Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim hanya terbatas pada Perjanjian dibawah tangan tertanggal 29 Agustus 1996 antara Sdr. SURYA WIDJAYA dan JOHNNY NAINGGOLAN dengan Sdr. SUGENG ADI SASAJI. Majelis Hakim Kasasi tidak mem­pertimbangkan kronologis maksud dan tujuan masuknya Sdr. SUGENG ADI SASAJI sebagai pemilik seluruh saham baru dan proses transisi pengelolaan perseroan sebelum dan sesu­dah perjanjian dibawah tangan tersebut dibuat.

Padahal, disamping bukti perjanjian dibawah tangan tertanggal 29 Agustus 1996 tersebut, masih ada bukti lain, yaitu adanya akte No. 13 dibuat dan ditandatangani di hadapan, NY. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta dimana tang­gal penanda tangannya adalah pada tanggal 29 Agustus 1996 juga.

- Bahwa perjanjian penjualan dan pembelian saham sebagai­mana dimaksud dalam akta No. 13 yang dibuat di hadapan Ny. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta, bersamaan waktu penanda tangannya dengan perjanjian pe­ngurusan sertifikat tanah PT. Wahana Pandugraha antara Sdr. Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan dengan Sugeng Adi Sasaji yakni tanggal 29 Agustus 1996;

- Bahwa menurut Pasal 5 perjanjian penjualan dan pembelian saham akte No. 13 tanggal 29 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Ny. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta, segala kewajiban perseroan setelah tanggal perjan­

283

jian jual beli saham beralih kepada pemegang saham baru/ management baru dengan demikian segala upaya pengurusan sertifikat tanah (asset) milik PT. Wahana Pandugraha yang di­lakukan oleh Sdr. Surya Widjaya dan telah selesai, merupakan hutang baru PT. Wahana Pandugraha setelah jual beli saham dimaksud. Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 3 Undang- undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa pemegang saham tidak ber­tanggung jawab secara pribadi;

- Bahwa keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perse­roan juga diakui berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Reg. No. 268 K/Sip/1980 yang dalam pertimbangan­nya mengatakan bahwa tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri;

- Bahwa melihat bukti perjanjian dibawah tangan tanggal 29 Agustus 1996 antara Sdr. Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan dengan Sdr. Sugeng Adi Sasaji tersebut, dapat diketahui bahwa objek perjanjian tersebut adalah pengurusan sertifikat tanah (asset) PT. Wahana Pandugraha. Karena itu, yang ber­tanggung jawab atas utang yang timbul atas biaya pengurusan sertifikat tanah tersebut adalah PT. Wahana Pandugraha se­bagai badan hukum yang mandiri;

- Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa posisi Sugeng Adi Sasaji dalam perjanjian tersebut adalah sebagai pemegang saham baru dan pemegang saham tunggal dalam perseroan, karena itu segala tindakan hukumnya adalah tindak­an hukum PT. Wahana Pandugraha;

- Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa PT. Wahana Pandu­graha memiliki kewajiban utang kepada Surya Widjaya Cs. (Kreditur lainnya) yang telah jatuh tempo karena sertifikat tanah tersebut telah selesai diurus dan saat ini sertifikat tanah terse­but berada di tangan Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur adanya kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi dan oleh karena itu PT. Wahana Pandugraha harus dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter­sebut, Mahkamah Agung berpendapat:

284

mengenai alasan ad. 1 :bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena meskipun

Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan bukti tambahan berupa Akta No. 13 tanggal 29 Agustus 1996 tidaklah menyalahi hukum acara karena pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak ditujukan pada penilaian alat bukti yang merupakan kewenangan judex factie, apalagi bukti P-19 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya bukalah bukti baru seperti dimaksud Pasal 286 ayat (2a) karena bukti tersebut sebe­narnya telah diajukan Termohon sebagai bukti bertanda T-9 di Peng­adilan Niaga;

mengenai alasan ad. 2 :

bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan karena bukan alas­an permohonan peninjauan kembali seperti dimaksud Pasal 286 ayat (2b) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kem­bali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk mem­bayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Penin­jauan Kembali PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK, yang diwakili oleh kuasanya TOGAR SM SIJABAT, SH. dan JOHANES WIRATMO, SH. Pengacara/Penasehat Hukum tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar se­mua biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : JUM’AT, tanggal 24 September 1999, oleh Sarwata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zakir, SH. dan

285

Th. Ketut Suraputra, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Zakir, SH. dan Th. Ketut Suraputra, SH. Hakim- hakim Anggota, Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H, ZAKIR, SH.

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

K E T U A :

ttd.

SARWATA, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya Peninjauan Kembali:1. Meterai.................................................. Rp. 2.000,-2. Redaksi................................................. Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali....... Rp. 2.497.000,-

Jumlah............................................ Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

286

P U T U S A NNomor: 015 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil pu­tusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan da ri:

PT. WAHANA PANDUGRAHA, berkedudukan di Jin. Brantas No. 21 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SABAR NABABAN, SH. dan RETNO SULASTRI, SH. Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jin. Melawai Dalam No. 9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 1999.Pemohon Kasasi, dahulu Termohon Pailit/Debitur;

m e l a w a n

PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK, berkedudukan di Jin. Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini di­wakili oleh kuasanya TOGAR SM SIJABAT, SH. dan JOHANES WIRATMO, SH. Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jin. Bungur Besar Raya No. 85 Blok B-3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 1999.

Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Termohon telah berutang pada pemohon sebesar Rp. 11.479.503.474,72 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh pu­luh dua sen) dengan perincian :

287

- utang pokok............................................. Rp. 4.500.000.000,00- utang bunga dan denda.......................... Rp. 6.979.503.474,72

bahwa utang tersebut bersumber dari adanya perjanjian kredit Nomor 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjanjian Kredit Nomor 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 Septem­ber 1996 (bukti P.1 dan P.2) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 9 September 1996;

bahwa selain berutang pada Pemohon, Termohon juga berutangpada :a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, berkantor di Jalan

Batu Tulis Raya No. 53-55, Jakarta Pusat;b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten

Pandeglang, berkantor di Jalan A. Yani, Pandeglang, Kode Pos 42213;

c. Sdr. SURYA WIDJAYA, beralamat di Jalan Cileduk Raya Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

d. Sdr. JONNI NAINGGOLAN, beralamat di Jalan Kertanegara No. 21 Rt. 001/Rw. 005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

e. Sdr. DOMINICUS ALAM, beralamat di Petojo Selatan 7 No. 9, Rt. 001 Rw. 004, Jakarta Pusat.

bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah patut dan adil apabila Termohon (PT. Wahana Pandugraha) dinyatakan Pailit;

bahwa dikhawatirkan pada masa permohonan pernyataan pailit Termohon akan memindahkan aset-aset perusahaan, mohon agar Pengadilan Niaga menetapkan Kurator sementara untuk mengawasi aktivitas perusahaan Termohon;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon (PT. Wahana Pandugraha) Pailit;

3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT. Wahana Pandugraha);

4. Mengangkat Sdr. William Eduard Daniel, SH.,SE. sebagai Kurator Sementara dan Kurator Termohon (PT. Wahana Pandugraha);

288

5. Menghukum Termohon (PT. Wahana Pandugraha) untuk mem­bayar biaya perkara;

6. Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

- Menyatakan PT. WAHANA PANDUGRAHA yang berkedudukan di Jalan Brantas No. 21 Jakarta Pusat, Pailit;

- Menunjuk Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

- Mengangkat Sdr. TARRIZAL HASAN GEWANG, SH. yang berkan­tor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator;

- Menyatakan imbalan jasa bagi kurator akan ditetapkan kemudian;

- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terse­but diputuskan pada tanggal 31 Mei 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 1999 diajukan permohonan kasasi se­cara tertulis pada tanggal 8 Juni 1999, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 16/Kas/Pailit/1999/PN.Niaga, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana ke­mudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Juni 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan da-

289

lam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi terse­but formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Factie telah salah menerapkan hukum tentang status SuryaWidjaya sebagai Kreditur.

- bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh judex factie untuk menyatakan bahwa Surya Widjaya adalah Kreditur Ter­mohon adalah bukti K.III-1 s/d K.III-5;

- bahwa dari bukti K.III-1 jelas Surya Widjaya dan Johnny Naing- golan keduanya bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur serta keduanya sebagai Pemegang Saham PT. WAHANA PANDUGRAHA, dengan Sugeng AS sebagai Pribadi;

- bahwa isi perjanjian tersebut adalah bahwa Sugeng AS akan membayar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kepada Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan (PT. Wahana Pandugraha) apabila sertifikat tanah ± 55.000 M2 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan;

- bahwa dari isi perjanjian tersebut jelas bahwa seandainya serti­fikat terbuat telah selesai dan uang Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), tidak dibayar oleh Sugeng AS, maka Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan (pemegang sa­ham) dan PT. Wahana Pandugraha (karena bertindak sebagai Direktur Utama dan sebagai Direktur) adalah menjadi Kreditur dari Sugeng AS., bukan Kreditur dari Termohbn Pailit;

2. Judex Factie tidak memberikan pertimbangan yang sempurna.

_ bahwa judex factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta tanggapan yang diajukan oleh Termohon Pailit yang telah me­nolak dan menyangkal adanya utang pada Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan dengan alasan bahwa gugatan Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan terhadap PT. Wahana Pandu­graha (Termohon Pailit) telah dinyatakan tidak dapat diterima, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

_ bahwa dengan demikian Termohon Pailit/Pemohon Kasasi ti­dak mempunyai utang pada Surya Widjaya dan Johnny Naing­golan;

290

3. Judex Factie telah salah menerapkan hukum tentang KrediturSeparatis.

_ bahwa judex factie dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Pemohon Pailit/Termohon Kasasi bukan sebagai Kreditur Separatis dengan dasar pertimbangan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon maupun Termo­hon tidak nyata adanya akte hipotik gadai atau akte hak tang­gungan yang dibuat oleh PPAT;

_ bahwa dalam Akte Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor 088/PRK/KP/LIB/1X/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjan­jian Membuka Kredit Nomor 133/LM/PRK/XI/96 tanggal 5 Sep­tember 1996 tidak adanya jaminan dan hak untuk menjual langsung di muka umum (lelang) berdasarkan jaminan terse­but;

- bahwa dengan demikian Pemohon Pailit adalah kreditur Sepa­ratis;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex factie dalam memutus perkara ini telah melanggar azas yang di­gariskan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, salah satu syarat pokok untuk meminta agar seorang Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Debitur yang bersangkutan harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan da­pat ditagih (unable to pay debts as they fall due):

bahwa dalam permohonan pailit ini, yang ditarik dan ditempat­kan Pemohon (PT. Liman International Bank) sebagai Termohon ada­lah PT. Wahana Pandugraha selanjutnya untuk memenuhi azas atau syarat yang digariskan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Ta­hun 1998, Pemohon telah mendalilkan dan menempatkan Kreditur lain yang terdiri d a ri:

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, Jalan Batu Tulis Raya No. 53-55, Jakarta Pusat;

b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pande­glang, di Jalan A. Yani, Pandeglang;

291

c. Surya Widjaya, di Jalan Cileduk Raya Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

d. Jonny Nainggolan, di Jalan Kertanegara No. 21 Rt. 001/Rw. 005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

e. Dominicus Alam, di Petojo Selatan 7 No. 9, Rt. 001 Rw. 004, Jakarta Pusat.

Menimbang, apakah benar menurut hukum para Kreditur hurufa, b, c, d, dan e yang didalilkan Pemohon terbukti sebagai Kreditur Termohon (PT. Wahana Pandugraha) adalah merupakan permasala­han yang harus dipertimbangkan dengan seksama dalam perkara ini;

bahwa mengenai Kreditur huruf a dan b, telah ditolak atau diban­tah oleh Termohon sebagai Kreditur yang memenuhi kriteria hukum dalam bidang pailit atas alasan;Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, tidak termasuk Kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang Pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan Undang-undang tersebut memberi kewenangan khusus kepada Pe­jabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan kewenangan Peradilan. Dengan demikian ter­hadap tagihan utang pajak harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat(3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penye­lesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan hak istemewa penyelesaiannya;

bahwa bantahan Termohon di atas diperkuat oleh Kreditur a danb, dan terhadap bantahan dimaksud Pengadilan Niaga dapat menerima dan membenarkan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pu­tusannya yang mengatakan bahwa penarikan dan penempatan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta (Gambir I) dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang sebagai Kreditur dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan, karena utang pajak yang timbul antara Termo­hon PT. Wahana Pandugraha dengan Kantor Pajak tersebut adalah karena Undang-undang, bukan karena hubungan hutang-piutang yang lahir dari perjanjian. Dan terhadap pendapat judex factie ini dapat dibe­narkan oleh peradilan tingkat kasasi, oleh karena itu Kreditur a (Kantor Pelayanan Pajak Jakarta, Gambir I) dan b (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang), tidak terbukti sebagai Kreditur Konkuren dalam bidang pailit terhadap Termohon;

292

Menimbang, selanjutnya, mengenai kedudukan Kreditur c (Surya Widjaya) dan d (Jonny Nainggolan), dapat dikemukakan fakta-fakta berikut:

(1) berdasarkan surat bukti K.lli-1 (Perjanjian, 29 Agustus 1996) yang bertindak sebagai pihak adalah Surya Widjaya (dalam hal ini ber­tindak sebagai Direktur Utama PT. Wahana Pandugraha) dan Jonny Nainggolan (dalam hal ini bertindak sebagai Direktur PT. PT. Wahana Pandugraha) sebagai pihak pertama berhadapan dengan Sugeng AS sebagai pihak kedua

Dalam Pasal 1 Perjanjian K.III-1 ini dijelaskan, pihak kedua (Sugeng AS) akan membayar sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada pihak pertama apabila sertifi­kat untuk tanah seluas ± 55.000 M2 telah selesai/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang;

(2) K.III-2, hanya merupakan surat tanda terima jaminan oleh PT. Liman International Bank (Pemohon) dari PT. Wahana Pandu­graha berupa satu sertifikat Asli HGB No. 132/Carita, atas nama PT. Wahana Pandugraha;

(3) T-3, Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 12/Pdt.G/1998, tanggal 16 Desember 1998 dengan amar : tuntutan Penggugat Surya Widjaya (Penggugat I) dan Jonny Nainggolan (Penggugat II) atas pembayaran Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) berdasar Perjanjian 29 Agustus 1996 (surat bukti K.III-1) terhadap 1) Sugeng AS (Tergugat I), 2) PT. Wahana Pandugraha (Tergugat II) dan 3) Ny. Luki Nurhati (Tergugat III) : tidak dapat diterima;

bahwa berdasarkan fakta-fakta- di atas, tidak terbukti adanya hubungan hutang-piutang antara Termohon PT. Wahan Pandugraha dengan Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan. Hubungan perjanjian utang yang ada berdasar K.III-1 adalah antara PT. Wahana Pandu­graha yang diwakili oleh Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan yang bertindak sebagai legal mandatory (wettelijk vertegen woordig) dengan Sugeng AS. Dengan demikian pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan berkedudukan sebagai Kreditur pada waktu yang bersamaan dengan Pemohon terhadap Ter­mohon PT. Wahana Pandugraha;

bahwa malahan jika diperhatikan bukti K.III-1, terdapat kontra- versi. Selain yang menjadi pihak kedua yang dipikulkan untuk mem­bayar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah Sugeng AS, bukan PT. Wahana Pandugraha malah Surya Widjaya dan

293

Jonny Nainggolan yang bertindak sebagai pihak kesatu adalah sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Wahana Pandugraha. Jadi mereka ini bukan bertindak sebagai person dalam Perjanjian K.III-1, tetapi bertin­dak untuk dan atas nama PT. Wahana Pandugraha. Kalau begitu, tidak logis dan tidak masuk akal jika mereka ini berkedudukan sebagai kreditur terhadap PT. Wahana Pandugraha yang tidak diwakilinya se­bagai Direktur Utama dan Direktur dari PT tersebut. Dengan demikian sangat keliru konstruksi dan penafsiran judex factie yang menempat­kan mereka itu sebagai Kreditur dari Termohon PT. Wahana Pandu­graha;

Menimbang lagi mengenai Kreditur e Dominicus Alam, Pemohon tidak dapat membuktikan sangkalan Termohon tentang adanya utang Termohn kepada Dominicus Alam. Dan ternyata mengenai hal ini tidak disinggung judex factie dalam pertimbangan putusan, seolah-olah ju ­dex factie menerima begitu saja kebenaran dalil ini tanpa dibarengi pembuktian. Sikap dan cara mengadili judex factie yang demikian tidak dapat dibenarkan, karena jelas-jelas bersifat spekulatif dan bukan ber­dasar fakta;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon tidak berhasil membuktikan bahwa pada saat perkara diaju­kan dan diperiksa, Termohon benar-benar berhadapan dengan lebih dari dua Kreditur, tetapi yang terbukti hanya terdiri dari Pemohon sendiri, maka permohonan pailit yang diajukan Pemohon terhadap Termohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

bahwa sehubungan dengan itu, putusan judex factie nyata-nyata bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan untuk membatal­kannya dan berbarengan dengan itu peradilan tingkat kasasi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Pemohon pailit ditolak, maka Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dihukum untuk membayar biaya dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Perpu Nomor 1 Tahun 1998 serta Undang- undang yang bersangkutan;

294

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. WAHANA PANDUGRAHA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SABAR NABABAN, SH. dan RETNO SULASTRI, SH. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 1999 Nomor 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.;

MENGADILI SENDIRI :- Menolak permohonan Pemohon PT. LIMAN INTERNATIONAL

BANK tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar se­mua biaya perkara baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebe­sar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 14 Juli 1999 dengan M. Yahya Harahap, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, S.O. Nainggolan, SH. dan Ny. Marnis Khahar, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga di­ucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh S.O. Nainggolan, SH. dan Ny. Marnis Khahar, SH. Hakim-hakim Anggota, Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A :

ttd. ttd.

S.O. NAINGGOLAN, SH. M. YAHYA HARAHAP, SH.

ttd.

NY, MARNIS KHAHAR, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

295

Biaya Kasasi:1. Meterai........................... Rp. 2.000,-2. Redaksi.......................... Rp. 1.000,-3. Administrasi Kasasi..... Rp. 1.997.000,-

Jumlah.................... Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

296

PUTUSANNomor: 26/Pailit/1999/PN.Niaga/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, telah men­jatuhkan putusan sebagai terurai di bawah ini dalam permohonan d a ri:

PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:1. TOGAR SM SiJABAT, SH.

2. JOHAN ES WIRATNO, SH.Keduanya Pengacara pada Law Office TMT & Associates, berkantor di Jalan Bungur Besar Raya No. 85 Blok B-3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/SK/TMT/I1I/99, tanggal 15 Maret 1999, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

T e r h a d a p :

PT. WAHANA PANDUGRAHA, dahulu berkantor di Jalan Ir. Juanda No. 12 Jakarta Pusat, sekarang berkantor di Jalan Brantas No. 21 Jakarta Pusat, disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersang­kutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 1999 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal yang sama dibawah Nomor : 26/PAILIT/1999/PN.NIAGA/PN.JKT.PST. telah menge­mukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menyerahkan uang sebagai utang kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus

297

juta rupiah) masing-masing berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 Septem­ber 1996 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah). Bukti P-1, P-2;

2. Bahwa uang seluruhnya telah diterima oleh Termohon dan karenanya bukti-bukti tersebut adalah bukti yang kuat bahwa Ter­mohon telah memiliki utang kepada Pemohon. Bukti P-3;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Membuka Kredit (PMK) yang diatur dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, tanggal jatuh tempo utang tersebut adalah tanggal 9 September 1997;

4. Bahwa total seluruh utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan tanggal 9 April 1999 adalah Rp. 11.479.503.474,72 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) yang meliputi:a. utang pokok............................................. Rp. 4.500.000.000,00b. bunga dan denda sampai dengan

tanggal 9 April 1999 ................................ Rp. 6.979.503.474,72

5. Bahwa ketika utang jatuh tempo, ternyata Termohon tidak dapat mengembalikan utang tersebut kepada Pemohon baik utang pokok, bunga maupun denda.Pemohon telah menegur Termohon secara lisan maupun tertulis, namun tidak mendapat tanggapan. Bukti P-5, P-6 dan P-7;

6. Bahwa ternyata selain kepada Pemohon sebagaimana diatur da­lam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Ter­mohon juga memiliki utang kepada:

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, berkantor di Jalan Batu Tulis Raya No. 53-55, Jakarta Pusat;

b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang, berkantor di Jalan A. Yani, Pandeglang, Kode Pos 42213;

c. Sdr. SURYA WIDJAYA, beralamat di Jalan Cileduk Raya Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

d. Sdr. JONNY NAINGGOLAN, beralamat di Jalan Kertanegara No. 21 Rt. 001/Rw. 005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

298

e. Sdr. DOMINICUS ALAM, beralamat di Petojo Selatan 7 No. 9, Rt. 001 Rw. 004, Jakarta Pusat.

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah patut dan adil apabila Ter­mohon (PT. Wahana Pandugraha) dinyatakan Pailit;

8. Bahwa dikhawatirkan pada masa permohonan pernyataan pailit Termohon akan memindahkan aset-aset perusahaan, mohon agar Pengadilan Niaga menetapkan Kurator sementara untuk menga­wasi aktivitas perusahaan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2. Menyatakan Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA) pailit;3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan

pemberesan harta Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA);4. Mengangkat Sdr. WILLIAM EDUARD DANIEL, SH„ SE. sebagai

Kurator Sementara dan Kurator Termohon (PT. WAHANA PANDU­GRAHA);

5. Menghukum Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA) untuk membayar biaya perkara;

6. Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak telah menghadap di muka persidangan dimana Pemohon diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya yaitu : SABAR NABABAN, SH. dan RETNO SULASTRI, SH. keduanya Pengacara pada Kantor Pengacara SABAR NABABAN, SH. MARTO S & ASSOCIATES, beralamat di Ji. Melawan Dalam No. 9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 1999, Kreditur lainnya yang hadir adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kepala Kantor Pelayanan PBB Pandeglang yang diwakili oleh kuasanya : DJANGKUNG SUDJARWADI, SH.LLM., Kasubdit Dokumentasi Peraturan Perpajakan dan Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan, Deirektorat Jenderal Pajak, beralamat di Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-4258/WPJ.05/ KP.01/1999 tanggal 14 Mei 1999 dan Surat Kuasa Khusus No. SKU-

299

816/WPJ.07/KB.06/1999 tanggal 14 Mei 1999 serta Kreditur lain yang hadir: SURYA WIDJAYA, beralamat di Jalan Cileduk Raya Rt. 05 Rw. 06, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pem­bacaan surat permohonan dimana setelah Pemohon menyampaikan perubahan pada point 6 yaitu penambahan tiga Kreditur lain, yaitu : Surya Widjaya, Jonny Nainggolan serta Dominicus Alam, lalu menyata­kan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan tang­gapannya secara tertulis sebagai berikut:

I. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon tidak me­menuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan, yaitu tentang unsur-unsur “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur”

1. Tentang utang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang.

Hubungan hukum antara Termohon dengan Kantor Pelayan­an Pajak (KPP) Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang bukanlah utang yang timbul dari hubungan utang-piutang atau pinjam- meminjam uang, melainkan hubungan antara wajib pajak dengan Kantor Pajak, jadi tidak seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan;Bahwa kalaupun benar, Termohon mempunyai utang Pajak/ Pajak Terutang kepada Kantor Pajak, Kantor Pajak mem­punyai mekanisme untuk menagih pajak dari para Wajib Pajak dan Kantor Pajak mempunyai wewenang untuk menyita, mengesekusi dan melelang tanah/bangunan milik Wajib Pajak yang mempunyai utang kepada Kantor Pajak, wewenang ter­sebut di atas dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan dalam Pasal 7, 8, 12 dan Pasal 25 Undang-undang No­mor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Bukti T-1 dan T-2). Hal ini sesuai dengan keterangan/ penjelasan dari Kuasa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I pada Sidang tanggal 11 Mei 1999, yang mengatakan : Bahwa masalah pajak tidak cocok dimasukan dalam permo­honan kepailitan, karena Kantor Pajak mempunyai wewenang untuk menyita dan mengeksekusi sendiri tanah/bangunan

300

milik wajib pajak, yang mempunyai tunggakan pajak kepada Kantor Pajak.Dengan demikian terbukti bahwa Kantor Pajak bukanlah merupakan Kreditur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan;

2. Tentang Utang kepada Sdr. SURYA WIDJAYA dan Sdr. JONNY NAINGGOLAN.Bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada Sdr. Surya Widjaya dan kepada Sdr. Jonny Nainggolan;

Bahwa Sdr. Surya Widjaya dan Sdr. Jonny Nainggolan pada tanggal 12 Mei 1998, telah mengajukan gugatan terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Pandeglang Daftar Perkara No. 12/PDT.G/1998/PN.PDG;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pande­glang tidak memutuskan perkara tersebut yang amarnya antara lain menyatakan : gugatan Penggugat tidak dapat di­terima untuk seluruhnya;

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut telah mem­punyai kekuatan hukum yang tetap (Bukti T-3) dengan demikian terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada Sdr. Surya Widjaya dan kepada Sdr. Jonny Nainggolan.

3. Tentang utang kepada Sdr. DOMINICUS ALAM.

Bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai utang kepada Sdr. Dominicus Alam.

Jadi dengan demikian unsur “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur” seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon haruslah dito­lak;

II. Pemohon adalah Kreditur Separatis dan oleh karenanya tidak ber­hak mengajukan permohonan kepailitan;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Per­janjian Membuka Kredit (PMK) Nomor 089/PRK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 serta berdasarkan Surat Penegasan Permohonan Kredit Nomor 133/LM/PRK/XI/96 tanggal 5 Septem­ber 1996 Termohon memberikan jaminan :

301

- 1 (satu) Sertifikat Induk sisa tanah Hak Guna Bangunan No. 30 seluas 38.173 M2 terletak di Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Labuan, Desa Carita a/n PT. WAHANA PANDUGRAHA;

- 29 (dua puluh sembilan) sertifikat pecahan tanah Hak Guna Bangunan seluas 18.944 M2;

- tanah seluas 53.835 M2 yang sedang diajukan permohonannya untuk mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunannya yang kemudian didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (Bukti T-4, T-5 dan T-6).

Bahwa sesuai dengan pendapat dan Putusan Mahkamah Agung No. 07/K/N/1998 tanggal 4 Februari 1999 dalam perkara Bank Niaga Cs. melawan PT. Dharmala Agrifood, Tbk. yang berbunyi sebagai berikut : “Karena sesuai Pasal 56 Undang-undang Kepailitan Kreditur Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan. Sehingga dengan demikian kalau Kreditur Sepa­ratis mengajukan permohonan kepailitan terhadap Debitur se­harusnya melepaskan terlebih dahulu sebagai Kreditur Separatis dan menjadi Kreditur Konkuren. Sehingga dengan demikian unsur Kreditur tidak terpenuhi” (Bukti T-7);Dengan demikian terbukti Pemohon selaku Kreditur Separatis ti­dak berhak mengajukan Permohonan Kepailitan;

III. Bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Niaga menetapkan Kurator Sementara, haruslah ditolak sebab Termohon sudah memberikan jaminan pada Pemohon, sehingga Termohon tidak mungkin untuk memindahkan aset-aset Termohon/mengalih- kan hartanya yang sudah dijaminkan tersebut;

IV. Bahwa sebelum permohonan pailit ini diajukan, Pemohon pada tanggal 15 Desember 1998 telah mengajukan gugatan kepada Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan materi gugatan yang sama dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Daftar Nomor : 62/PDT.G/1998/PN.JKT. PST. (Bukti T-8). Bahwa gugatan tersebut sampai dengan saat ini telah diperiksa dengan acara/tahap Pembuktian.

Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 17 dari Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 dan Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96, yang mengatakan : “Tentang Perjanjian ini serta semua hubungan dan akibat-akibatnya, pihak-

302

pihak memilih Domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Pani­tera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” (lihat Bukti T-4 dan T-5);

Bahwa berdasarkan Pasal 17 dari perjanjian tersebut, maka per­mohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Niaga haruslah ditolak karena antara Pemohon dan Termohon telah ditentukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat se­bagai tempat penyelesaian perselisihan/akibat-akibat dari Perjan­jian Membuka Kredit tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memu­tuskan :

- Menolak permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon atau setidak-tidaknya permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kreditur lain yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pandeglang telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa KPP Jakarta Gambir I dan KP PBB Pandeglang, selaku Pejabat Direktorat Jenderal Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketa­hui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan perpajakan, kecuali dengan izin tertulis dari Menteri Keuangan (vide Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)). Pejabat DJP yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 KUP tersebut di atas dikenakan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah(vide Pasal 41 KUHP);

2. Bahwa tindakan Pemohon menempatkan Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang sebagai Kreditur- kreditur bersamaan dalam permohonan kepailitan adalah tidak te­pat, keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ber­laku, dengan alasan:

a. Hubungan antara Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang dengan Termohon pailit bukanlah hubungan antara Kreditur dengan Debitur, karena Kantor Pajak tidak per­nah memberikan pinjaman uang kepada Termohon, dan utang pajak timbul bukan karena ketentuan perundang-undangan perpajakan;

303

b. Bahwa Kepala KPP Jakarta Gambir I dan kepala KP PBB Pandeglang selaku Pejabat DJP dapat melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak Termohon yang telah jatuh tempo pembayaran, tanpa memerlukan izin eksekusi dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga, dan dapat me­nerbitkan Surat Paksa yang mempunyai kekuatan yang sama dengan groose putusan hakim yang telah berkekuatan hukum (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa);

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Perpu Nomor 1 Ta­hun 1998 cq. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, utang pajak mempunyai hak mendahulu diatas hak mendahulu yang dimiliki oleh Kreditur Preferen (selaku Pemo­hon Pailit) sehingga terhadap harta pailit harus digunakan ter­lebih dahulu oleh Debitur dan Kreditur atau Kurator/Balai Harta Peninggalan untuk melunasi pembayaran pajak;

d. Bahwa Kepala KPP Jakarta Gambir I dan kepala KP PBB Pandeglang adalah tidak termasuk Kreditur yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 cq. Undang-undang No­mor 4 Tahun 1998, dimana permohonan pailit dapat diajukan oleh :- Debitur atau Kreditur;- Gubernur Bank Indonesia;- Ketua Bapepam;- Kejaksaan Agung RI;

Tetapi tidak termasuk Menteri Keuangan selaku atasan Pejabat Pajak, karena mekanisme pelunasan, penagihan dan eksekusi utang pajak dapat diteruskan oleh Pejabat Pajak dengan prose­dur tersendiri yang diatur menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP);

3. Bersama ini kami sampaikan beberapa bukti terdiri da ri:

a. Fotocopy Pasal 23 Undang-undang KUP;

b. Fotocopy Pasal 34 Undang-undang KUP;

c. Fotocopy Pasal 41 Undang-undang KUP;

d. Fotocopy Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

304

Berdasarkan penjelasan, alasan hukum dan laporan tersebut di atas, kami selaku kuasa hukum dari kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang memutus dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :- Menyatakan bahwa Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala

KP PBB Pandeglang secara hukum bukan sebagai Kreditur dalam perkara kepailitan;

- Mengeluarkan Kepala KPP Jakarta Gambir I dan Kepala KP PBB Pandeglang dari perkara Kepailitan Nomor 20/PAILIT/ 1999/PN.NIAGA/JKT.PST.;

Menimbang, bahwa kreditur lain Sdr. Surya Widjaya dalam tang­gapan singkatnya menyatakan bahwa dirinya termasuk Kreditur dari Termohon, karena Termohon mempunyai utang kepadanya yang su­dah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan berupa bukti tertulis yang terdiri d a r i:

1. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Membuka Kredit (PMK) antara Pemohon dan Termohon No. 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (Bukti P-1);

2. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (Bukti P-2);

3. Fotocopy sesuai asli Surat dari Termohon kepada Pemohon No. 018/WP/I/97 tanggal 2 Januari 1997 perihal Permohonan Pelunas­an Pinjaman (Bukti P-3);

4. Fotocopy sesuai asli Perincian Utang Termohon kepada Pemohon sampai tanggal 9 April 1999 (Bukti P-4);

5. Fotocopy dari fotocopy surat dari Pemohon kepada Termohon No. 690/DlR/LIB/XI/98 tanggal 4 November 1998 perihal Surat Peringat­an I (Bukti P-5);

6. Fotocopy dari fotocopy surat dari Pemohon kepada Termohon No. 732/DIR/LIBA//98 tanggal 16 November 1998 perihal Surat Peringat­an II (Bukti P-6);

7. Fotocopy dari fotocopy surat dari Pemohon kepada Termohon No. 750/DIR/LIB/XI/98 tanggal 24 November 1998 perihal Surat Peringat­an Terakhir (Bukti P-7);

8. Fotocopy dari fotocopy Akte Perseroan Terbatas PT. Wahana Pandugraha No. 20 tanggal 8 Desember 1992 (Bukti P-8);

305

9. Fotocopy dari fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 23 Desember 1994 (Bukti P-9);

10. Fotocopy dari fotocopy Akte Risalah Rapat No. 12 tanggal 29 Agustus 1996 (Bukti P-10);

11. Fotocopy dari fotocopy Akte Risalah Rapat No. 1 tanggal 2 Sep­tember 1996 (Bukti P-11);

12. Fotocopy dari fotocopy Akte Pengikatan Saham-saham No. 6 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-12);

13. Fotocopy dari fotocopy Akte Kuasa No. 7 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-13);

14. Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 8 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-14);

15. Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 9 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-15);

16. Fotocopy dari fotocopy Kartu NPWP PT. Wahana Pandugraha dari Kantor Layanan Pajak Jakarta Selatan Satu (Bukti P-16);

17. Fotocopy dari fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Wahana Pandugraha (Bukti P-17);

18. Fotocopy dari fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Wa­hana Pandugraha (Bukti P-18);

19. Daftar Utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. Wahana Pandugraha berdasarkan investigasi Pemohon (Bukti P-19);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat-alatbukti dalam persidangan berupa bukti tertulis yang terdiri da ri:

1. Fotocopy dari buku tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Bukti T-1);

2. Fotocopy dari buku tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Bukti T-2);

3. Fotocopy sesuai asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Pande­glang No. 12/PDT.G/1998/PN.PDG tanggal 16 Desember 1998 (Bukti T-3);

4. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (Bukti T-4);

306

5. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (Bukti T-5);

6. Fotocopy dari fotocopy surat dari PT. Liman International Bank kepada PT. Wahana Pandugraha No. 133/LM/PRK/XI/96 tanggal 5 September 1996 perihal Penegasan Permohonan Kredit (Bukti T-6);

7. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 07/K/N/ 1998 tanggal 4 Februari 1998 dalam perkara antara Bank Niaga cs. lawan PT. Dharmala Agrifood, Tbk. (Bukti T-7);

8. Fotocopy dari fotocopy surat Gugatan Pemohon tanggal 15 De­sember 1998 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 621/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. (Bukti T-8);

9. Fotocopy sesuai asli Akta Nomor 13 tanggal 29 Agustus 1996 tentang penjualan dan pembelian saham (Bukti T-9);

10. Fotocopy sesuai asli Akta Nomor 1 tanggal 2 September 1996 tentang Risalah Rapat PT. Wahana Pandugraha (Bukti T-10);

11. Fotocopy sesuai asli Perjanjian antara Surya Widjaya, dkk. dengan Sugeng A.S. tanggal 29 Agustus 1996 (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa Kreditur lain (Kepala KPP Jakarta Gambir Idan Kepala KP PBB Pandeglang) telah mengajukan suatu alat buktidalam persidangan berupa:

- Fotocopy kutipan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya Pasal 23, 34, 41, 41A, 41B (Bukti K 1/11-1);

- Fotocopy kutipan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa khususnya Pasal 7 (Bukti K I/ II-2);

Menimbang, bahwa Kreditur lain (Sdr. Surya Widjaya) telahmengajukan alat-alat bukti dalam persidangan yang terdiri da ri:

1. Fotocopy sesuai asli Perjanjian antara Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan dengan Sugeng A.S. tanggal 29 Agustus 1996 (Bukti KIII-1);

2. Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Jaminan dari Liman Interna­tional Bank tanggal 6 Februari 1997 (Bukti K III-2);

3. Fotocopy dari fotocopy surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal Juli 1996 (Bukti K III-3);

307

4. Fotocopy dari fotocopy Daftar Pengantar Surat dari Kantor Per­tanahan Kabupaten Pandeglang kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 550.2/767.a/KP/l/ 1996 tanggal 5 Januari 1996 perihal : Permhonan Hak Guna Bangunan a/n PT. Wahana Pandugraha seluas 53.835 terletak di Desa Carita Kecamatan Labuan Kabupaten Dati II Pandeglang (Bukti K III-4);

5. Fotocopy sesuai asli surat dari Surya Widjaya kepada Direktur Utama PT. Wahana Pandugraha tanggal 27 April 1998 mengenai pengunduran diri dari jabatan Direktur PT. Wahana Pandugraha (Bukti K II1-5);

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut ternyata telah dibubuhi meterai yang cukup sebagaimana layaknya surat bukti dalam persi­dangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi tanya jawab dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang untuk selanjutnya dianggap sudah masuk dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan pernyataan pailit dari Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan se­bagai berikut:- Bahwa Pemohon adalah Kreditur dari Termohon berdasarkan utang

Termohon sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) melalui 2 (dua) Perjanjian Membuka Kredit antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa utang Termohon tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 9 September 1997;

- Bahwa total seluruh utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan tanggal 9 April 1999 adalah utang Pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga dan denda sebesar Rp. 6.979.503.474,72 yaitu sejum­lah Rp. 11.479.503.474,72 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen);

308

- bahwa sejak jatuh tempo tanggal 9 September 1997 ternyata Ter­mohon tidak dapat mengembalikan utang pokok, bunga maupun denda kepada Pemohon;

- Bahwa selain Pemohon, ternyata ada Kreditur lain dimana Termohon mempunyai utang kepadanya, yaitu :1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I;2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten

Pandeglang;3. Sdr. Surya Widjaya;4. Sdr. Jonni Mainggolan;5. Sdr. Dominicus Alam;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah patut dan adil bila Termohon dinyatakan Pailit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan yaitu bukti P-1 s/d P-19 sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya telah meno­lak permohonan dari Pemohon dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir i dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang tidak termasuk Kreditur biasa karena mempunyai kewenangan sendiri untuk mengeksekusi pelunasan utang pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan;

- Bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada Sdr. Surya Widjaya, Sdr. Jonny Nainggolan, Sdr. Dominicus Alam;

- Bahwa Pemohon termasuk Kreditur Separatis karena telah menerima jaminan atas utang dari Termohon sehingga tidak berwenang menga­jukan permohonan ini sebelum melepaskan haknya sebagai Kreditur Separatis;

- Bahwa Pemohon juga mengajukan gugatan Perdata pada Pengadil­an Negeri Jakarta Pusat dengan materi yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya, Ter­mohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan yang terdiri dari bukti T-1 s/d T-11 sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Kreditur lain (ke I, II), yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangun-

309

an Kabupaten Pandeglang dalam tanggapannya menyatakan penem­patan mereka sebagai Kreditur dalam permohonan pernyataan pailit ini tidak tepat dan bertentangan dengan hukum serta mohon dikeluarkan dari perkara ini dengan alasan mereka mempunyai kewenangan sendiri untuk mengeksekusi pelunasan utang pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tanggapannya Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy pasal-pasal Undang-undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa Kreditur yang lain (ke III), yaitu Sdr. Surya Widjaya secara lisan menyatakan dirinya sebagai Kreditur dari Termo­hon, karena Termohon mempunyai utang yang wajib dibayar;

Menimbang, bahwa Kreditur ke III Sdr. Surya Widjaya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari Bukti K 111-1 s/d KIII-5, sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa susuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Kepailitan jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, untuk me­nyatakan seseorang Debitur itu pailit Pemohon harus bisa membuktikan bahwa Debitur itu mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak mem­bayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Perjanjian Mem­buka Kredit (PMK) Nomor 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 Sep­tember 1996 dan bukti P-2 yaitu Perjanjian Membuka Kredit (KMK) Nomor 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 yang jatuh temponya tanggal 9 September 1997 yang tidak disangkal oleh Termohon, maka telah terbukti bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 4.200.000.000,- dan Rp. 300.000.000,- se­hingga berjumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P-1 dan P-2 tersebut ternyata tidak ada penyebutkan tentang Akta Gadai/Hipotik yang disangkut-pautkan sebagai jaminan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti Termohon juga ti­dak ada bukti tentang adanya Akta Gadai/Hipotik atau Akta Hak Tang­gungan lain yang dibuat dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’ yang berhubungan dengan Perjanjian Membuka Kredit tersebut;

310

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak termasuk kategori Kreditur Separatis yang dapat mengeksekusi haknya atas harta si Debitur yang dijaminkan sesuai Pasal 56 Undang-undang No­mor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d P-7 berupa surat Peringatan dari Pemohon kepada Termohon tanggal 4 November 1998, 16 November 1998, 24 November 1998 supaya membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, telah terbukti bahwa Termohon ti­dak membayar utangnya pada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang yang ditarik dalam permohonan ini sebagai Kreditur lain oleh Pemohon, dan ditolak oleh yang bersangkutan, maka Majelis da­pat menerima alasan penolakan tersebut karena utang pajak timbul berdasarkan ketentuan Undang-undang bukan karena adanya perjan­jian utang-piutang antara Termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K 111-1 berupa perjanjian antara Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan dengan Sugeng A.S. tanggal 29 Agustus 1996 telah disetujui bahwa Sugeng A.S. akan membyar sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan apabila sertifikat atas tanah seluas ± 55.000 M2 telah selesai/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut digan­tungkan pada selesai/terbitnya Sertifikat tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K III-2 yaitu Tanda Terima Jaminan dari Liman International Bank tanggal 6 Februari 1997 ternya­ta sertifikat tanah yang dimaksud dalam Bukti K 111-1 itu sudah selesai sebagai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 132/Carita a/n PT. Wahana Pandugraha tanggal 28 Januari 1997 luas 55.635 M2 dan bisa dijadikan dasar oleh Sdr. Surya Widjaya untuk menuntut pembayam utang yang diperjanjikan dengan Sdr. Sugeng A.S.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Sdr. Surya Widjaya termasuk kategori Kreditur bagi Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Termohon bahwa permohonan pernyataan pailit dari Pemohon ini harus ditolak karena berdasarkan Pasal 17 Perjanjian Membuka Kredit bila terjadi perselisih­an diselesakan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa permohonan pernyataan pailit sesuai

311

Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Kepailitan jo undang-undang No­mor 4 Tahun 1998 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga maka Majelis tidak bisa menerima alasan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya se­suai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu Termohon (PT. Wahana Pandugraha) mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit dari Pemohon sudah memenuhi persyaratan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Kepailitan jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 maka per­mohonan ini dapat dikabulkan dan Termohon harus dinyatakan pailit sebagaimana nanti akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pailit maka se­suai Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kepailitan jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan seorang Kurator;

Menimbang, bahwa mengenai Kurator yang diusulkan oleh Pemohon yaitu Sdr. William Eduard Daniel, SH.,SE. dengan pertim­bangan bahwa oleh karena yang bersangkutan masih menangani be­berapa perkara kepailitan maka Majelis tidak dapat menerima usulan Pemohon tersebut dan akan menunjuk Kurator yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah dapat diketahui mengenai jangka waktu dan volume pelaksanaan tugas Kurator tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permo­honan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Kepailitan jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

- Menyatakan PT. WAHANA PANDUGRAHA yang berkedudukan di Jalan Brantas No. 21 Jakarta Pusat, Pailit;

312

- Menunjuk Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

- Mengangkat Sdr. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. yang berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator;

- Menyatakan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian;

- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon se­besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 31 MEI 1999, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari UNTUNG HARYADI, SH. selaku Ketua, HARYONO, SH. dan HIRMAN PUR- WANASUMA, SH. masing-masing selaku Anggota, putusan mana di­ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi para Anggota, CHRISTANTO PUDJIONO, SH. selaku Panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon, Termohon serta Kreditur lainnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. H A R Y O N O , SH.

ttd.

2. HIRMAN PURWANASUMA, SH.

K E T U A :

ttd.

UNTUNG HARYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

CHRISTANTO PUDJIONO, SH.

313

- Utang ialah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang ter­tentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang;

IX. Perkara Kepailitan : PT. Intercon Enterprises(Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 019 PK/N/1999)

Pihak B erp erkara :- Helena Melinda Sujotomo : Pemohon Peninjauan Kembali/

Termohon Kasasi/Pemohon Pailit

m e l a w a n- PT. Intercon Enterprises : Termohon Peninjauan Kembali/

Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit.

315

1. Putusan : Permohonan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1999,Nomor: 019 PK/N/1999

1.1. Amar Putusan:- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali: Helena Melinda Sujotomo;- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus

1999, Nomor: 20K/N/1999;

Mengadili Kembali:- Mengabulkan permohonan Pemohon;- Menyatakan Termohon : PT. Intercon Enterprises dalam

keadaan Pailit;- Dan seterusnya;

1.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa yang menjadi dasar permohonan pemohon pailit adalah

adanya jual-beli tanah antara Pemohon sebagai pembeli dan Termohon sebagai penjual, harga tanah mana telah dibayar lunas oleh pembeli, namun tanah tidak diserahkan oleh Pen­jual;

- Bahwa setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan, ternyata penjual tidak menyerahkan tanah, maka yang harus diserah­kan oleh Termohon (Penjual) kepada Pemohon (Pembeli) adalah pengembalian sejumlah uang tertentu yaitu seluruh harga tanah yang telah diterima oleh Termohon ditambah ganti rugi dan karena sampai dengan diajukannya permohonan ini Termohon belum membayar uang tersebut, maka jelas meru­pakan utang Termohon;

- bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/N/1999 tang­ga! 2 Agustus 1999 telah mempertimbangkan bahwa yang di­maksud utang ialah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang, sehingga dengan demikian pengertian utang dalam kasus ini adalah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998.

316

2. Putusan : Permohonan Kasasi- Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Agustus 1999,

Nomor: 020 K/N/19992.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Itercon Enterprises;

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 1999, Nomor: 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon : Helena Melinda Sujotomo;

- Dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa berdasarkan bukti-bukti P1, P2 dan P3 hubungan hu­

kum antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hu­kum jual beli dimana Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sebagai penjual dan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit sebagai pembeli dengan objek jual beli tanah kaveling sebanyak 56 bidang di Taman Kebon Jeruk;

- bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli dan uang yang harus dikembalikan kepada pembeli adalah harga tanah yang sudah dibayar, bukan hutang pokok atau bunganya, sehingga unsur utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan penjelasannya dari Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang pembahan atas Undang-undang ten­tang Kepailitan tidak terpenuhi. Sedang yang dilakukan Pemo­hon Kasasi adalah wanprestasi, yang bukan kewenangan Pengadilan Niaga;

317

3. Putusan : Pengadilan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal18 Juni 1999, Nom or: 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

3.1. Amar Putusan:- Menyatakan PT. Intercon Enterprises pailit;- Dan seterusnya;

3.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah

hubungan hukum perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (vermorgen recht) antara dua orang atau lebih di- mana satu pihak berhak atas sesuatu (kreditur) dan pihak lain­nya berkewajiban untuk melaksanakannya (debitur) serta mempunyai subjek dan objek tertentu, dimana pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut dengan utang, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang kepada orang lain baik yang berupa uang, barang maupun jasa;

- bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P. 10, terbukti bahwa Pemohon melalui kuasanya telah melakukan somasi kepada Termohon agar Termohon melakukan kewajibannya, akan tetapi hingga saat Pemohon mengajukan permohonannya ternyata Termohon belum melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan tanah-tanah yang dibeli oleh Pemohon tersebut, meskipun Pemohon telah membayar lunas tanah tersebut, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Termohon terbukti telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

318

P U T U S A NNomor: 019 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah meng­ambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan dari:

HELENA MELINDA SUJOTOMO, berkedudukan di Jalan Permata Hijau G/28 A Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Denny Kailimang, SH. dkk. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Lontoh & Kailimang berkantor di Jl. Cokro- aminoto No. 47 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 1999;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur;

m e l a w a n

PT. INTERCON ENTERPRISES, berkedudukan di Jl. Meruya Ilir Raya No. 14, Jakarta 11620, dalam hal ini di­wakili oleh kuasanya Makmur D. Syukrie, SH. dkk. Advo- kat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Makmur D. Syukrie & Rekan, berkantor di Jl. Prapanca Buntu No. 119 B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 1999;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Ka­sasi/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan Kem­bali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1999 Nomor 20 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai

319

Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Termohon berutang pada Pemohon sebesar Rp.13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah denda;

bahwa utang tersebut timbul dari adanya perjanjian jual-beli tanah antara Pemohon sebagai pembeli dan Termohon sebagai pen­jual, dan meskipun Pemohon telah membayar lunas harga tanah ter­sebut Termohon tidak menyerahkan tanah tersebut kepada Pemohon;

bahwa kemudian Termohon membuat Surat Pernyataan yang intinya bahwa apabila Termohon tidak menyerahkan tanah dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tersebut (tanggal 8 Februari 1995) maka Termohon (Penjual) akan mengembalikan uang sebesar uang yang telah diterimanya ditambah dengan denda terhitung sejak tanggal 10 Januari 1995;

bahwa dengan adanya pernyataan dan dengan tidak dilak­sanakannya pernyataan tersebut maka Termohon berutang pada Pemohon, utang mana telah jatuh tempo pada tanggal 7 April 1995 dan dapat ditagih;

bahwa selain berutang pada Pemohon, Termohon juga berutang pada kreditur lain yaitu pada PT. Gerbang Pusaka dan PT. Bank Pem­bangunan Indonesia;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap permohonan Pemohon :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengangkat Sdr. Lucas, SH. dari Lucas, SH. & Partners, yang berkantor di Metropolitan II 2nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, sebagai Kurator;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang dikeluarkan Pemohon dalam mengajukan permohonan pailit ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 1999 Nomor: 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat adalah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- Mengabulkan permohonan Pemohon;

320

- Menyatakan PT. Intercon Enterprises tersebut di atas Pailit;- Menunjuk Sdr. R. Joedijono, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi Hakim Pengawas;- Mengangkat Sdr. Tafrizal Hasan Gewang, SH. dari Kantor Hukum

Tafrizal Hasan Gewang, SH. & Rekan, beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta Pusat sebagai Kurator;

- Menetapkan imbalan jasa bagi kurator adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indone­sia Nomor M.09.HT.05.10 Tahun 1998 tertanggal 22 September 1998;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1999 Nomor 020 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Intercon Enterprises, yang diwakili oleh kuasanya Makmur D. Syukrie, SH., Rahmad Irwan, SH., Afandi M, SH., pengacara tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 1999 Nomor 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst;

Dan Mengadili SendiriMenolak permohonan Pailit dari Pemohon Helena Melinda Sujo-

tomo tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebe­sar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1999 Nomor : 020 K/N/1999 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 1999 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 3 September 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

321

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 6 September 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadil­an Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 September 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, per­mohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasan yang diaju­kan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menga­jukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang utang;

- bahwa Majelis Kasasi berpendapat bahwa karena utang yang di­jadikan dasar permohonan Pailit adalah utang yang timbul karena jual-beli tanah, maka utang tersebut bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998;

- bahwa pendapat tersebut jelas keliru karena meskipun asal mula adanya utang tersebut dari jual-beli tanah, namun karena tanah ti­dak diserahkan maka Termohon kemudian membuat surat pernya­taan tanggal 9 Februari 1995 (bukti P-3) yang menyatakan kalau tanah tidak diserahkan dalam tenggang waktu 90 hari, Termohon akan menyerahkan kembali seluruh harga tanah ditambah ganti rugi;

- bahwa dengan demikian maka setelah lewat 90 hari Termohon tidak menyerahkan tanah dan juga tidak menyerahkan uang muka, uang tersebut menjadi utang;

- bahwa asal-usul utang dalam suatu perkara kepailitan tidak harus berasal dari suatu perjanjian utang-piutang juga dapat dilihat dari tulisan Mr. N.J. Polak dalam bukunya Faillissemenetsrecht, tahun 1997, halaman 13 yang mengatakan :

“Om a/s schuldeiser in de zin van de Faillissementstswet te worden aangemerkt, is het vereist dat de schuldeiser zijn (schuld) vordering op de schuldenaar in rechte geldend kan maken”

322

Terjemahan bebasnya:

“Agar dapat diakui sebagai kreditur dalam artian Ordo­nansi Kepailitan, disyaratkan bahwa kreditur dapat me­nyatakan tuntutannya terhadap debitur dalam bentuk uang”

Dalim Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diuraikan di atas juga secara bijaksana telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pailit lainnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/PK/N/1999 tanggal 27 Mei 1999 dalam perkara Penin­jauan Kembali antara PT. Suryatata Internusa melawan PT. Abdi Persada Nusantara dkk. pada alinea kedua halaman 23 menya­takan :

“Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut ke­liru, sebab yang dimaksud dalam pengertian Utang menu­rut Undang-undang Kepailitan seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintan Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan seba­gai Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, jika dikaitkan dengan penjelasan pasal tersebut, adalah Utang Pokok atau bunganya yang mengacu kepada sejumlah uang yang seharusnya sudah dibayar oleh Debitur kepada Kreditur karena sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi ternyata tidak dibayar oleh Debi­tur, tanpa mempermasalahkan hubungan hukum yang mendasarinya”

Hak yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/N/1999 tanggal 22 Februari1999 dalam perkara antara PT. Jaya Readymix dan PT. Primacoat Lestari (Kreditur) melawan PT. Hutama Karya dan PT. Bina Maint (Debitur) berpendapat bahwa “

“... yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepailitan adalah utang baik yang timbul karena undang- undang maupun karena perikatan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu”

Dalam perkara lainnya, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 K/N/1999 tanggal 9 Maret 1999, dalam perkara antara Sumeini Omar Sandjaya dan Widyastuti (Kreditur) melawan PT. Jawa Barat indah (Debitur), Mahkamah Agung berpendapat:

- “Bahwa perjanjian jual beli sebagaimana didalilkan Termohon termasuk dalam lingkup perniagaan” (hala­man 11 alinea pertama);

323

- "... utang adalah : “suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, yang timbul karena perjanjian/ perikatan atau Undang-undang, termasuk tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar, akan tetapi juga hak dari kreditur menerima dan mengusahakan pem­bayaran” (halaman 11 alinea ketiga);

- "bahwa meskipun perjanjian yang terjadi antara Ter­mohon Kasasi (Kreditur) dengan Pemohon Kasasi (Debitur) berupa perjanjian jual-beli antara konsumen dengan produsen, namun dalam perjanjian jual-beli berlaku azas hukum perjanjian umumnya. Perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Di satu pihak memperoleh hak dan dipihak lainnya mempunyai ke­wajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai Kreditur (.schuldeiser), sedangkan pihak lain yang wajib me­menuhi prestasi berkedudukan sebagai debitur (schulde- naar)” (halaman 12 alinea pertama);

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan perkara pailit Nomor 20 K/N/1999 tanggal 5 Agustus 1999 telah melakukan kesalahan berat. Padahal Mahkamah Agung RI dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit) dan tidak berdasarkan kepada "vrij bewijsieef (keyakinan hakim semata-mata). Hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR yang menyebutkan :

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemu- kakan oleh kedua belah pihak”

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, sebab Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum tentang utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pailit adanya jual-beli tanah antara Pemohon sebagai Pembeli dan Termohon seba­

324

gai Penjual harga tanah mana telah dibayar lunas oleh pembeli namun tanah tidak diserahkan oleh penjual;

bahwa kemudian Termohon (Penjual) membuat surat pernyataan (Bukti P-3) yang menyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal penanda tanganan surat pernyataan terse­but tidak menyerahkan tanah maka Termohon (penjual) akan mengembalikan seluruh harga tanah yang telah diterimanya ditambah dengan ganti rugi;

bahwa ternyata setelah lewat tenggang waktu 90 hari tersebut tenyata penjual tidak menyerahkan tanah, maka dengan demikian yang harus diserahkan oleh Termohon (Penjual) kepada Pemohon (Pembeli) adalah pengembalian sejumlah uang tertentu yaitu seluruh harga tanah yang telah diterima oleh Termohon ditambah ganti rugi, dan karena sampai dengan diajukannya permohonan ini Termohon belum mem­bayar uang tersebut maka jelas merupakan utang Termohon;

bahwa utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 13 PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 telah mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan utang ialah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang, sehingga dengan demikian pengertian utang dalam kasus ini adalah utang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk menga­bulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Helena Melinda Sujotomo dan membatalkan putusan kasasi tanggal 5 Agustus1999 Nomor 20 K/N/1999 dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah tepat dan benar akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagai­mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan Pailit, maka semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat kasasi maupun yang jatuh dalam peninjauan kembali dibebankan pada harta pailit;

Menimbang, bahwa Termohon dinyatakan pailit maka berdasar­kan Pasal 13 ayat (1) Pasal 1 ayat 1 PERPU Nomor 1 Tahun 1998

325

yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator;

bahwa yang mengetahui keadaan Hakim Niaga untuk diangkat menjadi Hakim Pengawas dan Kurator dalam wilayah hukum Pengadil­an Niaga Jakarta Pusat adalah Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator serta menetapkan besarnya biaya kurator;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : HELENA MELINDA SUJOTOMO, yang diwakili oleh kuasanya DENNY KAILIMANG, SH. dkk. Advokat/Pengacara ter­sebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1999 Nomor 20 K/N/1999;

MENGADILI KEMBALI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menyatakan Termohon PT. INTERCON ENTERPRISES tersebut dalam keadaan Pailit;

- Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk :

1. Mengangkat Hakim Pengawas;2. Mengangkat Kurator;

3. Menetapkan besarnya biaya Kurator;

Membebankan semua biaya perkara baik yang jatuh pada Peng­adilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maupun dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada harta pailit;

326

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1999, dengan Sarwata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zakir, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung dan Th. Ketut Suraputra, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucap­kan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Zakir, SH. dan Th. Ketut Suraputra, SH. Hakim-hakim Anggota, Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ZAKIR, SH.

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

K E T U A :

ttd.

SARWATA, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai................................................ Rp. 2.000,-2. Redaksi...............................................Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali... Rp. 1.497.000,-

Jumlah.................... Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

327

P U T U S A N Nomor: 020 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan da ri:

PT. INTERCON ENTERPRISES, berkedudukan di Jl. Meruya Ilir Raya No. 14, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MAKMUR D. SYUKRIE, SH., RAHMAD IRWAN, SH., AFANDI M., SH. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Prapanca Buntu No. 119 B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 1999;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit/Debitur;

m e l a w a n

HELENA MELINDA SUJOTOMO, beralamat di Jalan Permata Hijau, Blok G/28 A Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasa­nya, HARRY PONTO, SH.LLM., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Lontoh dan Kailimang, beralamat di Jalan Jatibaru No. 45 Jakarta 10250, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 1999;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan per­mohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Termohon berutang pada Pemohon sebesar Rp.13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah denda;

329

bahwa utang tersebut timbul dari adanya perjanjian jual-beli tanah antara Pemohon sebagai pembeli dan Termohon sebagai pen­jual, dan meskipun Pemohon telah membayar lunas harga tanah ter­sebut Termohon tidak menyerahkan tanah tersebut pada Pemohon;

bahwa kemudian Termohon membuat Surat Pernyataan yang intinya bahwa apabila Termohon tidak menyerahkan tanah dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tersebut (tanggal 8 Februari 1995) maka Termohon (Penjual) akan mengembalikan uang sebesar uang yang telah diterimanya ditambah dengan denda terhitung sejak tanggal 10 Januari 1995;

bahwa dengan adanya pernyataan dan dengan tidak dilaksana­kannya pernyataan tersebut maka Termohon berutang pada Pemohon, utang mana telah jatuh tempo pada tanggal 7 April 1995 dan dapat di­tagih;

bahwa selain berutang pada Pemohon, Termohon juga berutang pada kreditur lain yaitu pada PT. Gerbang Pusaka dan PT. Bank Pem­bangunan Indonesia;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap permohonan Pemohon :1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Sdr. Lucas, SH. dari Lucas, SH. & Partners, yang

berkantor di Metropolitan II 2nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, sebagai Kurator;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang dikeluarkan Pemohon dalam mengajukan permohonan pailit ini;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan 18 Juni 1999 Nomor : 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- Mengabulkan permohonan Pemohon;- Menyatakan PT. Intercon Enterprises tersebut di atas Pailit;- Menunjuk Sdr. R. JOEDIJONO, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi Hakim Pengawas;- Mengangkat Sdr. TAFRIZAL HASAN G EWAN G, SH. dari Kantor

Hukum TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. & Rekan, beralamat di

330

Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta Pusat sebagai Kurator;

- Menetapkan imbalan jasa bagi kurator adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09.HT.05.10 Tahun 1998 tertanggal 22 September 1998;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;

bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut di­jatuhkan pada tanggal 18 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 1999 diajukan permohonan kasasi secara ter­tulis pada tanggal 25 Juni 1999, sebagaimana ternyata dari akte per­mohonan kasasi Nomor 18/Kas/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo Nomor 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepani­teraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 25 Juni 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juli 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan kasasi ter­sebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum Perjanjian;- bahwa berdasarkan bukti T.1 Perjanjian antara PT. INTERCON

ENTERPRISES (Pemohon Kasasi) dengan PT. PANCANUSA SENTANA. Penjualan tanah-tanah (yang dibeli oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi) menjadi hak dari PT. PANCANUSA SENTANA selama 4 tahun sejak tanggal 17 Juni 1993;

- bahwa dengan demikian semua transaksi/penjualan atas tanah tersebut yang dilakukan bukan oleh PT. PANCANUSA SEN­TANA adalah tidak sah;

331

- bahwa dengan demikian pula perikatan jual-beli tanah a quo antar Pemohon dan Kreditur dibuat dan ditanda tangani di- bawah tangan pada tanggal 6 Desember 1994 menjadi batal demi hukum;

- bahwa kwitansi tanggal 10 Januari 1995 yang berjumlah Rp.13.578.960.000,- karena didasarkan padaperjanjian yang batal demi hukum juga menjadi batal demi hukum;

- bahwa adanya hak tunggal PT. PANCANUSA SENTANA untuk menjual tanah a quo telah memberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, dan tidak diperhatikan sehingga kerugian yang timbul menjadi resiko Termohon Kasasi sendiri;

2. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan Pasal 1317 KUHPerdata dan Pasal 1318 KUHPerdata;- bahwa Pengadilan Niaga dalam putusannya berpendapat

“bahwa oleh karena bukti T.1 dibuat dan ditanda tangani antara Termohon dengan PT. PANCANUSA SENTANA, maka Majelis berpendapat bahwa pasal-pasal yang tersebut di atas berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya yakni PT. PANCANUSA SENTANA dan Termohon serta tidak ada kaitan langsung dengan Pemohon”;

- bahwa pertimbangan tersebut seharusnya dikesampingkan demi hukum sebab seharusnya sebelum mempertimbangkan hal tersebut, terlebih dahulu melihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 dan 1318 KUHPerdata;

3. Probosutedjo tidak berwenang melakukan perbuatan hukum atasnama PT. INTERCON ENTERPRISES;

- bahwa adapun mengenai kewenangan dari Probosutedjo se­bagai eks Direktur PT. INTERCON ENTERPRISES, tidaklah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT, hal ini dengan merujuk kepada Akta Perjanjian Nomor 119, tanggal 17 Juni 1993, Sdr. Probosutedjo tidaklah berwenang untuk melakukan semua perbuatan hukum yang dilakukan dengan Termohon Kasasi, adapun dalil ini berpegang kepada ketentuan :

a. Pasal 84 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi : “Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ke­pentingan perseroan”;

332

b. Pasal 1797 KUHPerdata yang berbunyi : “Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kekuasaannya”;

- bahwa adapun dalil tersebut didukung oleh Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) dengan adanya surat panggilan dari Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Umum, tanggal 2 De­sember 1998 dan tanggal 24 September 1998 (vide bukti PK-2 dan PK-3) yang isinya mengadukan Sdr. Probosutedjo secara pribadi dengan sangkaan perkara Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHPidana) dalam perkara yang sama. Jadi jelas Sdr. Probo­sutedjo bertindak untuk dan atas nama sendiri bukan untuk dan atas nama PT.;

4. Salah menerapkan hukum tentang adanya Kreditur lain;a. Kreditur PT. GERBANG PUSAKA

bahwa PT. Gerbang Pusaka belum dapat dianggap sebagai Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, sebab meskipun benar terjadi jual-beli tanah kaveling antara Pemohon dengan PT. Gerbang Pusaka namun belum ada kewajiban Pemohon untuk meny­erahkan sertifikat belum dibangun oleh Pembeli in casu PT. Gerbang Pusaka. Lagi pula hubungan hukum dalam hal ini adalah hubungan hukum antara Pembeli dengan Pengembang;

b. Kreditur BPPNbahwa Pengadilan Niaga mendasarkan pertimbangannya atas List Of Debitors dari BPPN dimana Perkara Kasasi PT. Intercon Enterprises sebagai debitur urutan No. 254 terhadap BBO, BBKU, BTO, Bank Pemerintah;Pertimbangan mana didasarkan pada fotocopy tanpa aslinya.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 7 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Peng­adilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berke­naan dengan tidak adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi

333

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang ber­sangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang- undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985);

mengenai keberatan ad. 8 :bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga

telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, 2, 3 hubungan hukum antara

Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hukum jual-beli dimana Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sebagai Penjual dan Termohon Ka- sasi/Pemohon Pailit sebagai Pembeli dengan obyek jual beli tanah kaveling sebanyak 56 bidang di Taman Kebon Jeruk;

bahwa dalam bukti P-3 dinyatakan bahwa :

1. Jual beli atas tanah tersebut oleh pembeli (Termohon Kasasi) su­dah dibayar lunas kepada Pemohon Kasasi/Penjual;

2. Penjual (Termohon Pailit) menjamin bahwa tanah yang dijual ter­sebut tidak pernah dijual kepada pihak ketiga lainnya selain Pem­beli (Termohon Kasasi)

3. Pemohon Kasasi (Penjual) akan menyelesaikan masalah tersebut dengan rapat Direksi PT. INTERCON ENTERPRISES dalam waktu paling lambat 90 hari sejak 8 Februari 1995;

4. Apabila sampai batas waktu tersebut tanah belum diserahkan kepada Pembeli (Termohon Kasasi) maka Penjual (Pemohon Ka­sasi) wajib mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah dike­luarkan oleh Pembeli dalam mengadakan perikatan tersebut se­ketika dan sekaligus dan atas keterlambatan wajib membayar denda terhitung sejak 10 Januari 1995;

bahwa karena tanah tidak diserahkan dan uang pun tidak dikembalikan kepada Pembeli, maka pembeli mengajukan permohonan pailit terhadap penjual in casu PT. INTERCON ENTERPRISES;

bahwa dengan demikian in casu hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual-beli dan uang yang harus dikembalikan kepada Pembeli adalah harga tanah yang sudah dibayar, bukan hu­tang pokok atau bunganya sehingga unsur utang sebagaimana dimak­sud dalam Pasal 1 dan penjelasannya dari Undang-undang Nomor 4

334

Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tidak terpenuhi; Sedang yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah wanprestasi, yang bukan kewenangan Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 1999 Nomor : 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Kasasi dikabulkan dan Permohonan Pailit ditolak maka biaya perkara yang timbul dalam se­mua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 serta Undang- undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. INTERCON ENTERPRISES yang diwakili oleh kuasanya MAKMUR D. SYUKRIE, SH., RAHMAD IRWAN, SH„ AFANDI M., SH. Pengacara tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 1999 Nomor: 31 /Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.;

DAN MENGADILI SENDIRI

Menolak permohonan Pailit dari Pemohon HELENA MELINDA SUJOTOMO tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebe­sar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan'Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 1999, dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. SUPRAPTINi SUTARTO, SH. dan PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan di­

335

ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada ha ri: Kamis, tanggal 5 Agustus 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dan PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. Hakim-hakim Anggota, SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

ttd.

PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

K E T U A :

ttd.

H. SOEHARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya Kasasi:1. Meterai....................... ... Rp. 2.000,-2. Redaksi...................... ... Rp. 1.000,-3. Administrasi Kasasi... ... Rp. 1.997.000,-

Jum lah................. ... Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

336

PUTUSANNomor: 31/Pafflt/1999/PN.Niaga/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan kepulusan sebagai berikut dalam permohonan pernyataan Pailit d a ri:

HELENA MELINDA SUJOTOMO, beralamat di Jalan Permata Hijau Blok G/28 A Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Sela­tan yang dalam hal ini diwakili oleh, Harry Ponto, SH.LLM., Heri Suryadi, SH., Benny Ponto, SH. dari Kantor Kuasa Lontoh & Kailimang yang berkantor di Jalan Jati- baru No. 45, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 123/SK/IV/99 tertanggal 20 April 1999, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON (KREDITUR);

Yang memohon pernyataan Pailit terhadap :

PT. INTERCON ENTERPRISES, berkantor di Jalan Meruya Ilir Raya No.15, Jakarta Barat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Makmur D. Syukrie, SH., Rahmad Irwan, SH. dan Affandi M., SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Makmur D. Syukrie & Rekan, beralamat di Jalan Prapanca Buntu No. 119 B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 1999 selanjutnya disebut sebagai TERMOHON (DEBITUR);

- Telah membaca permohonan Pemohon;

- Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 19 Mei 1999 yang di­daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat di-

337

bawah Nomor 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 1994, antara Pemohon selaku ‘PEMBELI’ dengan Termohon selaku 'PENJUAL’ telah dibuat dan ditandatangani secara dibawah tangan sebanyak 56 (lima puluh enam) Perikatan Untuk Menjual dan membeli Tanah di Taman Kebon Jeruk guna membeli sebanyak 56 bidang tanah di Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

2. Pada tanggal 10 Januari 1995, Pemohon telah melunasi seluruh harga tanah tersebut di atas kepada Termohon sebesar Rp.13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian se­bagai berikut :

2.1. Kwitansi tertanggal 10 Januari 1995 sebesar Rp. 5.092.110.000,- (Bukti P-1)

2.2. Kwitansi tertanggal 10 Januari 1995 sebesar Rp. 8.486.850.000,- (Bukti P-2)

3. Dengan adanya pembayaran dari Pemohon kepada Termohon secara tunai dan sekaligus pada tanggal 8 Februari 1995 telah di­buat dan ditanda tangani Pernyataan dan jaminan secara dibawah tangan (bukti P-3) oleh Termohon yang berisikan antara lain bahwa Termohon akan menyerahkan seluruh tanah tersebut di atas kepada Pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 1995, jika Termohon tidak dapat menyerahkan ke-56 bidang tanah dimaksud, Termohon akan mengembalikan seluruh uang milik Pemohon dengan seketika dan sekaligus dengan disertai denda terhitung sejak 10 Januari 1995;

Kutipan huruf D Pernyataan dan Jaminan tertanggal 8 Februari 1995 adalah sebagai berikut:

“D” Bahwa PT. Intercon Enterprises akan menyelesaikan masa­lah tersebut dengan adanya Rapat Direksi PT. Intercon En­terprises, dan dalam waktu paling lambat 90 hari terhitung tanggal pernyataan ini akan menyerahkan Tanah yang dibeli kepada Pembeli;

Apabila sampai batas waktu tersebut, masalah belum disele­saikan dan tanah yang dibeli belum diserahkan seluruhnya kepada pembeli, maka PT. Intercon Enterprises wajib mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Pembeli dalam mengadakan Perikatan tersebut seketika

338

dan sekaligus, dan atas keterlambatan wajib membayar denda terhitung tanggal 10 Januari 1995”

4. Setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 1995, yaitu pada tanggal 9 Mei 1995, Termohon ternyata tidak bisa menyerahkan ke-56 (lima puluh enam) bidang tanah tersebut di atas kepada Pemohon. Karena itu, sesuai dengan huruf (D) alinea kedua Pernyataan dan Jaminan tertanggal 8 Februari 1995 (vide Bukti P-3). Termohon seharusnya mengembalikan dengan seketika dan sekaligus uang milik Pemohon tersebut, yaitu Rp.13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berikut denda yang dijanjikan pada tanggal 9 Mei 1995. Namun demikian, sampai dengan diajukannya permohonan ini, Termohon ternyata tidak membayarkan uang milik Pemohon tersebut;

5. Karena tidak terlihat adanya itikad baik dari Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah melakukan beberapa kali Undang­an dan “Somasi” agar Termohon segera melaksanakan kewajibannya guna membayar uang milik Pemohon sebesar Rp. 13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ra­tus enam puluh ribu rupiah) tersebut. Undangan dan Somasi ter­sebut tertuang dalam surat-surat tersebut di bawah in i:

5.1. Surat Nomor 102/LK-SU/l11/98 tertanggal 2 Maret 1998 (Bukti P-4);

5.2. Surat Nomor 178/LK-SU/III/98 tertanggal 26 Maret 1998 (Bukti P-5);

5.3. Surat Nomor 132/LK-SU/IV/98 tertanggal 15 April 1998 (Bukti P-6);

5.4. Surat Nomor 149/LK-SU/IV/98 tertanggal 21 April 1998 (BuktiP-7);

5.5. Surat Nomor 135/LK-SUA//98 tertanggal 13 Mei 1998 (Bukti P-8);

5.6. Surat Nomor 108/LK-SUA/II/98 tertanggal 7 Juli 1998 (Bukti P-9);

6. Bahwa walaupun telah jatuh tempo dan telah diberikan somasi, sampai dengan permohonan ini diajukan, Termohon tetap tidak juga melunasi utangnya kepada Pemohon sebesar Rp. 13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ra­tus enam puluh ribu rupiah) berikut denda yang dijanjikan sesuai dengan pernyataan dan Jaminan tertanggal 8 Februari 1995 (vide bukti P-13) tersebut;

339

7. Bahwa berdasarkan surat Termohon kepada Pemohon tertanggal 27 April 1995 (Bukti P-10) dan hasil pertemuan pada hari Senin tanggal 21 April 1998 antara Termohon dan Kuasa Pemohon (vide Bukti P-10). Termohon tidak dapat menyerahkan tanah dimaksud di atas dikarenakan telah dijaminkan kepada pihak ketiga dan masih memiliki kewajibannya yang belum diselesaikan kepada PT. Bank Pembangunan Indonesia selaku Kreditur Termohon;

Selain kepada PT. Bank Pembangunan Indonesia, Termohon juga masih memiliki kewajibannya kepada PT. Gerbang Pusaka bera­lamat di Gedung Golden Jalan Tomang Raya No. 51 A, Jakarta Barat;

8. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon mempunyai lebih dari satu kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, di- antaranya utang kepada Pemohon. Oleh karenanya secara hu­kum, Pemohon Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon ter­hadap Termohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang penetapan Pera­turan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang- undang Kepailitan adalah patut, apabila Termohon dinyatakan pailit;

9. Guna menjamin kepentingan Pemohon tidak sia-sia dan guna menjaga agar Termohon tidak mengalihkan, memindah-tangankan atau upaya-upaya lainnya yang dapat menimbulkan kerugian maka Pemohon dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga menetapkan dan meletakan sita umum lebih dahulu atas seluruh kekayaan Termohon sebelum putusan atas permohonan ini ditetapkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang didukung oleh bukti- bukti yang sah menurut hukum, mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap Permo­honan Pemohon, yaitu :1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;3. Mengangkat Sdr. LUCAS, SH. dari LUCAS, SH. & PARTNERS,

yang berkantor di Metropolitan II 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, sebagai Kurator;

340

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang dikeluarkan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pailit ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasanya Heri Suryadi, SH. dan Benny Ponto, SH., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya Rahmad Irwan, SH. dan Affandi M.,SH.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olah Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon atas permohonan Pemohon ter­sebut telah mengemukakan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemo­hon dengan alasan :- bahwa menunjuk Akta Perjanjian No. 119 tanggal 17 Juni 1993 yang

dibuat di hadapan Notaris Iksan Tadjoedin, SH.;- bahw PT. Pancanusa Sentana mempunyai hak tunggal sebagai pen­

jual serta berhak memasarkan dan melakukan penjualan atas tanah- tanah kaveling termasuk tanah kaveling yang dibeli oleh Pemohon;

- bahwa karena adanya Akta Perjanjian tersebut maka perikatan untuk menjual dan membeli tanah di Taman Kebon Jeruk yang dibuat tang­gal 6 Desember 1994, pernyataan jaminan tanggal 8 Februari, Kwitansi tanggal 10 Januari 1995 yang berjumlah Rp. 13.578.960.000 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), batal demi hukum;

- bahwa Termohon juga tidak mempunyai kreditur lain, sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pailit;

Tanggapan Termohon selengkapnya ditunjuk kepada jawaban atas permohonan Pailit Reg. 31/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 9 Juni 1999 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menolak tanggapan Termohon dan menyatakan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

P-1 : Fotocopy Kwitansi tertanggal 10 Januari 1995, sebesar Rp.5.092.110.000,- (lima milyar sembilan puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

341

P-2 : Fotocopy kwitansi tertanggal 10 Januari 1995, sebesar Rp.8.486.580.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

P-3 : Fotocopy Pernyataan dan Jaminan tanggal 8 Februari 1995;

P-4 : Fotocopy Surat Permohonan Nomor 102/LK-SU/III/98 tertang­gal 2 Maret 1998;

P-5 : Fotocopy Surat Permohonan Nomor 178/LK-SU/i11/98 tertang­gal 26 Maret 1998;

P-6 : Fotocopy Surat Permohonan Nomor 132/LK-SU/IV/98 tertang­gal 15 April 1998;

P-7 : Fotocopy Surat Permohonan Nomor 149/LK-SU/IV/98 tertang­g a l i April 1998;

P-8 : Fotocopy Surat Permohonan Nomor 135/LK-SUA//98 tertang­gal 13 Mei 1998;

P-9 : Fotocopy Surat Permohonan Nomor 108/LK-SUA/II/98 tertang­gal 7 Juli 1998;

P-10 : Fotocopy Surat Termohon tertanggal 27 April 1995;P-11 : Fotocopy SPP/TKJ/001822/XII/94, tanggal 6 Desember 1994,

atas tanah di Blok M-VII, No. 2, seluas 632 M2, dengan harga Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

P-12 : Fotocopy SPP/TKJ/001823/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 3, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-13 : Fotocopy SPP/TKJ/001824/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 4, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-14 : Fotocopy SPP/TKJ/001825/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 5, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-15 : Fotocopy SPP/TKJ/001826/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 6, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

342

P-16 : Fotocopy SPP/TKJ/001827/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 7, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-17 : Fotocopy SPP/TKJ/001828/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 8, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-18 : Fotocopy SPP/TKJ/001829/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 9, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-19 : Fotocopy SPP/TKJ/001830/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 10, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-20 : Fotocopy SPP/TKJ/001831/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 11, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-21 : Fotocopy SPP/TKJ/001832/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 12, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-22 : Fotocopy SPP/TKJ/001833/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 13, seluas 384 M2, dengan harga Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-23 : Fotocopy SPP/TKJ/001834/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 33, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-24 : Fotocopy SPP/TKJ/001835/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 34, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-25 : Fotocopy SPP/TKJ/001836/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 35, seluas 216 M2, dengan harga

343

Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

P-26 : Fotocopy SPP/TKJ/001837/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 36, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-27 : Fotocopy SPP/TKJ/001838/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 37, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-28 : Fotocopy SPP/TKJ/001839/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 38, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-29 : Fotocopy SPP/TKJ/001840/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 39, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-30 : Fotocopy SPP/TKJ/001841/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 40, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-31 : Fotocopy SPP/TKJ/001842/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 41, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-32 : Fotocopy SPP/TKJ/001843/XI1/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 42, seluas 288 M2, dengan harga Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

P-33 : Fotocopy SPP/TKJ/001844/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 2, seluas 430 M2, dengan harga Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

P-34 : Fotocopy SPP/TKJ/001845/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 3, seluas 264 M2, dengan harga Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

344

P-35 : Fotocopy SPP/TKJ/001846/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-VII, No. 4, seluas 240 M2, dengan harga Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

P-36 : Fotocopy SPP/TKJ/001847/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-IX, No. 23, seluas 234 M2, dengan harga Rp. 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

P-37 : Fotocopy SPP/TKJ/001848/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-IX, No. 24, seluas 394 M2, dengan harga Rp. 118.200.000, (eoratus delapan bola3 juta dua ratus ribu rupiah);

P-38 : Fotocopy SPP/TKJ/001849/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-IX, No. 25, seluas 394 M2, dengan harga Rp. 118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

P-39 : Fotocopy SPP/TKJ/001850/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-IX, No. 26, seluas 216 M2, dengan harga Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

P-40 : Fotocopy SPP/TKJ/001851/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-X, No. 6, seluas 216 M2, dengan harga Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

P-41 : Fotocopy SPP/TKJ/001853/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok M-X, No. 7, seluas 216 M2, dengan harga Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

P-42 : Fotocopy SPP/TKJ/001797/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 1, seluas 230 M2, dengan harga Rp. 91.800.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

P-43 : Fotocopy SPP/TKJ/001798/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 2, seluas 252 M2, dengan harga Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

P-44 : Fotocopy SPP/TKJ/001799/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 3, seluas 252 M2, dengan harga Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

P-45 : Fotocopy SPP/TKJ/001800/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 4, seluas 242 M2, dengan harga Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

345

P-46 : Fotocopy SPP/TKJ/001801/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 5, seluas 168 M2, dengan harga Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

P-47 : Fotocopy SPP/TKJ/001802/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 6, seluas 190,35 M2, dengan harga Rp. 57.105.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah);

P-48 : Fotocopy SPP/TKJ/001803/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 7, seluas 198,50 M2, dengan harga Rp. 59.550.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

P-49 : Fotocopy SPP/TKJ/001804/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 8, seluas 216 M2, dengan harga Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

P-50 : Fotocopy SPP/TKJ/001805/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 9, seluas 170,80 M2, dengan harga Rp. 51.240.000,- (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

P-51 : Fotocopy SPP/TKJ/001806/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 10, seluas 256,24 M2, dengan harga Rp. 76.965.500,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

P-52 : Fotocopy SPP/TKJ/001807/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 30, seluas 154 M2, dengan harga Rp. 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

P-53 : Fotocopy SPP/TKJ/001808/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-IV, No. 31, seluas 154 M2, dengan harga Rp. 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

P-54 : Fotocopy SPP/TKJ/001809/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 1, seluas 241 M2, dengan harga Rp. 72.300.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

P-55 : Fotocopy SPP/TKJ/001810/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 2, seluas 223 M2, dengan harga Rp. 66.900.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

346

P-56 : Fotocopy SPP/TKJ/001811/XI1/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 3, seluas 232 M2, dengan harga Rp. 69.600.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

P-57 : Fotocopy SPP/TKJ/001812/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 4, seluas 242 M2, dengan harga Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

P-58 : Fotocopy SPP/TKJ/001813/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok WM-III, No. 5, seluas 252 M2, dengan harga Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

P-59 : Fotocopy SPP/TKJ/001814/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 6, seluas 309 M2, dengan harga Rp. 92.700.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

P-60 : Fotocopy SPP/TKJ/001815/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 7, seluas 367 M2, dengan harga Rp. 110.100.000,- (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah);

P-61 : Fotocopy SPP/TKJ/001816/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 8, seluas 383 M2, dengan harga Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

P-62 : Fotocopy SPP/TKJ/001817/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 9, seluas 406,50 M2, dengan harga Rp. 121.950.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

P-63 : Fotocopy SPP/TKJ/001818/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 10, seluas 413 M2, dengan harga Rp. 123.900.000,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

P-64 : Fotocopy SPP/TKJ/001819/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll, No. 11, seluas 398 M2, dengan harga Rp. 119.400.000,- (seratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

P-65 : Fotocopy SPP/TKJ/001820/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll A, No. 12, seluas 300 M2, dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

P-66 : Fotocopy SPP/TKJ/001821/XII/94, tanggal 6 Desember 1994, atas tanah di Blok W-lll A, No. 13, seluas 397 M2, dengan

347

harga Rp. 119.100.000,- (seratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

P-67 : Addendum Terhadap Perikatan untuk Menjual dan Membeli Tanah di Kebon Jeruk tanggal 9 Januari 1995 dibuat dan di- tanda tangani antara Pemohon dan Termohon;

P-68 : Fotocopy SPP/TKJ/001073A/I/90, tanggal 3 April 1999, atas tanah di Blok N-l No. 18, 19 & 37, 20 & 36, 38 & 39 seluas 12.781 M2, dengan harga Rp. 1.375.836.307,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah);

P-69 : Fotocopy Kwitansi sementara tertanggal 17 Oktober 1989 se­besar Rp. 3.642.585.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-68 dan P-69 aslinya berada di Bank dan diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga menyerahkan fotocopy dari Faxcimile tentang List Of Debitors dari BPPN;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Ter­mohon telah mengajukan photocopy surat Perjanjian Nomor 119 ter­tanggal 17 Juni 1993 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya serta diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai­mana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk se­lengkapnya dianggap tercantum dalam keputusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:- Bahwa Pemohon telah membeli tanah sebanyak 56 bidang tanah

dari Termohon dengan menanda tangani untuk menjual dan mem­beli tanah di Kebon Jeruk tertanggal 6 Desember 1994 untuk itu Pemohon telah melunasi harga tanah seluruhnya berjumlah Rp.

348

13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- bahwa dengan pembayaran tersebut sekaligus Termohon telah membuat pernyataan dan jaminan tertanggal 8 Februari 1995, di- mana diperjanjikan bahwa Termohon dalam jangka waktu 90 hari sejak ditanda tangani perjanjian tersebut Termohon akan menye­rahkan seluruh bidang tanah yang dibeli oleh Pemohon dan apabila dalam jangka waktu tersebut Termohon tidak menyerahkan tanah yang dibayar, maka seluruh uang yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon akan dikembalikan seketika dan sekaligus serta denda sejak tanggal 10 Juni 1995, namun hingga saat permohonan ini diajukan oleh “ Pemohon ke Pengadilan Niaga Termohon tidak juga mengembalikan uang milik Pemohon, karena tidak terlihat iti­kad baik dari Termohon, dan dengan beberapa kali somasi yang dilakukan oleh Panasehat Hukum Pemohon maka mohon agar Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 s/d P-69, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai materi permohonan Pemohon, maka Majelis akan memper­timbangkan terlebih dahulu tanggapan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon karena adanya Perjanjian Nomor 119 tertanggal 17 Juni 1993 yang meng­akibatkan Surat Pernyataan dan Jaminan yang dibuat tanggal 8 Februari, Perikatan untuk menjual dan membeli tanah di Kebon Jeruk tanggal 6 Desember 1994 serta kwitansi tanggal 10 Januari 1995 yang berjumlah Rp. 13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) batal demi hukum oleh karenanya Termohon menolak permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila tanggapan Termohon dikaitkan dengan Bukti P-1, P-2 dan P-3 maka Majelis berpendapat pada dasarnya Ter­mohon telah mengakui bahwa, PT. Intercon Enterprises (Termohon) telah menerima uang dari Pemohon sebanyak 13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) serta tidak menyerahkan objek perjanjian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yakni 90 hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 1995;

349

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T-1 yang diajukan oleh Termohon adalah akta perjanjian yang dibuat oleh Termohon dengan PT. Pancanusa Sentana dimana PT. Pancanusa Sentana ditetapkan sebagai penjual tunggal yang berhak memasarkan dan melakukan penjualan atas tanah kaveling dari kawasan Taman Kebon Jeruk se­lama 4 tahun terhitung sejak ditanda tangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-1, yang diajukan Termohon tersebut, Majelis sependapat dengan Termohon bahwa dengan adanya bukti T-1 berlaku Pasal 165 HIR Pasal 1338, 1339, 1340, 1342, 1350 KU H Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti T-1 dibuat dan ditanda tangani antara Termohon dengan PT. Pancanusa Sentana, maka Ma­jelis berpendapat bahwa pasal-pasal yang tersebut di atas berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya yakni PT. Pancanusa Sentana dan Termohon, serta tidak ada kaitannya langsung dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa Debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit baik atas permohonan sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih kreditur;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan hukum perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (Vermogen Recht) antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas sesuatu (Kreditur) dan pihak lain­nya berkewajiban untuk melaksanakannya (Debitur) serta mempunyai subjek dan objek tertentu, dimana pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang dise­but dengan utang, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang kepada orang lain baik yang berupa uang, barang maupun jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, pernyataan dan ja­minan terdapat fakta bahwa Termohon menjamin Pemohon sebagai pembeli kaveling-kaveling di Blok M VII.2-3, 33-42, Blok M VIII 2-4, Blok M IX 23-26, Blok M X 6-7, Blok W III A1-3, Blok IV 1-10 dan 30-41 dalam waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 1995 akan menyerahkan seluruh tanah yang dibeli kepada pembeli (Pemohon) dan apabila sampai batas waktu tersebut belum diserahkan maka Termohon wajib mengembalikan seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan Pembeli/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s/d P-10, terbukti bahwa Pemohon melalui kuasanya telah melakukan somasi kepada

350

Termohon, agar Termohon melakukan kewajibannya akan tetapi hingga saat Pemohon mengajukan permohonannya ternyata Termo­hon belum melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan tanah- tanah yang dibeli oleh Pemohon tersebut, meskipun Pemohon telah membayar lunas tanah tersebut, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Termohon terbukti telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti T-1, tidak dapat dijadi­kan alasan Termohon untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa uang yang diterima oleh Termohon sejumlah 13.578.960.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah merupakan utang Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kreditur lain berdasarkan fakta di persidangan, telah menghadap ke persidangan Sdr. Sugiyanto Yuwanto, SH. berdasarkan surat kuasa khusus Direktur PT. Gerbang Pusaka, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah kreditur dari Ter­mohon, karena telah membeli tanah dari Termohon dan sudah dibayar lunas (vide bukti P-69) akan tetapi tanah tersebut belum diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan List OF Debtors dari BPPN maka Termohon (Intercon Enterprises) adalah Debitur dalam urutan Nomor 254 terhadap Bank-bank BBO, BBKU, BTO, Bank Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Termohon mempunyai kreditur lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan satu sama lain maka Majelis berpendapat bahw unsur- unsur ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi, dengan demikian menjadikan alasan bagi Hakim untuk menyatakan Termohon berada dalam keadaan Pailit;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan yang diajukan Pemohon oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang mendukung bagi alasan pengajuan sita jaminan dan tidak pula memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh- sungguh dalam mengajukan permohonan sita jaminan ini oleh karena­nya permohonan sita jaminan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas oleh karena Termohon dinyatakan Pailit, maka berdasarkan Pasal 90 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 seluruh kekayaan Termohon berada dalam sitaan umum;

351

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Termohon Pailit, maka Termohon tidak lagi berhak berbuat bebas atas hartanya yang sejak saat diucapkan menjadi budel pailit sebagaimana Pasal 22 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 oleh karenanya Majelis akan menunjuk seorang Hakim Pengawas dan mengangkat seorang Kurator sebagai­mana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon mengajukan calon kura­tor namun untuk menjaga independent maka Majelis Hakim akan me­nunjuk seorang kurator yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa dan biaya bagi kurator sebagaimana Pasal 67 b Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09- HT.05.10 Tahun 1998 tertanggal 22 September 1998 tentang besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Peraturan Undang-undang yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;- Menyatakan PT. Intercon Enterprises tersebut di atas Pailit;- Menunjuk Sdr. R. JOEDIJONO, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi Hakim Pengawas;

- Mengangkat Sdr. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. dari Kantor Hukum TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. & Rekan, beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta Pusat sebagai Kurator;

- Menetapkan imbalan jasa bagi kurator adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09.HT.05.10 Tahun 1998 tertanggal 22 September 1998;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon;

Demikian diputus oleh permusyawaratan Majelis Hakim Pengadil­an Niaga Jakarta Pusat pada hari: JUM’AT, tanggal 18 JUNI 1999, oleh kami Ny. CH. KRISTIPURNAMI WULAN* SH. sebagai Ketua Majelis, SUJATNO, SH., I GUSTI NYOMAN PUTRA, SH., masing-masing seba­gai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh R. IDA

352

ISKANDIASTUTI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA, K E T U Attd. ttd.

S U J A T N O , SH.

ttd.

1 GUSTI NYOMAN PUTRA. SH.

NY. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

R. IDA ISKANDIASTUTI, SH.

353

i

- Permohonan kasasi telah melampaui tenggang waktu delapan hari, terhi­tung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga ditetapkan sebagaimana di­maksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Ta­hun 1998;

- Arbitrase dalam kedudukannya sebagai extra judicial, kewenangan abso­lutnya tidak bisa mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998;

X. Perkara Kepailitan : PT. Megarimba Karyatama (Mahkamah Agung RI, Nomor : 020 PK/N/1999)

Pihak B erp erkara :- PT. Megarim ba Karyatam a : Pemohon Peninjauan Kembali

l/Termohon Kasasi/Termohon Pailit

- PT. Mitra Surya Tatamandiri : Pemohon Peninjauan Kembalill/Termohon Kasasi/Termohon Pailit

m e l a w a n

- PT. Basuki Pratama Engineering: Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit.

355

1. Putusan : Permohonan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1999,Nom or: 020 PK/N/19991.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kem bali: I. PT. Megarimba Karyatama dan II. PT. Mitra Surya Tatamandiri;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 1999, N om or: 019 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999, Nomor : 32/PaUit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst.;

Dan Mengadili Kembali:- Menolak permohonan pailit untuk seluruhnya;- Dan seterusnya;

1.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam

penerapan hukum acara karena telah menerima dan menga­bulkan permohonan kasasi yang dimajukan dengan telah melampaui tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998;

- Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 17 Juni 1999 dan permohonan kasasi dimajukan pada tanggal 25 Juni 1999, yaitu 9 (sembilan) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 1999;

- bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesai­kan permohonan pailit;

- bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-undang No­mor 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 HIR dan Pasat 615-651 Rv, telah menetapkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa;

- bahwa dalam kedudukannya sebagai extra judicial, kewenang­an absolutnya tidak bisa mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi

356

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian in- solvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai Undang-undang Khusus (special law);

- bahwa dari bukti PK-I ternyata bahwa antara Pemohon Pailit II sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Pailit sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I telah terjadi ke­sepakatan penyelesaian utang, maka dengan demikian Pemo­hon Pailit II : PT. Mitra Surya Tatamandiri tidak lagi menjadi kreditur dari Termohon Pailit PT. Megarimba Karyatama, karena itu syarat adanya dua atau lebih kreditur tidak terpe­nuhi;

2. Putusan : Permohonan Kasasi- Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Agustus 1999,

Nomor: 019 K/N/19992.1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri;

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999, Nomor: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan PT. Megarimba Karyatama dalam keadaan pailit;- Dan seterusnya;

2.2. Pertimbangan Hukum:- bahwa dari pendekatan ketentuan perundang-undangan di­

hubungkan dengan praktik peradilan yang bersumber dari yurisprudensi, yang disingkirkan legal effect arbitrase sebagai extra judicial adalah kewenangan Pengadilan Negeri dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai Pengadilan Ne­gara biasa;

- bahwa legal effect arbitrase tersebut sebagai extra judicial ti­dak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Peng­adilan Niaga untuk menyelesaikan permohonan yang berkate­gori insolvensi atau pailit berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, meskipun lahirnya permasalahan insolvensi itu bersumber dari perjanjian hutang yang mengandung klausula arbitrase (arbital clause). Alasannya tata cara penyelesaian (settlement method) yang diajukan dalam bentuk permohonan insolvensi (pailit) kepada Pengadilan Niaga adalah cara penye-

357

lesaian yang berkarakter extra ordinary court melalui Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, bahwa satu cara penyelesaian yang bersifat konvensional melalui gugat perdata kepada Pengadilan Negeri;Dengan demikian status hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legal capacity) Pengadilan Niaga yang berkarakter extra-ordonary court yang khusus menyelesaikan permohonan pailit, tidak dapat disingkirkan kewenangannya ot$h arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai extra ju ­dicial;

- bahwa klausula arbitrase tidak menghapuskan hutang Termo­hon sebagai debitur, sehingga seperti ditegaskan di atas, sejati­nya sampai saat sekarang Pemohon II adalah kreditur dan termohon adalah debitur, dan posisi hubungan hukum itu ter­jadi berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam bukti P. 8, P. 9 dan P. 10;

3. Putusan : Pengadilan NiagaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal17 Juni 1999, Nomor: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.3.1. Amar P u tusan :

- Menyatakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon : PT. Basuki Pratama Engineering dan Pemohon : PT. Mitra Surya Tatamandiri ditolak;

- Dan seterusnya;3.2. Pertimbangan H ukum :

- bahwa dalam isi perjanjian yang ditandatangani debitur dan kreditur (Pemohon II) pada bukti P. 8, P.9 dan P. 10, tercantum klausula arbitrase yang pada pokoknya memperlihatkan adanya kesepakatan antara pihak debitur dan pihak kreditur (Pemohon II) untuk menyelesaikan penvasalahan yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

- bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal sejak sebe­lum Perang Dunia Ke-II dan diatur dalam Pasal 615-651 Rv. hal mana tetap berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jis memori penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) jis Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana akhirnya melahirkan Azas Pacta Sunt Servanda jis Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Mei 1983 jis putusan Mahkamah Agung RI No. 255 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 jis putusan Mahkamah Agung RI Nom or: 3179 K/Sip/1984, tanggal 4 Mei 1988, yang mana kesemuanya ini melahirkan suatu jurispru- densi tetap mengenai klausula arbitrase, ya itu :

358

* Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang membuat klausula arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga arbi­trase;

* Kemutlakkan keterikatan pada klausula arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

* Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesai­kan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbi­trase itu;

- bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998 point ke-7 jo. Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 memberikan kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan hukum acara yang berada diluar hukum acara yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, ter­masuk hukum acara tentang arbitrase yang diatur dalam HIR dan Rv.;

- Bahwa karena itu ketentuan mengenai klausula arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum dan dihubungkan dengan tanggapan da­lam permohonan ini yang menyangkut klausula arbitrase, maka sesuai dengan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili maupun memu­tuskan permohonan kepailitan yang diajukan Pemohon (Kreditur) II, karena kewenangannya ada pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

359

P U T U S A NNomor: 020 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan da ri:

I. PT. MEGARIMBA KARYATAMA, beralamat di Wisma Indocement Lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HARRY PONTO, SH.LLM. dkk. pada Kan­tor Lontoh & Kailimang, beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 47 Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 1999;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Ka- sasi/Termohon Pailit/Debitur;

II. PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI, beralamat di Jl. Garuda No. 26E Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SYAMSUL ARIF, SH„ dkk., pada kantor Syamsul Arif & Partners, beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok AA-III No. 15 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 1999;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur II;

m e l a w a n

PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING, di Jl. Pulo Lentut No. 2 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, da­lam hal ini diwakili oleh kuasanya CAREL TICUALU, SE, SH., dkk. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum “CARTIC MAHFUD & PARTNERS, beralamat di Jl. Kelapa Gading Bulevard Blok Q-A No. 12 Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 1999;

361

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi 2/Pemohon Pailit/Kreditur telah mengajukan per-mohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 1999 Nomor 019 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kem­bali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Termohon telah berutang pada Pemohon I sebesar US $ 584.417 (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas dollar Amerika Serikat) dan Rp. 151.321.734,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) utang mana bersumber/timbul dari perjanjian pembangunan Mega- rimba Karyatama Medium Desity Fibreboard Project Indralaya Palem­bang berdasarkan perjanjian-perjanjian seperti terurai dalam permo­honan;

bahwa oleh karena Pemohon sebagai konsultan telah melak­sanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian-perjanjian tersebut, na­mun Termohon belum melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut di atas pada Pemohon, maka berdasarkan klausula “ketentuan pem­bayaran” utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

bahwa selain Termohon berutang pada Pemohon I, termohon juga berutang pada Pemohon II sebesar RP. 423.969.402,- (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu em­pat ratus dua rupiah) (Termohon mempunyai 2 kreditur);

bahwa Pemohon I maupun Pemohon II telah melakukan penagihan- penagihan pada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkannya sehingga Termohon beralasan untuk dipailitkan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

362

2. Menyatakan Termohon telah berhenti membayar utangnya dan karenanya dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum­nya;

3. Menunjuk Kurator dan Hakim Pangawas untuk melaksanakan tu­gasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-undang ten­tang Kepailitan (staatsblad Tahun 1905 No. 217 juncto staatsblad Tahun 1906 No. 348);

4. Memerintahkan penyitaan segera atas seluruh harta kekayaan milik Termohon baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan harta kekayaan yang lain berupa aset-aset (saham) perusahaan milik Termohon untuk selanjutnya dijual dan hasil penjualan terse­but dipakai untuk membayar tagihan kreditur (Pemohon I) sebesar Rp. 151.321.734,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua pu­luh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999 Nomor: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat adalah sebagai berikut:

- menyatakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) 1 yaitu PT. Basuki Pratama Engineering dan Pemohon (Kreditur) 2 yaitu PT. Mitra Surya Tatamandiri ditolak;

- membebankan biaya permohonan pernyatakan pailit ini pada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 1999 Nomor 019 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan PT. MITRA SURYA TATA MANDIRI;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999 Nomor 32/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan permohonan Pailit dari Pemohon I. PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING, 2. PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI tersebut untuk sebagian;

363

- Menyatakan PT. MEGARIMBA KARYATAMA/Debitur dalam keadaan Pailit;

- Mengangkat Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta sebagai Kurator;- Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat

Hakim Pengawas;- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

- Membebankan semua biaya perkara baik yang timbul pada Pengadil­an Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maupun pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 1999 Nomor : 019 K/N/1999 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing tanggal 26 Agustus 1999 dan 3 September 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepanitera­an Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 6 September 1999 permo­honan mana disertai deng.an memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga ter­sebut masing-masing pada tanggal 6 September 1999 dan tanggal 7 September 1999;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 September 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Nomor 1 Tahun 1998, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasan yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Alasan Pemohon I :

1. Kesalahan berat dalam menerapkan Pasal 8 ayat (2) PERPU No­mor 1 Tahun 1998

- Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling

364

lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi ditetapkan. Putusan dalam perkara ini ditetapkan pada tanggal 17 Juni 1999. Termohon PK (PT. Basuki Pratama Engineering), semula Pemohon Kasasi l/Pemohon Pailit I) dan Termohon PK II (semula Pemohon Ka­sasi II) ternyata mengajukan permohonan kasasinya pada tanggal 25 Juni 1999. Permohonan dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon PK I dan Termohon PK II jelas telah lewat waktu dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diteri­ma. Karena Majelis Hakim Kasasi mengabulkan Permohonan Kasasi tersebut (lihat pertimbangan alinea kedua halaman 5), Majelis Hakim Kasasi telah salah melakukan kesalahan berat menerapkan hukum.(bandingkan putusan Nomor 08 K/N/1999 tanggal 12 April 1999 jo. Nomor 10 PK/N/1999 tanggal 27 Mei 1999, putusan Nomor 07 K/N/1999 jo. Nomor 11 PK/N/1999 tanggal 5 Mei 1999, pu­tusan Nomor 021 K/N/1999 tanggal 5 Agustus 1999;

- Tata cara perhitungan tenggang waktu pengajuan kasasi seba­gaimana disebutkan dalam tiga Putusan Kasasi dan khususnya dua Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan di atas telah sangat jelas, yaitu pengajuan Permohonan Kasasi dihitung 8 (delapan) hari mulai tanggal putusan ditetapkan, bu­kan pada hari berikutnya sebagaimana didalilkan oleh Majelis Hakim Kasasi. Karena Majelis Hakim Kasasi mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon PK dengan menggunakan cara perhitungan tenggang waktu yang salah, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hu­kum karena itu, putusan kasasi dalam perakara ini harus di­batalkan;

2. Kesalahan berat dalam menerapkan tentang adanya 2 atau lebihkreditur.

- bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali II (dahulu Pemo­hon Pailit II) dan Pemohon Peninjauan Kembali I (dahulu Ter­mohon Pailit/Debitur) telah terjadi kesepakatan penyelesaian utang, kesepakatan mana telah dituangkan dalam bukti tambah­an bukti PK.I bukti mana telah diajukan pada tingkat Kasasi namun tidak dipertimbangkan;

- bahwa dengan adanya penyelesaian utang tersebut, maka Pemohon Pailit II PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI bukan lagi menjadi Kreditur dari Termohon Pailit;

365

- bahwa dengan demikian Kreditur Termohon Pailit I in casu PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING/Termohon peninjauan Kem­bali;

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I I :

1. Adanya bukti tertulis baru- Pada tanggal 2 Juli 1999, antara kami Pemohon Peninjauan

Kembali (PT. Mitra Sura Tatamandiri) dengan Terkasasi/Ter- mohon Pailit (PT. Megarimba Karyatama) telah tercapai per­damaian tanggal 2 Juli 1999 (“Perjanjian Perdamaian”-Bukti PK-1).

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Perdamaian (Bukti PK-1), Pemohon Peninjauan Kembali yang pada waktu itu se­laku Pemohon Kasasi ll/Pemohon Pailit II telah mengajukan su­rat tertanggal 12 Juli 1999 kepada kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itu (Firma Hukum Cartic, Mahfud & Partners “CMP”) yang memberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri selaku pihak dalam perkara yang bersangkutan (Bukti-2);

- Sehubungan dengan Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 12 Juli 1999 (Bukti PK-3) tersebut, Pemohon Peninjauan Kem­bali dengan surat tertanggal 2 Agustus 1999 (Bukti PK-3) ke­mudian menanyakan kembali kepada Firma Hukum CMP me­ngenai status pengunduran diri Pemohon Peninjauan Kembali selaku pihak dalam perkara yang bersangkutan. Dalam surat balasannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 6 Agustus 1999 (Bukti PK-4), Firma Hukum CMP ternyata tidak melaksanakan instruksi Pemohon Peninjauan Kembali terse­but;

- Karena instruksi Pemohon Peninjauan Kembali ternyata belum dilaksanakan oleh Firma Hukum CMP, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian menyurati Firma Hukum CMP dengan surat tertanggal 6 Agustus 1999 (Bukti PK-5). Dalam bukti PK-5 itu, Pemohon Peninjauan Kembali memberikan waktu selama satu minggu kepada Firma Hukum CMP (selaku kuasa dari Pemo­hon Peninjauan Kembali pada waktu itu) guna melaksanakan instruksi Pemohon Peninjauan Kembali, yakni mencabut per­mohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (pada waktu itu Pemohon Kasasi II). Kenyataannya,

366

pada tanggal 9 Agustus 1999, Majelis Hakim Kasasi telah memberikan putusannya dalam perkara ini;

- Sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya instruksi pengundur­an diri Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Terkasasi/ Termohon Pailit (PT. Megarimba Karyatama) ternyata kemudian dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan pu­tusannya Nomor: 019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999;

- Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan di atas, jelas bahwa terdapat fakta-fakta dan bukti-bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Karena itu, putusan Majelis Kasasi dalam perkara ini haruslah dibatalkan;

2. KESALAHAN BERAT DALAM PENERAPAN HUKUM :- Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian terbukti (bukti

PK-1), Terkasasi/Termohon Pailit (PT. Megarimba Karyatama) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Karena seluruh kewajiban tersebut telah terselesaikan, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SUDAH TI­DAK MEMILIKI TAGIHAN DALAM BENTUK APAPUN LAGI KEPADA DAN SUDAH TIDAK MERUPAKAN KREDITUR TER­KASASI/TERMOHON PAILIT. Karena itu pula, sejak adanya Perjanjian Perdamaian itu, Pemohon Peninjauan Kembali su­dah tidak berhak mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap Terkasasi/Termohon Pailit. Dengan demikian, pu­tusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini haruslah dibatal­kan karena unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak terpenuhi;

- Walaupun Firma Hukum CMP tidak melaksanakan instruksi Pemohon Peninjauan Kembali, Terkasasi/Termohon Pailit se­sungguhnya telah menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung tentang adanya bukti tambahan berupa perjanjian perdamaian (Bukti PK-1) dan surat pengunduran diri Pemohon Peninjauan Kembali kepada Firma Hukum CMP tertanggal 12 Juli 1999 (Bukti PK-2). kedua bukti baru ini disampaikan kepada Majelis Hakim Agung oleh Terkasasi/Termohon Pailit dalam suratnya Nomor: 175/LK-lns/VII/99 tertanggal 23 Juli 1999 (Bukti PK-6) melalui Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam surat Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

367

Nomor W7.DC.HT/6984A/II/1999.03 tanggal 27 Juli 1999 (Bukti PK-7);

- Adanya perjanjian perdamaian dan bukti permohonan pencabut­an perkara itu ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi. Padahal, Bukti PK-I dan Bukti PK-II itu merupakan bukti yang sangat penting yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya sudah ti­dak menjadi pihak dalam perkara ini dan sudah bukan meru­pakan Kreditur Terkasasi/Termohon Pailit. Dengan tidak diper­timbangkan kedua bukti penting tersebut (Bukti PK-I dan Bukti PK-II), Majelis Hakim Kasasi telah salah dalam menerapkan Hukum dan karena itu putusan Kasasi tersebut harus dibatal­kan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali ter­sebut, Mahkamah Agung berpendapat:Terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali I :

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum acara karena telah menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan dengan telah melampaui tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 17 Juni 1999 dan permohonan Kasasi diajukan tanggal 25 Juni 1999, yaitu 9 hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tanpa perlu mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk menga­bulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Megarimba Karya- tama dan PT. Mitra Surya Tatamandiri dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus 1999 Nomor 19 K/N/1999 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertim­bangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Kasasi ter­sebut, maka secara otomatis yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999 Nomor : 32/Pailit/1999/

368

PN.Niaga/Jkt.Pst., oleh karena itu Mahkamah Agung akan memperticm- bangkan, apakah Putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diperta­hankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pu­tusannya mengatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo khususnya atas permohonan Pemohon Pailit II karena adanya klausula arbitrase;

Menimbang, bahwa tentang klausula arbitrase^dalam hubungan­nya dengan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung akan mempertim­bangkan sebagai berikut:

bahwa benar berdasarkan Pasal 280 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari Peradilan Umum yang ditempatkan atau diletak­kan pada Pengadilan Negeri yang tidak terpisah dari struktur Pengadil­an Negeri itu sendiri;

bahwa akan tetapi Pasal 280 ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah melimpahkan kewenangan khusus berupa yurisdiksi Substantif yang ekslusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi yang meliputi juga pe­nundaan kewajiban pembayaran utang (suspent of payment) dan perkara lain di bidang perniagaan, hal mana kemudian dipertegas da­lam penjelasan Pasal 280 tersebut, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;

bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 280 seperti dikemu- kakan di atas, status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit, kewenangan mana diperoleh Peng­adilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang- undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

bahwa memang benar clausula arbitrase berdasarkan penjelas­an Pasal 3 Undang-udang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv., telah menetapkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari per­

369

janjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa;

bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari clausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesai­kan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasarkan “Azas Pacta Sunt Servanda" yang digariskan Pasal 1338 KUH Perdata;

bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukan­nya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewe­nangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 seba­gai Undang-undang Khusus (special law)]

bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga yang menolak permo­honan Pailit karena tidak memenuhi syarat adanya 2 atau lebih kreditur sebab kreditur 2 dalam perjanjiannya mengandung clausula arbitrase sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadilinya, harus di­batalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Niagapun harus dibatalkan, maka persoalan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Termohon Pailit memenuhi syarat untuk dipailitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERPU No­mor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Debitur dapat dinyata­kan Pailit apabila memenuhi syarat-syarat:1. Adanya utang;2. Satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;3. Adanya 2 Kreditur atau lebih;

Menimbang, bahwa dari Bukti PK-I ternyata bahwa antara Pemohon Pailit II sekaran Pemohon Peninjauan Kembali II dan Termo­hon Pailit sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I telah terjadi ke­sepakatan penyelesaian utang;

bahwa dengan adanya penyelesaian utang Termohon Pailit pada Pemohon Pailit II (Bukti PK-I) maka dengan demikian Pemohon Pailit II PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI tidak lagi menjadi Debitur dari Termohon Pailit PT. MEGARIMBA KARYATAMA;

370

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pailit Pemohon I dan II mendalilkan bahwa kreditur dari Termohon Pailit ada 2 yaitu PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI maka dengan terbuktinya bahwa PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI tidak lagi menjadi kreditur dari Termohon Pailit maka syarat adanya 2 atau lebih Kreditur tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan pailit harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Permohonan Pailit ditolak maka Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit dihukum untuk membayar semua biaya per­kara baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga, pada tingkat kasasi mau­pun yang jatuh pada Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1995, PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. PT. MEGARIMBA KARYATAMA yang diwakili oleh kuasanya HARRY PONTO, SH.LLM, dkk., II. PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI yang diwakili oleh kuasanya SYAMSUL ARIF, SH. dkk. tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 1999 Nomor 019 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999 Nomor: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.;

DAN MENGADILI KEMBALI

- Menolak permohonan Pailit untuk seluruhnya;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tingkat Ka­sasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maupun pada Penin­jauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Oktober 1999, dengan SARWATA, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, SH. Ketua Muda

371

Mahkamah Agung dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan da­lam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K E T U A :

ttd.

SARWATA, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai............................................. Rp. 2.000,-2. Redaksi............................................ Rp. 1.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali... Rp. 2.497.000,-

Jumlah...................................... Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ZAKIR, SH.

ttd.

Th. KETUT SURAPUTRA, SH.

372

P U T U S A NNomor: 019 K/N/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil pu­tusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan da ri:

1. PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING, beralamat di Jl. Pulo Lentut No. 2 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur

2. PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI, beralamat di Jl. Garuda No. 26E Jakarta Pusat, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya MAHFUD RIVAI, SH„ CARREL TICUALU, SE, SH„ MUH. SJAFARI JEBBO, SH. Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Kelapa Gading Bulevard Blok QA. I No. 12 Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 10 Mei 1999 dan tanggai 7 Mei 1999;

para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit/Kreditur;

m e l a w a n

PT. MEGARIMBA KARYATAMA, berkedudukan di Wisma Indocement Lantai VI Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HARRY PONTO, SH.LLM. dan BENNY PONTO, SH. beralamat di Jalan Jati Baru No. 45, Jakarta Pusat ber­dasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 1999; Termohon Kasasi, dahulu Termohon Pailit/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Pemohon Pailit menga­jukan Permohonan Pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi sebagai

373

Termohon Pernyataan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Termohon telah berutang pada Pemohon I sebesar US $ 584.417 (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas dollar Amerika Serikat) dan Rp. 151.321.734,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) utang mana bersumber/timbul dari perjanjian pembangunan Mega- rimba Karyatama Medium Desity Fibreboard Project Indralaya Palem­bang berdasarkan perjanjian-perjanjian seperti terurai dalam permo­honan;

bahwa oleh karena Pemohon sebagai konsultan telah melak­sanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian-perjanjian tersebut, na­mun Termohon belum melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut di atas pada Pemohon, maka berdasarkan klausula "ketentuan pem­bayaran" utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

bahwa selain Termohon berutang pada Pemohon I, termohon juga berutang pada Pemohon II sebesar Rp. 423.969.402,- (empat ra­tus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah) (Termohon mempunyai 2 kreditur);

bahwa Pemohon I maupun Pemohon II telah melakukan penagihan- penagihan pada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkannya sehingga Termohon beralasan untuk dipailitkan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon telah berhenti membayar utangnya dan karenanya dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum­nya;

3. Menunjuk Kurator dan Hakim Pangawas untuk melaksanakan tu­gasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang tentang Kepailitan (staatsblad Tahun 1905 No. 217 juncto staatsblad Tahun 1906 No. 348);

4. Memerintahkan penyitaan segera atas seluruh harta kekayaan milik Termohon baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan harta kekayaan yang lain berupa aset-aset (saham) perusahaan milik Termohon untuk selanjutnya dijual dan hasil penjualan terse­but dipakai untuk membayar tagihan kreditur (Pemohon I) sebesar

374

US $ 584,417 (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas Dollar Amerika) dan outstanding rupiah sebesar Rp. 151.321.734,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua pu­luh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), serta tagihan Kreditur (Pemohon II) yaitu sebesar Rp. 423.969.402,- (empat ra­tus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah) ditambah bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 17 Juni 1999 Nomor 32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- menyatakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) 1 yaitu PT. Basuki Pratama Engineering dan Pemohon (Kreditur) 2 yaitu PT. Mitra Surya Tatamandiri ditolak;

- membebankan biaya permohonan pernyatakan pailit ini pada Pemo­hon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dipu­tuskan pada tanggal 17 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal masing-masing tanggal 10 Mei 1999 dan tanggal 7 Mei 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Juni 1999, sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi Nomor : 19/KAS/P Al LIT/1999/PN.N l AG A/J KT. PST. Jo. Nomor : 32/PAILIT/ 1999/PN.NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang pada tanggal 28 Juni 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit diaju­kan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 2 Juli 1999;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan kalimat da­lam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 “permohonan Ka­sasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal pu­tusan ditetapkan” dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 permohonan Kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhi­tung setelah putusan yang dimohonkan Kasasi diberitahukan namun

375

cara perhitungannya adalah sama yaitu dihitung pada hari berikutnya in casu putusan dijatuhkan pada tanggal 17 Juni 1999 baru terhitung pada tanggal 18 Juni 1999;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal da­pat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1. Judex Factie salah menerapkan hukum tentang kewenangan

mengadili;- bahwa judex factie dalam pertimbangannya berpendapat

bahwa dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara Pemohon II dengan Termohon maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;

- bahwa pendapat tersebut keliru karena klausula dalam perjan­jian tersebut bukan merupakan keharusan “maka dengan per­setujuan kedua pihak” karena untuk menjadi kewenangan Arbi­trase dalam perjanjian ini membutuhkan persetujuan yang terpisah dari perjanjian tersebut;

- bahwa dengan diajukannya Pemohon Pailit ini pada Pengadilan Niaga maka jelas Pemohon II tidak menyetujui pengajuan ke arbitrase;

2. Judex Factie salah menerapkan hukum tentang adanya 2 kreditur;- bahwa untuk menyatakan pailit menurut Undang-undang No­

mor 4 Tahun 1998 dibuktikan dengan adanya dua atau lebih Kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang berarti untuk menya­takan kepailitan haruslah berdasarkan pada syarat Undang- undang tersebut, dan Hakim tidak dibenarkan untuk mencari tambahan syarat lain untuk menyatakan pailit;

- bahwa telah terbukti adanya utang Termohon terhadap Pemo­hon (Kreditur) 2 dengan Bukti P-8, P-9, P-10, maka adanya syarat dan kreditur atau lebih telah terpenuhi;

- bahwa Termohon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan vide bukti P-1 berutang dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat Pasal 1 ayat

376

(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 untuk menyatakanTermohon dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi terse­but Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan kasasi ad. 1, ad. 2 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex factie telah salah melaksanakan tata tertib beracara yang berkenaan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri;

Menimbang, memang benar berdasar Pasal 280 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari peradilan umum yang ditempatkan atau dilekatkan pada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, secara organisatoris Pengadilan Niaga merupakan organ Pengadilan Negeri yang tidak terpisahkan dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri;

bahwa akan tetapi Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah menegaskan dalam kedudukan Pengadilan Niaga sebagai organ Pengadilan Negeri, Undang-undang Kepailitan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998) telah melimpahkan kewengan khusus berupa yurisdiksi substantif yang eksklusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi yang meliputi juga pe­nundaan pembayaran (suspent of payment) dan perkara lain di bidang perniagaan. Sistem yang menempatkan Pengadilan Niaga memiliki atribut eksklusif menyelesaikan sengketa atau kasus kepailitan, di­pertegas lagi dalam penjelasan pasal 280 tersebut, yang mengatakan Dengan ketentuan ini (Pasal 280), semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang (suspen of payment) yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;

bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 280 yang dikemukakan di atas, status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga, memiliki Kapasitas Hukum (lega capacity) secara eksklusif menyelesaikan permohonan pailit. Status hukum dan ke­wenangan serta kepastian hukum yang demikian, diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus (special law) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

bahwa kalau begitu, setiap permintaan penyelesaian yang diaju­kan kepada Pengadilan Negeri yang kategori kasusnya berkenaan dengan insolvensi yang dirumuskan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yakni berada dalam keadaan tidak membayar hutang yang

377

telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih (unable or failure to pay debts as they fall due) harus diajukan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga. Karakter eksklusivitas Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus permohonan yang memiliki kategori insolvensi atau pailit, berlaku umum untuk semua jenis utang yang berbentuk pembayaran sejumlah uang, oleh debitur kepada kreditur yang secara konkuren kreditur tersebut bersaing dengan kreditur lain terhadap debitur yang sama. Dengan demikian peradilan Kasasi berpendapat Pengadilan Niaga sebagai organ Pengadilan Negeri, merupakan Peradilan Luar Biasa (extra-ordinary court) berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan biasa atau ordinary court yang secara eksklusif memiliki status dan kewenangan hukum menyelesaikan permohonan insolvensi atau pailit;

Menimbang, seperti yang dikemukakan di atas, kategori insol­vensi atau pengajuan permohonan pailit baik yang berbentuk involun­tary petition atau voluntary petition, berlaku umum untuk segala jenis kredit (kewajiban membayar utang dalam bentuk sejumlah uang kepada kreditur), maka jenis kredit yang mengandung klausula arbi- trasepun untuk mengikuti jalur dan kewenangan Pengadilan Niaga jika penyelesaian yang diminta kreditur berdasarkan pada dalill kategori insolvensi;

bahwa memang benar clausula arbitrase berdasarkan penjelas­an Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv. (Staasblad 1849 Nomor 63) serta Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, telah menempatkan status hukum dan kewenangan (legal status and power) arbitrase memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan seng­keta yang timbul dari perjanjian dalam kedudukannya sebagai extra­judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Ne­gara Biasa (ordinary state court)',

bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra-judicial yang lahir dari clausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesai­kan sengketa (disputes) yang timbul dari perjanjian. Landasan Hukum yang dijadikan dasar oleh yurisprudensi memberi kewenangan absolut secara imperatif kepada arbitrase, berpijak pada azas pacta sunt ser­vanda yang digariskan Pasal 1338 KUH Perdata. Atas landasan hukum tersebut, praktek Peradilan secara konsisten berpegang pada opini Hukum (legal Opinion) dan penerapan Hukum, bahwa klausula arbi­trase menyingkirkan kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengadil­an Negara biasa (ordinary state court) untuk memeriksa dan menyele­

378

saikan sengketa yang lahir dari perjanjian yang memuat klausula arbi­trase;

bahwa dari pendekatan ketentuan perundang-undangan yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan praktek peradilan yang ber­sumber dari yurisprudensi; yang disingkirkan legal effect arbitrase se­bagai extra-judicial adalah kewenangan Pengadilan Negeri dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai Pengadilan Negara Biasa. Legal effect arbitrase tersebut sebagai ekstra-judisial tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permohonan yang berkategori insolvensi atau pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, meskipun lahirnya permasalahan insolvensi itu bersumber dari perjanjian hutang yang mengandung klausula arbitrase (arbitral clause). Alasannya, tata cara penyelesaian (settlement method) yang diajukan dalam bentuk permo­honan insolvensi (pailit) kepada Pengadilan Niaga adalah cara penye­lesaian yang berkarakter extra-ordinary court melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, bukan tata cara penyelesaian yang bersifat kon­vensional melalui gugat perdata kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian status hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legal ca­pacity) Pengadilan Niaga yang berkarakter extra-ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan pailit, tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan kasitas hukum­nya sebagai extra-judicial,

Menimbang lagi; meskipun Pemohon II berkedudukan sebagai kreditur yang diikat dalam perjanjian klausula arbitrase, secara nyata dan sungguh-sungguh (factual) serta sejatinya (genuinely), Pemohon II adalah kreditur yang mempunyai tagihan kepada Termohon sebagai debitur. Sampai saat permohonan Pailit diajukan, Termohon sudah ditegur Pemohon II berkali-kali, namun Termohon tidak memenuhi ke­wajibannya untuk membayar, meskipun hutang tersebut telah jatuh tempo untuk dibayar;

bahwa perlu dijelaskan, klausula arbitrase tidak menghapuskan hutang Termohon sebagai debitur, sehingga seperti ditegaskan di atas, sejatinya sampai saat sekarang Pemohon II adalah kreditur dan Ter­mohon adalah debitur, dan posisi hubungan hukum itu terjadi ber­dasarkan perjanjian yang tertuang dalam bukti P.8, P.9, dan P. 10. Klausula arbitrase, hanya kesepakatan mengenai tata cara penyele­saian sengketa (settlement method) yang lahir (has arisen) dari perjan­jian sesuai dengan rule dan lembaga arbitrase yang diperjanjikan. Akan tetapi sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas, tata cara penyelesaian melalui arbitrase dalam kedudukannya sebagai

379

extra-judicial, tidak boleh atau tidak dapat mematikan hak kreditur untuk mengajukan permohonan penyelesaian melalui jalur yang lebih khusus (extra ordinary) yakni Pengadilan Niaga dengan mempergu­nakan dasar penyelesaian insolvensi atau pailit yang diatur oleh Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berciri sebagai Undang-undang khusus (special law);

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan yang dikemuka- kan, permohonan pailit yang diajukan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998, yakn i:- debitur dalam hal ini Termohon mempunyai dua kreditur yang terdiri

dari Pemohon I dengan Pemohon II,- tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan

dapat ditagih

bahwa dengan demikian, permohonan Pailit yang diajukan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehubungan dengan itu putusan judex factie tidak bisa dipertahankan, karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebut dalam putusan ini;

Menimbang, mengenai kurator yang akan ditunjuk, merujuk kepada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yakni Balai Harta Peninggalan. Penunjukan dan penetapan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam perkara ini disebabkan Pemohon atau Termohon (kreditur atau debitur) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator;

Menimbang, bahwa mengenai penunjukan Hakim Pengawas Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena yang paling mengetahui situasi dan bobot pekerjaan dari masing-masing Hakim Pengawas yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Ketua Pengadil­an Negeri/Niaga yang bersangkutan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk serta mengangkat Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur dinyatakan pailit, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan pada harta pailit;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Ta­hun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Perpu Nomor 1 Tahun 1998 serta Undang- undang yang bersangkutan;

380

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan PT. MITRA SURYA TATA MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MAHFUD RIVAI, SH., TICUALU, SE..SH., MUH. SJAFARI JEBBO, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999 Nomor: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan permohonan Pailit dari Pemohon 1. PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan PT. MITRA SURYA TATA MANDIRI tersebut untuk sebagian;

- Menyatakan PT. MEGARIMBA KARYATAMA/Debitur dalam keadaan pailit;

- Mengangkat Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta sebagai Kurator;- Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat

Hakim Pengawas;- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;- Membebaskan semua biaya perkara baik yang timbul pada Penga­

dilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maupun pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 1999, dengan M. YAHYA HARAHAP, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Hj. MARNIS KAHAR, SH. dan S.O. NAINGGOLAN, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Hj. MARNIS KAHAR, SH. danS.O. NAINGGOLAN, SH. Hakim-hakim Anggota, serta SIRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A :

ttd. ttd.

NY. HJ. MARNIS KAHAR, SH. M. YAHYA HARAHAP, SH.

ttd.

S.O. NAINGGOLAN, SH.

381

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Biaya Kasasi:

1. Meterai.........2. Redaksi........

............... Rp. 2.000,-

............... Rp. 1.000,-3. Administrasi Kasasi..... Rp. 1.997.000,-

Jumlah .... ............... Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

382

P U T U S A NNom or: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusannya sebagai berikut dalam perkara permohonan pernyataan Pailit da ri:1. PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING, beralamat di Jl. Pulo

Lentut No. 2 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, disebut sebagai PEMOHON (KREDITUR) /;

2. PT. M ITRA SURYA TATAMANDIRI, beralamat di Jl. Garuda No.26E Jakarta 10610, disebut sebagai PEMOHON (KREDITUR) //;

yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya MAHFUD RIVAI, S H., CARREL TICUALU, SE, SH„ MUH. SJAFARI JEBBO, SH. Pengacara/Pena- sehat Hukum pada LAW FIRM “CARTIC, MAHFUD & PARTNERS” beralamat di Jalan Kelapa Gading Bulevard Blok QA.I No. 12 Jakarta Utara, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 1999 untuk PEMOHON (KRE­DITUR) I dan tanggal 7 Mei 1999 untuk PEMOHON (KREDITUR) II untuk selan­jutnya masing-masing disebut sebagai PEMOHON (KREDITUR) I dan PEMO­HON (KREDITUR) //;

dengan ini mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap :

PT. M EGARIMBA KARYATAMA, dahulu beralamat di 29th The Land­mark Centre Tower B, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, sekarang beralamat di Wisma Indocement Lantai VI Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910, yang dalam hal ini diwakili oleh

383

Kuasa Hukumnya HARRY PONTO, SH,LLM. dan BENNY PONTO, SH. Pengacara pada kantor hukum LONTOH & KAILIMANG berkantor di Jalan Jati Baru No. 45, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 1999, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON (DEBITUR)',

- Telah membaca permohonan Para Pemohon;

- Telah mendengar Para Pemohon dan Debitur;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan su­rat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perkaranya tertanggal 19 Mei 1999 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya ter­sebut perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor Register Perkara : 32/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 19 Mei 1999 mengemukakan permohonan­nya yang berisi hal sebagai berikut:A. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON KEPADA PEMOHON I

YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH :

1. Bahwa PEMOHON I adalah salah satu kontraktor yang melak­sanakan pembangunan MEGARIMBA KARYATAMA MEDIUM DESITY FIBREBOARD PROJECT INDRALAYA PALEMBANG;

2. Bahwa dalam perjanjian kontrak tersebut di atas PEMOHON I melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang terdiri dari beberapa tahapan pembangunan, yang berdasarkan perjanjian antara PEMOHON I dan TERMOHON dengan ruang lingkup peker­jaan yang dilakukan oleh PEMOHON I terdiri dari beberapa paket:

2.1. Pembuatan Baja Struktural (Structural Steel Fabrication) berdasarkan : Contract Agreement For Structural Steel Fabrication, BPEJOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G374, December 17, 1996 (Bukti P-1);

2.2. Pendirian Baja Struktural (Structural Steel Erection) ber­dasarkan Contract Agreement For Structural Steel Erec­

384

tion, P B E JO B No. 8871, Letter R ef. : 8871 /G 629, April 25, 1997 (Bukti P-2);

2.3. Pendirian Baja Struktural (Structural Steel Erection) ber­dasarkan Contract Agreement For Structural Steel Erec­tion, PBE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G605, April 25, 1997 (Bukti P-3);

2.4. Pembuatan Baja Struktural untuk pipa Bridges No. C6/5 berdasarkan:

• Contract Agreement For Structural Steel Fabrication For Pipe Bridjes Contract No. C 6/5, BPE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G465, April 25, 1997 (Bukti P-4);

• Medium Density Fibreboard Project Indralaya- Palembang, Contract Package No. C7, Design Check, Fabricate and Install A Product Transport Components, Volume I (Bukti P-5);

• Medium Density Fibreboard Project Indralaya- Palembang, Tender/Contract Ducuments, For Lump Sum/Schedule Of Rate Contracts, Volume 2 (Bukti P-6);

3. Bahwa TERMOHON I telah melaksanakan seluruh kewa­jibannya terhadap PEMOHON atas bidang-bidang pekerjaan sesuai kontrak-kontrak yang diuraikan di atas, dan dengan serta merta jumlah yang tertuang oleh TERMOHON telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang hingga saat diajukannya permohonan kepailitan ini adalah sebesar US $ 584,417 (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas Dollar Amerika) dan dalam rupiah sebesar Rp. 151.321.734 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana diatur dalam klausul “Ketentuan Pembayaran” dalam kontrak-kontrak tersebut di atas (Bukti P-7);

B. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON KEPADA PEMOHONII YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH :

1. Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PEMO­HON II terdiri dari beberapa paket sesuai dengan perjanjian kontrak sebagai berikut:

385

1.1. Contract Supply Of Steel Walkways, Stairs and Miscella­neous Steel Structures, No. C-201, tertanggal 28 Juli 1997 (Bukti P-8);

1.2. Contract Supply Of Steel Structure For Thermal Energy Building & Weste Chipper Screen Suport Structure No. : C-400, tertanggal 18 Agustus 1997 (Bukti P-9);

1.3. Contract Supply Of Steel Structure For Refiner Building No. C-500, tertanggal 18 Agustus 1997 (Bukti P-10);

2. Bahwa PEMOHON II telah melaksanakan seluruh kewajiban­nya terhadap PEMOHON atas bidang-bidang pekerjaan se­perti diuraikan di atas, dan dengan serta merta jumlah yang terutang oleh TERMOHON telah jatuh tempo dan dapat di­tagih yang hingga saat diajukan permohonan kepailitan ini adalah sebesar Rp. 423.969.402,- (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah) (Bukti P-11.a,b,c,d,e);

C. Bahwa telah terbukti dengan sah terdapat sedikitnya 2 (dua) utang TERMOHON yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang be­lum dibayar seluruhnya kepada Para Pemohon;

D. Bahwa PEMOHON I telah melakukan penagihan dan teguran ter­hadap TERMOHON, namun TERMOHON tidak melaksanakan pembayaran atau pelunasan utang terhadap PEMOHON I (Bukti P-12.a,b,c);

E. Bahwa terbukti pula dalam surat-menyurat antara PEMOHON I dan TERMOHON, pihak TERMOHON mengakui adanya kewa­jiban pembayaran dari TERMOHON kepada PEMOHON I (Bukti P-13.a,b);

F. Bahwa PEMOHON II juga telah melakukan penagihan dan teguran terhadap TERMOHON, namun TERMOHON juga tidak melak­sanakan pembayaran terhadap PEMOHON II (Bukti P-14);

G. Bahwa terbukti pula dalam surat-menyurat antara PEMOHON II dan TERMOHON, pihak TERMOHON mengakui adanya kewa­jiban pembayaran dari TERMOHON kepada PEMOHON II (Bukti P-15.a,b.);

H. Bahwa meskipun para PEMOHON telah beberapa kali memberi­kan peringatan dan teguran kepada TERMOHON agar menyele­saikan kewajibannya tersebut, akan tetapi TERMOHON tidak me­menuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PEMOHON;

386

I. Bahwa TERMOHON telah terbukti tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON I dan PEMOHON II seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 (Tentang Perubahan Atas Undang- undang tentang Kepailitan), maka PEMOHON I dan PEMOHON II berhak untuk meminta agar TERMOHON dinyatakan pailit;

J. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan TERMOHON mempunyai dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, sehingga permohonan kepailitan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka PEMOHON I dan PEMOHON II mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk memeriksa danmemberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERMOHON telah berhenti membayar utangnya dan karenanya dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum­nya;

3. Menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas untuk melaksanakan tu­gasnya sesuai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-undang Tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 No. 217 Juncto Staatsblad Ta­hun 1906 No. 348);

4. Memerintahkan penyitaan segera atas seluruh harta kekayaan milik TERMOHON baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan harta kekayaan yang lain berupa aset-aset (saham) perusa­haan milik TERMOHON untuk selanjutnya dijual dan hasil pen­jualan tersebut dipakai untuk membayar tagihan kreditur (PEMOHON I) sebesar US $ 584.417,- (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas Dollar) dan outstanding rupiah sebesar Rp. 151.321.734,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), serta tagihan kreditur (PEMOHON II) yaitu sebesar Rp. 423.969.402,- (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembi?- lan ribu empat ratus dua rupiah) ditambah bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

387

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)\

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan secara patut menurut hukum, maka pada hari sidang pertama telah ditetapkan (Senin tanggal 31 Mei 1999) Pemohon (Kreditur) I dan Pemohon (Kreditur) 2 hadir di persidangan yang diwakili oleh kuasanya CARTIC, MAHPUD & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Kelapa Gading Bule- vard Blok QA-1 No. 12, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 10 Mei 1999 untuk Pemohon (Kreditur) I, dan tanggal 7 Mei 1999 untuk Pemohon (Kreditur) 2, dan hadir pula Debitur yang diwakili oleh kuasanya HARRY PONTO, SH.LLM. dan BENNY PONTO, SH. Pengacara pada Kantor Hukum LONTOH & KAILIMANG berkantor di Jalan Jati Baru No. 45, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 1999;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 2 Juni 1999 para pihak hadir dalam persidangan, Kuasa Pemohon (Kreditur) I dan Pemohon (Kreditur) 2 melengkapi AD-ART nya dilanjutkan ke pemerik­saan bukti-bukti, kemudian untuk Termohon (Debitur) memberikan su­rat dan penjelasan bahwa tanggapannya belum siap dan akan diajukan pada persidangan berikutnya, selanjutnya Kuasa Termohon (Debitur) menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 1999 dan AD-ART-nya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ke-tiga tanggal 8 Juni 1999 para pihak hadir dalam persidangan, Kuasa Termohon (Debitur) menye­rahkan tanggapannya tertanggal 8 Juni 1999 yang pada pokoknya me­nolak dalil-dalil para pemohon dengan alasan, bahwa :• Apa yang didalilkan oleh Para Pemohon (Kreditur) mengenai besar

kewajibannya tidaklah sebesar yang tertera dalam permohonan ter­sebut;

• Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) 2 tidak sah oleh karena tidak dicantumkan kata-kata “bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI”

• Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara Pemohon (Kreditur) 2 dengan Debitur yang bersifat mutlak;

• Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Debitur mohon pada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan menolak Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) 1 PT. Basuki Pratama Engingeering dan Pemohon (Kreditur) 2 PT. Mitra Surya Tatamandiri yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 32/Pailit/ 1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., tertanggal 19 Mei 1999;

388

Tanggapan Termohon (Debitur) selengkapnya ditunjuk kepada surat tanggapan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persi­dangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemo­hon I (Kreditur I) telah melampirkan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Contract Agreement For Structural Steel Fabrica-

2. Bukti P-?

tion, BPE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G374, December 17, 1996 (sesuai dengan aslinya);

: Contract Agreement For Structural Steel Erection, PBE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G629, April 25, 1997 (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : Contract Agreement For Structural Steel Erection, PBE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G605, April 25, 1997 (sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Contract Agreement For Structural Steel Fabrication For Pipe Bridjes Contract No. C 6/5, BPE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G465, April 25, 1997 (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Medium Density Fibreboard Project Indralaya- Palembang, Contract Package No. C7, Design Check, Fabricate and Install A Product Transport Components, Volume 1 (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P-6 : Medium Density Fibreboard Project Indralaya- Palembang, Tender/Contract Ducuments, For Lump Sum/Schedule Of Rate Contracts, Volume 2. Bukti ini adalah lanjutan dari dokumen tender volume 1 (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Perincian tagihan yang telah jatuh tempo kepada PT. MEGARIMBA KARYATAMA per 31 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Contract Supply Of Steel Walkways, Stairs and Miscellaneous Steel Structures, No. C-201, Bukti dari PT. MITRA SURA TATAMANDIRI, yaitu kon­trak perjanjian kerja sama dengan PT.MEGARIMBA KARYATAMA yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk peker­jaan dengan landasan setiap pekerjaan yang dilak­sanakan oleh PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI dituangkan dalam tiga perjanjian tertulis (sesuai dengan aslinya);

389

9. Bukti P-9 Contract Supply Of Steel Structure For Thermal Energy Building & Weste Chipper Screen Suport Structure No. : C-400, adalah kontrak PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI dan PT. MEGARIMBA KARYATAMA lanjutan P-8 (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10 Contract Supply Of Steel Structure For Refiner Building No. C-500, adalah kontrak perjanjian antara PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI dan PT. MEGARIMBA KARYATAMA lanjutan dari P-9 (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 Terdiri atas Bukti P-11.a, P-11.b, P-11.C, P-11.d dan P-11.e adalah tagihan-tagihan PT. MITRA SU­RYA TATAMANDIRI kepada PT. MEGARIMBA KARYATAMA dengan jumlah tagihan total sebesar Rp. 423.969.402,- (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah) (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12.a Surat teguran Peringatan/Somasi dari Kantor Hu­kum Lonton & Kailimang sebagai kuasa PT. BASUKI PRATAMA tanggal 27 Juli 1998 No. 178/LK-SUA/II/98 kepada PT. MEGARIMBA KARYA­TAMA (sesuai Faks);

13. Bukti P-12.b Surat tanggal 24 April 1998 No. 068/S/BPE/04.98, perihal tagihan PT. BASUKI PRATAMA ENGI­NEERING kepada PT. MEGARIMBA KARYATAMA (sesuai dengan copy arsip);

14. Bukti P-12.c : Surat tanggal 2 Maret 1998 No. 038/S/BPE/03.98, perihal tagihan PT. BASUKI PRATAMA ENGI­NEERING kepada PT. MEGARIMBA KARYATAMA (sesuai dengan copy arsip);

15. Bukti P-13 : Surat tanggal 10 Agustus 1998, No. 38/PRA/III/98, dari POLTAK SILABAN & ASSOCIATES kepada Kantor Hukum Lontoh & Kailimang perihal Tanggap­an atas Surat No. 178/LK-SUA/II/98 (sesuai dengan faks);

16. Bukti P-14 : Surat tanggal 19 Maret 1998 dari PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI kepada Dewan Direksi PT. MEGARIMBA KARYATAMA tentang Permintaan jadwal pembayaran utang (sesuai dengan copy arsip);

390

17. Bukti P-15.a : Surat tanggal 16 November 1998 No. 55/PR/XI/98 dari POLTAK SI LABAN, R. ASTUTI SITANGGANG & ASSOCIATES kepada PT. MITRA SURYA TATA- MANDIRI perihal pemberitahuan (copy sesuai dengan aslinya);

18. BuktiP-15.b : Surat tanggal 5 Mei 1998 No. 02/PRA//99 dari POLTAK SILABAN, R. ASTUTI SITANGGANG & ASSOCIATES kepada Law Firm CARTIC MAHFUD & PARTNERS perihal usul perdamaian (copy se­suai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Termohon (Debitur) juga untuk me­nguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yaitu :

1. Bukti T-1

2. Bukti T-2

3. Bukti T-3

4. Bukti T-4

5. Bukti T-4 A

6. Bukti T-5

7. Bukti T-6

Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/1999/ PN.Niaga/JktPst. tertanggal 15 Februari 1999 (8871/G374, December 17, 1996) (tidak ada asli­nya);Surat Kantor Hukum Lontoh & Kailimang Nomor 125/LK-Ket./l I/99 tertanggal 3 Februari 1999 (sesuai dengan aslinya);

Fax Pemohon I No. F.085/98 tanggal 8 Juni 1998 (tidak ada asli copy dari fax);

Surat Termohon No. 035/MK-ED8/16/VI/98 tanggal 16 Juni 1998 (copy asli pada Pemohon);

Surat kuasa hukum Pemohon 1 No. LF-CMP/010/II/ 99 tanggal 5 Februari 1999 (tidak ada asli);Kwitansi yang diterbitkan oleh Pemohon I tertanggal 8 Februari 1999, yang merupakan bukti pem­bayaran Termohon kepada Pemohon I sebesar US$ 100,000,- (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan baru hasil pertemuan tanggal 2 Februari 1999 (vide Bukti T-2) (sesuai dengan asli);

Kwitansi yang diterbitkan oleh Pemohon I tertanggal 1 Maret 1999, yang merupakan bukti pembayaran Termohon kepada Pemohon 1 sebesar US$ 25,000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat), yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan baru

391

8. Bukti T-7

9. Bukti T-8

10. Bukti T-9

11. Bukti T-10

hasil pertemuan tanggal 2 Februari 1999 (vide Bukti T-2) (sesuai dengan aslinya);

Payments Schecule In Rp. Currency (AS per 30 April 1999), beserta dengan bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon (sesuai dengan aslinya);Memo Pemohon I yang dikirim melalui faksimili yang memberikan perincian total pembayaran dan sisa tagihan atas Contract Supply Of Steel Struc­ture For Thermal Energy Building & Weste Chipper Screen Suport Structure No. : C-400, tertanggal 18 Agustus 1997 (sesuai dengan aslinya);Memo Pemohon II yang dikirim melalui faksimili yang memberikan perincian total pembayaran dan sisa tagihan atas Contract Supply Of Steel Struc­ture For Thermal Energy Building & Weste Chipper Screen Suport Structure No. : C-400, tertanggal 18 Agustus 1997 (sesuai dengan aslinya);

Memo Pemohon II yang dikirim melalui faksimili yang memberikan perincian total pembayaran dan sisa tagihan atas Contract Supply Of Steel Struc­ture For Refiner Building No. C-500, tertanggal 18 Agustus 1997. (sesuai dengan aslinya);

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut didaftarkan di Kepani­teraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 1999, yang oleh karena telah memenuhi persyaratan administratif maka per­mohonan tersebut mendapat Nomor register: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari permohonan para pemohon adalah:1. Adanya utang Debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

oleh Pemohon I hingga saat diajukan permohonan pailit sebesar US $ 584.417 (lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas dollar Amerika Serikat) = Rp. 151.321.734,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga

392

puluh empat rupiah) yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian antara Pemohon I dengan Debitur mengenai:

a. Pembuatan Baja Struktural (Structural Steel Fabrication) ber­dasarkan : Contract Agreement For Structural Steel Fabrica­tion, BPE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G374, December 17, 1996 dan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 1997 dengan nilai kontrak sebesar US $ 721.500,- + 10% PPN;

b. Pendirian Baja Struktural (Structural Steel Erection) berdasar­kan Contract Agreement For Structural Steel Erection, PBF JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G629, April 25, 1997 yang ditandatangani 25 April 1997 tanpa ditentukan didalamnya ka­pan jatuh temponya dengan nilai kontrak sebesar US $ 16.700 + 10% PPN;

c. Pendirian Baja Struktural (Structural Steel Erection) berdasar­kan Contract Agreement For Structural Steel Erection, PBE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G605, April 25, 1997 yang ditandatangani 25 April 1997 tanpa ditentukan didalamnya ka­pan jatuh temponya dengan nilai kontrak sebesar US $ 75.000 + 10% PPN;

d. Pembuatan Baja Struktural untuk pipa Bridges No. C 6/5 ber­dasarkan :

1. Contract Agreement For Structural Steel Fabrication For Pipe Bridjes Contract No. C 6/5, BPE JOB No. 8871, Letter Ref. : 8871/G465, April 25, 1997 yang ditandatangani tanggal 25 April 1997 tanpa ditentukan didalamnya kapan jatuh temponya, dengan nilai kontrak US $ 150.000 + 10% PPN;

2. Medium Density Fibreboard Project Indralaya-Palembang, Contract Package No. C7, Design Check, Fabricate and Install A Product Transport Components, Volume I tanpa ditandatangani, kapan tanggal ditandatangani dengan nilai kontrak bergantung pada produk yang telah jadi;

3. Medium Density Fibreboard Project Indralaya-Palembang, Tender/Contract Ducuments, For Lump Sum/Schedule Of Rate Contracts, Volume 2 tanpa ditandatangani, tanpa tanggal penandatangan tanpa menyebutkan tanggal dan nilai kontrak;

2. Adanya utang Debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oieh Pemohon 2 hingga saat diajukannya permohonan pailit sebe-

393

sar Rp. 423.969.402,- (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah) yang tim­bul sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian antara Pemohon 2 dengan Debitur mengenai:

a. Contract Supply Of Steel Walkways, Stairs and Miscellaneous Steel Structures, No. C-201, tertanggal 28 Juli 1997 dengan jumlah yang tidak tertera dalam Bukti P-8 yang diajukan;

b. Contract Supply Of Steel Structure For Thermal Energy Build­ing & Weste Chipper Screen Suport Structure No. : C-400, ter­tanggal 18 Agustus 1997 yang ditanda tangani pada tanggal 18 Agustus 1997 dengan jumlah sebesar Rp. 302.360.795,- (tiga ratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);

c. Contract Supply Of Steel Structure For Refiner Building No. C- 500, tertanggal 18 Agustus 1997 yang ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 1997 dengan jumlah Rp. 386.474.220,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Bahwa Pemohon (Kreditur) I telah melaksanakan seluruh kewajiban­nya terhadap Debitur atas bidang kerja yang tertera dalam kontrak se­bagaimana tertera di atas, begitu pula halnya dengan Pemohon (Kreditur) 2, akan tetapi hingga saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon (Kreditur) 1 dan Pemohon (Kreditur) 2 ke Pengadilan Niaga, Debitur belum juga melunasi utangnya pada Pemohon (Kreditur) 1 maupun pada Pemohon (Kreditur) 2 tersebut sebagaimana telah di­dalilkan bahwa Pemohon (Kreditur) 1 dan Pemohon (Kreditur) 2 terse­but, walaupun Pemohon (Kreditur) 1 telah mengajukan 3 (tiga) kali so­masi dan Pemohon (Kreditur) 2 mengajukan 3 (tiga) kali somasi pada Debitur; karenanya baik Pemohon (Kreditur) 1 maupun Pemohon (Kreditur) 2 mohon agar Debitur dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon (Kreditur) 1 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ditambah dengan P-12.a, P-12.b, P-12.C dan P-13, sedangkan Pemohon (Kreditur) 2 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-8, P-9, P-10, P-11.a, P-11.b, P-11.C, P-11 .d, P-11.e, P-14, P-15.a dan P-15.b;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon (Kreditur) 1 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ditambah dengan P-12.a, P-12.b, P-12.C

394

dan P-13, sedangkan Pemohon (Kreditur) 2 maka Debitur juga menga­jukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka belum sampai pada materi pokok dari permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) 1 dan Pemohon (Kreditur) 2, Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih dahulu mengenai tanggapan Debitur, terutama yang menyangkut syarat formal diajukannya suatu permohonan; dalam hal ini adalah Sub. B. point 1.1 sampai dengan 1.3 mengenai kuasa yang diberikan oleh Pemohon (Kreditur) 2 pada point 2.1 sampai dengan 2.4 mengenai besarnya ke­wajiban dan klausula arbitrase sebelum mempertimbangkan materi/isi dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Sub B point 1.1 sampai dengan 1.3 tentang surat kuasa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

• Bahwa sehubungan dengan diajukannya permohonan kepailitan ini oleh Pemohon (Kreditur) I dan Pemohon (Kreditur) 2 maka ber­dasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 permo­honan kepailitan a quo harus diajukan oleh Penasehat Hukum yang memiliki izin praktek, dalam hal ini adalah Mahfud Rivai, SH., Carrel Ticualu, SE,SH. dan Muhammad Sjafari Jebbo, SH. Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm “Cartic, Mahfud & Partners" yang beralamat di Jalan Kepala Gading Bulevard Blok QA I No. 12 Ja­karta Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon (Kreditur) 1 telah memberikan kuasa pada para Penasehat Hukum tersebut di atas dalam bentuk Su­rat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 1999 melalui Direkturnya J. Sujanto Basuki yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Basuki Pratama Engineering, Surat Kuasa mana telah pula ditandatan­gani oleh yang bersangkutan, disamping oleh 3 orang Penasehat Hu­kum dari Law Firm tersebut di atas;

• Pemohon (Kreditur) 2 sebagaimana halnya Pemohon (Kreditur) 1, telah pula memberikan kuasanya pada Penasehat Hukum yang sama dengan Penasehat Hukum Pemohon (Kreditur) 1, juga dalam bentuk Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 1999 melalui Direktur­nya Ir. E.M. Jenny Rahardja, Surat Kuasa mana telah pula ditanda­tangani oleh yang bersangkutan, disamping oleh 3 orang Penasehat Hukum dari Law Firm di atas;

Menimbang, bahwa J. Sujanto Basuki sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah memang orang yang

395

berhak untuk mewakili PT. Basuki Pratama Engineering selaku Pemo­hon (Kreditur) 1 dalam permohonan pailit ini berdasar AD/ART di PT. Basuki Pratama Engineering hal mana sesuai dengan Pasal 113 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jis Pasal 82 jis Pasal 89 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perse­roan Terbatas dan ketentuan yang menyangkut Surat Kuasa Khusus yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Ir. E.M. Jenny Rahardja berdasarkan AD/ ART dari PT. Mitra Surya Tatamandiri adalah orang yang berhak untuk mewakili PT. Mitra Surya Tatamandiri Pemohon (Kreditur) 2; jadi walaupun dalam surat kuasa yang ditandatanganinya pada tanggal 7 Mei 1999 hanya tercantum “Ir. E.M. Jenny Rahardja, Direktur PT. Mitra Surya Tatamandiri" tanpa diikuti kata-kata “yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Surya Tatamandiri”, namun karena da­lam surat kuasa tersebut dicantumkan jabatan dari Ir. E.M. Jenny Rahardja yaitu sebagai Direktur PT. Mitra Surya Tatamandiri dan surat kuasa tersebut telah pula ditandatangani oleh yang bersangkutan berikut adanya stempel/cap perusahaan/PT. Mitra Surya Tatamandiri maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jis Pasal 113 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jis Pasal 82 jis Pasal 89 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang ditanda­tangani oleh Ir. E.M. Jenny Rahardja adalah sah menurut hukum oleh karena ditandatangani pihak yang berhak untuk mewakili PT. Mitra Surya Tatamandiri baik didaiam maupun diluar persidangan, dalam hal ini adalah Ir. E.M. Jenny Rahardja dan menolak tanggapan Debitur yang menyatakan surat kuasa dari Pemohon (Kreditur) 2 tidak sah;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanggapan Debitur Sub B point 2A sampai dengan 2.4 yang menyang­kut klausula arbitrase;

Menimbang, bahwa dalam isi perjanjian yang ditandatangani Debitur dan Pemohon (Kreditur) 2 pada bukti P-8 (halaman 3 Pasal 6), bukti P-9 (halaman 3 Pasal 6) dan Bukti P-10 (halaman 3 Pasal 6) ter­cantum klausula arbitrase yang pada pokoknya memperlihatkan adanya kesepakatan antara pihak Debitur dengan pihak Pemohon (Kreditur) 2 untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal sejak sebelum Perang Dunia ke-U dan diatur dalam Pasal 615-651 Rv. hal mana tetap berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jis memori penjelasan undang-

396

undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) jis Pasal 1338 KUH Perdata yang mana kemudian melahirkan azas PA C TA S U N T S E R ­VANDA jis Putusan MARI Nomor : 455 K/SIP/1982 tanggal 27 Mei 1983 jis Putusan MARI Nomor: 225 K/SIP/1976 tanggal 30 September 1983 jis Putusa MARI Nomor: 3179 K/Sip/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang mana kesemuanya ini melahirkan suatu Yurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase yaitu bahwa :

- Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang membuat klausula arbitrase para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga arbitrase;

- Kemutlakkan keterikatan pada klausula arbitrase tersebut dengan sendirnya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolute arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

- Gugurnya kewenangan mutlak/arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu dan menuang­kannya dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Kompetensi absolut dari arbitrase sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah menyang­kut hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR, khususnya Pasal 377 yang selanjutnya menunjuk ketentuan-ketentuan yang ada dalam Rv mengenai arbitrase, hal mana tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan; akan tetapi penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut, khususnya point ke 7 jo Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 itu memberikan kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan hukum acara yang berada diluar hukum acara yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sepanjang hukum acara terse­but tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, termasuk hukum acara tentang arbitrase yang diatur dalam HIR dan Rv yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ten­tang arbitrase sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat hanya ketentuan mengenai klausula arbi­trase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum, atau dengan kata lain hanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan dengan tanggapan dalam permohonan ini, Sub B point 2.1, sampai dengan 2.4 dan bukti P-8, P-9, dan P-10 yang menyangkut klausula arbitrase maka sesuai dengan Pasal 134 HIR Majelis Hakim harus menyatakan diri tak berwenang

397

untuk memeriksa, mengadili maupun memutus permohonan kepailitan yang diajukan untuk Pemohon (kreditur) 2, karena kewenangan untuk memeriksa, mengadili maupun memutuskan permohonan kepailitan yang diajukan Pemohon (Kreditur) 2 ada pada BANI (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas tanggapan Debitur Sub B point IA sampai dengan 1.3 dan point 2.1 sampai dengan 2.4 di atas Majelis Hakim tak lagi mempertimbangkan tanggap­an selebihnya dari Debitur, termasuk bukti T-1 sampai dengan T-9 yang diajukan Debitur karena telah menyangkut materi permohonan pernyataan Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pemohon (Kreditur) 1;

Menimbang, bahwa Pemohon (Kreditur) 1 dalam permohonan­nya mendalilkan adanya Utang Debitur sebesar US $ 584.417 (= Rp. 151321.734,- yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya per­janjian antara Pemohon (Kreditur) 1 dengan Debitur sebagaimana disebut dalam permohonannya, utang mana telah jatuh tempo dan da­pat ditagih;

Menimbang, bahwa jika dalil permohonan dari Pemohon (Kreditur) 1 dihubungkan dengan Bukti P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan dalam permohonan ini ternyata tidak terdapat hubungan yang jeias yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar utang yang didalilkan oleh Pemohon (Kreditur) 1 itu besarnya adalah sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon (Kreditur) 1 dan timbul sebagai akibat dari perjanjian sebagaimana disebut dalam permohonan Pemohon (Kreditur); disamping itu pula bukti-bukti tersebut tidak dapat menjelaskan serta meyakinkan Majelis Hakim tetang waktu jatuh tempo dari utang tersebut oleh karena dalam bukti-bukti tersebut (yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7) jatuh tempo hanya digantungkan pada hasil kerja pertermin yang juga tidak jelas kapan mulai dan berakhirnya serta berapa nilainya per termin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti selanjutnya yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) 1 juga tidak dapat mendukung dalil-dalil Permo­honan Pemohon (Kreditur) 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Pemohon (Kreditur) 1 berdasar pertimbangan hukum sebelumnya memenuhi kualitas seba­gai kreditur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No­mor 4 Tahun 1998, akan tetapi karena Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 mensyaratkan harus ada minimal 2 (dua) Kreditur se-

398

dangkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa Kreditur yang ada dan memenuhi syarat hanyalah Pemohon (Kreditur) 1 maka syarat yang menyatakan harus ada dua Kreditur ti­dak terpenuhi; disamping itu pula utang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (Kreditur) 1 ternyata tidak jelas jatuh tempo, karenanya ada­lah beralasan jika Majelis Hakim menyatakan permohonan kepailitan ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai sita yang dimohonkan oleh para Pemohon karena permohonan Pemohon ditolak, maka tentang sita tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kepailitan ini dito­lak maka Pemohon (Kreditur) harus membayar biaya perkara ini yang besarnya adalah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat Penjelasan Umum point ke-7 jis Pasal 1 ayat (1) jis Pasal 113 jis Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jis Pasal 134 HIR jis Pasal 377 HIR jis Pasal 82 jis Pasal 89 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jis Pasal 1338 KUH Perdata jis memori penjelasan Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) jis Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jis Pasal 61 1 sampai dengan Pasal 65 1 Rv jis putusan MARI Nomor : 455 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 jis putusan MARI Nomor: 3179 K/Pdt./1984 tanggal 4 Mei 1988 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E M U T U S K A N

- Menyatakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) 1 yaitu PT. Basuki Pratama Engineering dan Pemohon (Kreditur) 2 yaitu PT. Mitra Surya Tatamandiri ditolak;

- Membebankan biaya permohonan pernyataan pailit ini pada Pemo­hon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hari: RABU tanggal 16 JUN11999 oleh kami Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. selaku Ketua Majelis, SYAM- SUDIN M AN AN SI NAGA, SH.MH. dan TJAHJONO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : KAMIS tanggal 17 Juni 1999 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAHDI, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Debitur;

399

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A :

ttd. ttd.

SYAMSUDIN MANAN SINAGA. SH.MH.

ttd.

TJAHJONO, SH.

NY.NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI ttd.

M A H D I . SH.

400