Upload
vanthien
View
220
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id /
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR: PER- 04 j 1.01jPPATKj03 j 13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan memerlukan pedoman yang
dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang
sehat dan kondusif;
b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada pada
huruf a perlu dituangkan secara tertulis dalam
bentuk peraturan tata tertib Pegawai Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Tertib
Pegawai Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
PUSAT PEIAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAIA
J1.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgojd
Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3424);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Nomor: PER-
07 j l.OljPPATKj08j 12 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 817);
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.gojd
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANKEPALAPUSATPELAPORANDANANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA TERTIB
PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSIKEUANGAN.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disingkat
PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Pegawai PPATK, selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang
undangan yang mengatur sistem kepegawaian PPATK.
3. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara struktural membawahi
Pegawai.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari
kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional
dan/ atau cuti bersama.
5. Jam Kerja adalah periode waktu an tara jam kerja sampai dengan pulang
kerja dikurangi waktu istirahat.
6. Kehadiran adalah keberadaaan seorang Pegawai di kantor untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibuktikan dengan
data kehadiran yang direkam oleh mesin pencatat kehadiran elektronik.
7. Tunjangan Khusus adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan
kepada Pegawai tetap dan Pegawai dipekerjakan atas pelaksanaan tugas
dan tanggungjawabnya di PPATK.
8. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai kontrak
atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di PPATK.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
9. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan
dituangkan secara tertulis dalam surat keterangan serta disetujui oleh
Atasan Langsung.
10. Komite Sumber Daya Manusia PPATK,selanjutnya disebut Komite SDM,
adalah organ PPATKyang bertugas membantu Kepala PPATKdalam
merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi di bidang sumber
daya manusia serta mempunyai fungsi yang dipersamakan dengan
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Pasa12
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
(2) Peraturan ini bertujuan untuk:
a. membentuk integritas diri Pegawai;
b. membentuk kedisiplinan Pegawai;
c. meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja Pegawai;
d. menjaga martabat dan kewibawaan Pegawai dan PPATK;dan
e. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.
BABII
KEWAJIBANDANLARANGAN
Pasa13
Setiap Pegawai wajib:
a. mengucapkan dan melaksanakan sumpah atau janji Pegawai;
b. mengenakan tanda pengenal Pegawai;
c. menaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan PPATK;
d. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
e. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan persatuan Pegawai;
f. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
g. menaati ketentuan waktu kerja;
h. menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efektif, efisien, dan
bertanggung jawab;1. mengamankan dokumen dan barang milik negara dengan baik;
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
J. memelihara barang milik negara untuk kepentingan dinas dan/ atau tidak
meminjamkan barang milik negara kepada pihak lain tanpa izin tertulis
dari pejabat yang berwenang; dan
k. mengikuti upacara bendera hari besar nasional dan hari ulang tahun
PPATK.
Pasal4
Setiap Pegawai dilarang:
a. menyalahgunakan wewenang jabatan;
b. memberikan, menjanjikan untuk memberikan, menerima langsung atau
tidak langsung sesuatu atau pemberian dalam bentuk apapun yang
berhubungan dengan kedudukan jabatan atau pekerjaannya;
c. membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia negara dan/ atau rahasia
yang diketahui karena kedudukan jabatan atau pekerjaannya untuk
kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
d. menjadi anggota dan/ atau simpatisan aktif partai politik;
e. melakukan tindakan yang bersifat intimidasi dan/ atau kekerasan fisik
terhadap sesama Pegawai;
f. membocorkan informasi yang diketahui karena kedudukan jabatan atau
pekerjaannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
g. merangkap jabatan di luar PPATKkecuali yang bersifat sosial, keagamaan
dan/ atau jabatan lain sepanjang tidak menimbulkan benturan
kepentingan dengan tugas PPATK;
h. menjadi pegawai atau pekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi
internasional tanpa izin dari pemerintah;
1. melakukan pekerjaan di luar kedinasan PPATKpada Jam Kerja; atau
J. menyalahgunakan tanda pengenal.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
BABIII
WAKTUKERJA DANKEHADIRANPEGAWAI
Bagian Kesatu
Waktu Kerja
Pasa15
(1) Waktu kerja meliputi Hari Kerja dan Jam Kerja.
(2) Jumlah Jam Kerja sebanyak 8 (delapan) jam per hari tidak termasuk
jam istirahat.
(3) Perhitungan jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikecualikan pada hari Jumat dengan mempertimbangkan jam istirahat.
(4) Waktu masuk kerja adalah pukul 07.00 WIB dan waktu pulang kerja
adalah pukul 16.00 WIB.
(5) Waktu masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan
kelonggaran sampai dengan pukul 08.00 WIB dengan tetap
memperhatikan ketentuan pada ayat (2).
(6) Ketentuan mengenai waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan pada bulan
Ramadhan yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.
(7) Ketentuan waktu kerja bagi petugas satuan pengamanan, teknisi, dan
pramubakti diatur oleh Kepala Biro Umum.
Pasa16
Jam istirahat adalah:a. pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada hari Senin
sampai dengan hari Kamis; dan
b. pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIBpada hari Jumat.
Pasa17
(1) Pegawai yang masuk kerja setelah pukul 08.00 WIB dianggap datang
terlambat.(2) Pegawai yang masuk kerja tetapi jumlah jam kerjanya kurang dari
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4) dan
ayat (5)dikategorikan sebagai datang terlambat atau pulang cepat.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
(3) Waktu pulang kerja untuk Pegawai yang datang terlambat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)adalah pukul 17.00 WIB
(4) Pegawai yang datang terlambat atau pulang cepat harus
memberitahukan kepada Atasan Langsung.
(5) Pemberitahuan kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini dan ditandatangani oleh Atasan Langsung.
(6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Biro
Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana paling lama 2
(dua) hari setelah masuk kerja.
Pasal8
Pegawai yang datang terlambat atau pulang cepat karena tugas kedinasan,
harus disertai bukti berupa surat tugas, disposisi, atau keterangan tertulis
dari Atasan Langsung dan/ atau pimpinan unit kerja.
Pasal9
(1)Pegawai yang meninggalkan kantor dengan alasan pribadi selama Jam
Kerja harus mendapatkan izin Atasan Langsung dengan mengisi formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro
Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana paling lama (1)hari
kerja setelah masuk kerja.
Pasal 10
(1) Waktu olah raga dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat.
(2) Waktu olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir paling
lama pukul 09.00 WIB.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-useappatk.go.id, Website: www.ppatk.go.id
Bagian Kedua
Pencatatan Kehadiran
Pasal 11
(1) Untuk ketertiban dan kedisiplinan Pegawai terhadap waktu kerja, setiap
Pegawai wajib melakukan pencatatan Kehadiran pada mesin pencatat
kehadiran elektronik.
(2) Pencatatan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan pada saat masuk kantor dan meninggalkan kantor.
(3) Pegawai yang tidak mencatat Kehadiran pada waktu masuk kerja atau
pulang kerja, dikatagorikan datang terlambat atau pulang cepat karena
keperluan pribadi.
(4) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. pencatat kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
b. Pegawai belum terdaftar dalam pencatat kehadiran secara elektronik;
c. sidik jari tidak terekam dalam pencatat kehadiran elektronik; atau
d. terjadi keadaan memaksa (force majeure).
Pasal 12
(1) Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus, pencatatan
Kehadiran Pegawai dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan upacara bendera
diatur dengan Peraturan Kepala PPATK tentang Upacara Untuk
Memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun PPATK.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
}1. Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeiepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Bagian Ketiga
Ketidakhadiran
Paragraf 1
Umum
Pasal 13
Pegawai yang tidak hadir pada waktu kerja dikategorikan alpa, kecuali:
a. izm;
b. dinas;
c. sakit;
d. cuti; atau
e. melaksanakan pendidikan danjatau pelatihan.
Paragraf 2
Izin
Pasal 14
(1) Pegawai yang tidak hadir karena izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a harus memberitahukan kepada Atasan Langsung yang
bersangku tan.
(2) Izin hanya dapat diberikan untuk keadaan yang tidak direncanakan
sebelumnya paling banyak 3 (tiga)hari dalam setahun.
(3) Ketidakhadiran Pegawai karena alasan izin tidak mengurangi hak cuti
tahunan yang bersangkutan.
(4) Atasan Langsung berwenang menyetujui atau menolak permohonan izin
Pegawai yang bersangkutan.
(5) Dalam hal permohonan izm ditolak oleh Atasan Langsung,
ketidakhadiran Pegawai yang bersangkutan dikategorikan alpa.
(6) Pegawai yang tidak hadir karena izin harus mengisi formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Biro
Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana paling lama 1
(satu) Hari Kerja setelah masuk kerja.
- - - - - -- --------------
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Pasal 15
(1) Pegawai yang akan melaksanakan ibadah keagamaan yang ditetapkan
bukan sebagai hari libur nasional diberikan izin fakultatif.
(2) Pemberian tzm fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia
mengenai pemberian izm fakultatif untuk melakukan ibadah
keagamaan.
Paragraf 3
Dinas
Pasal 16
(1) Pegawai yang tidak hadir karena dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b harus berdasarkan surat tugas.
(2) Pegawai yang tidak hadir karena dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diwajibkan untuk melakukan pencatatan Kehadiran
elektronik.
Paragraf 4
Sakit
Pasal 17
(1) Pegawai yang tidak hadir karena alasan sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf c harus memberitahukan kepada Atasan
Langsung.
(2) Pemberitahuan kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini dan ditandatangani oleh Atasan Langsung.
(3) Pegawai yang tidak hadir karena alasan sakit harus dibuktikan dengan
surat keterangan dokter.
(4) Ketidakhadiran Pegawai karena alasan sakit tidak mengurangi hak cuti
tahunan yang bersangkutan.
PUSAT PELAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeiepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
(5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan
kepada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana paling
lama 1 (satu) Hari Kerja setelah masuk kerja.
Paragraf 5
Cuti
Pasal 18
(1) Cuti merupakan hak bersyarat setiap Pegawai.
(2) Pegawai yang tidak hadir karena alasan cuti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf d harus memberitahukan kepada Atasan
Langsung.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal19
Menurut jenisnya, cuti dibedakan menjadi:
a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti di luar tanggungan negara;
d. cuti bersalin; dan
e. cuti karen a alasan penting.
Pasal20
(1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan
paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) periode tahun
takwim.
(2) Cuti tahunan yang belum diambil dalam tahun yang bersangkutan,
dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) Hari Kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun
yang sedang berjalan.
(3) Dalam hal terdapat cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah,
pemberian cuti tahunan diperhitungkan dengan mengurangi jumlah hari
cuti bersama.
PUSAT PELAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
(4) Dalam hal terdapat kepentingan dinas mendesak, cuti tahunan dapat
ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Permohonan cuti tahunan harus disampaikan kepada Biro Sumber Daya
Manusia, Organisasi dan Tata Laksana paling lama 3 (tiga) hari sebelum
Pegawai yang bersangkutan menjalani cuti tahunan.
Pasa121
(1) Pegawai kontrak yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara
terus menerus, berhak atas cuti tahunan.
(2) Cuti tahunan Pegawai kontrak yang belum diambil dalam tahun yang
bersangkutan, tidak dapat diambil dalam tahun berikutnya.
Pasal22
Perhitungan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
dikecualikan bagi petugas satuan pengamanan dan teknisi.
Pasal23
(1) Setiap Pegawai harus memperhatikan sisa cuti tahunannya.
(2) Dalam hal sisa cuti tahunan habis, Pegawai tidak berhak mengajukan
dan memperoleh cuti tahunan.
Pasal24
(1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat
diberikan kepada Pegawai Tetap yang telah bekerja paling sedikit 6
(enam) tahun secara terus menerus.
(2) Cuti besar bagi Pegawai yang dipekerjakan diberikan oleh instansi asal
Pegawai yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan dari
Kepala PPATK.
(3) Persetujuan cuti besar yang diterbitkan oleh instansi asal Pegawai yang
dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana paling lama 1
(satu) bulan sebelum Pegawai yang bersangkutan menjalani cuti besar.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Pasal25
(1) Cuti besar dapat diambil untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan.
(2) Pegawai yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunannya
dalam tahun yang bersangkutan
(3) Cuti besar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.
Pasal26
Pegawai kontrak tidak berhak atas cuti besar.
Pasal27
(1) Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf c dapat diberikan kepada Pegawai tetap yang telah bekerja paling
sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus setelah mendapatkan
persetujuan dari Kepala PPATK.
(2) Cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai yang dipekerjakan
diberikan oleh instansi asal Pegawai yang bersangkutan setelah
mendapatkan pertimbangan dari Kepala PPATK.
(3) Persetujuan cuti di luar tanggungan negara yang diterbitkan oleh
instansi asal Pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi
dan Tata Laksana sebelum yang bersangkutan menjalani cuti di luar
tanggungan negara.
Pasal28
Pegawai kontrak tidak berhak atas cuti di luar tanggungan negara.
Pasal29
(1) Cuti di luar tanggungan negara diberikan untuk jangka waktu paling
lama 3 (tiga) tahun.
(2) Permohonan cuti di luar tanggungan negara harus disampaikan kepada
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana paling lama 2
(dua) bulan sebelum Pegawai yang bersangkutan menjalani cuti di luar
tanggungan negara.
(3) Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak berhak
atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeiepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Pasal30
(1) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d hanya
diberikan kepada Pegawai wanita untuk persalinan pertama, kedua, dan
ketiga.
(2) Cuti bersalin dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari kalender.
(3) Permohonan cuti bersalin beserta surat keterangan dari dokter harus
disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata
Laksana paling lama 2 (dua) minggu sebelum Pegawai yang
bersangkutan menjalani cuti bersalin.
Pasa131
(1) Pegawai wanita yang akan menjalani persalinan keempat dan seterusnya
dapat menggunakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.
(2) Cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 24 atau Pasal 27 Peraturan ini.
Pasal32
(1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf e diberikan kepada Pegawai yang:
a. melangsungkan perkawinan;
b. menikahkan anak;
c. isterinya melahirkan anak pertama atau anak kedua; atau
d. anggota keluarganya yaitu suami, isteri, orang tua kandung, mertua
kandung, anak kandung, saudara kandung sakit keras danjatau
meninggal dunia.
(2) Cuti karena alasan penting diberikan dalam jangka waktu paling lama 5
(lima)Hari Kerja dan tidak mengurangi hak cuti tahunan.
(3) Dalam hal diperlukan, Pejabat yang berwenang dapat memberikan
tambahan lamanya cuti karen a alasan penting sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)Hari Kerja.
(4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai harus
mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
J1.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-useappatk.go.id, Website: www.ppatk.go.id
Pasal30
(1) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d hanya
diberikan kepada Pegawai wanita untuk persalinan pertama, kedua, dan
ketiga.
(2) Cuti bersalin dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari kalender.
(3) Permohonan cuti bersalin beserta surat keterangan dari dokter harus
disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata
Laksana paling lama 2 (dua) mmggu sebelum Pegawai yang
bersangkutan menjalani cuti bersalin.
Pasal31
(1) Pegawai wanita yang akan menjalani persalinan keempat dan seterusnya
dapat menggunakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.
(2) Cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 24 atau Pasal 27 Peraturan ini.
Pasal32
(1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf e diberikan kepada Pegawai yang:
a. melangsungkan perkawinan;
b. menikahkan anak;
c. isterinya melahirkan anak pertama atau anak kedua; atau
d. anggota keluarganya yaitu suami, isteri, orang tua kandung, mertua
kandung, anak kandung, saudara kandung sakit keras darr/ atau
meninggal dunia.
(2) Cuti karena alasan penting diberikan dalam jangka waktu paling lama 5
(lima)Hari Kerja dan tidak mengurangi hak cuti tahunan.
F?l Dalam hal diperlukan, Pejabat yang berwenang dapat memberikan
tambahan lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)Hari Kerja.
(4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai harus
mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
(5) Dalam hal Pegawai tidak dapat menunggu surat izin dari pejabat yang
berwenang memberikan cuti maka Atasan Langsung dapat memberikan
izin sementara untuk menjalankan cuti karen a alas an penting.
Pasa133
(1) Surat izin cuti bagi Sekretaris Utama dan Deputi diterbitkan oleh
Sekretaris Utama berdasarkan permohonan cuti yang telah disetujui
oleh Kepala PPATK.
~{'2r ~ Surat izin cuti bagi Pejabat Eselon II diterbitkan oleh Sekretaris Utama
berdasarkan permohonan cuti yang telah disetujui oleh Pejabat Eselon I
yang membawahi Pejabat Eselon II.
(3) Surat izin cuti bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Pegawai
yang tidak menduduki jabatan struktural diterbitkan oleh Kepala Biro
Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana berdasarkan
permohonan cuti yang telah disetujui oleh Atasan Langsung.
Paragraf 6
Pendidikan darr/ atau Pelatihan
Pasa134
Setiap Pegawai diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
dan / atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan PPATK.
Pasa135
(1) Pegawai yang mengikuti pendidikan danj atau pelatihan harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari Kepala PPATK.
(2) Pegawai yang telah mengikuti pendidikan darr/ atau pelatihan harus
memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala PPATK.
Pasa136
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan/ atau pelatihan diatur
dengan Peraturan Kepala PPATK.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-usesppatk.go.td, Website: www.ppatk.gojd
BABIV
TATA TERTIB BERPAKAIAN
Pasa137
Selama menjalankan tugas pada waktu kerja, Pegawai harus mengenakan
pakaian kerja harian yang rapi, pantas dan sopan serta tidak diperkenankan
mengenakan pakaian dari bahan jeans atau bahan sejenisnya.
Pasa138
(1) Pakaian kerja bagi Pegawai pria pada hari Senin dan hari Kamis adalah
sebagai berikut:
a. celana panjang dari bahan kain;
b. kemeja formallengan panjang;
c. sepatu tertutup;
d. kaos kaki; dan
e. dasi.
(2) Pakaian kerja bagi Pegawai pria pada hari Selasa adalah:
a. celana panjang dari bahan kain;
b. kemeja batik;
c. sepatu tertutup; dan
d. kaos kaki.
(3) Pakaian kerja bagi Pegawai pria pada hari Rabu adalah:
a. celana panjang dari bahan kain;
b. kemeja batik lengan panjang;
c. sepatu tertutup; dan
d. kaos kaki.
(4) Pakaian kerja bagi Pegawai pria pada hari Jumat adalah:
a. celana panjang dari bahan kain;
b. kemeja batik atau baju koko;
c. sepatu tertutup; dan
d. kaos kaki.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-usgappatk.go.id, Website: www.ppatk.gojd
Pasa139
(1) Pakaian kerja bagi Pegawai wanita pada hari Senin dan hari Kamis
adalah sebagai berikut:
a. celana panjang atau rok;
b. kemeja, blouse atau blazer lengan panjang; dan
c. sepatu tertutup.
(2) Pakaian kerja bagi Pegawaiwanita pada hari Selasa adalah:
a. celana panjang atau rok dari bahan kain;- ..~• u'b. baju batik; dan
c. sepatu.
(3) Pakaian kerja bagi Pegawaiwanita pada hari Rabu adalah:
a. celana panjang atau rok dari bahan kain;
b. baju batik lengan panjang; dan
c. sepatu.
(4) Pakaian kerja bagi Pegawaiwanita pada hari Jumat adalah:
a. celana panjang atau rok dari bahan kain;
b. baju batik atau baju muslimah; dan
c. sepatu.
Pasa140
Pakaian kerja bagi tenaga pengamanan, pramubakti, teknisi, sopir, penerima
tamu, ajudan, pengawal, dan kurir adalah pakaian seragam yang ditentukan
oleh Kepala Biro Umum berdasarkan persetujuan Kepala PPATK.
Pasal41
(1) Selama waktu kerja, Pegawai harus mengenakan tanda pengenal.
(2) Pegawai yang berhenti sebagai Pegawai PPATKharus mengembalikan
tanda pengenal kepada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata
Laksana.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeiepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-usesppatk.go.id, Website: www.ppatkgo.id
BABV
PERKAWINANATAUPERCERAIAN
Pasal42
(1) Pegawai yang akan melangsungkan perkawinan pertama, wajib
memberitahukan kepada Kepala PPATK.
(2) Pegawai pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib mendapat izin
terlebih dahulu dari Kepala PPATK.
'(3)°· Pegawai wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua dan
seterusnya.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi
Pegawai yang telah menjadi dud a atau janda yang akan melangsungkan
perkawinan kembali.
(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(6) Setelah melakukan perkawinan, Pegawai harus menyampaikan bukti
perkawinan kepada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata
Laksana dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah
melangsungkan Perkawinan.
Pasal43
(1) Pegawai yang akan melakukan gugatan perceraian wajib mendapatkan
izin terlebih dahulu dari Kepala PPATK.
(2) Pegawai yang menjadi tergugat cerai wajib memperoleh surat keterangan
terlebih dahulu dari Kepala PPATK.
(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4) Sebelum melakukan perceraian, Kepala PPATK berhak memanggil
Pegawai dan pasangannya untuk mengetahui alasan-alasannya.
---------------------_.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Pasa144
(1) Suami, isteri, anak, saudara kandung, mertua atau menantu dari
Pegawai, tidak diperbolehkan bekerja pada PPATK.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi
mereka yang telah bekerja di PPATKsebelum ditetapkannya Peraturan
ini.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
apabila tidak ditugaskan dalam unit kerja dan/ atau tim kerja yang
sarna.
BABVI
DATAKEPEGAWAIAN
Pasal45
(1) Setiap Pegawai harus melaporkan data kepegawaian dan disertai bukti
yang sah, an tara lain berupa:
a. nama;
b. alamat;
c. status perkawinan;
d. jumlah tanggungan keluarga;
e. pendidikan; dan
f. pelatihan.
(2) Laporan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata
Laksana setelah diketahui oleh Atasan Langsung.
(3) Apabila terjadi perubahan pada data kepegawaian, maka Pegawai yang
bersangkutan harus mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
mi.
------------ _. - - - -- - --- - - -----
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
BABVII
PELANGGARANDANSANKSI
Pasal46
(1) Setiap Pegawai wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini.
(2) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan dalam Peraturan In!
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;.,.-.~.".,_...., ,(;9 .....
b. teguran tertulis; dan
c. sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal47
Jenis Pelanggaran dibagi dalam 3 (tiga)kualifikasi, yaitu:
a. kualifikasi ringan;
b. kualifikasi sedang; dan
c. kualifikasi berat.
Pasal48
(1) J enis pelanggaran yang termasuk dalam kualifikasi ringan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
a. tidak mengikuti upacara bendera;
b. tidak berpakaian sesuai ketentuan dalam Peraturan ini;
c. datang terlambat atau pulang cepat kerja tanpa Alasan yang Sah
paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan; atau
d. tidak hadir pada Hari Kerja tanpa Alasan yang Sah paling banyak 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2) Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh Atasan Langsung.
(3) Pegawai yang 2 (dua) kali melakukan pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran
tertulis pertama oleh Atasan Langsung.
(4) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Tata Laksana dengan menggunakan Surat
PUSAT PElAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeiepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasa149
(1) Pelanggaran dengan kualifikasi sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf b diberikan terhadap Pegawai yang telah melakukan
pelanggaran ringan untuk yang ketiga kali.
(2) Pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat<:'~_~..,._,.;;..t!P'"
(1)dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis kedua oleh Atasan Langsung; dan
b. sanksi lain yang direkomendasikan oleh Komite SDM.
(3) Atasan Langsung menyampaikan pelaksanaan pemberian teguran
tertulis kedua kepada Komite SDM untuk mendapatkan rekomendasi
pengenaan sanksi lain.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3)
dapat berupa:
a. bagi Pegawai tetap:
1) penundaan kenaikan gaji berkala atau Tunjangan Khusus
selama 1 (satu) tahun;,- ,
2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan/ atau
3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun;
b. bagi Pegawai dipekerjakan:
1) penundaan kenaikan berkala Tunjangan Khusus selama 1
(satu) tahun;
2) rekomendasi penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun; dan/ atau
3) rekomendasi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama
1 (satu) tahun; atau
c. bagi Pegawai kontrak berupa penurunan Honorarium sebesar 2,5%
(dua koma lima perseratus) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dari
Honorarium bersih yang diterima Pegawai kontrak.
PUSAT PElAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Pasal50
(1) Pelanggaran dengan kualifikasi berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf c diberikan terhadap Pegawai yang melanggar ketentuan
Pasal 4 dan Pasal 44.
(2) Pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi oleh Kepala PPATK setelah mendapatkan
rekomendasi dari Komite SDM.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:..... ,~ ~-
a. bagi Pegawai tetap:
1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun;
2) pemindahan dalam jabatan setingkat lebih rendah;
3) pembebasan dari jabatan;
4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
darr/atau
5) pemberhentian tidak dengan hormat;
b. bagi Pegawai dipekerjakan berupa pengembalian ke instansi asal
tanpa memperhatikan sisa masa penugasan; atau
c. bagi Pegawai kontrak berupa pemutusan kontrak kerja.
BABVIII
KEBERATAN
Pasal51
(1) Setiap Pegawai yang mendapatkan sanksi administrasi terhadap
kualifikasi pelanggaran sedang atau kualifikasi berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dan huruf c dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Kepala PPATKmelalui Komite SDM
dengan mencantumkan alasan keberatannya.
(2) Keberatan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung mulai
tanggal dijatuhkannya sanksi administrasi.
(3) Kepala PPATK berwenang menerima atau menolak keberatan yang
diajukan oleh Pegawai PPATK.
(4) Keberatan yang disampaikan lebih dari tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diterima.
PUSAT PElAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPAlA
JI.Ir. H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-useappatk.go.id, Website: www.ppatkgojd
BABIX
PEMBINAANDANPENGAWASAN
Pasa152
Setiap Atasan Langsung wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan
dalam rangka melaksanakan peraturan tata tertib ini.
Pasa153
Bagi Pegawai PPATK yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil,
pelanggaran peraturan ini juga dapat dikenakan Peraturan mengenai disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
BABX
KETENTUANPENUTUP
Pasa154
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peratuan Kepala PPATKNomor: PER-
2/1.01/PPATK/04/07 tentang Peraturan Tata Tertib Pegawai Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor: PER-04/ l.Ol/PPATK/05/ 12 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa155
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal '01 Maret 2013
Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, 1
LAMPIRANI
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- 04 / l.Ol/PPATK/ 03 / 13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT FORMULIR KETERANGANDATANGTERLAMBATPULANG CEPAT
KETERANGAN
TERLAMBAT I PULANG CEPAT
Jakarta, .
KepadaYth .Melalui .diJakarta
Yang bertanda tangan di bawah iniNama .NIP/NRP/NIK .Pangkat / Golongan .Jabatan .Unit Kerja
Dengan ini memberitahukan bahwa pada hari ' tanggal................... terlambat masuk kerja Zpulang cepat *)karena .
Demikian keterangan ini saya buat untuk menjadi bahan pertimbangan.
MengetahuiAtasan langsung
Pegawai ybs,
( )*) coret yang tidak perlu
( )
Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan,
MUH~SUF
---------------- -- -
LAMPIRAN II
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- 04 / 1.01/PPATK/03 /13
TENTANG
TATA TERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT FORMULIR SURAT IZIN KELUAR KANTOR
SURAT IZIN KELUAR KANTOR
Yang bertanda tangan di bawah ini, memberikan izin kepada:
NamaNIP /NRP jNIKPangkat/ GolonganJabatanUnit Kerja
Untuk melaksanakan keperluan pribadi, yaitu ; ..
padajam kerja pada pukul sampai dengan pukul .
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan langsung
( ) .
*) coret yang tidak perlu
Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan,
LAMPIRANIII
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- 04 j l.OljPPATKj03 j 13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN
PERMOHONAN IZIN
Jakarta, .
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:
a. Nama .b. NIPjNRPjNIK .c. Pangkatj Golongan .d. Jabatan j Pekerjaan : .e. Unit Kerja .
dengan ini mengajukan Permohonan Izin Untuk Tidak Masuk Bekerjaselama hari, pada hari , tanggal. .sampai dengan tanggal dengan alasan, yaitu....................................................................................................................
Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.
Menyetujui, Hormat kami,
NIP . NIP .
*) Coret yang tidak perlu
Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan,
LAMPIRANIV
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR: PER- 04 j 1.01jPPATKj 03 j 13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN SAKITPEMBERITAHUAN SAKIT
Jakarta, .
KepadaYth .Melalui .di
Jakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini
NamaNIPjNRPPangkatj GolonganJabatanUnit Kerja
Dengan ini memberitahukan bahwa saya pada tanggal .sampai tanggal tidak dapat masuk kerja karena sakit,sesuai surat keterangan dokter (terlampir).
Demikian pemberitahuan ini saya untuk dapat dipertimbangkan.
Hormat saya,
( )
Persetujuan atasan langsung Diketahui oleh pejabat yang berwenang
( ) ( )
Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan,
LAMPIRANV
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR: PER- 04 / 1.01/PPATK/ 03/13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
FORMAT FORMULIR PERMOHONAN CUTI
FORMULIR PERMO HONAN CUTI
Jakarta, .
KepadaYth .
Melalui .
diJakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini
NamaNIP/NRP /NIKPangkat / GolonganJabatanUnit Kerja
Dengan ini mengajukan*) :
D Cuti tahunan
D Curi besar
D Cuti bersalin
D Cuti karena alasan penting
D Cuti di luar tanggungan negara
untuk hak cuti tahun 20....... selama .... hari kerja terhitung mulai tanggal..................................... sampai dengan tanggal. .Selama menjalankan cuti alamat saya adalah .
Demikian permohonan cuti ini saya buat untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.
Hormat saya,
( )
------------------------ - - - -
Catatan Pejabat Ke~egawaianCATATAN PERTIMBANGAN
Cuti yang telah diambil dalam tahun ATASAN LANGSUNGyang bersangkutan
1. Cuti Tahunan2. Cuti Besar3. Cuti Bersalin4. Cuti Karena Alasan Penting5. Cuti di Luar Tanggungan Negara :6. Keterangan lain-lain KEPUTUSAN PEJABAT YANG
BERWENANG MEMBERIKAN CUTI
Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan,
LAMPIRANVI
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR:PER- 04 j1.01jPPATKj03j13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN PERNIKAHAN
PEMBERITAHUAN PERNIKAHAN
Jakarta, .
Yang bertanda tangan di bawah ini :
NamaNIPjNRPJabatanGolUnit Kerja
Bersama ini memberitahukan bahwa pada hari tanggal bulan.......... tahun , akan melangsungkan pernikahan di ,dengan:
NamaTempatj tanggallahirAlamat
Demikian pemberitahuan ini saya buat dan apabila pernikahan tersebut telahdilangsungkan, maka saya berkewajiban untuk menyampaikan buktipernikahan dimaksud.
MengetahuiAtasan langsung
Pegawai ybs,
( ) ( )
---------- ------
FORMATFORMULIRLAPORANPERKAWINANPERTAMA
Jakarta, .
KepadaYth .
di
LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Namab. NIP/NRP/NIKe. Pangkat /Gol. Ruangd. Jabatan I Pekerjaane. Unit Kerjaf. Tanggal lahirg. Agamah. Alamat
Dengan ini mernberitahukan dengan hormat, bahwa saya:
a. Pada tanggal .b. Di .
Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita Zpria * sebagaitersebut di bawah ini :
a. a Namab. NIPINo. Identitase. Pangkat/ Gol. Ruangd. Jabatan I Pekerjaane. Instansi IOrganisasif. Tanggal lahirg. Agamah. Alamat
2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya larnpirkan :
a. Salinan sah surat nikah/ akta perkawinan dalam 4 (empat) rangkap.b. Pas foto istrij' suami * saya ukuran 3 x 4 em sebanyak 4 (empat) Lembar.
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar:
a. Dicatat perkawinan terse but dalam Daftar Keluarga saya.b. Diselesaikan pemberian KARIS I KARSUbagi istri I suami *
--- -----
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapatdigunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, .Hormat Saya:
( )
*) Coret yang tidak perlu
Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan,
LAMPIRANVII
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR: PER- 04 / 1.01/PPATK/ 03/13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
KepadaYth .di
SURAT PERMINTAAN IJIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Namab. NIPc. Pangkaty Gol. Ruang:d. Jabatan / Pekerjaane. Unit Kerjaf. Tanggal lahirg. Agamah. Alamat
Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan untuk melakukanperceraian dengan istri / suami * saya :
a. Namab. NIP/No. Identitasc. Pangkat./ Gol. Ruang :d. Jabatan / Pekerjaane. Instansi/Organisasif. Tanggal lahirg. Agamah. Alamat
2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan IJm untuk melakukanperceraian adalah :a .b.c. dan seterusnya
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :a .b.c. dan seterusnya
----- - ----
4. Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya danagar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, .Yangmeminta ijin:
( )NIP .
* Coret yang tidak perIu.
Yth .
LAPORAN PERCERAIAN
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Namab. NIPc. Pangkat/Gol. Ruang:d. Jabatan I Pekerjaane. Unit Kerja :f. Tanggal lahirg. Agamah. Alamat
Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai surat cerai/ aktaperceraian dari Pengadilan Agama I Pengadilan Negeri *..................................................... Nomor .Tanggal , saya telah melakukan perceraian denganistri I suami * saya :
a. a. Namab. NIPINo. Identitasc. Pangkaty Gol. Ruang :d. Jabatan I Pekerjaane. Instansi IOrganisasif. Tanggal lahirg. Agamah. Alamat
2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai I akta perceraian dalamrangkap 2 (dua)
3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, .Hormat Saya:
( )NIP .
*) Coret yang tidak perlu.
Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan,
~),MU~MA6 YUSUF
LAMPIRANVIII
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
NOMOR : PER- 04 /1.01 /PPATK/ 03/13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN
FORMAT FORMULIR PERUBAHANDATAPEGAWAI
FORMULIR PERUBAHAN DATA PEGAWAI
Jakarta, .
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
NamaNIP/NRPJabatanGol/LevelUnit Kerja
Melaporkan perubahan Zpenambahan data pribadi saya yaitu :(sesuai dengan kebutuhan antara lain nama, alamat, status perkawinan, jumlahtanggungan keluarga, Pendidikan dan Pelatihan)
Demikian laporan mi saya buat dengan sebenar-benarnya denganmelampirkan bukti menunjang berupa ) untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
( )
Persetujuan atasan langsung Diketahui oleh pejabat yang berwenang
( )#) rnisalnya Surat Pernikahan, Kelahiran, Kernatian
( )
Kepala Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan,
LAMPIRANIX
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- 04 j 1.01jPPATKj 03 j 13
TENTANG
TATATERTIB PEGAWAI
PUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
FORMAT FORMULIR PERUBAHANDATAPEGAWAI
PEMBERITAHUAN PEMBERIAN TEGURAN LISAN
Kepada Pegawai tersebut dibawah ini:
a. Namab. NIPc. Pangkatj Gol. Ruang:d. Jabatan j Pekerjaan :e. Unit Kerja
telah diberikan TEGURAN LISAN sesuai dengan Pasal PeraturanKepala PPATK Nomor tentang Tata Tertib Pegawai PPATK, karenaSaudara pada tanggal telah melakukanpelanggaran terhadap Pasal Peraturan Kepala PPATK Nomor .tentang Tata Tertib Pegawai PPATK, yaitu
Jakarta, .Atasan Langsung
( )NIP .
Tembusan Yth.:1. Kepala PPATK;2. Wakil Kepala PPATK;3. Sekretaris Utama;4. Deputi Bidang ;5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;6. Inspektur.