Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
LAPORAN
PUBLIC CAMPAIGN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TRIWULAN I
BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (B2TKE)
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI DAN
MATERIAL
KAWASAN PUSPIPTEK KOTA TANGERANG SELATAN 15314
TELP (021) 7560916, 7560092 FAX (021) 7560904
2021
2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Public Campaign
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) Tahun
2021.
Kegiatan public campaign pengendalian gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman pegawai ASN, dan non organik di Lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi
(B2TKE) tentang informasi gratifikasi. Hal ini diharapkan dapat dihindarkan dan dihentikan
terjadinya budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Aparatur Sipil Negara
sehingga tindak pidana pemerasan dan suap/praktek korupsi lainnya tidak terjadi dan dapat
dihilangkan. Melalui laporan ini, diberikan gambar mengenai pelaksanaan public campaign
pengendalian gratifikasi di lingkup Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) Triwulan I
tahun 2021.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan laporan ini. Kami menerima segala bentuk kritik dan saran demi
penyempurnaan laporan ini sehingga dapat menjadi perbaikan dimasa yang akan datang. Terima
kasih.
Melaporkan,
Pokja Penguatan Pengawasan,
Ketua
Desy Kurniawati, ST. MT
NIP: 198812302014022004
Menyetujui,
Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi
Dr. Ir. Barman Tambunan
NIP: 196710121986121001
Tangerang Selatan, 8 April 2021
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 3
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 4
A. Latar Belakang ................................................................................................................ 4
B. TUJUAN ........................................................................................................................... 4
C. RUANG LINGKUP ............................................................................................................ 5
D. DASAR HUKUM ............................................................................................................... 5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN .............................................................................................. 6
BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 14
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010
yang menyatakan kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati 17 kewajiban dan
menghindari 15 larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
Salah satu larangan bagi pegawai negeri sipil adalah melakukan tindak KKN dan
menerima gratifikasi. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia no. 20 tahun 2001
yang merupakan perubahan dari UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang melawan secara hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri ata orang lain atau suatu korporas yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pindana penjara seumur hidup atau
pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp
200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sedangkan menurut penjelasan pasal
12B UU no. 20 tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
failitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara yang menerima setiap tindak
gratifikasi dianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan kewajiban ataau tugasnya. Salah satu upaya yang dilakukan di lingkungan Balai
Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) dalam menghindari dan menghentikan praktek
gratifikasi dan tindak KKN maka dilakukan sebuah gerakan berupa public campaign.
B. TUJUAN
Laporan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi Triwulan I tahun 2021
bertujuan untuk memberikan pandangan pelaksanaan public campaign mengenai
pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE),
Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material. Public Campaign dilaksanakan
5
dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi sehingga dapat
meminimalisasi tindak gratifikasi baik secara internal maupun eksternal.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup laporan ini adalah pelaksanaan public campaign pengendalian
gratifikasi di lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) pada periode
triwulan I tahun 2021 dimulai dari Bulan Januari hingga Maret tahun 2021.
D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilaya Birokrasi Bersih dan
Bebas Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Kepala BPPT NO 185 Tahun 2013 Pedoman Pelaporan Gratifikasi BPPT.
9. SE Ka. B2TKE no. 3 tahun 2020 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi.
6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
Komitmen Balai Besar Tekologi Konversi Energi dalam pelaksanaan public campaign terkait
dengan pegendalian gratifikasi di tahun 2021 yaitu:
1. Melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk mengenai pengertian gratifikasi di
lingkungan pelayanan publik seperti di Lobby Tamu
2. Menampilkan running text “Wilayah Bebas Korupsi” yang berada di depan pintu
masuk guna mengingat seluruh Pegawai Negeri Sipil b2tke dan pengujung agar tidak
melakukan penerimaaan gratifikasi.
3. Melakukan sosialisasi dengan cara memasang spanduk mengenai Pembangunan Zona
Itegritas.
4. Melakukan sosialisasi dengan cara menerapkan notifikasi terkait dengan larangan
gratifikasi di website Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE).
5. Melakukan himbauan kepada pegawai Balai Besar Teknologi Konversi Energi
(B2TKE) untuk melakukan pengisian LHKPN atau LKHSN.
Langkah awal yang dilakukan tim Penguatan Pengawasan Balai Besar Teknologi Konversi
Energi (B2TKE) adalah menyusun rencana kerja pengendalian gratifikasi tahun 2021, adapun
penyusunan jadwal public campaign pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan pada periode
Triwulan I dimulai dari Bulan Januari hingga Maret tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Periode Bulan Januari
B2TKE telah berkesinambungan melaksanakan berbagai upaya menuju Zona integritas bebas
korupsi dalam seluruh system yang diterapkan pada B2TKE. Secara berkala melakukan public
campaign pada website B2TKE mengenai Tolak Gratifikasi, Tolak Suap dan Tolak Korupsi.
Sebagai Langkah awal pencanangan Langkah penolakan atas segala bentuk Korupsi,
Gratifikasi dan Suap, yang terlihat pada potongan web B2TKE.
Pengendalian gratifikasi disematkan pada layanan website B2TKE pada informasi public –
Zona Integritas.
7
Flyer Tolak Korupsi, Gratifikasi dan Suap pada flash mop website B2TKE
Pada Website B2TKE pada informasi Publik --- Zona Integritas
8
Periode Februari
Pada bulan februari B2TKE mengikuti program pemaparan dengan narasumber BPOM, yaitu
pada tanggal 23 Februari 2021 yang mana dalam penerapannya, meminta BPOM yang sudah
berpengalaman untuk dapat membagikan ilmu dan kiat untuk BPPT menuju WBK dan
WBBK.
9
Tim SPIP secara rutin melakukan koordinasi untuk penyusunan Penguatan Pengawasan di
B2TKE, yaitu melanjutkan tugas penguatan pengawasan yang sudah terbangun di tahun
2020. Koordinasi berkelanjutan Tim SPIP untuk pengembangan, maintenance public
campaign menuju WBK dan dengan secara akftif membagi tugas untuk secara aktif
mengingatkan pengisian LHKASN dan LHKPN pelaporan 2021 agar 100%.
Pembahasan tentang pengembangan dan maintenance Public campaign, yaitu:
Running text di pintu masuk B2TKE
10
Notifikasi larangan gratifikasi di website
Pemasangan spanduk tentang pengertian Gratifikasi di Lobby Tamu
11
Banner Pembangunan Zona Integritas
Dalam melakukan pengendalian gratifikasi maka dilakukannya pemasangan spanduk
mengenai Pengertian Gratifikasi, tujuan dilakukan pemasangan spanduk tersebut sebagai
pengingat dan informasi bagi seluruh pegawai B2KE dan pengunjung bahwa B2TKE
berusaha menuju Wilayah Bebas Korupsi. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai di
lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi berkewajiban menolak penerimaan
gratifikasi. Apabila terpaksa menerimanya maka harus dilaporkan gratifikasi yang
diterimanya kepada Pokja Penguatan Pengawasan Balai Besar Teknologi Konversi Energi.
Periode Maret
Secara aktif kegiatan penguatan pengawasan pada bulan Maret dengan menggunakan media
WAG Official B2TKE maupun WAG B2TKE info yang kemudian melalui secretariat bidang
untuk memantau pelaporan 100% LHKASN dan LHKPN, yang seluruh pegawai diikutkan
dalam rangkaian pelaksanaan sosialisasi.
12
Pemberitahuan secara berkala pelaporan LHKASN dan LHKPN
Himbauan Pengisisn LHKPN atau LHKASN dilakukan secara berurutan melalui zoom
meeting pada tanggal 23 Maret 2021 untuk LHKPN sedangkan, pada tanggal 29 maret 2021
untuk LHKASN.
13
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE)
Gambar 1. Sosialisasi mengenai Wilayah Bebas dari Korupsi terkait Zona Integritas
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Balai Besar Teknologi Konversi Energi
(B2TKE) telah dilaksanakan di rapat Zoom Meeting pada tanggal 12 April 2021 yang
diikuti seluruh pegawai Balai Besar Teknologi Konversi Energi. Adapun materi yang
dipaparkan mengenai Wilayah Bebas dari Korupsi terkait Zona Integritas, Sistem
Pengendalian Itern Pemerintah (SPIP) yang disampaikan langsung oleh Kepala Balai
Besar Teknologi Konversi Energi.
Untuk menghentikan tindak pidana korupsi yang mana salah satunya adalah
penerimaan gratifikasi maka kegiatan pengkajian dan penerapan serta pelayanan jasa Balai
Besar Teknologi Konversi Energi melakukan pengendalian gratifikasi pada tahun 2021
Dalam rangka pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi maka dilakukannya
pemasangan notifikasi larangan gratifikasi di website Balai Besar Konversi Energi
sehingga dapat mengingatkan dan memberi informasi kepada seluruh pegawai Balai Besar
Teknologi Konversi Energi (B2TKE) dan pihak-pihak yang sedang berkunjung ke website
untuk menghindari tindak gratifikasi secara internal maupun eksternal.
14
BAB III PENUTUP
Tim Penguatan Pengawasan Balai Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) telah
melaksanakan kegiatan sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola di lingkungan Balai
Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Dan
Nepotisme, yang merangkul seluruh pegawai, baik yang terlibat dalam tatanan system
pembangunan di B2TKE pada kususnya dan eksternal dengan pihak client maupun Mitra pada
umumnya.
Pelaporan yang merangkum kegiatan pengembangan Zona Integritas di B2TKE dilakukan tiap
triwulan sekali oleh beberapa rangkaian kegiatan, yang saling berkesinambungan. Dan
diharapkan akan membawa hasil dan perubahan pada umumnya di lingkungan B2TKE untuk
ke depannya.