Upload
lamkiet
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEDOMAN GCG PT PLN TARAKAN
2015
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 2
DAFTAR ISI
I. Pendahuluan 4
1. Daftar Istilah 4
2. Tujuan Good Corporate Governance 6
3. Pedoman Good Corporate Governance 6
4. Komitmen 7
5. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bersama 8
II. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 9
1. Transparansi 9
2. Akuntabilitas 9
3. Pertanggung-jawaban 10
4. Kemandirian 10
5. Kewajaran 10
III. Organ Perusahaan 11
1. Hubungan Antar Organ Perusahaan 11
2. Rapat Umum Pemegang Saham 11
3. Direksi 12
4. Dewan Komisaris 13
5. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris 14
6. Sekretaris Perusahaan 14
IV. Pedoman Kebijakan Perusahaan 16
1. Pengelolaan Keuangan 16
2. Sistem Pengendalian Internal 18
3. Sistem Audit 18
4. Integritas Bisnis 21
5. Sumber Daya Manusia (SDM) 22
6. Pengelolaan Aset 25
7. Manajemen Risiko 26
8. Manajemen Mutu 28
9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pelestarian Lingkungan 30
10. Pengadaan dan Hubungan dengan Rekanan 30
11. Kemitraan dengan Masyarakat dan Program CSR 32
12. Penerapan Teknologi 33
13. Persaingan Usaha 33
14. Klasifikasi dan Pengungkapan Informasi 34
15. Pengelolaan dokumen / arsip Perusahaan 36
16. Hubungan dengan Pejabat Negara 37
17. Hubungan dengan Pemegang Saham 38
18. Hubungan dengan Anak Perusahaan 39
19. Hubungan dengan Stakeholders 39
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 3
V. Panduan Perilaku 41
1. Karyawan dan Hubungan Industrial 41
2. Keterlibatan dalam Politik 42
3. Pernyataan Palsu dan Konspirasi 42
4. Benturan Kepentingan 43
5. Honorarium 44
6. Hadiah 44
7. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya 44
VI. Prosedur Pelaporan, Implementasi dan Evaluasi 46
1. Prosedur Pelaporan 46
2. Akuntabilitas Tim Penerima Laporan 46
3. Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi 46
4. Prosedur Perubahan dan Evaluasi Pedoman 46
VII. Penutup 48
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 4
I. PENDAHULUAN
1. Daftar Istilah Dalam Pedoman Good Corporate Governance ini yang dimaksud dengan:
Anak Perusahaan : Adalah badan usaha dimana kepemilikan saham
Perusahaan lebih besar dari 50%.
Aset : Adalah semua aset tetap milik Perusahaan baik yang bergerak
maupun tidak bergerak .
Direksi : Adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan
untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan
tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.
Direktur : Adalah anggota Direksi Perusahaan yang menunjuk kepada
individu.
Dewan Komisaris : Adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Etika : Adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang
diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu
standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika usaha.
Kinerja : Adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan/tugas dibandingkan dengan rencana kerjanya pada
masa tertentu guna mewujudkan misi Perusahaan.
Kontrak Manajemen : Adalah kontrak yang berisikan janji-janji atau pernyataan
Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan
oleh Pemegang Saham dan diperbaharui setiap tahun untuk
disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan Perusahaan.
Manajemen : Adalah seluruh jajaran PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan
dari Direksi hingga karyawan peringkat terendah.
Organ Perusahaan : Adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 5
Komisaris PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.
Pelaporan : Adalah suatu pertanggung-jawaban tertulis atas pelaksanaan
suatu kegiatan pada periode tertentu baik bersifat rutin maupun
non rutin yang memuat kejadian-kejadian penting
Perusahaan : Adalah PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.
Rapat Umum Pemegang : Adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang
Saham (RUPS) yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.
Risiko : Merupakan ketidakpastian lingkungan (internal dan eksternal)
yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Perusahaan.
RJPP : Adalah dokumen perencanaan strategis yang mencakup
rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai
oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
RKAP : Adalah penjabaran dari RJPP ke dalam rencana kerja dan
anggaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Satuan Pengawas Intern : Adalah aparat pengawasan internal Perusahaan (SPI)
berfungsi untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem
pengendalian intern pada semua kegiatan usaha.
Sekretaris Perusahaan : Adalah pejabat penghubung (liason officer) antara Perusahaan
dengan stakeholders.
Stakeholder : Adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung
menerima keuntungan-keuntungan atau menanggung beban
dan yang terpengaruh oleh keberadaan Perusahaan atau
dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan serta operasi
Perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan
Perusahaan.
Statement of Corporate : Adalah merupakan dokumen persetujuan atau pernyataan
Intent (SCI) bersama tentang tujuan atau sasaran dan target-target
kinerja yang diharapkan untuk dicapai Perusahaan yang
ditandatangani oleh Direktur Utama, Komisaris Utama,
dan Pemegang Saham dan dipublikasikan.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 6
2. Tujuan Good Corporate Governance Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem dan struktur untuk mengelola
perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders’ value)
serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti
kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas,
yang meliputi, namun tidak terbatas pada :
01. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam
pelaksanaan kegiatan perusahaan;
02. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri;
03. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang didasarkan
pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
04. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders;
05. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang tenaga listrik.
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan, diperlukan
sebuah Pedoman GCG yang selalu diperbaharui agar senantiasa mengikuti perkembangan
bisnis.
3. Pedoman Good Corporate Governance
Pedoman GCG merupakan acuan dalam menentukan kebijakan dan sasaran
perusahaan. Dengan demikian Pedoman GCG ini tidak hanya bertujuan agar Perusahaan
patuh terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga harus mempunyai
kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja Perusahaan.
Untuk menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan GCG di Perusahaan, Pedoman
GCG akan dikaji relevansinya secara berkala, untuk melihat kesesuaian terhadap kondisi
lingkungan bisnis Perusahaan yang mutakhir.
Pedoman Good Corporate Governance PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (selanjutnya
disebut sebagai Perusahaan) merupakan:
01. Kristalisasi kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Keputusan MBUMN, Anggaran Dasar, nilai-nilai budaya , Visi dan Misi Perusahaan
serta praktik-praktik terbaik GCG.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 7
02. Salah satu acuan kerja bagi Direksi, Dewan Komisaris dan segenap jajaran
Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras
dengan GCG.
03. Salah satu acuan bagi stakeholder dalam berhubungan dengan Perusahaan yang
selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja di lingkungan
Perusahaan.
04. Kebijakan yang berlaku bagi segenap jajaran Perusahaan. Perusahaan akan
menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan agar
memahami dan memaklumi apa yang menjadi standar kerja Perusahaan.
05. Pedoman yang mengatur hubungan dengan Anak Perusahaan, dimana
Perusahaan akan senantiasa aktif mendorong mereka untuk menerapkan
kebijakan yang sejalan dengan kebijakan Perusahaan.
06. Acuan bagi peraturan Perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan unit organisasi
dalam jajaran Perusahaan.
07. Sebuah dokumen yang dinamis, dimana Perusahaan akan selalu mengkaji
Pedoman GCG secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja
yang terbaik bagi Perusahaan. Perusahaan akan selalu menerbitkan setiap perubahan
dan tambahan yang terjadi pada Pedoman GCG
4. Komitmen
01. Perusahaan mendefinisikan GCG sebagai suatu proses dan struktur yang
digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan
dalam rangka meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas Perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder.
02. Perusahaan senantiasa berupaya melakukan setiap kegiatan dengan cara yang
dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas Perusahaan terhadap
kepentingan pemegang saham dan stakeholder dengan aktivitas Perusahaan.
03. Perusahaan selalu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku,praktik
dan panduan yang telah menjadi standar bisnis.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 8
5. Visi dan Misi dan Nilai-Nilai Bersama
01. VISI
Menjadi Perusahaan Tenaga Listrik kebanggaan masyarakat Tarakan dengan mutu
layanan yang unggul, mandiri, terpercaya, bertumbuh kembang serta mampu bersaing
di era global.
02. MISI
a. Menjalankan usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat
dan menguntungkan serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan, karyawan,
dan pemegang saham.
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai pendorong kegiatan ekonomi di Pulau Tarakan
dan sekitarnya.
c. Mendjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat Tarakan dan sekitarnya.
03. TATA NILAI
a. Jujur
b. Peduli
c. Inovatif
d. Unggul
e. Terbuka
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 9
II. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1. Transparansi 01. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
mengemukakan informasi material yang relevan bagi Perusahaan. 02. Transparansi diupayakan dan diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu
berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholder serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan praktik terbaik GCG.
2. Akuntabilitas 01. Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan
sehingga pengelolaan Perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. 02. Perusahaan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan
sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas oleh Perusahaan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perusahaan maupun dengan kepentingan stakeholder.
03. Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu
dan/atau Organ Perusahaan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.
04. Akuntabilitas senantiasa dilaksanakan supaya Perusahaan selalu dapat
mengkomunikasikan kepada stakeholder agar benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
05. Perusahaan mengakui adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu:
a. Akuntabilitas Individual yang merujuk kepada hubungan akuntabilitas antara atasan-bawahan yang berlaku kepada kedua belah pihak baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.
b. Akuntabilitas Tim yang merujuk kepada akuntabilitas yang ditanggung
bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dan kinerja yang tercapai.
c. Akuntabilitas Perusahaan yang merujuk kepada akuntabilitas Perusahaan dalam menjalankan peranannya sebagai entitas bisnis.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 10
3. Pertanggung-jawaban 01. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan dan etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perusahaan.
02. Pertanggung-jawaban diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha
menjadi warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen). 4. Kemandirian 01. Pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.
02. Kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perusahaan dapat bertugas
dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan dan dilaksanakan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan.
05. Kewajaran 01. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder sesuai perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 02. Perusahaan menjamin bahwa setiap pemegang saham dan stakeholder
mendapatkan perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 11
III. Organ Perusahaan
1. Hubungan Antar Organ Perusahaan
01. Perusahaan memiliki keyakinan bahwa salah satu keberhasilan dalam menerapkan
GCG sangat bergantung kepada hubungan antar Organ Perusahaan dimana
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas telah
memisahkan fungsi serta peranan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris.
02. Agar terjalin hubungan yang harmonis antara Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan
Komisaris dan Direksi, maka ketiga Organ Perusahaan tersebut selalu
berhubungan atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling
menghargai, menghorm ati fungsi dan peranan masing-masing dan bertindak demi
kepentingan perusahaan.
03. Perusahaan mendorong Organ Perusahaan agar dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder maupun kelestarian
lingkungan di sekitar Perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
01. RUPS merupakan Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
02. RUPS adalah sarana bagi Pemegang Saham dalam mempengaruhi dan
mengarahkan Perusahaan.
03. RUPS merupakan forum di mana Direksi dan Dewan Komisaris dan melaporkan
dan bertanggung jawab terhadap pelaksanan tugas serta kinerjanya kepada
Pemegang Saham.
04. Terdapat dua jenis RUPS yang dikenal oleh Perusahaan yaitu RUPS Tahunan dan
RUPS Lainnya.
05. RUPS tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :
a. RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan yang diadakan paling
lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun
buku yang bersangkutan dan menghasilkan risalah RUPS berupa hasil telaah
pemegang saham terhadap Laporan Tahunan Perusahaan.
b. RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang
diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 12
06. RUPS Lainnya, atau selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap saat,
jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham
07. Pada setiap pelaksanaan RUPS, Perusahaan senantiasa berpedoman pada hal-
hal sebagai berikut:
a. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan
informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan
penyelenggaraan RUPS, termasuk penjelasan mengenai hal-hal lain yang
berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum RUPS berlangsung
maupun dan juga pada saat RUPS berlangsung;
b. Informasi dan/atau usulan-usulan dalam panggilan untuk RUPS tersebut
harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan;
c. Keputusan RUPS harus diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
d. Risalah RUPS harus memuat pendapat, baik yang mendukung maupun yang
tidak mendukung usulan yang diajukan, dan diadministrasikan oleh
Direksi.
3. Direksi
01. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab harus bertindak secara cermat, hati-hati dan mempertimbangkan berbagai
aspek penting yang relevan dan menggunakan wewenang, sumber daya yang
dimiliki untuk sebesar-besar meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas
Perusahaan, serta tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholder
dengan kegiatan Perusahaan.
02. Pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang memiliki potensi mempengaruhi
kinerja Perusahaan , perlu dikomunikasikan kepada Komisaris.
03. Apabila terjadi kondisi di mana tugas dan kepentingan Perusahaan berbenturan
dengan kepentingan pribadi, maka Direktur yang bersangkutan harus
mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada
Komisaris dan Direksi.
04. Direktur yang mempunyai benturan kepentingan tidak berwenang mewakili
Perusahaan dan digantikan oleh Direktur lain yang tidak mempunyai benturan
atau potensi benturan kepentingan.
05. Apabila seluruh Direktur mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan
maka Komisaris atau seorang yang ditunjuk Dewan Komisaris untuk mewakili
Perusahaan.
06. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Direksi harus selalu melandasi diri
dengan standar etika sebagai berikut:
a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan;
b. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi;
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 13
c. Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perusahaan untuk
dirinya sendiri;
d. Senantiasa mematuhi segenap peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan
menjunjung tinggi standar etika Perusahaan.
4. Dewan Komisaris
01. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada
Direksi.
02. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk senantiasa memantau efektivitas
pelaksanaan kebijakan dan proses pengam bilan keputusan yang dilakukan oleh
Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham,
dengan senantiasa berpegang pada pedoman pengawasan Dewan Komisaris, yaitu:
a. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Kom isaris terhadap pengelolaan
perusahaan oleh Direksi;
c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis
dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan
Komisaris;
d. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif,
kecuali dalam hal perusahaan tidak memiliki Direksi dengan kewajiban dalam
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tidak adanya Direksi
harus memanggil RUPS untuk mengangkat Direksi;
e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak
menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan
Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup
semua aspek bisnis Perusahaan;
03. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris harus melandasi diri
dengan standar etika sebagai berikut:
a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan;
b. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi;
c. Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perusahaan untuk dirinya
sendiri;
d. Senantiasa mematuhi segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan
e. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis
dan menjunjung tinggi standar etika Perusahaan.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 14
5. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
Dalam menjaga hubungan kerja yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris harus
menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
01. Direksi menghormati tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris untuk
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi
nasihat kepada Direksi.
02. Dewan Komisaris menghormati tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi dalam
menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.
03. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan
mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
04. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
05. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi perusahaan secara akurat,
lengkap, dan tepat waktu, dan Direksi bertanggungjawab atas akurasi,
kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi perusahaan kepada
Dewan Komisaris.
06. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan kerja antara organ organ di
bawah Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris.
6. Sekretaris Perusahaan
01. Sekretaris perusahaan merupakan organ yang memfasilitasi operasi dari anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengatur komunikasi eksternal.
02. Tanggung jawab Sekretaris perusahaan mencakup :
a. Memfasilitasi Rapat Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta membantu dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
b.Menyampaikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada
stakeholder.
03. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah antara lain : Fungsi Hubungan Masayarakat,
Fungsi Hubungan Investor/Pemegang Saham, Fungsi Hukum, Fungsi Internal dan
Eksternal.
04. Aturan dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan :
a. Menyiapkan dan memastikan agenda rapat Direksi, rapat Direksi dan Komisaris
serta RUPS.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 15
b. Memiliki wawasan Pengetahuan yang memadai tentang Perusahaan
c. Membantu melaksanakan pengendalian internal Perusahaan
d. Koordinator untuk persiapan Laporan Tahunan
e. Melaporkan Pelaksanaan Tugasnya kepada Direktur Utama
f. Memastikan penyampaian informasi yang tepat dan menjaga hubungan baik
dengan stakeholder Perusahaan
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 16
IV. PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN
1. Pengelolaan Keuangan
01. Kebijakan Umum
a. Keuangan Perusahaan harus dikelola secara profesional, terbuka, dan
berdasarkan prinsip konservatif dan kehati-hatian.
b. Prosedur, kebijakan, serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan
keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik dengan memperhatikan standar
akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Direksi senantiasa menjamin dan memastikan bahwa transaksi yang dicatat
merupakan transaksi riil.
d. Perusahaan menciptakan sistem pengendalian internal yang baik untuk
terciptanya pengelolaan keuangan yang optimal.
d. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan
melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost
consciousness).
e. Perusahaan melakukan analisa atas segala kemungkinan risiko dan melakukan
tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada.
f. Perusahaan wajib memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan
sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mewajibkan
pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai
asset, kewajiban dan modal.
02. Perencanaan
a. Perencanaan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang dilakukan
secara terintegrasi yaitu mempertimbangkan kepentingan seluruh unit kerja.
b. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan program kerja dan melalui
koordinasi antar unit kerja untuk mensinergikan usulan anggaran setiap unit kerja
dengan menganut prinsip bottom-up dan top-down.
c. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis yang akan dicapai
Perusahaan untuk penyusunan anggaran di unit-unit operasi Perusahaan.
03. Pengorganisasian
Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas
(segregation of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan,
penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi. Perusahaan juga memisahkan
secara jelas pengelolaan keuangan Public Service Obligation (PSO) dan misi
Perusahaan.
04. Pelaksanaan
a. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran dan
rencana kerja.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 17
b. Direksi dan Dewan Komisaris membuat aturan atas transaksi-transaksi yang
harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam dalam
Anggaran Dasar.
c. Direksi mentaati setiap transaksi/keputusan yang harus mendapat persetujuan
Dewan Komisaris.
d. Anggaran Biaya Investasi, Anggaran Biaya Operasi dan Anggaran Pembelian
dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Otorisasi sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan.
e. PenerbitanSurat Otorisasi harus memperhatikan tata waktu dan rencana kerja dari
setiap unit kerja.
f. Pengalihan/revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui prosedur/ketentuan
yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan justifikasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
g. Perusahaan memberikan apresiasi terhadap unit kerja yang mencapai target-
target kerjanya.
h. Risiko-risiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi sejak awal proses
pengambilan keputusan melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
05. Pengendalian
a. Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada
pimpinan Perusahaan.
b. Pimpinan unit kerja memonitor, mengevaluasi, dan mengefektifkan realisasi
anggaran yang telah ditetapkan pada unit kerja yang dipimpinnya.
c. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap penyimpangan
yang terjadi dilakukan oleh masing-masing unit kerja dan/atau Perusahaan secara
keseluruhan.
d. Pengelolaan keuangan oleh unit kerja dimonitor oleh bagian Controller dan
dilaporkan kepada Direksi.
e. Direksi menyampaikan laporan pengelolaan keuangan kepada Dewan
Komisarisdan Pemegang Saham secara berkala untuk tujuan monitor dan
evaluasi.
06. Pelaporan
a. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
b. Laporan Keuangan internal harus tersedia pada saat dibutuhkan.
c. Direksi menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan operasi Perusahaan dan
tidak dengan tujuan untuk melakukan manipulasi laba.
d. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan Direktorat Keuangan
harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi telah dilaksanakan
oleh seluruh unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan laporan
keuangan seluruh unit kerja dan anak Perusahaan.
f. Setiap unit kerja dan anak Perusahaan wajib mengirimkan laporan keuangan ke
Direktorat Keuangan untuk proses konsolidasi.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 18
2. Sistem Pengendalian Internal
01. Perusahaan wajib memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang
menjamin keandalan sistem akuntansi.
02 Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan
agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan aset secara tidak
sah, dan menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi, serta
keandalaninformasi keuangan Perusahaan.
03. Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan
terstruktur, yang terdiri dari: Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
Filosofi dan gaya manajemen; Cara yang ditempuh manajemen dalam
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;Pengorganisasian dan
pengembangan sumber daya manusia; dan Perhatian dan arahan yang
dilakukan oleh Direksi;
b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yang merupakan suatu proses untuk
mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha;
c. Aktivitas pengendalian yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukandalam
suatu proses pengendalian kegiatan pada setiap tingkat/unit dalam struktur
organisasi Perusahaan, antara lain kewenangan, otorisasi, verifikasi,
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset
Perusahaan;
d. Sistem informasi dan komunikasi yang merupakan suatu proses penyajian laporan
mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan
peraturan yang berlaku; dan
e. Monitoring yang merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem
pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat/unit
dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara
optimal, dan penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dengan
tembusan disampaikan kepada Komite Audit.
f. Untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas pengendalian, Direksi dan Dewan
Komisaris harus memantau dan mengkaji berbagai operasi dan kegiatan
Perusahaan, termasuk sistem pengendalian internal itu sendiri yang dikaitkan
dengan perkembangan Perusahaan dalam mencapai sasaran – sasaran yang
telah dirumuskan dan memberikan tanggapan secara efektif.
3. Sistem Audit
01. Kebijakan Umum
a. Penilaian atas efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan oleh fungsi SPI.
b. Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Auditor Eksternal.
c. Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan
oleh SPI maupun Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit.
02. Ruang Lingkup
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 19
Sistem Audit meliputi audit atas kewajaran penyajian laporan keuangan (general
audit), audit kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (compliance based audit), audit
operasional, dan audit khusus.
03. Dasar Pelaksanaan Audit
a. Pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran dan
program kerja tertulis dari Komite Audit yang disahkan oleh Komisaris.
b. Pelaksanaan audit oleh SPI didasarkan pada kebijakan, sasaran, dan program
kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang
ditetapkan oleh Direktur Utama.
c. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dilakukan oleh Auditor Eksternal.
04. Etika dan Metodologi Audit
a. SPI harus berpedoman kepada kode etik, norma-norma audit, Piagam SPI,
peraturan lainnya yang berkaitan dengan SPI dan senantiasa menjunjung tinggi
prinsip-prinsip objektivitas, kerahasiaan, ketelitian, dan kehati-hatian.
b. Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan harus meliputi audit atas dasar
risiko yang muncul (risk based audit) pada proses bisnis Perusahaan serta
kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
c. SPI bersama fungsi terkait melakukan internal control assessment berbasis risiko
yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana perbaikan
proses bisnis, metodologi, dan prosedur audit.
d. Komite audit melakukan kajian atas rencana, metodologi dan hasil audit yang
dilaksanakan oleh SPI dan Auditor Eksternal untuk meyakinkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan audit.
05. Pembinaan Auditor Internal
a. Direktur Utama merumuskan dengan jelas kualifikasi Kepala SPI.
b. Direktur Utama mewajibkan semua auditor internal untuk mengikuti pelatihan-
pelatihan profesional dalam rangka sertifikasi guna memenuhi standar yang
dibutuhkan Perusahaan.
c. Kepala SPI harus mendapatkan pelatihan di bidang profesi dan manajerial yang
memadai untuk dapat mengelola satuan yang dipimpinnya dengan baik.
06. Auditor Eksternal
a. Komite Audit mengajukan usulan mengenai pencalonan auditor eksternal disertai
alasan pencalonan dan besaran honorarium untuk auditor eksternal kepada Dewan Komisaris.
b. Dewan Komisaris menyetujui usulan pencalonan auditor eksternal beserta besarnya honorarium yang diajukan oleh Komite Audit dan meneruskan usulan dan besaran honorarium tersebut secara formal melalui surat atau Laporan Hasil Pengawasan kepada Pemegang Saham.
c. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk auditor eksternal dari calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan usul Komite Audit;
d. Auditor eksternal harus bebas dari konflik kepentingan dengan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan, dan Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan.
e. Melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan semua catatan akuntansi serta data penunjang lainnya untuk memastikan kepatuhan, kewajaran, dan
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 20
kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan Indonesia dan memberikan opini atas laporan keuangan.
f. Menyampaikan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu laporan perkembangan/kemajuan pelaksanaan audit termasuk informasi mengenai penyimpangan yang signifikan kepada SPI dan Komite Audit.
g. Menerbitkan laporan hasil audit secara tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian.
07. Pelaksanaan Audit
a. Pelaksanaan Tugas Organ-Organ Yang Terkait
1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh SPI dan Auditor Eksternal.
2) Auditor Eksternal pada dasarnya melakukan audit atas laporan keuangan,
namun apabila dipandang perlu dapat melaksanakan audit khusus (special
assignment) sesuai dengan penugasan yang diberikan Komisaris dan/atau
Direksi.
3) Direksi dan manajemen bertanggungjawab untuk menyelenggarakan suatu
sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa SPI dan Auditor
Eksternal dapat mengakses semua data dan informasi yang relevan
mengenai Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
4) SPI memberikan informasi kepada Komite atau Satuan kerja/fungsi yang
membidangi manajemen risiko mengenai masalah risiko Perusahaan yang
terkait dengan auditee.
5) Komite Audit bersama dengan fungsi manajemen terkait dan SPI secara
berkala melakukan kajian atas pelaksanaan manajemen risiko.
b. Pola Hubungan
1) Pola Hubungan Komite Audit dengan SPI
a) Pola hubungan antara Komite Audit dengan SPI harus dituangkan dalam
Piagam Komite Audit dan Piagam SPI
b) SPI menyampaikan PKPT kepada Komite Audit
c) Komite Audit melakukan kajian atas PKPT yang disampaikan oleh SPI
d) Secara berkala Komite Audit dan SPI melakukan rapat koordinasi untuk
membahas antara lain efektivitas pengendalian intern, penyajian laporan
keuangan, kebijakan akuntansi, laporan hasil audit, program kerja audit,
dan hambatan pelaksanaan audit.
e) Penyampaian laporan hasil audit SPI maupun laporan kegiatan SPI
kepada Komite Audit diatur dalam masing-masing Piagam SPI dan
Piagam Komite Audit.
f) Komite Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan tugas SPI.
2) Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal
Auditor Eksternal melakukan komunikasi dengan Komite Audit antara lain
mengenai ruang lingkup audit, kemajuan audit secara berkala, hambatan
terhadap pelaksanaan audit, audit adjustment yang signifikan, dan perbedaan
pendapat yang terjadi dengan pihak manajemen.
3) Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal
a) SPI melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas
Auditor Eksternal untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 21
b) SPI bersama dengan Komite Audit melakukan pembahasan terhadap
sasaran dan ruang lingkup audit yang akan dilakukan Auditor Eksternal
dan untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
c) SPI bersama dengan Komite Audit melakukan pemantauan atas
pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.
08. Monitoring Hasil Audit
a. Unit/satuan kerja yang diaudit (auditee) bertanggungjawab untuk menindaklanjuti
rekomendasi atas hasil audit yang telah disepakati bersama antara auditor dan
auditee.
b. SPI melakukan pemantauan secara intensif atas pelaksanaan tindak lanjut dari
temuan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal dan melaporkan kepada Direktur
Utama dan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala.
c. Pelaksanaan tindak lanjut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
penilaian kinerja unit/satuan kerja yang bersangkutan.
d. Direksi dan manajemen mempunyai komitmen untuk mendukung penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
e. Direksi mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal
terdapat unit/satuan kerja belum menindaklanjuti rekomendasi hasil audit
f. Komisaris dan/atau Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Direksi dan atau
pejabat terkait lainnya atas rekomendasi hasil audit yang belum ditindaklanjuti.
g. Direksi mengenakan sanksi secara konsisten kepada pimpinan unit/satuan yang
lalai dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.
4. Integritas Bisnis
01. Standar etika yang melandasi seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan
bisnis dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.
02. Seluruh jajaran Perusahaan wajib mensosialisasikan Pedoman GCG untuk
mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam transaksi di
lingkungan masing-masing.
03. Perusahaan menerapkan fungsi pengawasan berdasarkan audit sesuai prinsip-
prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar
tindakan-tindakan ilegal, tidak fair, dan pelanggaran atas norma-norma dan
peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, perdata atau pidana.
04. Setiap unit kerja wajib menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang
disampaikan oleh fungsi pengawasan.
05. Perusahaan melarang Komisaris, Direksi, manajemen dan seluruh karyawan
Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan
dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG yang meliputi antara lain pemberian atau
penerimaan suap, hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi
keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.
06. Apabila transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip
GCGterbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat akan dikenai sanksi administratif,
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 22
dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku.
5. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi dan
program orientasi, penempatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan sisrim
penilaian kinerja serta remunerasi karyawan/pekerja. Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk
memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan
dapat diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan.
01. Perencanaan Tenaga Kerja
a) Perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan penyediaan
pekerja bagi Perusahaan.
b) Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan analisis organisasi (disain
pekerjaan, pekerjaan, formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi, perputaran
pekerja) dan analisis kebutuhan jabatan minimal untuk 3 (tiga) tahun ke depan,
sesuai dengan strategi bisnis dan perkembangan Perusahaan
c) Dalam melakukan analisis organisasi harus dipertimbangkan visi, misi, tujuan dan
strategi, bila perlu melakukan benchmarking ke perusahaan sejenis.
d) Dalam melakukan analisis kebutuhan jabatan harus diperhatikan hasil analisis
organisasi, beban kerja, anggaran Perusahaan, dan data kekuatan pekerja.
02. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja
a) Pengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai
dengan kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan
b) Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dalam Perusahaan (pekerja aktif, tenaga
kontrak, mitra pekerja, dan lain-lain) dan dari luar Perusahaan. Pengisian formasi
jabatan struktural diutamakan bagi tenaga kerja yang berasal dari dalam
Perusahaan. Sedangkan pengisian formasi jabatan dan kebutuhan tenaga baru
yang berasal dari luar Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
c) Kebutuhan tenaga kerja diiformasikan secara transparan melalui pengumuman di
media massa, website, dan/atau media lainnya.
d) Perusahaan dapat berhubungan dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga
pendidikan lainnya, pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga
kerja tinggi, serta sumber dan penyedia tenaga kerja lain guna mendapatkan
calon tenaga kerja terbaik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
03. Seleksi dan Program Orientasi
a) Penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan
obyektif.
b) Proses seleksi dilakukan sekurang-kurangnya melalui seleksi administrasi, tes
tertulis, wawancara, dan tes kesehatan serta diupayakan melibatkan
instansi/lembaga pemerintah yang membidangi ketenaga-kerjaan maupun
Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang kompeten.
c) Kepada tenaga kerja yang diterima diberikan program orientasi umum tentang
Perusahaan dan orientasi khusus berkaitan dengan bidang kerjanya dan sebelum
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 23
diangkat menjadi pekerja harus mengikuti masa percobaan dan/atau mengikuti
program bimbingan khusus.
d) Pekerja Perusahaan adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja untuk waktu
yang tidak tertentu yang diangkat setelah melalui masa percobaan, atau telah
menjalani masa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang diperjanjikan.
e) Perusahaan dan pekerja wajib membuat perjanjian kerja sebelum dimulainya
hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
04. Penempatan Pekerja
a) Penempatan pekerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan
berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip the right
man at the right place dan equal pay for equal job.
b) Penempatan pekerja untuk jabatan-jabatan tertentu dilakukan melalui mekanisme
fit & proper test atau assessment.
c) Setiap pekerja harus bersedia ditempatkan di wilayah atau unit kerja Perusahaan
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
d) Pekerja yang menolak penempatan dapat diberikan sanksi oleh Perusahaan
sesuai dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
05. Pengembangan Pekerja
a) Pengembangan pekerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kompetensi pekerja melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta jalur penugasan
khusus guna pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja Perusahaan, pemenuhan
kompetensi, dan sekaligus pengembangan karier pekerja.
b) Pengembangan karier dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan di Perusahaan
berdasarkan kompetensi jabatan dan profil kompetensi pekerja serta proyeksi
jenjang karir (career path).
c) Sampai pada tingkat jabatan tertentu, perencanaan suksesi pejabat Perusahaan
diselaraskan dengan rencana pengembangan karir pekerja dan kebutuhan
Perusahaan serta dilaporkan oleh Direksi kepada Komisaris.
06. Mutasi dan Pemberhentian
a) Mutasi pekerja dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi.
b) Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karier
pekerja dan kebutuhan Perusahaan
c) Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan
dalam penerapan punishment dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
d) Setiap pekerja diberikan kesempatan yang sama untuk diseleksi dan dipilih guna
mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan.
e) Perusahaan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pekerja setempat
untuk pengisian jabatan (promosi setempat)
f) Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harus
diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
07. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Pekerja
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 24
Pengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama
tentang sasaran kerja yang akan dicapai, upaya untuk mencapainya dan aturan-aturan
terkait dalam proses pelaksanaannya.
a. Tujuan pengelolaan kinerja adalah untuk memperoleh dasar pengambilan
keputusan promosi, rotasi, demosi, dan corrective action, pemberian merit
increase serta kriteria bagi pelaksanaan kesahihan program pembinaan.
b. Perusahaan harus merumuskan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan
tercatat yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan, pembinaan
dan perhitungan remunerasi bagi pekerja.
c. Perencanaan penilaian kinerja meliputi penetapan sasaran kerja (planning),
pengendalian pencapaian sasaran kerja atau bimbingan (coaching) dan
peninjauan sasaran kerja (reviewing).
d. Faktor utama yang dinilai dalam penilaian kinerja adalah prestasi hasil kerja
berdasarkan kompetensi pekerja.
e. Kompetensi yang digunakan untuk penilaian kinerja, intisarinya adalah sebagai
berikut:
1) Pengetahuan tentang pekerjaan
2) Kejujuran dan integritas
3) Motivasi dan kemauan berprestasi
4) Kemampuan berkomunikasi
5) Tanggung jawab dan ketelitian
6) Kemampuan kerjasama
7) Kemampuan menganalisis dan memutuskan
8) Kemampuan memimpin
9) Orientasi pada pelanggan
10) Orientasi pada bisnis
11) Indikator kinerja diupayakan agar memenuhi aspek komprehensif, koheren,
seimbang, dan terukur.
f. Sasaran kinerja dibuat untuk periode satu tahun kalender sejalan dengan rencana
kerja dan anggaran Perusahaan, dijabarkan oleh Direksi menjadi sasaran kinerja
unit-unit kerja dan akhirnya menjadi sasaran kinerja individual. Sasaran kinerja ini
hanya dapat dievaluasi ulang apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kendali
unit kerja/pejabat yang bersangkutan.
g. Penilaian kinerja harus diikuti dengan penerapan reward and punishment yang
tegas dan konsisten.
h. Perusahaan memberikan remunerasi kepada pekerja berdasarkan kinerja yang
dicapai oleh pekerja berupa upah, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang
disyaratkan oleh peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
i. Perusahaan harus mengembangkan dan mengevaluasi sistem penilaian kinerja
dan sistem remunerasi secara komprehensif dan berkala agar selalu mengikuti
perkembangan yang ada.j. Kebijakan mengenai sistem penilaian kinerja dan
remunerasi disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 25
6. Pengelolaan Aset Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik
(optimalisasi) atas setiap aset Perusahaan (highest and best uses).
01. Tujuan pengelolaan asset
a. Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada
Perusahaan dan stakeholders secara optimal, yaitu untuk:
1) menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai
2) memperoleh keuntungan
3) meningkatkan return on asset (ROA)
b. Tujuan pengelolaan data atau sistem informasi aset adalah untuk:
1) menyajikan informasi yang akurat dan tertib tentang kondisi aset, baik aspek
fisik, nilai, legal, pajak, asuransi maupun atribut aset lainnya sebagai dasar
untuk penyusunan strategi pemanfaatan aset secara optimal.
2) memberikan kemudahan bagi proses pengambilan keputusan khususnya
dalam pemanfaatan dan optimalisasi aset.
3) merencanakan pola optimalisasi aset baik untuk mendukung kegiatan usaha
maupun pemanfaatannya secara operasional.
02. Penanggung Jawab
a. Direksi menetapkan kebijakan umum dan peraturan mengenai pengelolaan aset
yang berlaku standar di seluruh Perusahaan.
b. Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap aset .
03. Pemanfaatan
a. Direksi harus menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme penggunaan
aset.
b. Aset yang berupa sarana dan fasilitas Perusahaan dapat dimanfaatkan/dikelola
pihak lain dengan pertimbangan komersil tanpa mengganggu kelancaran
pelaksanaan tugas pokok.
04. Pemeliharaan dan Pengamanan
a. Perusahaan merencanakan pemeliharaan aset secara terjadwal.
b. Pelaksanaan rencana pemeliharaan disusun secara profesional,
didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten
c. Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset untuk
menjaga keamanan, kehandalan dan ketertiban administrasi aset
d. Pengamanan meliputi seluruh aset-aset Perusahaan baik pengamanan fisik
maupun non fisik terhadap aset strategis dan nilai ekonomis tinggi.
e. Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh aset yang
dimiliki.
f. Perlindungan aset melalui asuransi hanya diperuntukkan bagi aset yang berisiko
tinggi.
g. Perusahaan menetapkan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan tingkat
kemudahan akses atas fisik aset Perusahaan.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 26
05. Penyelesaian permasalahan
a. Terhadap aset Perusahaan yang menjadi sengketa dengan pihak
laindiselesaikan dengan transparan, wajar serta selalu mengutamakan
kepentingan Perusahaan
b. Bila dipandang perlu, Perusahaan dapat menggunakan bantuan
hukum/pengacara profesional untuk memenuhi prosedur hukum dalam
penyelesaian sengketa aset.
06. Pelepasan dan Penghapusan
a. Fungsi pengelola aset atau pejabat yang ditunjuk secara berkala melakukan
analisis atas manfaat ekonomis aset berdasarkan kondisi fisik, perkembangan
teknologi, maupun perkembangan bisnis Perusahaan
b. Aset yang tidak memberikan nilai tambah (non-produktif) dapat diusulkan untuk
dijual,dipertukarkan, dikerjasamakan atau dihapuskan dan pelaksanaannya harus
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, perundang-undangan dan peraturan
Perusahaan yang berlaku.
c. Prosedur pelepasan dan penghapusan diusahakan tidak birokratip.
07. Administrasi dan Pengendalian
a. Setiap aset yang dimiliki oleh Perusahaan didukung dengan dokumen legal yang
menunjukkan kepemilikan yang sah.
b. Dalam hal aset yang tidak mempunyai dokumen pendukung, harus ditelusuri asal
usulnya, agar dibuat berita acara yang melibatkan fungsi-fungsi terkait seperti
Hukum dan Perundangan untuk memproses dokumen legal yang diperlukan
(dilegalkan).
c. Fungsi hukum (legal officer) bertanggung jawab untuk memastikan tingkat
keabsahan dari dokumen kepemilikan atas aset Perusahaan. Fungsi Keuangan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengarsipan dokumen tersebut.
d. Sistem administrasi aset yang meliputi penerimaan, mutasi, penurunan nilai,
pengakuan,pencatatan, pengkodean, penghapusan, dan pelaporan aset
dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi.
08. Pelaporan
a. Pelaporan mencakup aspek keberadaan, lokasi, ketepatan penilaian kondisi aset,
dan pertanggungjawaban,.
b. Petugas yang bertugas mengawasi aset harus melaporkan aset Perusahaan
secara berkala kepada penanggung jawab aset.
7. Manajemen Risiko
01. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisasi risiko kerugian dan memperkecil
dampak kerugian dari ketidakpastian dalam usaha.
Manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
a. Mengidentifikasi potensi risiko internal pada setiap fungsi/unit dan potensi risiko
eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.
b. Mengembangkan strategi penanganan pengelolaan risiko.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 27
c. Mengimplementasikan program-program pengelolaan untuk mengurangi risiko.
d. Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko.
02. Dalam menerapkan manajeman risikoPerusahaan ,sekurang-kurangnya harus :
a. Memperhatikan keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan,
teknologi, dan lingkungan, dengan tujuan Perusahaan.
b. Menetapkan sistem dan prosedur standar manajemen risiko
c. Menyiapkan Penilai Risiko (risk assesor) yang kompeten.
03. Proses manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi :
a. Identifikasi risiko.
b. Pengukuran dan analisis risiko.
c. Pemilihan metode pengelolaan risiko.
d. Implementasi metode pengelolaan risiko.
e. Evaluasi terhadap implementasi metode pengelolaan risiko.
f. Pelaporan manajemen risiko.
04. Penerapan manajeman risiko melibatkan unsur-unsur Perusahaan dengan tanggung
jawab sebagai berikut :
a. Direksi dan seluruh pekerja bertanggung jawab menggunakan pendekatan
manajemen risiko dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan batas
kewenangan dan uraian tugas (job description) masing-masing.
b. Organ yang bertanggung jawab di bidang manajemen risiko adalah:
1) Komisaris dan Komite yang terkait antara lain Komite Audit (dalam hal tidak ada
Komite Risiko) .
2) Direksi .
3) Fungsi manajemen risiko.
4) Satuan Pengawasan Internal (SPI) .
c. Komisaris dan Direksi bertanggung jawab menetapkan tingkat risiko yang
dipandang wajar.
d. Komisaris bertanggung jawab untuk:
1) memonitorrisiko-risiko penting yang dihadapi Perusahaan dan memberi saran
mengenai perumusan kebijakan di bidang manajemen risiko.
2) melakukan pengawasan penerapan manajemen risiko dan memberikan arahan
kepada Direksi.
3) memastikan bahwa penyusunan RJPP dan RKAP telah memperhatikan aspek
manajemen risiko.
4) melakukan kajian berkala atas efektivitas sistem manajemen risiko dan
melaporkannya kepada Pemegang Saham/RUPS.
e. Direksi bertanggung jawab untuk :
1) menjalankan proses manajemen risiko di fungsi-fungsi terkait (risk owners).
2) melaporkan kepada Komisaris tentang risiko-risiko yang dihadapi dan
ditangani.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 28
3) menyempurnakan sistem manajemen risiko.
f. Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk:
1) merumuskan sistem manajemen risiko,
2) merumuskan kebijakan pokok yang berhubungan dengan manajemen risiko,
3) mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko serta membuat pemetaan risiko,
4) mengimplementasikan dan mengupayakan penerapan manajemen risiko yang
efektif dalam batas-batas tanggung jawab dan kewenangannya,
5) memantau dan mengevaluasi perkembangan risiko dan melaporkannya kepada
Direksi .
g. Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab untuk :
1) memastikan bahwa kebijakan dan sistem manajemen risiko telah diterapkan
dan dievaluasi secara berkala,
2) mengevaluasi dan memberikan masukan atas kecukupan dan efektivitas
pengendalian intern dalam rangka mitigasi risiko,
3) mengevaluasi dan memberi masukan mengenai kesesuaian strategi dengan
kebijakan manajemen risiko.
8. Manajemen Mutu 01. Kebijakan Mutu
a. Perusahaan harus menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan
terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses
bisnis dan kinerja Perusahaan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan
produktivitas dan daya saing.
b. Lingkup penerapan manajemen mutu tersebut hendaknya meliputi:
1) Perancangan produk dan jasa yang didasarkan pada persyaratan internal
dan eksternal serta memperhatikan lingkungan saat ini dan masa datang.
2) Pengelolaan dan pengendalian proses serta indikatornya mengacu pada
kepuasan pelanggan serta stakeholders.
3) Peningkatan/perbaikan pemberian layanan dan produk melalui perbaikan
mutu yang berkesinambungan (continuous quality improvement) di segala
bidang.
4) Penerapan mutu sebagai budaya kerja dalam setiap kegiatan.
5) Peningkatan kehandalan operasi lapangan dengan memperhatikan aspek
keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan.
6) Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, coaching, assignment, on the
Job training (OJT) dan benchmarking untuk memenuhi kompetensi sesuai
dengan jabatannya
7) Kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan dalam semua tingkatan untuk
dapat mengikuti pendidikan/pelatihan guna meningkatkan kompetensi diri
8) Pelaksanaan program pelatihan/pengembangan SDM dilaksanakan sesuai
pedoman dan rencana kerja dan anggaran perusahaan
9) Laporan mengenai kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk pegawai dibuat
secara formal
10) Adanya realisasi atas perencanaan pelatihan bagi Dewan Komisaris
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 29
11) Kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk Dewan Komisaris dibuat laporan
secara formal dan disajikan di Laporan Tahunan
12) Adanya evaluasi atas pelaksanaan pelatihan/pengembangan SDM
c. Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja berkomitmen dan terlibat penuh untuk
menerapkan sistem manajemen mutu.
02. Infrastruktur Manajemen Mutu
a. Pelaksanaan manajemen mutu didukung dengan infrastruktur yang dapat
menjamin kelangsungan dan kualitas sistem manajemen mutu.
b. Untuk mencapai hasil yang optimal, Perusahaan membentuk fungsi manajemen
mutu yang melakukan tugasnya secara efektif dan didukung oleh assessor mutu.
03. Implementasi Manajemen Mutu
a. Implementasi manajemen mutu dimulai dengan tahap pemetaan untuk
memperoleh gambaran mengenai praktik manajemen mutu yang terjadi.
b. Pelaksanaan sistem manajemen mutu ini dilaksanakan oleh semua pekerja di
semua tingkat yang meliputi:
1) penerapan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan Perusahaan,
fokus kepada kepuasan pelanggan dan stakeholders, keterlibatan yang total
dari seluruh jajaran dan memperhatikan lingkungan
2) penerapan metode dan alat-alat ukur mutu yang relevan
3) pelaksanaan perbaikan atau peningkatan mutu yang berkesinambungan
c. Perusahaan dapat menyelenggaraan ajang kompetisi mutu di Perusahaan
sebagai upaya pemberian penghargaan dan pengakuan (reward and recognition)
kepada unit bisnis/operasi dalam rangka implementasi teknik dan manajemen
mutu.
d. Implementasi manajemen mutu yang baik tercermin dengan terciptanya proses-
proses bisnis yang efektif dan efisien yang dapat meningkatkan kinerja Proses,
kinerja Unit, dan kinerja Korporat dan dapat berkompetisi dalam ajang Indonesian
Quality Award atau ajang kompetisi lainnya.
e. Dalam upaya membentuk budaya mutu, penerapan mutu dimasukkan dalam
penilaian kerja.
04. Evaluasi, Penilaian Hasil, dan Tindak Lanjut
a. Evaluasi manajemen mutu dapat dilakukan dengan kriteria yang sesuai dengan
standar internasional, dengan tujuan untuk :
1) mengetahui posisi/tingkat kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan
target dan benchmark.
2) mendapatkan peluang-peluang yang masih dapat ditingkatkan (Opportunities
for Improvement).
3) memperoleh umpan balik untuk meningkatkan kinerja.
4) mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.
b. Evaluasi dilakukan oleh assessor melalui on desk review dan on site visit untuk
mendapatkan penilaian yang dituangkan dalam laporan umpan balik (Feedback
Report).
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 30
c. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang baik dalam rangka peningkatan kinerja,
perlu dilakukan mekanisme tindak lanjut yang berkesinambungan dari Direksi
dan jajaran manajemen atas laporan umpan balik (Feedback Report)
05. Untuk mengoptimalkan peran dan kualitas assesor, Perusahaan :
a. melakukan kaderisasi assesor secara berkesinambungan dengan
mempertimbangkan komitmen, dedikasi dan kompetensi
b. mencantumkan kinerja assessor dalam penilaian kinerja perorangan.
c. mengikutsertakan assessor di dalam seminar, pelatihan, forum atau asosiasi
terkait untuk meningkatkan kompetensi.
d. melibatkan assessor dalam melakukan benchmark ke perusahaan sejenis.
9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pelestarian Lingkungan
01. Perusahaan akan selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja serta
pelestarian lingkungan bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.
02. Perusahaan senantiasa berusaha mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari
terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja.
03. Perusahaan akan selalu mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat kerja yang
aman dan sehat dengan memastikan bahwa asset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas
Perusahaan lain, memenuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja serta
pelestarian lingkungan.
04. Perusahaan memilki kewajiban untuk senantiasa melengkapi dan menyediakan alat,
sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan agar seluruh karyawan dapat
bekerja secara aman dan selamat.
05. Perusahaan akan selalu berusaha melakukan audit K3 oleh pihak independen,
sehingga dapat diperoleh hasil yang obyektif atas upaya yang telah dilakukan oleh
Perusahaan.
06. Perusahaan sangat memperhatikan masalah dampak lingkungan dengan selalu
melakukan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan serta
pencegahan dampak negative terhadap lingkugan akibat aktifitas operasional
Perusahaan serta menciptakan sumbangsih positif kepada masyarakat.
07. Perusahaan beserta Anak Perusahaan dan mitra kerja, wajib menempatkan K3 dan
lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) serta Laporan Tahunan.
10. Pengadaan dan Hubungan dengan Rekanan
01. Perusahaan wajib memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai standar GCG yang telah
disepakati yang menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, kompetitif, fair dan dapat
dipertangungjawabkan (accountable) serta tidak bertentangan dengan peraturan
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 31
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan tersebut dapat diakses oleh seluruh
calon pemasok
02. Perencanaan
a. Setiap unit kerja/fungsi harus menyusun kebutuhan akan barang/jasa setiap tahun
dengan memperhatikan skala prioritas, ke-ekonomian dan tata waktu.
b. Rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja/fungsi yang telah disetujui harus
dicantumkan dalam RKAP.
c. Perencanaan pengadaan barang/jasa harus melibatkan fungsi-fungsi terkait.
03. Pelaksanaan
a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada RKAP. Bila suatu
barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit/fungsi tidak dimuat dalam RKAP, maka
unit/fungsi yang bersangkutan harus meminta persetujuan pejabat berwenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya (cost
consciousness) dan diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak tertentu.
c. Perusahaan harus mengelola basis data para penyedia barang/jasa yang ada di
setiap unit dan terintegrasi secara korporat untuk mengetahui jejak rekam (track
record) dari setiap penyedia barang/jasa.
d. Kinerja masing-masing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala dan
hasilnya dijadikan dasar untuk memutakhirkan basis data penyedia barang/jasa
serta dipakai sebagai masukan dalam proses pengadaan barang/jasa selanjutnya.
e. Dalam kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan melalui pengadaan
secara elektronik (e-procurement)
f. Perusahaan harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasi secara
keahlian dan berdasarkan data harga unit setempat dan/atau unit lainnya yang
dapat dipertanggungjawabkan.
g. Setiap pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan harus diikat dengan Surat
Perjanjian (Kontrak), Surat Pesanan Pembelian atau Surat Perintah Kerja dengan
mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
04. Pengendalian dan Pelaporan
a. Perusahaan harus mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk
memastikan bahwa barang/jasa yang diadakan telah sesuai dengan RKAP, telah
mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, dan tidak dipecah-pecah dalam
nilai pengadaan yang lebih kecil dengan maksud untuk menghindari
dilakukannya prosedur lelang.
b. Setiap anggota panitia pengadaan/lelang, penyedia barang/jasa dan pejabat
yang berwenang harus menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan yang
berisikan tekad untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur, dan
transparan.
c. Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 32
d. Secara berkala unit atau fungsi pengadaan barang dan jasa /panitia pengadaan
barang/jasa membuat laporan kepada pemberi tugas yang memuat, antara lain,
informasi mengenai surat pesanan dan kontrak-kontrak yang sudah selesai dan
informasi mengenai adanya wanprestasi dari mitra kerja.
11. Kemitraan dengan Masyarakat dan Program CSR
01. Perusahaan sangat memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang
tinggal di dalam wilayah di sekitar operasi Perusahaan. Perusahaan senantiasa
menegakkan komitmen bahwa di mana pun unit kerja Perusahaan beroperasi,
hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok
bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.
02. Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan
membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip
warga Perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen).
03. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi
kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan, oleh karena itu
Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip kemitraan aktif melalui kerja sama
dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta
stakeholder lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkansaling percaya
dan keterbukaan dalam mencapai sasaran yang disepakati.
04. Perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral
serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat
keberhasilan Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis,
dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.
05. Perusahaan senantiasa mengikut-sertakan masyarakat untuk tumbuh dan
berkembang bersama-sama Perusahaan.
06. Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)
a. Tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (CSR)
merupakan bagian dari visi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi
stakeholdersdalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju, dan tumbuh
bersama.
b. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi harus memastikan bahwa
Perusahaan memiliki strategi dan indikator keberhasilan program CSR yang
selaras dengan strategi korporasi dalam jangka panjang dan jangka pendek
c. Perencanaan program CSR harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan
nyata masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
d. Direksi harus memastikan bahwa Proses CSR menghasilkan kegiatan CSR yang
tepat sasaran bagi para pihak yang membutuhkan.
e. Pelaksanaan program CSR dilaksanakan bersama masyarakat, serta
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga
Swadaya Masyarakat, organisasi massa dan Perguruan Tinggi serta instansi
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 33
terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat,
kondisi geografis dan kepentingan operasional Perusahaan.
f. Perusahaan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman,
stabil, dan kondusif di lingkungan lokasi usaha Perusahaan.
g. Perusahaan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan
melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus.
h. Perusahaan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
sebagaimana ditugaskan oleh Pemerintah.
i. Perusahaan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan
program CSR.
j. Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program-program
yang telah dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan untuk meningkatkan
hubungan baik yang lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar.
12. Penerapan Teknologi
01. Perusahaan akan selalu berupaya meningkatkan efisiensi kinerja Pembangkitan,
Distribusi dan Pelayanan Pelanggan, mengadopsi teknologi operasi dan pemeliharaan
yang terbaru dan sudah teruji sehingga produktivitas kinerja Perusahaan yang tinggi.
02. Perusahaan akan selalu berusaha mengembangkan kemapuan alih teknologi,
pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Oleh
karena itu Perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan
mempelopori pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan
operasi Perusahaan.
03. Perusahaan senantiasa berusaha mengembangkan dan menggunakan teknologi,
produk dan jasa inovatif yang memungkinkan dilakukannya konservasi energy dan
sumber daya lainnya dalam upaya pelestarian lingkungan.
04. Direksi harus melakukan penilaian kinerja sistem teknologi informasi dalam hal
kontribusi sistem IT terhadap bisnis PLN Tarakan, persepsi pengguna IT, efektifitas dan
efisiensi sistem IT, serta kematangan (maturity) implementasi sistem tata kelola IT di
Perusahaan dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Dewan Komisaris.
13. Persaingan Usaha
01. Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip persaingan usaha yang melarang adanya
kesepakatan dan tindakan yang dapat mengeliminasi atau tidak mendukung
persaingan usaha yang sehat, menciptakan monopoli, atau melakukan hal-hal lain
yang mempengaruhi pasar secara tidak sehat.
02. Perusahaan selalu menjunjung tinggi etika dalam setiap kegiatan bisnisnya dan
senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kegiatan
bisnis Perusahaan.
03. Perusahaan melarang setiap karyawan dan manajemen untuk :
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 34
a. Melakukan kesepakatan, perjanjian, berkaitan dengan rencana atau skema
tertentu baik secara tersurat ataupun tersirat, formal maupun informal, dengan
setiap pesaing berkaitan dengan harga, syarat-syarat penjualan, pengaturan
distribusi dan wilayah atau pelanggan tertentu.
b. Melakukan diskusi atau tukar menukar informasi dengan pesaing berkaitan
dengan harga, persyaratan penjualan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan
informasi daya saing perusahaan; dan
c. Terlibat dalam kegiatan lainnya yang dapat melanggar peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan bisnis yang tidak
sehat.
14. Klasifikasi dan Pengungkapan Informasi
01. Perusahaan senantiasa melakukan pencatatan pada system akuntansi perusahaan
secara akurat, andal dan dipelihara setiap waktu, sehingga setiap transaksi
pembayaran, pengalihan kepemilikan, penyelesaian layanan dan transaksi
lainnyaakan terefleksikan secara penuh dan detail.
02. Direksi dan karyawan Perusahaan harus mengungkapan informasi yang diperlukan
oleh auditor internal maupun eksternal dalam setiap proses audit Perusahaan.
03. Perusahaan melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan
informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak
ketga, baik di dalam maupun di luar Perusahaan, baik selama masa kerja atau
sesudahnya.
04. Perusahaan melarang siapapun tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direksi mengungkapkan informasi milik pelanggan, rekanan dan mitra kerja
kepada pihak lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan.
05. Perusahaan wajib mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan
dengan peraturan dan perundangan-undangan dan informasi mengenai hal-hal yang
penting bagi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder
lainnya.
06. Kebijakan dan Prosedur Pengungkapan Informasi Perusahaan harus sejalan dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku. Di samping itu, berdasarkan praktek terbaik
di dunia internasional, kebijakan dan prosedur Perusahaan harus berisikan :
a. Penjelasan mengenai jenis informasi yang diungkapkan;
b. Penjelasan mengenai pengambilan keputusan yang terkait dengan kewajiban
pengungkapan;
c. Penjelasn mengenai peran dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi, pejabat
satu tingkat di bawah Direksi, dan seluruh karyawan dalam konteks disklosur;
terutama, pihak – pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 35
bahwa Perusahaan telah mematuhi kewajiban disklosurnya dan siapa yang
bertanggung jawab untuk memutuskan informasi apa saja yang akan diungkap;
d. Penjelasan mengenai alasan atau pertimbangan tentang hal – hal yang perlu
dipatuhi;
e. Pemantauan terhadap kepatuhan;
f. Pengamanan atas kerahasiaan informasi Perusahaan untuk menghindari disklosur
atau pengungkapan dini;
g. Penjelasan mengenai sarana untuk menerima tanggapan atau komentar atas
disklosur tersebut;
h. Penjelasan tentang format penyusunan dan waktu penyerahan disklosur sesuai
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
07. Perusahaan wajib mengungkap semua informasi penting yang relevan ke dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan kepada Pemegang Saham secara tepat waktu,
akurat, obyektif dan jelas yang sekurang-kurangnya mencakup penjelasan tentang :
a. Nama Anggota Komisaris beserta pekerjaan utama di luar Perusahaan (sejauh
pekerjaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas mereka sebagai Anggota
Komisaris);
b. Nama dan riwayat singkat Direktur
c. Sasaran dan strategi bisnis;
d. Status Pemegang Saham dan informasi penting yang berkaitan dengan hal
Pemegang Saham;
e. Kajian manajemen mengenai iklim bisnis dan faktor-faktor risiko bisnis;
f. Penjelasan Manajemen tentang hasil – hasil finansial untuk memberi kejelasan
dan keseimbangan dalam pelaporan;
g. Penilaian Auditor Eksternal tentang Perusahaan;
h. Informasi material mengenai eksekutif, karyawan Perusahaan dan stakeholder
lainnya;
i. Tuntutan perdata dan/atau pidana yang diajukan oleh dan/atau terhadap
Perusahaan, perkara di badan pengadilan atau badan arbitrase yang memiliki
potensi mempengaruhi kinerja Perusahaan.
j. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang
berlangsung;
k. Pelaksanaan Good Corporate Governance beserta hasil assessment GCG
Perusahaan ; dan
l. Pencantuman secara tegas apabila dengan hubungan bisnis antara Direktur
dan/atau Anggota Komisaris dengan Perusahaan dan/atau hubungan usaha di
antara Direktur dan/atau Anggota Komisaris serta penjelasan mengenai hubungan
usaha tersebut.
08. Aspek – aspek yang Perlu Diungkap dalam Laporan Tahunan mengenai CorporateGovernance Perusahaan
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 36
a. Penjelasan mengenai Piagam Komisaris dan Piagam Direksi, segala sesuatu yang
terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kedua organ tersebut;
b. Code of Conduct atau Pedoman Perilaku yang disusun dan diterapkan Perusahaan
(dapat dalam bentuk rangkuman atas ketentuan – ketentuan utama dalam
Pedoman tersebut);
c. Piagam Komite Audit;
d. Uraian terperinci nama – nama dan kualifikasi anggota Komite Audit;
e. Jumlah rapat yang diadakan oleh Komite Audit dan nama – nama peserta rapat
yang diundang;
f. Informasi mengenai prosedur pemilihan dan penunjukkan auditor eksternal, dan
prosedur rotasinya;
g. Rangkuman kebijakan dan prosedur yang dirancang sebagai pedoman kepatuhan
Perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan yang ada;
h. Penjelasan mengenai mekanisme yang digunakan Perusahaan untuk
berkomunikasi dengan para Pemegang Saham;
i. Penjelasan tentang kebijakan manajemen risiko dan sistem pengendalian
Perusahaan;
j. Penjelasan mengenai proses penilaian kinerja Komisaris dan Direksi, Komite –
komitenya, dan pejabat – pejabat satu tingkat di bawah Direksi
k. Penjelasan mengenai kebijakan remunerasi dan manfaat untuk Komisaris dan
Direksi serta kaitannya dengan kinerja Perusahaan, antara lain jumlah remunerasi,
pinjaman – pinjaman, dan fasilitas – fasilitas yang diberikan.
09. Perusahaan senantiasa berusaha melalui Laporan Tahunan maupun media lain untuk
mempelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan
non keuangan yang bersifat wajib maupun sukarela bagi pengambilan keputusan oleh
Pemegang Saham, pemodal, kreditur dan stakeholder lainnya.
15. Pengelolaan Dokumen / Arsip Perusahaan
01. Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan dilandasi dengan prinsip penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia
simpan suatu dokumen.
02. Tujuan Pengelolaan Dokumen / Arsip Perusahaan , adalah :
a. Menyajikan informasi/data yang benar, cepat, tepat dan akurat melalui
administrasi yang tertib dan terencana serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 37
b. Memberi kemudahan dalam proses pengambilan keputusan bagi manajemen
Perusahaan.
c. Tertatanya dokumen/arsip Perusahaan dengan baik, rapi dan teratur.
03. Pemeliharaan dan Pengamanan dokumen /arsip Perusahaan
a. Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan
dokumen/arsip Perusahaan.
b. Pelaksanaan pemeliharaan dokumen/arsip yang bernilai guna aktif dan dinamis
dilaksanakan dengan baik oleh fungsi pencipta dokumen
c. Tiap fungsi/unit kerja di lingkungan Perusahaan memiliki rencana dan mekanisme
pemeliharaan dokumen/arsip untuk menjaga keamanan dan ketertiban
administrasi Perusahaan.
d. Pengamanan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/arsip Perusahaan dengan
prioritas pengamanan fisik terhadap dokumen/arsip yang sifatnya lebih strategis
yaitu arsip vital, penting dan rahasia.
e. Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh dokumen/arsip
Perusahaan yang dimiliki dengan mempertimbangkan aspek cost and benefit dan
nilai risiko.
04. Penyusutan dan pemusnahan dokumen/arsip Perusahaan
a. Dokumen/arsip Perusahaan disimpan menurut nilai guna dan usia simpan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
b. Perusahaan membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip Perusahaan yang
dapat disusutkan dan dimusnahkan.
c. Dokumen/arsip Perusahaan dapat disusutkan dan dimusnahkan berdasarkan
buku Jadwal Retensi Arsip.
d. Pejabat, pekerja dan fungsi di lingkungan Perusahaan harus mengadakan
penilaian kembali secara berkala/periodik terhadap dokumen/arsip yang ada di
lingkungan kerjanya.
e. Fungsi pengelola/unit pencipta dokumen atau pejabat/pekerja yang ditunjuk
secara berkala melakukan analisis nilai guna dan usia simpan dokumen yang ada
di unit kerja masing-masing.
f. Direksi menetapkan gedung untuk menyimpan arsip/dokumen Perusahaan yang
masih aktif.
16. Hubungan dengan Pejabat Negara
01. Perusahaan akan senantiasa memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif
dengan setiap jajaran Pejabat Negara dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh
hukum.
02. Perusahaan melarang adanya persaingan bisnis yang tidak sehat dan melawan
hukum melalui pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai
atau Pejabat Negara di luar kapasitas resmi.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 38
17. Hubungan dengan Pemegang Saham
01. Perusahaan memperlakukan Pemegang Saham secara adil sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
02. Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan
mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada
dasarnya adalah:
a. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perusahaan yang pada
dasarnya meliputi: Sistem untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta rincian gaji dan tunjangan yang
diterima oleh anggota Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat
b. Daftar Riwayat Hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
sehingga Pemegang Saham dapat menilai watak amanah serta pengalaman
dan kecakapan yang dimilikinya untuk menjalankan tugasnya; Laporan
Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan yang memuat pula
setiap hal yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan pedoman
GCG Perusahaan, disertai alasan atas ketidaksesuaian dan/atau tidak
ditaatinya pedoman tersebut; dan
c. Pengungkapan dengan cara yang layak mengenai pelanggaran yang telah
terjadi yang dilakukan oleh Direktur ataupun Anggota Komisaris yang terlibat
dalam ”insider trading” atau ”self dealing”.
d. Hak untuk menerima sebagian keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi
Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam
Perusahaan, dalam bentuk dividend dan/atau pembagian keuntungan lainnya.
03. Untuk mempertegas kemandirian Perusahaan sebagai badan usaha agar dapat
dikelola secara professional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan
tujuan usahanya, Pemegang Saham dilarang campur tangan dalamkegiatan
operasional yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
tindakan atau arahan di luar RUPS yang secara langsung memberi pengaruh terhadap
tindakan pengurusan Perusahaan atau terhadap pengambilan keputusan yang
menjadi wewenang Direksi.
04. Perusahaan harus senantiasa berusaha keras untuk memberikan kontribusi yang
optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham.
05. Penetapan Dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS dengan
mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, yang meliputi antara lain kelangsungan
usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 39
18. Hubungan dengan Anak Perusahaan
01. Perusahaan bersama-sama dengan Anak Perusahaan agar membangun citra yang
baik dan berusaha untuk saling bersinergi dalam menghadapi persaingan global.
02. Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk lebih mengutamakan pemakaian
produk dan jasa Anak Perusahaan yang memenuhi persyaratan kualitas dan harga.
03. Dalam hal Anak Perusahaan belum memiliki unit pengawasan internal sendiri, maka
pemeriksaan internal anak perusahaan terhadap kinerja anak perusahaan
dilaksanakan oleh pengawasan internal Perusahaan selaku auditor internal.
19. Hubungan dengan Stakeholders
01. Pengelolaan stakeholdersdiarahkan pada kepentingan bisnis perusahaan dengan
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja,
dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual
respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara:
a. dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan
kepuasan pelanggan,
b. dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial
perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan
aspek sosial kemasyarakatan,
c. dimensi lingkungan yang mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan aspek
kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasi/lapangan
usaha
02. Pengelolaan stakeholdersdidasarkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
03. Hak Stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan
perundang-undangan, perjanjian/kontrak, atau karena nilai etika/moral dan tanggung
jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
04. Hak-hak Stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan, antara lain
melalui pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan
tepat waktu dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika.
05. Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan Stakeholders berpartisipasi
dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
06. Perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran
dan keluhan dari Stakeholders. Saran dan keluhan dari Stakeholders dapat
disampaikan melalui mekanisme whistle blowing system, yang kemudian ditanggapi
dan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 40
07. Penghubung antara perusahaan dengan Stakeholders adalah Sekretaris Perseroan
atau bidang Humas untuk Unit/Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan
ketentuan yang berlaku
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 41
V. Panduan Perilaku
1. Karyawan dan Hubungan Industrial
01 Perusahaan senantiasa berusaha mengembangkan kualitas sumber daya manusia,
sesuai dengan kebutuhan visi dan misi serta program jangka panjang Perusahaan.
02 Perusahaan akan menerapkan praktek-praktek bisnis yang didasarkan pada prinsip-
prinsip GCG dengans selalu menghormati agama, budaya, tradisi, adat istiadat,
kondisi karyawan serta peraturan setempat.
03 Perusahaan wajib memperlakukan karyawan secara adil dan bebas dari bias terhadap
perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal
yang tidak terkait dengan kinerja.
04 Perusahaan wajib menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan
industrial yang meliputi antara lain:
a. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai;
b. Melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan
keselamatan dan kesehatan di tempat kerja;
c. Memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat sesuai peraturan perundangan
yang berlaku;
d. Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk mengikuti
pendidikan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan
kompetensi dan kebutuhan perusahaan;
e. Menyediakan prasarana pengembangan dan pelatihan pegawai
f. Memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh pegawai untuk
berpartisipasi aktif dalam mencapai visi dan misi perusahaan;
g. Menyediakan sarana bagi partisipasi pegawai dalam bentuk forum atau diskusi;
h. Menetapkan kebijakan – kebijakan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan
i. Menetapkan kebijakan – kebijakan yang perlu melibatkan karyawan dalam
perumusannya
j. Perusahaan menyediakan media komunikasi yang menyediakan kebijakan
Perusahaan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan
k. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai, secara umum
mengikuti peraturan setempat yang berlaku dan sesuai kemampuan Perusahaan;
l. Pemberian bonus kepada karyawan sesuai dengan kinerjanya;
m. Senantiasa bermitra dengan Serikat Pekerja yang diakui oleh Direksi di lingkungan
Perusahaan; dan
n. Memberikan Direksi kewenangan untuk bertindak penuh terhadap karyawan yang
dipandang dapat menimbulkan keresahan atau menunjukkan sikap tidak disiplin.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 42
05 Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan akan selalu berusaha untuk menjalin
kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama.
06 Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan pegawainya
sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif dengan etika bisnis yang tinggi
07 Perusahaan mewajibkan setiap karyawan Perusahaan untuk mematuhi kewajibannya
yang antara lain meliputi:
a. Mentaati Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Nilai-nilai Perusahaan dan semua
peraturan yang dikeluarkan Perusahaan;
b. Mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak
langsung dengan tanggung jawab;
c. Mengerahkan segala daya dan upara dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang
diserahkan kepadanya;
d. Menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan; dan
e. Wajib membina dan memberikan teladan di lingkungannya.
2. Keterlibatan dalam Politik
01. Perusahaan menjamin kebebasan karyawan dalam mengemukakan pandangan
kepada Pemerintah dan stakeholder lainnya terhadap aspek operasional yang
mempengaruhi aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan sepanjang masih dalam
koridor hukum yang berlaku.
02. Perusahaan mewajibkan Direksi, manajemen dan karyawan yang mewakili
Perusahaan dalam setiap urusan Pemerintah, untuk patuh terhadap peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
03. Perusahaan melarang untuk memberikan sumbangan bagi partai politik manapun.
04. Perusahaan menjamin hak setiap karyawan untuk menyalurkan aspirasi politiknya;
05. Perusahaan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mewajibkan setiap
karyawan yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon partai politik dalam
pemilu untuk mengundurkan diri dari Perusahaan.
3. Pernyataan Palsu dan Konspirasi
01. Direksi dan karyawan Perusahaan, yang terlibat dalam pemasaran proyek, penyiapan
proposal, negosiasi dan administarasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban,
kajian proyek dan penulisan laporan, harus senantiasa memberikan pernyataan yang
akurat dan benar mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.
02. Perusahaan akan mengenakan sangsi kepada karyawan Perusahaan yang dengan
sengaja menyampaikan pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan dan/atau
perbuatan konspirasi dengan pihak lain yang merugikan Perusahaan, baik yang
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 43
bersifat administrative, perdata maupun pidana bagi karyawan dan/atau apabila
dengan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan, sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Benturan Kepentingan
01. Perusahaan mewajibkan setiap benturan kepentingan yaitu kondisi di
manakepentingan pribadi Komisaris, Direksi atau Karyawan dengan kepentingan
Perusahaan berada dalam posisi yang saling bertentangan harus diungkapkan
kapanpun terjadi.
02. Seluruh Jajaran Manajemen Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada
perusahaan lain untuk m enghindari terjadinya benturan kepentingan.
03. Seluruh Jajaran Manajemen Perusahaan yang memiliki benturan kepentinganatas
rangkap jabatan, diwajibkan untuk melepaskan salah satu jabatan yang disandangnya.
04. Setiap karyawan Perusahaan dalam upaya menghindari implikasi lanjutan yang
ditimbulkan dari benturan kepentingan, diwajibkan untuk:
a. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk
kepentingan orang atau pihak lain yang terkait;
b. Menghindari setiap aktivitas luar dinas, yaitu aktivitas yang
dapatbertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan
Perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi
danobjektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
05. Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan Perusahaan dilarang berpartisipasi
dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan suatu
perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan
mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan
finansial, yang meliputi:
a. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa
mendatang dengan kontraktor dan/atau pemasok yang berkompetisi yaitu
setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi
pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan;
b. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai,
baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor
dan/ataupemasok yang berkompetisi; dan
c. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait
dengan proses pengadaan barang dan jasa.
06. Pemasok dan/atau kontraktor barang dan jasa yang diundang Perusahaan untuk
berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa harus memenuhi
persyaratan benturan kepentingan sebagaimana juga diberlakukan pada
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 44
Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan Perusahaan.
07. Setiap karyawan Perusahaan dilarang untuk melakukan aktivitas sampingan pada
jam kerja normal Perusahaan.
08. Setiap karyawan Perusahaan yang mempunyai aktivitas sampingan di luar jam kerja
normal Perusahaan dilarang melebihi 6 jam kerja dalam satu hari atau 20 jam
kerja dalam satu minggu.
5. Honorarium
Perusahaan tidak memberikan honorarium yaitu setiap bentuk pembayaran atau hadiah
atau kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan, terhadap jasa/pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan selama masih dalam
lingkungan Perusahaan.
6. Hadiah
01. Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan Perusahaan tidak boleh meminta atau
menerima hadiah dan sejenisnya, yaitu segala macam bentuk penerimaan oleh
pejabat atau karyawan Perusahaan dari pihak-pihak lain di luar Perusahaan
yang dapat menguntungkan kepentingan pemberi hadiah, diri sendiri, keluarga atau
rekan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan kepentingan Perusahaan.
02. Perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya
kepada Pihak Ketiga dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa.
7. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya
Perusahaan melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan
prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan,
penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan, antara lain:
01. Ketidakjujuran dalam penyampaian informasi berkaitan dengan kinerja
Perusahaan;
02. Penggelapan terhadap kekayaan dan/atau aset yang dimiliki Perusahaan untuk
kepentingan pribadi;
03. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perusahaan;
04. Penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh Perusahaan, karyawan, mitra usaha atau
Rekanan;
05. Pengalihan kas, surat berharga atau asset Perusahaan lain untuk penggunaan
pribadi;
06. Penanganan dan pelaporan transaksi Perusahaan yang dilakukan tidak sesuai
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 45
prosedur dan peraturan yang berlaku;
07. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 46
VI. Prosedur Pelaporan, Implementasi dan Evaluasi
1. Prosedur Pelaporan
01 Setiap orang dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran
terhadap Pedoman GCG kepada Perusahaan melalui surat kepada Kepala
Pengawasan Intern dan tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyam
paikan keluhan pribadi.
02 Setiap orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran
terhadap pedoman GCG harus memberikan identitas dengan jelas dan akan
diberikan penghargaan apabila dugaan pelanggaran pedoman GCG terbukti
benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya.
03 Kerahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila:
a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh
pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
b. Diperlukan oleh Bagian Hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan di
depan hukum.
04 Setiap laporan pelanggaran pedoman GCG tidak akan disebarluaskan kepada
pihak manapun juga (public expose), sebelum terbukti kebenarannya.
05 Penyidikan atau penindaklanjutan hasil laporan pelanggaran pedoman GCG
senantiasa berlandaskan atas azas praduga tak bersalah.
2. Akuntabilitas Tim Penerima Laporan
Penerima Laporan yaitu Kepala Satuan Pengawasan Intern (KPI) memiliki kewajiban
menindaklanjuti setiap laporan yang dianggap sah sebagaimana ditetapkan dalam butir
1. bagian ini untuk dilaporkan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris .
3. Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi
01. Perusahaan wajib membentuk unit khusus yang bertanggungjawab terhadap
program sosialisasi, dan implementasi GCG.
02. Perusahaan wajib membentuk sebuah Tim Gabungan (joint committee) yang
terdiri dari unsur Komisaris dan Direksi yang bertanggungjawab terhadap
evaluasi pelaksanaan GCG.
4. Prosedur Perubahan dan Evaluasi Pedoman GCG
01. Perusahaan melalui unit khusus sebagaimana disebut pada butir 3. bagian ini,
akan melakukan kajian ulang dan evaluasi untuk memperbaiki dan/atau
menyempurnakan Pedoman GCG apabila dipandang memiliki unsur yang tidak
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 47
relevan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.
02. Perusahaan, paling lambat dalam waktu satu tahun, melalui unit khusus
sebagaimana disebut pada butir 3. bagian ini, melakukan evaluasi terhadap
Pedoman GCG ini disesuaikan dengan kondisi terbaru yang berpengaruh terhadap
Perusahaan.
Pedoman GCG PT. PLN Tarakan
PEDOMAN GCG Page 48
VII. PENUTUP
1. Pedoman Good Corporate Governance digunakan sebagai acuan utama dalam
pelaksanaan tata kelola PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan oleh Pemegang
Saham/RUPS, Komisaris, Direksi dan Pekerja.
2. Sebagai kelengkapan Pedoman Good Corporate Governance , telah disusun dan
disepakati bersama beberapa Pedoman dan Piagam sebagai berikut:
1) Pedoman Direksi dan Komisaris 2) Code of Conduct 3) Pedoman Transparansi dan Disclosure 4) Piagam Komite Audit 5) Piagam Sekretaris Perusahaan 6) Piagam Internal Audit
Keenam Pedoman/Piagam diatas merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari Pedoman Good Corporate Governance ini.
3. Pedoman Good Corporate Governance beserta seluruh kelengkapan nya akanditelaah
dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
serta perubahan lingkungan usaha.
4. Permintaan perubahan Pedoman Good Corporate Governance dapat dilakukan oleh
Pemegang Saham, Komisaris atau Direksi.
5. Pedoman Good Corporate Governance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan
oleh Komisaris dan Direksi.
Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Good Corporate Governance ini tetap mengacu
pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikeluarkan di : Tarakan Tanggal : 5 Desember 2015 KOMISARIS DIREKTUR UTAMA MICCA S SITUMORANG SANDIKA AFLIANTO