PT JAKARTA PROPERTINDO · 2020. 11. 27. · PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan

PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK Daftar Isi Halaman

Surat Pernyataan Direksi Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 3 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 4 Laporan Arus Kas Konsolidasian 5 Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 6

Informasi Tambahan:

Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk Lampiran I Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk Lampiran II Laporan Perubahaan Ekuitas Entitas Induk Lampiran III Laporan Arus Kas Entitas Induk Lampiran IV Informasi Investasi pada Entitas Anak dan Asosiasi Lampiran V

PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

D2/September 27, 2019 1 paraf:

Catatan 2015*) 2014

Rp Rp

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas 4 2.722.895.662.978 1.555.420.138.455

Investasi Jangka Pendek 5 500.000.000 500.000.000

Piutang Usaha

Pihak Ketiga 6 97.769.585.154 136.214.634.074

Piutang Lain-Lain

Pihak Berelasi 7 16.313.595.446 16.628.938.017

Pihak Ketiga 7 8.667.950.262 9.565.631.345

Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bagian Lancar 8 108.143.712.870 108.533.099.404

Persediaan 9 88.722.442.970 88.844.913.213

Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 10 337.112.041.197 303.958.599.253

Uang Muka Pembelian Saham 13 26.563.963.250 --

Pajak Dibayar Dimuka 11 66.108.433.005 45.172.649.601

Jumlah Aset Lancar 3.472.797.387.132 2.264.838.603.362

Aset Tidak Lancar

Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bagian Tidak Lancar 8 48.406.553.309 69.370.547.778

Aset Pajak Tangguhan 37.c 4.371.139.177 4.882.807.108

Uang Muka Investasi 12 446.381.679.416 406.381.679.416

Investasi Jangka Panjang Lainnya 14 113.350.222.094 43.729.222.094

Investasi Pada Entitas Asosiasi 15 144.906.129.914 166.484.618.851

Aset Real Estat 16 353.317.415.794 284.872.751.376

Properti Investasi 17 403.439.819.754 417.985.082.952

Aset Tetap 18 152.524.556.601 149.092.162.789

Aset Lain-Lain 19 51.370.523.699 237.100.075.190

Jumlah Aset Tidak Lancar 1.718.068.039.758 1.779.898.947.554

JUMLAH ASET 5.190.865.426.890 4.044.737.550.916

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3

PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



d1/September 27, 2019 2

Catatan 2015*) 2014

Rp Rp

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Pinjaman Bank Jangka Pendek 20 -- 195.502.234.581

Liabilitas Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Pinjaman Bank 20 23.633.333.338 24.883.333.338

Utang Sewa Pembiayaan 25 556.774.243 414.714.689

Utang Usaha

Pihak Berelasi 21 16.318.689.083 16.326.585.933

Pihak Ketiga 21 10.565.893.682 9.320.371.233

Utang Pajak 22 27.307.165.231 62.448.674.493

Beban Akrual 23 39.933.933.285 61.554.677.754

Utang Lain-lain 24 165.411.730.555 165.466.490.771

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 283.727.519.417 535.917.082.792

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang - Setelah dikurangi Bagian yang

Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Pinjaman Bank 20 59.685.036.370 56.459.721.606

Utang Sewa Pembiayaan 25 676.843.726 3.131.115.886

Pendapatan Diterima Dimuka 26 292.934.894.206 330.393.648.772

Jaminan Sewa Diterima Dimuka 27 4.749.270.052 3.280.777.453

Liabilitas Pajak Tangguhan 37.c 878.613.325 427.456.929

Liabilitas Imbalan Pascakerja 28 17.411.122.141 18.313.439.511

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 376.335.779.820 412.006.160.157

Jumlah Liabilitas 660.063.299.237 947.923.242.949

Ekuitas

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal Saham, Nilai Nominal - Rp1.000 per Saham

Modal Dasar - 8.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015

dan 2.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2014

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

masing-masing sebesar 2.246.730.231, 1.329.995.757 Saham

pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 30 2.246.730.231.000 1.329.995.757.000

Uang Muka Setoran Modal 30 1.500.000.000.000 916.734.474.000

Saldo Laba

Ditentukan Penggunaannya 454.348.183.474 349.748.725.541

Belum Ditentukan Penggunaannya 12.453.052.770 192.294.267.816

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk 4.213.531.467.244 2.788.773.224.357

Kepentingan Nonpengendali 29 317.270.660.409 308.041.083.610

Jumlah Ekuitas 4.530.802.127.653 3.096.814.307.967

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 5.190.865.426.890 4.044.737.550.916


PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)




Catatan 2015*) 2014

Rp Rp

PENDAPATAN 31 303.032.253.769 399.740.219.308

BEBAN POKOK PENDAPATAN 32 235.823.423.013 221.935.548.953

LABA KOTOR 67.208.830.756 177.804.670.355

Beban Penjualan 33 (3.379.628.774) (3.158.205.902)

Beban Administrasi dan Umum 33 (115.933.212.321) (106.371.752.500)

Penghasilan Lain-lain-Bersih 34 73.040.580.982 174.151.569.745

Beban Keuangan 35 (17.319.596.341) (18.426.576.996)

Beban Pajak Penghasilan Final 36 (31.642.821.128) (31.118.225.371)

Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi 15 (21.641.908.267) (42.065.205.582)

(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (49.667.755.093) 150.816.273.749

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Kini 37.a (5.000.839.083) (15.895.008.226)

Tangguhan 37.c (957.823.232) 932.903.871

Jumlah Beban Pajak Penghasilan (5.958.662.315) (14.962.104.355)

(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN (55.626.417.408) 135.854.169.394

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti 28 1.820.633.437 (4.055.220.910)

Bagian Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Asosiasi 15 (63.419.330) --

Pajak Penghasilan Terkait 37.c (5.001.091) 116.617.479

JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (53.874.204.392) 131.915.565.963

(Rugi) Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:

Pemilik Entitas Induk (44.130.933.277) 157.463.293.572

Kepentingan Nonpengendali (11.495.484.131) (21.609.124.178)

Jumlah (55.626.417.408) 135.854.169.394

(Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Distribusikan kepada:

Pemilik Entitas Induk (42.404.335.898) 153.640.867.478

Kepentingan Nonpengendali (11.469.868.494) (21.725.301.516)

Jumlah (53.874.204.392) 131.915.565.963


PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)



d1/September 27, 2019

4

Modal Disetor Uang Muka Telah Ditentukan Belum Ditentukan Jumlah Kepentingan Non Jumlah

Setoran Modal Penggunaannya Penggunaannya Pengendali

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Saldo pada tanggal 31 Desember 2013 1.329.995.757.000 -- 206.492.965.500 211.448.112.508 1.747.936.835.008 299.463.431.168 2.047.400.266.176

Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas

Pada Entitas Anak -- -- -- 468.944.711 468.944.711 302.953.958 771.898.669

Tambahan Setoran Modal - Bagian

Nonpengendali -- -- -- -- -- 30.000.000.000 30.000.000.000

Uang Muka Setoran Modal -- 916.734.474.000 -- -- 916.734.474.000 -- 916.734.474.000

Pembagian Laba:

Dividen -- -- -- (30.007.896.840) (30.007.896.840) -- (30.007.896.840)

Cadangan Khusus -- -- 143.255.760.041 (143.255.760.041) -- -- --

Laba Tahun Berjalan -- -- -- 157.463.293.572 157.463.293.572 (21.609.124.178) 135.854.169.394

Rugi Komprehensif Lain Tahun Berjalan -- -- -- (3.822.426.094) (3.822.426.094) (116.177.338) (3.938.603.432)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 1.329.995.757.000 916.734.474.000 349.748.725.541 192.294.267.816 2.788.773.224.357 308.041.083.610 3.096.814.307.967

Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas

Pada Entitas Anak -- -- -- 171.265.309 171.265.309 (300.554.707) (129.289.398)

Tambahan Setoran Modal - Bagian

Nonpengendali -- -- -- -- -- 21.000.000.000 21.000.000.000

Uang Muka Setoran Modal -- 1.500.000.000.000 -- -- 1.500.000.000.000 -- 1.500.000.000.000

Setoran Modal 916.734.474.000 (916.734.474.000) -- -- -- -- --

Pembagian Laba:

Dividen -- -- -- (33.008.686.524) (33.008.686.524) -- (33.008.686.524)

Cadangan Khusus -- -- 104.599.457.933 (104.599.457.933) -- -- --

Rugi Tahun Berjalan -- -- -- (44.130.933.277) (44.130.933.277) (11.495.484.131) (55.626.417.408)

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan -- -- -- 1.726.597.379 1.726.597.379 25.615.637 1.752.213.016

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 *) 2.246.730.231.000 1.500.000.000.000 454.348.183.474 12.453.052.770 4.213.531.467.244 317.270.660.409 4.530.802.127.653

Saldo Laba

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk


PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)




2015*) 2014

Rp Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan Kas dari Pelanggan 326.242.192.984 362.104.093.574

Pembayaran Kas kepada Karyawan dan Pemasok (477.524.958.109) (242.476.115.210)

Pembayaran Beban Keuangan (19.210.283.986) (17.655.495.993)

Pembayaran Pajak Penghasilan (53.492.442.356) (6.644.444.000)

Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi (223.985.491.467) 95.328.038.371

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan Bunga 120.136.704.619 103.737.454.010

Penjualan Aset Tetap 1.814.958.973 466.879.154

Penjualan Properti Investasi 4.784.000.000 3.650.000.000

Perolehan Aset Tetap (14.451.786.091) (109.492.392.621)

Perolehan Properti Investasi (41.583.594.055) (45.668.526.178)

Pembayaran Uang Muka Pembelian Saham (26.500.000.000) --

Penambahan Uang Muka Investasi (40.000.000.000) (66.381.679.416)

Penempatan Investasi Jangka Panjang (69.621.000.000) (10.863.586.094)

Pencairan Uang Jaminan 185.729.551.491 --

Uang Muka Pembelian Tanah -- (220.374.330.169)

Perolehan Aset Lain-Lain -- (193.492.370.942)

Investasi Jangka Pendek -- (500.000.000)

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi 120.308.834.937 (538.918.552.256)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran Pinjaman Bank (222.453.619.817) (27.723.747.609)

Penerimaan Pinjaman Bank 28.926.700.000 180.000.000.000

Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan (2.312.212.606) 1.431.595.941

Pembayaran Dividen (33.008.686.524) (30.007.896.840)

Penerimaan Penambahan Uang Muka Setoran Modal 1.500.000.000.000 910.000.000.000

Penerimaan Jaminan Sewa -- 507.959.980

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 1.271.152.181.053 1.034.207.911.472

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 1.167.475.524.523 590.617.397.587

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 1.555.420.138.455 964.802.740.868

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 2.722.895.662.978 1.555.420.138.455


Tambahan Informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 40.

PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

/6

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Jakarta Propertindo (“Perusahaan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Pembangunan Pluit Jaya sesuai dengan Akta No. 21 tanggal 5 Agustus 1997, dari Ida Fidiyantri, S.H., Notaris pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Pendirian Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9027 HT.01.01.Th.97 tanggal 5 September 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Utara dengan No. 639/BH.09-01/XII/97 tanggal 22 Desember 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1998, Tambahan No. 1149. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No. 91 tanggal 14 Juli 2015 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dimana Pemegang Saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp916.734.474.000, yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini juga menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp8.000.000.000.000. Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. AHU-0940397.AH.01.02 tanggal 11 Agustus 2015. Perusahaan berdomisili di Gedung Thamrin City lt. 1, Jl. Thamrin Boulevard Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

b. Kegiatan Usaha Pokok Perusahaan

Sesuai anggaran dasarnya, Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang real estat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan lingkup sebagai berikut: 1) Melakukan pengadaan tanah matang (kaveling siap bangun), pematangan dan pengelolaan

tanah serta melakukan dan menerima pengalihan hak atas tanah dari dan kepada pihak ketiga (kegiatan land banking);

2) Menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan reklamasi yang antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan reklamasi (termasuk penimbunan dan pengeringan laut dibagian perairan laut kawasan pantai), penggalian dan pengambilan bahan-bahan galian untuk menyelenggarakan reklamasi serta pengawasan;

3) Melakukan pembangunan perkantoran, pertokoan, apartemen, industri, pergudangan, perumahan, fasilitas olah raga serta hotel;

4) Melakukan pengelolaan, penyewaan, penjualan bangunan perkantoran, pertokoan, apartemen, industri dan perumahan;

5) Mengusahakan pengembangan kawasan pemukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu, dengan pelaksanaan secara bertahap;

6) Menciptakan pemukiman tersusun; 7) Menyelenggarakan pengelolaan lingkungan siap bangun; 8) Melaksanakan investasi di bidang properti termasuk dan tidak terbatas pada melakukan

penyertaan modal, jual beli saham perusahaan properti dalam rangka pengembangan kawasan ataupun produk properti;

9) Membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya; 10) Melaksanakan investasi di bidang infrastruktur termasuk dan tidak terbatas pada melakukan

penyertaan modal, jual beli saham perusahaan pengelola infrastruktur; 11) Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan fasilitas umum; 12) Mengusahakan kontraktor (pemborongan umum) segala macam bangunan termasuk sarana

dan prasarananya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan.

Saat ini kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang pembangunan, penyewaan, penjualan, tanah dan/atau bangunan (mall dan apartemen). Selain itu Perusahaan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain untuk mengelola bangunan dan apartemen.

PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

/7

c. Struktur Entitas Anak Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, pengendalian atas entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

Tempat Persentase Kepemilikan Persentase Kepemilikan 2015 2014 2015 2014

Entias Anak Kedudukan Jenis Usaha Langsung (%) Tidak Langsung (%) Tahun Pendirian Rp Rp Rp Rp

PT Pulomas Jaya Jakarta Real Estate 95 -- 1996 302.887.205.931 318.500.747.730 30.563.890.793 127.790.122.527

PT Jakarta Konsultindo Jakarta Jasa Konsultasi 93 -- 2000 26.349.016.364 12.590.993.325 33.698.660.280 13.917.789.681

PT Jakarta Utilitas Propertindo Jakarta Utilitas 99,93 -- 2001 120.425.769.523 49.440.659.017 116.287.179.827 95.277.835.742

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jakarta Infrastruktur 99,99 -- 2007 387.698.584.449 359.155.184.729 11.898.419.037 8.789.914.627

PT Jakarta Energi Utama Jakarta Jasa Rekayasa 70 -- 2012 30.484.497 32.667.553 -- 290.400.000

PT Jakarta Marga Jaya *) Jakarta Infrastruktur -- 51 2009 179.724.982.884 201.329.374.789 -- --

PT Jakarta Akses Tol Priok *) Jakarta Infrastruktur -- 50 2011 441.689.437.184 402.310.263.094 -- --

Jumlah Aset Jumlah Pendapatan

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 1) PT Pulo Mas Jaya

PT Pulo Mas Jaya (PMJ) didirikan dengan Akta No. 14 tanggal 15 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. Mayoritas saham PMJ dimiliki Perusahaan setelah Pemerintah Daerah DKI selaku pemegang saham mayoritas Perusahaan melakukan penambahan setoran modal pada tahun 2001. PMJ berdomisili di Gedung Pulo Mas Jaya Jalan Pulo Mas Raya No. 1 Jakarta dan memulai operasi komersialnya pada tahun 1996. Lingkup usaha yang dijalankan PMJ adalah mengembangkan kawasan pemukiman, perkantoran, perdagangan, dan kegiatan pengembangan properti lainnya serta mengelola rumah susun, perkantoran, pusat perdagangan, dan fasilitas kepariwisataan/rekreasi. Saat ini, kegiatan usaha pokok yang dijalani PMJ, meliputi kegiatan mengembangkan kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan, pengembangan pusat rekreasi dan mengelola rumah susun, perkantoran, pusat perdagangan dan fasilitas kepariwisataan/ rekreasi. Susunan pemegang saham PMJ pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham No. 20 tanggal 17 September 2008 dari S.P. Hendri Singgih, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Jumlah Persentase Nilai

Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp

PT Jakarta Propertindo 95.000.000 95,00% 95.000.000.000

Yayasan Pulo Mas Jaya 5.000.000 5,00% 5.000.000.000

Total 100.000.000 100% 100.000.000.000

Pemegang Saham

2) PT Jakarta Konsultindo

PT Jakarta Konsultindo (Jakon) didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2000 berdasarkan Akta No. 45 tanggal 11 Desember 2000 dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Jakon berdomisili di Gedung Pulo Mas Jaya, Jalan Pulo Mas Raya No. 1 Jakarta dan memulai operasi komersialnya pada tahun 2000. Jakon didirikan dengan tujuan untuk menjalankan usaha bidang jasa konsultan di beberapa bidang seperti bidang pekerjaan umum, bangunan gedung, bangunan pabrik, transportasi, sarana transportasi, konservasi tanah dan sumber daya alam, pertambangan dan energi, serta manajemen sistem dan teknologi informasi. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Jakon terutama melayani beberapa suku dinas dan satuan kerja lainnya di bawah Pemerintah Daerah DKI Jaya dalam melakukan perencanaan dan penataan wilayah dan pemukiman.


/8

Susunan pemegang saham Jakon pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan Akta No. 101 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:



PT Jakarta Propertindo 9.348 93,47% 9.348.000.000

PT Pulo Mas Jaya 653 6,53% 653.000.000

Total 10.001 100% 10.001.000.000

Pemegang Saham

3) PT Jakarta Utilitas Propertindo

PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) didirikan di Jakarta tanggal 27 Juli 2001. Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Juli 2001 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta sebagai Notaris pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. PT Jakarta Utilitas Propertindo (d/h PT Jakarta Manajemen Estatindo) (JME) berdomisili di Jalan Taman Pluit Dalam No. 1A, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara dan memulai operasi komersialnya pada 27 Juli 2001. Bidang usaha yang dijalankan JUP adalah (a) Menjalankan usaha di bidang jasa, yaitu jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa kebersihan, jasa teknologi informasi, jasa pengelolaan gedung; taman hiburan dan kawasan berikat; (b) Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan dan general kontraktor; (c) Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti. Berdasarkan Akta No. 77 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 19 Juni 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jakarta Manajemen Estatindo berubah nama menjadi PT Jakarta Utilitas Propertindo dan ditunjuk sebagai sub holding bidang utilitas yang bergerak di bidang usaha sebagai berikut:

a. Bidang usaha perdagangan:

- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti. - Penjualan bahan bakar kendaraan bermotor. - Ekspor-impor dan perdagangan hasil industri daur ulang limbah dan sampah. - Ekspor-impor dan perdagangan pupuk organik, pupuk non organik dan penyubur

tanaman lainya. - Perdagangan barang yang berkaitan energy alternatif. - Perdagangan Liquid Petroleum Gas (LPG). - Ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar padat. - Ekspor-impor dan perdagangan minyak pelumas, penyalur bahan bakar minyak, pelumas

dan minyak gemuk.

b. Bidang pembangunan - Pemborongan pada umumnya (general contractor). - Pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan.

c. Bidang usaha jasa - Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran. - Jasa kebersihan. - Jasa teknologi informasi. - Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan

kawasan berikat. - Jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor. - Jasa pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa). - Jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah. - Konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah. - Jasa pengelolaan parkir. - Jasa pemeliharaan saluran air dan/pipa. - Jasa penyewaan dan pengelolaan properti. - Jasa yang berkaitan energi alternatif.


/9

Sesuai dengan pernyataan keputusan rapat yang dituangkan dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. No. 120 tanggal 27 Mei 2009, setelah terdapat konversi hutang menjadi modal sebesar Rp1.755.000.000 susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:




Koperasi Karyawan Jakarta Propertindo 50 1,18% 50.000.000

Total 4.255 100% 4.255.000.000

Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Notaris No. 132 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta tanggal 23 Desember 2015, perihal peningkatan modal ditempatkan dan disetor, susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :




Koperasi Karyawan Jakarta Propertindo 50 0,07% 50.000.000

Total 69.255 100% 69.255.000.000

Pemegang Saham

4) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) didirikan pada tanggal 2 Oktober 2006 berdasarkan Akta No. 06 dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. JIP berdomisili di Gedung Thamrin City Lt. 1, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan memulai operasi komersialnya tahun 2007. Berdasarkan akta nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 4 Juni 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jakarta Komunikasi berubah nama menjadi JIP dan ditunjuk sebagai sub holding bidang infrastruktur yang bergerak di bidang usaha sebagai berikut: a. Bidang usaha pembangunan:

- Pemborong di bidang telekomunikasi - Pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga - Penyelenggaraan proyek jalan tol

b. Bidang usaha jasa

- Jasa telekomunikasi umum. - Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi. - Jasa pengolahan data. - Jasa teknologi informasi dan internet content. - Konsultasi bidang telekomunikasi. - Jasa telekomunikasi pemantauan posisi kendaraan bermotor. - Jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. - Jasa konsultasi pembangunan dan pengoperasian jalan tol.

c. Bidang usaha perdagangan

- Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi dan segala kegiatan yang berkaitan. - Ekspor-impor dan perdagangan peralatan telekomunikasi. - Ekspor-impor dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia.

Berdasarkan Akta No. 75 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang pada tanggal 30 September 2014 perihal penjualan dan pembelian saham, dengan hasil keputusan menyetujui penjualan kepemilikan Perusahaan atas 121.250.844 lembar saham pada PT Jakarta Marga Jaya senilai Rp121.250.844.000 kepada JIP.


/10

Berdasarkan Akta No. 77 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang pada tanggal 30 September 2014 perihal penjualan dan pembelian saham, dengan hasil keputusan menyetujui penjualan kepemilikan Perusahaan atas 204.500 lembar saham pada PT Jakarta Akses Tol Priok senilai Rp204.500.000.000 kepada JIP. Berdasarkan Akta No. 78 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang pada tanggal 30 September 2014 perihal penjualan dan pembelian saham, dengan hasil keputusan menyetujui penjualan kepemilikan Perusahaan atas 1.249 lembar saham seri C pada PT Jakarta Tollroad Development senilai Rp1.249.000.000 kepada JIP. Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam akta Notaris Kurnia Ariyani, S.H., No. 24 tanggal 10 Desember 2014 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar JIP disetujui untuk dilakukannya peningkatan modal dasar Perusahaan senilai Rp1.000.000.000.000, dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp346.999.844.000 yang seluruhnya dilakukan oleh Perusahaan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor No. AHU-12881.40.20.2014 tanggal 16 Desember 2014.

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



PT Jakarta Propertindo 346.949.844 99,99% 346.949.844.000

PT Jakarta Utilitas Propertindo 50.000 0,01% 50.000.000

Total 346.999.844 100% 346.999.844.000

Pemegang Saham

5) PT Jakarta Marga Jaya

PT Jakarta Marga Jaya (JMJ) didirikan dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 20 tanggal 1 Juni 2009 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-26888.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009. JMJ berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang usaha pemborongan pada umumnya, pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, dan penyelenggaraan proyek jalan tol. Berdasarkan Akta No. 74 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang pada tanggal 30 September 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Jakarta Marga Jaya, dengan hasil keputusan menyetujui penjualan kepemilikan Perusahaan atas 121.250.844 lembar saham JMJ senilai Rp121.250.844.000 kepada JIP, maka susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 121.250.844 51,00% 121.250.844.000

PT Jaya Sarana Pratama 116.495.906 49,00% 116.495.906.000

Total 237.746.750 100% 237.746.750.000

Pemegang Saham

Transaksi ini merupakan transaksi restrukturisasi diantara entitas sepengendali yang dilakukan diantara entitas induk dan entitas anak dan tidak terdapat perubahan terhadap total aset Grup sebelum dan sesudah transaksi dilakukan sehingga tidak diperlukan penyajian kembali Laporan Keuangan tahun 2013.


/11

6) PT Jakarta Akses Tol Priok PT Jakarta Akses Tol Priok (JATP) didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. No. 92 tanggal 13 Januari 2011 dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-18575.AH.01.01.Tahun 2011 pada tanggal 13 April 2011.

Berdasarkan Akta No. 76 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 30 September 2014 perihal penjualan seluruh saham Perusahaan di JATP sebanyak 204.500 lembar saham atau senilai Rp204.500.000.000 kepada JIP, dan Akta No. 37 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 23 Desember 2014 perihal penambahan modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp2.000.000.000 oleh JIP sebesar Rp1.000.000.000 dan JATP sebesar Rp1.000.000.000, susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 205.500 50% 205.500.000.000

PT Jaya Ancol Pratama Tol 205.500 50% 205.500.000.000

Total 411.000 100% 411.000.000.000

Pemegang Saham

Transaksi ini merupakan transaksi restrukturisasi diantara entitas sepengendali yang dilakukan diantara entitas induk dan entitas anak dan tidak terdapat perubahan terhadap total aset Grup sebelum dan sesudah transaksi dilakukan sehingga tidak diperlukan penyajian kembali Laporan Keuangan tahun 2013.

7) PT Jakarta Energi Utama PT Jakarta Energi Utama (JEU), didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 2 tanggal 9 Desember 2011 dari Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Bandung. Berdasarkan Akta No. 78 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 15 April 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Jakarta Energi Utama yang berkekuatan sama dengan rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan, susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:



PT Jakarta Propertindo 3.500 70% 3.500.000.000

PT Elektronika Utama ITB 1.500 30% 1.500.000.000

Total 5.000 100% 5.000.000.000

Pemegang Saham

Perusahaan dan Entitas Anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”.

d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 23 Juni 2015 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

2015 2014

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Boyke Wibawa Mukijat Cherry Pramoedito Sarwono

Komisaris : Ir. Widiyo Dwiyono, M.Si. Ir. Widiyo Dwiyono, M.Si.

Komisaris : Drs. Idris Sasmita, M.M.

Direksi

Direktur Utama : Ir. Abdul Hadi Hs, M.M. Ir. Budi Karya Sumadi

Direktur : Agus Himawan Widiyanto Dharmayanti Manan, S.E.

Direktur : Wahyu Afandi Harun Erlan Hidayat, S.E.

Direktur : Lim Lay Ming


/12

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015 2014

Ketua Merangkap Anggota : Ir. Widiyo Dwiyono, M.Si. Ir. Widiyo Dwiyono, M.Si.

Anggota : Junaidi, S.E., M.M. Junaidi, S.E., M.M.

Anggota : Mochamad Permana, S.E., M.M. Mochamad Permana, S.E., M.M.

Anggota : Drs. Dodi Syaripudin, Ak, M.B.A Mochamad Darmodjo

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing 89 dan 90 orang (tidak diaudit).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Kepatuhan Tehadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015, yaitu:

• PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”

• PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri”

• PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”

• PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja”

• PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan”

• PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”

• PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”

• PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”

• PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

• PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian”

• PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama”

• PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain”

• PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”

• ISAK No. 26 (Revisi 2014) “Penilaian Kembali Derivatif Melekat”


/13

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

• PSAK No. 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan” PSAK No.1 (Revisi 2013) mengatur perubahan dalam format serta revisi judul laporan. Dampak signifikan dari perubahan dalam standar akuntansi ini terhadap Grup antara lain: - Perubahan nama laporan yang sebelumnya adalah “Laporan Laba Rugi Komprehensif”

menjadi “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain” - Adanya persyaratan penyajian penghasilan komprehensif lain yang dikelompokkan menjadi

(a) pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; dan (b) pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi.

Standar ini berlaku retrospektif dan oleh karenanya informasi pembanding tertentu telah disajikan kembali.

• PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri” PSAK No. 4 (Revisi 2009) “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” telah revisi dan diubah namanya menjadi PSAK No. 4 (Revisi 2013) “Laporan Keuangan Tersendiri” yang menjadi suatu standar yang hanya mengatur laporan keuangan tersendiri. Panduan yang telah ada untuk laporan keuangan tersendiri tetap tidak diubah.

• PSAK No. 15 (Revisi 2013) “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” PSAK No. 15 (Revisi 2009) “Investasi pada Entitas Asosiasi” telah direvisi dan diubah namanya menjadi PSAK 15 (revisi 2013), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”. Standar ini mengatur ketentuan mengenai penerapan metode ekuitas sebagai metode akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

Standar ini mendefinisikan “pengaruh signifikan”, memberikan panduan mengenai bagaimana metode ekuitas diterapkan dan menetapkan bagaimana investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama diuji penurunan nilainya.

Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

• PSAK No. 24 (Revisi 2013) “Imbalan Kerja” PSAK ini mengubah beberapa ketentuan akuntansi terkait program imbalan pasti. Perubahan utama mencakup penghapusan “pendekatan koridor”, modifikasi akuntansi untuk pesangon dan penyempurnaan ketentuan mengenai pengakuan, penyajian dan pengakuan untuk program imbalan kerja imbalan pasti.

Perubahan ketentuan yang berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup antara lain sebagai berikut: a. pengakuan keuntungan (kerugian) aktuaria melalui penghasilan komprehensif lain; b. semua biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika

amandemen/kurtailmen program terjadi atau ketika entitas mengakui biaya terkait restrukturisasi atau pesangon. Sehingga biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui sepanjang periode vesting.

c. beban bunga dan imbal hasil aset program yang digunakan dalam PSAK No. 24 terdahulu diganti dengan konsep bunga neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto liabilitas (aset) neto imbalan pasti yang ditentukan pada awal setiap periode pelaporan tahunan.

Perubahan ini diterapkan secara retrospektif dan dampak perubahan dari standar ini dijelaskan pada Catatan 45.

• PSAK No. 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan” PSAK No. 46 (Revisi 2013) ini memberikan penekanan pada pengukuran pajak tangguhan atas aset yang diukur dengan nilai wajar, dengan mengasumsikan bahwa jumlah tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan. Selain itu, standar ini juga menghilangkan pengaturan tentang pajak final.


/14

Grup telah mereklasifikasi penyajian beban pajak penghasilan final dan informasi komparatif telah disajikan kembali.

• PSAK No. 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset” Perubahan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2014), terutama berkaitan dengan perubahan definisi dan pengaturan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68.

Penerapan standar revisi ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

• PSAK No. 50 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.

Perubahan pada ketiga PSAK ini, terutama merupakan penyesuaian akibat diterbitkannya PSAK No. 68 mengenai nilai wajar.

PSAK No. 50 (Revisi 2014) menghapus pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen dan akan mengacu pada PSAK No. 46. Selain itu, PSAK No. 50 (Revisi 2014) memberikan pengaturan (pedoman aplikasi) yang lebih spesifik terkait kriteria untuk melakukan saling hapus dan penyelesaian neto aset dan liabilitas keuangan.

Perubahan PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur tentang pengukuran dan reklasifikasi derivatif melekat, pengaturan kriteria dan penghentian instrumen lindung nilai, serta pengaturan tanggal pencatatan instrumen keuangan.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mengatur pengungkapan tambahan terkait nilai wajar, saling hapus aset dan liabilitas keuangan, serta pengalihan aset keuangan.

Grup telah menerapkan PSAK-PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

• PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian Standar ini mengganti semua pedoman mengenai pengendalian dan konsolidasi dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009) dan ISAK No.7. Prinsip dasar bahwa suatu entitas konsolidasian menyajikan suatu induk dan entitas anaknya seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi tunggal, beserta prosedur konsolidasinya, tidak berubah.

PSAK No. 65 memperkenalkan suatu model konsolidasi tunggal yang menggunakan pengendalian sebagai dasar untuk mengkonsolidasikan seluruh jenis entitas, dimana pengendalian didasarkan pada apakah suatu investor memiliki kekuasaan atas investee, eksposur/ hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee serta kemampuannya menggunakan kekuasa-annya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Standar baru ini juga mencakup pedoman mengenai hak substantif dan protektif serta mengenai hubungan prinsipal-agen.

Penerapan PSAK No. 65 ini tidak memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian pada penerapan awal, karena lingkup konsolidasi tetap tidak berubah.

• PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain” PSAK No. 67 menggabungkan, meningkatkan, dan menggantikan persyaratan pengungkapan untuk entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi, dan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi. Standar ini mensyaratkan Grup untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan, risiko yang terkait dengan, kepentingannya dalam entitas lain dan dampak dari kepentingan tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.


/15

Penerapan standar ini menyebabkan pengungkapan yang lebih ekstensif dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

• PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar” PSAK No. 68 mendefinisikan nilai wajar, menetapkan satu kerangka tunggal untuk mengukur nilai wajar dan menetapkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK No. 68 berlaku saat SAK lain mengharuskan dan mengizinkan pengukuran nilai wajar.

Grup telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta sesuai standar ini.

2.d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee). Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir. Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh. Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk. Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup: (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah

tercatatnya ketika pengendalian hilang; (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak

terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);

(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;


/16

(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

1 USD 13.795 12.440

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang

tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas

pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas

induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain); ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas

asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas

asosiasi dari entitas ketiga; v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah

satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.


/17

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.g. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera. Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat

dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau

(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2015 dan 2014, aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang adalah kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih harus diterima.

(iii) Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.


/18

(iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada FVTPL

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut. Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.


/19

Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai: (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau

bunga; (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan

reorganisasi keuangan lainnya; (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat

diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi. Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan memper-timbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.


/20

Reklasifikasi Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal. Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar. Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar: (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang

dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1) (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset

atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2) (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.h. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.


/21

2.i. Investasi Jangka Pendek Deposito Berjangka Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatan atau yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijadikan jaminan, disajikan sebagai investasi jangka pendek dan termasuk dalam aset keuangan serta dinyatakan sebesar nilai nominal. Reksadana Investasi pada reksadana dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang terjadi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui pada periode berjalan.

2.j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.k. Aset Real Estat

Aset real estat, yang terutama terdiri dari tanah dalam pematangan, unit bangunan siap jual dan unit bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah. Biaya perolehan atas unit bangunan terdiri dari biaya aktual konstruksi. Beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh yang dapat diatribusikan langsung dengan pembelian; pengembangan dan pematangan tanah; serta konstruksi aset real estat akan dikapitalisasi. Biaya yang tidak terhubung secara langsung dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum dan administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasi ke setiap unit real estat dengan menggunakan metode identifikasi khusus yang diterapkan secara konsisten.

Biaya pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada proyek pengembangan tersebut apabila secara substansial telah siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya atau aktivitas pembangunan ditunda atau ditangguhkan dalam suatu periode yang cukup lama.

2.l. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan). Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.


/22

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut: (a) jika investasi menjadi entitas anak. (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur

sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang

sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

2.m. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis.

Tahun

Bangunan yang Disewakan 10-20

Menara Telekomunikasi 10 Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.n. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.


/23

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali Water Treatment Plan (WTP) yang menggunakan metode unit produksi, berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Tahun

Bangunan 20

Inventaris Kantor 4-8

Mesin 8

Kendaraan 2-8

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain. Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi. Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.o. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.


/24

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.p. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat

transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai. Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika: a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset

pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang

dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:


/25

i. entitas kena pajak yang sama; atau ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas

pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup: a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah

yang diakui; dan b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan

menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.q. Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Grup sebagai Lessor Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan. Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.r. Imbalan Kerja Karyawan Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif. Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (“UU 13/2003”). Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut. Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.


/26

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

2.s. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui: Pendapatan Penjualan Real Estat Pendapatan dari penjualan real estate diakui berdasarkan PSAK No. 44 “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate” sebagai berikut: (i) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta

kaveling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi: 1. proses penjualan telah selesai; 2. harga jual akan tertagih; 3. tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa depan terhadap pinjaman lain yang

akan diperoleh pembeli; dan 4. penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli

melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

(ii) Pendapatan dari penjualan kaveling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: 1. jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan

jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; 2. harga jual akan tertagih; 3. tagihan penjual tidak bersifat subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh

pembeli di masa depan; 4. proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk

menyelesaikan kaveling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kaveling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. hanya kaveling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kaveling tersebut.

(iii) Pendapatan dari penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat belanja dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara time sharing, diakui dengan metode persentase penyelesaian apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: 1. proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dan

semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi; 2. jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati

dan total tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; dan 3. jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

Apabila semua persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan terpenuhi. Beban pokok penjualan tanah ditentukan berdasarkan nilai perolehan tanah ditambah estimasi pengeluaran-pengeluaran lain untuk pengembangan tanah. Beban pokok penjualan rumah tinggal meliputi seluruh beban pembangunan.


/27

Pendapatan Hotel Pendapatan hotel dan restoran diakui pada saat barang atau jasa diberikan kepada tamu hotel atau pengunjung restoran. Pendapatan uang pangkal dan iuran klub keanggotaan ditangguhkan (disajikan dalam akun Pendapatan Ditangguhkan) dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode keanggotannya.

Pendapatan Jasa Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi.

Pendapatan Jasa Konstruksi Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survey atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Pendapatan Sewa Pendapatan sewa diakui sesuai dengan periode yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan Pendapatan sewa yang diterima di muka atas periode yang belum berjalan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum ditagih disajikan sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2.t. Segmen Operasi Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

• yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

• hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

• tersedia informasi yang dapat dipisahkan.

2.u. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.


/28

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

2.v. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting Estimasi Umur Manfaat Grup melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut (lihat Catatan 17 dan 16 untuk nilai tercatat aset tetap dan properti investasi).

Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (“UU 13/2003”). Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.


/29

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian: Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

3. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Pada tahun 2019, Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dikarenakan hal-hal sebagai berikut: - Manajemen JIP menemukan kesalahan atas dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk

pencatatan piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang retensi, pajak dibayar dimuka, aset pajak tangguhan, beban akrual, utang pajak, pendapatan, beban pokok pendapatan, beban usaha, beban keuangan dan beban pajak penghasilan final pada laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kesalahan atas dokumen-dokumen tersebut mengakibatkan informasi keuangan Perusahaan atas akun-akun tersebut perlu dilakukan penyajian kembali.

- Perusahaan melakukan reklasifikasi atas Aset Real Estat - Tanah dan Bangunan Siap Jual ke Persediaan - Real Estat

Perusahaan telah melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan melakukan penyajian kembali masing-masing akun dalam laporan keuangan konsolidasian yang terpengaruh dalam informasi keuangan komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Sebelum Setelah

Penyajian Kembali Penyesuaian Penyajian Kembali

Aset Lancar

Piutang Usaha

Pihak Ketiga 104.854.120.827 (7.084.535.673) 97.769.585.154

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Bagian Lancar 238.932.807.387 (130.789.094.517) 108.143.712.870

Piutang Retensi 741.843.550 (741.843.550) --

Pajak Dibayar di Muka 66.249.301.936 (140.868.931) 66.108.433.005

Persediaan 2.253.539.732 86.468.903.238 88.722.442.970

Aset Tidak Lancar

Aset Pajak Tangguhan 5.905.801.720 (1.534.662.543) 4.371.139.177

Aset Real Estat 439.786.319.032 (86.468.903.238) 353.317.415.794


Utang Pajak 31.522.389.826 (4.215.224.595) 27.307.165.231

Beban Akrual 113.558.880.858 (73.624.947.573) 39.933.933.285

Saldo Laba

Belum Ditentukan Penggunaannya 74.905.845.333 (62.452.792.563) 12.453.052.770

Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk 4.275.984.259.807 (62.452.792.563) 4.213.531.467.244

Kepentingan Nonpengendali 317.268.700.892 1.959.517 317.270.660.409

31 Desember 2015


/30

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Sebelum Setelah


PENDAPATAN 441.593.914.861 (138.561.661.092) 303.032.253.769

BEBAN POKOK PENDAPATAN 349.596.005.740 (113.772.582.727) 235.823.423.013

Beban Administrasi dan Umum (115.631.379.970) (301.832.351) (115.933.212.321)

Penghasilan Lain-lain-Bersih 113.433.194.090 (40.392.613.108) 73.040.580.982

Beban Keuangan (17.621.428.692) 301.832.351 (17.319.596.341)

Beban Pajak Penghasilan Final (35.844.922.770) 4.202.101.642 (31.642.821.128)

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Tangguhan 576.839.306 (1.534.662.538) (957.823.232)


Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

(Rugi) Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:Pemilik Entitas Induk 18.383.319.092 (62.514.252.369) (44.130.933.277)

(Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Distribusikan kepada:Pemilik Entitas Induk 20.236.755.131 (62.641.091.029) (42.404.335.898)

31 Desember 2015

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Sebelum Setelah



Penerimaan Kas dari Pelanggan 325.296.236.549 945.956.435 326.242.192.984

Pembayaran Kas kepada Karyawan dan Pemasok (476.873.394.868) (651.563.241) (477.524.958.109)

Pembayaran Pajak Penghasilan (53.198.049.162) (294.393.194) (53.492.442.356)

31 Desember 2015

4. Kas dan Setara Kas

2015 2014

Rp Rp

Kas 1.343.190.558 1.207.663.635

Bank

Pihak Berelasi (Catatan 38)

PT Bank DKI 45.877.063.791 47.822.724.935

Pihak Ketiga

Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 162.633.043.754 203.980.232.383

PT Bank Central Asia Tbk 29.984.861.274 38.721.960.307

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 7.918.206.559 8.340.964.633

PT Bank Mega Tbk 7.732.446.291 7.589.192.808

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4.837.074.448 7.357.328.353

PT Bank Danamon Tbk 2.913.910.014 2.849.600.987

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk 2.786.379.331 6.370.202.189

PT Bank OCBC NISP Tbk 1.956.001.386 1.543.013.183

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 782.736.957 885.766.732

PT Bank BRISyariah 118.958.075 129.793.830

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 1.204.289 81.569.706

PT Bank MNC Internasional Tbk -- 294.585.011

PT Bank CIMB Niaga Tbk -- 2.073.874

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat -- 1.354.289

PT Bank Permata Tbk -- 307.000

Dolar Amerika Serikat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(2015 USD: 12,235 dan 2014 USD: Nil) 168.781.651 --

Jumlah 267.710.667.820 325.970.670.220


/31

2015 2014

Rp Rp

Deposito Berjangka


Rupiah

PT Bank DKI 1.372.700.000.000 435.000.000.000

PT Bank DKI Syariah 600.000.000.000 200.000.000.000

Pihak Ketiga

Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 302.000.000.000 431.000.000.000

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 70.141.804.600 17.141.804.600

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 59.000.000.000 55.000.000.000


PT Bank Bukopin Tbk 12.000.000.000 --

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 5.000.000.000 7.000.000.000

PT Bank Mega Tbk 3.000.000.000 3.000.000.000

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk -- 15.000.000.000

PT Bank Capital Indonesia Tbk -- 13.000.000.000

PT Bank Mega Syariah -- 5.000.000.000

PT Bank BRISyariah -- 5.000.000.000

PT Bank MNC Internasional Tbk -- 5.000.000.000

PT Bank Central Asia Tbk -- 3.000.000.000

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk -- 2.100.000.000

PT Bank Artha Graha Tbk -- 2.000.000.000

2.453.841.804.600 1.228.241.804.600

Jumlah 2.722.895.662.978 1.555.420.138.455

Tingkat Suku Bunga Kontraktual Deposito Berjangka per Tahun (%) % %

Bank BUMN/BUMD 4,25-10,75 4,25-12,00

Bank Swasta Nasional 5,25-9,75 5,20-13,00

Bank Swasta Syariah (dalam bentuk nisbah) 6,00-10,5 6,00-10,75

5. Investasi Jangka Pendek

2015 2014

Rp Rp

Deposito Jangka Pendek

Deposito PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 500.000.000 500.000.000

Reksadana dan Penempatan Dana pada Manajer Investasi

PT Optima Kharya Capital Management 56.502.330.885 56.502.330.885

PT Sarijaya Permana Sekuritas 25.000.000.000 25.000.000.000

Jumlah Reksadana dan Penempatan Dana pada Manajer Investasi 81.502.330.885 81.502.330.885

Cadangan Penurunan Nilai Investasi (81.502.330.885) (81.502.330.885)

Jumlah Investasi Jangka Pendek 500.000.000 500.000.000

a) Deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Merupakan sertifikat deposito senilai Rp500.000.000 yang ditempatkan oleh Jakon dengan jangka waktu selama 6 bulan. Risiko kredit pada aset keuangan ini dianggap dapat diabaikan sebab ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat eksternal berkualitas tinggi.

b) PT Optima Kharya Capital Management Penempatan dana pada PT Optima Kharya Capital Management didasarkan pada: - Kontrak No. 1407/DF/KPD/OKCM/VII/08 tanggal 17 Oktober 2008 dengan jumlah penempatan

sebesar Rp40.000.000.000 untuk masa 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya dana oleh Manajer Investasi dan target pengembalian sebesar 13,25% per tahun.


/32

- Kontrak No. 1447/DF/KPD/OKCM/VII/08 tanggal 30 Oktober 2008 dengan jumlah penempatan sebesar Rp10.000.000.000 untuk masa 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya dana oleh Manajer Investasi dan target pengembalian sebesar 13,25% per tahun.

PT Optima Kharya Capital Management tidak berhasil mengembalikan dana investasi tersebut kepada Perusahaan. Pada tahun 2010 Perusahaan memberi kuasa kepada Kantor Hukum Rahmanto, Umar & Djalaludin untuk melakukan gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian terhadap PT Optima Kharya Capital Management. Perusahaan mengusulkan skema penyelesaian investasi dengan underlying penjaminan dengan obligasi JAKPRO I, harta tidak bergerak dan mengupayakan underlying lainnya. Namun upaya ini belum mendapat tanggapan dari PT Optima Kharya Capital Management. Perusahaan juga telah melakukan koordinasi atas masalah tersebut dengan Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam LK serta pihak Kepolisian. Sesuai laporan Kantor Jasa Penilaian Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan No. 144/Best-Bs/Lap.SV/III/11 tanggal 11 Maret 2011 tentang penilaian investasi jangka pendek Perusahaan mengenai nilai pasar wajar investasi jangka pendek Perusahaan di PT Optima Karya Capital Management pada tanggal 30 September 2010 adalah nihil. Setelah memperoleh bukti objektif penurunan nilai dari pihak penilai independen dengan nilai wajar "nihil", Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai investasi di PT Optima Kharya Capital Management sebesar 100% atau Rp56.502.330.885.

c) PT Sarijaya Permana Sekuritas

Berkenaan dengan gagal bayarnya PT Sarijaya Permana Sekuritas dalam pengembalian dana investasi Perusahaan pada akhir masa kontrak investasi, Perusahaan telah menyampaikan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dimenangkan oleh Perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1240/Pdt.G/2009/PN tanggal 15 September 2009 menyatakan bahwa PT Sarijaya Permana Sekuritas telah wanprestasi karena tidak melaksanakan pencairan aset investasi atau mengembalikan dana milik Perusahaan. Pengadilan menghukum Sarijaya untuk membayar pokok investasi sebesar Rp25.000.000.000, imbalan investasi sebesar Rp1.602.739.726, serta bunga tambahan sebesar 6% per tahun sebagai keuntungan Perusahaan. Pada tahun 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan Perusahaan atas PT Sarijaya Permana Sekuritas dengan putusan penyitaan atas saham KARK milik PT Sarijaya Permana Sekuritas yang tersimpan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Proses eksekusi atas putusan sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut belum terlaksana karena KSEI menyatakan tidak menyimpan saham tersebut. Sesuai laporan Kantor Jasa Penilaian Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan No. 143/Best-Bs/Lap.SV/III/11 tanggal 11 Maret 2011 mengenai penilaian investasi jangka pendek Perusahaan mengenai nilai pasar wajar investasi jangka pendek Perusahaan di PT Sarijaya Permana Sekuritas pada tanggal 31 Desember 2010 adalah nihil. Setelah terdapat bukti objektif penurunan nilai dari pihak penilai independen dengan nilai wajar "nihil", Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai investasi di PT Sarijaya Permana Sekuritas sebesar 100% atau Rp25.000.000.000.

6. Piutang Usaha

2015 2014

Rp Rp


Dinas Pekerjaan Umum DKI 3.867.404.800 3.867.404.800

Jumlah Pihak Berelasi 3.867.404.800 3.867.404.800

Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (3.867.404.800) (3.867.404.800)

Sub Jumlah Pihak Berelasi-Bersih -- --


/33

2015*) 2014

Rp Rp

Pihak Ketiga

Kerjasama Operasi

PT Mega Sentral Mandiri 4.871.978.663 --

PT Pondok Permata Indah Permai 4.573.800.000 4.573.800.000

PT Bumi Mandiri Wijaya 3.985.722.264 3.773.759.073

Koperasi Karyawan Pulomas 923.768.192 953.995.152

PT Pertamina (Persero) 442.015.200 442.015.200

CV Abayos 214.192.000 214.192.000

PT Kencana Unggul Sukses -- 2.021.410.800

PT Dwimitra Mugi Sentosa -- 834.874.941

Yayasan Pulomas -- 386.286.415

Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000.000) -- 76.131.728

15.011.476.319 13.276.465.309

Sewa

Tenan di Mal Pluit Junction 19.782.204.024 22.280.585.814

PT Pertamina Gas 5.700.294.000 --

Taman Pergudangan dan Perkantoran Muara Baru Tahap II 504.406.800 504.406.800

Gudang Muara Baru 203.490.913 203.490.913

Lahan Muara Baru Ex Jaya Sumplies Indonesia 167.846.641 167.846.641

PT Agung Sedayu -- 500.000.000

Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000.000) 2.863.358.064 3.058.053.005

29.221.600.442 26.714.383.173

Penjualan Tanah

PT Mitra Karsa Selaras 16.280.000.000 16.280.000.000

H. Makbul bin Engkong 10.144.200.000 11.834.900.000

PT Waringin Multi Cipta 4.449.381.200 4.449.381.200

PT Nirwana Kreasi Persada 3.820.868.400 7.641.736.800

PT Tribahagia Cipta Mandiri - Town House Matoa Residence 1.850.595.829 2.339.458.813

PT Taman Harapan Indah 613.025.001 613.025.001

PT Bumi Mitra Sentosa Jaya 245.855.749 245.855.749

PT Bina Mendiri Karya -- 8.234.732.800

37.403.926.179 51.639.090.363

Penjualan Tanah dan Bangunan

Apartemen de Paradiso 15.371.436.709 35.402.754.830

Matoa Residence 7.496.763.945 14.335.340.211

Taman Pergudangan dan Perkantoran Muara Baru 6.269.952.814 6.269.952.814

Apartemen Muara Indah 900.000.000 --

PT Agung Wahana Indonesia Propertindo 433.628.619 1.820.519.335

CCN. DR. Siegvierda, S.H., M.M. 179.999.999 179.999.999

Karnen Susanto 155.878.006 155.878.006

Meilany Loe 141.016.056 141.016.056

Suhartini Pangestu 141.016.056 141.016.056

Rukan DHI Teluk Gong 20.040.000 190.775.000

Ir.Y.Joko Setiyanto -- 2.350.000.000

Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000.000) 357.332 10.357.419

31.110.089.536 60.997.609.726

Jasa Konstruksi

PT Dayamitra Telekomunikasi 516.441.948 --

PT Telekomunikasi Selular 216.000.000 --

PT Pancaprima Ekabrothers 206.156.456 536.470.120

PT Gema Suprasenta -- 48.211.200

938.598.404 584.681.320



/34

2015*) 2014

Rp Rp Jasa Konstruksi, Konsultasi dan Lainnya 5.991.190.509 5.153.852.518

Pendapatan Hotel 3.017.671.391 1.849.846.081

Jumlah Pihak Ketiga 122.694.552.780 160.215.928.490

Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (24.924.967.626) (24.001.294.416)

Sub Jumlah Pihak Ketiga-Bersih 97.769.585.154 136.214.634.074

Jumlah Piutang Usaha 97.769.585.154 136.214.634.074

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Piutang milik JUP, entitas anak dijadikan jaminan atas pinjaman dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.250.000.000 (Catatan 20).

Rincian umur piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Sampai dengan 90 hari 1.431.460.065 16.034.746.081

90-180 hari 15.400.949.574 14.371.315.061

Lebih dari 180 hari 80.937.175.515 105.808.572.932

Jumlah 97.769.585.154 136.214.634.074

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pada tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Saldo Awal Tahun 27.868.699.216 29.455.280.232

Penambahan di Tahun Berjalan (Catatan 33) 923.673.210 1.172.091.341

Pemulihan di Tahun Berjalan -- (2.758.672.357)

Saldo Akhir Tahun 28.792.372.426 27.868.699.216

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha yang sudah dibentuk telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang usaha. a. Piutang Usaha kepada Pihak Berelasi

Piutang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp3.867.404.800 merupakan piutang atas ganti rugi tanah PMJ di Kawasan Ria-Rio yang terkena pekerjaan Flyover Suprapto seluas 3.518 m2 dan piutang tersebut telah disisihkan 100%.

b. Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga

i. Tenant di Mal Pluit Junction Piutang usaha persewaan dalam unit bisnis Mal Pluit Junction didominasi oleh 2 tenant terbesar yaitu PT Pratama Sukses Gemilang dan PT Sari Coffee Indonesia dengan total nilai kedua piutang usaha tersebut sebesar Rp690.000.000.

ii. PT Mitra Karsa Selaras Piutang PT Mitra Karsa Selaras merupakan piutang atas perjanjian ratifikasi antara Perusahaan dengan PT Catur Bangun Mandiri Perkasa dimana PT Catur Bangun Mandiri Perkasa menunjuk PT Mitra Karsa Selaras untuk menggantikan kedudukannya serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sesuai Surat Perjanjian No.25 tanggal 20 Desember 2010 tentang pengembangan bidang tanah seluas 2.484m2 yang terletak di Jl. Pluit Selatan Raya No. 10. Jumlah piutang yang telah dilunasi adalah sebesar Rp16.775.000.000 dari total kewajiban sebesar Rp33.055.000.000. Sisa piutang sebesar Rp16.280.000.000 akan dibayar dengan penyerahan unit bangunan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.


/35

Atas piutang tersebut manajemen berkeyakinan masih dapat tertagih dengan pertimbangan: a. Addendum I tanggal 5 Desember 2012 menjelaskan bahwa penyerahan bangunan oleh

PT Mitra Karsa Selaras jatuh tempo tanggal 5 Desember 2015, sehingga umur piutang masih di bawah 120 hari.

b. Bangunan telah disewakan selama 20 tahun dan telah diterima oleh Perusahaan pembayaran sewa sebesar Rp2.262.500.000 pada tanggal 31 Desember 2015.

iii. Apartemen de Paradiso Piutang usaha atas proyek Apartemen de Paradiso merupakan piutang usaha atas penjualan unit apartemen atas bangunan 22 lantai yang terdiri 638 unit apartemen dan 14 unit ruko. Nilai piutang atas penjualan ini didominasi penjualan kepada PT Mitra Karsa Sehati atas penjualan 81 unit apartemen senilai Rp26.730.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp15.371.436.709.

iv. H.Makbul bin Engkong

Piutang kepada H. Makbul bin Engkong merupakan piutang atas penjualan tanah milik PMJ di Jalan Taman Pemakaman Umum Semper seluas 5.300m2 dengan harga penjualan sebesar Rp16.907.000.000 (sudah termasuk PPN) pada 30 Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang yang tercatat adalah sebesar Rp10.144.200.000.

v. Matoa Residence Piutang usaha atas penjualan unit bangunan Matoa Residence kepada perorangan diantaranya H. Leonard Faried Galistin, Furqan IR, Muhammad Yusuf Andi, dan Ervynna Sulystyawaty.

vi. Taman Pergudangan & Perkantoran Muara Baru (TPMB) Piutang kepada pembeli Taman Pergudangan & Perkantoran Muara Baru (TPMB) terkait dengan penyelesaian sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 13.590m2, atas lahan TPMB tersebut. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), HPL atas lahan TPMB telah dikeluarkan dengan SK No. 6/HPL/BPN RI/2010 tanggal 1 Februari 2010. Sementara itu sesuai SK No. 07/SS/CN/V/2009 dari PPAT Saniwati Suganda, S.H., permohonan SHGB dan SHGB pecahannya atas lahan TPMB masih dalam proses. Sesuai dengan pernyataan tertulis dari para debitur, mereka setuju bahwa sisa piutang atas penjualan unit TPMB akan dilunasi pada saat terjadi penyerahan SHGB pecahan atas unit-unit TPMB sesuai dengan unit yang dibeli. Untuk itu Perusahaan tidak membentuk penyisihan atas piutang-piutang tersebut. Sebagai jaminan pembayaran cicilan Kredit Pemilikan Gudang Muara Baru adalah deposito pada PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp6.996.400.000. Deposito akan dapat dicairkan setelah proses sertifikasi tanah atas gudang tersebut selesai (Catatan 19).

vii. PT Pertamina Gas Piutang kepada PT Pertamina Gas merupakan piutang JUP terkait dengan sewa menyewa lahan milik JUP untuk penempatan pipa gas milik PT Pertamina Gas sepanjang ± 1886m² yang berada didalam wilayah Pluit dan sekitar Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nilai kontrak pada perjanjian ini sebesar Rp11.304.684.000 selama 25 (Dua Puluh Lima) tahun terhitung sejak 6 Mei 2014 dan akan berakhir pada tanggal 5 Mei 2039. Berdasarkan addendum 1 menyatakan bahwa terdapat perpanjangan luas lahan sepanjang ± 951m², sehingga total luasan sepanjang ±2.837m². Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang yang tercatat adalah sebesar Rp5.700.294.000.

viii. PT Mega Sentral Mandiri (MSM) Piutang kepada MSM merupakan piutang atas pengakhiran perjanjian kerjasama operasi atas lahan seluas 6.800m2 (khusus untuk hotel) yang terletak di Jalan Tanah Mas Raya Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan nomor surat pengakhiran perjanjian No. 01/PMJ.PERJ/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015. Sampai dengan saat ini sisa luas lahan yang dikerjasamakan oleh PMJ dengan MSM sekitar 13.000m2. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp4.871.978.663.


/36

ix. PT Pondok Permata Indah Permai (PPIP) – Ruko Blok Z8 Muara Karang Piutang kepada PT Pondok Permata Indah Permai (PPIP) terkait dengan kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan ruko dan wisma penginapan masing-masing di atas tanah seluas 5.201m2 di Blok Z8 di Muara Karang, penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 18 Desember 2000. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, PPIP memperoleh pengelolaan selama 30 tahun sejak berakhirnya masa pembangunan yaitu tanggal 24 Mei 2002 sampai dengan 23 Mei 2032. Perusahaan menerima setoran dana dari PPIP sebesar Rp14.959.659.000. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang yang tercatat adalah sebesar Rp4.573.800.000.

x. PT Waringin Multi Cipta

Piutang kepada PT Waringin Multi Cipta terkait dengan perjanjian kerjasama lanjutan pada lahan seluas 49.797m2 diatas HPL Lahan seluas 180.570m2 di Kamal Muara. Objek perjanjian terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu Bidang tanah A seluas 5.096m2, tanah B 26.313m2, Tanah C 7.000m2, Tanah D untuk peruntukan hijau seluas 11.388m2. Nilai pelepasan didasarkan dengan NJOP tahun 2012 yaitu Rp1.862.000 per m2 untuk seluruh tanah tersebut, dengan total nilai kontrak atau harga pelepasan Rp52.279.000.000 (di luar PPN). Pada tanggal 20 Juni 2014 terdapat adendum atas perjanjian pengikat jual beli No 57 tanggal 20 Juni 2014 dengan nilai kontrak atau harga pelepasan baru sebesar Rp 56.772.811.200 (di luar PPN). Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang yang tercatat adalah sebesar Rp4.449.381.200 yang merupakan tagihan PPN atas piutang yang belum dibayarkan.

xi. PT Bumi Mandiri Wijaya

Piutang kepada PT Bumi Mandiri Wijaya merupakan piutang PMJ terkait dengan kerjasama pembangunan dan pengelolaan Sekolah Internasional Pulo Mas sesuai dengan perjanjian kerjasama No. 10 tanggal 7 Juli 2004, Notaris Toety Juniarto, S.H. Dalam kerja sama ini PMJ adalah pihak yang menyediakan lahan di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Madya Jakarta Timur, seluas ±20.000m2, sedangkan PT Bumi Mandiri Wijaya sebagai pihak yang membangun dan mengelola Sekolah Internasional Pulo Mas. Jangka waktu pengelolaan sekolah Internasional adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal Juli 2006 sampai dengan tanggal Juli 2036. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang yang tercatat adalah sebesar Rp3.985.722.264.

xii. PT Nirwana Kreasi Persada

Piutang kepada PT Nirwana Kreasi Persada merupakan piutang atas penjualan lahan di Muara Baru Tahap II seluas 6.503m2 berdasarkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) No.18 tanggal 18 Desember 2007, Notaris Saniwati Suganda, S.H. Atas piutang usaha ini tidak dilakukan penyisihan piutang seperti yang dijelaskan dalam Surat Pernyataan PT Nirwana Kreasi Persada No.0228/NKP-JP/V/14 tanggal 12 Mei 2014. Pelunasan piutang tersebut terkait dengan penyelesaian Sertifikat Hak Guna Bangunan di Muara Baru seluas 13.468m2. Sampai dengan saat ini tahapan pengurusan sertifikat adalah penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Induk atas nama Perusahaan dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan. Pada tanggal 21 Desember 2015 terdapat pembayaran sebesar Rp3.820.868.400 dari PT Nirwana Kreasi Persada sehingga saldo piutang pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.820.868.400.

xiii. PT Tribahagia Cipta Mandiri (TCM) Piutang kepada TCM merupakan piutang atas penjualan 57 kaveling siap bangun Town House Matoa Residence sejak tahun 2011. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp1.850.595.829.

xiv. Apartemen Muara Indah Piutang Apartemen Muara Indah merupakan piutang Perusahaan atas penjualan Apartemen Muara Indah atas nama individual bernama Odjahan Gomagrna dengan nilai pelepasan sebesar Rp2.100.000.000 termasuk PPN. Terkait transaksi tersebut nilai piutang yang jatuh tempo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp1.050.000.000 terdapat pembayaran di tahun berjalan senilai Rp150.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp900.000.000.


/37

xv. PT Taman Harapan Indah Piutang PT Taman Harapan Indah merupakan piutang atas penambahan luas areal kerjasama yang semula seluas 752.000m2 menjadi seluas 831.100m2 berdasarkan Addendum IV atas Perjanjian No.05/SPK/1986 pada tanggal 23 Oktober 2012 No. 102 Akta Notaris tentang kerjasama dalam pembangunan reklamasi Pantai Mutiara Pluit (dahulu Pantai “Tirta Setra” Pluit) tahap II, di atas area perairan pantai seluas ±759.200m2 yang terletak di sebelah utara Pantai Mutiara Pluit tahap I, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Jakarta Utara, termasuk dalam daerah kerja proyek pengembangan Lingkungan Pluit DKI Jakarta. Nilai tercatat piutang pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp613.025.001.

xvi. PT Agung Wahana Indonesia Propertindo (PT AWIP)

Piutang kepada PT Agung Wahana Indonesia (PT AWIP) terkait penjualan 71 unit apartemen Pluit Kencana sesuai Perjanjian Pendahuluan No. 02/JP/PP/III/2007 tanggal 29 Maret 2007. Pembayaran angsuran dilakukan dalam 58 kali cicilan tanpa bunga yang berakhir pada bulan Desember 2011. Berdasarkan Nota Kesepakatan tertanggal 2 Desember 2011 disepakati piutang Rp12.516.437.040 sepakat akan dilunasi 2 tahun dengan cicilan per bulan Rp512.296.000. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp433.628.619 dan telah disisihkan seluruhnya.

xvii. PT Bina Mendiri Karya

Piutang PT Bina Mendiri Karya merupakan piutang atas penjualan Tanah Muara Baru Blok D9 dan Lahan Pujamami. Pada tanggal 21 November 2014 telah disepakati pembatalan penjualan Lahan Pujamami sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian dan sejumlah nilai terkait penjualan lahan tersebut yang telah diterima oleh Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada PT Bina Mendiri Karya pada tanggal 13 Januari 2015, atas pembatalan tersebut maka laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali (Catatan 45). Pada tanggal 30 November 2015 dan 31 Desember 2015 terdapat pelunasan atas penjualan Tanah Muara Baru Blok D9 dengan total pelunasan sebesar Rp8.234.732.900.

7. Piutang Lain-lain

2015 2014

Rp Rp


PT Pembangunan Jaya 8.353.581.344 8.293.173.915

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 4.265.465.100 4.265.465.100

PT Jaya Land 3.694.549.002 3.694.549.002

Karyawan Kunci dan Manajemen -- 375.750.000


Pihak Ketiga

PT Harvestindo Asset Management 28.077.105.711 28.077.105.711

Property of Management Paradiso 2.939.919.971 2.939.919.971

Bunga Deposito 2.292.356.970 2.184.336.299

PT Paramitha Bangun Cipta Sarana 911.668.809 1.669.324.310

PT Energi Mulia Bersama 700.000.000 550.000.000

Proyek Pluit Junction 636.674.211 563.230.294

Karyawan 341.733.528 1.354.316.432

Lainnya 1.699.441.536 1.158.348.802

Jumlah Pihak Ketiga (masing-masing di bawah Rp100.000.000) 37.598.900.736 38.496.581.819

Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (28.930.950.474) (28.930.950.474)

Jumlah Piutang Pihak Ketiga-Bersih 8.667.950.262 9.565.631.345

Jumlah Piutang lain-lain 24.981.545.708 26.194.569.362


/38

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain – lain adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Saldo Awal Tahun 28.930.950.474 28.930.950.474

Penambahan -- --

Pemulihan -- --

Saldo Akhir Tahun 28.930.950.474 28.930.235.474

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain yang sudah dibentuk telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang lain-lain. Rincian umur piutang lain-lain yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp


90-180 hari 2.611.110.345 2.827.673.112

Lebih dari 180 hari 18.399.670.654 18.715.013.225

Jumlah Piutang Lain-lain 24.981.545.708 26.194.569.362

a. PT Pembangunan Jaya (PJ)

Piutang kepada PJ merupakan piutang atas penerbitan surat utang wajib tukar (SUWT) oleh PJ dengan nomor sertifikat SUWT-2 tanggal 27 September 2013 senilai Rp 4.265.465.100, dan jangka waktu sertifikat tersebut adalah 1 tahun sejak tanggal penerbitan SUWT dan tingkat bunga 0%. SUWT akan ditukar oleh Perusahaan menjadi 650 saham dari 1.449 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development (JTD) pada saat dapat dipenuhinya persyaratan penukaran tersebut, yaitu sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penerbitan SUWT tanggal 17 September 2012 adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh JTD dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atau diperolehnya persetujuan instansi yang berwenang atas perolehan saham hasil penukaran tersebut. Piutang kepada PJ merupakan piutang terkait biaya dan bunga praoperasional atas persiapan pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok berdasarkan MOU (Memorandum of Understanding) tanggal 4 Februari 2009 antara Perusahaan dengan PJ. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang ini tercatat sebesar Rp4.088.116.244. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah ditandatangani oleh JTD dan BPJT pada tanggal 25 Juli 2014.

b. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA) Piutang kepada PT PJA merupakan piutang yang terbentuk atas penerbitan Surat Utang Wajib Tukar (SUWT) oleh PT PJA dengan nomor Sertifikat SUWT-1 tanggal 27 September 2012 senilai Rp4.265.465.100, dan jangka waktu sertifikat tersebut adalah 1 tahun sejak tanggal penerbitan SUWT dan tingkat bunga 0%. SUWT akan ditukar oleh Perusahaan menjadi 650 lembar saham saham dari 3.219 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development (JTD) pada saat dapat dipenuhinya persyaratan penukaran tersebut, yaitu sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penerbitan SUWT tanggal 17 September 2012 adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh JTD dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atau diperolehnya persetujuan instansi yang berwenang atas perolehan saham hasil penukaran tersebut. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah ditandatangani oleh JTD dan BPJT pada tanggal 25 Juli 2014.


/39

c. PT Jaya Land (JL) Piutang kepada JL merupakan piutang yang terbentuk atas penerbitan Surat Utang Wajib Tukar (SUWT) oleh PT JL dengan nomor Sertifikat SUWT-3 tanggal 27 September 2015 senilai Rp3.694.549.002 dan jangka waktu sertifikat tersebut adalah 1 tahun sejak tanggal penerbitan SUWT dan tingkat bunga 0%. SUWT akan ditukar oleh Perusahaan menjadi 563 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development (JTD) yang seluruhnya merupakan saham yang akan ditempatkan JL pada saat dapat dipenuhinya persyaratan penukaran yaitu sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penerbitan SUWT tanggal 17 September 2012 adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh JTD dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atau diperolehnya persetujuan instansi yang berwenang atas perolehan saham hasil penukaran tersebut. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah ditandatangani oleh JTD dan BPJT pada tanggal 25 Juli 2014.

d. PT Harvestindo Asset Management (HAM)

Sebagai penyelesaian atas pengembalian dana investasi reksadana melalui Akta No. 40 Notaris Yurisa Martanti, S.H., tanggal 30 Desember 2009 mengenai perjanjian utang piutang, HAM sepakat untuk mengakui liabilitas kepada Perusahaan atas pokok investasi dan imbalannya dengan jumlah Rp33.531.397.775. Guna menjamin kembali pembayaran sampai lunas, HAM sepakat menyerahkan kepada Perusahaan daftar piutang HAM dengan jumlah minimal sebesar Rp33.531.397.775 pada tanggal 30 Desember 2009 yang akan diikat secara hukum. Pemberian jaminan dengan piutang tersebut diatur dalam Akta No. 25 Notaris Yurisa Martanti, S.H., tanggal 31 Maret 2010 mengenai “Pemberian Jaminan”. Pemberian jaminan ini diikat dengan perjanjian fidusia berdasarkan Akta No. 26 Notaris Yurisa Martanti, S.H., tanggal 31 Maret 2010, HAM memberikan jaminan fidusia atas pembayaran kembali seluruh jumlah yang wajib dibayarkan oleh HAM kepada Perusahaan. Nilai penjaminan fidusia yang diberikan HAM kepada Perusahaan sebesar Rp33.531.397.775. Karena dalam tahun 2010 HAM tidak dapat memenuhi kewajibannya, Perusahaan membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengantisipasi tidak tertagihnya seluruh piutang tersebut, berdasarkan laporan Kantor Jasa Penilaian Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan nomor 145/Best-Bs/Lap.SV/III/11 tanggal 16 Maret 2011 mengenai penilaian piutang Perusahaan pada HAM pada tanggal 30 September 2010 adalah nihil, sehingga Perusahaan berdasarkan bukti objektif penurunan nilai dari pihak penilai independen dengan nilai wajar "nihil" Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai piutang ke HAM sebesar 100% atau Rp28.522.080.565. Pada tahun 2012, Perusahaan menerima pembayaran sebesar Rp444.974.854, sehingga cadangan penurunan nilai piutang HAM tahun 2012 berkurang menjadi sebesar Rp28.077.105.711. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp Rp28.077.105.711

e. Property of Management Paradiso Saldo atas piutang ini merupakan tagihan service charge penghuni Apartemen Paradiso yang dananya digunakan oleh Hotel Aston Hotel Pluit.


/40

8. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

2015 2014

Rp Rp

Penjualan Tanah

PT Prasto Propertindo (Lahan Blok MN) 100.000.000.000 100.000.000.000

Sewa Menara Telekomunikasi

PT Telekomunikasi Seluler 5.492.816.918 6.834.046.178

Jasa Pengembangan dan Pengoperasian

PT Energi Mulia Bersama (SPBG Mampang) 1.617.983.540 1.334.852.680

Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi

PT Triview Geospatial Mandiri 741.843.550 --

PT Mora Telekomunikasi Indonesia 258.668.862 --

Sewa Lahan

PT Warna Warni 32.400.000 218.746.000

Lahan Pluit Karang Cantik -- 145.454.546

Subjumlah Pendapatan Masih Harus Diterima - Bagian Lancar 108.143.712.870 108.533.099.404

Penjualan Tanah

PT Taman Harapan Indah 45.066.373.198 64.775.468.232

Penjualan Tanah dan Bangunan

Rukan DHI Teluk Gong 1.602.283.000 2.730.102.000

Apartemen De Paradiso 1.549.935.466 1.690.531.969

Pengelolaan Air Bersih 64.097.650 143.445.577

Pengelolaan Parkir Laguna 30.000.000 31.000.000

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000) 93.863.995 --

Subjumlah Pendapatan Masih Harus Diterima -Bagian Tidak Lancar 48.406.553.309 69.370.547.778

Jumlah 156.550.266.179 177.903.647.182

Penjualan lahan Blok MN Pluit dijual kepada PT Prasto Propertindo berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pengembangan Blok MN Nomor 30 tanggal 24 Desember 2010 oleh Saniwati Suganda, S.H. Atas penjualan lahan, Perusahaan mendapatkan bangunan yang akan diserahkan oleh PT Prasto Propertindo pada tanggal 30 September 2014 yang dibangun di atas lahan tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2015 Perusahaan belum melakukan serah terima bangunan dari PT Prasto Propertindo antara lain dikarenakan masih terdapatnya dokumen sebagai persyaratan serah terima bangunan tersebut yang masih dalam proses kepengurusan. Pendapatan Pengelolaan Air Bersih merupakan pendapatan berdasarkan perjanjian manajemen Aston Pluit Hotel and Residence dengan JUP. Pada tanggal 26 Juli 2012, JUP menandatangani Surat Perjanjian No. 11/JUP/IPA-WP-JB/VII/2012 dengan manajemen Aston Pluit Hotel and Residence untuk memasok air bersih di Aston Pluit Hotel and Residence. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 5 (lima) tahun, dimulai sejak 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2017. Pada tanggal 28 September 2012 JUP melakukan addendum atas perjanjian tersebut dimana jangka waktu perjanjian diubah menjadi sejak 1 Desember 2012 sampai dengan 30 November 2017. Penjualan tanah seluas 10.603m2 yang terletak di Club House kompleks Pantai Mutiara dari Perusahaan kepada PT Taman Harapan Indah sesuai dengan adendum tanggal 11 Desember 2014 atas Akta Perjanjian No.104 tanggal 23 Oktober 2012, Notaris Saniwati Suganda S.H. disepakati untuk mengubah harga pengalihan/pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan semula dari harga Rp72.153.415.000 belum termasuk PPN menjadi harga sebesar Rp168.452.833.000 sudah termasuk PPN. Saldo sebesar Rp64.775.468.232 merupakan cicilan pokok oleh PT Taman Harapan Indah kepada Perusahaan yang akan diangsur sebanyak 36 kali mulai Januari 2015 sehingga posisi pendapatan yang masih harus diterima dari PT Taman Harapan Indah pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp45.066.373.198.


/41

Pendapatan atas Pengembangan dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jl. Kapten Tendean No. 34, Mampang Prapatan, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Kotamadya Jakarta Selatan merupakan kerjasama operasi pengembangan dan pengoperasian SPBG antara Perusahaan dengan PT Energi Mulia Bersama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 003/UT2000/105/XII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014, dimana dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa Perusahaan mengalihkan seluruh hak-hak dan kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban pokok dalam kesepakatan kerjasama tersebut kepada JUP. Persentase atas bagi hasil pengelolaan SPBG ini yaitu 30% dari net margin merupakan bagian untuk PT Energi Mulia Bersama dan sebesar 70% merupakan bagian bagi hasil atas JUP. Pendapatan atas Rukan DHI merupakan akrual atas tagihan pembeli terkait dengan pengakuan pendapatan penjualan Setra Bisnis Kapuk yang tagihannya sampai dengan 31 Desember 2015 belum jatuh tempo. Pendapatan atas Apartemen De Paradiso merupakan akrual atas tagihan pembeli terkait pengakuan pendapatan penjualan Apartemen Paradiso yang tagihannya sampai dengan 31 Desember 2015 belum jatuh tempo.

9. Persediaan

2015*) 2014

Rp Rp

Aset Real Estat 86.468.903.238 86.067.043.110

Bahan Bakar Minyak 1.747.723.232 2.215.458.747

Perlengkapan Hotel 505.816.500 562.411.356

Jumlah 88.722.442.970 88.844.913.213

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Persediaan aset real estat merupakan persediaan atas tanah dan bangunan siap dijual yang dimiliki oleh Perusahaan.

Mutasi tanah dan bangunan siap jual adalah sebagai berikut:

Tahun Saldo Awal Penambahan Penjualan Reklasifikasi Saldo Akhir

Rp Rp Rp Rp Rp

2015 86.067.043.110 401.860.128 -- -- 86.468.903.238

2014 89.529.561.967 1.759.318.000 5.221.836.857 -- 86.067.043.110

Lokasi, luas dan nilai perolehan atas tanah dan bangunan siap jual pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

m2 Rp m

2 Rp

Apartemen de Paradiso 7.598 32.355.765.502 7.598 32.355.765.501

Rukan Dhi Teluk Gong 6.855 26.622.034.459 6.855 26.220.174.333

Town House Matoa Residence 1.765 15.235.103.276 1.765 15.235.103.276

Apartemen Riverside Muara Indah 1A 1.532 12.256.000.001 1.532 12.256.000.000

Jumlah 17.750 86.468.903.238 17.750 86.067.043.110

Lokasi2015 2014

Persediaan bahan bakar minyak dan pelumas merupakan persediaan yang ada di SPBU Kamal Muara yang dikelola oleh JUP. Persediaan perlengkapan hotel merupakan persediaan yang ada di Hotel Aston Paradiso dan Fave Hotel Pluit Junction milik Perusahaan.


/42

10. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

2015 2014

Rp Rp

Uang Muka

Uang Muka Pembelian Tanah 288.010.575.129 296.745.013.774

Persekot Kerja 42.836.471.113 6.833.959.381

Biaya Dibayar Di Muka

Sewa Dibayar Dimuka 6.000.000.000 --

Asuransi Dibayar Dimuka 166.016.742 72.594.596

Lainnya (masing-masing di bawah Rp50.000.000) 98.978.213 307.031.502

Jumlah 337.112.041.197 303.958.599.253

Uang muka pembelian tanah merupakan uang muka pembelian tanah Perusahaan yang berlokasi di kawasan Cikeas, Cileunyi, Rorotan, Landmark Pluit, Marunda, Kamal Muara dan Pluit. Persekot kerja merupakan uang muka atas pembangunan proyek-proyek yang masih dalam tahap kajian diantaranya adalah untuk Proyek Pembangunan Kamal Muara Mixed Use Development, Proyek Pembangunan Rusun Ujung Menteng, Proyek Light Rail Transit , Proyek Sirkuit Internasional Tegal Alur, dan Proyek ITF Cakung.

Sewa dibayar di muka merupakan uang muka sewa lahan yang berlokasi di Jl. Pulogadung No.1 seluas 5.020 m2 kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan jangka waktu selama 21 tahun sesuai dengan Surat Perjanjian No. 239/SPPT/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015. Terkait persewaan tersebut Perusahaan akan memanfaatkan lahan tersebut untuk penyelenggaraan kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBG), hotel serta fasilitas pendukung lainnya.

11. Pajak Dibayar Dimuka

2015*) 2014

Rp Rp

Perusahaan

PPh Pasal 28 A 1.193.372.085 --

Pajak Pertambahan Nilai 45.320.685.689 29.893.728.198

Pajak Penghasilan Final Ditangguhkan 12.098.408.281 10.351.891.789

58.612.466.055 40.245.619.987

Entitas Anak

Pajak Pertambahan Nilai 2.887.183.085 219.028.843

Pajak Penghasilan Final Ditangguhkan 2.228.851.054 186.935.185

Uang Muka SKPKB atas BPHTB 2.379.932.811 1.962.932.811

PPh Pasal 23 -- 458.152.943

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 -- 2.099.979.832

7.495.966.950 4.927.029.614

Jumlah 66.108.433.005 45.172.649.601

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Pada tahun 2009 PMJ menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun pajak 2007, No. SKPKB-009/WPJ.20/KP.0303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp6.427.227.876 tercatat sebagai aset lain-lain yang sedang dalam proses banding di Pengadilan Pajak dengan Surat Banding No. 07/PMJ/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. Pada tahun 2012 PMJ melakukan reklasifikasi atas nilai SKPKB BPHTB sebesar Rp6.427.227.876 dari aset lain-lain ke pajak dibayar dimuka.


/43

Pada tahun 2011 PMJ menerima putusan Pengadilan Pajak No. Put.35343/PP/M.I/3212011 tanggal 5 Desember 2011, dengan keputusan bahwa tidak dapat diterima pengajuan banding yang telah diajukan PMJ dalam tahun 2010. Selanjutnya dalam tahun 2012, PMJ telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Pajak No. 35343/PP/M.1/3212011 tanggal 5 Desember 2011, dengan surat nomor 10/PMJ111/2012, tanggal 13 Pebruari 2012. Sampai saat laporan diterbitkan proses PK sedang dalam proses. Jumlah uang muka SKPKB atas BPHTB sampai dengan tahun 2015 dan 2014 yang telah dicatat oleh PMJ masing-masing sebesar Rp2.379.932.811 dan Rp1.962.932.811. Perusahaan melakukan pembayaran Uang Muka SKPKB BPHTB pada tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp270.000.000 dan Rp346.013.784 pada tanggal 30 Juni 2015.

12. Uang Muka Investasi

2015 2014

Rp Rp

Tim Pengadaan Tanah Akses Tanjung Priok 440.000.000.000 400.000.000.000

PT Jakarta Tollroad Development 6.381.679.416 6.381.679.416

Jumlah 446.381.679.416 406.381.679.416

Uang Muka Investasi merupakan penyediaan dana atas pengadaan tanah yang telah disetorkan JIP kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Tim Pengadaan Tanah ATP untuk pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah Jalan Tol Akses Tanjung Priok No. 03/PKS/M/2010 No. 28 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang telah diadendum pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan perjanjian kerjasama No. 17/PKS/M/2015 No. 28 tahun 2015 antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Uang Muka Pembelian Saham

Uang muka pembelian saham merupakan uang muka pembelian saham yang dibayarkan oleh JUP kepada PT Aksara Andalan Prima atas pembelian saham PT Akasara Andalan Prima pada tanggal 15 April 2015 sebesar Rp26.500.000.000 dengan persentase kepemilikan 100% dan sisanya sebesar Rp63.963.250 merupakan uang muka yang diberikan oleh JUP kepada PT Akasara Andalan Prima untuk operasional sehubungan dengan proses akuisisi PT Andalan Aksara Prima. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 akta atas proses akuisisi ini masih dalam proses pengurusan.

14. Investasi Jangka Panjang Lainnya

2015 2014

Rp Rp

PT Food Station Tjipinang Jaya 47.520.000.000 --

PT Jakarta Realty 31.615.636.000 31.615.636.000

PT Cinere Serpong Jaya 22.100.000.000 --

PT Transportasi Jakarta 10.000.000.000 10.000.000.000

PT Jakarta Tollroad Development 1.250.000.000 1.250.000.000

PT Jakarta Surya Parkir 863.586.094 863.586.094

PT JTD Jaya Pratama 1.000.000 --

Jumlah 113.350.222.094 43.729.222.094

a. PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ)

Penyertaan pada PT FSTJ merupakan penyertaan Perusahaan sebesar 0,113% terhadap FSTJ sesuai dengan Akta No. 34 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan H. Riyad, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan melakukan pembelian saham FSTJ dari pihak ketiga sebanyak 54 lembar dengan nilai perolehan per lembar saham sebesar Rp880.000.000.


/44

b. PT Jakarta Realty (JR) Penyertaan pada JR diperoleh Perusahaan pada tahun 2004 sebagai bagian dari tambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2004. Perusahaan memiliki 20.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 yang mencerminkan 20% kepemilikan atas seluruh saham JR. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Saham sebagai berikut: 1. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 2 tanggal 12 Desember 2014 (antara Perusahaan

dengan PT Wijaya Wisesa Land) atas 6.563 lembar saham yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Pengoperan Hak-Hak atas Saham PT Jakarta Realty No.31 tanggal 27 Oktober 2015;

2. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 3 tanggal 12 Desember 2014 (antara Perusahaan dengan PT Indofica) atas 1.640 lembar saham yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Pengoperan Hak-Hak atas Saham PT Jakarta Realty No.32 tanggal 27 Oktober 2015;

3. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No.4 tanggal 12 Desember 2014 (antara Perusahaan dengan PT Konkrat Investindo) atas 6.563 lembar saham yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Pengoperan Hak-Hak atas Saham PT Jakarta Realty No.30 tanggal 27 Oktober 2015;

4. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No.5 tanggal 12 Desember 2014 (antara Perusahaan dengan PT Plasma Internusa) atas 234 lembar saham yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Pengoperan Hak-Hak atas Saham PT Jakarta Realty No. 33 tanggal 27 Oktober 2015;

Pada tanggal 26 Nopember 2014, Perusahaan melepas saham pada PT Jakarta Realty sebesar 15% kepemilikan dengan nilai tercatat Rp45.183.326.241. Dengan pelepasan saham ini, Perusahaan memperoleh bangunan di Thamrin City dengan nilai pasar berdasarkan laporan penilai dari KJPP Maulana, Andesta dan Rekan pada tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp94.846.908.000. Perusahaan membukukan laba pelepasan investasi sebesar Rp49.663.581.759 (Catatan 34). Setelah pelepasan saham ini maka perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas dan mencatat nilai investasi yang tersisa sebesar 5% kepemilikan atas JR pada nilai wajar sebesar Rp31.615.636.000.

c. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

Penyertaan Perusahaan pada (CSJ), merupakan penyertaan Perusahaan sebesar 10% dari modal saham PT CSJ sesuai dengan Akta No 4 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan melakukan pembelian saham CSJ dari pihak ketiga sebanyak 360.681 lembar dengan jumlah nilai sebesar Rp22.100.000.000.

d. PT Transportasi Jakarta (TJ)

Merupakan penyertaan Perusahaan kepada TJ yang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Transjakarta. Perusahaan sebagai mitra BUMD berkewajiban menyetorkan modal tunai senilai Rp10.000.000.000.

Atas dasar hal tersebut melalui Akta Perjanjian No. 9 Tahun 2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perusahaan, sesuai pasal 7 ayat 2, Perusahaan menyertakan dan menempatkan uang senilai Rp10.000.000.000.

e. PT Jakarta Toll Road Development (JTRD) Penyertaan pada JTRD dilakukan Perusahaan pada tahun 2005 sebanyak 1.250 saham dengan nilai Rp1.250.000.000 atau 8,97% dari jumlah saham yang telah ditempatkan.

f. PT Jakarta Surya Parkir (JSP) Merupakan penyertaan JUP pada JSP dengan persentase kepemilikan 40%. PT Jakarta Surya Parking didirikan pada tahun 2007 dengan jumlah modal sebesar Rp4.000.000.000 yang terbagi dalam 4.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. JSP menjalankan usaha dibidang jasa perparkiran. Pada tanggal 14 Desember 2013 JUP menjual seluruh kepemilikan saham pada JSP kepada PT Tristar Eka Pratama dengan nilai nominal sebesar Rp1.400.000.000. Keuntungan atas penjualan saham ini adalah sebesar Rp536.413.906. Pada tanggal 31 Desember 2013 PT Tristar Eka Pratama belum melakukan pelunasan atas penjualan saham tersebut.


/45

Pada tanggal 20 Januari 2014, PT Tristar Eka Pratama melunasi pembayaran atas jual beli saham JSP. Pada tanggal 7 Mei 2014 PT Tristar Eka Pratama membatalkan penjualan seluruh kepemilikan saham Perusahaan pada PT Jakarta Surya Parkir. Kerugian atas pengembalian saham ini adalah sebesar Rp536.413.906. Pada tanggal 3 Juni 2014, Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang diberikan oleh PT Tristar Eka Pratama atas jual beli saham JSP tersebut. Sehingga saldo investasi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp863.586.094.

g. PT JTD Jaya Pratama (JJP) Penyertaan pada JJP merupakan penyertaan Perusahaan senilai Rp1.000.000 berdasarkan Akta No. 69 tanggal 23 Juni 2015 tentang Keputusan Pemegang Saham Notaris Aryanti, S.H., M.Kn.

15. Investasi pada Entitas Asosiasi

Koreksi Reklasifikasi Nilai Penyertaan

% Nilai Penyertaan Penambahan Bagian Laba Bagian Laba Saldo Saldo Akhir Tahun

Saham Awal Tahun (Pengurangan) (Rugi) Bersih Komprehensif Lain

PT Kawasan Ekonomi Khusus

Marunda 25,00% 848.806.756 -- (46.342.414) -- -- -- 802.464.342

PT Jakarta Aset Manajemen 49,00% 803.102.269 -- -- -- -- -- 803.102.269

PT Marga Lingkar Jakarta 35,00% 165.635.812.095 -- (21.595.565.853) 63.419.330 -- -- 144.103.665.572

Dikurangi Penurunan Nilai

Investasi

PT Jakarta Aset Manajemen (803.102.269) -- -- -- -- -- (803.102.269)

Total Nilai Penyertaan Saham 166.484.618.851 -- (21.641.908.267) 63.419.330 -- -- 144.906.129.914

2015

Mutasi selama Tahun Berjalan

Nilai Penyertaan Koreksi Reklasifikasi Nilai Penyertaan

% Awal Tahun Penambahan Bagian Laba Saldo Saldo Akhir Tahun

Saham (Pengurangan) (Rugi) Bersih

PT Jakarta Tollroad Development 8,97% 1.250.000.000 -- -- -- (1.250.000.000) --

PT Kawasan Ekonomi Khusus

Marunda 25,00% 802.825.882 -- 45.980.874 -- -- 848.806.756

PT Jakarta Realty 5,00% 76.798.962.241 (15.000.000.000) -- (30.183.326.241) (31.615.636.000) --

PT Jakarta Aset Manajemen 49,00% 803.102.269 -- -- -- -- 803.102.269

PT Marga Lingkar Jakarta 35,00% 203.021.998.551 4.725.000.000 (42.111.186.456) -- -- 165.635.812.095

Dikurangi Penurunan Nilai

Investasi

PT Jakarta Aset Manajemen (803.102.269) -- -- -- -- (803.102.269)

Total Nilai Penyertaan Saham 281.873.788.173 (10.275.000.000) (42.065.205.582) (30.183.326.241) (32.865.636.000) 166.484.618.851

2014

Mutasi selama Tahun Berjalan

a. PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda (KEK) KEK didirikan dengan Akta Notaris Andalia Farida, S.H. M.H. No. 63 tanggal 11 Oktober 2011 dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0092521.AH.01.09. Tahun 2011 pada tanggal 15 November 2011. Modal dasar PT KEK sebesar Rp20.000.000.000 yang terbagi dalam 20.000 saham. Dari modal dasar tersebut pada bulan Januari 2012, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% atau sejumlah 5.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp5.000.000.000 oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham sebagai berikut: Perusahaan menempatkan dan menyetor saham sejumlah 1.250 saham senilai Rp1.250.000.000 atau sebanyak 25% saham, 50% saham dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya dan 25% saham lainnya dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.

b. PT Jakarta Aset Manajemen (JAM) Penyertaan pada JAM dilakukan Perusahaan sejak tahun 2001, pada tahun 2005 total kepemilikan sebanyak 4.900 saham dengan nilai per saham Rp1.000.000 atau total Rp4.900.000.000. Pada tahun yang sama Perusahaan melepaskan kepemilikan atas 2.450 saham kepada PT Indoreksa Investama dengan harga Rp369.266.381, sehingga nilai penyertaan Perusahaan menjadi Rp2.450.000.000. Kerugian yang diderita sebesar Rp1.534.413.339 dicatat sebagai beban di luar usaha. Perusahaan mencatat bagiannya atas kerugian bersih yang diderita JAM dalam tahun 2005 sebesar Rp1.646.897.732, sehingga nilai penyertaan pada tanggal 31 Desember 2005 disajikan sebesar Rp803.120.269.


/46

Pada tahun 2006 Manajemen Perusahaan memutuskan untuk menyisihkan seluruh nilai penyertaan sebesar Rp803.120.268 karena JAM mengalami defisit ekuitas. Penyisihan nilai penyertaan ini dicatat sebagai "penyisihan penurunan nilai" pada akun pendapatan dan beban di luar usaha di tahun yang bersangkutan.

c. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) MLJ didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45700.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Modal dasar MLJ sebanyak 644.700.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sahamnya sebesar Rp1.000. Pernyertaan pada MLJ dilakukan oleh JMJ dengan persentase kepemilikan sebesar 35% dan nominal sebesar Rp200.804.500.000.

Berikut disajikan ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

2015 2014

Rp Rp

Jumlah Agregat Aset Lancar 86.507.896.021 94.256.954.603

Jumlah Agregat Aset Tidak Lancar 1.919.370.645.880 1.936.056.612.669

Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Pendek 395.303.919.366 519.196.961.995

Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Panjang 1.195.729.697.476 1.034.565.891.921

Jumlah Agregat Pendapatan Neto Tahun Berjalan 189.554.103.643 375.544.564.233

Jumlah Agregat Rugi Setelah Pajak (61.886.986.383) (120.133.752.093)

Jumlah Agregat Rugi Komprehensif Tahun Berjalan (61.705.788.297) (120.133.752.093)

16. Aset Real Estat

2015*) 2014

Rp Rp

Tanah dan Bangunan yang Belum Dikembangkan 353.317.415.794 284.872.751.376

Jumlah 353.317.415.794 284.872.751.376

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Mutasi tanah dan bangunan yang belum dikembangkan adalah sebagai berikut:

Tahun Saldo Awal Penambahan Penjualan Reklasifikasi Saldo Akhir

Rp Rp Rp Rp Rp

2015 284.872.751.376 50.104.546.404 -- 18.340.118.014 353.317.415.794

2014 51.501.241.503 26.894.101.973 1.620.741.696 208.098.149.596 284.872.751.376

Pada tahun 2015, PMJ melakukan reklasifikasi dari properti investasi - tanah dan bangunan yang belum dikembangkan ke aset real estat - tanah dan bangunan yang belum dikembangkan dengan rincian sebagai berikut:

Luas Tanah Nilai

m² Rp

Jalan Kayu Putih V 3.168 7.947.287.644

Tanah Jalan Kayu Putih Raya 3.118 4.504.167.000

Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 12.926 3.724.459.996

Jalan Tanah Mas Utara I - Tanah BZ C/IV A 4.375 702.840.000

Jalan Kayu Putih Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 9.439 672.520.000

Jalan Pulo Mas Barat VI Tanah BZ 4.375 445.628.000

Jalan Pulo Mas Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 2.419 120.950.000

Kampung Pulo Nangka - Rencana Rumah Susun Karyawan 6.986 60.425.000

Jalan Bambu Mas, Pondok Bambu (Kavling Sisa) 305 18.840.374

47.111 18.197.118.014


/47

Pada tahun 2015, PMJ melakukan reklasifikasi dari Properti Investasi - Tanah yang Disewakan ke dalam aset real estat - Tanah dan Bangunan yang belum dikembangkan dengan rincian sebagai berikut:

Luas Tanah Nilai

m² Rp

Tanah Ex Lapangan Tenis Indor 2.200 143.000.000 Pada tahun 2014 Perusahaan melakukan reklasifikasi uang muka pembelian tanah ke Aset real estat -Tanah yang belum dikembangkan yang merupakan tanah dan bangunan yang terletak di daerah Selong, Kamal Muara, Pluit, Waduk Pluit Pluit dan Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp208.098.149.596. a) Apartemen de Paradiso merupakan proyek pengembangan apartemen dengan 2 tower dan 22 lantai

sebanyak 638 unit serta 14 unit ruko strata title di atas lahan seluas 6.274m2. Proyek tersebut dibiayai dari penerbitan obligasi Jakpro I.

b) Rukan Dhi Teluk Gong merupakan rukan siap jual berjumlah 34 unit rukan gudang dan 8 unit rukan di atas lahan seluas 4.931 m2 yang terletak di Kapuk Muara.

c) Town House Matoa Residence, merupakan proyek yang dikembangkan sebagai Kaveling Siap Bangun (KSB) sebanyak 113 unit di atas lahan seluas 30.381 m2 yang diperoleh tahun 2007 dengan nilai pembebasan sebesar Rp20.801.166.140. Proyek tersebut dibiayai dari penerbitan obligasi Jakpro I.

d) Apartemen Riverside Muara Indah berjumlah 10 unit dan 1 unit kios diperoleh dari PT Jawa Barat Indah sebagai penyelesaian atas kewajibannya kepada Perusahaan berkenaan dengan kerjasama operasi pembangunan rumah susun yang terletak di Blok MM Pluit Timur.

Lokasi, luas dan nilai perolehan atas tanah dan bangunan yang belum dikembangkan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

m2 Rp m

2 Rp

Tanah Selong 7.354 95.463.000.000 7.354 95.463.000.000

Kampung Pedongkelan - Ria Rio 34.640 57.616.816.926 34.640 47.887.966.715

Tanah Kamal Muara Mixed Used - Development 9.200 39.722.105.600 9.200 44.493.812.000

Tanah di Pluit Timur 60.513 53.902.604.751 60.513 30.951.542.081

Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 12.926 15.486.189.231 12.926 11.266.161.759

Rumah Susun Pulo Mas Jalan Kayu Putih 350 13.831.983.717 350 13.791.771.717

Tanah Bangunan Jalan Pluit Putri 6.252 13.292.369.899 6.252 9.909.665.636

Tanah di Pluit Timur 47.422 42.244.706.263 47.422 24.258.731.449

Tanah Kosong Lokasi V 3.168 7.947.287.644 3.168 407.383.404

Tanah di Jalan Taman Pemakaman Umum Semper 30.421 4.527.966.363 30.421 3.831.216.863

Tanah Jalan Kayu Putih Raya 3.118 4.504.167.000 -- --

Tanah di Teluk Gong 3.500 1.879.500.000 3.500 1.879.500.000

Tanah di Jalan Tanah Mas Utara I - Tanah BZ C/IV A 4.375 702.840.000 -- --

Tanah di Jalan Kayu Putih Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 9.439 672.520.000 -- --

Tanah di Jalan Pulo Mas Barat VI Tanah BZ 4.375 445.628.000 -- --

Tanah Kosong (Lokasi Pom Bensin) 3.225 323.925.146 3.225 323.925.146

Tanah Kosong Kapuk Muara 5.154 315.326.094 1.200 315.326.094

Tanah Ex LT Indoor 2.200 143.000.000 -- --

Tanah di Jalan Pulo Mas Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 2.419 120.950.000 -- --

Tanah Kosong Lokasi IV 5.805 83.810.162 5.805 83.810.162

Kampung Pulo Nangka - Rencana Rumah Susun Karyawan 6.986 60.425.000 -- --

Tanah di Jalan Bambu Mas, Pondok Bambu (Kavling Sisa) 305 18.840.374 -- --

2015 2014Lokasi

Tanah Bangunan Olah Raga Jalan Taman Pluit Sakti 3.798 2.488.059 738 2.488.059

Tanah di Jalan Pluit Kencana 3.317 2.164.692 2.955 2.164.692

Ruko Blok Z4& Z5 2.955 1.928.102 -- --

Tanah Bangunan Olah Raga Pluit Barat 2.829 1.833.379 2.829 1.833.379

Tanah Kosong Kampung Gusti Tempat Pelelangan Ikan II Blok K1 1.061 692.880 1.061 692.880

Tanah Kosong Kampung Gusti Tempat Pelelangan Ikan II Blok L1 1.048 684.036 1.048 684.036

Tanah Kosong Kampung Gusti Tempat Pelelangan Ikan II 2.664 627.655 2.644 627.655

Ruko Blok O 608 404.524 -- --

Tanah Kosong Kampung Gusti Tempat Pelelangan Ikan II Blok G 3.398 366.087 3.398 366.087

Tanah di Jalan Pluit Selatan 1.283 182.648 1.283 --

Tanah Bangunan Pluit Sakti Raya No. 47 125 81.562 125 81.562

Jumlah 286.233 353.317.415.794 242.057 284.872.751.376


/48

17. Properti Investasi

2015 2014

Rp Rp

Aset yang Disewakan 327.753.617.485 335.488.255.957

Tanah yang Dikerjasamakan 55.099.411.529 55.242.411.529

Tanah dan Bangunan yang Belum Dikembangkan 20.586.790.740 27.254.415.466

Jumlah 403.439.819.754 417.985.082.952

a. Aset yang Disewakan

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

Rp Rp Rp Rp Rp

Harga Perolehan

Tanah 29.650.348.551 -- -- -- 29.650.348.551

Bangunan yang Disewakan 374.031.803.628 690.719.391 (690.719.391) -- 374.031.803.628

Menara Telekomunikasi 28.443.402.874 5.810.741.994 -- -- 34.254.144.868

Pekerjaan Dalam Penyelesaian

Menara Telekomunikasi 3.456.333.051 -- -- -- 3.456.333.051

Bangunan Dalam Penyelesaian -- -- -- 6.184.353.639 6.184.353.639

Jumlah Harga Perolehan 435.581.888.104 6.501.461.385 (690.719.391) 6.184.353.639 447.576.983.737

Akumulasi Penyusutan

Bangunan yang Disewakan 85.909.830.749 15.777.058.161 (690.719.391) -- 100.996.169.519


Jumlah Akumulasi Penyusutan 100.093.632.147 20.420.453.496 (690.719.391) -- 119.823.366.252

Nilai Tercatat 335.488.255.957 327.753.617.485

2015


Rp Rp Rp Rp Rp

Harga Perolehan

Tanah 29.650.348.551 -- -- -- 29.650.348.551

Bangunan yang Disewakan 317.238.820.843 56.792.982.785 -- -- 374.031.803.628


Pekerjaan Dalam Penyelesaian

Menara Telekomunikasi 2.607.944.376 848.388.675 -- -- 3.456.333.051

Jumlah Harga Perolehan 374.767.024.996 60.814.863.108 -- -- 435.581.888.104


Bangunan yang Disewakan 70.252.742.175 15.657.088.574 -- -- 85.909.830.749


Jumlah Akumulasi Penyusutan 80.594.517.219 19.499.114.928 -- -- 100.093.632.147

Nilai Buku Bersih 294.172.507.777 335.488.255.956

2014

Pada tahun 2015, PMJ melakukan reklasifikasi dari Properti Investasi-Tanah dan Bangunan yang Belum Dikembangkan ke dalam Properti Investasi-Aset yang Disewakan dengan rincian sebagai berikut:

Luas Tanah Nilai

m2

Rp

Bangunan Pulo Mas 1 - Aset Dalam Penyelesaian 18.480 6.184.353.639


/49

b. Tanah yang Dikerjasamakan


Rp Rp Rp Rp Rp

Proyek Pembangunan Olahraga Berkuda 36.743.397.856 189.264.172 -- -- 36.932.662.028

Korea World Centre Indonesia 6.685.375.736 429.451.077 -- -- 7.114.826.813

Pulo Mas Residence Jalan Pulo Mas Timur 4.730.899.386 -- (481.080.607) -- 4.249.818.779

Lahan Kamal Muara 2.099.559.748 -- -- -- 2.099.559.748

Apartement Golf Park View 1.671.876.766 -- (127.119.969) -- 1.544.756.797

Lapangan Tenis Jalan Tanah Mas 941.236.000 -- -- (143.000.000) 798.236.000

SPBU Jalan Kayu Putih Raya 847.682.509 -- -- -- 847.682.509

Lapangan Tenis Sari Mas 709.535.000 -- -- -- 709.535.000

Indoor Recreation Jalan Pulo Mas Jaya 333.216.313 -- (188.720.778) -- 144.495.535

Superindo Jalan Kayu Putih Raya 273.785.563 93.251.100 -- -- 367.036.663

Tanah Mega Mall Tahap 2 90.474.938 -- -- -- 90.474.938

Sekolah Internasional Sevilla Pulomas 59.665.850 84.955.005 -- -- 144.620.855

Tanah di Pluit Indah Permai (Mega Mall Pluit) 45.676.287 -- -- -- 45.676.287

Tanah di Jl. Pluit Sakti 28A 4.776.637 -- -- -- 4.776.637

Ruko & Rumah Susun Blok Z8 - Muara Karang 2.870.944 -- -- -- 2.870.944

Tanah di Jl. P.K. Niaga Blok Z7 Muara Karang 2.219.663 -- -- -- 2.219.663

Tanah di Blok M1 - Jl. Kampung Gusti, Pluit 162.333 -- -- -- 162.333

Jumlah 55.242.411.529 796.921.354 (796.921.354) (143.000.000) 55.099.411.529

2015


Rp Rp Rp Rp Rp

Proyek Pembangunan Olahraga Berkuda -- -- -- 36.743.397.856 36.743.397.856

Korea World Centre Indonesia -- -- -- 6.685.375.736 6.685.375.736

Pulo Mas Residence Jalan Pulo Mas Timur -- -- -- 4.730.899.386 4.730.899.386

Lahan Kamal Muara -- -- -- 2.099.559.748 2.099.559.748

Apartement Golf Park View -- -- -- 1.671.876.766 1.671.876.766

Lapangan Tenis Jalan Tanah Mas -- -- -- 941.236.000 941.236.000

SPBU Jalan Kayu Putih Raya -- -- -- 847.682.509 847.682.509

Lapangan Tenis Sari Mas -- -- -- 709.535.000 709.535.000

Indoor Recreation Jalan Pulo Mas Jaya -- -- -- 333.216.313 333.216.313

Superindo Jalan Kayu Putih Raya -- -- -- 273.785.563 273.785.563

Tanah Mega Mall Tahap 2 -- -- -- 90.474.938 90.474.938

Sekolah Internasional Sevilla Pulomas -- -- -- 59.665.850 59.665.850

Tanah di Pluit Indah Permai (Mega Mall Pluit) -- -- -- 45.676.287 45.676.287

Tanah di Jl. Pluit Sakti 28A -- -- -- 4.776.637 4.776.637

Ruko & Rumah Susun Blok Z8 - Muara Karang -- -- -- 2.870.944 2.870.944

Tanah di Jl. P.K. Niaga Blok Z7 Muara Karang -- -- -- 2.219.663 2.219.663

Tanah di Blok M1 - Jl. Kampung Gusti, Pluit -- -- -- 162.333 162.333

Jumlah -- -- -- 55.242.411.529 55.242.411.529

2014

Proyek Pembangunan Olahraga Berkuda PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana dengan Akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 3 tanggal 2 Juni 2004. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola dan mengembangkan Sarana Kegiatan Olah Raga Berkuda dan Fasilitas Rekreasi di kawasan terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas Jakarta Timur seluas 337.900m2. Dalam kerja sama ini PMJ sebagai pihak yang menyediakan tanah sedangkan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana sebagai pihak yang menyediakan dana untuk kebutuhan biaya pembangunan. Jangka waktu kerja sama adalah 30 tahun yang terhitung sejak penandatanganan perjanjian dengan masa tenggang 2 tahun untuk pembangunan, sehingga masa aktif beroperasi pergelolaan sejak bulan Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2036.

Perjanjian kerja sama ini disertakan juga dengan perjanjian asessoir kerjasama operasi, yaitu: a) Perjanjian asessoir No. 03/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerja sama

operasi pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Horse Race. b) Perjanjian asessoir No. 04/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerja sama

operasi pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Golf Court, dan Adendum Perjanjian dengan Akta No. 7 tanggal 6 Desember tentang KSO pembangunan dan pengembangan Pulomas Golf Court No.04/PMJ/X/2004.

c) Perjanjian asessoir No. 03/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerja sama operasi pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Indoor Recreation.

Korea World Center Indonesia (KWCI) PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan KWCI sesuai dengan akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 7 tanggal 5 April 2002, dan telah diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 03 tanggal 4 April 2012, tentang bentuk kerjasama dan skema yang baru dari Perjanjian Kerja Sama Operasi.


/50

Kerja sama ini ditujukan untuk membangun, mengelola, dan memelihara Korea World Center (KWC). PMJ merupakan pihak yang menyediakan lahan di Kawasan Pembangunan Terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas, Jakarta Timur, seluas +/- 21.000m2, sedangkan KWCI adalah pihak yang membangun, mengelola, dan memelihara KWC. Jangka waktu pengelolaan KWC adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal 4 April 2012 sampai tanggal 3 April 2041.

Pulo Mas Residence Jalan Pulo Mas Timur PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Indo Galery Square (IGS) dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 2 tanggal 3 Juni 2005. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola Pulo Mas Residence di lahan milik PMJ yang terletak di Jalan Pulo Mas Timur, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas ±85.500m2. Dalam kerja sama ini, PT IGS sepakat untuk membiayai, mengelola dan mengusahakan pembangunan Pulo Mas Residence tersebut dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun terhitung sejak dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan 3 Maret 2038.

Apartement Golf Park View PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Mega Sentral Mandiri (MSM) dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 127 tanggal 28 Desember 2005. Kerja sama ini ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan Pula Mas Golf Parkview Apartment di lahan milik PMJ yang terletak di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas 19.800m2. Dalam kerja sama ini, MSM sepakat untuk membiayai, mengelola dan mengusahakan pembangunan Pula Mas Golf Park View Apartement tersebut dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian dengan masa tenggang 2 tahun untuk pembangunan, sehinggga masa aktif beroperasi pada bulan Juni 2007 yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara dan berakhir pada bulan Juni 2037. Penerimaan sewa lahan adalah 20% dari keuntungan Golf Park View per tahun. SPBU Jalan Kayu Putih Raya PMJ mengadakan perjanjian dengan Koperasi Karyawan Pulo Mas (Kopkarmas) dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No. 04/PMJ/PERJ/X/11/2004 tanggal 1 Desember 2004 dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Kayu Putih Raya No.13, Kelurahan Kayu Putih yang terletak di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam hat ini diatur hal-hal sebagai berikut: 1). Kopkarmas melaksanakan pengelolaan SPBU mencakup operasional pembelian dan

penjualan BBM, serta membayar bagi hasil keuntungan pengelolaan kepada PMJ. 2). Biaya operasional yang timbul menjadi tanggung jawab pihak Kopkarmas. 3). Biaya perawatan bangunan dan perlengkapan SPBU di atas Rp5.000.000 menjadi tanggung

jawab kedua belah pihak dengan komposisi PMJ: 50%, Kopkarmas: 50%. 4). Pembagian hasil kerja sama sebagai berikut:

• PMJ (Hasil Penjualan - Hasil Pembelian) x 50% per tahun

• Kopkarmas (Hasil Penjualan - Hasil Pembelian) x 50% per tahun

Perjanjian kerja sama operasi dengan Kopkarmas telah diperbaharui pada tahun 2013 dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No.02/PMJ/PERJ/III/2013 tentang pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Kayu Putih Raya Jakarta Timur milik PMJ yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2015.

Sekolah Internasional Sevilla Pulomas PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Mandiri Wijaya dengan akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 10 tanggal 7 Juli 2004. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola Sekolah Internasional Pulo Mas. Dalam kerja sama ini PMJ adalah pihak yang menyediakan lahan di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pula Gadung, Kota Madya Jakarta Timur, seluas ±20.000m2, sedangkan PT Mandiri Bumi Wijaya sebagai pihak yang membangun dan mengelola Sekolah Internasional Pulo Mas. Jangka waktu pengelolaan sekolah Internasional adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal Juli 2006 sampai dengan tanggal Juli 2036.


/51

c. Tanah dan Bangunan Belum Dikembangkan


Rp Rp Rp Rp Rp

Tanah di Jalan Kayu Putih 7.947.287.644 -- -- (7.947.287.644) --

Tanah di Jalan Bambu Mas 18.840.374 -- -- (18.840.374) --

Tanah di Jalan Cik Ditiro 370.966.000 -- -- -- 370.966.000

Bangunan Pulo Mas 1 8.528.331.453 6.846.655.245 -- (6.184.353.639) 9.190.633.059

Tanah Pulo Mas Barat VI 441.128.000 4.500.000 -- (445.628.000) --

Tanah Pulo Nangka 60.425.000 -- -- (60.425.000) --

Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 3.724.459.996 -- -- (3.724.459.996) --

Tanah JalanTanah Mas Utara 702.840.000 -- -- (702.840.000) --

Tanah Jalan Kayu Putih raya 4.504.167.000 -- -- (4.504.167.000) --

Tanah Jalan Kayu Putih Utara 672.520.000 -- -- (672.520.000) --

Tanah Jalan Pulo Mas Utara 120.950.000 -- -- (120.950.000) --

Tanah Jalan Kayu Putih Residence -- -- -- -- --

Bangunan Dalam Penyelesaian 162.500.000 10.862.691.681 -- -- 11.025.191.681

Jumlah 27.254.415.467 17.713.846.926 -- (24.381.471.653) 20.586.790.740

2015


Rp Rp Rp Rp Rp

Tanah di Jalan Kayu Putih 7.947.287.644 -- -- -- 7.947.287.644

Tanah di Jalan Bambu Mas 18.840.374 -- -- -- 18.840.374

Tanah di Jalan Cik Ditiro 370.966.000 -- -- -- 370.966.000

Bangunan Pulo Mas 1 7.265.803.453 1.262.528.000 -- -- 8.528.331.453

Tanah Pulo Mas Barat VI 441.128.000 -- -- -- 441.128.000

Tanah Pulo Nangka 60.425.000 -- -- -- 60.425.000

Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 3.724.459.996 -- -- -- 3.724.459.996

Tanah JalanTanah Mas Utara 702.840.000 -- -- -- 702.840.000

Tanah Jalan Kayu Putih raya 4.504.167.000 -- -- -- 4.504.167.000

Tanah Jalan Kayu Putih Utara 672.520.000 -- -- -- 672.520.000

Tanah Jalan Pulo Mas Utara 120.950.000 -- -- -- 120.950.000

Tanah Jalan Kayu Putih Residance 722.250.000 -- 722.250.000 -- --

Bangunan Dalam Penyelesaian -- 162.500.000 -- -- 162.500.000

Jumlah 26.551.637.467 1.425.028.000 722.250.000 -- 27.254.415.467

2014

Pada tahun 2015, PMJ melakukan reklasifikasi dari properti investasi - tanah dan bangunan yang belum dikembangkan ke aset real estat - tanah dan bangunan yang belum dikembangkan dengan rincian sebagai berikut:

Luas Tanah Nilai

m² Rp

Jalan Kayu Putih V 3.168 7.947.287.644

Tanah Jalan Kayu Putih Raya 3.118 4.504.167.000

Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 12.926 3.724.459.996

Jalan Tanah Mas Utara I - Tanah BZ C/IV A 4.375 702.840.000

Jalan Kayu Putih Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 9.439 672.520.000

Jalan Pulo Mas Barat VI Tanah BZ 4.375 445.628.000

Jalan Pulo Mas Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 2.419 120.950.000

Kampung Pulo Nangka - Rencana Rumah Susun Karyawan 6.986 60.425.000

Jalan Bambu Mas, Pondok Bambu (Kavling Sisa) 305 18.840.374

Jumlah 47.111 18.197.118.014

Pada tahun 2014 PMJ menjual tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Kayu Putih Residence, Jalan Kayu Putih Tengah I-A Nomor 38, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur seluas 155m2 kepada Ir. Y. Joko Setiyanto dengan harga perolehan per m2 sebesar Rp4.659.677.


/52

Tanah dan bangunan beserta mesin dan peralatan di Mall Pluit Junction yang diklasifikasikan oleh Perusahaan sebagai aset yang disewakan digunakan oleh Perusahaan sebagai jaminan atas pinjaman bank Perusahaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (Catatan 20). Pada tahun 2015, PMJ melakukan reklasifikasi dari Properti Investasi - Tanah yang Disewakan ke dalam aset real estat - Tanah dan Bangunan yang belum dikembangkan berupa Lapangan Tenis Indoor senilai Rp143.000.000 dengan luas tanah sebesar 2.200m2 (Catatan 16).

Pada tahun 2014, Perusahaan dan PMJ melakukan reklasifikasi dari aset kerjasama operasi ke properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

Luas Tanah Nilai

m2

Rp

Proyek Pembangunan Olahraga Berkuda 70.141 36.743.397.856

Korea World Trade Centre 15.894 6.685.375.736

Pulo Mas Residence Jalan Pulo Mas Timur 65.500 4.730.899.386

Lahan Kamal Muara 140.436 2.099.559.749

Apartement Golf Park View 21.904 1.671.876.766

Lapangan Tenis Jalan Tanah Mas 5.153 941.236.000

SPBU Jalan Kayu Putih Raya 4.000 847.682.509

Lapangan Tenis Sari Mas 3.975 709.535.000

Superindo Jalan Kayu Putih Raya 3.420 273.785.563

Indoor Recreation Jalan Pulo Mas Jaya 25.000 333.216.313

Tanah Bangunan Mega Mal Tahap 2 58.044 90.474.938

Sekolah Internasional Sevilla Pulomas 20.198 59.665.850

Duta Wisata Loka-Pluit Indah Permai (Mega Mall Pluit) 70.000 45.676.287

Jl. Pluit Sakti 28A 12.897 4.776.637

Ruko & Rusun Blok Z8 - Muara Karang 5.201 2.870.944

Jl. P.K. Niaga Blok Z7 Muara Karang 5.120 2.219.762

Blok M1 - Jl. Kampung Gusti, Pluit 1.149 162.233

Jumlah 528.032 55.242.411.529

Rincian atas penjualan Properti Investasi selama tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Harga Jual 4.748.000.000 3.650.000.000

Dikurangi : Nilai Buku Aset -- 722.250.000

Keuntungan atas Penjualan Properti Investasi (catatan 34) 4.748.000.000 2.927.750.000

Alokasi beban penyusutan pada tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Beban Pokok Pendapatan 19.733.076.287 19.032.156.896

Beban Usaha (Catatan 33) 687.377.209 466.958.032

Jumlah 20.420.453.496 19.499.114.928


/53

18. Aset Tetap


Rp Rp Rp Rp Rp

Harga Perolehan

Tanah 133.000.000 -- -- -- 133.000.000

Bangunan 107.503.294.800 12.167.851.024 -- (10.139.516.696) 109.531.629.128

Kendaraan 11.550.616.014 1.874.260.996 2.343.157.974 13.245.000 11.094.964.036

Inventaris Kantor 27.281.140.389 700.095.067 547.067.109 10.126.271.696 37.560.440.043

Sarana Pengendali Banjir 292.051.045 -- -- -- 292.051.045

Mesin 8.677.565.785 172.230.000 -- -- 8.849.795.785

Water Treatment Plant 22.626.065.768 45.760.000 -- -- 22.671.825.768

Aset Dalam Penyelesaian

Pengembangan SPBs 130.450.000 -- -- -- 130.450.000

Pengembangan Water Treatment Plant 204.800.700 -- -- -- 204.800.700

Jumlah Harga Perolehan 178.398.984.501 14.960.197.087 2.890.225.083 -- 190.468.956.505


Bangunan 2.686.866.004 4.921.501.817 -- -- 7.608.367.821

Kendaraan 5.038.305.411 874.648.026 821.773.264 -- 5.091.180.173

Inventaris Kantor 16.751.485.937 2.730.870.209 387.899.897 -- 19.094.456.249

Sarana Pengendali Banjir 292.051.045 -- -- 292.051.045

Mesin 3.871.729.234 1.052.526.240 -- -- 4.924.255.474

Water Treatment Plant 666.384.081 267.705.061 -- -- 934.089.142

Jumlah Akumulasi Penyusutan 29.306.821.712 9.579.546.293 1.209.673.161 -- 37.944.399.904

Nilai Tercatat 149.092.162.789 152.524.556.601

2015


Rp Rp Rp Rp Rp

Harga Perolehan

Tanah 133.000.000 -- -- -- 133.000.000

Bangunan 4.894.593.426 102.608.701.374 -- -- 107.503.294.800

Kendaraan 9.329.729.782 3.138.664.232 917.778.000 -- 11.550.616.014



Mesin 7.774.633.535 902.932.250 -- -- 8.677.565.785

Water Treatment Plant 22.000.935.768 625.130.000 -- -- 22.626.065.768

Aset Dalam Penyelesaian

Pengembangan SPBs 120.450.000 10.000.000 -- -- 130.450.000

Pengembangan Water Treatment Plant 184.800.700 20.000.000 -- -- 204.800.700

Jumlah Harga Perolehan 69.928.062.767 109.492.392.621 1.021.470.887 -- 178.398.984.501


Bangunan 2.375.610.199 311.255.805 -- -- 2.686.866.004

Water Treatment Plant 290.056.670 376.327.411 -- -- 666.384.081

Kendaraan 4.706.311.283 1.261.381.302 929.387.174 -- 5.038.305.411



Mesin 2.936.062.787 935.666.447 -- -- 3.871.729.234

Jumlah Akumulasi Penyusutan 24.048.951.127 6.237.824.463 979.953.878 -- 29.306.821.712

Nilai Tercatat 45.879.111.640 149.092.162.789

2014

Alokasi beban penyusutan pada tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Beban Pokok Penjualan 3.560.799.705 3.549.772.452

Beban Usaha (Catatan 33) 6.018.746.587 2.688.052.011


/54

Rincian atas penjualan Aset Tetap pada tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Harga Jual 1.814.958.973 466.879.154

Dikurangi : Nilai Buku Aset 1.680.551.922 41.517.009

Keuntungan Penjualan Aset Tetap (Catatan 34) 134.407.051 425.362.145

Tanah merupakan lahan yang dimiliki oleh JUP dengan area seluas 110 m2 yang terletak di Jl. Kapuk Kamal Raya Jakarta Barat. Water Treatment Plant (WTP) Pluit yang dimiliki oleh JUP dijadikan jaminan atas pinjaman bank pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Catatan 20). Selama tahun 2014, Perusahaan mencatat penambahan aset tetap bangunan hasil dari pertukaran dengan 15.000 lembar saham Perusahaan di PT Jakarta Realty dengan bangunan kantor di Thamrin City seluas 4.500m2 dengan nilai Rp94.846.908.000 sesuai dengan nilai pasar berdasarkan laporan penilaian dari KJPP Maulana Andesta dan Rekan.

19. Aset Lain-lain

2015 2014

Rp Rp

Deposito Berjangka Yang Dijaminkan

PT Bank DKI (Catatan 38) 25.000.000.000 200.000.000.000

PT Bank BRISyariah 10.000.000.000 10.000.000.000

PT Bank OCBC NISP Tbk 6.996.400.000 6.996.400.000

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -- 17.500.000.000

Proyek Wisma Atlet 9.176.031.185 --

Water Treatment Plant -- 1.616.357.953

Lain - Lain (di bawah Rp500.000.000) 198.092.514 987.317.237

Jumlah 51.370.523.699 237.100.075.190

a. Deposito berjangka yang dijaminkan

PT Bank DKI Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp25.000.000.000 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank DKI yang dijaminkan terkait pinjaman JIP kepada PT Bank DKI atas fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja – Agunan Tunai (cash collateral) dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 1% diatas suku bunga deposito tersebut (Catatan 20). Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp200.000.000.000 merupakan saldo deposito Perusahaan pada PT Bank DKI pada tahun 2014 yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank milik Perusahaan dari PT Bank DKI (Catatan 20). Pada tanggal 24 Juli 2015 sesuai Surat No. 034/UT2000/VII/2015, terdapat pelunasan fasilitas kredit tersebut dengan mencairkan deposito dengan nomor bilyet 201/6/2014 dan 202/6/2014/8061 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100.000.000.000. PT Bank BRISyariah Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp10.000.000.000 merupakan deposito berjangka milik Perusahaan yang dijaminkan terkait pinjaman JIP kepada PT Bank BRISyariah atas fasilitas pinjaman pembiayaan Al Musyarakah Back to Back dengan tingkat bunga sebesar gross yield deposito ditambah 2% per tahun(Catatan 20).


/55

PT Bank OCBC NISP Tbk Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp6.996.400.000 merupakan deposito berjangka milik Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pembayaran cicilan kredit pemilikan Gudang Muara Baru (Catatan 6), deposito tersebut akan dapat dicairkan setelah proses sertifikasi tanah atas gudang tersebut selesai.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp2.000.000.000 merupakan saldo deposito pada pada PT Bank Rakyat Indonesia yang dijaminkan untuk pinjaman Jakon (Catatan 19). Pada tanggal 7 April 2014, terdapat pencairan deposito senilai Rp2.000.000.000 seiring dengan pelunasan pinjaman bank fasilitas kredit modal kerja – cash collateral milik Jakon senilai Rp1.900.000.000. Deposito berjangka sebesar Rp15.500.000.000 milik PMJ, yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdiri atas 8 sertifikat dengan jangka waktu 1 bulan perpanjangan otomatis dengan tingkat suku bunga rata-rata setahun 5,50%, sebagai jaminan fasilitas pinjaman modal kerja diperoleh PMJ yang akan dapat dicairkan apabila pinjaman tersebut telah dilunasi. Pada tanggal 28 Mei 2015, terdapat pencairan deposito senilai Rp15.500.000.000, dimana sebesar Rp15.000.000.000 digunakan oleh PMJ untuk melunasi pinjaman kredit modal kerja - cash collateral sebesar Rp15.000.000.000 dan sisanya sebesar Rp500.000.000 dipindahbukukan ke rekening giro Bank Mandiri dengan nomor 0434-01-000081-15-6.

b. Proyek wisma atlet merupakan biaya jasa konsultan perencanaan basic design arsitektur dan landscape serta jasa konsultan perencanaan basic design struktur dan mekanikal & eleltrikal yang akan dijadikan nilai perolehan proyek wisma atlet.

c. Pada tanggal 28 September 2012, JUP menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan

pembangunan, pengoperasian, dan penyerahan proyek-proyek instalasi pengolahan air dengan PT Gapura Liqua Mandiri, untuk Bulgar Resort dan Hotel, The Laguna Resort, dan The Saint Regis Resort, Bali. Dalam perjanjian tersebut JUP setuju untuk menyediakan dana untuk pembiayaan modal kerja bagi PT Gapura Liquia Mandiri sebesar Rp8.300.000.000. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 7 tahun dimulai sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 27 September 2019. Per 31 Desember 2014, nilai investasi yang sudah diserahkan kepada PT Gapura Liquia Mandiri sebesar Rp8.116.357.953. Pada tanggal 24 Maret 2014, JUP dan PT Gapura Liqua Mandiri sepakat untuk mengakhiri kerjasama tersebut. Pada tahun 2015 PT Gapuran Liqua Mandiri melunasi pinjaman atas proyek-proyek instalasi pengolahan air senilai Rp1.616.357.953.

20. Pinjaman Bank

2015 2014

Rp Rp

Pinjaman Bank Jangka Pendek


Perusahaan

PT Bank DKI -- 180.502.234.581

Pihak KetigaEntitas Anak

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -- 15.000.000.000

Jumlah -- 195.502.234.581


/56

2015 2014

Rp Rp

Pinjaman Bank Jangka Panjang


Entitas Anak

PT Bank DKI 24.647.050.362 --

Pihak KetigaPerusahaan


Entitas Anak

PT Bank BRISyariah 3.250.200.000 2.500.000.000

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 4.308.333.332 6.691.666.666

Jumlah Bagian Pinjaman Bank Jangka Panjang 83.318.369.708 81.343.054.944

Dikurangi : Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo

Dalam Satu Tahun (23.633.333.338) (24.883.333.338)

Bagian Pinjaman Bank Jangka Panjang 59.685.036.370 56.459.721.606

a. PT Bank DKI

Perusahaan Pada 24 Juli 2014 berdasarkan Akta Notaris Benny Efran, S.H., Nomor 12, Perusahaan memperoleh Pinjaman Modal Kerja dalam bentuk cash collateral dari PT Bank DKI sebesar Rp180.000.000.000 dengan agunan berupa Deposito senilai Rp.200.000.000.000 (Catatan 18). Jangka waktu kredit modal kerja ini selama satu tahun terhitung sejak tangal 24 Juli 2014 sampai dengan 24 Juli 2015. Suku bunga kredit 1,25% per tahun di atas suku bunga Deposito yang diserahkan sebagai jaminan. Selama fasilitas kredit belum lunas Perusahaan berkewajiban: 1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 2. Menyalurkan dan meningkatkan aktivitas usaha dan keuangan di pihak kreditur; 3. Senantiasa memperpanjang izin usaha yang telah/akan jatuh tempo dan menyampaikan

salinannya kepada kreditur; 4. Menyampaikan daftar perubahan Anggaran Dasar Perusahaan setiap ada perubahan Anggaran

Dasar disertai kelengkapan dokumentasinya; Saldo pada awal tahun sebesar Rp180.502.234.581.Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp180.502.234.581. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Nihil.

JIP Berdasarkan Akta No. 06 yang dibuat di hadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 6 November 2015 perihal Perjanjian Kredit dimana PT JIP memperoleh pinjaman dengan fasilitas Kredit Modal Kerja – Agunan Tunai (cash collateral) dari PT Bank DKI sebesar Rp25.000.000.000. Pinjaman ini memiliki tingkat bunga sebesar 1% per tahun diatas suku bunga deposito yang diserahkan sebagai Jaminan oleh Perusahaan. Jangka waktu pembiayaan adalah 24 bulan. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tambahan modal kerja pembiayaan proyek konstruksi dan pembangunan menara telekomunikasi. Pelunasan kredit dilakukan dengan cara hutang pokok dilunaskan sekaligus saat jatuh tempo. Atas fasilitas kredit tersebut, JIP telah menyerahkan agunan berupa Gadai Deposito senilai Rp25.000.000.000 atas nama Perusahaan (Catatan 19). Total pencairan pinjaman baru di tahun 2015 sebesar Rp25.000.000.000. Tidak terdapat pelunasan pada tahun berjalan namun Perusahaan tetap membayarkan angsuran bunga sebesar Rp352.949.638. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp24.647.050.362.

b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk

Perusahaan Pada tanggal 23 Juli 2012, Perusahaan memperoleh Persetujuan Kredit Modal Kerja Investasi Umum dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, dengan plafon sebesar Rp200.000.000.000. Jangka waktu 78 bulan, suku bunga kredit 9,5%, dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan Bank. Perjanjian kredit telah diaktakan, di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta nomor 145 tanggal 24 September 2012. Pinjaman dijamin dengan


/57

tanah dan bangunan milik Perusahaan beserta mesin dan perlengkapan di Mall Pluit Junction (Catatan 16). Menurut Surat No. 066/UT2000/IX/2013 tanggal 24 September 2013, Perusahaan mengajukan permohonan biaya perpanjangan penarikan kredit selama 12 bulan yang berakhir pada tanggal 14 Oktober 2013. Namun, berdasarkan surat no.25955/JKT-COMM/2013 tanggal 6 Desember 2013 permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti (tidak disetujui) sehingga plafon yang dipergunakan sampai batas penarikan kredit adalah sejumlah Rp 100.000.000.000 Atas fasilitas pinjaman tersebut terdapat batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk antara lain: 1. Menjaga kualitas DER maksimal 3,333 kali dan Current Risk Ratio minimal 1,2 kali; 2. Tidak memindahtangankan agunan; 3. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan susunan

pengurus perusahaan; 4. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin utang yang dibiayai oleh pihak lain; 5. Tidak melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada

kreditur dan penjualan; dan 6. Tidak mengajukan permohonan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada

pengadilan untuk dinyatakan pailit.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp72.151.388.278. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp21.038.602.264. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp51.112.786.014 (bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp20.000.000.000 dan bagian pinjaman jangka panjang sebesar Rp31.112.786.014).

c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PMJ Pada tanggal 28 Mei 2013 dengan Nomor Perjanjian No B.26/KC-V/ADK/05/2013, PMJ memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja (cash collateral) dengan nilai pinjaman sebesar Rp15.000.000.000, pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan atas pinjaman ini dijaminkan deposito senilai Rp15.500.000.000 (Catatan 18). Pada tanggal 28 Mei 2014, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp15.000.000.000. Pelunasan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp15.000.000.000. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Nihil.

d. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

JUP Pada tanggal 27 Juni 2012 dengan Nomor Perjanjian No 386/OL/BMIPURI/VI/12, JUP memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp10.725.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2017, dapat diperpanjang. Pinjaman dijamin dengan tanah seluas 3.120m2 milik JUP yang berlokasi di Jalan Kamal Muara (Catatan 17); mesin, bangunan dan peralatan atas investasi Water Treatment Plant (WTP) Pluit (Catatan 17); serta piutang sebesar Rp20.250.000.000 (Catatan 5) kepada konsumen air Pluit Junction Mall, Aston Pluit Hotel dan perumahan Pantai Mutiara.

Saldo pada awal tahun sebesar Rp6.691.666.666. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp2.383.333.334. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 Rp4.308.333.332 (bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp2.383.333.333 dan bagian pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.924.999.999).

e. PT Bank BRISyariah JIP Berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. B.4513-KCI-JKT/12.2010 tanggal 20 Desember 2012, JIP memperoleh pinjaman dengan fasilitas pembiayaan Al Musyarakah Back to Back dari PT Bank BRISyariah sebesar Rp10.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar gross yield deposito ditambah 2% per tahun. Jangka waktu pembiayaan adalah 60 bulan. Fasilitas kredit ini digunakan untuk refinancing 20 unit menara BTS yang telah dibangun.


/58

Atas fasilitas kredit tersebut, JIP telah menyerahkan agunan berupa Gadai Deposito senilai Rp10.000.000.000 atas nama Perusahaan (Catatan 18).

Saldo awal tahun sebesar Rp2.500.000.000. Total pencairan pinjaman baru di tahun 2015 sebesar Rp3.926.700.000. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp3.176.500.000. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar Rp3.250.200.000 (bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp1.250.000.000 dan bagian pinjaman jangka panjang sebesar Rp2.000.200.000).

21. Utang Usaha

2015 2014

Rp Rp


Pemerintah Provinsi DKI 16.302.396.591 16.302.396.591

PD Pasar Jaya 16.292.492 24.189.342


Pihak Ketiga

PT Catur Bangun Mandiri - Konstruksi 3.060.703.397 3.060.703.397

PT Tribahagia Ciptamandiri 308.922.375 308.922.375

PT Virama Karya (Persero) 303.545.455 --

PT Jakarta Surya Parkir 293.301.486 149.469.006

PT Aksara Andalan Prima 250.000.000 --

PT Chusman & Wakefield Indonesia 237.600.000 --

Konsultan Hukum Siregar dan Djojonegoro 216.000.000 --

PT Indosurance Broker Utama 183.507.500 --

PT Gemilang Radja Elektrik 174.400.000 222.957.281

PT Archipelago International Indonesia 172.640.000 345.280.000

PT Malmass Mitra Teknik 164.781.818 --

PT Mitra Mandiri Informatika 155.520.000 --

PT Infratama Yakti 149.750.000 --

PT Indosal Satriatama 125.235.000 125.235.000

PT Uber Sari Kertalangu 104.560.740 --

PT Triyasa -- 128.695.594

PT Jaya Kontruksi Manggala -- 548.029.090

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000) 4.665.425.911 4.431.079.490

Jumlah Pihak Ketiga 10.565.893.682 9.320.371.233

Jumlah Utang Usaha 26.884.582.765 25.646.957.166

Jumlah utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp


90-180 hari 278.100.127 24.189.332

Lebih dari 180 hari 8.514.631.202 8.123.503.378

Jumlah Utang Usaha - Bersih 26.884.582.765 25.646.957.166


/59

22. Utang Pajak

2015*) 2014

Rp Rp

Perusahaan

Pajak Pertambahan Nilai 14.923.162.812 19.133.927.987

Pajak Pembangunan 451.843.322 445.025.502

Pajak Pertambahan Nilai - WAPU 378.738.551 378.738.551

Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 2 (Catatan 30) 4.139.092.831 15.409.945.055

Pasal 21 202.578.258 1.290.393.298

Pasal 25 99.002.896 99.012.915

Pasal 22 727.273 727.273

Pasal 23 -- 207.847.517

Pasal 29 -- 12.615.436.998

20.195.145.943 49.581.055.096

Entitas Anak

Pajak Pertambahan Nilai 138.440.026 2.157.187.591

Pajak Bumi dan Bangunan 580.585.013 3.280.941.657

Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 2 (Catatan 30) 563.732.356 1.998.509.628

Pasal 21 341.764.997 237.791.240

Pasal 22 -- 1.454.139

Pasal 23 34.789.755 47.837.224

Pasal 29 (Catatan 37.b) 572.300.406 87.755.370

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 4.880.406.735 5.056.142.548

7.112.019.288 12.867.619.397

Jumlah 27.307.165.231 62.448.674.493


Utang SKPKB sebesar Rp4.880.406.735 merupakan saldo hutang SKPKB yang diterima PMJ atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPN untuk tahun pajak 2003 sampai dengan 2006 dan SKPKB atas BPHTB. Pada tahun 2012 PMJ menerima 14 (empat belas) putusan Pengadilan Pajak atas SKPKB yang diajukan banding. Dari beberapa keputusan Pengadilan tersebut, PMJ mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas 6 (enam) putusan Pengadilan Pajak. Sampai dengan 31 Desember 2015 permohonan PK sedang dalam proses.

23. Beban Akrual

2015*) 2014

Rp Rp

Jasa Konsultasi Pengembangan Pekerjaan Umum 11.011.844.611 --

Pengadaan Proyek Town House Matoa Residence 8.879.897.791 9.731.048.845

Pengadaan Proyek Apartemen de Paradiso 5.632.139.157 16.118.051.140

Pencadangan Jasa Produksi 5.389.195.318 12.080.625.053

Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi 3.410.209.336 --

Pengelolaan Hotel Fave Pluit Junction 1.651.299.144 363.996.610

Pencadangan Tantiem 1.478.748.932 4.500.000.000

Pengadaan Proyek Hotel Aston Pluit Paradiso 1.263.824.053 1.320.406.958

Lainnya (masing - masing di bawah Rp400.000.000) 1.216.774.943 17.440.549.148

Jumlah 39.933.933.285 61.554.677.754



/60

24. Utang Lain-lain

2015 2014

Rp Rp

PT Buana Surya Lestari 119.000.000.000 119.000.000.000

PT Agung Dinamika Perkasa 15.292.500.000 15.292.500.000

PT Griya Emas Sejati 12.102.918.260 12.102.918.260

PT Indo Marina Square 9.472.000.000 9.472.000.000

PT Mitra Karsa Selaras 2.262.500.000 2.262.500.000

Rusun Blok MN 817.285.350 817.285.350

Lain - Lain (masing - masing di bawah Rp500.000.000) 6.464.526.945 6.519.287.161

Jumlah 165.411.730.555 165.466.490.771

a. Utang Perusahaan kepada PT Buana Surya Lestari pada tanggal 2 Oktober 2012 sebesar

Rp119.000.000.000 merupakan dana yang akan dikonversi menjadi penyertaan setelah terbentuk perusahaan baru, terkait adanya rencana pengembangan lahan di daerah Pegangsaan Dua, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara.

b. Utang Perusahaan kepada PT Agung Dinamika Perkasa sebesar Rp15.292.500.000 merupakan setoran yang akan dikonversi sebagai penyertaan modal setelah terbentuk perusahaan baru sesuai dengan Akta Notaris Lieyono, S.H. Nomor 15 tanggal 24 April 2012 perihal Kerjasama Penyelenggaraan Reklamasi dan Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Muara Angke – Pluit seluas 290 Ha di sub Kawasan Barat Pantura Jakarta.

c. Utang Perusahaan kepada PT Griya Emas Sejati sebesar Rp12.102.918.260 merupakan pinjaman

talangan atas kewajiban perpajakan yang timbul dari penyetoran modal berupa imbreng (tanah) untuk pendirian PT Pluit Propertindo.

d. Utang kepada PT Indo Marina Square merupakan dana talangan yang diterima oleh PMJ, entitas

anak, pada tanggal 16 Maret 2006 dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pulomas Park Center di atas lahan milik PMJ seluas ±46.815m2 yang terletak di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Perikatan pinjaman ini sesuai Akta Notaris Ida Mulyatie, SH No. 14, tanggal 16 Maret 2006.

25. Utang Sewa Pembiayaan

2015 2014

Rp Rp

PT BCA Finance 481.470.589 450.708.937

PT Mandiri Tunas Finance 343.272.301 1.812.265.914

PT Astra Sedaya Finance 272.652.340 843.539.688

PT Inremco 79.273.378 81.487.549

PT Astra Internasional 53.262.694 181.093.186

PT OTO Multiartha 3.686.667 64.516.667

PT Citra Asri Buana -- 54.296.122

PT Dipo Star Finance -- 34.714.771

PT Bank Panin Tbk -- 23.207.741

Jumlah 1.233.617.969 3.545.830.575

Bagian yang Jatuh Tempo

Dalam Waktu Satu Tahun (556.774.243) (414.714.689)

Utang Jangka Panjang 676.843.726 3.131.115.886

Utang sewa pembiyaan merupakan utang atas pembelian beberapa unit kendaraan yang berjangka waktu antara 36 sampai dengan 48 bulan dan dikenakan suku bunga sebesar 4,33% sampai dengan 21,63%. Utang ini dijamin oleh aset tetap yang dibiayai.


/61

26. Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan penerimaan uang muka dari rekanan Grup atas kontrak kerjasama atau penjualan. Pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional selama masa kerja sama atau setelah syarat-syarat penjualan terpenuhi.

2015 2014

Rp Rp

Sewa Lahan yang Dikerjasamakan

PT Duta Tama Manunggal (Mega Mall Pluit II) 34.670.397.215 36.172.363.882

PT Korea World Center Indonesia (Proyek Korea World Center) 31.829.777.612 28.521.799.355

PT Indo Galery Square 22.673.796.791 18.877.005.349

PT Pertamina Gas 15.871.312.800 11.003.225.760

PT Mega Sentral Mandiri 13.853.853.247 21.999.732.175

PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) 7.223.698.909 5.496.153.579

PT Pondok Permata Indah Permai (Blok Z8) 4.931.552.689 5.377.888.897

PT Perusahaan Gas Negara 4.001.088.656 --

PT Kencana Diana Megah Abadi (Pluit Sakti) 2.715.760.350 2.900.925.833

PT Multi Artha Pratama/PT Agung Sedayu 2.158.333.333 2.858.333.333

PT Wahana Agung Indonesia (Lahan Wisma Industri Kamal) 1.706.445.618 1.793.955.654

PT Prasto Propertindo 540.000.000 540.000.000

PT Duta Wisata Loka (Mega Mall Pluit) 290.364.439 987.595.471

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000) 4.033.371.557 2.347.340.419

Sub jumlah 146.499.753.216 138.876.319.707

Penjualan

Tanah 52.680.216.449 29.468.427.090

Unit Bangunan dan Apartemen 50.516.205.895 89.647.681.142

Sub jumlah 103.196.422.344 119.116.108.232

Jasa Lainnya 17.500.000.000 17.500.000.000

Jumlah 292.934.894.206 330.393.648.772

27. Jaminan Sewa Diterima Dimuka

2015 2014

Rp Rp

Hotel Aston dan Fave 2.064.173.132 181.507.515

Pluit Junction 1.873.901.321 2.157.118.602

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000) 811.195.599 942.151.336

Jumlah 4.749.270.052 3.280.777.453


/62

28. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Grup memberikan imbalan pascakerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan. Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Katsir Imam Sapto. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan pasca kerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan Projected Unit Credit Method (PUC Method) dengan asumsi sebagai berikut:

2015 2014

Usia Pensiun 56 tahun 56 tahun

Tingkat Kenaikan Gaji 8% per tahun 8% per tahun

Tingkat Bunga 9% per tahun 9% per tahun

Tingkat Kematian TMI-2 Male TMI-2 Male

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Biaya Jasa Kini 2.166.076.214 2.100.533.768

Beban Bunga 1.648.209.556 1.469.261.246

Jumlah Beban Imbalan Kerja 3.814.285.770 3.569.795.014

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti 17.411.122.141 18.313.439.511

Liabilitas Imbalan Kerja 17.411.122.141 18.313.439.511

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Liabilitas pada Awal Tahun 18.313.439.511 15.666.797.994

Beban Imbalan Kerja (Catatan 33) 3.814.285.770 3.569.795.014

Pembayaran Imbalan Kerja (2.895.969.703) (4.978.374.407)

Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain (1.820.633.437) 4.055.220.910

Liabilitas Imbalan Kerja 17.411.122.141 18.313.439.511

Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko bunga dan risiko gaji. Risiko Tingkat Bunga Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.


/63

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitifitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

2015

Rp

Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat bunga

Nilai Kini Kewajiban 6.972.740.205

Biaya Jasa Kini 1.121.870.649

Biaya Bunga 589.880.236

Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat bunga

Nilai Kini Kewajiban 5.990.687.033

Biaya Jasa Kini 963.657.815

Biaya Bunga 737.350.295

29. Kepentingan Nonpengendali

2015*) 2014

Rp Rp

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 308.563.404.358 299.453.945.212

PT Pulo Mas Jaya 8.754.487.806 8.608.420.227

PT Jakarta Utilitas Propertindo 50.032.896 75.327.906

PT Jakarta Energi Utama (97.264.651) (96.609.735)

Jumlah 317.270.660.409 308.041.083.610


30. Ekuitas

a. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Jumlah Presentase Nilai

Saham Kepemilikan Rp

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2.246.380.231 99,98% 2.246.380.231.000

PD Pasar Jaya 350.000 0,02% 350.000.000

2.246.730.231 100% 2.246.730.231.000

2015

Pemegang Saham

Jumlah Presentase Nilai

Saham Kepemilikan Rp

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1.329.645.757 99,97% 1.329.645.757.000

PD Pasar Jaya 350.000 0,03% 350.000.000

1.329.995.757 100% 1.329.995.757.000

2014

Pemegang Saham

Pada tanggal 31 Desember 2004 di atas, modal dasar Perusahaan berjumlah Rp515.000.000.000 yang terbagi dalam 515.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 132.224.623 saham.


/64

Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. No. 293 tanggal 31 Desember 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp750.000.000.000 dan penambahan modal disetor dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah No. 12 tahun 2004 sebesar Rp104.078.030.000. Penambahan setoran modal tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Lahan tanah senilai Rp61.378.030.000 Tanah-tanah tersebut terdiri dari lima bidang tanah yang terletak di Teluk Gong, Jembatan 3, Pluit

Timur, Pluit Karang Ayu yang seluruhnya telah dinilai dengan mengacu pada nilai jual obyek pajak tahun 2004 sebesar Rp61.378.030.000. Jumlah ini dicatat sebagai penambahan pada aset real estat.

2. Penyertaan di PT Jakarta Realty senilai Rp20.000.000.000 Penyertaan di PT Jakarta Realty sebanyak 20.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000

per saham. Jumlah ini dicatat sebagai penyertaan jangka panjang. 3. Hak Tagih di PT Jakarta Realty senilai Rp22.700.000.000 Jatuh tempo pelunasan hak tagih ini belum ditetapkan secara definitif. Sesuai akta No. 110

tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga, S.H., PT Jakarta Realty berkomitmen untuk melunasi hak tagih kepada Perusahaan bilamana PT Jakarta Realty telah melunasi seluruh kewajibannya kepada para pemegang saham yang lain. Jumlah hak tagih ini dicatat sebagai piutang lain-lain. Jumlah ini dilunasi tahun 2007 sebesar Rp8.000.000.000 dan sisanya pada 2008.

Pada tahun 2005, tambahan modal disetor tahun 2004 di atas sebesar Rp104.078.030.000 telah disahkan menjadi modal disetor, sehingga modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp236.302.653.000. Pada tahun 2006, tambahan modal disetor tahun 2005 sebesar Rp43.693.104.000, telah disahkan menjadi modal disetor. Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Sutjipto S.H., No. 286 tanggal 21 Desember 2006 telah disetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp750.000.000.000 dan penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan sesuai Peraturan Daerah No. 12 tahun 2004 yaitu berjumlah Rp150.000.000.000 secara tunai. Dengan adanya pengesahan tambahan modal disetor sebesar Rp43.693.104.000 dan penambahan sebesar Rp150.000.000.000, maka modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 berjumlah Rp429.995.757.000. Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 111 tanggal 15 Desember 2009 oleh Sutjipto, S.H.,M.Kn. mengenai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan disetujui untuk: a. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp750.000.000.000 menjadi Rp1.500.000.000.000. b. Menyetujui pertukaran aset Perusahaan berupa lahan seluas 24.886m2 di Jalan Muara Baru. c. Menyetujui pelepasan hak atas tanah di jalan Pluit Karang Ayu seluas 1,2 hektar dan di jalan

Muara Baru seluas 93m2. d. Mengubah struktur permodalan PT Jakarta Komunikasi, berupa peningkatan modal dasar menjadi

Rp32.000.000.000. e. Persetujuan menerima pinjaman dari Grup Jaya sebesar Rp200.000.000.000 untuk pembebasan

lahan akses tol Tanjung Priok. Sesuai dengan Akta Notaris No.4 tanggal 7 Desember 2011 oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn. mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan disetujui untuk dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp100.000.000.000, yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan adanya penambahan modal disetor tersebut maka total modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 berjumlah Rp529.995.757.000.


/65

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.796/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pencairan Penyertaaan Modal Daerah pada Perusahaan Tahun Anggaran 2012 dan Akta Notaris No.13 tanggal 8 Mei 2013 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan disetujui untuk dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp50.000.000.000, dan menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp1.500.000.000.000 menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000 yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-39199.AH.01.02 tanggal 18 Juli 2013.

Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No. 68 tanggal 12 Desember 2013 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan disetujui untuk dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp750.000.000.000, yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor No. AHU-AH.01.10-08157 tanggal 4 Maret 2014.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1036 tahun 2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pencairan Penyertaaan Modal Daerah pada Perusahaan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetorkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp500.000.000.000.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2084 tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Pencairan Penyertaaan Modal Daerah pada Perusahaan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetorkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp310.000.000.000.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2085 tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Pencairan Penyertaaan Modal Daerah pada Perusahaan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah DKI Jakarta menyetorkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp100.000.000.000.

Mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) pasal 14 No. 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Pemprov DKI pada Perusahaan, jika terdapat aset yang masih dikerjasamakan dengan pihak lain dan belum dimasukkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan, maka setelah proses penyelesaian hukum bersifat final atau kerjasama berakhir atau status hukumnya pasti, aset tersebut akan dimasukkan menjadi tambahan modal Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan.

Berdasarkan Perda tersebut, maka aset HPL - No.2/Pluit seluas 752.000 m2 merupakan aset yang termasuk dalam daftar yang belum dimasukan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perusahaan.

Di atas HPL No.2/Pluit tersebut, sebagian HGB yaitu HGB Nomor 9890 atas nama THI telah habis masa berlakunya dan perlu rekomendasi dari Pemprov cq. Perusahaan.

Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No 28 tanggal 20 Januari 2015 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, dimana Pemegang Saham menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp2.000.000.000.000 menjadi Rp 8.000.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp916.734.474.000, yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU.0002436.AJ.0102.Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015.

b. Uang Muka Setoran Modal Pada bulan Desember 2015, Perusahaan menerima tambahan setoran modal dari dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 1.500.000.000.000, yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2698 Tahun 2015. Penambahan setoran modal ini masih diakui oleh Perusahaan sebagai Uang Muka Setoran Modal dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2015 belum adanya keputusan dari pemegang saham yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Serta Akta Notaris atas penambahan modal tersebut masih dalam proses.


/66

c. Dividen dan Cadangan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 17 tanggal 23 Juni 2015 dari Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., pemegang saham menyetujui penetapan dividen tunai sebesar Rp33.008.686.524 dan laba ditahan sebesar Rp124.359.062.195. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 84 tertanggal 23 Juni 2014 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., pemegang saham menyetujui penetapan cadangan wajib dari laba bersih tahun buku 2013 sebesar Rp80.000.000.000; dividen tunai sebesar Rp30.007.896.840; dan laba ditahan untuk menunjang kegiatan perusahaan dan anak perusahaan sebesar Rp63.255.760.041. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melakukan penerbitan kembali atas laporan keuangan PT Jakarta Propertindo dan entitas anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Grup mengalami kerugian bersih sebesar Rp55.626.417.408.

31. Pendapatan

2015*) 2014

Rp Rp

Sewa Lahan yang Dikerjasamakan

PT Mega Sentral Mandiri 8.145.878.922 879.989.281

PT Indo Galery Square 3.475.935.829 3.475.935.829

PT Paramitha Bangun Cipta Sarana 1.772.454.671 2.004.011.133

PT Duta Tama Manunggal (Mega Mall Pluit II) 1.501.966.667 1.501.966.668

Koperasi Karyawan Pulo Mas (SPBU Kayu Putih) 1.382.777.952 1.769.265.877

PT Bumi Mandiri Wijaya 1.276.763.188 1.276.763.184

PT Korea World Center Indonesia 1.140.050.834 592.021.740

PT Duta Wisata Loka (Mega Mall Pluit) 697.231.032 697.231.034

PT Pondok Permata Indah Permai (Blok Z8) 446.336.208 446.336.204

PT Kencana Megah Diana Abadi (Pluit Sakti) 185.165.484 185.165.479

PT Dwimitra Mugi Sentosa (Superindo) 87.510.036 179.458.000

PT Energi Mulia Bersama - SBPG Mampang -- 1.144.159.440

PT Kencana Unggul Sukses -- 1.000.000.000

Yayasan Pulomas -- 430.875.890

Pendapatan Ex SBU Pluit -- 360.015.374

PT Wahana Agung Indonesia (Lahan Wisma Industri) -- 80.217.529

Lain-lain 642.139.339 134.261.718

Subjumlah 20.754.210.162 16.157.674.380

Pendapatan Sewa

Mall 18.842.249.415 19.129.434.841

Tanah dan Bangunan 14.145.295.530 10.861.516.514

Menara Telekomunikasi 7.217.626.301 7.459.782.788

Subjumlah 40.205.171.246 37.450.734.143

Pendapatan Pengelolaan SPBU 115.722.961.817 104.488.273.878

Penjualan Tanah 46.656.000.000 153.037.426.200

Pendapatan Hotel 42.162.528.771 49.780.133.211

Pendapatan Jasa Lainnya 28.988.106.843 20.063.937.144

Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi 4.388.068.993 --

Pendapatan Manajemen Properti / Real Estat 4.155.205.937 3.337.349.169

Penjualan Unit Bangunan dan Apartemen -- 15.424.691.183

Subjumlah 242.072.872.361 346.131.810.785

Jumlah 303.032.253.769 399.740.219.308



/67

32. Beban Pokok Pendapatan

2015*) 2014

Rp Rp

Beban Pokok Sewa Lahan yang Disewakan 1.903.818.154 2.522.666.982

Beban Pokok Pendapatan Sewa 34.685.139.361 39.332.526.111

Beban Pokok Penjualan Tanah

Lahan Club House Pantai MutiaraLahan Ujung Menteng 26.497.730.894 --

Lahan Club House Pantai Mutiara -- 15.237.099.929

Lahan di Jalan Taman Pemakaman Umum Semper -- 1.021.857.123

Jumlah 26.497.730.894 16.258.957.052

Beban Pokok Penjualan Bangunan/Apartemen

Rukan DHI -- 2.390.943.019

Town House Matoa Residence -- 1.907.015.772

Apartemen De Paradiso -- 923.878.066

Rumah di Kayu Putih Residence -- 722.250.000

Jumlah -- 5.944.086.857

Beban Pokok Pengelolaan SPBU 109.513.465.644 101.212.931.906

Beban Pokok Pendapatan Hotel 37.240.689.380 37.693.734.522

Beban Pokok Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi 4.525.026.753 --

Beban Pokok Jasa Lainnya 21.457.552.827 18.970.645.523

Jumlah Beban Pokok Pendapatan 235.823.423.013 221.935.548.953

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 33. Beban Usaha

2015*) 2014

Rp Rp

Beban Penjualan

Promosi dan Penjualan 3.379.628.774 3.158.205.902

Subjumlah Beban Penjualan 3.379.628.774 3.158.205.902

Beban Umum dan Administrasi

Beban Pegawai

Gaji dan Tunjangan 43.596.603.395 35.764.821.818

Jasa Profesional 13.906.578.342 10.693.882.475

Tantiem dan Jasa Produksi 6.619.852.868 16.580.625.053

Pajak Bumi dan Bangunan 6.558.577.594 6.284.814.633

Penyusutan Aset Tetap (Catatan 18) 6.018.746.587 2.688.052.011

Pengamanan Aset 5.190.444.863 3.384.813.666

Imbalan Pasca Kerja (Catatan 28) 3.814.285.770 3.569.795.014

Asuransi Pegawai 3.332.766.006 3.246.349.336

Kegiatan Kerja 2.360.616.723 2.337.958.690

Premi Asuransi 2.053.578.366 2.812.036.772

Perjalanan Dinas Luar Kota 1.844.116.332 1.808.043.983

Alat Tulis Kantor 1.816.835.020 1.040.152.723

Rumah Tangga 1.685.901.133 1.764.281.392

Listrik, Air, Telepon dan Lainnya 1.409.513.531 1.877.898.269

Corporate Social Responsibility 1.050.319.150 1.489.579.038

Cadangan piutang tak tertagih (Catatan 6) 923.673.210 --

Sewa 722.332.845 1.813.754.345

Penyusutan Properti Investasi (Catatan 17) 687.377.209 466.958.032


/68

2015*) 2014

Rp Rp

Biaya Representatif 420.000.000 934.611.116

Pembinaan Olah Raga 346.931.802 279.450.000

Penyelenggaraan RUPS 90.856.151 379.117.223

Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000) 11.483.305.424 7.154.756.911

Subjumlah Beban Umum dan Administrasi 115.933.212.321 106.371.752.500

Jumlah 119.312.841.095 109.529.958.402


34. Penghasilan Lain-lain-Bersih

2015*) 2014

Rp Rp

Bunga Deposito Berjangka 120.129.013.519 104.252.658.223

Jasa Giro 5.886.555.191 2.036.225.153

Keuntungan atas Penjualan Properti Investasi (Catatan 17) 4.784.000.000 2.927.500.000

Pendapatan Denda 2.404.662.757 1.138.000.003

Keuntungan atas Penjualan Aset Tetap (Catatan 18) 134.407.051 425.362.145

Kerugian Proyek TIK (40.134.513.712) --

Denda Pajak (14.162.320.372) (3.058.896)

Administrasi Bank (2.864.074.394) (3.493.284.715)

Keuntungan atas Penjualan Investasi (Catatan 14) -- 49.663.581.759

Pemulihan Penyisihan Pendapatan yang Masih Harus Diterima -- 11.911.431.391

Lainnya (3.137.149.058) 5.293.154.682

Jumlah 73.040.580.982 174.151.569.745

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Pada tahun 2015 beban kerugian proyek TIK sebesar Rp40.134.513.712 merupakan pengeluaran atas proyek pekerjaaan konstruksi Menara kepada mitra sub kontraktor yang tidak menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Berdasarkan Keputusan Pajak No.00037/240/12/073/15 tanggal 29 April 2015 terkait pemeriksaan pajak tahun buku 2011 dan 2012 bahwa denda pajak sebesar Rp14.162.320.372 merupakan sanksi administrasi dan bunga Perusahaan atas denda Pajak SKPKB PPh 21, PPN, PPh 4 (2).

35. Beban Keuangan

Beban keuangan merupakan biaya bunga atas pinjaman bank dan utang sewa pembiayaan pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp17.319.596.341 (Disajikan kembali, lihat Catatan 3) dan Rp18.426.576.996.

36. Beban Pajak Penghasilan Final

2015*) 2014

Rp Rp

Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro 126.015.568.710 94.684.768.083

Pendapatan Penjualan Tanah dan Bangunan 46.656.000.000 168.462.117.383

Pendapatan Sewa 40.205.171.246 37.581.658.847

Pendapatan Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi 2.879.675.400 --

Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak 215.756.415.356 300.728.544.313


/69

2015*) 2014

Rp Rp

Beban Pajak Penghasilan Final

20% x 2015: Rp126.015.568.710; 2014: Rp94.684.768.083 25.203.113.741 18.936.953.617

5% x 2015: Rp46.656.000.000; 2014: Rp168.462.117.383 2.332.800.000 8.423.105.869

10% x 2015: Rp40.205.171.246; 2014: Rp37.581.658.847 4.020.517.125 3.758.165.885

3% x 2015: Rp2.879.675.400; 2014: Nihil 86.390.262 --

Jumlah Beban Pajak Final 31.642.821.128 31.118.225.371

Utang Pajak Penghasilan Final Tahun Sebelumnya 17.408.454.683 14.684.375.044

Pembayaran Pajak Penghasilan Final Tahun Berjalan (49.068.921.492) (30.392.655.360)

Utang Pajak Penghasilan Final Perusahaan (Catatan 22) 4.139.092.831 15.409.945.055

Utang Pajak Penghasilan Final Entitas Anak (Catatan 22) 563.732.356 1.998.509.628

Jumlah Utang Pajak Penghasilan Final Konsolidasian 4.702.825.187 17.408.454.683


37. Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak Penghasilan 2015*) 2014

Rp Rp

Pajak Kini

Perusahaan -- (14.153.471.750)

Perusahaan (SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012) (3.902.720.135) --

Entitas Anak (1.098.118.948) (1.741.536.476)

Jumlah Pajak Kini (5.000.839.083) (15.895.008.226)

Manfaat Pajak Tangguhan

Entitas Anak (957.823.232) 932.903.871

Jumlah Pajak Tangguhan (957.823.232) 932.903.871



b. Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

2015 2014

Rp Rp

Laba (Rugi) Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan (49.667.755.093) 150.816.273.749

Dikurangi : Rugi Entitas Anak dan Asosiasi 62.092.055.810 74.761.402.259

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan 12.424.300.717 225.577.676.008

Dikurangi

Penghasilan Bersih yang Telah Dikenakan PPh Final

Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro 117.741.676.664 94.684.768.083

Pendapatan Penjualan Tanah Dan Bangunan 46.656.000.000 149.773.935.564

Pendapatan Sewa 22.981.134.268 22.612.489.726

Lain - Lain 4.388.068.993 24.817.054.667

Beban Pokok dan Beban Usaha Penjualan Terkait (37.240.689.380) (96.534.070.088)

Jumlah (142.101.889.828) 30.223.498.056

Beda Tetap

Beban Usaha yang Tidak Dibiayakan 126.491.009.288 26.390.388.945

Jumlah 126.491.009.288 26.390.388.945

Rugi (Penghasilan) Kena Pajak (15.610.880.540) 56.613.887.001

Rugi (Penghasilan) Kena Pajak Dibulatkan (15.610.880.540) 56.613.887.001

Beban Pajak Kini (3.902.720.135) 14.153.471.750

Dikurangi:

Pajak Dibayar Di muka PPh Pasal 25 (1.188.034.752) (1.188.034.752)

Pajak Dibayar Di muka PPh Pasal 23 (5.337.333) (350.000.000)

Lebih (Kurang) bayar (1.193.372.085) 12.615.436.998

PPh Badan yang Masih Harus Dibayar Entitas Anak (Catatan 22) 572.300.406 87.755.370

PPh Badan yang Masih Harus Dibayar Konsolidasian 572.300.406 12.703.192.368


/70

c. Pajak Tangguhan Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berikut ikhtisar mutasi perubahannya selama tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Aset Pajak Tangguhan

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

Aset Tetap (37.235.377) (37.492.405) -- (74.727.782) (13.351.381) -- (88.079.163)

Liabilitas Imbalan Pascakerja 171.457.331 73.729.700 18.675.275 263.862.305 90.042.895 (20.637.386) 333.267.814

Rugi Fiskal 3.177.969.282 1.231.385.989 -- 4.409.355.271 (1.292.641.621) -- 3.116.713.651

Subjumlah 3.312.191.236 1.267.623.283 18.675.275 4.598.489.794 (1.215.950.107) (20.637.386) 3.361.902.302

Penyisihan Rugi Fiskal (570.582.177) -- -- (570.582.177) 570.582.177 -- --

Subjumlah 2.741.609.059 1.267.623.283 18.675.275 4.027.907.617 (645.367.930) (20.637.386) 3.361.902.302

PT Jakarta Konsultindo

Liabilitas Imbalan Pascakerja 392.330.341 93.485.486 (27.561.708) 458.254.119 (24.625.018) 56.451.258 490.080.359

Piutang Usaha 396.645.369 -- -- 396.645.369 122.511.148 -- 519.156.517

Subjumlah 788.975.710 93.485.486 (27.561.708) 854.899.488 97.886.130 56.451.258 1.009.236.876

PT Jakarta Energi Utama

Liabilitas Imbalan Pascakerja 16.347.258 (16.347.258) -- -- -- -- --

Subjumlah 16.347.258 (16.347.258) -- -- -- -- --

Jumlah Aset Pajak Tangguhan 3.546.932.027 1.344.761.511 (8.886.433) 4.882.807.105 (547.481.800) 35.813.872 4.371.139.178

Liabilitas Pajak Tangguhan

PT Jakarta Utilitas Propertindo

Liabilitas Imbalan Pascakerja 290.570.746 75.340.399 125.503.912 491.415.057 90.717.545 (40.814.963) 541.317.639

Aset Tetap (431.673.944) (487.198.042) -- (918.871.986) (501.058.978) -- (1.419.930.964)

Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan (141.103.198) (411.857.643) 125.503.912 (427.456.929) (410.341.433) (40.814.963) (878.613.325)

2015*)

Dikreditkan

(Dibebankan) ke Laba

Rugi

2013

Dikreditkan

(Dibebankan) ke

Penghasilan

Komprehensif Lainnya

2014

Dikreditkan

(Dibebankan) ke Laba

Rugi

Dikreditkan

(Dibebankan) ke

Penghasilan

Komprehensif Lainnya


Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang berlaku.

38. Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

a. Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No. Pihak Berelasi Sifat Hubungan Perusahaan Sifat Transaksi

1 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemegang Saham Pinjaman Dana Restrukturisasi dan Revitalisasi

PT Bank DKI Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah DKI Penempatan Kas dan Setara Kas dan Pembiayaan

Penempatan Deposito Berjangka

3 PT Bank DKI Syariah Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah DKI Penempatan Kas dan Setara Kas dan Pembiayaan

4 Manajemen dan Direksi Karyawan Kunci Piutang Lain-Lain

5 PT Pembangunan Jaya Kepemilikan oleh Pemerintah Piutang Lain-Lain

6 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah DKI Piutang Lain-Lain

7 PT Jaya Land Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah DKI Piutang Lain-Lain

8 PD Pasar Jaya Pemegang Saham Utang Lain-lain

2

b. Saldo dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

2015 2014 2015 2014

Rp Rp % %

Kas dan Setara Kas

PT Bank DKI 1.418.577.063.791 482.822.724.935 27,33% 9,30%

PT Bank DKI Syariah 600.000.000.000 200.000.000.000 11,56% 3,85%

Piutang Usaha

Dinas Pekerjaan Umum DKI 3.867.404.800 3.867.404.800 0,07% 0,07%

Piutang lain-lain

PT Pembangunan Jaya 8.353.581.344 8.293.173.915 0,16% 0,16%

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 4.265.465.100 4.265.465.100 0,08% 0,08%

PT Jaya Land 3.694.549.002 3.694.549.002 0,07% 0,07%

Karyawan Kunci dan Manajemen -- 375.750.000 0,00% 0,01%

Aset lain-lain

PT Bank DKI 25.000.000.000 200.000.000.000 0,48% 3,85%

Jumlah 2.063.758.064.037 903.319.067.752 39,76% 17,40%

Persentase terhadap

Total Aset


/71

2015 2014 2015 2014

Rp Rp % %

Utang Usaha

Pemerintah Provinsi DKI 16.302.396.591 16.302.396.591 2,47% 1,72%

PD Pasar Jaya 16.292.492 24.189.342 0,002% 0,003%

Pinjaman Bank

PT Bank DKI 24.647.050.362 -- 3,73% 0,00%

Jumlah 40.965.739.445 16.326.585.933 6,21% 1,72%

Persentase terhadap

Total Liabilitas

c. Kompensasi Manajemen Kunci Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.361.960.173 dan Rp2.083.961.892 Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp7.657.152.281 dan Rp5.918.833.889.

39. Informasi Segmen Usaha

Segmen usaha berdasarkan bisnis Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2015 Manajemen Jasa Tidak Dapat

Real Estat Estat Konsultasi Lainnya Dialokasikan Konsolidasi

Pendapatan Usaha 149.777.910.179 4.155.205.937 33.698.660.280 115.400.477.373 -- 303.032.253.769

Beban Usaha

Dapat Dialokasikan 100.388.822.272 3.927.203.884 21.993.931.212 109.513.465.645 -- 235.823.423.013

Tidak Dapat dialokasikan 158.274.345.703 158.274.345.703

Laba Usaha (91.065.514.947)

Pendapatan Lain-lain 4.784.000.000 -- -- -- 68.256.580.982 73.040.580.982

Beban Pajak Final 31.642.821.128 31.642.821.128

Laba Sebelum Pajak (49.667.755.093)

Beban Pajak

- Penghasilan Kini -- -- -- -- 5.000.839.083 5.000.839.083

- Tangguhan -- -- -- -- -- 957.823.232

Laba Bersih (55.626.417.408)

Aset Segmen

- Operasi Dilanjutkan 4.418.383.490.546 119.497.156.198 12.848.830.887 495.229.819.345 -- 5.045.959.296.976

- Operasi dalam penghentian -- -- -- -- -- --

Investasi pada Entitas-

asosiasi 752.464.343 50.000.000 -- 144.103.665.571 -- 144.906.129.914

Aset Tidak Dialokasikan -- -- -- -- -- --

Jumlah Aset 5.190.865.426.890

Liabilitas Segmen

- Operasi Dilanjutkan 612.638.934.113 28.938.544.661 13.737.529.916 4.748.290.547 660.063.299.237

- Operasi dalam Penghentian -- -- -- -- -- --

Liabilitas yang Tidak Dapat -

Dialokasikan -- -- -- -- -- --

Jumlah Liabilitas 660.063.299.237

31 Desember 2014 Manajemen Jasa Tidak Dapat

Real Estat Estat Konsultasi Lainnya dialokasikan Konsolidasi

Pendapatan Usaha 232.696.831.892 41.156.323.713 -- 125.887.063.703 -- 399.740.219.308

Beban Usaha

Dapat Dialokasikan 62.419.445.413 58.303.171.634 -- 101.212.931.906 -- 221.935.548.953

Tidak Dapat dialokasikan -- -- -- -- 109.556.526.013 109.556.526.013

Laba Usaha 68.248.144.342

Pendapatan (Beban) Lain-lain -- -- -- -- 113.713.679.799 113.713.679.799

Beban Pajak Penghasilan Final 31.145.550.392 31.145.550.392

Laba Sebelum Pajak 150.816.273.749

Beban Pajak

- Penghasilan Kini

- Tangguhan -- -- -- -- -- 15.895.008.226

Laba Bersih -- -- -- -- -- (932.903.871)

Aset Segmen 135.854.169.394

- Operasi Dilanjutkan 3.348.707.567.141 47.260.477.506 11.834.781.763 469.979.624.915 716.117.738 3.878.498.569.063

- Operasi dalam penghentian -- -- -- -- -- --

Investasi pada Entitas-

asosiasi 798.806.756 50.000.000 -- 165.390.175.097 -- 166.238.981.853

Aset Tidak Dialokasikan -- -- -- -- -- --

Jumlah Aset 4.044.737.550.916

Liabilitas Segmen

- Operasi Dilanjutkan 907.955.379.037 27.058.183.082 3.119.243.762 9.362.980.386 427.456.682 947.923.242.949

- Operasi dalam Penghentian -- -- -- -- -- --

Liabilitas yang Tidak Dapat -

Dialokasikan -- -- -- -- -- --

Jumlah Liabilitas 947.923.242.949


/72

40. Transaksi Non-kas

Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas pada tahun 2015 adalah penambahan aset tetap melalui melalui utang sewa pembiayaan sebesar Rp508.410.996. Pada tahun 2014 terdapat aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas yaitu penambahan properti investasi melalui utang usaha sebesar Rp16.571.364.930. Aktivitas investasi lainnya yang tidak mempengaruhi arus kas tahun 2015 adalah penambahan setoran modal melalui reklasifikasi uang muka setoran modal sebesar Rp916.734.474.000. Pada tahun 2014 terdapat aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas atas penambahan bangunan Thamrin City senilai Rp94.846.908.000 dengan penukaran investasi pada PT Jakarta Realty senilai Rp45.183.326.241.Sehingga keuntungan dari penjualan investasi sebesar Rp49.663.581.759.

41. Komitmen dan Perikatan

Grup memiliki ikatan penting dengan pihak ketiga yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. PT Duta Wisata Loka (DWL)-Mega Mal Pluit

Pada tanggal 30 Juni 1995, Pemerintah DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan DWL mengenai pembangunan dan pengelolaan pusat perdagangan, restoran dan golf driving range di atas tanah seluas 70.000m2 yang terletak di areal Taman Tirta Loka Pluit. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) DWL berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan, restoran

dan golf driving range. 2) DWL memperoleh hak pengelolaan selama 30 tahun terhitung sejak IPB diterbitkan atau

selambat-lambatnya 30 bulan sejak IMB diterbitkan. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, DWL berkewajiban menyerahkan pusat

perdagangan, restoran dan golf driving range untuk dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan. 4) Jakpro menerima pembayaran dari DWL sebesar Rp20.000.000.000 dengan rincian sebagai

berikut: a) Pembayaran uang imbalan kerjasama sebesar Rp500.000.000; b) Pembayaran royalti sebesar Rp3.857.805.000 dan sebesar Rp15.642.195.000.

Sewa Pelataran Parkir Mega Mal Pluit Pada tanggal 24 Nopember 2000 Perusahaan menandatangani perjanjian perpanjangan sewa menyewa lahan seluas 47.896m2 yang terletak di sekitar Mega Mall Pluit jalan Pluit Indah/Jalan Pluit Permai untuk pelataran parkir Mega Mall. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jangka waktu kerja sama adalah 4 tahun sejak tanggal 24 Nopember 2000 atau sampai dengan

ditandatanganinya addendum perjanjian kerjasama tanggal 31 Desember 1995 antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DWL di atas.

2) Besarnya sewa adalah Rp85.000.000 per bulan belum termasuk PPN. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Jakpro No. 31 tanggal 2001 pendapatan dari sewa lahan parkir tersebut dialihkan ke entitas anak yaitu JUP.

b. PT Bumi Citra Sentosa Jaya (BCSJ)

Pada tanggal 20 September 1995, Pemerintah DKI Jakarta menandatangani kerjasama dengan BCSJ dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan di atas tanah seluas 5.120m2 yang terletak di Muara Karang. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) BCSJ berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan pusat perbelanjaan. 2) BCSJ memperoleh hak pengelolaan selama 20 tahun sejak berakhirnya masa pembangunan. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, BCSJ berkewajiban menyerahkan pusat

perdagangan untuk dimiliki dan dikelola oleh Jakpro.


/73

4) Jakpro menerima setoran dana dari BCSJ dengan rincian sebagai berikut: a) Biaya pembongkaran bangunan pusat perbelanjaan sebesar Rp18.000.000. b) Uang setoran pengelolaan atas restoran sebesar Rp6.107.802.000. c) Biaya pengawasan sebesar Rp60.500.000. d) Uang penggantian hasil pengelolaan pusat perbelanjaan yang lama sebesar Rp15.000.000

per bulan selama jangka waktu pelaksanaan pembangunan pusat perbelanjaan yang baru.

Dalam perjanjian tambahan (Addendum) II tersebut disepakati tata cara pembayaran kewajiban yaitu secara tunai sebesar Rp30.420.713 dan dikonversikan dalam bentuk penyerahan hak pengelolaan atas 64 kios dan ruang kantor seluas 418m2 beserta 1 unit lift penumpang senilai Rp3.355.286.602.

c. PT Pondok Permata Indah Permai (PPIP) - Wisma Kampung Gusti Pada tanggal 18 Desember 2000, Perusahaan menandatangani kerjasama dengan PPIP mengenai pembangunan dan pengelolaan wisma penginapan di atas tanah seluas 1.149m2 milik Perusahaan yang terletak di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) PPIP berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan wisma penginapan beserta

fasilitas penunjangnya. 2) PPIP memperoleh hak pengelolaan selama 20 tahun terhitung sejak berakhirnya masa

pembangunan atau dari tanggal 29 Maret 2001 s/d 28 Maret 2021. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, PPIP berkewajiban menyerahkan wisma

penginapan untuk dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan. 4) Perusahaan menerima setoran dana dari PPIP sebesar Rp798.765.000 dengan rincian sebagai

berikut: a) Uang imbalan atas kerjasama ini adalah sebesar Rp33.000.000. b) Uang setoran pengelolaan atas wisma sebesar Rp765.765.000.

d. PT Kencana Megah Diana Abadi (KMD) Pada tanggal 31 Agustus 2000, Perusahaan menandatangani kerjasama dengan KMD dalam rangka pembangunan dan pengelolaan ruko di atas tanah milik Perusahaan seluas 7.313m2 yang terletak di Jalan Pluit Sakti, No. 28 A Penjaringan, Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) KMD berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan ruko beserta fasilitas

penunjangnya. 2) KMD memperoleh hak pengelolaan selama 29 tahun terhitung sejak berakhirnya masa

pembangunan ruko atau dari tanggal 1 September 2001 s/d 30 Agustus 2030. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, KMD berkewajiban menyerahkan ruko untuk dimiliki

dan dikelola oleh Perusahaan.

Pada Tanggal 19 Juli 2002 telah ditanda tangani perjanjian tambahan (addendum I) terkait penjadwalan kembali pelaksanaan kewajiban pihak kedua serta perubahan nilai kontrak yang dihitung kembali menggunakan konsep present value menjadi Rp6.388.827.648 serta perubahan tata cara pembayaran menjadi 5 hari kerja sejak perjanjian tambahan ditandatangani.

e. PT Pondok Permata Indah Permai (PPIP) - Ruko Blok Z8 Berdasarkan perjanjian No. 07/PPJ/SPK/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000, Perusahaan menandatangani kerjasama dengan PPIPR dalam rangka pembangunan dan pengelolaan ruko di atas tanah milik Perusahaan seluas 5.201m2 eks lapangan tenis yang terletak di Blok Z8. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) PPIP berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan ruko beserta fasilitas

penunjangnya. 2) PPIP memperoleh hak pengelolaan 30 tahun sejak berakhirnya masa pembangunan tanggal

24 Mei 2002 s/d 23 Mei 2032. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, PPIP berkewajiban menyerahkan ruko tersebut

untuk dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan. 4) PPIP wajib menyediakan lapangan tenis pengganti di tempat lain. 5) Perusahaan berhak menerima total setoran dana dari PPIP sebesar Rp14.959.659.000 dengan

rincian sebagai berikut: a) Uang Imbalan atas kerjasama pembangunan dan pengelolaan Ruko beserta fasilitas

penunjangnya. b) Uang setoran pengelolaan atas pengelolaan ruko sebesar Rp14.659.659.000


/74

Dan pada tanggal 9 Agustus 2002 telah ditandatangani Perjanjian Tambahan (Adendum I) terkait pengaturan penerbitan HGB unit Ruko diatas bidang tanah HPL dimana pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk menghapuskan kewajiban PPIP untuk menerbitkan HGB induk diatas bidang tanah HPL milik Perusahaan, sehingga dengan demikian pelaksanaan penerbitan HGB unit Ruko atas nama PPIP diatas bidang tanah HPL atas nama Perusahaan untuk jangka waktu 30 tahun tanpa penerbitan HGB Induk.

f. PT Wahana Agung Indonesia (WAI)

1) Lahan Kamal Muara Pada tanggal 26 Februari 2004 Perusahaan menandatangani Perjanjian Nomor 02/JP/PKS/II/2004 dengan WAI mengenai kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkantoran, pergudangan, hunian, rumah toko dan fasilitas penunjangnya di atas tanah seluas ±140.436,25m2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 241.888m2 yang terletak di Kapuk Kamal Muara, kelurahan Kamal Muara kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: a) WAI berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan perkantoran, pergudangan,

hunian, rumah toko, dan fasilitas penunjangnya. b) WAI memperoleh hak sewa atas bidang tanah tersebut dalam jangka waktu 32,5 tahun

termasuk masa pematangan tanah dan pengurusan izin. c) WAI berhak menerbitkan sertifikat HGB untuk jangka waktu 30 tahun di atas tanah HPL atas

nama Perusahaan. d) Perusahaan berhak menerima pembayaran nilai sewa bidang tanah untuk jangka waktu

32,5 tahun sebesar Rp47.046.143.750 yang dibagi dalam 5 tahap sebagaimana Perjanjian tersebut telah beberapa kali memperoleh perubahan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) I tanggal 15 Februari 2008 tentang perubahan masa pelaksanaan konstruksi dan Perjanjian Tambahan (Addendum) II tentang Perubahan Luas Bidang Tanah dan pengaturan pembagian HGB Unit Bangunan Kepada Pembeli diatas Bidang Tanah HPL Milik Perusahaan.

e) Perusahaan berhak menerima goodwill sebesar Rp2.000.000.000 paling lambat 7 hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, serta menerima biaya pengendalian dan pengawasan sebesar Rp250.000.000 pada 30 Juli 2004.

f) Perusahaan berhak menerima hasil pembagian keuntungan dari pengembangan dan penjualan unit perkantoran, pergudangan, hunian dan rumah toko.

2) Wisma Industri Kamal (WIK)

Pada tanggal 30 Desember 2002 Perusahaan menandatangani Perjanjian Nomor 05/JP/PKS/XII/2002 dengan PT WAI mengenai kerjasama pembangunan dan pengelolaan wisma industri dan fasilitas penunjangnya di atas tanah seluas 28.218m2 yang terletak di Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan setuju untuk menyerahkan tanah tersebut kepada PT WAI untuk dikelola dalam

jangka waktu 32,5 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp9.000.000.000 belum termasuk PPN yang dibayarkan dalam tiga tahap sejak tahun 2003 hingga tahun 2005.

(2) PT WAI melaksanakan pembangunan wisma industri dan menyediakan nilai investasi sebesar Rp38.908.463.000.

(3) Perusahaan menerima pembayaran berupa goodwill sebesar Rp1.000.000.000 paling lambat 7 hari kerja setelah perjanjian ini ditanda tangani serta pembayaran jasa pengawasan dan pengendalian sebesar Rp500.000.000 yang dibayarkan dalam dua tahap yaitu 2003 dan 2004.

(4) Pada Mei 2011 Perusahaan telah menerima pembayaran atas profit sharing berdasarkan proyeksi laba rugi kerjasama pengembangan Industri Kamal sebesar Rp2.079.514.706 setara 30% dari laba bersih Proyeksi kerjasama.

3) Pada tanggal 25 September 2012 Perusahaan mengadakan perjanjian pendahuluan dengan

WAI mengenai Rencana Kerjasama Pengembangan Tanah seluas 7.550m2 yang terletak di Jalan Pantai Indah Selatan, Kamal Muara-Penjaringan, Jakarta Utara, dan seluas 3.808m2 di Jalan Taman Pluit Kencana, Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:


/75

(1) Para Pihak dengan ini sepakat bahwa objek rencana jual-beli/pelepasan hak adalah bidang tanah milik Perusahaan seluas ±7.550m2 di Jalan Pantai Indah Selatan, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara dan seluas ±3.808m2 di Jalan Taman Pluit Kencana, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan.

(2) Nilai Bidang Tanah 1 dan Bidang tanah 2 dalam perjanjian masing-masing Rp20.762.500.000 dan Rp14.260.960.000.

(3) Pengalihan hak/jual beli atas Bidang Tanah tersebut dilakukan dengan kondisi tanah belum bersertifikat. Untuk proses pengurusan sertifikasi tersebut, Perusahaan akan menerbitkan surat kuasa khusus kepada WIK untuk melakukan proses pengurusan ke instansi yang berwenang.

g. PT Sinergi Utama Mitra 1) P Pada tanggal 9 Mei 2003 Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Eddy Alamsyah Widjaja

untuk menyewakan tanah dan bangunan dengan luas keseluruhan 8.462m2 di Jalan Pluit Indah No. 168, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada tanggal 20 Juni 2007 Saudara Eddy Alamsyah Widjaja mengajukan surat permohonan persetujuan untuk mengalihkan hak sewa kepada PT Sinergi Utama Mitra dan telah dilakukan Perjanjian Novasi tanggal 15 November 2007 dengan nilai sewa Rp1.843.905.103 per tahun.

2) Pada tanggal 17 September 2012 Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Sinergi Utama Mitra Propertindo mengenai Perikatan Pelepasan Hak Guna Bangunan di atas Bidang Tanah Pengelolaan. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: a. Jakpro (pihak 1) melepas hak/menjual hak berupa HGB di atas HPL kepada PT Sinergi

Utama Mitra Propertindo sebidang tanah seluas 8.462m2 yang terletak di Jalan Pluit Indah No. 168 (Ex Lucky Star, Jalan Pluit Permai), Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara.

b. Harga Pelepasan Tanah tersebut disepakati sebesar Rp5.625.000 per m2 NJOP PBB tahun 2012, yaitu sebesar Rp88.533.675.000.

h. PT Global Ekabuana 1) Pada tanggal 23 November 2005 telah dibentuk Nota Kesepakatan dengan ditandatangani Akta

No 73. Nota tersebut berisi kesepakatan untuk mengelola tanah seluas 33.000m2 di Pantai Muara Blok X dan perairan sekitarnya seluas 40,000 m2 yang merupakan bagian dari tanah diatas HPL seluas 752.000m2. Pada tahap pertama akan dibuat perjanjian sewa menyewa wilayah perairan untuk jangka waktu 30 tahun sedangkan perpanjangannya akan dibuat kemudian setelah jangka waktu tersebut berakhir.

2) Pada tanggal 30 Desember 2005, Nota kesepakatan tersebut dituangkan kedalam bentuk perjanjian terkait pengelolaan tanah dan wilayah perairan dengan ditanda tanganinnya Akta No. 266 terkait penggunaan lahan seluas 34.296m2 di Pantai Muara Blok X dan perairan sekitarnya seluas 40.000m2 dengan nilai kontrak Rp43.898.880.000 (diluar PPN) dan jangka waktu 30 tahun sejak diterbitkannya HGB atas Tanah pada tanggal 29 Oktober 2006.

3) Pada tanggal 28 Desember 2006 telah dibuat addendum I atas perjanjian Akta No. 266. Terdapat perubahan mengenai nilai kontrak persewaan wilayah perairan menjadi sebesar Rp3.600.000.000 (diluar PPN) dan addendum ini menggantikan segala ketentuan perikatan perjanjian sebelumnya terkait ketentuan yang berubah.

i. PT Waringin Multi Cipta

Pada tanggal 27 Desember 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Waringin Multi Cipta Akta No. 111 yang merupakan perjanjian kerjasama lanjutan terkait lahan seluas 49.797m2 diatas HPL Lahan seluas 180.570m2 di Kamal Muara. Objek perjanjian terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu Bidang tanah A seluas 5.096m2 Tanah B 30.875m2, Tanah C 2.438m2, Tanah D Untuk peruntukan hijau seluas 11,388m2 dan bagian E membangun gedung diatas tanah seluas 2.129m2. Nilai pelepasan didasarkan dengan NJOP 2012 yaitu Rp1.862.000 per m2 untuk seluruh tanah tersebut, dengan total nilai kontrak atau harga pelepasan Rp52.279.000.000 (diluar PPN). Pada tanggal 20 Juni 2014 terdapat addendum atas perjanjian pengikat jual beli No 57 tanggal 20 Juni 2014 dengan nilai kontrak atau harga pelepasan baru sebesar Rp 56.772.811.200 (diluar PPN).

j. PT Kencana Unggul Sukses Perusahaan telah memiliki perjanjian No 003/UT2000/107/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 terkait pemanfaatan tanah seluas 30.564m2 di Jl Karang Ayu. Objek perjanjian ini meliputi pemanfaatan tanah bidang B untuk akses masuk area perencanaan proyek Green Bay. Nilai kontrak ini secara


/76

keseluruhan sebesar Rp20.214.108.000 (termasuk pembayaran uang muka senilai Rp1.000.000.000) belum termasuk PPN. Pembayaran dimulai sejak Agustus 2011 dan berakhir pada Januari 2014.

k. PT Korea World Center Indonesia (KWCI)

PMJ membuat perjanjian kerjasama (KWCI) berdasarkan akta notaris Toety Juniarto, S.H. No. 7 tanggal 5 April 2002, yang telah diubah dengan akta notaris yang sama No. 31 tanggal 24 Agustus 2005, tentang Adendum Perjanjian Kerja Sama Operasi. Latar belakang pembuatan addendum adalah adanya kesulitan pendanaan dari pihak PT KWCI yang mengakibatkan keterlambatan pembangunan KING. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun, mengelola, dan memelihara KWC. PMJ merupakan pihak yang menyediakan lahan di Kawasan Pembangunan Terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas, Jakarta Timur, seluas +31.000m2, sedangkan PT KWCI adalah pihak yang membangun, mengelola, dan memelihara KWC. Jangka waktu pengelolaan KWC adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006 sampai dengan 30 November 2036. Pada tanggal 12 Mei 2010, PMJ membuat Surat Pemberitahuan Pengakhiran/Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PMJ dengan KWCI Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Korea World Center Pulo Mas Jakarta Timur No. 7, Tanggal 5 April 2002, dan Adendum Perjanjian Kerjasama Operasi No 31, Tanggal 24 Agustus 2005, Terhitung Sejak Tanggal 20 Mei 2010 dan Penyerahan seluruh Lahan beserta Bangunan dan Seluruh Fasilitasnya (baik Mekanikal maupun Elektrikal) serta Sarana dan Prasarana Proyek. Pada tanggal 5 Juli 2010 dibuat Berita Acara Pengambilalihan Lahan beserta Bangunan dan Seluruh Fasilitasnya (baik Mekanikal Maupun Elektrikal) serta Sarana dan Prasarana Proyek Korea World Center Pulo Mas yang terletak di JI. Kayu Putih Raya No. 1 Jakarta Timur seluas +31.000 m2 – Jakarta Timur dengan No. 11/PMJ/BA/2010. Terdapat nota perdamaian yang dimediasi oleh Perusahaan untuk memulai kembali kerjasama operasi dan kondisi perjanjian KSO sedang dalam proses perbaikan oleh PMJ. Atas bangunan yang telah dibangun oleh KWCI telah dilakukan penilaian oleh penilai independen yakni KJPP Rengganis, Hamis & Rekan dengan nilai sebesar Rp49.887.000.000. Atas piutang terhadap KWCI, manajemen tidak melakukan penghapusan piutang karena piutang tersebut dijamin dengan aset atau bangunan dengan nilai yang melebihi dari nilai piutang. Namun sampai dengan saat ini belum ada kejelasan kapan perjanjian dimulai kembali atau sebaliknya juga tidak dilengkapi dengan suatu perjanjian pengakhiran. Pada tahun 2012, berdasarkan Akta Notaris Ida Mulyatie, SH. No. 02, tanggal 04 April 2012 tentang akta kesepakatan perdamaian antara PMJ dengan KWCI, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1) pengurangan obyek kerjasama yaitu lahan blok A, B dan C sesuai dengan Berita Acara

Pengembalian Fisik Lahan blok A, B dan C proyek Korea World Center Pulo Mas; 2) adanya pengembalian biaya investasi atas lahan blok A, B, dan C yang dilakukan oleh PMJ, dan

KWCI menerima pengembalian biaya investasi tersebut dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk napapun kepada PMJ atas pengembalian lahan blok A, B dan C dan dengan demikian mengurangi lahan kerjasama apabila kerjasama sepakat untuk dilanjutkan;

3) kewajiban pembayaran KWCI kepada PMJ yang tertuggak sesuai perjanjian KSO; 4) Dengan dilakukan pembayaran pelunasan kewajiban oleh KWCI maka Pihak PMJ menyatakan

pelunasan kewajiban pihak KWCI atas perjanjian KSO telah terpenuhi; 5) pembayaran kewajiban KWCI dilakukan dengan cara memperhitungkan kewajiban pihak PMJ,

sehingga dengan demikian KWCI hanya berkewajiban membayar kepada PMJ sebesar Rp5.648.650.000;

6) dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini dan dilakukannya pelunasan oleh KWCI, kedua belah sepakat menyatakan bahwa perjanjian KSO telah berakhir dan diganti dengan perjanjian kerjasama baru dengan sistem bangun guna serah (BOT) untuk pengembangan Korea World Center Pulo Mas; dan

7) kedua belah pihak menyepakati akan melakukan kerjasama lanjutan dengan pola Bangun Guna Serah (BOT) untuk lahan seluas 2,1Ha.


/77

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan perdamaian tersebut di atas, maka dibuat perjanjian kerjasama baru, yakni perjanjian pembangunan dan pengelolaan The High End City Korea Town Pulo Mas Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 3, tanggal 04 April 2012, dengan menetapkan bentuk kerjasama dengan skema Build Operate and Transfer (bangun, kelola dan serah) yang meliputi pokok-pokok kerjasama sebagai berikut: 1) lahan milik PMJ seluas +21.000m2, yang terletak di Kawasan Pembangunan Terpadu Pacuan

Kuda Pulo Mas, Kayu Putih, Jakarta Timur; 2) selama jangka waktu pengelolaan, pihak yang bersepakat setuju dan mengakui bahwa bangunan

proyek dikelola oleh KWCI, sampai dengan berakhirnya perjanjian dan wajib diserahkan kepada pihak PMJ pada saat jangka waktu pengelolaan berakhir yakni 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 4 April 2012 sampai dengan 3 April 2041;

3) seluruh perijinan baru atas bangunan proyek apabila diperlukan berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan bangunan proyek akan diterbitkan atas nama PMJ;

4) biaya pengurusan perizinan akan ditanggung oleh KWCI dan PMJ wajib melakukan usaha terbaik untuk membantu pihak KWCI dalam proses penerbitan izin-izin yang diperlukan;

5) pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan, dilakukan oleh konsultan pengawas setelah mendapat perwsetujuan dari PMJ. Seleruh beban pengawasan menjadi tanggung jawab KWCI;

6) seluruh tahapan pembangunan bangunan dinyatakan selesai dan dapat dipergunakan apabila bangunan tersebut telah memperoleh izin Penggunaan Bangunan;

7) dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan bangunan di dalam masa pembangunan, PMJ setuju memberikan perpanjangan waktu kepada KWCI, selama-lamanya sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa pembangunan;

8) dalam hal setelah lewat waktu selambat-lambatnya dalam perpanjangan waktu 18 (delapan betas) bulan tersebut di atas, pihak KWCI belum menyelesaikan pembangunan, maka pihak KWCI dinyatakan melakukan wanprestasi dan oleh karenanya pihak PMJ berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak;

9) kedua belah pihak telah sepakat menetapkan jumlah bagian pendapatan yang diterima dimuka oleh PMJ untuk jangka waktu selama masa pengelolaan sebesar Rp34.200.000.000. Jumlah ini akan dibayarkan secara bertahap oleh pihak KWCI kepada PMJ dalam waktu 3 (tiga) tahun yakni dalam tahun 2012 Rp10.000.000.000, tahun 2013 Rp12.100.000.000 dan tahun 2014 Rp12.100.000.000;

10) KWCI menerima dan setuju atas keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar (satu per miI) per hari keterlambatan, maksimal sebesar 5% (lima persen) dari bagian jumlah yang belum dilunasi sesuai jadwal yang telah disepakati;

11) Pada saat berakhir masa pengelolaan yakni 3 April 2041, maka obyek perjanjian dan bangunan wajib diserahkan oleh KWCI kepada PMJ, dalam keadaan baik dan seluruh peralatan mekanikal dan elektrikal berserta fasilitas penjunjangnya berjalan dengan baik, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Pacuan Kuda Pulo Mas.

Tanah di Jalan Pacuan Kuda Pulo Mas seluas 267.045m2 dikerjasamakan dengan beberapa pihak ketiga dalam proyek Pulo Mas Residence, Korea World Center, international school, indoor recreation, Pacuan Kuda, dan Pulo Mas Parkview Apartment.

l. PT Indomarina Square (IS) PMJ memiliki perjanjian kerjasama operasi antara dengan IS yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2006 dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut: 1) PMJ menyediakan dan menyerahkan fisik tanah secara bertahap seluas kurang lebih 46.815m2

untuk lokasi pembangunan dan pengelolaan proyek Pulo Mas Park Center beserta fasilitas penunjang lainnya.

2) Pihak kedua melaksanakan serta membiayai pembangunan dan pengelolaan proyek Pulo Mas Park Center beserta fasilitasnya.

3) Para pihak sepakat bahwa kerjasama ini meliputi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan proyek Pulo Mas Park Center beserta fasilitas penunjang lainnya.

4) Jangka waktu kerjasama ini selama 6 tahun terhitung sejak berakhirnya masa tenggang waktu pembangunan sehingga masa aktif kerjasama akan dimulai terhitung sejak bulan Maret 2010 dan berakhir bulan Maret 2016.


/78

m. Fredie Tan (FT) Pada tanggal 30 April 2004, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa 6 unit bangunan ruko yang terletak di Kampung Gusti blok L1 Taman Permata Indah II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara dengan FT. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jakpro (Pihak 1) menyewakan 6 unit ruko dengan luas tanah 1.122m2 dan luas bangunan

1.048m2 kepada FT (pihak II). 2) Jangka waktu sewa adalah 10 tahun sejak tanggal 1 Mei 2004 sampai dengan tanggal 30 April

2014. 3) Pihak I menerima pembayaran sewa untuk jangka waktu tersebut sebesar Rp436.760.967

termasuk PPN 10% dengan pembayaran I (30%) bagian sewa sebesar Rp131.028.290 dilakukan paling lambat pada 24 Mei 2004. Sisa pembayaran sebesar Rp305.732.677 dibayar dengan diangsur dalam empat belas bulan dari 10 Juni 2004 sampai 10 Juli 2005.

Perjanjian sewa menyewa ini diperpanjang sesuai perjanjian perpanjangan sewa menyewa No 07/JME/SPK/PSL/X/2013 , bahwa sewa menyewa ini diperpanjang masa sewa nya dari tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 30 April 2024.

n. Puan Maharani (PM)

Pada tanggal 7 Maret 1996 Perusahaan mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa tanah seluas 1.283m2 yang terletak di jalan Pluit Selatan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara dengan Puan Maharani. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian adalah sebagai berikut: 1) Jakpro (Pihak I) menyewakan tanah seluas 1.283m2 kepada PM (Pihak II) waktu 25 tahun

terhitung sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 untuk usaha pom bensin.

2) Pihak I menerima pembayaran sewa untuk jangka waktu tersebut sebesar Rp776.654.040 belum termasuk PPN 10% dengan pembayaran angsuran dalam 13 tahun sejak tanggal 11 Maret 1996 sampai 10 Maret 2008.

o. PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PBCS dengan akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 3 tanggal 2 Juni 2004. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola, dan mengembangkan Sarana Kegiatan Olah Raga Berkuda dan Fasilitas Rekreasi di kawasan terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas Jakarta Timur, seluas 337.900m2. Dalam kerjasama ini PMJ sebagai pihak yang menyediakan tanah sedangkan PBCS sebagai pihak yang menyediakan dana untuk kebutuhan biaya pembangunan. Jangka waktu kerja sama adalah 30 tahun yang terhitung sejak penandatanganan perjanjian dengan masa tenggang 2 tahun untuk pembangunan, sehingga masa aktif beroperasi pengelolaan sejak bulan Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2036. Perjanjian kerjasama ini disertakan juga dengan perjanjian asessoir kerjasama operasi, yaitu: 1) Perjanjian asessoir No. 03/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerjasama operasi

pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Horse Race. 2) Perjanjian asessoir No. 04/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerjasama operasi

pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Golf Court, dan Addendum Perjanjian dengan Akta No. 7 tanggal 6 Desember tentang KSO pembangunan dan pengembangan Pulomas Golf Court No.04/PMJ/X/2004.

Perjanjian asessoir No. 03/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerjasama operasi pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Indoor Recreation.

p. PT Indo Galery Square (IGS)

Pada tanggal 3 Juni 2002 PMJ menandatangani perjanjian kerjasama dengan IGS untuk membangun, mengelola proyek Pulo Mas Residence di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian adalah sebagai berikut: 1) PMJ (Pihak I) menyediakan tanah seluas kurang lebih 85.500m2 di Kelurahan Kayu Putih Kec.

Pulo Gadung, Jakarta. 2) Jangka waktu pengelolaan adalah 30 tahun terhitung sejak dikeluarkannya IMB sampai dengan

2038.


/79

3) Pihak I menerima pembayaran Biaya Pemanfaatan Tanah dari pihak kedua sebesar Rp130.000.000.000 sudah termasuk PPN secara angsuran dengan jangka waktu pembayaran selama 35 tahun. Pengakuan pendapatan berdasarkan skedul pembayaran yang diterima untuk tiap tahun. Pembayaran tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp3.765.597.148 dan Rp3.758.972.766.

PMJ mengadakan perjanjian kerjasama dengan IGS dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 2 tanggal 3 Juni 2005. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola Pulo Mas residence di lahan milik Perusahaan yang terletak di Jalan Pulo Mas Timur, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas ±65.500m2. Dalam kerja sama ini, IGS sepakat untuk membiayai, mengelola dan mengusahakan pembangunan Pulo Mas Residence tersebut dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun terhitung sejak dikeluarkan IMB sampai dengan 3 Maret 2038.

q. Yayasan Pulo Mas PMJ membuat perjanjian Kerjasama Operasi dengan Yayasan Pulomas dengan Nomor Perjanjian No. 02/PMJ/PERJ/VIII/2007 tentang Pengelolaan Lapangan Tenis Tanah Mas. Kemudian pada tanggal 5 November 2009 PMJ dan Yayasan Pulomas kembali membuat kesepakatan Adendum dengan Nomor Perjanjian No.01/PMJ/PERJ-ADD/XI/2009. Berdasarkan Addendum tersebut ditentukan bahwa persentase bagi hasil atas pengelolaan Lapangan Tenis Tanah Mas adalah sebesar 60% untuk PMJ dan 40% untuk Yayasan Pulo Mas.

r. PT Accugizer Oranjje Raya (AOR) Tanah Perusahaan di jalan pluit barat/jalan pluit permai (sebelah barat Pluit Village), Penjaringan, Jakarta Utara, seluas +3.200m2 dikerjasamakan dengan AOR untuk pengembangan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG). Para pihak sepakat untuk membentuk badan kerjasama operasi (badan KSO). Nilai penyertaan JUP sebesar Rp6.750.000.000 atau setara dengan 45%, AOR sebesar Rp8.250.000.000 atau setara dengan 55%. Nilai sewa lahan antara badan KSO dan PT JUP untuk jangka waktu 5 tahun pertama terhitung sejak dimulainya tahap operasional disepakati sebesar Rp500.000.000 per tahun ditambah pajak-pajak yang berlaku, 5 tahun kedua sebesar Rp550.000.000 dan tahun ketiga sebesar Rp600.000.000. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2010 dengan masa tenggang 6 bulan untuk penyelesaian tahap konstruksi sehingga akan berakhir tanggal 30 September 2020.

s. PT Mega Sentral Mandiri (MSM) Pada tanggal 28 Desember 2005 PMJ menandatangani perjanjian kerjasama dengan MSM untuk pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Golf Parkview Apartment di lahan milik PMJ yang terletak di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas kurang lebih 19.800m2. Dalam kerjasama ini, MSM sepakat untuk membiayai mengelola dan mengusahakan pembangunan Pulo Mas Golf Parkview Apartment tersebut dengan jangka waktu kerjasama selama 30 tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian dengan masa tenggang 2 tahun pembangunan, sehingga masa aktif beroperasi pada bulan Juni 2007 yang dinyatakan dalam suatu berita acara dan berakhir pada bulan Juni 2037.

t. PT Dwijaya Bangun Perkasa Pada tanggal 28 Desember 2007 PMJ menandatangani perjanjian kesepakatan jual beli tanah seluas 6.000m2 terletak di Kelurahan Semper Timur Kecamatan Semper Jakarta Utara.

u. PT Metropolis Propertindo Utama (MPU) Sebagai upaya dalam pembangunan dan pengelolaan proyek waduk Ria-Rio, PMJ menandatangani nota kesepahaman (Momerandum Of Understanding) dengan MPU No. 3/PMJ/MOU/IX/2007 dan No. 016/MPV-IgI/SPJ/IX/07 tanggal 28 September 2007 atas pemanfaatan lahan Perusahaan di area Waduk Ria-Rio Kelurahan Kayu Putih Kecamatan.

v. Pulo Mas Center

PMJ membuat perjanjian kerja sama dengan PT Indomarine Square dengan Akta Notaris Ida Mulyati, S.H. No.14 tanggal 16 Maret 2006. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengembangkan property di bidang rumah susun (apartemen) dan ruang usaha komersil (retail) berikut segala fasilitas penunjang lainnya, di kawasan Kayu Putih, Pulo Mas seluas kurang lebih


/80

46.815m2. Dalam kerjasama ini PMJ sebagai pihak yang menyediakan dana untuk kebutuhan biaya pembangunan. Kerjasama ini berakhir selambat-lambatnya enam tahun terhitung dari sejak bulan Maret 2010 dan berakhir bulan Maret 2016.

w. Pulo Mas (Sevila School) PMJ membuat perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Mandiri Wijaya dengan Akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 10 tanggal 7 Juli 2004. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola Sekolah International Pulo Mas. Dalam kerja sama ini PMJ adalah pihak yang menyediakan lahan di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gedung, Kota Madya Jakarta Timur, seluas kurang lebih 20.000m2, sedangkan PT Mandiri Bumi Wijaya sebagai pihak yang membangun dan mengelola Sekolah International Pulo Mas. Jangka waktu pengelolaan international school adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal Juli 2006 sampai dengan tanggal Juli 2036.

x. Koperasi Karyawan Pulo Mas (Kopkarmas) PMJ membuat perjanjian dengan Kopkarmas dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No. 04/PMJ/PERJ/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No. 04/PMJ/PERJ/XI/11/2004 di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih No.13, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam hal ini diatur hal-hal sebagai berikut: 1) PMJ menyediakan 1 unit stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) No. 34.3.203 di Jalan Kayu

Putih Raya. 2) Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kodya Jakarta Timur. 3) Kopkarmas melaksanakan pengelolaan SPBU mencakup operasional pembelian dan penjualan

BBM, serta membayar bagi hasil keuntungan pengelolaan kepada PMJ. 4) Jangka waktu kerjasama untuk pengelolaan SPBU adalah satu tahun. 5) Biaya operasional yang timbul menjadi tanggung jawab pihak Kopkarmas. 6) Biaya perawatan bangunan dan perlengkapan SPBU di atas Rp5.000.000 menjadi tanggung

jawab kedua belah pihak dengan komposisi PMJ: 50%, Kopkarmas: 50%. 7) Pembagian hasil kerja sama sebagai berikut:

a) PMJ : (hasil penjualan – hasil pembelian) x 50% b) Kopkarmas : (hasil penjualan – hasil pembelian) x 50%

Perjanjian kerja sama operasi dengan Kopkarmas telah diperbaharui pada tahun 2013 dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No.02/PMJ/PERJ/III/2013 tentang pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Kayu Putih Raya Jakarta Timur milik Perusahaan yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2015. Sampai dengan saat ini, perpanjangan atas perjanjian ini masih dalam proses.

y. PT Lamindo Inter Service - Sewa Tanah PMJ mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PT Lamindo Inter Service (LIS) dengan Akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 45 tanggal Desember 2007. Perjanjian ini ditujukan untuk dimanfaatkan sementara untuk didirikan sebuah bangunan hunian sewa menyewa dan fasilitas penunjang lainnya untuk kepentingan usaha yang nantinya akan disewakan oleh LIS kepada pihak lain, yang terletak di Jalan Pulo Mas Barat VI Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, seluas ±2.350m2. Dalam perjanjian ini LIS sepakat untuk memanfaatkan, mengelola, mempergunakan, mengoperasikan secara komersial, menyewakan tanah dan bangunan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. LIS berkewajiban membayar sewa sesuai dengan Pasal 4 Akta Perjanjian, jangka waktu sewa tanah selama 20 tahun terhitung mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2029.

z. Perjanjian Jual Beli tanah Pendapatan atas penjualan tanah antara PMJ dengan PT Windu Jaya Utama sebesar Rp5.540.010.000 berdasarkan Perikatan Untuk Jual Beli No.02/PMJ/PERJ/IX/2010 tanggal 7 September 2010 atas tanah seluas 4.813m2 sesuai dengan Sertifikat HGB No. 914/Semper Timur di Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing, Keluaran Semper Timur, Jakarta Utara yang selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli".Selanjutnya diperbaharui dengan Addendum Pengikatan Untuk Jual Beli No. 02/PMJ/PERJ/IX/2010 pada tanggal 22 Desember 2010 yang berisi sebagai berikut:


/81

1) Bahwa saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli, Sertifikat hak atas tanah tersebut masih dalam proses pemecahan sertifikat, sehingga ukuran luas tanah didasarkan atas pengukuran internal oleh Perusahaan, kemudian dalam pelaksanannnya sertifikat tersebut telah selesai dikeluarkan oleh BPN sesuai Sertifikat HGB No. 914/Semper Timur dengan hasil seluas 4.830m2.

2) Terdapat perbedaan luas tanah maka dilakukan penyesuaian harga jual beli tanah sebagaimana surat perusahaan No. 01/PMJ/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 Juncto No. 14/PMJ/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010.

3) Oleh karena perbedaan luas tanah tersebut sepakat bahwa jual beli atas tanah yang diperjual belikan adalah seluas 4.830m2 dengan harga sebesar Rp1.147.000 per m2, atau seluruhnya sebesar Rp5.540.010.000 ditambah Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sebesar Rp554.001.000. PT Windu Jaya Utama membayar pengurusan sertifikat serta biaya-biaya lainnya sebesar Rp2.358.489.000 sehingga total harga tanah Rp8.452.500.000.

aa. PT Duta Tama Manunggal (DTM) Mega Mal Pluit Tahap II

Pada tanggal 30 Januari 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama Built Operate Transfer (BOT) dengan DTM mengenai pembangunan dan pengelolaan pusat perkantoran, restoran dan retail area di atas tanah seluas 58.044m2 yang terletak di areal Taman Tirta Loka Pluit, Jalan Indah raya, kelurahan Pluit. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) DTM berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan pusat perkantoran, restoran,

retail area fasilitas kesehatan (rumah sakit) dan fasilitas Pendidikan (sekolah), dan fasilitas penunjang lainnya antara lain gedung parkir. DTM memperoleh hak pengelolaan selama 30 tahun terhitung sejak selesainya masa pembangunan.

2) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, DTM berkewajiban menyerahkan pusat perkantoran, restoran dan retail area untuk dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan.

3) DTM memiliki hak opsi untuk memperpanjang pengelolaan obyek perjanjian dan bangunan selama 20 (dua puluh) tahun pertama dan 20 (dua puluh) tahun kedua.

4) Perusahaan menerima setoran dana dari DTM sebesar Rp45.059.000.000 yang diterima secara langsung pada tahun 2009.

bb. PT Tribahagia Cipta Mandiri (TCM)

Pada tahun 2009 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 003/UT2000/116/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/UT2000/117/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 maka PT CBM berkewajiban untuk melakukan pekerjaan pembangunan unit rumah Matoa Residence dengan rincian 2 Unit Rumah Type D, 1 Unit Rumah Type A, 1 Unit Rumah Type C, Club House, Gerbang dan Pagar Proyek Matoa Residence. Nilai pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp1.849.500.000 belum termasuk PPN (senilai Rp2.034.450.000,- termasuk PPN) dengan cara pembayaran sebagai berikut: 1) Untuk 2 (dua) unit contoh (1 unit tipe C dan 1 unit tipe D) nilai pekerjaan sebesar Rp510.820.000

(senilai Rp561.902.000,- termasuk PPN) dengan sistem pembiayaaan konstruksi dibiayai terlebih dahulu oleh PT TCM, pembayaran unit tersebut akan dilakukan setelah unit terjual dengan jangka waktu pembiayaan unit contoh selama 1 tahun dihitung dari serah terima unit.;

2) Untuk pekerjaan 1 unit tipe D, 1 unit tipe A, Club House, Gerbang dan Pagar senilai Rp1.338.680.000 (senilai Rp1.472.548.000,- termasuk PPN) dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka sejumlah 10% atau sebesar Rp133.868.000,- (senilai Rp147.254.800,- termasuk PPN) dengan menyerahkan jaminan uang muka berupa Bank Garansi senilai uang muka;

- Pembayaran selanjutnya termin per bulan berdasarkan termin per bulan dikurangi retensi 5% (minimal progres tercapai per bulan minimal 5%).

cc. PT Prasto Propertindo

Pada tanggal 24 Desember 2010 Perusahaan menandatangani Akta Nomor 30 tanggal 24 Desember 2010 tentang perjanjian pengembangan Blok MN di lahan milik Perusahaan yang terletak di Jalan Pluit Selatan Raya, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara seluas kurang lebih 31.340m2 dengan PT Prasto Propertindo, yang mana telah diubah dengan Akta No 18 tanggal 6 Februari 2012 tentang Addendum Perjanjian , dengan pokok kerjasama adalah sebagai berikut:


/82

1) Harga pengoperan hak atas bidang tanah tahap pertama sebesar Rp120.000.000.000. 2) Harga pengoperan hak atas bidang tanah tahap kedua sebesar Rp56.287.500.000. 3) Untuk bidang tanah tahap I PT Prasto Propertindo harus membayar Rp30.000.000.000 paling

lambat pada tanggal 27 Desember 2010 dan menyediakan Surat Sanggup Berjaminan (Secured Promissory Notes) dengan total nilai Rp6.000.000.000 yang terdiri dari 12 buah, ditambah dengan akta pengakuan hutang dengan Surat Sanggup Berjaminan senilai Rp84.000.000.000 yang jatuh tempo pada 30 Juni 2012.

4) Untuk bidang tanah tahap II dibayarkan uang muka Rp5.257.500.000 yang paling lambat dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan pembayaran kedua sebagai pelunasan sebesar Rp51.030.000.000 harus sudah dibayar paling lambat pada 30 Juni 2012.

dd. PT Catur Bangun Mandiri (CBM)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No 001/UT2000/117/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 maka CBM berkewajiban untuk melakukan Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Apartemen dan Ruko "De Paradiso", dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1) Ruang lingkup pekerjaan CBM adalah:

a. Seluruh pekerjaan Sipil dan Arsitektur yang meliputi konstruksi dan design, Mekanikal dan Elektikal (ME).

b. Pembuatan dan pembangunan sarana dan prasarana antara lain terdiri dari jalan, saluran pembuangan air hujan (selokan), instalasi penerangan lingkungan, lanskap, parkir, terutama semua yang tertuang dalam dokumen kontrak yang disiapkan oleh Konsultan termasuk perubahan-perubahannya.

c. Kewenangan CBM untuk melaksanakan sendiri atau mengusulkan kepada Jakpro, pihak yang akan bertindak sebagai satu-satunya Marketing Coordinator Exclusive dalam memasarkan dan menjual seluruh Unit Hunian dan Unit Kios terbangun.

2) Nilai kontrak Rp164.708.850.000 termasuk PPN dengan cara pembayaran sebagai berikut: a) Pembayaran tunai sebesar Rp82.134.215.679 dengan ketentuan:

i. Dilaksanakan setiap bulan dengan termin pembayaran berdasarkan bobot prestasi pekerjaan (monthly progess) minimal 5% yang dituangan dalam Berita Acara Penilaian Bobot Prestasi Pekerjaan;

ii. Pembayaran poin (i) dilakukan tanpa harus menunggu hasil penjualan Unit Dicadangkan, dan wajib dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen penagihan;

b) Pembayaran dengan hasil penjualan Unit Dicadangkan sebesar Rp82.574.634.321 termasuk PPN, dengan ketentuan: i. Jakpro menyerahkan uang hasil penjualan 200 unit hunian dengan jumlah seluruhnya

sebesar Rp66.000.000.000; ii. Jakpro menyerahkan uang hasil penjualan seluruh unit kios seluas 2.389,90 m2 dengan

patokan harga sebesar Rp16.574.634.321 atau dengan patokan harga Rp6.935.283 per m2;

iii. Uang muka sebesar 20% dar hasil penjualan total Unit DIcadangkan, akan diperhitungkan atas Biaya Proyek sampai pekerjaan mencapai 20% sedangka sisa hasil penjualan Unit Dicadangkan sebesar 80% akan dibayarkan sebagai pelunasan progres kontruksi di akhir masa konstruksi.

3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah adalah 630 hari kalender terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan perijinan yang diisyaratkan untuk melaksanakan tahapan kegiatan pekerjaan proyek, antara lain namun tidak terbatas pada Analisa Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang.

ee. PT Sarana Pratama Artamandiri

Berdasarkan akta perikatan jual beli saham tertanggal 30 Mei 2011 No. 19 yang dibuat dihadapan Notaris Lieyono, S.H. Perusahaan telah melakukan penjualan 6.622.468.800 saham pada PT Pluit Propertindo kepada PT Sarana Pratama Artamandiri dengan nilai penjualan sebesar Rp120.000.000.000 dengan pembayaran angsuran sebagai berikut: 1) Angsuran pertama jatuh tempo 30 Mei 2011 Rp20.000.000.000. 2) Angsuran kedua jatuh tempo 29 Juli 2011 Rp80.000.000.000. 3) Angsuran ketiga jatuh tempo 30 Nopember 2011 Rp20.000.000.000.


/83

Dalam perikatan tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk membentuk suatu perseroan baru dengan nama PT Karya Gemilang Perkasa dengan porsi saham 63,089% Perusahaan dan sisanya 36,911% PT Sarana Pratama Artamandiri.

ff. Perjanjian Fave Hotel Pluit Junction – Jakarta Pada tanggal 28 November 2011, Perusahaan telah melakukan perjanjian pengelolaan properti dengan PT Archipelago International Indonesia, operator Hotel Aston Internasional mengenai pengoperasionalan Fave Hotel Pluit Junction – Jakarta, yang mencangkup sekitar 74 kamar, coffee shop kecil yang menyambung ke area lobby, area parkir dan berbagai fasilitas lain, area komersial untuk penjualan baran dan jasa, elevator, kantor administrasi dan tempat parkir, lansekap yang sesuai, dan fasilitas terkait lainnya berikut semua instalasi, perlengkapan dan kendaraan yang perlu atau sesuai untuk pengoperasianya sebagai suatu hotel yang memenuhi standar-standar, termasuk tanpa batas, persyaratan keselamatana dan pemadam kebakaran, higiena dan keamanan yang ditetapkan di dalam standar-standar, milik Perusahaan. Klausula penting dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan mempunyai hak atas pemakaian dan penempatan eksklutif atas lahan dan sedang

membangun, menyempurnakan dan melengkapi di atas lokasi lahan, suatu hotel dan fasilitas terkait yang akan dioperasikan dengan nama "Fave Hotel Pluit Junction – Jakarta" dengan mengikuti standar-standar hotel bermerek "Fave".

2) Perusahaan telah meminta PT Archipelago International Indonesia sebagai operator untuk menjalankan manajemen, penjualan dan pemasaran, akuntansi keuangan, rekrutmen dan pelatihan, perawatan dan pengawasan proeperti.

3) Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun, berakhir sampai dengan tahun 2022. 4) Kesepakatan bagi hasil atau fee operator adalah sebagai berikut:

a) Biaya manajemen insentif dikalkulasi atas dasar Laba Operasional Bruto (Gross Operating Profits/GOP) yang dikerahkan setiap bulan dari pengoperasian Properti.

b) Operator menerima biaya pokok bulanan sebesar 5% (lima persen) dari Gross Operating Profit (GOP).

c) Merk royalti dan biaya pemasaran sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan bruto bulanan.

gg. Perjanjian Aston Hotel Paradiso – Jakarta Pada tanggal 10 Juni 2011, Perusahaan telah melakukan perjanjian pengelolaan properti dengan PT Archipelago International Indonesia, operator Hotel Aston Internasional mengenai pengoperasionalan Aston Paradiso Pluit, yang mencangkup sekitar 300 kamar dengan ukuran 28m2-32m2, balai pertemuan dan 14 ruang pertemuan tanpa sekat dengan beberapa ukuran, pusat bisnis, 1 kedai kopi dengan kapasitas 250 orang, 2 restoran yang khusus menyajikan masakan cina maupun jepang yang dikelola oleh pihak lain, kolam renang, spa, gym, sport bar, fasilitas karaoke, laundry dengan ukuran 150m2 dan berbagai fasilitas lain, area komersial untuk penjualan barang dan jasa, elevator, ruang kantor dengan ukuran sekitar 1.200 m2 dan tempat parkir, fasilitas rekreasi, lansekap yang sesuai, dan fasilitas terkait lainnya berikut semua instalasi, perlengkapan dan kendaraan yang perlu atau sesusai untuk pengoperasiannya sebagai suatu hotel yang memenuhi standar yang berlaku, termasuk tanpa terbatas persyaratan keselamatana dan pemadam kebakaran, higiena dan keamanan yang ditetapkan di dalam standar yang berlaku, di lokasi Apartemen De Paradiso, Jalan Pluit Selatan Blok S, Jakarta Utara, milik Perusahaan. Klausula penting dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan mempunyai hak atas pemakaian dan penempatan eksklutif atas lahan dan sedang

membangun, menyempurnakan dan melengkapi di atas lokasi lahan, suatu hotel dan fasilitas terkait yang akan dioperasikan dengan nama "Aston Paradiso Pluit" dengan mengikuti standar-standar hotel bermerek "Aston".

2) Perusahaan telah meminta PT Archipelago International Indonesia sebagai operator untuk menjalankan manajemen, penjualan dan pemasaran, akuntansi keuangan, rekrutmen dan pelatihan, perawatan dan pengawasan proyek ini.

3) Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun, berakhir sampai dengan tahun 2022.

Kesepakatan bagi hasil atau fee operator adalah sebagai berikut: 1. Biaya manajemen insentif dikalkulasi atas dasar Laba Operasional Bruto (Gross Operating

Profits/GOP) yang dihasilkan setiap bulan dari pengoperasian Properti. 2. Operator akan menerima biaya manajemen bulanan insentif sebesar 4% (empat persen) dari

Gross Operating Profit (GOP). 3. Merk royalti dan biaya pemasaran sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan bruto bulanan.


/84

hh. PT Taman Harapan Indah 1) Pada tanggal 23 Oktober 2012, Taman Harapan Indah menandatangani perjanjian tambahan

(Addendum) IV dalam rangka Penambahan Luas Area Kerjasama, Perpanjangan Jangka Waktu Kerjasama, dan Pembagian Keuntungan sehubungan Penambahan Luas Areal Kerjasama atas Perjanjian No. 05/SPK/1986 tentang Kerjasama dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Mutiara Pluit (dahulu Pantai "Tirta Setra" Pluit) tahap kedua, di atas areal perairan pantai seluas ±759.200m2 yang terletak di sebelah utara Pantai Mutiara Pluit tahap I, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Jakarta Utara, termasuk dalam daerah kerja proyek pengembangan Lingkungan Pluit DKI Jakarta. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: a) Para pihak setuju melakukan penataan garis pantai di kawasan Pantai Mutiara, serta

menambah areal kerjasama yang semula seluas 752.000m2 menjadi seluas 831.100m2. b) Jangka waktu kerjasama penyerahan fisik atas trase jalan, saluran air, dan jalur hijau

diperpanjang dari tanggal 24 Maret 2005 sampai dengan selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditandatangani Addendum IV atau tanggal lain yang ditetapkan bersama.

c) Jangka waktu kerjasama penataan garis pantai dilangsungkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah Addendum IV ini ditandatangani.

d) Bagi hasil atas lahan tambahan tersebut sebesar 25% dari nilai NJOP tahun 2012 sebesar Rp3.100.000 dikalikan luas lahan tambahan.

2) Pada tanggal 23 Oktober 2012, Taman Harapan Indah juga menandatangani Akta Perjanjian tentang Kerjasama Perencanaan, Pembangunan, Pemasaran, dan Pengelolaan Produk Properti di atas tanah seluas ±39.123m2 berlokasi di Pantai Mutiara.

3) Pada tanggal 23 Oktober 2012, Taman Harapan Indah juga menandatangani Akta Perjanjian tentang Pengikatan Pengoperan Hak Atas Tanah seluas ±10.603m2 terletak di areal Club House Komplek Pantai Mutiara.

4) Pada tanggal 11 Desember 2014 Taman Harapan Lainnya menandatangani addendum Akta Perjanjian No.104 tanggal 23 Oktober 2012, Notaris Saniwati Suganda S.H. disepakati untuk mengubah harga pengalihan/pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan semula dari harga Rp72.153.415.000 belum termasuk PPN menjadi harga sebesar Rp168.452.833.000 sudah termasuk PPN.

ii. PT Bumicitra Sentosajaya

Pada tanggal 25 September 2012 Perusahaan mengadakan perjanjian pendahuluan dengan PT Bumicitra Sentosajaya mengenai Pengembangan Tanah seluas 5.120m2 yang terletak di Muara Karang Blok 27, Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Objek rencana jual beli/pelepasan hak adalah Bidang Tanah milik Jakpro seluas 3.685m2 yang

terletak Muara Karang Blok 27, Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara dan tidak termasuk di dalamnya Bidang Jalan. Luas tanah akan disesuaikan dengan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara.

2) Harga Pelepasan Tanah tersebut disepakati sebesar Rp9.602.500 per m2 NJOP PBB tahun 2012, yaitu sebesar Rp35.385.574.909 belum termasuk PPN 10%.

3) Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani akta jual-beli/pelepasan hak atas Bidang Tanah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal Perjanjian Pendahuluan.

jj. PT Energi Mulia Bersama (EMB) Berdasarkan Nota Kesepakatan No. 002/PJP-EMB/MOU/IV/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pokok-Pokok Kesepakatan Bersama No. 001/UT2000/105/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 maka Jakpro dan EMB berencana melakukan kerjasama operasi dalam Pengembangan dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jl. Kapten Tendean No. 34, Mampang Prapatan, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan pokok kesepakatan bersama sebagai berikut: 1. Akan membentuk tim kerja bersama untuk melakukan perencanaan, pengembangan,

pengelolaan dan pengoperasian kerjasama, serta melakukan verifikas atas biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pra operasional termasuk dan tidak terbatas pada biaya perizinan, pembagunan fasilitas penunjuang SPBG.

2. Secara bersama-sama membuka Rekening Penampungan (Escrow Account) atas nama tim kerja besama.

3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk menghitug biaya-biaya yang dikeluarkan para pihak untuk diperhitungkan sebagai investasi masing-masing pihak.


/85

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 003/UT2000/105/XII/2014 maka Perusahaan mengalihkan seluruh hak-hak dan kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban pokok dalam kesepakatan kerjasama kepada JUP. Adapun prosentase atas bagi hasil pengelolaan SPBG ini yaitu 30% dari Net Margin merupakan bagian untuk PT Energi Mulia Bersama dan sebesar 70% merupakan bagian bagi hasil atas JUP.

42. Kontijensi

Berikut ini adalah daftar tuntutan hukum, yang dihadapi Perusahaan yang masih bersifat kontijensi sampai dengan tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut a. Saudara Gustara bin Muhammad dengan perkara nomor 205/pdtG/2007/PN Jkt Utr. menggugat

Perusahaan berdasarkan girik C 137 Ps.38 An. Gustara bin Muhammad Sarin yang status sekarang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

b. Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan terletak di Sebelah Barat Megamall Pluit (Pujamami) oleh Iwan Sudjono dengan perkara nomor 343/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Utr dengan status saat ini Proses Persidangan masuk tahap pemeriksaan saksi. Sampai dengan saat ini, kasus ini masih dalam tahap proses banding.

43. Manajemen Risiko Keuangan

a. Kebijakan Manajemen Risiko Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

• Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi;

• Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

(i) Risiko kredit Aset keuangan yang menyebabkan kelompok usaha berpotensi menanggung risiko kredit terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan kas yang dibatasi penggunaannya, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat dari setiap instrumen tersebut. Tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan dalam kelompok usaha. Kelompok usaha mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang ada dan pemantauan saldo secara aktif.

Kualitas Kredit Aset Keuangan Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Hanya bank yang ternama dengan predikat baik yang diterima.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Jumlah

Belum Jatuh 0-90 Hari 91-180 Hari > 181 Hari Jumlah

Tempo

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Aset Keuangan

Kas dan Setara Kas 2.722.895.662.978 -- -- -- -- 2.722.895.662.978

Piutang Usaha -- 1.431.460.065 15.400.949.574 80.937.175.515 97.769.585.154 97.769.585.154

Piutang Lain-lain -- -- -- 24.981.545.708 24.981.545.708 24.981.545.708

Investasi Jangka Pendek -- -- -- 500.000.000 500.000.000 500.000.000

Investasi Jangka Panjang Lainnya -- -- -- 113.350.222.094 113.350.222.094 113.350.222.094

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 108.143.712.870 -- -- 48.406.553.309 48.406.553.309 156.550.266.179

Aset Lain-lain -- -- -- 51.370.523.699 51.370.523.699 51.370.523.699

Jumlah Aset Keuangan 2.831.039.375.848 1.431.460.065 15.400.949.574 319.546.020.325 336.378.429.964 3.167.417.805.812

Jatuh Tempo

2015


/86

Belum Jatuh 0-90 Hari 91-180 Hari > 181 Hari Jumlah Jumlah

Tempo

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Aset Keuangan

Kas dan Setara Kas 1.555.420.138.455 -- -- -- -- 1.555.420.138.455

Piutang Usaha -- 16.034.746.081 14.371.315.061 77.939.873.716 108.345.934.858 108.345.934.858

Piutang Lain-lain 26.194.569.362 -- -- -- -- 26.194.569.362

Investasi Jangka Pendek -- 500.000.000 -- -- 500.000.000 500.000.000

Investasi Jangka Panjang Lainnya -- -- -- 43.729.222.094 43.729.222.094 43.729.222.094

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 108.533.099.404 -- -- 69.370.547.778 69.370.547.778 177.903.647.182

Aset Lain-lain 200.000.000.000 -- -- 34.496.400.000 34.496.400.000 234.496.400.000

Jumlah Aset Keuangan 1.690.147.807.221 16.534.746.081 14.371.315.061 191.039.643.588 221.945.704.730 2.146.589.911.951

2014

Jatuh Tempo

2015 2014

Rp Rp

Kas 1.343.190.558 1.207.663.635

Bank

Pihak Ketiga

Rupiah

AAA 175.388.324.761 226.172.311.660

AA+ -- 307.000

AA- 48.663.443.122 6.331.069.678

A+ 2.913.910.014 665.219.457

BBB -- 294.585.011

USD

AAA 168.781.651 83.595.367

Dengan Pihak yang Tidak Memiliki

Peringkat Kredit Eksternal 39.233.017.714 92.423.582.047

Subjumlah 267.710.667.820 327.178.333.855

Deposito Berjangka

Pihak Berelasi 1.972.700.000.000 629.500.000.000

Rupiah


Peringkat Kredit Eksternal 62.000.000.000 142.600.000.000

Pihak Ketiga

Rupiah

AAA 372.141.804.600 350.141.804.600

AA- 35.000.000.000 30.000.000.000

A+ 12.000.000.000 55.000.000.000

BBB -- 5.000.000.000

BBB+ -- 16.000.000.000


Peringkat Kredit Eksternal -- --

Subjumlah 2.453.841.804.600 1.228.241.804.600

Jumlah 2.722.895.662.978 1.555.420.138.455

Atas piutang-piutang bermasalah, Perusahaan sebagian besar mengikat atau memintakan adanya penjaminan, baik berupa garansi keuangan dengan pihak ketiga (asuransi) atau pun properti yang ditransaksikan.

Perusahaan juga mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, melakukan reschedule dan memberikan keringanan pembayaran serta pemantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi total piutang tak tertagih.


/87

(ii) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Grup menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal Grup dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jatuh tempo:

Tidak Memiliki Jumlah

Kurang dari 1 Tahun 1 - 5 Tahun Lebih dari 5 Tahun Jatuh Tempo

Rp Rp Rp Rp Rp

Liabilitas Keuangan

Diukur dengan biaya perolehan amortisasi

Pinjaman Bank 23.633.333.338 59.685.036.370 -- -- 83.318.369.708

Utang Sewa Pembiayaan 556.774.243 676.843.726 -- -- 1.233.617.969

Utang Usaha 26.884.582.765 -- -- -- 26.884.582.765

Beban Akrual 39.933.933.285 -- -- -- 39.933.933.285

Utang Lain-lain -- -- -- 165.411.730.555 165.411.730.555

Jumlah Liabilitas Keuangan 91.008.623.631 60.361.880.096 -- 165.411.730.555 316.782.234.282

Tidak Memiliki Jumlah

Kurang dari 1 Tahun 1 - 5 Tahun Lebih dari 5 Tahun Jatuh Tempo

Rp Rp Rp Rp Rp

Liabilitas Keuangan

Diukur dengan biaya perolehan amortisasi

Pinjaman Bank 220.385.567.919 56.459.721.606 -- -- 276.845.289.525

Utang Sewa Pembiayaan 414.714.689 3.131.115.886 -- -- 3.545.830.575

Utang Usaha 25.646.957.166 -- -- -- 25.646.957.166

Beban Akrual 61.554.677.754 -- -- -- 61.554.677.754

Utang Lain-lain -- -- -- 165.466.490.771 165.466.490.771

Jumlah Liabilitas Keuangan 308.001.917.528 59.590.837.492 -- 165.466.490.771 533.059.245.791

Akan Jatuh Tempo

2014

Akan Jatuh Tempo

2015

(iii) Risiko Tingkat Bunga Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Selain itu Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan menentukan suku bunga tetap yang telah dinegosiasikan oleh Perusahaan untuk setiap jenis pinjaman. Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan bagi Perusahaan.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dari laba untuk periode berjalan Perusahaan.

Perubahan Dampak Perubahan Dampak

Basis Poin terhadap Laba Rugi Basis Poin terhadap Laba Rugi

Suku Bunga Tetap dan

Mengambang ±50 765.661.224 ±50 613.145.878

2015 2014

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.


/88

Nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

Nilai Tercatat Nilai Wajar Nilai Tercatat Nilai Wajar

Rp Rp Rp Rp

Aset Keuangan

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Kas dan Setara Kas 2.722.895.662.978 2.722.895.662.978 1.555.420.138.455 1.555.420.138.455

Piutang Usaha 97.769.585.154 97.769.585.154 136.214.634.074 136.214.634.074

Piutang Lain-lain 24.981.545.708 24.981.545.708 26.194.569.362 26.194.569.362

Investasi Jangka Pendek 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

Investasi Jangka Panjang Lainnya 113.350.222.094 113.350.222.094 43.729.222.094 43.729.222.094

Aset Lain-lain 51.370.523.699 51.370.523.699 234.496.400.000 234.496.400.000

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 156.550.266.179 156.550.266.179 177.903.647.182 177.903.647.182

Jumlah Aset Keuangan 3.167.417.805.812 3.167.417.805.812 2.174.458.611.167 1.900.313.989.073

2015 2014

Nilai Tercatat Nilai Wajar Nilai Tercatat Nilai Wajar

Rp Rp Rp Rp

2015 2014

Liabilitas Keuangan

Diukur dengan biaya perolehan yang amortisasi

Pinjaman Bank 83.318.369.708 83.318.369.708 276.845.289.525 276.845.289.527

Utang Sewa Pembiayaan 1.233.617.969 1.233.617.969 3.545.830.575 3.545.830.575

Utang Usaha 26.884.582.765 26.884.582.765 25.646.957.166 25.646.957.166

Beban Akrual 39.933.933.285 39.933.933.285 61.554.677.754 61.554.677.754

Utang Lain-lain 165.411.730.555 165.411.730.555 165.466.490.771 165.466.490.771

Jumlah Liabilitas Keuangan 316.782.234.282 316.782.234.282 533.059.245.791 533.059.245.793

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya, dan memelihara struktur permodalan yang optimum. Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman. Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

2015 2014

Rp Rp

Liabilitas Neto:


Dikurangi: Kas dan Setara Kas (2.722.895.662.978) (1.555.420.138.455)

Jumlah Liabilitas Neto (2.062.832.363.741) (649.695.586.024)

Jumlah Ekuitas 4.213.531.467.244 3.096.814.307.967

Dikurangi: Komponen Ekuitas Lainnya -- --

Modal Disesuaikan 4.213.531.467.244 3.096.814.307.967

Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal Disesuaikan (0,490) (0,050)

44. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 03/IV/2016 tanggal 5 April 2016 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan kepengurusan Perusahaan adalah sebagai berikut:


/89

2016 2015

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Boyke Wibawa Mukijat Boyke Wibawa Mukijat

Komisaris : Ikak G. Patriastomo Ir. Widiyo Dwiyono, M.Si.

Komisaris : Jimmy Siswanto Juwana Drs. Idris Sasmita, M.M.

Direktur Utama : Satya Heragandhi Ir. Abdul Hadi Hs, M.M.

Direktur : Wahyu Afandi Harun Agus Himawan Widiyanto

Direktur : Lim Lay Ming Wahyu Afandi Harun

Direktur : Hendra Lesmana Lim Lay Ming

Pada tahun 2018 Perusahaan mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.22 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

2018

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kuntoro Mangkusubroto

Komisaris : Ikak Gayuh Patriastomo

Komisaris : Daryanto

Direksi

Direktur Utama : Dwi Wahyu Daryoto

Direktur : M. Hanief Arie Setianto

Direktur : Wahyu Afandi Harun

Direktur : Yuliantina Wangsawiguna

45. Reklasifikasi

Akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Sesudah Relasifikasi

Aset

Aset Lancar

Persediaan 2.777.870.103 86.067.043.110 88.844.913.213

Aset Tidak Lancar

Aset Real Estat 370.939.794.486 (86.067.043.110) 284.872.751.376

31 Desember 2014

46. Informasi Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai “Informasi Keuangan Entitas Induk”) yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.


/90

47. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: Standar PSAK No.110 (revisi 2015) “Akuntansi Sukuk” Penyesuaian

• PSAK No.5 “Segmen Operasi”

• PSAK No.7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”

• PSAK No.13 “Properti Investasi”

• PSAK No.16 “Aset Tetap”

• PSAK No.19 “Aset Tak berwujud”

• PSAK No.22 “Kombinasi Bisnis”

• PSAK No. 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”

• PSAK No.53 “Pembayaran Berbasis Saham”

• PSAK No. 68 “Pengukuran Nilai Wajar”

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu:

• PSAK No. 4 “Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri”

• PSAK No. 15 “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”

• PSAK No. 24 “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”

• PSAK No. 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”

• PSAK No. 67 “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”

• ISAK No. 30 “Pungutan”. Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara prospektif yaitu:

• PSAK No. 16 “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi,”

• PSAK No. 19 “Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”

• PSAK No. 66 “Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama”

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK No.1 “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan” dan ISAK No. 31 “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.” Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK No. 69 “Agrikultur” dan amandemen PSAK No. 16 “Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.” Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar yang direvisi dan yang baru tersebut.

48. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang disetujui untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 18 September 2019.

Lampiran I PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK LAPORAN POSISI KEUANGAN Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2015*) 2014

Rp Rp

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas 2.572.304.823.750 1.407.738.706.672

Piutang Usaha

Pihak Berelasi 88.975.429.603 38.728.827.108

Pihak Ketiga 65.603.977.901 113.784.105.564

Piutang Lain-Lain

Pihak Berelasi 22.653.369.779 23.240.572.159

Pihak Ketiga -- --

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima - Bagian Lancar -- --

Persediaan 86.974.719.738 86.629.454.466

Pajak Dibayar Dimuka 58.612.466.055 40.245.619.987

Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 307.070.242.926 302.293.057.377

Jumlah Aset Lancar 3.202.195.029.752 2.012.660.343.333

Aset Tidak Lancar

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima - Tidak Lancar 148.218.591.667 169.196.102.201

Investasi Jangka Panjang 111.237.636.000 41.616.636.000

Investasi Pada Entitas Anak dan Asosiasi 524.897.591.630 459.897.591.630

Aset Real Estat 201.218.801.539 208.810.430.261

Properti Investasi 292.044.962.630 296.268.609.718

Aset Tetap 124.005.832.729 120.385.766.857

Uang Muka Investasi 6.381.679.416 6.381.679.416

Aset Lain- Lain 51.608.914.459 218.996.400.000

Jumlah Aset Tidak Lancar 1.459.614.010.070 1.521.553.216.083

JUMLAH ASET 4.661.809.039.822 3.534.213.559.416

*)Disajikan kembali, lihat Catatan 3

Lampiran I (Lanjutan) PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

78

2015 2014

Rp Rp

LIABILITAS DAN EKUITAS


Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Pinjaman Bank -- --

Utang Usaha

Pihak Berelasi 29.581.796.109 18.158.073.448

Pihak Ketiga 10.483.313.015 8.597.941.576

Utang Pajak 20.195.145.943 54.162.045.077

Beban Akrual 21.775.095.632 55.396.950.967

Utang Lain- Lain 155.597.242.096 154.947.899.623

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 237.632.592.795 291.262.910.691

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurangi Bagian yang

Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Pinjaman Bank 51.112.786.014 252.653.622.859

Utang Sewa Pembiayaan 645.275.647 2.675.674.810

Pendapatan Diterima Dimuka 140.716.028.976 233.108.473.987

Jaminan Sewa Diterima Dimuka 3.958.359.644 2.650.867.295

Liabilitas Imbalan Pascakerja 6.452.108.015 7.373.502.951

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 202.884.558.296 498.462.141.902


Ekuitas

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk

Modal Saham

Modal Dasar Sebesar 8.000.000 Lembar saham pada tanggal 2015

dan 2.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2014

Nilai Nominal Rp1.000 per Saham, Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh masing - masing sebesar

2.246.730.231 dan 1.329.995.757 Lembar Saham

pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 2.246.730.231.000 1.329.995.757.000

Uang Muka Setoran Modal 1.500.000.000.000 916.734.474.000

Saldo Laba

Ditentukan Penggunaannya 482.166.974.995 361.145.559.395

Belum Ditentukan Penggunaannya (7.605.317.264) 136.612.716.428

Jumlah Ekuitas 4.221.291.888.731 2.744.488.506.823

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.661.809.039.822 3.534.213.559.416

Lampiran II PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2015 2014

Rp Rp

PENDAPATAN 122.585.475.325 232.559.162.392

BEBAN POKOK PENDAPATAN 98.780.914.973 96.014.208.578

LABA KOTOR 23.804.560.352 136.544.953.814

Beban Administrasi dan Umum (73.751.525.255) (69.856.982.619)

Beban Penjualan (1.139.492.362) (333.721.958)

Pendapatan Lain - Lain - Bersih 109.199.783.305 210.198.880.647

Beban Keuangan (17.110.694.266) (18.203.027.594)

Beban Pajak Penghasilan Final (28.578.331.057) (32.772.426.282)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 12.424.300.717 225.577.676.008

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Kini (3.902.720.135) (14.153.471.750)


LABA TAHUN BERJALAN 8.521.580.582 211.424.204.258


Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba (rugi)

Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas

Imbalan Pasti 1.290.487.845 (1.474.009.201)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 9.812.068.427 209.950.195.057

Lampiran III PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

80

Saldo Laba

Modal Disetor Uang Muka Telah Ditentukan Belum Ditentukan Total Ekuitas

Setoran Modal Penggunaannya Penggunaannya

Rp Rp Rp Rp Rp

Saldo pada tanggal 31 Desember 2013 1.329.995.757.000 -- 412.985.931.000 170.125.176.956 1.621.551.310.978

Setoran Modal

Uang Muka Setoran Modal -- 916.734.474.000 -- -- 916.734.474.000

Pembagian Laba :

Dividen -- -- -- (30.007.896.840) (30.007.896.840)

Cadangan khusus -- -- 154.652.593.895 (128.392.170.267) 26.260.423.628

Laba tahun berjalan -- -- -- 211.424.204.258 211.424.204.258

Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- (1.474.009.201) (1.474.009.201)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 1.329.995.757.000 916.734.474.000 567.638.524.895 221.675.304.906 2.744.488.506.823

Setoran Modal 916.734.474.000 (916.734.474.000) -- -- --

Uang Muka Setoran Modal -- 1.500.000.000.000 -- -- 1.500.000.000.000

Pembagian Laba :

Dividen -- -- -- (33.008.686.524) (33.008.686.524)

Cadangan khusus -- -- (85.471.549.900) 85.471.549.900 --

Laba tahun berjalan -- -- -- 8.521.580.582 8.521.580.582

Laba Komprehensif Lain -- -- -- 1.290.487.845 1.290.487.845

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 2.246.730.231.000 1.500.000.000.000 482.166.974.995 (7.605.317.264) 4.221.291.888.731

Lampiran IV PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

81 paraf:

2015 2014

Rp Rp


Penerimaan Kas dari Pelanggan (9.917.429.906) (116.519.307.292)

Pembayaran Kas kepada Karyawan dan Pemasok (262.374.940.801) 192.263.374.822

Pembayaran Beban Keuangan (15.816.617.843) (17.655.495.993)

Pembayaran Pajak Penghasilan (18.104.642.321) (6.644.444.000)

Arus Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Aktivitas Operasi (306.213.630.871) 51.444.127.537

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan Bunga 111.649.630.660 91.954.347.710

Perolehan Aset Tetap (3.620.065.872) (104.993.328.742)

Perolehan Properti Investasi -- (41.624.338.961)

Penerimaan Dividen Kas dari Entitas Anak 256.127.803 5.196.484.373

Penambahan Uang Muka Investasi -- (6.381.679.416)

Penempatan Investasi Jangka Panjang (69.621.000.000) (10.863.586.094)

Pencairan Uang Jaminan 167.387.485.541 --

Uang Muka Pembelian Tanah -- (220.374.330.169)

Perolehan Aset Lain-Lain -- (199.821.904.454)

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)

Aktivitas Investasi 206.052.178.132 (486.908.335.753)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran Pinjaman Bank (201.540.836.845) (20.000.000.000)

Penerimaan Pinjaman Bank -- 180.000.000.000

Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan (2.030.399.163) (1.210.269.584)

Pembayaran Dividen (33.008.686.524) (30.007.896.840)

Penerimaan Modal Disetor 1.500.000.000.000 910.000.000.000

Penerimaan Jaminan Sewa 1.307.492.349 890.459.980

Arus Kas Bersih Diperoleh dari

Aktivitas Pendanaan 1.264.727.569.817 1.039.672.293.556

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 1.164.566.117.078 604.208.085.340

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 1.407.738.706.672 803.530.621.332

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 2.572.304.823.750 1.407.738.706.672

Lampiran V PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK INFORMASI TAMBAHAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

82

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terlampir adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

2. Investasi Pada Entitas Anak dan Asosiasi

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya.

Perusahan Asosiasi/ Kepemilikan Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

% Biaya Perolehan Penyertaan Penyertaan Biaya Perolehan

Entitas Anak

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 99,75 346.949.844.000 -- -- 346.949.844.000

(d/h PT Jakarta Komunikasi)

PT Pulo Mas Jaya 95 94.999.960.000 -- -- 94.999.960.000

PT Jakarta Konsultindo 93 9.348.000.000 -- -- 9.348.000.000

PT Jakarta Utilitas Propertindo 99,93 4.205.000.000 65.000.000.000 -- 69.205.000.000

(d/h PT Jakarta Manajemen Estatindo)

PT Jakarta Energi Utama 70 3.500.000.000 -- -- 3.500.000.000

Entitas Asosiasi

PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda 25 894.787.630 -- 894.787.630

PT Jakarta Aset Manajemen 49 803.102.269 -- -- 803.102.269

Dikurangi Penurunan Nilai Investasi

PT Jakarta Aset Manajemen (803.102.269) -- -- (803.102.269)

Total Nilai Penyertaan Saham 459.897.591.630 524.897.591.630

Perubahan Selama Periode Berjalan

31 Desember 2015

Documents

PT JAKARTA PROPERTINDO · 2020. 11. 27. · PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan