PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA ( PRONA ) DALAM …repository.unair.ac.id/12286/8/FULLTEXT.pdf · Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional yang mana ... d. ketidakpastian dalam

SK R I F S I

ASRt TJA H JA N IN G S IH

PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA ( PRONA ) DALAM K A IT A N N Y A DENGAN

PEM BA N GU N AN NASIO NAL

FAKULTAS H U K U M UNIVEFSITAS AIRLANGGA

1987

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA ( PRONA ) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ASRI TJAHJANINGSIH

PROYEK OPERASI KAoIOIIAL AGRARIA ( PRCMA )

DALAK KAITANNYA DKNGAN PriMBANGUilAN I'lASIOlTAL

S K R IP S I

OLEH

ASRI T JAHJANIKGSIH

No. 037910677

UN IVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

FAKULTAS IIUKUK

1987



ASRI TJAHJANINGSIH

H U K U M A Q p t f f r i n

PROYEK OPERASI NASIQNAL AGRARIA (PRONA) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH

GELAR SARJANA HUKUMM ! LI K.

P ER P U S T A K A A N ' U N I V E R S I T A S A l R L A N G G A * ___ S U R A B A Y A

olehASRI TJAHJANINGSIH No. 03^10677

DOSEN PEMBIMBING / 7ENGUJI

SOEDALHAk , S.H.

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA FAKULTAS HUKUM

1987

SKRIPSI



ASRI TJAHJANINGSIH

KATA PENGANTAR

Adalah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa tingkat akhir didalam menempuh studinya untuk membuat skripsi sebelum meraih gelar kesarjanaan sebagaimana tercantum di dalam kurikulum yang berlaku.

Sebagai realisasi tersebut di atas, di sini saya berusaha memberikan suatu pandangan di dalam pemecahan suatu masalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional yang mana sampai saat ini masih banyak dipermasalahkan oleh masyarakat.

Adapun data-data dan bahan-bahan guna penyelesaian skripsi ini saya peroleh dari hasil servey dan literatur / buku-buku perpustakaan yang erat kaitannya dengan masalah yang saya bahas dalam skripsi ini.

Sudah barang tentu apa yang saya hasilkan belum memadai sesuai dengan kemampuan saya yang masih sangat terbatas, sehingga masih perlu pengkoreksian kembali apabila diinginkan suatu hasil yang dapat dikatakan memuas- kan.

Akhirnya atas terwujudnya skripsi ini saya mengu- capkan terima kasih kepada Bapak Soedalhar,S.H sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan jauh sebelum skripsi ini saya buat; ucapan yang sama , juga saya sampaikan kepada Bapak Wisnu Susanto,S.H, dan Bapak Eman,S.H, sebagai Dosen Penguji . Jasa-jasa beliau akan



ASRI TJAHJANINGSIH

selalu terkenang dan sulit dapat dilupakan. Juga kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya yang telah memberikan bantuan yang tidak sedikit artinya di dalam ke- lengkapan dan data-data yang sangat saya butuhkan pada penyusunan skripsi ini. Untuk itu, saya sampaikan ucapan terima kasi yang tulus.

Demikianlah semoga apa yang saya hasilkan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi saya sendiri di dalam menempuh karier lebih lanjut.

Surabaya, Juni 1987

Asri Tjahjaningsih



ASRI TJAHJANINGSIH

DAFTAR. I SI

HalamanKATA PENGANTAR ..............................DAFTAR I SI ..... ............................ ivBAB I : PENDAHULUAN

.1 , Permasalahan : La tar belakang danRumusannya .................... 1

2. Penje.lasan Judul ............ 7

3. Alasan Pemilihan Judul ....... 8

4 . Tujuan Penulisan .............. 9

5. Metodologi ..................... 9

6 . Pertanggungjawaban Sistematika .. 10 P‘AB II : PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN DAN

TUGAS PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)1. Pengertian dan Dasar liukum

PRONA .......................... 12

2. Tujuan dan Tugas PRONA ....... 15

BAB III : KEBIJAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONALAGRARIA, SYARAT-SYARAT DAN BIAYA PRONA1. Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional

Agraria ........................ 17

2. Syarat-syarat dan Biaya PRONA .. 23

BAB IV



ASRI TJAHJANINGSIH

HalsmanBAB IV : HUBUNGAM PROYEK OPERASI NASIONAL

AGRARIA (PRONA) DENGAN P11MBANGUNAN NASIONAL1. Program Operasional PRONA ....... 282. Hambatan-harnbatan Yang • Timbul .... 35

BAB V : PENUTUP1. Kesimpulan ........................ 372. Saran ............................. 39

DAFTAR BACAANDAFTAR LAMPIRAN



ASRI TJAHJANINGSIH

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar belakang dan rumusannvaPerjalanan sejarah kolonial di bumi Nusantara cu-

kup panjang dirssakan. Selama masa tiga se’tengah abad atau tiga ratus lima puluh tahun bangsa Indonesia di- jajah oleh bangsa asing. Dengan kata lain bahv/a selama waktu resebut tanah air Indonesia diperintah dan diatur oleh bangsa lain sehingga v/ajarlah apabila segalanya a- kan dilakukan demi kepentingan penjajah, termasuk masalah tata guna tanah. Terasalah tanah ini seolah-olah bukan lagi sebagai kurnia Tuhan Yang Mahaesa, tetapi menjadi sumber keresahan dan penindasan. Rakyat Indonesia ditj.ndas oleh penjajah melalui politik hukum pertanahan yang tidak adil demi kemakmuran bangsa kolonial Belanda. 1

Pada zaman Pemerintah Kolonial Belanda terjadi du- olisme hukum yang berlaku, utamanya yang menyangkut hukum pertanahan (agraria). Dualisme hukum tersebut tampak jelas, bahv/a disamping berlaku hukum agraria Barat juga

pberlaku hukum agraria menurut hukum adat.Hukum Agraria Barat yang diberlakukan di Indonesia

pada v/aktu itu disebUt Agrarische Wet yang disahkan

^Kartasapoetra G. et al., Hukum Tanah-Jaminan UIJPA ba.gi Keberhasllan Pendayagunaan Tanah. Bina Aksara,-Jakarta, 19 8 5, h. 96

2Ibid.. h. 99

BAB I

1



ASRI TJAHJANINGSIH

2

dengan Staatblad Tahun 1870 Nomor 55 (S. 1870 - 55). Undang-undang Agraria tersebut dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Per- data) atau Burgerlijk V/etboek (B»W.) sehingga mempunyai status hukum yang kuat dan mengikat, sedangkan hukura adat hanya merupakan hukum yang tidak tertulis#^

Berlakunya dualisme hukum dalam bidang pertanahan ini mempunyai dampak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena tanah mempunyai peranan yang sangat dominan dan peka sifatnya.

Qleh karena itu, alangkah besar pertanggung ja- waban kita sebagai anggota masyarakat dan atau sebagai warga negara Indonesia untuk mewujudkan :agar tanah sebagai salah satu sumber daya alam mempunyai daya guna dan hasil guna bagi pembangunan bangsa dan tanah air. Bukan sebaliknya, tanah yang seharusnya menjadi sumber daya alam yang besar sekali manfaatnya bahkan menjadi sumber sengketa dan keresahan sosial,

Sumber keresahan yang disebabkan oleh tanah, secara umum dapat disebutkan beberapa faktor penyebabnya, antara lain :

■^Boedi Harsono, UUPA - Se.larah Penvusunant Isit dan Pelaksanaannva. Bagia Pertama, Jil.I, Djambatan, Jakarta, 1975, h *8



ASRI TJAHJANINGSIH

a. struktur pertanahan (agraria) yang masih belum banyak berubah ;

b. kepincangan pemilikan, penguasaan dan peraanfaatan tanah ;

c. pelaksanaan hukum yang belum effektif ;d. ketidakpastian dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut hasil kajian Sunarjati hartono, banyak se~kali perbuatan melawan hukum yang bermula pada sengketa tanah. Begitu pula- tidak sedikit sengketa dalam masyarakat rumah tangga dan hubungan kekeluargaan menjadi retak, hanya disebabkan oleh perkara pombagian v/aris yang menyan xut tanah,

Dengan banyaknya jumlah perkara yang menyangkut tanah yang sempat disidangkan di meja pengadilan, maka dapat disimpulkan bahv/a tanah merupakan sentral dalam kehidupan, Atau dengan kata lain bahv/a tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak agraris.

Dalam konteks ini, Pemerintah Republik Indonesia - telah mencanangkan rencana pembangunan di bidang pertanahan yang mulai dilaksanakan dalam Repelita III, yaitu

Îbid.. h. 15

^Sunarjati Hartono, Bebera~pa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah. Alumni, Bandung, 1978, h. 3



ASRI TJAHJANINGSIH

kebijaksanaan Catur Tertib Pertanaha, yang meliputi :It tertib hukum pertanahan ;2. tertib administrasi pertanahan ;3. tertib penggunaan tanah, danif. tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.^

Menurut kenyataan selama ini, bahwa tidak sedikit orang, lembaga/instansi sv/asta maupun pernerintah raengua- sai tanah tanpa alas hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini kadang-kadang disebabkan, antara lain, di camping kurangnya kesadaran hukum, juga tidak jarang di- dorong oleh faktor kesengajaan atau hasrat berspekulasi. Keadaan seperti ini akan sangat merugikan, terutama terhadap golongan ekonomi lemah yang lemah pula dalam segi hukum. Dengan demikian menyebabkan kurangnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, utamanya di daerah pedesaan. Hal ini suatu bukuti lagi bahwa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun I96I (LN Tahun 1961 Nomor 28) tentang Pendaftaran Tanah, belum berjalan

7lancar.Gejala-gejala negatif seperti tersebut di atas

juga menunjukkan bahwa administrasi pertanahan di Indo-

^Keuutugian Preslden P.I.'No.7 Tahun 1979.■Repralita III, Buku III, h. 225

7Boedi Harsono, Beberana Analisa Tentang Hukum Af>;raria. Bag.l dan 5. Esa Study Club, Jakarta, 1975*h. 32



ASRI TJAHJANINGSIH

5

noa'i.n belum beres. Dalam segi pelayanan yang kurang me- .nuaskan, khususnya yang menyangkut prosedur pengurusan yang berkaitan dengan tanah sangat berbelit-belit. Ditam- bah lag! dengan biaya pengurusan yang diluar ketentuan dan tambahan "biaya yang tidak resmi". Semua ini membawa citra yang kurang sedap terhadap terhadap instansi agraria. Karena itulfeh tidak mengherankan jika masyarakat menjadi enggan mendaftarkan tanahnya atau melakukan jual beli tanah dengan prosedur resmi menurut ketentuan-keten-

Qtuan yang tercantum dalam UUPA.

Kenyataan-kenyataan tersebut membuktikan bahv/a program Catur Tertib Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam Pepelita III adalah langkah kebijakan (policy) di bidang pertanahan yang sekaligus merupakan tujuan dan sasaran pembangunan bidang keagrariaan nasional. Kebijakan lain yang ditempuh oleh Pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah dan sebagai realisasi pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan, ialah Proyek Opera- Nasional Agraria, atau yang lebih dikenal dengan PRONA ycng dilaksanakan berdasarkan SK, Mendagri tanggal 15 Agustus 1981, Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria .

QDjoko Prakoso et al,, Prona Sebagai Pelaksanaan

Fun^hji Agraria. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 75



ASRI TJAHJANINGSIH

6

Sasaran utama program tersebut adalah meiabenahi dan mendudukkan fungsi pokok agraria, yaitu fungsi pelayanan terhadap masyarakat dan fungsi penertiban dengan tetap berpegang pada kebijaksanaan dasar Catur Tertib Pertanahan.

Selanjutnya, pengejawantahan atau realisasi program tersebut secara jelas dapat dinyatakan bahwa tanah di seluruh tanah air harus rnemiliki bukti pemilikan dan penguasaan yang kuat (kepastian hukura) dengan merniliki sertifikat. Pemilikan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah.

Menyadari hal yang demikian itulah, maka program pertanahan tersebut dititikberatkan pada pensertifikatan secara massal, dengan memperioritaskan pada para petani golongan ekonomi lemah dan para pemilik tanah pada umum- nya, tanpa mengabaikan masalah lain yang berkaitan dengan program "Catur Tertip Pertanahan".^

Program inilah yang akhirnya direalisasikan dengan Proyek Operasi Nasional Agraria, atau lebih dikenal dengan singkatan PRONA.

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik su&tu rumusan yang berbentuk kalimat-kalimat sebagai berikut :

Ûbid.. h. 7 k



ASRI TJAHJANINGSIH

7

1. apakah pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), tujuan dan tugas-tugas PRONA ;

2 . bagaimana pula syarat-syarat untuk memperoleh sertifikat serta jumlah biaya yang diperlukan untuk keperluan tersebut ;

3. apakah hubungan antara PRONA dengan Pembangunan Nasional bidang pertanahan, utamanya bila dikaitkan dengan kebijaksanaan Catur Tertib Pertanahan ;

4- bagaimana pelaksanaan PRONA dan realisasinya, serta hasil-hasil yang dicapai,

2. Pen.ielasan JudulJudul Skripsi : PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA

(PRONA) DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONALYang dimaksud dengan "Proyek" di sini, ialah sua-

tu program kerja yang disusun secara konsepsional dan sistematis dengan maksud dan tujuan yang telah dicanangkan ;

"Operasi Nasional", maksudnya adalah suatu program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama dan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia.

"Agraria" yang berarti pertanahan atau tanah (bumi) sesuai dengan yang dimaksud oleh U.U.Nomor 3 Tahun I960 (UUPA) jjasal 1 ayat (4) dan pasal 4 ayat (1) ;

"kaitannya", berarti hubungannya atau dihubung-kan ;



ASRI TJAHJANINGSIH

8

"Pembangunan Nasional”, mengandung pengertian pembangunan bidang pertanahan yang dihubungkan dengan program ’’Catur Tertib Pertanahan" dalam Repelita III.

Jadi, Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional, merupakan program kerja dibidang pertanahan (agraria) yang dilaksanakan secara serentak diseluruh v/ilayah Nusantara, dihubungkan dengan program Catur Tertib Pertanahan dalam Repelita III.3. Alasan Pemilihan Judul

Tanah sebagai faktor sumber daya alam yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang agraris, terutama jika dikaitkan dengan pembangunan nasional harus didayagunakan secara optimal, sebab tanah merupakan sentral dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia.

Selama ini tanah masih banyak yang belum dimanfa- atkan secara berhasil guna dan berdayaguna, Betapa banyak perbuatan melawan hukum yang bersumber pada masalah tanah. Kerawanan sosial telah timbul di mana-mana hanya disebabkan oleh masalah sengketa tanah. Padahal, jika dikaitkan dengan pembangunan nasional, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital yang harus didayagunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itulah setiap jeng-kal tanah harus mempunyai kepastian hukum secara jelas.

Upaya tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat (3 )UUD 1945 : "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungdidalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk



ASRI TJAHJANINGSIH

9

sebesar-besar kemakmuran rakyat".Demikianlah, motivasi yang mendorong pemilihan

judul dalam skripsi saya ini bahwa tanah Karus didayagunakan seoptimal mungkin sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam Catur Tertib Pertanahan.4. Tu.iuan Penulisan

a. Tu.iuan UmumAgar pembangunan yang kini sedang giat dilaksa-

nakan oleh Pemerintah Orde Baru dalam bidang pertanahan, khususnya dalam Pribyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) agar lebih memasyarakat dan diketahui kedudukan hukumnya, utamanya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.

b. Tu.iuan KhususUntuk memenuhi kurikulum Fakultas Hukum Universi-

tas Airlangga, sebagai salah satu persyaratan untuk lulus dalam menempuh ujian Program Strata Satu (S-̂ ).5. Metodologi

a. Pendekatan masalahDalam penyusunan skripsi ini saya menggunakan

pendekatan masalah dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif, artinya suatu studi atau kajian mengenai hal-hal yang khusus kemudian ditarik ke hal-hal yang umum ; sedang metode deduktif, berarti suatu kajian dari hal yang umum ke hal atau masalah yang khusus.

b, Sumber DataSebagai sumber data adalah buku-buku literatur/

buku-buku perpustakaan yang erat kaitannya dengan masa-



ASRI TJAHJANINGSIH

10

lah tanah, di samping studi lapangan.c . Analisa Data

Buku-buku literatur dan hasil studi lapangan sebagai sumber data ditelaah dan dibahas sistematis . Hasil kajian dan bahasan tersebut dituangkan dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian ditentukan kaidah-kaidah hukumnya untuk dapat dipertanggungjawabkan.6 . Pertanggungiawaban sistematika

"Pendahuluan" saya letakkan pada BAB I, karena sebelum pembahasan sampai pada masalah yang menjadi topik dalam penyusunan skripsi ini harus diawali dengan uraian sebagai pendahuluan yang mencakup latar/belakang masalah dan kemudian ditentukan rumusannya. Begitu pula tentang metode yang digunakan, tujuan penulisan, yang pada prinsipnya harus dapat dipertanggungjawabkan..sehingga pembahasan- pembahasan berikutnya dapat berjalan lancar.

" Pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria" atau PRONA, yang m’eliputi dasar hukum pelaksanaan proyek tersebut, tujuan proyek dan tugas-tugas yang dibeban- kan pada proyek, saya letakkan pada BAB II, karena memahami maksud dan tujuan prorek, tugas-tugas dan dasar hukum-- nya, maka akan diketahui pula, bagaimana Prona dilaksanakan dan k&gaimana pula syarat-syarat sebagai ppecerta Prona.

Pembahasan berikutnya mengenai"Pelaksanaan Prona dan Syarat-syarat Sebagai Peserta Prona", saya letakkan pada BAB III, karena pengertian Prona, tujuan dan tu-



ASRI TJAHJANINGSIH

11

gas-tugas Prona telah diketahui dalam bab sebelumnya."Hubungan Prona dengan Pembangunan Nasional" da

lam bidang pertanahan. Pembahasan ini saya letakkan pada BAB IV yang merupakan bab inti. Oleh karena itu, dalam bab ini pembahasan lebih terinci sehingga diketahui kaitan antara PRONA dengan Pembangunan Nasional dalam bidang agraria (pertanahan).

Yang terakhir adalah "Penutup" saya letakkan pada BAB V yang merupakan "Kesimpulan” dan "Sarann. Saran- saran tersebut dapat kiranya menjadi sumbangsih dan masukan (in-put) yang positif dalam rangka pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pertanahan.



ASRI TJAHJANINGSIH

M I L T KP E R P U S T A K A A N

' U N I V E R S I T A S A I R L A N G G A ' ______S U R A B A Y A ,

BAB II

PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN DAN TUGAS PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)

1. Pengertian Provek Operasi Nasional AgrariaDalam rangka pelaksanaan program catur tertib di

bidang pertanahan sebagaimana yang telah diprogramkan dalam TAP MPR Nomor : IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, kemudian dijabarkan dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1979, Pemerintah Orde Baru telah bertekad untuk melaksanakan program penataan kembali pertanahan di Indonesia, Program dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan fungsi tanah sesuai dengan tuntutan dan amanat pasal 33 ayat (3 ) UUD 19 4 5, yaitu pendayagunaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.^

Untuk melaksanakan amanat tersebut, antara lain dengan mengadakan pensertifikatan tanah secara massal untuk memterikan jaminan hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat dengan prioritas pada masyarakat golongan ekonomi lemah,^

Program penataan pertanahan tersebut adalah Proyek Operasi Nasional Agraria, atau yang lebih dikenal dengan singkatan PRONA. Proyek ini mulai dilaksanakan pada tang-

^ Keppres. R.I. No.7 Tahun 1979. Repelita III, . Buku III, h. 227

■^Djoko Prakoso, Budiman Adi Purwanto, Mekanisme Fungsi Agraria. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h.

12



ASRI TJAHJANINGSIH

13

gal 15 Agustus 1981 berdasarkan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi

12Nasional Agraria*Di samping pelaksanaan pensertifikatan tanah seca

ra raassal yang menjadi program kerja proyek tersebut, juga pelaksanaan program penyelesaian sengketa tanah dengan maksud agar dicapai ketentraman dalam penguasaan dan pemilikan tanah# Dengan kata lain, untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) mempunyai jangkauan dan nilai strategis, tidak hanya dalam arti meningkatkan pelaksanaan tugas keagrariaan, melainkan secara langsung maupun tidak langsung telah membantu memantap- kan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional di bidang pertanahan.-^

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), segala sesuatu yang menyangkut pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Peme- rintah Nomor 10 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, tentang Pendaftaran Tanah, masih tetap berlaku* Pada prinsinya dasar yang digunakan tidak mengalarai per-

1 2 Ibid.1 3 Ibid.. h. 69



ASRI TJAHJANINGSIH

ubahan. Sedang dalam PRONA diupayakan suatu kemudahan prosedur untuk me mperoleh sertifikat hak atas tanah.

Jadi, pada prinsipnya bahwa PRONA suatu upaya pensertifikatan hak atas tanah secara massal, biaya murah karena terjangkau oleh golongan masyarakat ekonomi lemah, cara penyelenggaraan yang sederhana dan tidak sulit untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui PRONA, jika dibandingkan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah me - nurut PP Nomor 10 Tahun 1961 (LN Tahun 1961 Nomor 28) adalah lebih cepat, praktis, dan lebih sederhana. Oleh karena itu, pelaksanaan PRONA perlu dikerabangkan dan disempurna- kan sehingga kendala-kendala yang sering mengganggu ke- lancaran pelaksanaan PRONA dapat dikurangi, Dengan demikian, tujuan yang tercantum dalam pasal 19 UUPA, juncto PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah akan lebih cepat dapat ditanggulangi.^

Dengan demikian dasar hukurn pelaksanaan PRONA adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun I960, Lembaran Negara Tahun I960 Nomor 10!+, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan singkatan UUPA. Di samping UUPA juga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, juncto Keputusan Men- teri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981, sedang pembiayaan PRONA berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981.



ASRI TJAHJANINGSIH

15

2. Tu.luan dan Tugas Proyek Operasi Nasional AgrariaSasaran utama pembentukan Proyek Operasi Nasional

Agraria (PRONA) adalah membenahi dan mendudukkan fungsi pokok agraria, yaitu fungsi pelayanan terhadap masyarakat dan fungsi penertiban, dengan tetap berpegang pada kebijaksanaan dasar catur tertib pertanahan.

Untuk lebih jelasnya, tujuan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dalam hal pertanah an sebagai upaya ikut berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial-politik serta pembangunan di bidang ekonomi.

Sedang tugas-tugas PRONA dapat dirinci sbb,1 * meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai-

mana diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (BBHN);

2 , memmbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum agraria, agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas tanah ;

3 . upaya untuk menyelesaikan dan mengurangi sengketa- sengketa tanah.

15Ibid.



ASRI TJAHJANINGSIH

16

Dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), diperlukan ker- jasama semua aparat agraria secara structural, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat daerah. Kepala kecamatan semua aparat pemerintah desa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat dihimbau untuk membantu demi sukses- nya tujuan dan tugas-tugas proyek.^

lSXbid.



ASRI TJAHJANINGSIH

KEBIJAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA

1* Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional AgrariaPada prinsipnya pelaksanaan Proyek Operasi Nasio

nal Agraria (PRONA) ditekankan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, sedangkan bagi golongan masyarakat yang sungguh-sungguh tidak mampu dibebaskan atau dengan kata lain, tidak dibebani dengan biaya apapun (vide : pasal 19 ayat (k) UUPA).

Jangkauan kerja Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ineliputi :

1 . pensertifikatan tanah secara massal ;2 . penyuluhan hukum agraria ;

173 . inventarisasi sengketa-sengketa tanah,Dalam pelaksanaan program kerja PRONA tersebut,

kepala kantor agraria kabupaten/kotamadya dengan surat izin bupati kepala daerah tingkat II/walikota, menentukan lokasi untuk ditempati sebagai pos komando (Posko) kerja PRONA, Para petugas lapangan yang terdiri dari kepala kantor agraria kabupaten/kotamadya, kepala kecamatan, dan a- parat pemerintahan desa, bertolak menuju lokasi yang sudah ditentukan sebagai Posko PRONA. Di lokasi posko tersebut berlangsung kegiatan-kegiatan proyek sesuai'dengan

17rDjoko Prakoso, Budiman A#Pur\vanto, Qp.cit., h .66

BAB III

17



ASRI TJAHJANINGSIH

18

program kerja yang sudah ditentukan, antara lain :1 . pengukuran ;2 . pemetaan dan pembuatan gambar/denah ;3 . pengesahan/penyelesaian surat-surat untuk pener-

bitan sertifikat ;4 . penyelesaian sengketa tanah.^

Pelaksanaan program kerja PRONA tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 ayat (2) UUPA.

Para petugas lapangan juga memberikan penyuluhan hukum (hukum agraria) di lokasi atau posko yang sudah ditentukan (balai desa, rumah penduduk, dll.), atau kalau memang diperlukan mendirikan tenda (kemah) yang khusus diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Apabila pelaksanaan kerja PRONA telah rampung, maka tinggal penyelesaian sertifikat untuk diserahkan kepada para pemohon. Biasanya, selang wak,tu empat minggu atau satu bulan, sertifikat PRONA baru diserahkan dan di- terimakan kepada masing-masing pemohon melalui kepala desa/ kepala kelurahan.^

Demikianlah, pelaksanaan kerja Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang pada hakekatnya adalah pensertifikatan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum

^ Loc.cit.. h. 67 19Wav/ancara dengan Pejabat Kantor Agraria Kotama-

dya Surabaya tanggal 2o Maret 1987



ASRI TJAHJANINGSIH

19

hak atas tanah tersebut.Dalam sertifikat PRONA ini memuat :

1 . nomor persil ;2 . luas tanah ;3 . letak tanah ;l+, macam hak atas tanah ;5 . surat keputusan pemberian hak. ;6 . nomor dan tanggal surat ukur ;7. nomor pemilik ;8 . gambar bagian atau situasi tanah

(vide : Lampiran ),Sasaran pelaksanaan PRONA yang paling utama ialah

hak milik, yaitu hak yang turun-temurun, terkuat, dan dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA (vide : pasal 20 UUPA).

Menurut ketentuan pasal 22 ayat (2) UUPA, hak mi-21lik dapat diperoleh, karena :

1. menurut hukum adat (yang diatur dengan PP);2. dengan suatu Penetapan Pemerintah (Permendagri

Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Ta- tacara Pemberian Hak Atas Tanah) ;

3. ketentuan Undang-undang.

21Boedi Harsono, loc.cit.. h. 1220Ibid.



ASRI TJAHJANINGSIH

20

Dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 27 UUPA hak milik dapat hapus, apabila :

a, tanahnya jatuh kepada Negara, karena :1. pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA ;2 . penyerahan dengan suka?-rela oleh pemiliknya;3 . diterlantarkan ;4 . ketentuan pasal 2 1 ayat (3 ) dan pasal 26

ayat (2) UUPA ;b, tanahnya musnah.

Hak milik atas tanah inilah yang menjadi objek pelaksanaan kerja PRONA, agar tanah yang bersangkutan mempu-

22nyai kepastian hukum.1.2. Sasaran dan Objek PRONA

Sasaran PRONA ini ditujukan kepada perorangan goloag- an ekonomi lemah dan bersedia membayar biaya yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dajam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 yang diperkuat camat dan lirah/kepala desa setempat.

Da3.am menentukan sasaran perlu memperhatikan prioritas sebagai berlkut :

a. penguasaan/pemilikan tanah yang terkena ketentuan landreform, baik pada bagian tanah-tanah yang masih menjadi hak pemilik lama maupun bagian yang merupakan tanah kelebihan maksimum, absente, dan tanah-

^ loc.cit.. h. 13



ASRI TJAHJANINGSIH

21

tanah lain yang belum dan yang telah diredistribusi- kan kepada para penggarap ;

b. yang dipunyai atau yang dikuasai anggota golongan ekonomi lemah / Organisasi Perintis Kemerdekaan, Angkatan Legium Veteran, PEPABRI, KORPRI, FBSI, HKTI, HSNI, Badan Keagamaan dan Sosial, dan Partai Politik/GOLKAR yang sudah diterima oleh kantor agraria kabupaten/kotamadya, berada dalam lokasi yang ditetapkan.;

c. daerah yang tanahnya mempunyai potensi produksi bahan pokok yang cukup besar untuk dikembangkan ;

d. tanah-tanah yang berpenduduk padat dan mempmnyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan ;

e. tanah-tanah sengketa yang bersifat strategis dan dapat diselesaikan secara tuntas* Ôbjek Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah

tanah pertanian yang luasnya kurang dua hektar atau tanahppekarangan untuk perumahan yang luasnya kurang 2000 m di

dalam lokasi kecamatan dan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur kepala daerah propensi.2if

1.3* Penetapan LokasiLokasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) meru

pakan titik yang strategis di dalam rangka pelaksanaan,

-'Hasil wawancara dengan Pejabat Agraria Kotaraadya Surabaya, tanggal 26 Maret 1987.

2<tibid.

?x



ASRI TJAHJANINGSIH

22

tepatnya sasaran, dan tercapainya target, sangat ditentukan oleh ketepatan di dalam penetapan lokasi, yang selanjutnya berperan dalam menetapkan jenis objek kegiatan dan proses kegiatan keagrariaan. Oleh karena itu, penetapan lokasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kev/enangan yang ada dan kriteria yang telah ditetapkan.

Jenjang penetapan lokasi adalah sebagai berikut :a. tingkat pusat ;b. tingkat propensi ;

25c. tingkat kabupaten/ kotamadya.l.Zf, Objek Kegiatan

Objek kegiatan adalah wilayah atau lokasi yang akan di-PRONA-kan berdasarkan ketersediaan data dan sarana keagrariaan hasil kegiatan pra-PRONA.

Kegiatan pra-PRONA adalah kegiatan prapelayanan (persiapan) yang berupa proyek-proyek di lingkungan sub komponen, yang meliputi Tata Guna Tanah (TGT), Landreform (LR), Pengurusan Hak-hak Tanah (PHT) dan Pendaftaran Tanah (PT) dalam penyediaah data dan atau sarana keagrariaan agar mempercepat dan mempermudah kegiatan pelayanan, khususnya PRONA.^

Atas dasar ketersediaan data dan sarana keagrariaan dari masing-masing sub komponen, jenis objek kegiatan pe-

25̂Direktorat Jendral Agraria, Petun.iuk Pelaksanaan PRONA. Jakarta, 1981, h. 6

26Ibid



ASRI TJAHJANINGSIH

23

laksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), ditetapkan sebagai berikut :

a# tanpa sarana agraria ;b. tersedia peta tata guna tanah ;c. tersedia peta pendaftaran tanah ;d. tersedia surat keputusan hak, maksudnya penerbitan

sertifikat yang telah tersedia Sk hak termasuk Skredistribusi yang sudah dilampiri gambar situasi/

?7surat ukur pendaftaran tanah. 1

2. Svarat-svarat dan Biava PRONAUntuk menentukan apakah suatu daerah dapat dikenai

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), maka harus merae- nuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut :

a. penentuan lokasi proyek untuk wilayah kabupaten/ kotamadya, harus dikaitkan dengan ruang lingkup proyek ;

b. tiap kabupaten/kotamadya supaya ditetapkan lokasi proyek di daerah masing-masing dan harus dapat menerbitkan sertifikat tanah sebanyak-banyaknya ;

c. dengan penentuan lokasi pensertifikatan massal se-bagaimana disebut pada butir a dan b, dengan sendi-rinya tidak termasuk lokasi-lokasi proyek lain yang

28tidak terjangkau oleh program PRONA.

27Ibid.. h. 7

28Djoko Prakoso, Budiman A.Purwanto, loc.cit.. h.8



ASRI TJAHJANINGSIH

Selanjudnya, mengenai besarnya biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PRONA, telah tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981, tentang "Besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertifikat hak atas tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah adat, yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)•

Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tersebut, maka para pe milik tanah dapat mengurus sertifikat tanahnya secara mudah, cepat, dan biaya murah, utamanya sangat dirasakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.

Di dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981, biaya administrasi pemberian hak-hak atas tanah Negara, maupun penegasan atau pengakuan terhadap tanah hak-hak adat, telah dirinci sebagai berikut

a, pemberian hak atas tanah Negara :1 , di daerah pedesaan, untuk luas tanah sampai

2 hektar sebesar Rp 3*000,00 ;2 . di daerah perkotaan, untuk luas tanah sampai

p2,000 m sebesar Rp 5.000,00 untuk tanah pertanian, sedang untuk tanah bukan pertanian

2*f

2^loc«cit.r h. 1 4 1



ASRI TJAHJANINGSIH

25

pyang luasnya sampai 2.000 m sebesar Rp 10.000,00b, asal tanah milik adat :

1.di daerah pedesaan untuk tanah luas sampai 2 Ha sebesar Rp 1.000.00

2 .di daerah perkotaan untuk tanah luas sampai 2 .0

2.000 m2 sebesar Rp 1.000,00,^Lebih jauh dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Keputus

an Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981, menyebutkan sebagai berikut :

(1 ) untuk biaya pendaftaran hak dikenakan pungutansebesar :a. Rp 1.000,00 untuk daerah perkotaan ;

Rp 100,00 untuk daerah pedesaan ;b. untuk penegasan hak :

Rp 1.000,00 untuk daerah perkotaan ;Rp 100,00 untuk daerah pedesaan ;

c. untuk tanah Negara :Rp 5-000,00 untuk daerah perkotaan,-:Rp 500,00 untuk daerah pedesaan.'*

Selanjutnya, ditegaskan untuk biaya formulir sertifikat, dikenakan biaya sebesar Rp 800,00 ( pasal 7 ayat (2)), sedang untuk biaya formulir di luar formulir sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp 700,00 (pasal 7 ayat (3) Keputusan Mendagri Nomor 220 Tahun 1981 jo. Permendagri No- mor 7 Tahun 1977) . 32

Sedangkan, jika terdapat pungutan-pungutan lain

h. 143•^loc.cit.•^loc.cit.



ASRI TJAHJANINGSIH

26

di luar ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 ini, yang selaraa ini sering dikaitkan keperluan PRONA adalah dapat digolongkan sebagai pungutan liar (pungli) dan tidak sah serta suatu perbuatan yang terlarang (pasal 9 Keputusan Mendagri nomor 220 Tahun 1981 ).

Demikianlah, usaha Pemerintah dalam rangka menumbuhkan gairah dan meningkatkan kesadaran masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mengurus dan raenyelesaikan hak atas tanahnya dengan biaya yang ringan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981. Begitu pula terhadap golongan masyarakat mampu, perlu pula ditumbuhkan gairah yang sama, sehingga terhadap mereka perlu pula di- berikan ketentuan mengenai pembiayaan untuk mengurus sertifikat hak atas tanahnya. Kemampuam Pemerintah untuk rae- nyediakan dana guna keperluan operasional pensertifikatan, masih amat terbatas, sehingga perlu digali sumber pembiaya an tersebut dari swadaya masyarakat. Di samping itu, penting pula diterapkan asas pemerataan dengan jalan, masya - rakat yang mampu membantu kepada masyarakat yang lemah.

Oleh karena itu, Pemerintah (dhi. Depdagri) memandang perlu untuk menetapkan besar pungutan biaya pensertifikatan hak atas tanah bagi golongan masyarakat mampu yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA),dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 266 Tahun 1982 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal lif September 1982,



ASRI TJAHJANINGSIH

27

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Keputusan Men- teri Dalam Negeri Nomor 266 Tahun 1982, dinyatakan sebagai berikut

Biaya operasional yang dipungut dari masyarakat di-tetapkan untuk setiap bidang sebagai berikut :a, di daerah perkotaan I = Rp 33*550,00b, di daerah perkotaan II = Rp 2.^*750,00c. di daerah perkotaan III = Rp 15.950,00d. di daerah pedesaan = Rp 7.150,00

Di saraping itu, masih dibebani biaya-biaya seperti yang diatur dalam pasal-pasal 1 , 2 , 3 , 4, 6 , dan 7

keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 (vide : pasal 6 Keputusan Mendagri Nomor 266 Tahun 1982.

33loc.cit.. h. 148



ASRI TJAHJANINGSIH

BAB IVHUBUNGAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)

DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Program Onerasional PronaDalam memasuki era pembangunan pada periode Repe-

lita III, maka program catur tertib di bidang pertanahan telah dicanangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979* Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Agraria) telah menetapkan kebijaksanaan baru, yaitu dengan meningkatkan usaha yang bersifat pelayanan kepada masyarakat setagaimana yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain dengan pensertifikatan tanah secara massal. Di samping itu, upaya Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang agraria agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban atas tanah.

Dengan menempuh berbagai upaya kebijaksanaan yang bertujuan untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai macam sengketa tanah, maka usaha tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan program yang telah digariskan,

Selain hal-hal tersebut di atas, ada dua faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya program Prona, yaitu faktor teknis dan nonteknis.

Adapun faktor-faktor teknis yang menyangkut hal- hal sebagai berikut :

1. bahv/a sebelum proyek Prona dilaksanakan, instansi

28



ASRI TJAHJANINGSIH

29

agraria bersifat pasif, hanya menunggu masyarakat mendaftarkan tanahnya, Apabila masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya, instansi agraria juga tidak melaksanakan pendaftaran, Akibatnya, semuanya berjalan lambat ;

2 . bahwa prosedur tata kerja agraria selama ini dinilai kurang terpadu, Maksudnya tugas dan fungsi keagrariaan dengan segala seginya belum berjalan sebagairaana mestinyaDengan pengalaman dan kenyataan seperti tersebut

di atas, Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Agraria )menetapkan suatu langkah kebijaksanaan baru yang dinilai akan meraberikan hasil yang diharapkan, langkah kebijaksanaan tersebut adalah raembe- rikan pelayanan yang cepat, mudah dilaksanakan, biaya rau- rah yang terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, utamanya golongan masyarakat ekonomi lemah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, baik di kota-kota maupun di desa-desa dengan mengikut sertakan instansi-instansi dan lembaga-lembaga didalam masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan tersebut (Departemen Pertanian, Departemen Penerangan, dan lain-lain) ^

Di samping faktor teknis tersebut, juga terdapat faktor non teknis yang dapat dijelaskan sbb :

3ZfDirektorat Jenderal Agraria, Petun.luk Intern Provek Proyek .Q-perasional Agraria. periode 1985/1986, Jakarta, h.

35ibid., h.



ASRI TJAHJANINGSIH

30

1 . bahv/a faktor meningkatnya jumlah penduduk dan ce» patnya gerak roda pembangunan, baik kwalitas maupun kuantitasnya, menuntut persediaan tanah yang memadai,

2 . bahwa tanah yang tersedia sudah sangat terbatas utamanya di kota-kota besar, sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan yang cukup serius, Akibat- nya, kepekaan masalah tanah menjadi semakin meningkat.^Demikianlah, permasalahan-permasalahan yang tim-

bul di masyarakat yang bersumber pada masalah tanah diharapkan secara berangsur-angsur dapat dikurangi. Dalam hal ini Pemerintah memandang bahwa apabila permssalahantanah ini tidak diatasi sedini mungkin, akan dapat mengganggu stabilitas sosial yang dapat mempengaruhi lajunya roda pembangunan. Oleh karena harga tanah yang terus meningkat, maka golongan ekonomi lemah cenderung untuk menjual tanahi, nya atau memindahkan tanah hak milik satu-satunya kepada golongan ekonomi kuat.

Untuk melaksanakan program Prona tersebut di atas, Pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb :

1 . persiapan ;2 . penyuluhan ;

373. pelaksanaan di lapangan.

36Ibid.. h 3 7Ibid.



ASRI TJAHJANINGSIH

31

Langkah persiapan segera dilaksanakan setelah di- terbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981, dengan pembentukan organisasi Prona di tingkat pusat dan tingkat daerah, Di tingkat Pusat, di ang- kat pimpinan proyek dan kelengkapannya yang bertugas memberikan petunjuk, bimbingan, pengawasan, dan sekaligus penyediaan dananya. Di tingkat Daerah, juga dibentuk organisasi pelaksanaan Prona dengan Kepala Direktorat Agraria Propensi selaku Pimpinan Proyek, sedang di tingkat kabupaten atau kota madya.-'^

Di samping langkah persiapan struktur tersebut, langkah berikutnya dilakukan persiapan untuk menetapkan calon peserta Prona, antara lain sbb

1 . petugas persiapan turun ke lokasi desa yang telah ditetapkan ;

2 . mengadakan koordinasi dengan camat dan lurah/kepala desa setempat ;

3 . memilih calon peserta berdasarkan kreteria yang telah digariskan sesuai dengan target yang akan dicapai di lokasi desa yang bersangkutan dengan saran dan legalisasi oleh camat dan lurah/kepala desa ;

4. kepala kantor agraria, atas nama bupati/v/alikota- madya menetapkan calon peserta dan obyek tanah yang akan di-PRONA kan, berdasarkan hasil kegiatan petu-

58Ibid.. h. 5

39Ibid.. h. 6



ASRI TJAHJANINGSIH

3 2

Selanjudnya, dalam rangka usaha rnensukseskan Prona tidak kurang pentingnya adalah peranan penyuluhan. Dengan penyuluhan diharapkan timbulnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat atas pelaksanaan tugas keagrariaan. Dalam penyelenggaraan tugas keagrariaan sering ditemui berbagai masalah yang kompleks sehingga menimbulkan banyak kasus sengketa tanah.

Untuk menghidarkan atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai kasus sengketa tanah tersebut, diperlukan pelaksanaan program keagrariaan secara konsepsional, me- nyeluruh yang diselenggarakan sccara berkesinambungan dan meluas, baik di kalangan aparatur agraria, dan aparatur pemerintah lainnya, maupun terhadap masyarakat luas.

Setelah penentuan lokasi Prona Direktorat Agrariapropensi/kepala agraria kabupaten /kotamadya, kemudiandibentuk satuan tugas (satgas) penyuluhan, satgas inven-tarisasi, satgas pengukuran di lapangan, satgas adminis-trasi, dan satgas logistik yang mengurusi kebutuhan ker-

L\0tas sampai dengan urusan makan petugas.Satgas penyuluhan diperintahkan untuk bergerak me-

nuju lokasi yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan penyuluhan Prona. Waktunya, kadang-kadang siang, ma- lam, bergantung pada situasi dan kondisi anggota masyara-

^'Vawancara dengan Pejabat Kantor Agraria Kotamadya Surabaya, tanggal 26 Maret 1987.

MILlftP ER P U S T A K A A N

" U N I V H R S1TAS A I R L A N G G A -

S U R A B A Y A



ASRI TJAHJANINGSIH

33

kat setempat. Penyuluhan berterapat di sekolah, dari ruraah ke ruraah, balai desa, masjid, dan lain-lain tempat yang roudah dan sering ditempati masyarakat berkurapul. Bersamaan d.engan diadakan penyuluhan , sekaligus dibagi- kan formulir petunjuk tatacara raengajukan permohonan sebagai peserta PRONA.^

Selesai penyuluhan, dilanjudkan dengan kerja satuan tugas inventarisasi. Para petugas mendaftar para peserta Prona, kemudian mengumpulkan para peserta tersebut di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagi pemohon yang sudah memenuhi syarat-syarat, dilakukan pengukuran oleh satuan tugas pengukuran. Pekerjaan pengukuran ini yang memakan waktu karena medan lokasi yang kadang-kadang sulit dijangkau oleh petugas (perkampungan yang padat, becek, daerah rawa, dsb

Apabila semua kegiatan pendahuluan tersebut telah selesai, disusul pekerjaan satuan tugas administrasi untuk penerbitan surat keputusan dan pengisian blanko-blanko sertifikat yang akan diserahkan pada pemohon/pemilik tanah. ^

Demikianlah, sekedar gambaran pelaksanaan tugas program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di lapangan, untuk lebih memahami liku-liku penerbitan sertifikat tanah raelalui prosedur Prona.

ZtlIbid^ Ibid

Îbid



ASRI TJAHJANINGSIH

34

Sebagaimana dimaklumi bahv/a usaha pembenaha terhadap berbagai masalah keagrariaan sudah dirintis sejak awal pelita I, namun mengingat situasi dan kondisi waktu itu, maka kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintahhanya terbatas pada hal-hal yang bersifdt konsolidasi ke dalam.

Demikianlah, program pembangunan di bidang pertanahan terus ditingkatkan pelaksanaannya.

Bertolak pada TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 juncto Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1979 tentang Repeli- ta III, Kususnya bidang Agraria, maka program pembangunan agraria telah jelas arahnya, yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), antara lain, menetapkan :

". . . . agar pemanfaatan tanah sung'guh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dalara rangka mewujudkan keadilan sosial, maka di samping menjaga kelestariannya perlu dilaksanakan penataan kembali penggunaan,‘penguasaan dan pemilikan tanah". 44

Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah melaksanakan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang telah diawali sejak Repelita III.Kebijaksanaan pertanahan tersebut telah dikenal dengan istilah catur tertib pertanahan, yang meliputi ;

1 . tertib hukum pertanahan;2 . tertib administrasi pertanahan ;

h. 215Îbid.

^Keppres.PI No.7 Tahun 1979 berikut lampirannya,



ASRI TJAHJANINGSIH

35

3 . tertib penggunaan tanah ;tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Salah satu realisaei pelaksanaan catur tertib

pertanahan yang ditempuh oleh pemerintah dalam Departe- men Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Agraria) ialah usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pensertifikatan tanah secara massal.

Pada langkah perfcama, kegiatan pensertifikatan tanah dilaksanakan pada tiga daerah propensi, yaitu Pro- pinsi Daerah Tingkat X Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pro- pinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun ke 2 dan ke 3 Pelita III upaya pensertifikatan tanah secara massal (PRONA) dilanjutkan dan diikuti oleh provin- si daerah tingkat I lainnya di Indonesia,^2, Hambatan-hambatan Yang Timbul

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PRONA, ter- nyata banyak dijumpai hambatan yang menyebabkfen Sisa Ang- garan Proyek (SIAP) yang cukup besar, baik di tingkat pro- pinsi, maupun kabupaten/kotamadya. SIAP tersebut terutama di bidang keuangan, sehingga terlihat jelas belum adanya paralelisasi antar fisik dan keuangan

Hambatan-hambatan yang timbul, antara lain disebab-

^Direktorat Jenderal Agraria, Q-p.cit. , h

47Ibid.. h. 1



ASRI TJAHJANINGSIH

36

kan oleh :a. belum adanya rencana kerja yang sisitematis, se-

hingga belum berjalan sesuai dengan rencana ;b. belum adanya sinkronisasi kegiatan antar sub kom

ponen yang meliputi : Tata Usaha (TU), Tata Guna Tanah (TGT), Landreform (LR), Pengurusan Hak-hak Tanah (PHT), dan Pendaftaran Tanah (PT) dalam penyediaan data dan sarana untuk mempercepat kegiatan pelayanan, khususnya PRONA ;

c. laporan pertanggungjawaban yang meliputi intern proyek belum berjalan secara tertib ;

d. pimpinan proyek dan bendaharawan proyek belum me- nguasai secara penuh mengenai Daftar Isian Proyek (DIP) sehingga sistim pengelolaan keuangan kurang lancar,^®Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka

untuk pelaksanaan program PRONA pada tahun-tahun berikutnya harus lebih menekankan pada hal-hal sbb :

a. pembuatan rencana kerja harus dibuat lebih terinci ;b. tahapan kegiatan harus dilaksanakan lebih sistema-

tis ;c. laporan pertanggungjawaban harus lebih dapat diper-

tanggungjawabkan ;d. pemahaman DIP harus lebih ditekankan.^

^ loft.cit.. h, 2

^ loc *cit.



ASRI TJAHJANINGSIH

BAB V PENUTUP

1. KesimpulanSebagai penutup dalam skripsi ini saya susun be-

rupa kesimpulan yang merupakan resume dan rangkuman. Di samping itu, saya sampaikan saran, dengan harapan dapat menjadi masukan ( in-put ) yang bermanfaat bagi kelang- sungan pembangunan bidang pertanahan di Indonesia.

Kesimpulan ini saya susun sebagai berikut :a. bahv/a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun

1983 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan upaya pensertifikatan tanah secara massal dengan menitikberatkan pada golongan ekonomi lemah. Pelaksanaan PRONA ini merupakan bagian kegiatan catur tertib pertanahan yang harus digalakkan, sehingga dengan PRONA berhasil memecahkan berbagai bentuk sengketa tanah dan masalah keagrariaan lain yang satu dengan lainnya saling berkaitan ;

b* bahv/a PRONA mempunyai jangkauan dan nilai strategi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keagrariaan. Di samping itu, juga membantu me- raantapkan stabilitas nasional yang tidak dapat le- pas dengan kerangka pembangunan nasional ;

c . bahv;a PRONA merupakan suatu revolusi dalam rangka penataan kembali pertanahan di Indonesia, yaitu revolusi pembangunan bidang pertanahan. Upaya Pemerintah tarapak semakin tegas dan konsisten melin-

37



ASRI TJAHJANINGSIH

38

dungi dan raembela rakyat golongan ekonomi lemah, utamanya petani kecil atau petani penggarap. Upaya tersebut terus digalakkan demi amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3 ) yang menegaskan bahwa "bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan .untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat" ;

d. bahwa pelaksanaan PRONA kendatipun mengalami berbagai hambatan dan rintangan, namun terbukti telah berhasil membangkitkan kesungguhan dan tekat Pemerintah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia telah meletakkan dasar dan landasan yang paling kokoh untuk kesinambungan pembangunan menjelang tinggal landas dalam Aelita VI nanti. Program PEONA ini merupakan langkah awal gerakan pensertifikatan tanah secara massal. dan sekaligus sebagai gerakan pembangunan di bidang pertanahan untuk mencapai sasaran strategis yang lebih luas dalam rangka pembangunan nasional jangka panjang.



ASRI TJAHJANINGSIH

39

2. Sarana. bahwa masalah tanah adalah masalah yang sangat

vital bagi kita semua. Oleh karena itu, usaha penertiban status tanah dan penggunaan tanah perlu terus ditingkatkan. Salah satu segi yang sangat penting ialah usaha pemborian sertifikat tanah secara massal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Saya berharap agar PRONA lebih digi- atkan dan dilanjutkan sampai tuntas. Hal ini sangat penting, karena berlo.rut-lcrutnyn penyelesaian masalah tanah dapat berkembang menjadi proble- ma sosial yang semakin rumit. Sasaran pokok adalah melaksanakan petunjuk-petunjuk yang tercantum dalam Garis-garis Besar llaluan Negara (GBHN), ialah untuk mengendalikan secara lebih berhasil guna dan berdayaguna mengenai pendayagunaan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga benar-benar sesuai dengan asa adil dan morata, sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 pasal 33 ayat (3). di samping itu tanah-tanah yang tidak digunakan secara produktif harus ditertibkan ;

b. bahv/a dengan tetap berlandaskan pada 1JU Nomor 5 Tahun I960 atau Undang-undang Poko Agraria (UUPA), Pemerintah sesungguhnya telah berbuat banyak dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah pertanian sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber hukum UUPA itu sendiri; Namun demikian,



ASRI TJAHJANINGSIH

karena luasnya permasalahan agraria, lebih-lebih jika dikaitkan dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kegiatan pembangunan, dan lain- lain, maka upaya-upaya keagrariaan perlu ditingkatkan disesuaikan dengan gerak laju pembangunan tersebut. Oleh karena itu, Rancangan Undang-undang (RUU) Hak Milik dan lain-lain, harus segera disahkan menjadi undang-undang (UU) ;bahv/a masalah-masalah tanah adalah salah satu masalah sosial yang sangat peka dan rawan Jang sering menggelisahkan yang dapat pula berkembang sebagai penyebab terganggunya ketentraman dan ke- tertiban. Penyimpangan-penyimpangan terhadap atu- ran tata guna tanah, praktek-praktek spekulasi tanah, dan lain-lain sering menimbulkan permasalahan juridis di bidang keagrariaan. Praktek-praktek di bidang agraria yang tidak dikenakan hukum harus cepat diluruskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya dalam pelaksanaan catur tertib pertanahan. Pendekatan juridis dapat kiranya ditempuh di samping pendekatan sosial psikologis, tanpa mengurangi ketegasan yang harus ditegakkan;bahwa dengan memperhatikan berbagai permasalahan tanah yang sering timbul, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang faktor penyebab adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum (hukum



ASRI TJAHJANINGSIH

agraria). Berhubung dengan permasalahan tersebut, diperlukan upaya-upaya nyata dalam rangka meningkatkan pengetahuan, disiplin, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, utamanya para pejabat pemerintahan yang erat kaitannya dengan masalah pertanahan (Direktorat Agraria, KPT, dll*). Dengan penguasaan hukum (hukum agraria) yang memadai, diharapkan agar rakyat yang tak mengerti hukum, tidak dipersulit don dibodohi. Oleh karena itu, masyarakat juga harus memahami hukum, .?.gar tidak mudah ditipu atau dipersulit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab* Upaya-upaya penegakan hukum agraria hendaknya dapat dilakukan secara bijaksana oleh aparat agraria di daerah. Dapat pula penyuluhan hukum dilaksanakan dengan bekerja sama dengan fakultas hukum perguruan tinggi negeri setempat.



ASRI TJAHJANINGSIH

DAFTAR BACAAN

Abdurrahman.Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Hukum Indonesia, Seri Hukum Agraria II

Boedi Harsono, Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria. Bagian 1 dan % Esa Study Club, Jakarta, 1975

Hartono Cunarjsti, BeberaPaPemikiran Ke Arp.h Penbaha- ruan Hukum Tanah. Alumni, Bandung, 1987.

Kartasaputra G., et al Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi êberhasilan Pendavagunaan Tanah. Bina Aksara, Jakarta, 1985*

Djoko Prakoso et al,, Prona Sebogai Pelaksanaan Fungsi Agraria. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

____________. Himpunnn Per^ turan Perundang-undanganAgraria beserta Petuniuk Pelaksanaannva mengenai Tanah untuk kenentingan Instansi-instansi Pemerintah dan Perusahaan/Bgrnk-b^nW Negara. Departemen Dalam Negeri, Direktorat-Jenderal Agrarir-, Jakarta, 1979.



ASRI TJAHJANINGSIH

Lampiran II

STRUKTUR ORGAN ISAS! PRONA PUSAT.

Team K e rja : - Anggauta ada lah d a ri Komponen.

- Merumuskan penjabaran keb iJaksanaan D ire k tu r JenderaI/CM rek+ur dalam pelaksanaan Prona a . » . :

- !\jj isnic.-anaan program/pe I aksanaan .** Penyusunan Ju k la k Pe laksanaan .- Penyusunan Slstem pe laporan .

- Penyusunan Cara E va lu as I

- Penyusunan Si stem M on ito ring dan Penger.da I I a n .



ASRI TJAHJANINGSIH

Lampiran n

STRUKTUR ORGAN1SAS1 PRONA PUSAT S/D KABUPATEN/

KOTAMADYA



ASRI TJAHJANINGSIH

*T3 m z m H > T3 > 2 H > 70 Ci M H 'V m z m H > T! > pa O m H *0 73 O -o M z co I

^ a

. a h

cr

w u

p-

c

(-*

i— »

?r Q

j 03

T3

*

33

3

Cj

.7

?--

re

U-*

CO o

3O

0

*0

H-

7T C

w •

a w

W

to

fD

p.

n i

wfj

n

cn3

1*

h”3

to

H* n

?r c

uto

3 ft

w ?r re

ro C-,

mTO

oZ

f-H1-4

>CO

H >o

Z03 *< m

?0 M H ?a

13 m z m H > -a > z r- o

o

o

H

HCu

fD

3

nto

co3*

rt> a

v:

p.to

cu

3 w

na re’r

r rr

re

cu

to

tore

h

-CL

rr

H-

Ccu

cuCA

C/5

H-

7̂ • >T3

—

Hto* ;c

m z M H >CO

>

T3

• •

>

zH

HfD

0)

(_

<1

3

M

W

*0

ZfD

CU

H

C

l CO

H

> CO

Q)

Q] i-tT

3

CU

ft)

3

n

B

7?

Q>>

*

1-3

09

no

n

o

H

to

h

•

^ >

HO CO «s m

0)

"O m 33 ?o o T3 h-l

z CO

z ffl H %

CU

Q)

rj3

PTCT

CUh3

T3

COCU

T3

*<3

0>H*

H*

o>fD

rri-J

•H-

* rr

;>r

HCU

H-

XCU

Cucu

r*3

(Aa

??*

TJcu

Cuh*>

•re

33*

rrco

v;

3a

.■

CCU

09to

CO3

00re

cn•

09c

i-nG

3o

•.w

CU1

|CI

S

*a

PI n*0

$TO

SO

HZ >

2

g«! O

ji

U)

NJ•o

'■d5

3?

7?

pc•

••

••

r|re

> csw

>

rth1

-ri

sz

-3

O*z

7To>

<»TJ

cr B

y->'O

ato

T3>

"0rr

•X)

OI/i

mc

oJ>

M

o0

•oc

rt>to

toO

fDto

3rt

3re

tore

nv;

c

.z

>

cr»

to3

v; ^

33

3rn

09M

33

H*to

>>

CO•

HCO

cucr

toc

tov>

09)-*

•<

M*09

rea

.rr

>iTJ

%H

s>

G•

cto

3n

toto

t—h-

n>3

0CO

CAc

toto

JOfe

mr

1Z

r33

rrM*

3H

‘to

rrrr

rr•

ftre

aM

rro

zz

2?CU

C7T

H-

rt»m

-to

torr

cto

z•

>T3

>n

?rr>

•u3

nw

re7?

“i

3>

"0z

mas

D. -

nto

• 3

?r3

to0

cs3

m3̂

Ai3

isjto

oh

-3

rti—

<■a

*C

COC-1

O.w

>« -T*N

>33

n ftito

w<T>

09X

tore

3m

7-pi

P>D

-OO

OM* 3

(-•*TJ

P>>

r?r>

n70

J i

r*i

zP>

*^C

3ftj

3fll

3CO

•to

c•-

io

C')

Mto

fp3

p—t—

w* •r4

.•o

K*3

>M

*»*•

CO3

i-**o

'*>3

to.

CL(A

toH

ito

A*.OD

fO>—

'09

crto

1w

1 r -I^

3fD

OM

7?w

Irw•

Ih*

h-*

T3 C CO > H

PROSEDUR PENETAPAN LOKASI, JENIS KEGIATAN DAN TARGET L a r o p i r a n PRONA TAHUN 1 9 8 4 / 1 9 8 5 .



ASRI TJAHJANINGSIH

~0 H r

t O

"13

‘O

P

I-

-p

■ o

?T

<-i e

ra

rt

rt

5*r

rt

rt

W

O

=r♦i

c ftl

,_

. rt

> &Q •1 P ►1

1 i 7s

Irt H-

H

- ►<

P

H

- 3

g-

?r f

t) a>

3 era h*

w

p

rt

r+ cr

p

rt

a

>— c 3

Cl-

rt pc

r 3

C

OQ

►— oq

V

P

3

>-

-

-a

i—

rt

o

* * *

-8 2

rt

O

3

Op

j ^

i/i C

03

7? P

CTO

7S

rtI

xr

p

•7T

£U T3 O >-J P 3cr

>—

> c7<

^

O

H>3

**

c

ct-*

rt

P

3

ft X

(-*

• P

T3

.

2 >—I T3

X> m T3 JO o > "O ?o o -o H-l

z

00

I—(

a t/1 rtO

O COo

o O'

o cnO

o OJo NJ

11

o

p cr c T3 P rt rt 3 ?■;

o rt p 3 P a.

X p

03

M P era rt r+

O C_ c 3

t—•

P sr

Cl *

T3P

rt

3

3!—

rtP

-O H

-”3

rt H*

P3

rt

3JQ

H

-W

O

P•—

1 3

P 3* T

>P

rt

3

3T

iOQ

Po

c3

P

3rt

rt *

oO

P

C »—•

* P

* 3

> __> "O rt

C33

n>rt >-1 H

-P

qwv

P P 3 •o rt 3

00

2

r5

g-

►—

rt . ”0 3 rt cr

H-

rt P 3

O'

03 O <-> c 3 t—t

P ST

to rt -1 rt pr P rt * »

*0 rt •1 Vi

o O. rt rt 7? P *a H-

ft

c

>—*

p

I/I o O- rt 03 a.

p 3 "O O *T3 H* 3 VI H-

LAPORAN BULANAN : Pencapaian Target F is ik . Lembar 1 : Pimpro P u sa t.Proyek Operasi Nasional Agraria Tahun Anggaran 1 9 . . / 1 9 . . Lembar 2 : Gubernur KDH. D irektorat A g ra r ia . Lembar 3 : A r s i p .P ropinsi : ...................................................Bulan : .............................................. Tahun .



ASRI TJAHJANINGSIH

‘ Nomor Bagian Proyek Kirimkan sebelu m .tan ggal 10 bulan b e r ik u tn y a . Isian Kegiatan s/d bulan pelaporan (K om u latif,)

-o n ft 'O

ft) ft)2 ft 3 9Q

M

ft

O cs rt O w rt > W ft) •“1 H • fc)

z y—< -a

►—I

2 *T3 70 o

2

>

T>

70

O

T3

i—<

2

U~i

\o

a. w rto to

o 00

o •vj

o O'

o cnO

o N>

C_ c 3 h- P 3“

2 o

ON oo UD

I I

09 PJ"

? *T

3 0Q

pm

h

- a*

o

w *s

s>a

3

^

H-

0

3-0

D

. w

H

'“C

H

- O

P

.

X m 7C H P H

/—-n 9

Qa

<6

HH f

tTJ

\50 "0

£ •'p «v» JO *T3

no ft 3 W ft i—•

c p »-i p 3

2 O CL ft JO ft 9«r P -a H- rt C K-* P w H* a 0) 3 s o CL ft CD o. p 3 "0 ►1 o »T

3 H* 3 in }-»•

03 *0

C *-

oP

*o

3

H-

• 3 (A

H S- c 3

O "

0 "

OH

* H

ft

•1

0

3ft

*•

< o

?r f

t fts

ft

??

* »T

30

p

•i

O

h- w

rt

ft

3

> ft

j 00

</>

1

H-

H ft) era ft rt

H* oft

3c

ft)ft) 3 OO

£ft) 3

ft) H- ft) H s- c 3 OQ OQ ft) ft) 3 >-* vo • H-*

to

c" r

- r-

ft

ft

ft3

3

3cr

cr

crM

pp

h

>~i

>iO

' w H

>CT

) “0

C

H-

ft rtH

5T3

fti/i

M

*-<H

3

Oft)

C

33

►i

Pera

•aft)

7*

TJ3

D C

X w

f 'II



ASRI TJAHJANINGSIH

H37T

Hrt

OT3

T3p

H-

»—■

3p

W H-

0rt

H-

3• •

TOrt

rt7T

rtft O

&►1

cP

H-

ft > TO ►i P H-

P

<—\

*-HO*

50

7*V)

rtH

-rt

OH

-7T

PH

*H

-P

3?C

3•X

3►—

1c

**H*

Ptt

ftP

ftft

rt3

3c

H*

era*■<

»—•

T3H

-P

V>p

P•

rtM

,r»

crH

*P

rt3

H-

WC

rtw

5>—

*■"-N

vc

CLft

HP

dcr

33*

cTO

1—TO

H3p

P3

»—•

O *13

T3H*

rtO

31—

t/ip

crH*

T3c

0t—

■p

p3

3

z -o

ro

m

2:

1—<

2:

T3 T3 50 O Z > *T3

50 O *0 hH z CO

■)I

10

c

3

h-■

P

3*

3-0

3"O

P7$

rtrt

H-

rtCL

OTO

3h—

3P

3p

O*

H'

rtrt

<1

rt7T

TO

,rt

p1

P•i

•H>

P</»

(/>P

CLP

m*

3»

’rt

3rt

3*,

srP

Pp

3j*r

?rs-

rtrt

p.

P3

33

H*

&P 3*

H-

7T

N>>-•

.

NJ>—

*N

i>—

*•

•*

••

••

•n3

T3-O

"O*T

3T3

T3rt

rtrt

rtrt

rtrt

rt0

.o

.Cl

•Irt

**?r

rt7T

?rrt

7?w

OO

wO

OV)

0p

rtrt

Prt

rtP

rtP

pP

pP

pP

P3

PP

3P

3P

•3

3•

35

3rt

/—\

rt/—

\*

P2

pT3

P2

P"13

3O

3rt

3-O

3rt

H*3

v_•

3w

P•

rtP

irt

3TD

P3

*T3

Pw

rt3

rt3

MH

-•

HH

-

Ui Cn

Z o t-.

~rrt

O3

CLH

*rt

W*—

co ft>

rt H-

»—(

T31—

<H

-1—

1X* P

/—\

ft73

n rt p ?<r

H P 3 P 3* COC

,P

rt

cft

HJ

3•

ft»—

H*

PT3

=rh“ ?<

C

rt

"'

s H

*O

na

co c co

zr

or

* H

-•o H

- I

*n o

tr

np

o

??

1

►—

I—■

P » H 09

,3

g-5

P la__

>0 Ut

2 a ft rt ►1 p

T3 P 3>

H-

ft

H-

PH

7Z

p

V

O w

03 H*

PP

Z

rt

rtP

i-t T

O&>

. P> n

-<H

*C3

3r-

H*

*U) ft

C-.

C a f-*

33 C 13 H*

P =r

rt 7T P *3 H •

ft

c ►«*

p

</» o cl

H s- c 3

O*U

*oH

-"I

rtQ

3O

■<rt

7Trt

ft7?

1—0

3*1

O&

p*0

Pft

rt3

►1>

pC

TOw

P•1

H-

3P

TO►»

ZM

-P

/—>

Ptft

CO•

H*

yr.

O•

32

Prt

>—•

3> TO

Cl Pi-l

TOP

I »-•

PZ O

H wK>

3*tsJ

CO

3 > 3vo

TO0

0TO

»—«

P•

stw

S

t—‘

<£>

r*r“

r-rt

rtrt

33

3cr

cr

crp

pp

NJ

>O

*0c

M-

cr

3rt

T3to

M>1

3O

K*C

T3? i/i

•s

P r»



ASRI TJAHJANINGSIH

►i

ro

o *o

►o

P

H-

*—

3

P(/>

H-

►1cT

O-

3■K

era

rtO

Ort P

P3*

rtC H

-> 00 H P *1 >->

■P

P TJ

, i—

cr?■?

2:

07 C

H •

OH

. >-

*13

0) P

H*

O

, 3

3

g-

>-J

x- c

rP

COro

ro

3p

• era

m

eraH

- H-

c/sH

*'

ftj

7?”

rop

rr C

cr3

U

rtro

3

3"C

Xc

►1(/>

P3

os

..X

CL

ftro

p7T

cr3

.c

era era

pp

3>—

«

— ft) K-*

oa p o r a n

i

tn 2 *T3

» o 2 > *T3

O *n l-H 2 C/2

VO

o £>.

O O-J

O f'J

T3*TD

>ro

01<T>

CL3

33

3H

*CD

roH

-3

*"i

i—1

3er

art

H*

n'

7TH

•ft

t/IP

cr-

H-

rtrt

PP

HP

33

P3

WCl

CLH

-7*

PP

ro3

3rt

*-»O

"Oro

O•i

fDa>

Xp

33

(D*3

roOq

nO

H*

ph*

P3* P

&3

3P 3

*13

■ vJO

PO

Oi/i

P2

Prt

>►-

<P

P rr

2 O H O i—*

o X c ?r

C

p •i/—

\TO

r?CD

t—i

rt"O > __»

70 >__'

•JO

13

tno\

°

O'

o\«

70

T3ro

fD 3p

era 1 ro►—

<i—

< cH

-p

1/1p 3

P W-

H-

JO X5

"C

0)

>-1

—\r

tc

np

T3

3

c_cra

’tw

—

'C

. 3

OQ C

_P X p cr

0) rt <0 M P 3 (W P 3

CO*0

o13

"Oc.

Mro

>—•

O•i

O3

pXJ

ron

3H

-?r

rop

3rt

WO

pH

*H

oH-

P*d

P’

• •• *

rtro •i

3.

•>

PH

■era

wP

►iH*

•P

era

••1

zro

•H

-p

rtP

w H-

o 3 P

ro c pH

«3

s*

• •>

era pC

era

33

►1 P •-! H-

P H P 3* C 3 > 3

era

era p •i p 3 UD

r-n

trro

roro

33

3cr

crcr

pp

p•-{

•-i

tsj

1—*

>o

*T3c

H<cr

3ro

-aw

3o

M-

C HT3

"Pc W

OP

_rt



ASRI TJAHJANINGSIH

2 i—i

ft 3 P Ift C 7T1/1 ft

o

cr 3

ft <

I— ft

c <-t

3

wrt P 3 TO

7T

CTO

»

^

^ 2

«

i.°

cr ^

c

CL

*-*

p>

p

53

^

cr o> H' 7T c rt 3 X P

rt H-

Q.

P 7T rt ft 3 P i/> C ?r o 3 < ft -j w X P 7T

-o m co > "O o 2 > 7n O o -< >

c_C_

C-

C_ft

ftft

ft3

33

3c

H-

H*

(-*•

H*

3</>

</>(/>

l/>o

OO

oV—

<cr

crcr

crX

*<X

Xp

ftft

ftft

3*7T

7T7?

7*7*

ftft

ftft

TOTO

TOTO

H*H

-H

-H

-P

PP

Prt

rtrt

rtP

PP

P3

33

3O

Oos

>

OJ

2 O

v O CLft

ft3 H

*I/

I••

oCO

a*)—

«X ft 7T 7* ft TO H

*P rt P 3

o.

/—v

H

OP

*3

P

M“a

P

►—oo

3

ft

rt

O' 00

T3-0

ft f

t 3

3

era r&

O

*-

K-h

P

rt

3*h

P

P

3 3

0*3

p r

t*rt

3

W TO

C

3*-

a'-

'C►- p 3 O

hP 3

*3 ft03

=

ft Hj

c

X-

Ww

s

w

p

3 *3 0) 3 ft

CO 1

71 •

3 P P 3

C/5

~0ft

ftH

3

rt ft

H-

*"1T3

cr

H* H

*r*

rt

P

Prt

3 co ”o

ft ft

M

3rt

X>-*

• ft

-CJ

M(-*

• p

7T 3

*0>

P

rt 3

CO

-a

C

-1

•— o

p

*o

3

H>

3 w

7^ *

3 "C

P

<-J

fta*

o 3

x

o7s

ft

P

O

7TT

3C

l

P'<

O

mP

H3

Pft

3P w > TO P <1 H P 3* c 3 > 3 TO TO P P 3 i—*

<£>

H P TO ft r»

c- r“

r*

c~ft

ft ft

ft3

3

3 3

cr c

r cr

cr

p p

p

p

M

1

*-tOJ

K)

> c

a -3

-a

C

H< H

* ►i

*T3

3

3

»

13

13W

rt

Hf

^

H- O

O*o

O

*1

= o T3 H

-3 </>



ASRI TJAHJANINGSIH

'Z.

03

T3

t!

C

H

P

HO

P *o

3

cr o

x

h- 7

1 Q

3

O

l/l

CL

H- X

O

P

T3 CD >-J P

•• ••

Vl M- 2

P vi M-

O 3 P

13

fD

3 O P

>r ^

p

H s- c 3

> era •-» p *-! H*

p H EL 3* C 3 > 3 Cra to p P <£> U5

H- P 3 H P oo 0) fD C P 3 TO P 3

8 'II



ASRI TJAHJANINGSIH

Kirimkan sebelum tanggal 5 bulan b e r ik u tn y a . PEMIMPIN BAG IAN PROYEK PRONA Isian kegiatan s/d bulan laporan (K o in u la tip ). KAB/KODYA :'

i

O.

Ci c B P CT

0-1ro

3-o

3TD

W7*

rtrt

M •

rtO

-o

TO3

3p

3P

crM

•rt

rt<

>irt

7C T

O.

rtP

P*1

•P

trtl/i

ptx

PH

"3

P3

rtrt

3*,

3*P

PP

37T

X*s

-rt

rtP

P3

33

>-»•

PP

=T3*

m-

?r

KJ•—

*O

*K>

NJ•

••

••

«•

-o*o

■v“0

*o*a

•ort

rtrt

«rt

rtrt

rta

.*1

0-

►1Cl

►»rt

****

n7T

-?r

rtw

oo

i/io

OV)

op

rtr*

prt

rtP

rtp

PP

PP

PP

P3

PP

3P

P3

P•

a3

•3

S3

rt/—

-\rt

/~N

/—\

Pz

p*T

3P

zP

T33

o3

rt3

o3

rt»-

•3

w!—

•3

►1P

•rt

P•

rt3

*T3

P3

~3P

rt3

rt3

-1*->

■•

1M

*

VO

O' 00 VO

c. n 3 CO a p n « rt P H P 3 &

CO rt c

,^

c

P

rt a

|1

h“ H

. T3

P

H

* 3*

l

•T3 P

3CO e

p

pH

- H

- 3

3

i

■y

■*3-

-----

rt 3

CO

a.

h*

p

p

rt

p

La__

_z rt rt o> •i p >-*• -o p 3

> H

* rt

»-•

P 09

H*

P</> rt TO l£i

-< O r*

o a. rt

o

p -

a3

H

- 3 Vi

03

“O

7*.

“0 "

0C

►i

p

rt

cr

o

3^

^

rtr

: rt

m

O

7T h

-Cl

3

O »

P T

3 P

rt

3

►1 P C

t/>

p..

..

H

. 3 TOZ P

/-s

V>

CO

*-*•

7"?

o ♦

3 Z

p rt

>- 3

> CL

TOH 5* c 3

9 TO Z o

p

H •

P P

NJsr

n

j c

o

3

"s. (O

> TO

2

P •-$

£

•r*

r-r-

r*rt

rtrt

rt

I-3 cr

&g*

pp

PP

■-1►1

a.

OJK

)»—

*

>cd

o c

H1

MZu

*13

55

• P

*T3

(/>rt

i-l►1

<O

o

s:*T3

!?“0

pC

OV*

i--"

Of"

jvI—

i-;o

3rc

1/1P

!-*•



ASRI TJAHJANINGSIH

T3 H-

fli 3 H M M

TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN PRONA



ASRI TJAHJANINGSIH

Documents

PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA ( PRONA ) DALAM …repository.unair.ac.id/12286/8/FULLTEXT.pdf · Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional yang mana ... d. ketidakpastian dalam