PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI ?· melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak ... bidang lingkungan hidup, pengelolaan ... Lingkungan Hidup, pengelolaan persampahan, ...

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    219

  • Download
    5

Transcript

  • BUPATI HUMBANG HASUNDUTANPROVINSI SUMATERA UTARA

    PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTANNOMOR 41 TAHUN 2016

    TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

    SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

    Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 PeraturanDaerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan PerangkatDaerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan HidupKabupaten Humbang Hasundutan.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten PakpakBharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di ProvinsiSumatera Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4272);

    2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4916).

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);

    4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587);

    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang IzinLingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5285);

  • 2

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentangPengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisSampah Rumah Tangga (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5347);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor333, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5617);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

    10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

    11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016Tahun 2016tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsidan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan UrusanPemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan UrusanPemerintahan Bidang Kehutanan;

    12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang HasundutanNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan PerangkatDaerah Kabupaten Humbang Hasundutan (LembaranDaerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenHumbang Hasundutan Nomor 1).

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI TUGAS DAN FUNGSISERTA TATA KERJA DINASLINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

    BAB IKETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

    Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi danTugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

    4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Humbang

    Hasundutan.

  • 3

    6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenHumbang Hasundutan.

    7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLHadalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten HumbangHasundutan.

    8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN,adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

    9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PegawaiNegeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secarapenuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakankegiatan yang sesuai dengan profesinya sebagai pelaksanatugas dan fungsi Dinas.

    10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupyang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaantertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup,serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalamkurun waktu tertentu.

    11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yangmerupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan salingmempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

    12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaianupaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup.

    13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk mendukung perikehidupanmanusia, makhluk hidup lain, dan keseimbanganantarkeduanya.

    14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ataukomponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

    15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yangterdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secarakeseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

    16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnyadisingkat KLHS adalah serangkaian analisis yangsistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikanbahwa kaidah pembangunan berkelanjutan menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayahdan/atau kebijakan rencana dan/atau program.

    17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yangselanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenaidampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yangdirencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagiproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraanusaha dan/atau kegiatan.

    18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebutUKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadapusaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak pentingterhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahadan/atau kegiatan.

    19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnyadisingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari

  • 4

    penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untukmelakukan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup atas dampak lingkungan hidup dari usahadan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatanyang wajib amdal atau UKL-UPL.

    20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas ataukadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yangada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yangditenggang keberadaannya dalam suatu sumber dayatertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

    21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk ataudimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ataukomponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatanmanusia sehingga melampaui baku mutu lingkunganhidup yang telah ditetapkan.

    22. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuranbatasperubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayatilingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkunganhidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

    23. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yangmenimbulkan perubahan langsung atau tidak langsungterhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkunganhidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakanlingkungan hidup.

    24. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsungdan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampauikriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

    25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secarabijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengantetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai sertakeanekaragamannya.

    26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yangdiakibatkan langsung atautidak langsung oleh aktivitasmanusia sehingga menyebabkan perubahan komposisiatmosfir secara global dan selain itu juga berupaperubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati padakurun waktu yang dapat dibandingkan.

    27. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiaporang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yangwajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyaratuntuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

    28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukanuntuk menilai ketaatan penanggung jawab usahadan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dankebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

    29. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnyadisingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ataukegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atauberacun yang karena sifat dan/atau konsentrasinyadan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidaklangsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkanlingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakanlingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidupmanusia serta makhluk hidup lain.

  • 5

    30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antaradua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yangberpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkunganhidup.

    31. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHAadalah kelompok masyarakat yang secara turun temurunbermukim di wilayah geografis tertentu karena adanyaikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kutdengan lingkungan hidup, serta sistim nilai yangmenentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

    32. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalamtata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungidan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

    33. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalahgas-gas yang ada di atmosfer yag menyebabkan efekrumahkaca.

    34. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Humbang Hasudutan.

    35. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstraadalah dokumen perencanaan DLH untuk jangka waktu 5(lima) tahun.

    36. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalahdokumen perencanaan DLH untuk jangka waktu 1 (satu)tahun.

    37. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnyadisingkat RKA adalah dokumen perencanaan tahunanDLH.

    38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnyadisingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaranDLH.

    BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

    SUSUNAN ORGANISASI

    Bagian KesatuKedudukan, Tugas dan Fungsi

    Pasal 2

    (1) DLH merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahanbidang lingkungan hidup, pengelolaan persampahan danurusan pemerintahan bidang kehutanan yakni bidangkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

    (2) DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah, yang dikoordinasikan oleh AsistenPerekonomian dan Pembangunan.

    (3) DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidangLingkungan Hidup, pengelolaan persampahan, dan urusanpemerintahan bidang kehutanan yakni bidang konservasisumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

    (4) DLH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA DLH;b. pelaksanaan DPA DLH;

  • 6

    c. perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup,pengelolaan persampahan, dan urusan pemerintahanbidang kehutanan yakni bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

    d. pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup,pengelolaan persampahan, dan urusan pemerintahanbidang kehutanan yakni bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

    e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian datainformasi Lingkungan Hidup, pengelolaanpersampahan, dan urusan pemerintahan bidangkehutanan yakni bidang konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya;

    f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi usahadan/atau kegiatan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan suburusan pemerintahan bidang kehutanan yakni bidangkonservasi sumber daya alam hayatidan ekosistemnya;

    g. pelaksanaan kegiatan pembinaan, perlindungan danpengembangan lingkungan hidup, pengelolaanpersampahan, dan urusan pemerintahan bidangkehutanan yakni bidang konservasi sumber daya alamhayatidan ekosistemnya yang lestari dan terpelihara;

    h. pembinaan dan pengembangan koordinasi, kerjasamadan kemitraan dengan SKPD, instansipemerintah/swasta, dan/atau pihak ketiga lainnyayang peduli lingkungan;

    i. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan danpengembangan lingkungan hidup, pengelolaanpersampahan, dan urusan pemerintahan bidangkehutanan yakni bidang konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya yang lestari dan terpelihara;

    j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, pengelolaanpersampahan, dan urusan pemerintahan bidangkehutanan yakni bidang konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya;

    k. pengelolaan prasarana dan sarana Lingkungan Hidup,pengelolaan persampahan, dan urusan pemerintahanbidang kehutanan yakni bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

    l. pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan;m. pemberian rekomendasi terkait dengan pemberian izin

    lingkungan;n. pelaksanaan audit lingkungan secara mandiri

    dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga yangberkompeten;

    o. pelayanan pengaduan permasalahan lingkungan dariinstansi pemerintah/swasta, masyarakat dan/ataupihak ketiga lainnya;

    p. penegakan hukum dalam rangka perlindunganlingkungan hidup, pengelolaan persampahan danurusan pemerintahan bidang kehutanan yakni bidangkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

    q. pembinaan, pengembangan dan pendayagunaanpenyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup danpetugas pengawas lingkungan hidup Daerah;

    r. pelaksanaan monitoring dan pelaporan ataspermasalahan lingkungan, pengelolaan persampahan

  • 7

    dan urusan pemerintahan bidang kehutanan yaknibidang konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnya;

    s. pengelolaan kepegawaian DLH;t. pengelolaan keuangan DLH;u. pengelolaan ketatausahaan DLH;v. pengelolaan kerumahtanggaan DLH;w. pengelolaan perlengkapan/aset dan arsip DLH;x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

    terkait dengan tugas dan fungsinya; dany. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi

    DLH.

    Bagian KeduaSusunan Organisasi

    Pasal 3

    (1) Susunan organisasi DLH terdiri dari :a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, terdi...

Recommended

View more >