26
\1 BUPATI BALANGAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OO8 Menimbang Mengingat a. b. c. 1. 2. BUPATI BALANGAN, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil usaha tani, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan kepada petani berupa pemberian subsidi pupuk; bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan Harga Eceran Tertingggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Balangan Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265 );

BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

\1

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGANNOMOR 4 TAHUN 2OO8

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUKBERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

DI KABUPATEN BALANGANTAHUN 2OO8

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

2.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi

untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka

akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil

usaha tani, Pemerintah Daerah perlu memberikandukungan kepada petani berupa pemberian subsidipupuk;

bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluranpupuk bersubsidi, perlu mengatur mengenaikebutuhan dan Harga Eceran Tertingggi (HET) pupuk

bersubsidi untuk sektor pertanian di KabupatenBalangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangantentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian diKabupaten Balangan Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 TentangSistem Budidaya Tanaman (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1992 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Tanah Bumbu danKabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4265 );

Page 2: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambaganLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor76lPermentan/OT.14011212007 tentang Kebutuhandan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidiuntuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03Tahun 2008 Tentang kebutuhan dan Harga EceranTertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk SektorPertanian Propinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2008;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi danTata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBalangan Nomor 03), sebagaimana telah diubahdengan peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006Nomor 014 Seri D Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUKBERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTA.NIAN DI

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008.

4.

5.

7.

8.

Menetapkan :

Page 3: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa! 'l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah adalah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas

Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalampenyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidaklangsung.

O. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika,

dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri

dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah

melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakanuntuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologitanah.

8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai

dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapaiproduktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannnya

ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkandipengecer resmi.

10. Petani adalah perorangan warga Negara lndonesia yang mengusahakanlahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

11. Pekebun adalah perorangan warga Negara lndonesia yang melakukan

usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

12. Peternak adalah perorangan warga Negara lndonesia yang mengusahakanlahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak'

13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara lndonesiayang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.

14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea,

SP36,ZA,NPK) dan pupuk organik dalam negeri.

15. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan pupuk baik yang berasal dariproduksi dalam negerl maupun luar negeri.

16. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh Produsenpupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, dan

pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepadapengecer resmi.

17. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan

ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara

Page 4: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

langsungkepadakonsumenakhir(Petani'pekebun'peternak'pe'iuuoioaYa ikan atau udang)'

18. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/pembudaya

ikan atau udang yang dibentuk'atas dasar kesamaan lingkungan' sosial

ekonomi,sumberdayadankeakrabanuntukmeningkatkandanmengembangkan usaha anggota'

19. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka

penyaluran pupuk didalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak'

20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi'

peredaran, plnyi*panan dan penggunaan agat terjamin "9- 9::efektifitasnya,tidakmenggganggukesehata.n,dankeselamatanmanuslaserta kelestarian gngLrngl-n-hid;i dan sesuai dengan peraturan perundang

undangan Yang berlaku'

21, Prinsip 6 (enam) tepat adalah tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat

harga, tePat mutu dan tePat waktu'

22,LinillladalahlokasigudangprodusendaniataudistributorKabupaten yang ditunjuk dan ditetapkan oleh produsen'

23. Lini lV adalah lokai gudang Pengecer diwilayah Kecamatan dan/atau--

yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor'

diwilayah

desa

BAB IIPERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1)Pupukbersubsididiperuntukanbagipetani,perkebun,peternakdanpembudidaYa ikan atau udang'

(2) Pekebun Sebagaiman dimaksud ayat (1) yaitu pekebun

lahan maksimal seluas 2 (dua) hektar'

yang mengelola

(3)Pupukberubsidisebagaimanapadaayat(1).tidakdiperuntukanbagiperusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau

perusahaan Perikanan.

BAB IIIALoKASIKEBUTUHANPUPUKBERSUBSIDI

Pasal 3

(1)Kebutuhanpupukbersubsididihitungsesuai.dengananjuranpemupukanberimbang spesifik lokasi dan staniar teknis dengan mepertimbangkan

alokasi r<eouturran pupuk bersubsidi Tahun 2008 di Kabupaten Balangan'

(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci

menurut sub Sektor, te"amaian," jenis O?-n--jumlah kebutuhan' seperti

tercantum pada Lampiran l, ll,iii,vt,vll,vlll,lx,x,xl,xll,xlll,xlv,xv,xvl,xvll,XVlll,XlX yan; metupat rn bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

BuPati ini.

(3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan oleh petani pekebun, peterna[, dan pembudidaya ikan atau udang

berdasarkrn ii"n""na Definitif K"butuhrn Kelompok Tani (RDKK) atau

Page 5: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

petani perorangan yang disetujui oleh

tani setempat.

petugas teknis, penyuluh atau mantri

(4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana

Kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi

pemupukan 'n"iirOrng

spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar

ieknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun,

peternak, pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 4

Apabila pada suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bers-ubsidi

sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat

(2), dipat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan'

Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Balangan ditetapkan

berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan

Perikanan KabuPaten Balangan.

Pasal 5

Apabila dalam satu bulan sebaran, satu wilayah kecamatan tidak dapat

menyerap dan atau kelebihan menyerap jumlah kebutuhan pupuk

bersubsidi yang telah ditentukan, maka sisa dan atau kekurangan

kebutuhan 6rprf. bersubsidi untuk bulan sebaran bersangkutan dapat

dialokasikan dan atau mengambil ke bulan sebaran berikutnya dalam satu

tahun anggaran Yang sama.

Pengalokasian pupuk bersubsidi antar bulan sebaran dalam satu tahun

,ngglrtrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah kabupaten

Jitliapf.rn berdlsarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan

dan perikanan Kabupaten Balangan berdasarkan kondisi riil dilapangan.

BAB IVHARGAEGERANTERTINGGI(HET)PUPUKBERSUBSIDI

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 6

Pupuk bersubsidl sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas

pupuk an-organik (Urea, ZA, SP36, NPK) dan pupuk organik

irj pengadlan puput< bersubsidi sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh

Produsen.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : PT.Pupuk sriwijaya,pT. pupuk Kuiang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk lskandar

Muda, dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ha-rus diberi

label tambahan yang OJrtuliskan : " Pupuk Bersubsidi Pemerintah " ditempat

yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Page 6: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

Pasal 8

(1) Pengecer Resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran

Tertinggi (HET).

(Z) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea - RP. 1.200,- Per Kg;

b. Pupuk ZA = RP. 1.050,- Per Kg;

c. Pupuk SP.36 = RP- 1.550,- Per Kg;

d. Pupuk NPK Phonska ('15: 15:15 ) - Rp. 1.750,- per Kg;

e. Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10 ) - Rp. 1.830,- per Kg;

f. Pupuk Kujang (30 : 60 : B ) - Rp. 1.560,- per Kg;g. Pupuk Organik - RP. 1.000,- Per Kg;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudpada ayal (2) Untuk kemasan 50 Kg, 40 Kg, alau 20 Kg yang dibeli oleh

petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan secara tunai di pengecer

resmi.

Pasal 9

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) distrlbutor danpengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat

dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang

sesuai lokasi sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2).

(2) Produsen wajib memilki dan/atau menguasai gudang lini lll pada wilayahtanggung jawabnya.

(3) Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh produsen berdasarkanprinsip 6 (enam) tepat dari lini lll.

(4) Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi sesuai ketentuan distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat

di lini lV kepada petani dan atau/kelompok tani.

BAB VPENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadappenyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi diwilayah tanggungjawabnya.

Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Balangan wajib

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran,penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Wilayah Kabupaten Balangan.

Page 7: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Kabupaten dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengamat Hama

Penyakit ( POPT/PHP).

Pasal 12

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan

laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

pelaksanaan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

kepata Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan'

BAB VIPENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

BIpati ini dengan fienempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan tn

pada ta Juni 2008

{"rtot'/)

G^N{

Diundangkan di Paringinpada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BALANGAN,

,,//Z/ -,'

////ru //.//ti-'

H. SEFEK

BALANGAN04

FENDTE

/

DARLAN 7tBERITA DAERAH KABUPATEN

TAHUN 2OO8 NOMOR

/rvr. nrounn

Page 8: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

2oF:zfo_lo_

9.zuJ-

YzC)to

or\(o

o\(o

2cz

IIJ

6z.ul\tL.lL

-

Yo_z

ooolo_ o- o^O)lOrco$

cf)

oo-I()@cf)

\; \.4Fod

IJJLLlIJaI

(oc)

I

o_a

oooo(o\ @^ o^ o- eo-

l'-OO)-rO-OC/)

CO

(o(o^

F.(o\t

N

NOOO$^ o_ o r()-too)cf)o

lr)

No)F-(o

uJtl

oooo$qqqqq\tNNl.-cocq F- coN r Cr)^

$

C.iroN.N

E.oFYLUac0fa

(6

(5Yo)G=CT-Yd:.s = ccoC=Eg=(5= f * P

FEPE.g(EOOO0)FIO-O-O-

(E

EJ

-oz rNCr)$LO

\c(6o)E!o-(tro;icoo;i';Nd((E c._o:l trJ_I_ fC0 (5-

t_CI NSf o=Xr,(Utr9,,oo(6l.z I

C(o.=o_E(6J

oooo^tzf

FzzFtlrlTL

toFY]Ua66mfatlUmYf[Lf(LzI

=FfmIIJY

Page 9: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

CoFC(o

=_oLq)o--:zfo_

o-co

_c

=_oo:z

C(g

=co

o_oEc)aoo

lr)lr)FT

c{ocoO)ro

lJJ

dzUJIIII

't tII

atr\hoI

io

o)-oE()o-oz

NNr()NN(o@

coIDoo

0)-oovo

q(o

F-@t-

N(9+t

q)-oEc)o0)

U)

rr)f.-

lr)\f$oiNr'r t

alafo)

:.o3(ort?

Nsf

=-$c\l c!

lr,

C--(of...v o)

(f)

o OJONo@@ G'@

o- 92?r$s=R [r,(o

(!)(s coo@rO-

rO ro(.o

(gf

0.,o_

cr)F--c.)00NcO@ ro@

(g

=c(tr-

c.)f.-@@coc')@ @I-

ccGOfvEv6SYd

o)oNLr)Osf=O)sN(oo$Nx

\f(f)

I-

c(o(o

E(U

o):Z

E'o' Eo) (D?'=.ca6=-l-cc

=E6?o,o,Pa!>'LCC=CJ(Ux'-

=frXfEkE.ooz cof.-(orOscoN

z(,Z

mztut_

{<f(,frz\l(L@7

R=za-Z-=<J- t-*t<pu=)91Ym4ao_

zIfFfmIUY

(oo)C

*snmo5=No.t(5 c._or cf -C f,C0 (6-aFo,ts:.uE5e(EE9'LLI-ooGo-z-

C(5L'aE(E_J

Page 10: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

uozIIJlLLul

LLIJJaI

2(,

cF

(E

5-oo)o-j5o-ftu

$c==_ooY

(!fm

C1)CY)N-rrN

NCr)Nrrr-

NNrrCOe--

NNrrCr)rN

N(Y)NrC)-N

NcON-r-Ncr)

C!C{(\r-rC!r

N$Nrr-e(O

Nc)N | @$c)t

.I(5fE(s-

Nc)N-cO-NN

roNoc)F.-(ooN(\cONrC{sNN

CE(o0fv

=Y6SYd

C(U'6' 6

C,) 0)Y.E C (JD

6 = -F c c

= F E P?" Z'

=*Uf;EEqEim<io-o-5-

(U

oYCo(oo=_o

V

(so)

!o".,(00^mo6.J=NN(u c._o-f cf -c f0 ([-cFe.t(S$-L.O

=5agEE'ooGo-zl

Z(,zJ

c0

ZuFff<=tmo<FYJP?5=Niz1o)T

Est_<UUH-mY-r?6fo-z-fF:)coIUY

=(5.=o-E(UJ

Page 11: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

CoFc(o

=o

o_fzo_f

o_C$.C5fc)Yc(E

=co

o-oEq)aoo

tr)o_o

F-O

ro\o

UJ

6zlrJLIIlr4YIIlJ.IUaE

z(9

$*(Lf,m

C)oEo)ooz

lr)oO

F-;ro\o

o)-oo:

rooo

f.-O

lo\o

o-oEo)o-o)

r

a5afo)

N-',3oorf,F*.o

f-

Cf-

ro\o

q)r()O-O

F-O

ro\o

roO.O

t-O

to\o

o6

LOo_O

f.*o

rr)\o

(gfoq)

I

rf)

C;t-*O

ro\o

(Elc(s-

lOo-o

No

ro\o

CCoofv

69Yd

roof.-

q

Co

EoO(L)

Y

C(!o)qo) 0)

E'9 ,E u)thcF.c.cEEE.PP'P E'-f;fi=.=.=.-O!ElPrr:E

coE=-?

Z -c.ic.j$trl<of'-co

z(,z

mzl.UF

\z6<$=2fr5 t-ttNF- LlljtTt<oFF-.Yi\ u-rfto=m5ao_fo-z-EfFfmLUV

C(5o)C

*nem63=NN(Eeo- ='=mt5cFe.tS.f=EPii8:E

C(6.=o-E(gJ

Page 12: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

zoz

tr(Lfm

$Ntr)tr)ScD$$r_-r_o-do_o_o-ooood'ooo

St-Lo,oSco+voooocj'ooo

lrlr

<tF-Lr),oSco+v----^O-dO_O-O_ooood'ooo

c(o-c:ff

oYCo=co

$NLo'rrScq$$r--ro-3o-o-O-ooood'ooo

tr.*rf)()sc)$$ooC)od'ooo

$t-LorrrSco$soooocj'ooo

$F-trltrlSco${--_-i--O-dO_O-O-ooood'ooo

$F-tr)lr)Sco$.i-

ooood'ooo

CC(50

=Y(t)=

\u )so-

co

(,)(g?= P .9o q -l - -: P F PAA Pg=-LCC:

EE$EFFg+

IIJ

6zUJlJ.ILtuYullJ.lrJor

zoz-JmzFr<s<-

t_IJ_coo<fYM

C(to)C

*--d88=NN(Ero- ='=mt=cFo.t9s=r-l F o)EEP8iP;CE'o-E(0

-J

ff5t--r \l

=H^- cor-

{!az-l:)coLUY

@7s=>34t-3u

Page 13: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

u.t

ozIIJILlJ.lrJ

lUlJ.lUoI

ILfm

tol=1"-,^cOtr)o)r(\cOcOvssCOsl'

Cof

_ooo--\a

=ofo-C(s.C=f

_ooYc(E

=co

lOF-l'*,^0o()O'rrC!CqCDvr-COst

tr)o@-ooNNN$co*NN$$

tOl.-1.--OLOsNNcOcDwN-d$

tO l- l'- ,^ cO tO Or -C!C.)Cr)v-rCY)$

l()r'-N,^6()O)rNCOCOUT-CO$

(6

=C(o-

NO

=v=Y;o-

o|r)co^N.^o)coroNNYrXcO{-rc{C{\rv'NN

gCD(E

PO P 3EE q-=aa ?-fk.=.=.=-O!ElEnrqF

-CoE:f-

- c\i c.j s tr: (o l'- co

zoz

mzulF*,2d<<2,vJPMXvNr

=HTT<oFF#ffftafc05ao_fo-zr:)FfmtUY

C(so)c

enR(tr r'Fo= =cotcFNS$=Ecp8:e

L(0.=o_E(oJ

Page 14: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

IIJ

6zlJJIIL

vtUILIIJcn

z(,z

o

o-fdl

zoz

mz!=o_O=zm<{o-Yzo(8=er]5

=3T. ,...

SFff=YU)lnoO- -r?6zI:)F=mIUY

(UO)

E-PooE9R'iucco-l f-! -C -)6E-Crus=:6otEEPP2e=CE'o-

E(6J

oFCo

-oLoo-tzfo-fo-c(!-cf

=_oc)Ycoco

o)_oEoao)o

eJ qX co Lo

o=ooodoo (\l$tfr-o

o)-oEo)o.oz

odoooooo Ntro-o

0)

v(J

Nilc"rrcldq)doI-I=:odcjooooo N!+

ro^o

q)-oEo)o.c)

I

a=alo) oooooooo c!$

,r)^

o

=-N!!cDr'r:odoooooo

(\l-frfr^

o

-=-

Nlcotooooooooo 6t

ro^o

q)

odoooooo(\t$'o-o

'- i --i O --: O Oouu

NOO

N$t()-o

oG

NSc)-.rlodoooooo N!f

!o-o

(5f

-ooo-

Nlco.r:oooooooo

N-fr.()^

o

(!fc(5-

oo=vEviafi1Yd

Ni!c'>-.rlo :od o

6tsrr)

c(!(U

E(gooY

C$

O)(go) 0)Y'E.cao=-FccAHqPPP PF€s5r=s€

-CoE5-

oz -c.ic.j$to(oF-co

Page 15: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

coFE(6

f

oo_lzfo-

0_tro

_c

=-oC)YE(o

=o

ooEc)aoo

roro___Lr)Q_.ru

cjcjooocjcjoOr"

o

lUozlJJIIlJ.lU

EIIJlJ.UJto

2(,

0)-oEo)o-oz

lr)lf)___lr)|r)- .ruc; ooooddo

olo

o-ooYo

lr)lr)___tr)Q_.-u

oooooddoo)-o

q)oEq)

o-C)

tr)tr)___rf)Q_.ruddooocjcjo E

af

=o)

Q0___Ir)p_.FU

oci oooddoo?o

=-Lr)ro___tr)p_

.ruocjooocjcjo

or.o

C=- I

o)

=

tr)t.)___L()p_IYTUocjoooddo

o).o

o-(-) rO___rOrO_rr'ro'cjdooodcjo

or-o

0)s

ra)ro__-,r)Q-.ru

cidooodcjoo)o

(E

=-ooo_

|r)lf)---'()Q-.FU

cicioooddoo)-o

(ufc(!

EC(!0.CF=vEv6qYd

Lf)l.r)tr)lr)--_ o)

C(6(E

Eooc)Y

(E'6, EC,) c)Y'a c U)6=-Fcc;E H F g,aa Pg=>LCC=

EEEESS:E

.CoE=--)

oz -jni c.jstr)(ol--co

zoz

mzIUt-

s#foMF<J;YOFR5Z-?r.iel- l-'_\1fiHYm_,, -\

=6o-zIfF=col.U\<

E(5o)oo9Q(tr0eTRKP-(6 I-'=o-f

=

:*.irc\I==EorFEPP2s=C(o.=o-E(6J

Page 16: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

CoF

(5

oo_tzfo_

=o_C(5

-Cff,-o(DYE(o

=m

o)-oEoa(!)o

I

z IJJ

g)z\L- z llJx\tNE \ -H

O-|JDOI

o-oE0)o-

z

(.)-ooYo

I

o)-oEoo"o)U)

al6fo

tr)No

roc\lo

l- I

Ef)

o)

o|r)c.to

l()(\to

o(E tt I

'-(Ef

-oo)o-

'E(gfE(E-

CC(g0-LfvEY

6SvdLr)

oqo

co(U

E(oooV

-6€o)(D

!',E .c: a

EE q-P,3E, pEEEEFF:E

EoE=-

oz -c\i c"j$tr>(or'-6

z(,zJ

co

zIU

*z=<--Y$=3sR!.rzn)tIO<FFYSHv0rltu):)o-zIlF=mruY

-(s(,)CSoo(EQO

=RRS5=:--m.$-)e' Ns:cu=Ao,EEP;-oroil-z-

xCgoE(5J

Page 17: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

l'-@(O (O@' c{OO OF

coFCGf

_ooo.-:zofo-c(!-cff

oYC(E

fco

or-oqqoqqoqOOO-O-

@@(oco(o6(o--oo-Cj--

@00(o(o(o@cr)--ci cicocj-rrl

cOcO(O@(O@r

-cio-cj-<-

lr)oscoocoo):

C,) ()V'E c aOLt==s"EUPE.,E., P

EE$EEFgE-c,\i c.j$tr)(ol'-co

t!6zIIJlLlJ.IU

ullLlUo

tro-:)m

zoz

a0z1u<-.- z-k=Im- Ltl6\<<v.vuJoo o-O7R=_2.

-)-

=3t-'-tfte\<!frxo-aigZU)IfFlml.UY

C(s<,)

c[@99oo!iMRK'F_(s ='Fo_t

=:f"i6$==xii,EEPilooi-zt

xC(5L'd_

E(sJ

Page 18: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

coFcG

=o)

o_Yfo=o-

(trEaf

_o0)Yco5

co

0)_oEoao)o

I---FNFd

IJJ

ozlJJ*LL

\l!lUXEr. --= lJ-l

\IL\lUa-:I

zoz\< \-J---NFILfm

c)-oEoo-

zo3----I-

oN

0)-ofZa)

rr)Lr):--FNNUT

ct)

(D-oE0)oo

N-rN--r

CD

(

aJalo)

tr)oNr

lo(Y)

f-q_O

qFT

cfa

Lr)tr)-O

SN

o)

coN , qlooct

N$N rrrC)-

\i

o)(6 rrr'-r-r

t-

(E

=-oo0-

ro Loci --

,dNrr

N

slCG-

rOrOoorO

lot-

CCGO-L5vEYt+VJ

Pk=.o:3PS !-o

C(g(o

E(5

0)Y

c(E

(5

P.O P 3o = -F - -€ P F ?o,A PHEXfiEEqIJm<fo-o-5r

_c(5

E=--)

z -NcCsft()(Of"-cO

zoz

mzIU

<z0-<lc)fr=$*@-^15<N>z<-2.+<<r--t(oocf)F.Yo- t-r.t@AY633O-AfCL

ZIffc0Ul\<

-(Uo,C(6o@oo!?MRK'E._(0

=';O-:l =mGI

-FN<u-v=i60,6EPb o.oo_zl-

=?(E.=o-E(6

_J

Page 19: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

IJJ

EzlJJ!J-lJ.IIJ

lJJIIlJJ@

I

zo

o-:)o

rtttll

oFC(U

5_o

izfo_

=o_Co-c==_ooYCo=m

"?SS=.NS^t "!ocidocidoo

"?SS-\P.r.tocjoodcioo

"?SS:N9^t .loci doddoo

CCNO5vEY

6SYd-ii-\3-^

Co

o)(uo, 0)

='T c a

0=-Fcci"E *q??- 3EEiPssgE

_cG

Ef-

zozJ

mzuJ

(L<=tcon<Y\a!ooloYO;-rE4o)rI<EFOE?, lflo_ u)a6}l]=u)o_fo-zIlFfc0tuY

c(E(,)[email protected],F-G ='Fo_2

=m.o-1F(\gf -f6(,)6EP;iorod-zt

=-Eo_E(sJ

Page 20: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

coFcGf-oLo

o_lzo=o_c(o

-Cff

0)Y$f

co

oEc)ooo

tJJ

6zUIIIlJ.UJ

YEIlJ.I,IJai

ioz

(L

=m

(!)oEo)oz

!

0)-oolzr)

I

o-oEc.)

o4.)U)

(

fafo

I

f- oo o

a?o

.E

f- OO O

eo

I

'Eo :CJ

e!o

oG dci

c!o

.Eo=-ooo_

I

(ufCo-

I

oofv

=Y6e-Yd

oc?nOO

Eo(sEG(-)q):<

'6' $Po ? 30=-Fcc! E o s) 6,'6, P

EEHpssq;

(o

Ef,-)

oz -^lcr)Stf)@f'-@

zoz

mztu

(L

=zm<<Y\l<3&otllNFz IJJlo.TT<oFFcoYcqLLI

ha5d(Lfo_

zIfFfmIU\<

L(so)C(5o@(6o=oRX.E(6 L.Fo_i

=rn (E*FNd$==6Ot6EP.'ioGd_zt=xC(5L'o-

E(5J

Page 21: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

oFo

-o0)o-lzf

o-c$_c

_oc)YCof

c0

C)-oEoaq)o

([email protected])ro@co o)$

IIJ6zlU

lrJlJ.luo

z(,z

TLfm

ooEoooz

(ocooNrr)tr)co@ o(,

o_ooYo

n-9-c.ruro!! 6lo

o)

Eoo-q)(/)

I

af

a=o

=

c:-

o

'Eo

o)o <o9orc-ro.r'oop tlo

6f-oc)o

(O@F-Ntf)tf)oOoO ct)+

ofc(U-

(O@F-NtOtf)@@ CDrf,

CC(E0fv

=Y6SYd

f..-NF-NOO)ONCD () rt

- cr) N rf) rf)o,o(Y)

co(!EG

o:z

C(E

tll(Uo) 7i!2'= c tioE----E P b ?'oA 9,AL>L---f;r'=.=.=.-O5EiPntr:E

-CoE5-

oZ -c\i cO$|r)(OF-@

zozJ

mzIUFo_-rZ6<<z\<f8ffiOYNEzu3(LT.MSol-F(oYcf)u

aII(/)q\d(Lfo_

zI=Ffml.UY

C(Eo)E-P(tro-PRN6 c'Eof fJ!)coG.FNgf o=.o,EFor!uCr-doruiz-

xCG.=o_E(6J

Page 22: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

coFc(6

f,

oo_-:z=o:f

o_c(!

_cff

c)\ZCof,m

o-oEo)aoo

@_ $- N-OOO

(o@CD\foN-oO

(o(9

a,'

itroz

\- Z llJ\<\tfrl-\LtLa=MI

ooEooz

@co$ (o$Nof--o'oooo

(o(v)

ci

o-ooxo

o-oE0)o-o

U)

(o- $- o{ooo

(ococo$oN-o

O$c"t

a=a=o

t

f,-@cort @$No\o'ooo

O

(^o(Y)

c.t

'-f

(o@c)\i- @$No\o'ooo

O

(000

c.t

o) (o- n" o!OOO

(ococo$oN-o

O

(06.)

o.i

(o$NOOO

(o@co$of--oo

(o(Y)

rt

o)o

co_ .t- ryOOO

(o@coso \o

O

(o(9

rt.E(trf

-ooo_

sf_ c.Ioo

(oo

(ococ9soI--o

@c)

e.t

'=(g5C(5-

@c)s (o$Nd\ci cidcj

O

(o({)

e.t

oofv

=Y6?Yd

(oSNl@coc?vf.-

(oe?

(9

C(o

oEGoo:<

co'6, 6

o) 0)7'E c a5

= -F c c

=H6?o,o, P'>q=>LCC=

E€g€EEgilm<FO-O--lI

.C(!E='-)

oZ. - c.i c.j r{' t.r) (O f.- co

z(,zJ

mztuFLf-rr't Z-ts\1 Z-

8gRffiZL)at-

t-I_

SEr-Y$Ho.ma)yAfo_fo-z-:)Ffml.UY

C(so)-(OmO(E5emo!J._N(\P(5 C'=

m(6rcFNS:Ef6c')ittr9'6oGo-z-

xC(5.=o-E(E

Page 23: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

lIJ6zlJJL

YlIJlJ.lJJo)-

tr(Lfm

z(,zJ

mzuFL7f<co rn

{1@o-8zel{z>f<rZt<FFY0a

=9<Uo ii'it6oco:<f)u)o_lo-z-lFfmtUY

f

oo)CS-o3H8=Ne't(E r.-6=-)-)mt-)CFertSs=(uJ

-!nU,(EFo)-e6EtLz-

xxC(o.=o_E(0_J

CoFc(U

f

oo_L

=

c(6-cff-o(I)Y(tr

fco

C(5-Y^Eoo9o--U\<

-Si-@tf)o)r-.

aO'GP-" P E

o = -F c cE H d qaa P

EfEEsssf- o.i c.j $ to (o F- co

Page 24: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

coFcg-oo

o_lzo_=0-E(U.Cf

=_oo:zco

co

o)!EC)ac)o

O)

,.iro (o

dciqo

uJ

dzIJJLIIlrJ

YIIJlJ.IJJa

-<\---s

\@tr(L)m

oEoo.oz

:ro (o

ddu?o

o)cY

o)qo

$ l.-Nrdo

lf|e

o-oEo)o0)a

(o()qqOO

83qddo

trlo\

@

=afo)

O)rO (O

oor{)c;

f-lr)(o $tr)rrrrocio dci

u?o

'-l-

_sro.. O Ooddro (o

II

ci cilOci

o o:5P"{ r rcicio o

u?o

'-o

$ssnooo95^t ,

ddoro

o.)

s06e.t

oooqo

-6f-oo)

o_

R9"ln:3cjdoood

(sfC(g-

SX , '9ectEcici oood 6t

cc(50

=vEv6+Yd

coNU CD

C(g(E

EG

oY

c(tr

o)oY'- 9 a6=-Fcc! E <o 9 6,'6, ?!+ = >.L c c X

EEEPEEgE

_c(E

El-

oz -o.ic.j$tr)(OF-@

zC)zJ

mzTU

7<LL /.n)-fragt8<R=zz)<IF{tF6VF(LYzuyAlmo-l)ao_

zI:fF:fmtUY

C(Eo)-(Em0O(60!2PRXP _(E r-'=o-f =--JJ!-rn (E

-FNcSf o=FolEFP8:sxC(sL'd-E(6J

Page 25: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

eoFLYl(slll-oILtd)lo-l-lolllLl.l(trlcl=l5lo

o-oEc)aoo

or!coco r t N t()\r

LlJ

6zIIJIIlJ.IIELrJlrIIJaI

io

\_< \\.L<-=---

-__];

\F\o-

m

0)aEoo.oz

olroco ' ro(o ro$

c)-oIo

9orS-S'()- o(o

ooEoooa

I

a=afo

f t!

-f?

0)

o.

o(o s

N (',

.E(Ef-oo(L

FPHu?6t@

,E(EfE6-

N N N o.r c.,r ot c.r flc,l-

CE(U0

=vEY6SYd

rO O) tO tO C) O) O) O)c9(otO-$-$lr) \f

c)

c(!(sEoooY

oo)oo) ()

='a c a

0=-Fccr= E o 9oo, Y'

==-=.E.=.-6-glv!LLd_53€8flfl:f

-CoEf'-l

oz - o.i c.j + to <o l'- co

z(,zJ

mZzFr<t--<5*md9$E@o_8zN<z>f<T.zFFYtrLoZt!/\l= trlola3CIo-

=)zaIllcotUY

(oo)f;ooB([00PR^itrEEo-= ==c--)mE--ef .=Fol=Fo)(UF-

&2e=^xC(6L'6_

E(6J

;-

Page 26: BUPATI BALANGAN - Perbup no.4... · Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. Pasal

lIJ6zUJlL

YtTJIIIJJoI

2oz

Fo-fo

z(,zJ

mztuFSs-u_m/s=ooYO;-RE7O3ITt<oFFVYo- [J7Avz0-lJa-Afo_

zI=FfmtuY

Coo)C(5m0O(tro!?mo=._N\\(E t-'=o_= =m .rE _1FC\Crs$:L.(ur;u)6F9)8:E:x-(EL'aE(oJ

EoF-

G

=-oL0)0-L5of

o_co-cff

o\ZE

=m

qo?nBc93qoooooooo

u>co\r!ofoo

CG

(n(EO) ()

Y'- - ,^ACL=R-'LL--EqPPP, PE€gE=Eq€Jm<Fo_o_-r

-C(I,

Ef-)

-N(r)StO(Ol'-@