psp.pertanian.go.id · Web viewPemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018.08

TAHUN ANGGARAN 2019AUDITED

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianUntuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

Kantor Pusat Kementerian PertanianJL. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, April 2020 Direktur Jenderal,

Dr. Sarwo Edhy, SP., MM. NIP. 196203221983031001

DAFTAR ISI

Kata PengantarDaftar IsiPernyataan Tanggung JawabRingkasanI. Laporan Realisasi AnggaranII. NeracaIII. Laporan OperasionalIV. Laporan Perubahan EkuitasV. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan UmumB. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan PajakB.2 BelanjaB.3. Belanja PegawaiB.4. Belanja BarangB.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan MesinC. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset LancarC.1.1.Kas di Bendahara PengeluaranC.1.2.Kas Lainnya dan Setara KasC.1.3C.1.4C.1.5.C.1.6

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)Pendapatan yang Masih Harus DiterimaPiutang Bukan PajakPenyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

C.1.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti RugiC.1.8.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.9.

Persediaan

C.2. Aset TetapC.2.1.Peralatan dan MesinC.2.2.Gedung dan BangunanC.2.3.Jalan, Irigasi dan JaringanC.2.4.Aset Tetap LainnyaC.2.5.Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka PanjangC.3.1.Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti RugiC.3.2.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti RugiC.4. Aset Lainnya

C.4.1.Aset Tak BerwujudC.4.2.Aset Lain-lainC.4.3.Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka PendekC.5.1.Utang kepada Pihak KetigaC.5.2.Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1.EkuitasD. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak LainnyaD.2. Beban PegawaiD.3. Beban PersediaanD.4. Beban Barang dan JasaD.5. Beban PemeliharaanD.6. Beban Perjalanan DinasD.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada MasyarakatD.8. Beban Penyusutan dan AmortisasiD.9. Beban Penyisihan Piutang Tak TertagihD.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan EkuitasE.1. Ekuitas AwalE.2. Surplus/Defisit-LOE.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan MendasarE.3.1. Selisih Revaluasi Aset TetapE.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non RevaluasiE.3.3. Koreksi Lain-lain

E.4. Transaksi Antar EntitasE.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

E.5. Ekuitas AkhirF. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal NeracaF.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2020 Direktur Jenderal,

Dr. Sarwo Edhy, SP., MM. NIP. 196203221983031001

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Audited

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 30.059.356.396,00 atau mencapai 30.059,36% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp100.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp 4.008.589.282.139,00 atau mencapai 40,55% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.646.356.942.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 827.560.271.144,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 586.379.631.274,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 208.507.619.120,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 32.673.020.750,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.955.511.557,00 dan Rp 825.604.759.587,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.258.604.218,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.932.287.959.984,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp 3.930.029.355.766,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp 28.947.063.696,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 3.901.455.085.296,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp 735.702.355.987,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 6


3.901.455.085.296,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 12.827.563.153,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3.978.529.925.743,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 825.604.759.587,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianLAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian Catatan 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Anggaran Realisasi %. Realisasi

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1. 100.000.000,00 30.059.356.396,00 30.059,36 26.318.242.637,00

Jumlah Pendapatan 100.000.000,00 30.059.356.396,00 30.059,36 26.318.242.637,00

BELANJA B.2.

Belanja Pegawai B.3. 22.453.704.000,00 22.354.931.576,00 99,56 22.462.394.880,00

Belanja Barang B.4. 4.612.051.438.000,00 3.976.807.501.173,00 86,22 5.087.476.562.851,00

Belanja Modal B.5. 11.851.800.000,00 9.426.849.390,00 79,54 9.450.140.438,00

Jumlah Belanja 4.646.356.942.000,00 4.008.589.282.139,00 86,27 5.119.389.098.169,00



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianNERACA

PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018


ASET

Aset LancarKas di Bendahara Pengeluaran C.1.1. 0,00 1.626.000,00

Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.2. 5.001.906,00 7.585,00

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.1.3. 343.949.037.110,00 0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.1.4. 1.203.417.197,00 0,00

Piutang Bukan Pajak C.1.5. 0,00 218.648.160,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.6. 0,00 -1.093.241,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.7. 987.301.750,00 994.801.750,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.8. -987.301.750,00 -4.974.008,00

Persedian C.1.9. 241.222.175.061,00 540.091.075.980,00

Jumlah Aset Lancar 586.379.631.274,00 541.300.092.226,00Aset Tetap

Peralatan dan Mesin C.2.1. 880.858.909.660,00 874.238.166.801,00

Gedung dan Bangunan C.2.2. 2.603.284.929,00 2.915.800.999,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.3. 71.454.000,00 71.454.000,00

Aset Tetap Lainnya C.2.4. 577.571.000,00 693.876.760,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.5. -675.603.600.469,00 -528.520.591.886,00

Jumlah Aset Tetap 208.507.619.120,00 349.398.706.674,00Piutang Jangka Panjang

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.1. 0,00 0,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.2. 0,00 0,00

Jumlah Piutang Jangka Panjang 0,00 0,00Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud C.4.1. 33.871.305.100,00 33.386.095.100,00

Aset Lain-lain C.4.2. 2.046.907.192,00 42.768.000,00

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.4.3. -3.245.191.542,00 -939.161.548,00

Jumlah Aset Lainnya 32.673.020.750,00 32.489.701.552,00Jumlah Aset 827.560.271.144,00 923.188.500.452,00

Kewajiban Jangka PendekUtang kepada Pihak Ketiga C.5.1. 1.955.511.557,00 187.484.518.465,00

Uang Muka dari KPPN C.5.2. 0,00 1.626.000,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.955.511.557,00 187.486.144.465,00Jumlah Kewajiban 1.955.511.557,00 187.486.144.465,00

EkuitasEkuitas C.6. 825.604.759.587,00 735.702.355.987,00

Jumlah Ekuitas 825.604.759.587,00 735.702.355.987,00Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 827.560.271.144,00 923.188.500.452,00



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianLAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018


KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATANPendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1. 2.258.604.218,00 1.089.766.745,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.258.604.218,00 1.089.766.745,00BEBAN

Beban Pegawai D.2. 22.354.931.576,00 22.462.394.880,00

Beban Persediaan D.3. 2.859.561.794,00 2.996.032.726,00

Beban Barang dan Jasa D.4. 617.541.111.448,00 585.923.747.210,00

Beban Pemeliharaan D.5. 12.194.126.940,00 3.474.040.638,00

Beban Perjalanan Dinas D.6. 328.638.875.091,00 284.626.847.889,00

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat D.7. 2.795.734.779.957,00 4.137.775.752.695,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8. 151.982.245.436,00 152.706.032.349,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9. 982.327.742,00 6.067.249,00

JUMLAH BEBAN 3.932.287.959.984,00 5.189.970.915.636,00SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL -3.930.029.355.766,00 -5.188.881.148.891,00

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.10. 49.600.000,00 0,00

Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.10. 422.393.226,00 18.792.395.208,00

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.10. 28.947.063.696,00 26.275.785.227,00

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.10. 0,00 1.700.000,00

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

28.574.270.470,00 7.481.690.019,00

SURPLUS/DEFISIT - LO -3.901.455.085.296,00 -5.181.399.458.872,00



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018


EKUITAS AWAL E.1. 735.702.355.987,00 862.968.898.719,00

SURPLUS/DEFISIT-LO E.2. -3.901.455.085.296,00 -5.181.399.458.872,00

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.3. 12.827.563.153,00 -38.937.939.392,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap E.3.1. 2.763.930,00 45.060.149,00

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi E.3.2. 2.352.121.986,00 37.796.475,00

Koreksi Lain-lain E.3.3. 10.472.677.237,00 -39.020.796.016,00

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4. 3.978.529.925.743,00 5.093.070.855.532,00

EKUITAS AKHIR E.5. 825.604.759.587,00 735.702.355.987,00



A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS IREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan dengan diteguhkan pada RENSTRA 2015-2019.

Dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015–2019, maka diharapkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, serta dukungan alat dan mesin pertanian, selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun sektor.

Dengan berkembangnya infrastruktur lahan dan air, ketersediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, dukungan alat dan mesin pertanian di lapangan, diharapkan mampu memberikan dukungan yang kuat bagi berkembangnya kegiatan usaha tani, peningkatan produksi dan nilai tambah, sehingga terwujudnya masyarakat petani yang sejahtera sebagai salah satu target utama Kementerian Pertanian 2015 - 2019.

Dimana agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal:

(1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri,(2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian

pangan.

Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu aspek



dasar yang sangat penting dalam mencapai prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian yaitu Ketahanan Pangan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSIBerdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 unit Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 21 unit kerja Eselon III, dan 51 unit kerja Eselon IV, dengan ditetapkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 unit kerja Eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida serta Sekretariat Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 43/Permentan/OT.010/8/2015 tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:



1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai berikut :

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :a) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di

bidang prasarana dan sarana pertanian; b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan

kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;

d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan

e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian;



b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan

c) Penyiapan penyusunan kerjasama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Bagian perencanaan terdiri dari :

a) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian.

b) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian.

c) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

b) Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan

c) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar.

(2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

3) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;

b) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan



c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri atas :

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan.

4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi :

a) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian;

b) Pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan

c) Pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

2. DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

Struktur Organisasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagai berikut :



Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/08/2015, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Subdirektorat Basis Data Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimibingan teknis dan evaluasi, serta analisis dan penyajian di bidang basis data lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Basis Data Lahan menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang basis data lahan; b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis

data lahan; c) pelaksanaan identifikasi lahan; d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan; e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data

lahan; dan f) pelaksanaan analisis dan penyajian data lahan.



2) Subdirektorat Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian alih fungsi lahan

dan konservasi lahanb) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian alih fungsi lahan

dan konservasi lahanc) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pengendalian alih fungsi lahan dan konservasi lahand) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pengendalian alih fungsi lahan

dan konservasi lahan ; dane) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian alih

fungsi lahan dan konservasi lahan

3) Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan;b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

optimasi dan rehabilitasi lahan;d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimasi dan rehabilitasi

lahane) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi dan

rehabilitasi lahan

4) Subdirektorat Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan Areal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subdirektorat Perluasan Areal menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan lahan , prasarana dan

sarana perluasan areal;b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan dan prasarana

dan sarana perluasan areal;c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan dan

prasarana dan sarana perluasan areal; dane) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan dan prasarana dan

sarana perluasan areal.

5) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.



3. DIREKTORAT IRIGASI PERTANIANStruktur Organisasi Irigasi Pertanian sebagai berikut :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air,

pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;



d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Direktorat Irigasi Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air dan teknologi irigasi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi tingkat usaha tani yang terintegrasi/terkoneksi dengan jaringan irigasi primer dan sekunder/DI serta pengembangan tata air mikro.

Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana irigasi di daerah lahan rawa lebak maupun pasang surut.

Mendorong upaya-upaya konservasi air dan pengelolaan lingkungan usaha pertanian serta melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi sebagai antisipasi perubahan iklim global.

Mendorong pemberdayaan dan penguatan masyarakat/petani pemakai air melalui penerapan pola irigasi partisipatif, upaya pemberdayaan kelembagaan petani, dan pengarusutamaan gender.

Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan pengelolaan air irigasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Program kerja Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2017 adalah sebagai berikut :

Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi jaringan Irigasi seluas 100.000 Ha yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani di 29 Provinsi pada 203 kabupaten/kota.

Terlaksananya kegiatan Pengembangan jaringan Irigasi Rawa seluas 10.000 Ha yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani di 5 Provinsi pada 10 kabupaten/kota.

Tersedianya sumber air sebanyak 500 unit yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani di 32 Provinsi pada 213 Kabupaten/Kota.

Terlaksananya pengembangan konservasi air/antisipasi anomali iklim sebanyak 500 unit di 22 provinsi pada 214 kabupaten/kota.

4. DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian :



Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi

pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dilingkup Direktorat Pembiayaan, sebagai berikut:

1) Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan.



Fungsi yang dijalankan adalah melakukan: penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi

pembiayaan, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi

pembiayaan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit

program dan fasilitasi pembiayaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan

fasilitasi pembiayaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan

fasilitasi pembiayaan.

2) Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pembiayaan.

Fungsi yang dijalankan adalah melakukan : penyiapan penyusunan kebijakan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis

dan koperasi pertanian, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan mikro

agribisnis dan koperasi pertanian, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lembaga keuangan mikro

agribisnis dan koperasi pertanian, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lembaga keuangan

mikro agribisnis dan koperasi pertanian.

3) Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.

Fungsi yang dijalankan adalah melakukan: penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan permodalan dan

asuransi pertanian, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan permodalan dan

asuransi pertanian, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan

permodalan dan asuransi pertanian, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan

permodalan dan asuransi pertanian. 4) Subbagian Tata Usaha



Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Pembiayaan dan Pertanian.

5. DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDAStruktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi :a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan

pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;



c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan

Susunan organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas1). Subdirektorat Pupuk dan Pembenah Tanah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pembenah tanah.

2). Subdirektorat Pupuk BersubsidiMempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk bersubsidi

3). Subdirektorat Pestisida Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pestisida pertanian

4). Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida.

5). Subbagian Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.

6. DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIANStruktur Organisasi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian



Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Subdirektorat Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen, Subdirektorat Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

2) Subdirektorat Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan



kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian

3) Subdirektorat Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian

4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

5) LS Pro Alsintan mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diproduksi oleh produsen alsintan yang sudah menerapkan sistem Managamen ISO 9001

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lahan dan pengelolaan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan



teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

VISI DAN MISI DAN TUJUAN

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2015-2019 adalah “Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk mendukung pembangunan industri berbasis pertanian (bioindustri) dalam rangka kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani ”.

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah ”Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan pula misi sebagai berikut : (1) Mewujudkan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; (2) Mengembangkan pengelolaan air dan irigasi pertanian; (3) Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui PSO sesuai azas 6 (enam) tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga serta meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida beredar; (4) Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan sektor pertanian serta mendorong perlindungan usaha tani melalui pengembangan asuransi pertanian; (5) Menyelenggarakan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia..

Pada tahun 2017, sesuai dengan penetapan kinerja Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian, telah ditetapkan sasaran program yaitu Penambahan luas pertanaman yang diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu jumlah penambahan luas baku lahan padi seluas 72.033 Ha dan jumlah penambahan luas tanam padi seluas 37.60 Ha. Dicapai melalui kegiatan : 1) Perluasan dan Pengendalian Lahan Pertanian; 2) Peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian; 3) Peningkatan fasilitasi penyaluran pupuk dan pengawasan pestisida 4) Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap resiko, 5) Peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dan 6). Dukungan Manajemen dan Teknis kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.

b. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan



c. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana

d. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, penggunaan , dan pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)

e. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida

f. Mengembangkan sistem mekanisasi pertanian dan kelembagaan alat dan mesin pertanian

g. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah “Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi,pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian”

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 –2019 dicapai dengan:

1) Mewujudkan suatu kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian

2) Mewujudkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian

3) Menyediakan lahan dan mengoptimalkan pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

4) Mewujudkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana, serta perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.

5) Mewujudkanpenyediaan dan penyaluranserta pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)

6) Mewujudkan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.

7) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional



8) Meningkatkanperan serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.

9) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah:

Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana tabel berikut:

Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Penambahan Luas Pertanaman seluas 1.850.000 Ha.Terwujudnya penambahan luas pertanaman seluas 1.850.000 Ha dicapai melalui kegiatan :

a. Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan (cetak sawah) seluas 1.000.000 Ha

b. Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 4.600.000 Hac. Perluasan areal pertanian pada kawasan Peternakan seluas 100.000 Ha

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Good Governance


No.


Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usahatani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas melalui usahatani padi SRI, serta pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim terutama kenaikan suhu udara dan ketersediaan air di saat musim kemarau sehingga perlu tersedia sumber irigasi suplementer dengan teknik pemanenan air (water harvesting) seperti embung/dam parit dan sumur resapan.

3) Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan

Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.

4) Mendorong Pola Partisipatif

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial.

5) Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi



Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

6) Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian perlu ditata dan dikelola dengan baik melalui pelatihan dan penerapan inovasi teknologi baru dibidang prasarana dan sarana pertanian.

7) Strategi fasilitasi pembiayaanbagi kelompok usaha tani yang Feasible dan Bankable, adalah mendorong peningkatan portfolio ketersediaan dana dari bank pelaksana KKP-E, KPEN-RP dan KUPS untuk membiayai usaha pertanian.

8) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan tidak Bankable, adalah mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang risiko kreditnya sudah ditangani oleh pemerintah melalui pola risk sharing.

9) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak Feasible dan tidak Bankable, adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan sistem pengelolaan konvesional maupun syariah.

10)Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolah pupuk organik ditingkat petani.

11) Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

12)Strategi pelaksanaan penyediaan alat dan mesin pertanian, yaitu melaksanakan manajemen penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

13) Strategy pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja

14) Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung

15) Strategy penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan



kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

Arah Kebijakan

Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur pertanian aspek lahan adalah adalah pengembangan jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

2) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, ditempuh melalui:a) Penambahan Baku Lahan (PBL)b) Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi c) Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimatd) Partisipasi dan pemberdayaan petani. e) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.

3) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya optimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian : a) Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat

petani/peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya melalui:- Kebijakan pengembangan usahatani dan konservasi DAS hulu yang

dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.- Kebijakan Reklamasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan

masyarakat/ petani pada lahan rawa, bekas tambang, dan bekas industri.

- Kebijakan perbaikan kesuburan lahan sawah melalui pengembangan rumah kompos dan UPPO untuk pemberian/ penambahan bahan organik/ kompos.

- Peningkatan efektifitas pembelajaran melalui pendampingan. b) Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui

pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan System of Rice Intensification (SRI).

4) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :a) Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baik air

permukaan maupun air tanah.b) Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan

dengan cara partisipatif.



5) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan jaringan irigasi danoptimasi pemanfaatan air irigasi, adalah:a) Peningkatan fungsi prasarana irigasi, b) Penerapan teknologi hemat air c) Peningkatan partisipasi masyarakat.d) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air

(P3A), melalui :- Peningkatan kemampuan P3A dalam Pengelolaan Air Irigasi dan

Produksi Pertanian;- Pengelolaan irigasi secara partisipatif;- Pengembangan jejaring dan kemitraan P3A.

6) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim, adalah :a) Pengembangan teknik pemanenan air dengan pembangunan embung.b) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur

resapanc) Pengembangan Model Adaptasi Perubahan Iklim (PMAPI)

7) Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, fokus pada :

a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan ;

b) Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN/ CSR

c) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga Keuangan Non Bank;

d) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta dan masyarakat;

e) Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian ;

f) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota) ;

g) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta sumber pembiayaan lainya.

8) Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:

a) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil komoditas pertanian.

b) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.

c) Fasilitasi pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.

9) Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat beberapa hal sebagai berikut :



a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya kepemilikan alsintan pada 33 propinsi sebesar 3 – 5 %, adalah : (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan, (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota guna pemantapan kegiatan kepemilikan alsintan, (c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan.

b) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional, meningkat masing-masing 10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan UPJA, (b) Pembentukan Tim UPJA, (c) kebijakan pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA , (d) peningkatan peranan UPJA dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan peningkatan integrasi subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam keberlanjutan kelembagaan UPJA.

c) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengembangan bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah : (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam pengembangan bengkel, (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel alsintan.

d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang berdayaguna dan berhasilguna di 33 provinsi meliputi : (a) sosialisasi pengawasan alsintan (b) meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas pengawas alsintan dan (c) meningkatkan sarana pengawasan alsintan.

e) Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 Provinsi dalam rangka peningkatan forum komunikasi dan informasi pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan.

Program Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah :

1) Tersedianya kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian

2) Terlaksananya bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian

3) Tersedianya dan teroptimalisasinya pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.



4) Berkembangnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana serta sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.

5) Tersedianya dan Tersalurkannya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)

6) Berkembangnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.

7) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional

8) Meningkatnyaperan serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.

9) Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



KP KD DK TP

0199 DKI JAKARTA v - - - 10290 JAWA BARAT - - v v 30390 JAWA TENGAH - - v v 30490 DI. YOGYAKARTA - - v v 30590 JAWA TIMUR - - v v 40690 ACEH - - v v 30790 SUMATERA UTARA - - v v 40890 SUMATERA BARAT - - v v 30990 RIAU - - v v 21090 JAMBI - - v v 21190 SUMATERA SELATAN - - v v 41290 LAMPUNG - - v v 31390 KALIMANTAN BARAT - - v v 31490 KALIMANTAN TENGAH - - v v 21590 KALIMANTAN SELATAN - - v v 31690 KALIMANTAN TIMUR - - v v 31790 SULAWESI UTARA - - v v 31890 SULAWESI TENGAH - - v v 41990 SULAWESI SELATAN - - v v 42090 SULAWESI TENGGARA - - v v 32190 MALUKU - - v v 22290 BALI - - v v 32390 NUSA TENGGARA BARAT - - v v 32490 NUSA TENGGARA TIMUR - - v v 32590 PAPUA - - v v 22690 BENGKULU - - v v 32890 MALUKU UTARA - - v v 22990 BANTEN - - v v 23090 BANGKA BELITUNG - - v v 23190 GORONTALO - - v v 23290 KEPULAUAN RIAU - - v v 23390 PAPUA BARAT - - v v 33400 SULAWESI BARAT - - v v 24176 KALIMANTAN UTARA - - v v 2

93TOTAL DITJEN PSP

KEWENANGAN JUMLAH SATKER

NAMA SATKERKODE

SATKER

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban



dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

• Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



(3) Belanja

• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

• Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

• Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

• Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

• Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0,5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.



• Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:a. Tanahb. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 tahun

Jakan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan

diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.



e. Aset Lainnya• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

• Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat (Tahun

Software Komputer 04

Franchise 05

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan

25

Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram

50

Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I 70

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.a. Kewajiban Jangka PendekSuatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



b. Kewajiban Jangka PanjangKewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

• Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Anggaran Awal Anggaran Setal Revisi

Pendapatan

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

100.000.000,00 100.000.000,00

Jumlah Pendapatan 100.000.000,00 100.000.000,00

Belanja

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 22.915.234.000,00 22.091.704.000,00

Belanja Lembur 720.270.000,00 362.000.000,00

Belanja Barang Operasional 39.966.370.000,00 39.424.952.000,00

Belanja Barang Non Operasional 575.923.889.000,00 640.184.295.000,00

Belanja Barang Persediaan 2.731.890.000,00 3.002.307.000,00

Belanja Jasa 61.569.256.000,00 77.971.849.000,00

Belanja Pemeliharaan 3.906.670.000,00 12.571.460.000,00

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 334.964.284.000,00 403.696.135.000,00

Belanja Perjalanan Luar Negeri 3.747.500.000,00 3.244.800.000,00

Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda

2.860.412.475.000,00 1.332.226.277.000,00

Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah

1.000.500.000,00 6.596.549.000,00

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

1.078.782.440.000,00 2.093.132.814.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.263.192.000,00 11.455.140.000,00

Belanja Modal Lainnya 237.000.000,00 396.660.000,00

Jumlah Belanja 4.990.318.160.000,00 4.646.356.942.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 30.059.356.396,00 atau mencapai 30.059,36% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:



Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian 2019

Akun Pendapatan Anggaran Realisasi .%

Pendapatan Anggaran Lain-lain 0,00 59.250.000,00 0,00

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

0,00 389.518.337,00 0,00

Pendapatan Jasa Lainnya 0,00 137.610.600,00 0,00

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

0,00 289.513.763,00 0,00

Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 0,00 179.300.000,00 0,00

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

0,00 57.500.000,00 0,00

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga

0,00 18.910.000,00 0,00


100.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

0,00 49.600.000,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu

0,00 684.139.074,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

0,00 28.194.014.538,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

0,00 84,00 0,00

Jumlah 100.000.000,00 30.059.356.396,00 30.059,36

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,21% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Realisasi 31 Desember 2019

Realisasi 31 Desember 2018 %

Pendapatan Anggaran Lain-lain 59.250.000,00 1.965.000,00 2.915,27

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 92.510.000,00 0,00


389.518.337,00 495.957.865,00 -21,46

Pendapatan Jasa Lainnya 137.610.600,00 53.766.000,00 155,94




Realisasi 31 Desember 2018 %

Pendapatan Bunga Lainnya 0,00 2.281.263,00 0,00

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan 0,00 0,00 0,00


289.513.763,00 389.629.032,00 -25,72

Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 179.300.000,00 53.650.000,00 234,20


57.500.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga

18.910.000,00 2.597.882.000,00 -99,27


0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

49.600.000,00 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

0,00 12.555.884,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu

684.139.074,00 6.919.330.544,00 -90,11

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

28.194.014.538,00 15.624.708.246,00 80,45

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

84,00 74.006.803,00 0,00

Jumlah 30.059.356.396,00 26.318.242.637,00 14,21

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp1.884.269.533.432,00 atau 40,55% dari anggaran belanja sebesar Rp4.646.356.942.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019

Uraian 2019

Akun Belanja Anggaran Realisasi .%

Belanja Pegawai 22.453.704.000,00 22.372.295.469,00 99,64

Belanja Barang 4.612.051.438.000,00

3.980.781.964.408,00

86,31

Belanja Modal 11.851.800.000,00 9.426.849.390,00 79,54

Total Belanja Kotor 4.646.356.942.000,00

4.012.581.109.267,00

86,36



Uraian 2019

Akun Belanja Anggaran Realisasi .%

Pengembalian Belanja -3.991.827.128,00 0.00

Total Belanja 4.646.356.942.000,00

4.008.589.282.139,00

86,27

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar 21,70% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya anggaran belanja tahun anggaran 2019 jika dibandingkan dengan anggaran belanja di tahun 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018


Realisasi 31 Desember 2018

.%

Belanja Pegawai 22.354.931.576,00 22.462.394.880,00 -0,48

Belanja Barang 3.976.807.501.173,00

5.087.476.562.851,00

-21,83

Belanja Modal 9.426.849.390,00 9.450.140.438,00 -0,25

Total Belanja 4.008.589.282.139,00

5.119.389.098.169,00

-21,70

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.354.931.576,00 dan Rp 22.462.394.880,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2019 mengalami penurunan sebesar 0,48% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun selama tahun 2019, yaitu sebanyak 14 orang.

2. Terdapat Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia selama tahun 2019 sebanyak 2 orang Ir, Djaya Permana, MM dan Susi Andriowati.

Perbandingan Belanja Pegawaiper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018





Naik (Turun)

%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 22.025.783.469,00 22.104.127.402,00 -0,35

Belanja Lembur 346.512.000,00 360.978.000,00 -4,01

Jumlah Belanja Kotor 22.372.295.469,00 22.465.105.402,00 -0,41

Pengembalian Belanja Pegawai -17.363.893,00 -2.710.522,00 540,61

Jumlah Belanja 22.354.931.576,00 22.462.394.880,00 -0,48

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3.976.807.501.173,00 dan Rp 5.087.476.562.851,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -21,83% dari TA 2018.

Perbandingan Belanja Barangper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Belanja Barang Operasional 38.360.059.250,00 36.457.354.207,00 5,22

Belanja Barang Non Operasional 547.705.358.833,00 514.826.691.780,00 6,39

Belanja Barang Persediaan 2.874.641.994,00 2.997.732.726,00 -4,11

Belanja Jasa 58.146.257.817,00 45.479.933.297,00 27,85

Belanja Pemeliharaan 12.194.126.940,00 3.474.040.638,00 251,01

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 329.785.285.960,00 285.133.259.943,00 15,66

Belanja Perjalanan Luar Negeri 615.889.291,00 479.035.062,00 28,57

Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda

1.265.727.519.451,00 3.559.949.163.500,00

-64,45

Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah

5.293.368.292,00 996.198.659,00 427,34

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

1.720.079.456.580,00 640.305.213.948,00 168,64

Jumlah Belanja Kotor 3.980.781.964.408,00 5.090.098.623.760,00

-21,79

Pengembalian Belanja Barang -3.974.463.235,00 -2.622.060.909,00 51,58

Jumlah Belanja 3.976.807.501.173,00 5.087.476.562.851,00

-21,83



B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 9.426.849.390,00 dan Rp 9.450.140.438,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar 0,25% dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Belanja Modalper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik/(Turun) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.059.139.390,00 9.350.140.438,00 -3,11

Belanja Modal Lainnya 367.710.000,00 100.000.000,00 267,71


Pengembalian Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 9.426.849.390,00 9.450.140.438,00 -0,25

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.059.139.390,00 dan Rp 9.350.140.438,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar 3,11% dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesinper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja Realisasi 31 Desember 2019


Naik (Turun)

%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.059.139.390,00 9.350.140.438,00 -3,11


Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 9.059.139.390,00 9.350.140.438,00 -3,11

B.5.2. BELANJA MODAL LAINNYA



Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp367.710.000,00 dan Rp 100.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 267,71% dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Belanja Modal Lainnyaper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja Realisasi 31 Desember 2019


Naik (Turun) %

Belanja Modal Lainnya 367.710.000,00 100.000.000,00 267,71

Jumlah Belanja Kotor 367.710.000,00 100.000.000,00 267,71

Pengembalian Belanja 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 367.710.000,00 100.000.000,00 267,71



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp1.626.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaranper 31 Desember 2019

Uraian 31 Desember 2019

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 0,00

Jumlah 0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 5.001.906,00 dan Rp 7.585,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kasper 31 Desember 2019

Uraian 31 Desember 2019

Rekening Bank BRI KC. Inskandar Muda Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (079133)

1.906,00

Rekening Bank Mandiri KC. Bengkulu S Parman Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu (269002)

5.000.000,00

Jumlah 5.001.906,00



C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 343.949.037.110,00 dan Rp 0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka merupakan belanja bantuan pemerintah tahun 2019 yang belum diyakini keterjadiaannya oleh BPK RI. Adapun belanja dibayar dimuka yang dimaksud berasal dari kegiatan irigasi, cetak sawah, optimasi lahan rawa, serta ongkos kirim alsintan.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimukaper 31 Desember 2019

Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 343.949.037.110,00 0,00

Jumlah 343.949.037.110,00 0,00

Rincian Belanja Dibayar Dimukaper 31 Desember 2019

Kode Satker Nama Satker Rp

029168

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT 1.272.000.000

039158 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 38.560.000

049093 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 75.320.000

049094 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 185.600.000

059185

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR 262.950.000

069139 DINAS PETERNAKAN ACEH 324.000.000

069140 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH 8.999.243.000

079132

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA 120.000.000

109125

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI 72.000.000

119137

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN 58.696.169.878

119138

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 162.000.000

129119

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG 9.600.000.000

139134

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 70.950.000

149120

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 273.142.378

159114

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 91.655.666.137




169121

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 327.960.000

179110

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA 1.016.000.000

189138

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH 690.495.000

189139

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 36.000.000

199132

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 84.000.000

199133

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI 48.790.441.084

209114

DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 12.000.000.000

219095 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU 33.750.000

239133

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 268.000.000

239135

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 56.000.000

249164 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 108.300.000

249165

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 368.550.000

259104 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA 19.239.368.300

269118

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU 28.000.000

299387 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 184.000.000

339091

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT 252.000.000

340146 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT 121.600.000

417672

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 5.196.810.000

633656 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 83.340.161.333

TOTAL 343.949.037.110

C.1.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.203.417.197,00 dan Rp 0,00. Saldo pendapatan yang masih harus diterima tahun 2019 merupakan pendapatan bunga yang masih ada di rekening UPKK untuk kegiatan optimasi lahan.



Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterimaper 31 Desember 2019


Pendapatan yang Masih Harus Diterima 1.203.417.197,00 0,00

Jumlah 1.203.417.197,00 0,00

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterimaper 31 Desember 2019


119137 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN 952.607.416

149120 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 24.405.710

159114 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 154.033.955

199133 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI 72.370.116

Total 1.203.417.197

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 218.648.160,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajakper 31 Desember 2019


Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 0,00 218.648.160,00

Jumlah 0,00 218.648.160,00

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak



Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp -1.093.241,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajakper 31 Desember 2019

Kualitas Piutang Nilai Piutang % Penyisihan Nilai Penyisihan

Lancar 0,00 0,5% 0,00

Kurang Lancar 0,00 10% 0,00

Diragukan 0,00 50% 0,00

Macet 0,00 100% 0,00

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 987.301.750,00 dan Rp 994.801.750,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugiper 31 Desember 2019

No Nama Debitur 31 Desember 2019

1. Kornelius Talangi 987.301.750,00

Jumlah 987.301.750,00

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp 987.301.750,00 Merupakan Temuan BPK-RI untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Padi Varietas Unggul Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Padi Tahun 2015 Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sigi yang dilakukan oleh Kepala UPTD (Kornelius Talangi) Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Menimbulkan Kerugian Negara Sebesar Rp1.047.301.750,00. Sesuai dengan SKTJM yang telah di tandatangani oleh Kornelius Talangi Nomor 800/14332/B.PSP tanggal 21 Nopember 2017 .Bukti setor yang telah dilakukan oleh Kornelius Talangi ke kas negara sebagai berikut :



Tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 50.000.000,00 sesuai dengan NTPN No 129E94FV4D78TS6I

Tanggal 27 Desember 2018 telah disetor sebesar Rp. 2.500.000,00 dengan nomor NTPN : D32ED3LEJMJGD17I,

Tanggal 17 Juni 2019 telah disetor senilai Rp.3.000.000 dengan nomor NTPN : E8F856GFI181SG41

Tanggal 09 Oktober 2019 telah disetor senilai Rp. 1.500.000 dengan nomor NTPN : CF01B61QTLR5M1VE

Tanggal 01 Nopember 2019 telah disetor senilai Rp. 1.500.000 dengan nomor NTPNB : 7389AUDGGB4TOS

Tanggal 09 Desember 2019 telah disetor senilai Rp. 1.500.000 dengan nomor NTPN : 9293748VUOSCDEFS

Per 31 Desember 2019 masih terdapat sisa kerugian negara sebesar Rp. 987.301.750,00 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi dan Sinkronisasi Data Piutang Lingkup Kementerian Pertanian tanggal 30 Januari 2020 antara Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal, terlampir

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 987.301.750,00 dan Rp 4.974.008,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGRper 31 Desember 2019


Lancar 0,00 0,5% 0,00


Diragukan 0,00 50% 0,00

Macet 987.301.750,00 100% 987.301.750,00

Nilai Bagian Lancar tagihan TP/TGR senilai Rp 987.301.750,00 masuk ke dalam kategori macet karena Dirjen PSP telah melakukan penagihan 3 kali dengan mengirimkan surat kepada Kadistan Kbupaten Sigi dengan nomor surat sebagai berikut:

a. Surat dari Dirjen PSP Ke Kadistan Kab. Sigi Nomor R-278/PW.030/B/07/2017 tanggal 24 Juli 2017.



b. Surat dari Dirjen PSP Ke Kadistan Kab. Sigi Nomor R.350.1/PW.17/B/07/2018 tanggal 3 Juli 2018.

c. Surat dari Dirjen PSP Ke Kadistan Kab. Sigi Nomor R.320.5/PW.170/B/06/2019 tanggal 26 Juni 2019.

C.1.9. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 183.399.591.140,00 dan Rp 540.091.075.980,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaanper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018


Barang Konsumsi 15.080.200,00 0,00

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

241.135.094.861,00 540.091.075.980,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 72.000.000,00 0,00

Jumlah 241.222.175.061,00 540.091.075.980,00

Adapun analisis telaah persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Dari tabel telaah persediaan di atas, diketahui bahwa terdapat selisih senilai Rp 492.461.955.910,00 yang merupakan selisih karena adanya pembayaran tunda bayar alsintan tahun 2018 sebesar Rp 148.764.163.300,00, tunggakan pembayaran berupa handsprayer di tahun 2019 sebesar Rp 251.244.500,00, serta belanja barang dibayar dimuka senilai Rp 343.949.037.110,00.

C.1.8. Persediaan yang Belum Diregister

Saldo Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Persediaan yang Belum Diregister merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan


Saldo Awal117124 Ner Percob Akrual 540.091.075.980

Jumlah A 540.091.075.980Penambahan

521811 Ner Percob Kas 2.873.681.994 521813 Ner Percob Kas 960.000 526112 Ner Percob Kas 993.569.170.257 526115 Ner Percob Kas 425.860.000 526124 Ner Percob Kas 271.481.178.419 526211 Ner Percob Kas 772.972.000 526212 Ner Percob Kas 4.520.396.292 526311 Ner Percob Kas 1.563.625.000 526312 Ner Percob Kas 1.716.979.552.780

Jumlah B 2.992.187.396.742Pengurangan

593111 Ner Percob Akrual 2.858.601.794 593121 Ner Percob Akrual 960.000 593122 Ner Percob Akrual 3.145.505.117 593123 Ner Percob Akrual 612.465.000 593124 Ner Percob Akrual 1.107.222.229.100 593125 Ner Percob Akrual - 593126 Ner Percob Akrual 65.860.000 593127 Ner Percob Akrual 505.271.318 593128 Ner Percob Akrual 1.504.340.000 526124 Ner Percob Akrual 263.746.671.419 526312 Ner Percob Akrual 1.418.932.438.003

Jumlah C 2.798.594.341.751Saldo Akhir ( A + B - C ) 733.684.130.971Saldo per 31 Desember 2019 Neraca 241.222.175.061

-492.461.955.910

Akun Laporan

Selisih


operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akun Persediaan yang Belum Diregister tersaji dalam Neraca SAIBA dikarenakan aplikasi SIMAK-BMN belum dapat mengirimkan data ke SAIBA untuk melakukan jurnal koreksi terhadap akun tersebut. Rincian Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan yang Belum Diregisterper 30 September 2019 dan 31 Desember 2018


Persediaan yang Belum Diregister 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 880.858.909.660,00 dan Rp 874.238.166.801,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 874.238.166.801,00

Mutasi Tambah

Koreksi Saldo Awal 6.585.235.504,00

Pembelian 8.995.524.390,00

Transfer Masuk 198.100.000,00

Mutasi Kurang

Penghentian Aset dari Penggunaan -4.264.822.381,00

Penghapusan -4.659.013.084,00

Transfer Keluar -198.100.000,00

Usulan Barang Hilang ke Pengelola -36.181.570,00

Saldo per 31 Desember 2019 880.858.909.660,00

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019 -675.329.999.953,00

Nilai Buku per 31 Desember 2019 205.528.909.707,00

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada lampiran.

C.2.2. Gedung dan Bangunan



Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.603.284.929,00 dan Rp 2.915.800.999,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


Mutasi Tambah

Kesalahan input IP 2.763.930,00

Mutasi Kurang

Penghapusan -247.280.000,00

Hibah (Keluar) -68.000.000,00


Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019 -234.728.016,00


Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp 2.763.930 Dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah), berasal dari:

REKAP KOREKSI KESALAHAN INPUT IP AKUN GEDUNG DAN BANGUNANDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019

No Kode Satker Nama Satker Uraian

AkunUraian Bidang

Uraian Transaksi

Kuan titas Nilai KETERANGAN

1 018.08. 633656

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Gedung dan Bangunan

BANGUNAN GEDUNG

Koreksi Kesalahan input IP

0 2,763,930BAR IP Nomor : BAR-IP-655/REV/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 31 Desember 2019

TOTAL 0 2,763,930

Mutasi kurang atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp315.280.000 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), berasal dari:

REKAP PENGHAPUSAN AKUN GEDUNG DAN BANGUNANDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019

No

Kode Satker Nama Satker Akun Uraian

BidangUraian

TransaksiKuan titas Nilai KETERANGAN

1 018.08. 229108

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI

Gedung dan Bangunan

BANGUNAN GEDUNG Penghapusan -5 -247,280,000

SK Penghapusan Nomor : 249/KPTS/PL.320/A/3/2019 tanggal 26 Maret 2019



TOTAL -5 -247,280,000

REKAP HIBAH (KELUAR) AKUN GEDUNG DAN BANGUNANDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019


AkunUraian Bidang

Uraian Transaks

i


1 018.08. 049094

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

Gedung dan Bangunan

BANGUNAN GEDUNG

Hibah (Keluar) -1 -68,000,000

SK Penghapusan Nomor : 530/KPTS/PL.320/A/8/2019 tanggal 12 Agustus 2019

TOTAL -1 -68,000,000

C.2.3.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 71.454.000,00 dan Rp 71.454.000,00.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 577.571.000,00 dan Rp 693.876.760,00.

Aset Tetap Lainnya senilai Rp 577.571.000,00 terdiri dari :

d. Aset Tetap Dalam Renovasi

e. Aset

Tetap Lainnya

Uraian IntrakomptabelA. Saldo Awal 171,755,760B. Mutasi Tambah 0C. Mutasi Kurang -116,305,760Penghapusan -116,305,760D. Saldo Akhir 55,450,000

Penjelasan mutasi pengurangan atas nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:


Uraian Intrakomptabel

A. Saldo Awal 522.121.000

B. Mutasi Tambah 0

C. Mutasi Kurang 0

D. Saldo Akhir 522.121.000


Mutasi kurang atas nilai Aset Tetap Lainnya senilai Rp 116.305.760 (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), berasal dari:

REKAP PENGHAPUSAN AKUN ASET TETAP LAINNYADITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019


Akun Uraian Bidang Uraian Transaksi


1 018.08. 633656


Aset Tetap Lainnya

BAHAN PERPUSTAKAAN Penghapusan -623 -116,305,760

SK Penghapusan 815/KPTS/PL.320/A/12/2019 tanggal 9 Desember 2019

TOTAL -623 -116,305,760

C.2.5.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 675.603.461.239,00 dan Rp 528.520.591.886,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1. Peralatan dan Mesin 880.858.909.660,00 -675.329.999.953,00 205.528.909.707,00

2. Gedung dan Bangunan

2.603.284.929,00 -234.728.016,00 2.368.556.913,00

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

71.454.000,00 -29.772.500,00 41.681.500,00

4. Aset Tetap Lainnya 577.571.000,00 -9.100.000,00 568.471.000,00

Akumulasi Penyusutan 884.111.219.589,00 -675.603.600.469,00 208.507.619.120,00

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan



pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGRper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018


Lancar 0,00 0,5% 0,00


Diragukan 0,00 50% 0,00

Macet 0,00 100% 0,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak BerwujudSaldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 33.871.305.100,00 dan Rp 33.386.095.100,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Software

Uraian IntrakomptabelA. Saldo Awal 1,230,845,600B. Mutasi Tambah 585,210,000Pembelian 148,360,000Pengembangan Nilai Aset 198,100,000Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 238,750,000C. Mutasi Kurang -100,000,000Koreksi Pencatatan -100,000,000D. Saldo Akhir 1,716,055,600

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Software adalah sebagai berikut:



Mutasi tambah atas nilai Software senilai Rp585.210.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), berasal dari:

REKAP PEMBELIAN AKUN SOFTWAREDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019


AkunUraian Bidang

Uraian Transaksi

Kuan titas Nilai

1 018.08. 633656

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Software ASET TAK

BERWUJUD Pembelian 4 148,360,000

TOTAL 4 148,360,000

REKAP PENGEMBANGAN NILAI ASET AKUN SOFTWAREDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019


AkunUraian Bidang

Uraian Transaksi

Kuan titas Nilai

1 018.08. 633656

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Software ASET TAK

BERWUJUDPengembangan Nilai Aset 0 198,100,000

TOTAL 0 198,100,000

REKAP KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS AKUN SOFTWAREDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019


AkunUraian Bidang Uraian Transaksi Kuan

titas Nilai

1 018.08. 633656


Software ASET TAK BERWUJUD

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas

0 238,750,000

TOTAL 0 238,750,000

Mutasi kurang atas nilai Software senilai Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), berasal dari:

REKAP KOREKSI PENCATATAN AKUN SOFTWAREDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019

No Kode Satker Nama Satker Uraian Akun Uraian Bidang Uraian

TransaksiKuan titas Nilai

1 018.08. 633656


Software ASET TAK BERWUJUD

Koreksi Pencatatan -1 -100,000,000

TOTAL -1 -100,000,000

b. Aset Tak Berwujud Lainnya



Adapun rincian aset tak berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujudper 31 Desember 2019


Mutasi Tambah

Pembelian 148.360.000,00

Pengembangan Nilai Aset 198.100.000,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 238.750.000,00

Mutasi Kurang

Koreksi Pencatatan -100.000.000,00


Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019 -1.200.571.850,00


C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.046.907.192,00 dan Rp 42.768.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 42.768.000,00

Mutasi Tambah

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 4.264.822.381,00

Mutasi Kurang

Penghapusan (BMN yang dihentikan) -2.179.333.189

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) -81.350.000,00



Uraian Intrakomptabel

A. Saldo Awal 32.155.249.500

B. Mutasi Tambah 0

C. Mutasi Kurang 0

D. Saldo Akhir 32.155.249.500


Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2019 -2.044.619.692,00

Nilai Buku per 31 Desember 2019 2.287.500,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp -3.245.191.542,00 dan Rp -939.161.548,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontrak akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No Aset Lainnya Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1. Aset Tak Berwujud 33.871.305.100,00 -1.200.571.850,00 32.670.733.250,00

2. Aset Lain-lain 2.046.907.192,00 -2.044.619.692,00 2.287.500,00

Akumulasi Penyusutan 35.918.212.292,00 -3.245.191.542,00 32.673.020.750,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.955.551.557,00 dan Rp 187.484.518.465,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketigaper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018




Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 468.121.361,00 159.154.849.872,00

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 1.487.390.196,00 28.329.668.593,00

Jumlah 1.955.511.557,00 187.484.518.465,00

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 senilai Rp 1.955.551.557,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 1.955.511.557,00Rp Rincian :

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 468.121.361,00Rp Terdiri dari :- Tunda bayar alsintan tahun 2019 (HANDSPRAYER) 251.244.500,00Rp - Ongkir tahun 2019 yg belum terbayar 174.000.000,00Rp

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 1.487.390.196,00Rp

a. Rp 191.623.245,00

b.180.694.745,00Rp

1.115.072.206,00Rp

- Tagihan Listrik bulan Desember yang akan dibayarkan Januari 2020

34.795.602,00Rp

- Tagihan Telepon bulan Desember yang akan dibayarkan Januari 2020

8.081.259,00Rp

- Tunggakan ongkos kirim alsintan TA 2018 atas nama PT Tekno Agri Jaya

212112

212191

4.16/PPK.PSP.06/SPK.ONGKIR/05/201604-May-2016

30.16/PPK.PSP.06/SPK.ONGKIR/05/201630-May-2016

- Saldo utang kepada pihak ketiga lainnya merupakan saldo ongkos kirim alsintan 2016 -2017 yang belum terbayar di tahun 2019 dengan nomor kontrak sbb:

Penjelasan :a. Tunda bayar pengadaan alsintan tahun 2018 senilai Rp 159.110.189,567,00

telah dibayarkan senilai Rp 148,764,163,300 selama tahun 2019, sisanya senilai Rp 10,346,026,267,00 yang terdiri atas koreksi Itjen senilai Rp 330,210,000,00, koreksi BPKP senilai Rp 10,015,815,387, dan pembulatan senilai Rp 880,00. Koreksi tersebut dikarenakan kontrak tersebut tidak layak dibayarkan.

b. Pada tahun 2019 terdapat tunda bayar alsintan berupa handsprayer Elektrik Tipe Knapsack TASCOES-17 (690 unit) senilai Rp 251,244,500,00 sesuai kontrak No. 50/PPK.PSP.06/KONTRAK/09/2019 tanggal 30 September 2019 kepada PT Agrindo Maju Lestari.

c. Terdapat tunggakan ongkos kirim berupa pengiriman 15 unit alat dan mesin pertanian TR-4 tahun 2019 kepada PT Jose Feliks Olivia Logistik senilai Rp 174.000.000,00.

d. Tunggakan ongkos kirim tahun 2016-2017 senilai Rp 28,329,668,593,00. Terdapat pengurangan senilai Rp 1,459,278,095,00 dari review BPKP. Selama tahun 2019, tunggakan ongkos kirim alsintan TA 2016-2017 telah dibayar senilai Rp 26.498.072.508,00. Terdapat sisa senilai Rp



372.317.990,00 yang masih menjadi hutang di tahun 2020 (rincian kontrak dapat dilihat pada tabel di atas).

e. Terdapat UJK terkait tunggakan ongkos kirim pada PT Tekno Agri Jaya senilai Rp 1,115,072,206,00 dari usulan senilai Rp 4,715,130,000,00. Sedangkan sisanya masih dalam proses reviu BPKP.

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 825.604.759.587,00 dan Rp 735.702.355.987,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.258.604.218,00 dan Rp 1.089.766.745,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnyaper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Pendapatan Anggaran Lain-lain 59.250.000,00 1.965.000,00 2915,27

Pendapatan Bunga Lainnya 0,00 2.281.263,00 0,00


389.518.337,00 495.957.865,00 -21,46

Pendapatan Jasa Lainnya 137.610.600,00 53.766.000,00 155,94


1.492.925.281,00 389.636.617,00 283,20

Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 179.300.000,00 53.650.000,00 234,20

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 92.510.000,00 0,00

Jumlah 2.258.604.218,00 1.089.766.745,00 107,26

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 22.354.931.576,00 dan Rp 22.462.394.880,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Perbandingan Beban Pegawaiper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018


Realisasi 31 Desember2018

Naik (Turun)

%

Beban Gaji Pokok PNS 16.494.730.970,00 12.855.819.400,00 1,36

Beban Pembulatan Gaji PNS 236.270,00 178.800,00 4,56

Beban Tunj. Anak PNS 372.466.248,00 287.269.120,00 2,87

Beban Tunj. Beras PNS 839.927.160,00 655.545.840,00 -3,17

Beban Tunj. Fungsional PNS 143.314.000,00 123.129.000,00 -7,16

Beban Tunj. PPh PNS 75.246.852,00 50.331.101,00 25,51

Beban Tunj. Struktural PNS 1.062.910.000,00 808.770.000,00 4,24

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 1.258.161.669,00 1.008.277.790,00 -0,90

Beban Tunjangan Umum PNS 622.750.000,00 488.895.000,00 0,24

Beban Uang Lembur 346.512.000,00 215.940.000,00 1,82

Beban Uang Makan PNS 1.138.464.407,00 1.074.394.000,00 -19,05

Jumlah 22.354.931.576,00 22.462.394.880,00 -0,05

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.859.561.794,00 dan Rp 2.996.032.726,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaanper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Beban Persediaan konsumsi 2.858.601.794,00 2.995.348.726,00 -4,57

Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges 960.000,00 684.000,00 40,35

Jumlah 2.859.561.794,00 2.996.032.726,00 -90,46



D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 617.541.111.448,00 dan Rp 585.923.747.210,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasaper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

84.865.000,00 65.742.379,00 29,09

Beban Bahan 52.915.308.917,00 37.274.896.642,00 41,96

Beban Barang Non Operasional Lainnya 173.201.254.208,00 149.190.702.880,00

16,09

Beban Barang Operasional Lainnya 57.090.000,00 11.000.000,00 419,00

Beban Honor Operasional Satuan Kerja 31.653.887.500,00 31.609.340.500,00 0,14

Beban Honor Output Kegiatan 294.934.114.700,00 317.453.610.000,00

-7,09

Beban Jasa Konsultan 447.210.700,00 647.725.800,00 -30,96

Beban Jasa Lainnya 31.331.925.047,00 29.436.553.301,00 6,44

Beban Jasa Profesi 19.506.745.500,00 8.241.978.000,00 136,68

Beban Keperluan Perkantoran 6.350.523.250,00 4.515.926.452,00 40,63

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7.270.250,00 7.002.050,00 3,83

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 37.600.000,00 0,00 0,00

Beban Langganan Listrik 401.473.941,00 448.737.413,00 -10,53

Beban Langganan Telepon 108.912.935,00 123.331.598,00 -11,69

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 259.548.500,00 321.087.255,00 -19,17

Beban Sewa 6.243.971.000,00 6.576.112.940,00 -5,03

Jumlah 617.541.111.448,00 585.923.747.210,00

5,40

D.5. Beban Pemeliharaan



Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 12.194.126.940,00 dan Rp 3.474.040.638,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaanper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina

86.019.046,00 2.215.500,00 3.782,60

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9.815.993.500,00 748.711.000,00 1.211,05

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.292.114.394,00 1.396.640.468,00 64,12

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

0,00 19.000.000,00 0,00

Jumlah 12.194.126.940,00 3.474.040.638,00 251,01

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 328.638.875.091,00 dan Rp 284.626.847.889,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinasper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Beban Perjalanan Biasa 233.963.192.144,00 203.337.769.506,00

15,06

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.867.756.249,00 16.632.095.712,00 -28,65

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

30.057.303.248,00 28.182.543.102,00 6,65

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

52.137.075.159,00 35.997.596.033,00 44,84

Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 613.548.291,00 476.843.536,00 28,67

Jumlah 328.638.875.091,00 284.626.847.889,00

28,67



D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.795.734.779.957,00 dan Rp 4.137.775.752.695,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakatper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 0,00 20.000.000,00 0,00

Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 0,00 15.214.774.510,00 0,00

Beban Jalan. Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang

263.746.671.419,00 306.807.245.893,00 -11,49

Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 1.418.932.438.003,00 624.409.812.894,00 174,87

Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 3.145.505.117,00 0,00 0,00

Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

612.465.000,00 0,00 0,00

Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 1.107.222.229.100,00 3.190.468.803.339,0

0 -62,29

Beban Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

0,00 855.116.059,00 0,00

Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 65.860.000,00 0,00 0,00

Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat 505.271.318,00 0,00 0,00

Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 1.504.340.000,00 0,00 0,00





Naik (Turun)

%

Jumlah 2.795.734.779.957,00 4.137.775.752.695,00

-22,72

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 151.982.245.436,00 dan Rp 152.706.032.349,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasiper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

1.449.125,00 1.449.125,00 0,00

Beban Amortisasi Software 185.382.500,00 116.916.625,00 58,56

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 59.912.204,00 129.105.826,00 -53,65

Beban Penyusutan Jaringan 2.381.800,00 2.381.800,00 0,00

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

13.717.461,00 205.964.045,00 -93,34

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 151.719.402.346,00 152.250.214.928,00

-0,35

Jumlah 151.982.245.436,00 152.706.032.349,00

-0,47

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih



Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 982.327.742,00 dan Rp 6.067.249,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagihper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Realisasi 31 Desember

2019

Realisasi 31 Desember

2018

Naik (Turun)

%

Beban Penyisihan Piutang PNBP 0,00 1.093.241,00 0,00

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ TGR 982.327.742,00 4.974.008,00 0,00

Jumlah 982.327.742,00 6.067.249,00 0,00

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasionalper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Naik (Turun)

%

Beban Kerugian Pelepasan Aset -422.393.226,00 -18.792.395.208,00 -97,75

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 0,00 -1.700.000,00 0,00

Pendapatan Pelepasan Aset 49.600.000,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 28.947.063.696,00 0,00 0,00


0,00 1.047.301.750,00 0,00





Naik (Turun)

%

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga 0,00 2.597.882.000,00 0,00

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu 0,00 6.919.330.544,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0,00 15.624.708.246,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0,00 12.555.884,00 0,00

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0,00 74.006.803,00 0,00

Jumlah 28.574.270.470,00 7.481.690.019,00 2,82

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 735.702.355.987,00 dan Rp 862.968.898.719,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp -3.901.455.085.296,00 dan Rp -5.181.399.458.872,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 12.827.563.153,00 dan Rp -38.937.939.392,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.763.930,00 dan Rp 45.060.149,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi



Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp Rp 2.352.121.986,00 dan Rp 37.796.475,00. Koreksi ini berasal dari satker pusat atas koreksi nilai aset peralatan mesin dan software untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi Nilai Koreksi 31 Desember 2019

Koreksi atas Akumulasi Amortisasi Software -226.406.250,00

Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -4.263.515.841,00

Koreksi atas Peralatan dan Mesin 6.585.235.504,00

Koreksi atas Software 256.808.573,00

Jumlah 2.352.121.986,00

E.3.3. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 10.472.677.237,00 dan Rp -39.020.796.016. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2019

Jenis Koreksi Nilai Koreksi 31 Desember 2019

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak -218.648.160,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBP 1.093.241,00

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 10.346.026.267,00

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 344.205.889,00

Jumlah 10.472.677.237,00

E.4. Transaksi Antar Entitas



Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3.978.529.925.743,00 dan Rp 5.093.070.855.532,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi Nilai Koreksi 31 Des 2019

Ditagihkan ke Entitas Lain 4.008.589.282.139,00

Diterima dari Entitas Lain -30.059.356.396,00

Transfer Keluar -173.717.500,00

Transfer Masuk 173.717.500,00

Jumlah 3.978.529.925.743,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp 30.059.356.396,00 sedangkan DKEL sebesar Rp 4.008.589.282.139,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 173.717.500,00 yang terdiri dari:



No Kode Kode Akun Uraian Akun Transfer Keluar Kode Masuk Transfer Masuk1 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 17.400.000 018.08.109007 17.400.0002 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 38.500.000 018.08.209026 38.500.0003 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 17.400.000 018.08.309034 17.400.0004 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -2.175.000 018.08.309034 -2.175.0005 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -2.912.500 018.08.299008 -2.912.5006 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 23.300.000 018.08.299008 23.300.0007 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 23.300.000 018.08.029029 23.300.0008 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -2.912.500 018.08.029029 -2.912.5009 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -3040000 018.08.029166 -304000010 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 15.200.000 018.08.029166 15.200.00011 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 17.400.000 018.08.229029 17.400.00012 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -2.175.000 018.08.229029 -2.175.00013 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -1.520.000 018.08.239133 -1.520.00014 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 15.200.000 018.08.239133 15.200.00015 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 15.200.000 018.08.159116 15.200.00016 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -1.520.000 018.08.159116 -1.520.00017 018.08.633656 132111 Peralatan dan Mesin 15.200.000 018.08.319004 15.200.00018 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -1.520.000 018.08.319004 -1.520.00019 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -4.432.500 018.08.209026 -4.432.50020 018.08.633656 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -2.175.000 018.08.109007 -2.175.000

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 825.604.759.587,00 dan Rp 735.702.355.987,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca sebagaimana tersaji alam pengungkapan lain-lain.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. ANGGARAN/PAGU DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pada TA 2019, dukungan anggaran pelaksanaan program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu sebesar Rp.4.646.356.942.000,00. Anggaran tersebut terbagi atas Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 3.009.465.184.000,00 Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 80.513.080.000,00 dan dana Pusat sebesar Rp. 1.556.378.678.000,00. Rincian alokasi anggaran per kegiatan seperti pada tabel berikut :



Dalam Rp.000KODE URAIAN DIPA AWAL

(05-12-2018) REVISI I

(24-01-2019) REVISI 2

(22-02-2019) REVISI 3

(04-04-2019) REVISI 4

(22-05-2019) REVISI 5

(28-08-2019) REVISI 6

(16-09-2019) REVISI 7

(16-10-2019) 633656 DITJEN PSP 4.927.538.742 4.927.538.742 4.927.538.742 4.927.538.742 4.927.538.742 4.646.356.942 4.646.356.942 4.646.356.942

1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

545.879.111 545.879.111 325.820.798 326.552.048 312.998.308 312.998.308 312.998.308 408.575.408

1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

503.706.836 503.706.836 2.340.764.056 2.347.003.456 2.358.185.056 2.358.185.056 2.383.518.633 2.084.845.333

1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

2.687.390.000 2.687.390.000 1.067.025.275 1.067.025.275 1.067.025.275 1.067.025.275 1.067.025.275 1.225.158.760

1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

573.841.929 573.841.929 584.326.797 577.356.147 578.228.187 577.046.387 551.712.810 589.750.934

3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida

99.181.916 99.181.916 99.181.916 99.181.916 100.682.016 100.682.016 100.682.016 100.682.016

3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian

517.538.950 517.538.950 510.419.900 510.419.900 510.419.900 230.419.900 230.419.900 237.344.491

SUMBER DANARM 4.920.128.742 4.920.128.742 4.920.128.742 4.920.128.742 4.920.128.742 4.638.946.942 4.638.946.942 4.638.946.942 KLN 7.410.000 7.410.000 7.410.000 7.410.000 7.410.000 7.410.000 7.410.000 7.410.000 RMP - - - - - - - -

BELANJABelanja Pegawai 23.635.504 23.635.504 23.635.504 23.635.504 23.635.504 22.453.704 22.453.704 22.453.704 Belanja Barang 4.898.403.046 4.898.403.046 4.893.298.538 4.893.298.538 4.893.030.538 4.613.030.538 4.613.030.538 4.612.051.438 Belanja Modal 5.500.192 5.500.192 10.604.700 10.604.700 10.872.700 10.872.700 10.872.700 11.851.800

F.2.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI

Monitoring daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut atas temuan BPK Tahun 2019 dijelaskan sebagaimana dalam Lampiran F.2.2.

F.2.3. MONITORING PINJAMAN

Proyek Pinjaman

A. Jumlah proyek Pinjaman (On-Going) lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 sebanyak 2 (Dua) proyek. 1. Program FMSRB sub-komponen 2A. Farmland Management and Sustainable

Agriculture Practices (FMSAP) atau Pengelolaan Lahan Pertanian dan Penerapan Pertanian yang Berkelanjutan yang menjadi tanggung-jawab Ditjen PSP Kementan, pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi tujuan FMSRB utama, yaitu pengendalian banjir pada DAS 3 Ci. Secara umum, program kegiatan pada FMSAP ditujukan untuk :



a. Mengendalikan dan menurunkan erosi dan air limpasan (run off), serta Konservasi Tanah dan Air, melalui Konservasi Lahan dan Konstruksi Partisipatif.

b. Meningkatkan pendapatan petani, melalui Optimasi Lahan, Konstruksi Partisipatif, dan Pelatihan Petani, Tertiary Demonstration Unit (TDU).

c. Teknik pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan, melalui Pelatihan Petani, TDU.

Program kegiatan FMSAP tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

a. Konservasi Lahan : berupa penanaman tanaman multi-guna; pembuatan pupuk organik (Unit Pengolahan Pupuk Organik atau UPPO, ternakSapi/Kerbau, Kandang, dan Terasering)

b. Optimasi Lahan : berupa penanaman tanaman multi-guna, ternak Sapi/Kerbau, dan Jalan Usaha Tani)

c. Konstruksi Partisipatif : berupa pembangunan Embung, Dam Parit, Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Irigasi Perpompaan, Sumur Resapan

d. Tertiary Demonstration Unit (TDU) : berupa demonstration area, pelatihan/sekolah iklim, dan penguatan kelompoktani/P3A

e. Optimized Pond Management :berupa insentif yang diberikan kepada poktan/gapoktan yang terdiri dari peralatan/mesin pasca panen padi (rice milling unit, driyer, dll)

Areal lahan program FMSRB - FMSAP, sesuai dengan tujuan dan program kegiatan, secara umum memilki persyaratan atau criteria sebagai berikut:

a. Lahan pertanian (milikpetani) yang tergolong lahan kritis, meskipun lahan tidak terlalu curam atau miring

b. Areal lahan berlokasi di dalam wilayah DAS 3 Ci (Ciujung, Cidanau, Cidurian)

c. Lahan dengan tanpa vegetasi atau memiliki vegetasi/tanaman sedikit.

d. Daerah dengan penerapan pertanian yang tidak baik (tanpa kaidah konservasi)

e. Daerah dengan kondisi sosial-ekonomi yang kurang baik, sehingga membutuhkan pengembangan usaha (mata pencaharian).

f. Memiliki potensi untuk pengembangan untuk memperbaiki rantai nilai (pasar)

g. Memenuhi persyaratan untuk perlindungan lingkungan dan sosial

Adapun petani yang akan mendapatkan manfaat dari program FMSRB - FMSAP MOA adalah merupakan petani yang tergabung dalam KelompokTani / P3A. Persyaratan atau criteria Kelompok Tani yang akan mendapatkan program FMSRB - FMSAP adalah sebagai berikut :

a. Bersedia menjadi peserta program FMSRB - FMSAP, dan akan melakukan kegiatan FMSRB _ FMSAP dengan bersungguh-sungguh



b. Bersedia untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi 20 % terhadap biaya konstruksi dan biaya operasional - pemeliharaan

c. Bersedia untuk melakukan diversifikasi usahatani

d. Luas lahan yang dikelola kelompoktani paling sedikit 10 Ha.

Terdapat 3 input utama kegiatan FMSAP yaitu (i) Pekerjaan Sipil dan Peralatan, (ii) Layanan Konsultasi dan (iii) Community Driven Development yang mencakup kegiatan Konservasi Lahan, Optimasi Lahan, Instalasi Partisipastif, Unit Demonstrasi Tersier dan Pilot Optimasi Embung. Input ini diharapkan menghasilkan 3 kelompok Output yaitu (i) Rencana dan Desain Intervensi; (ii) Terimplmentasikannya kegiatan Konservasi Lahan dan Air serta (iii) Penguatan Kelembagaan dan Technical Capacity Building. Keberhasilan masing-masing output dicirikan dengan masing-masing indikator kinerja.

Lokasi FMSRB FMSAPKegiatan berlokasi di 3 kabupaten yaitu: 1. Kabupaten Serang, 2. Kabupaten Pandeglang dan 3. Kabupaten Lebak

Rencana Kegiatan dan Target TA 2019 per KabupatenPada TA 2019, di 3 (tiga) kabupaten pelaksana FMSRB-FMSAP (kabupaten Lebak, Serang, dan Pandeglang) akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pelatihan konservasi lahan, meliputi:

a. Pelatihan kelompok tani sebanyak 31 paketb. Pemberdayaan perempuan sebanyak 26 paket c. Pendampingan petani melalui Community fasilitator (CF) sebanyak 60

orang2. Kegiatan Community Driven Development yang meliputi:

a. Konservasi Lahan yang meliputi: 1) Penanaman pohon/ tanaman multiguna termasuk pemeliharaannya

sebanyak 103.386 pohon, 2) Pengadaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) 21 paket yang

terdiri dari: pengadaan kerbau 210 ekor, pembangunan rumah kompos 21 unit, pembuatan kandang 21 unit, kendaraan roda tiga 21 unit, dan chopper 21 unit.

b. Optimasi lahan yang meliputi: 1) Penanaman pohon/ tanaman multiguna termasuk pemeliharaannya

sebanyak 37.224 pohon 2) Pengadaan kerbau sebanyak 90 ekor, 3) Pembuatan jalan usaha tani didalam area sepanjang 13,4 km dan jalan

usaha tani diluar area sepanjang 9,7 km.3. Konstruksi partisipatif yang meliputi:

a. Pembuatan embung 16 unit, b. Pembuatan Dam parit 18 unit, c. Rehabilitasi/ peengembangan jaringan irigasi desa (JIDES) 2.540 ha,d. Pembuatan sumur resapan 15 unit.



Dalam kegiatan konstruksi partisipatif ini kelompok tani/ P3A penerima kegiatan (beneficiaries) diwajibkan untuk memberikan konstribusi sebesar 20 % dari biaya konstruksi dan bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaannya.

4. Melaksanakan kegiatan Tertiary Demonstration Unit (TDU) 2 paket.Pada TA 2019 akan dilakukan pengadaan pohon multiguna sebanyak 140.610 pohon, (terdiri dari 103.386 pohon dari kegiatan konservasi lahan dan 37.224 pohon dari kegiatan optimasi lahan) dan pengadaan kerbau sebanyak 300 ekor.(terdiri dari 210 ekor kegiatan konservasi lahan dan 90 ekor kegiatan optimasi lahan).

Dalam melaksanakan kegiatan ini kelompok tani/ P3A penerima kegiatan proyek disamping mendapatkan pembinaan/ bimbingan dari Dinas Pertanian Kabupaten dan konsultan CS 05 kabupaten dimana bertugas, juga mendapatkan pendampingan dari Community Facilitator (CF). Jumlah community facilitator yang mendampingi kelompok tani/ P3A di 3 kabupaten tersebut sebanyak 60 orang.Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan, optimasi lahan, dan konstruksi partisipatif dilaksanakan dengan metoda CPP tipe 4 (Community Participatory Procurement).Data Pinjaman Per 1 Januari s.d 31 Desember 2019

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Flood Management

in Selected River Basins (FMSRB) - Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices (FMSAP)

ADB (Asian Development Bank)

1RUX78CA 5 Tahun

Ditjen PSP USD 2.442.156 Rp. 32.063.066.12

4

7,410,000,000 7,410,000,000 5,379,305,338 2,030,694,662 72.60 11,409,846,684 Pusat

7,410,000,000 5,379,305,338 2,030,694,662 72.60 11,409,846,684

Jangka Waktu

Unit Eselon I

8

TOTAL

Pinjaman / Loan

No Nama ProyekNama Donor

Nomor Register

KeteranganNilai Komitment

Rencana Penarikan Tahun Berjalan

Pagu dan Realisasi

Nilai Nominal yang di DIPA pada

tahun berjalan

Total Realisasi Tahun ini

Sisa Pagu %Realisasi

Kumulatif sampai dengan tahun ini

2. UPLANDThe Development of Integrated Farming System At Upland Areas Project Tahun Anggaran (TA) 2019, yang dimana proyek ini adalah proyek dana pinjaman luar negeri dengan dua negara donor yaitu Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund of Agricultural Development (IFAD) dengan model On-Granting. Proyek ini baru berjalan pada tahun 2020 dikarenakan proses Loan Agreement baru disetujui pada akhir tahun 2019 ini. Adapun rincian untuk pendonor kegiatan UPLAND adalah sebagai berikut:i. IFAD (International Fund of Agricultural Development)

Loan Nomor : 2000003230Register Nomor : 1J275XUATanggal Efektif : 23 Desember 2019Closing Date : 30 Juni 2025



ii. IsDB (Islamic Development Bank)Loan Nomor : IDN 1024 tanggal 15 Januari 2020Register Nomor : 1FXSV52A Closing Date : 25 Juli 2025Register Nomor : 1P4VGA4A Closing Date : 02 Maret 2025Register Nomor : 2SJ2EVGA Closing Date : 15 Januari 2025

Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, teknik budidaya pertanian modern dan sistem pengelolaan pertanian yang terintegrasi dari hulu (budidaya) sampai hilir (penanganan pasca panen dan pemasaran hasil). Tujuan Khusus : 1) Membangun kawasan pertanian komoditas tanaman pangan, hortikultura

dan peternakan spesifik lokasi dengan skala usaha optimum yang disesuaikan dengan ketersedian lahan di masing-masing daerah.

2) Membangun sistem irigasi dan menerapkan pola usahatani komoditas pertanian eksotis di daerah dataran tinggi melalui intervensi peningkatan/perbaikan teknik infrastruktur air dan perbaikan lahan.

3) Membangun sentra perbibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern.

4) Modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian, sarana produksi pertanian serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian terpadu.

5) Menguatkan/meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan menuju kelembagaan yang profesional.

6) Meningkatkan kapasitas staf pusat, dinas pertanian dan petani dalam pengelolaan kegiatan usahatani modern.

Sasaran proyek ini adalah sebagai berikut:1) Modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian (alsintan),

sarana produksi pertanian serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian terpadu.

2) Membangun sentra perbibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern.

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan menuju kelembagaan professional.

4) Meningkatkan serta memperluas akses pasar, dari komoditas pertanian spesifik wilayah di daerah dataran tinggi, dengan pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak swasta.

5) Meningkatkan kapasitas staf pusat, dinas pertanian dan petani dalam pengelolaan kegiatan usahatani modern.

6) Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian. Kegiatan ini meliputi pengembangan lahan dan prasarana, pengelolaan produksi, serta budidaya.



Dalam rangka mempersiapkan proyek UPLAND untuk dapat segera dilaksanakan, maka usulan kegiatan yang sudah masuk dalam daftar Green Book yaitu daftar kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri yang desainnya sudah sempurna dan siap untuk tahap selanjutnya yaitu negosiasi. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebagai executing agency Kegiatan UPLAND mentargetkan akan Kegiatan UPLAND dapat masuk ke dalam daftar Green Book pada tahun 2019. Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND) merupakan proyek yang akan didanai dari pinjaman luar negeri dengan donor Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sudah masuk ke dalam Green Book Bappenas per Oktober 2018, maka semua yang terkait dengan desain proyek UPLAND terikat sesuai dengan dokumen Readiness Criteria yang sudah dikirimkan ke Bappenas per 19 September 2018 termasuk lokasi proyek, total nilai pinjaman, dan komponen proyek. Namun terdapat perubahan dan perbaikan terkaitperhitungan cost table yang masih dalam proses pengembangan dan penyesuaian lebih lanjut dengan 14 Dinas Pertanian Kabupaten pelaksana kegiatan UPLAND. Apabila akan terdapat perubahan terhadap isi dokumen Readiness Criteria tersebut, maka harus dibuatkan surat resmi dari Direktur Jenderal PSP atau Sekretaris Ditjen PSP kepada Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas dengan konsekwensi negosiasi pinjaman akan mundur dari rencana semula oleh karena akan ada penelaahan kembali dari Bappenas. Menindaklanjuti surat dari Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral pada tanggal 9 November 2018 perihal Penyampaian Status Pemenuhan Kesiapan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan kaitannya dengan permintaan tambahan waktu persiapan proyek UPLAND oleh Direktur Irigasi Pertanian, maka diajukan Revisi Dokumen Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) kegiatan UPLAND dikarenakan adanya penyesuaian alokasi per komponen setelah misi appraisal Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilakukan pada bulan Februari 2019, termasuk adanya penambahan dana berupa hibah dari IsDB serta berdasarkan hasil review Dirjen PSP dengan 14 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten lokasi UPLAND.Dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, maka mekanisme penyaluran sebagian dana pinjaman untuk proyek UPLAND adalah dengan mekanisme penerus-hibahan (on-granting). Total dana pinjaman yang akan diterus-hibahkan adalah sebesar IDR 1.131.116.965.000,- (USD 75.187.248) atau sebesar 63% dari total pinjaman. Kegiatan yang akan diterus-hibahkan adalah kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur dan dana untuk penyertaan modal pemerintah daerah yang akan disalurkan dalam bentuk kredit mikro kepada masyarakat. Sebagian dana loan akan diterushibahkan ke 14 kabupaten dengan rincian sebagai berikut :



B. Nilai Komitmen Pinjaman (On-Going) lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 yaitu :

Tabel F.2.3.1 Rekapitulasi Komitmen Pinjaman TA 2019

NO UNIT ESELON I NAMA PROYEK PINJAMAN

NILAI KOMITMEN PINJAMAN

PUSAT DAERAH

1 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)

USD 2.442.156 atau setara IDR 32.063.066.124

USD 15.041.155atau setaraIDR 197.475.321.360

The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project(UPLAND)

USD 50.208.263atau setaraIDR 685.242.373.424

-

TOTALUSD 52.650.419Atau setaraIDR 717.305.439.548

USD 15.041.155Atau setaraIDR 197.475.321.360

C. Nilai Realisasi Pinjaman (On-Going) lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019

Tabel F.2.3.2 Rekapitulasi Realisasi Pinjaman TA 2019

NO NAMA PROYEK PINJAMAN PAGU DIPA 2019 (Rp)

REALIASI TA.2019 (Rp) %

1 Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) 7.410.000.000 5.379.305.338 72,60



2 The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project(UPLAND)

- - -

TOTAL 7.410.000.000 5.379.305.338 72,60

D. Tujuan proyek Pinjaman (On-Going) lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019

Tabel F.2.3.3 Rekapitulasi Tujuan Pinjaman TA 2019

NO

NAMA PROYEK PINJAMAN TUJUAN PROYEK PINJAMAN

1 Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)

Memperbaiki kondisi lahan pertanian di DAS Ciujung dalam hal pengendalian erosi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik, teknik konservasi air dan meningkatkan pendapatan petani dari pengelolaan daerah aliran sungai / agroforestry

2 The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project(UPLAND)

Proyek yang didanai dari pinjaman IsDB dan IFAD bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi berupa pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembanga sistem agri bisnis dan penguatan sistem kelembagaan

F.2.4. TUNDA BAYAR Pada Neraca Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian per 31 Desember 2018 terdapat tunda bayar untuk pengadaan alat dan mesin pertanian sebesar Rp.159.110.189.567,00Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 point C. Kententuan Revisi Anggaran d. Pergeseran Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Tunggakan Tahun-Tahun Sebelumnya bahwa tunggakan dengan nilai Rp200.000.000,00 harus melampirkan surat pernyataan KPA, tunggakan nilai Rp200.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00 harus melampirkan hasil verifikasi/reviu APIP/KL, dan untuk tunggakan di atas nilai Rp2.000.000.000.00 melampirkan hasil verifikasi/reviu BPKP.

Di bulan Desember 2018, Ditjen PSP mengajukan tagihan pencairan kegiatan pengadaan alat dan mesin pertanian sebesar Rp 159.110.189.567 kepada KPPN Jakarta V telah ditolak dengan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-9914/PB/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Dispensasi Keterlambatan Pengajuan SPM sebagaimana terlampir. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian pada TA. 2018, terdapat sejumlah tagihan pengadaan bantuan alsintan dari pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Rincian tagihan pengadaan bantuan alsintan TA. 2018 yang belum dibayarkan sebagai berikut :

Tabel F.2.7.1 Rincian Tagihan Pengadaan Bantuan Alsintan TA. 2018 yang Belum Dibayarkan



NO PENYEDIA

NOMOR KONTRAK URAIAN NILAI

KONTRAKNO SPP TGL SPP NILAI SPP

1PT. Probesco Disatama

23.2/PPK.PSP.06/KONTRAK/03/2018

Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 LS47 (45HP)

16.527.520.813 487 23-Nov-18 5.193.970.813

2

PT. Teknik Agro Lestari Jaya


Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 2 (Yanmar Rotary)

2.846.210.000 5125 Desember 2018

1.138.484.000

3 PT. Rutan


Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 Iseki NT548F

98.688.606.000 5186 Desember 2018

39.066.693.600

4PT. Tekno Agri Jaya


Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 Yanmar EF494T

97.382.130.000 55613 Desember 2018

40.468.472.000

5

PT. United Tractors Tbk.


Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Komatsu

16.127.588.773 57718 Desember 2018

16.127.588.773

6PT. Trakindo Utama


Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Mini

7.244.679.546 59219 Desember 2018

2.054.042.554

7 PT. Rutan


Pembayaran Tahap II (50%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"

17.857.844.000 58719 Desember 2018

7.065.995.100

8 PT. Bina Pertiwi


Pembayaran Pelunasan (100%)

5.877.900.000 60720 Desember 2018

5.877.900.000



NO PENYEDIA

NOMOR KONTRAK URAIAN NILAI

KONTRAKNO SPP TGL SPP NILAI SPP

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4

9 PT. Rutan


Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"

17.857.844.000 59120 Desember 2018

7.065.995.100

10 PT. Rutan


Pembayaran Pelunasan (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"

2.813.850.000 61020 Desember 2018

2.813.850.000

11 PT. Rutan


Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4

24.054.300.000 61220 Desember 2018

24.054.300.000

12

PT. United Equipment Indonesia


Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Hyundai

6.960.981.693 60420 Desember 2018

3.004.053.547

13

PT. Tanikaya Multi Sarana


Pembayaran Tahap II (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Alat Tanam Jagung

10.397.374.000 63921 Desember 2018

5.178.844.080

NILAI TOTAL KONTRAK 324.636.828.825

NILAI TOTAL SPP

159.110.189.567

Untuk menyelesaikan tagihan tunda bayar alsintan tahun 2018 tersebut, Direktur Alat dan Mesin Pertanian telah melayangkan nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PSP hal usulan revisi anggaran untuk pembayaran tagihan pembayaran pengadaan alsintan TA. 2018 sejumlah Rp. 159.110.189.567,00 dengan dipenuhi dari pengurangan unit cost kegiatan bantuan alsintan TA 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyelesaian tunda bayar untuk tagihan Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prarasarana dan Sarana Pertanian atas sebagai berikut :



A. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Tunda Bayar Pengadaan Alsintan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pengadaan alsintan yang diajukan reviu tunda bayar berupa traktor roda dua TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Teknik Agro Lestari Jaya sesuai SPK Nomor 18.2/PPK.PSP.06/KONTRAK/09/2018 tanggal 18 September 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 195 hari kalender atau berakhir pada tanggal 31Desember 2018, terdiri dari pengadaan alsintan di 4 (empat) propinsi (Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan) sebanyak 74 unit sebesar Rp2.516.000.000,00 dan ongkos kirim sebesar Rp330.210.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai kontrak : Rp 2.846.210.000Nilai yang sudah dibayar : Rp 1.707.726.000 (-)Nilai tagihan : Rp 1.138.484.000Total koreksi : Rp 330.210.000 –Nilai yang direkomendasikan bayar : Rp 808.274.000

Total koreksi senilia Rp330.210.000 merupakan ongkos kirim yang belum dapat dinilai kewajarannya karena pihak penyedia belum menyerahkan dokumen pendukung berupa invoice ongkos kirim, sesuai ketentuan LKPP per 1 Juli 2018 kepada PPK.

B. Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanKronologis Reviu ongkos kirim oleh BPKP sebagai berikut :1. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :

B-12/RC.210/B/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hal Permohonan Review Tunda Bayar Pengadaan Alsintan;

2. Surat BPKP Nomor S-19/D102/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian menjawab surat Dirjen PSP hal Permohonan Expose Permasalahan Tunda Bayar Pengadaan Alsintan TA.2018. Dalam hal ini, BPKP meminta Direktorat Alsintan melakukan expose/pemaparan atas permasalahan tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA. 2018 dengan BPKP pada kesempatan pertama agar diperoleh informasi yang memadai sebagai dasar BPKP untuk melakukan review.

3. Ditjen PSP telah melakukan expose/pemaparan atas permasalahan tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA. 2018 dengan BPKP sebagai dasar BPKP untuk melakukan review pada tanggal 11 Maret 2019 di RR LS PRO Dit Alsintan.

4. Sesuai Laporan Hasil Reviu atas Tunggakan Pembayaran Pengadaan alat dan Mesin Pertanian TA.2018 pada satuan Kerja Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor : LHR-110/D102/1/2019 tanggal 26 Agustus 2019, hasil reviu adalah sebagai berikut : Nilai tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA.2018 yang diusulkan

untuk direviu sesuai dengan surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-12/RC.210/B/01/2019 tanggal 10 Januari sebanyak 11 kontrak dengan nilai setelah addendum terakhir sebesar Rp304.246.244.345,00 untuk pengadaan 4.928 unit alsintan dan telah



dilakukan pembayaran pada TA.2018 sebesar Rp146.274.538.778,00 sehingga terdapat sisa tunggakan sebesar Rp157.971.567,00

Anggaran untuk pembayaran pengadaan alsintan TA.2018 yang belum dapat dibayarkan ini telah tersedia dalam DIPA TA.2018 (revisi terakhir) dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp266.125.132.446,00. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengajukan revisi anggaran termasuk didalamnya untuk tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA.2018 sesuai DIPA nomor : DIPA-108.08.1.633656/2019 sebesar Rp159.110.190.000,00

Dari hasil reviu dapat disimpulkan bahwa realisasi pekerjaan pengadaan alat dan mesin pertanian TA 2018 untuk 11 kontrak yang mengalami tunggakan pembayaran yang telah didukung dengan bukti-bukti yang sah, lengkap, relevan, dan memadai sebesar Rp 294.230.428.958,00 dengan pembayaran pada TA 2018 sebesar Rp 146.274.538.778,00 sehingga masih terdapat sisa tunggakan yang harus dibayarkan pada TA 2019 sebesar Rp147.955.890.180,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Usulan (Rp) Koreksi (Rp) Hasil Reviu (Rp)

Nilai pekerjaan sesuai addendum terakhir didukung bukti sah, lengkap, relevan, dan memadai

304.246.244.345 (10.015.815.387) 294.230.428.958

Nilai pembayaran dalam TA 2018

(146.274.538.778) 0 146.274.538.778

Sisa tunggakan 157.971.705.567 (10.015.815.387) 147.955.890.180

Koreksi nilai tunggakan pembayaran sebesar Rp10.015.815.387,00 terjadi pada 6 kontrak dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Koreksi Nilai Koreksi (Rp)

1. Kesalahan aritmatika pada 1 (satu) kontrak 2.026.0002. Selisih ongkos kirim dalam kontrak dengan

realisasi ongkos kirim sesuai invoice (at cost) pada 4 (empat) kontrak

5.298.659.387

3. Ongkos kirim belum dapat diyakini kewajarannya (at cost) pada 1 (satu) kontrak.

4.715.130.000

Jumlah 10.015.815.387

Atas tunggakan sebesar Rp 2.026.000,00 dan Rp 5.298.659.387,00 tidak dapat diproses pembayarannya, sedangkan atas tunggakan sebesar Rp4.715.130.000,00 belum dapat dinilai kewajarannya (at cost-nya) karena



invoice/bukti pengeluaran ongkos kirim tidak diserahkan sampai dengan berakhirnya reviu sehingga atas tagihan tersebut belum dapat diproses pembayarannya.Pembayaran tunda bayar alsintan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp148.764.163.300,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

5. Tunggakan Ongkos Kirim Alsintan PT. Tekno Agri Jaya Tahun pada Tahun 2018Berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP atas tunggakan pembayaran pengadaan alat dan mesin pertanian TA. 2018 sesuai LHR Nomor LHR-110/D102/1/2019 tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp4.715.130.000,00 yang merupakan pekerjaan pengiriman alsintan TA. 2018 oleh PT. Tekno Agri Jaya masih mengalami tunggakan pembayaran dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dari tunggakan sebesar Rp4.715.130.000,00 diajukan untuk dilakukan review oleh BPKP sebesar Rp2.608.708.017,00 sisanya sebesar Rp2.106.421.983,00 belum dimintakan review.Dalam hal ini, PT Tekno Agri Jaya menyampaikan dokumen pengiriman berupa invoice atas pekerjaan pengiriman alsintan TA. 2018 yang atas pekerjaan pengiriman alsintan TA. 2018 yang masih mengalami tunggakan pembayaran pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp2.608.708.017,00 untuk 230 unit.Hasil reviu dapat disimpulkan bahwa realisasi pekerjaan pengiriman alat dan mesin pertanian TA. 2018 yang telah didukung dengan bukti-bukti yang sah, lengkap, relevan dan memadai serta yang masih harus dibayarkan pada TA. 2020 sebanyak 127 unit alsintan sebesar Rp1.115.072.206,00. Koreksi nilai tunggakan pembayaran terjadi pada 103 unit alsintan sebesar Rp1.493.635.811,00 dikarenakan pekerjaan tidak didukung bukti pengiriman yang memadai. Berdasarkan hasil rapat pada hari Jumat, 14 Pebruari 2020 di Ruang Rapat LS Pro yang dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Dit Alsintan, Tim Itjen IR 2 dan Tim BPKP bahwa sisa tunggakan sebesar Rp3.600.057.794,00 (Rp1.493.635.811,00 + Rp2.106.421.983,00) masih dapat diusulkan untuk dilakukan review kembali oleh BPKP. Dalam hal ini, Direktur Alat dan Mesin Pertanian akan bersurat ke PT. Tekno Agri Jaya untuk melengkapi kekurangan dokumen sebesar Rp3.600.057.794,00.

F.2.5. ONGKOS KIRIM DARI ALAT DAN MESIN PERTANIAN CADANGANPengadaan alat dan mesin pertanian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu alsintan regular (alsintan yang sudah


Saldo Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2018

159.110.189.567

Koreksi Itjen Tahun 2019 330.210.000 Koreksi BPKP Tahun 2019 10.015.815.387 Nilai terhutang 148.764.164.180 Nilai dibayar 148.764.163.300 Pembulatan 880


diketahui alokasi/peruntukannya) dan alsintan persediaan (alsintan yang dialokasikan untuk persediaan/belum diketahui alokasi/peruntukannya). Nilai alsintan regular dalam kontrak ditetapkan sebagai harga satuan alsintan ditambah biaya kirim sampai ke lokasi titik bagi, sedangkan nilai alsintan persediaan ditetapkan sebesar harga satuan alsintan tanpa biaya kirim.

Kronologis Adanya Tagihan Ongkos Kirim Bantuan Alsintan

1. Penyaluran bantuan alsintan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen PSP, dilaksanakan melalui :a. Berdasarkan usulan daerah melalui E-Proposalb. Usulan kelompok masyarakat melalui aspirasi Komisi IV DPR RIc. Usulan/permintaan Dinas Pertanian untuk penanganan kegiatan yang bersifat

mendesak (kekeringan, banjir, tanam serempak, dll)d. Tindak lanjut kunjungan kerja Pimpinan (Presiden, Menteri, Pejabat Eselon I dan

Pimpinan lainnya untuk menunjang peningkatan produksi pertanian).2. Untuk mengakomodir penyaluran bantuan poin 1.b s/d 1.d tersebut di atas

membutuhkan penanganan segera, sehingga diperlukan alsintan dalam bentuk persediaan yang sewaktu-waktu siap untuk disalurkan kepada penerima bantuan.

3. Dengan adanya alsintan persediaan, maka dibutuhkan anggaran pengiriman (ongkir) dari gudang penyedia ke titik bagi (Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota), dimana biaya pengiriman (ongkir) tersebut terpisah dari nilai kontrak pengadaan alsintan.

4. Untuk mengakomodir permintaan yang bersifat mendesak (poin 1.b s/d 1.d), penyaluran alsintan persediaan dari gudang penyedia alsintan dilaksanakan berdasarkan surat perintah pengiriman Direktur Alat dan Mesin Pertanian kepada pihak penyedia. Sedangkan pemberitahuan pengiriman alsintan persediaan disampaikan kepada Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota penerima bantuan dengan surat Direktur Alat dan Mesin Pertanian.

5. Pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan tahun 2016 disampaikan hal sebagai berikut :a. Pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan oleh Direktorat Alat

dan Mesin Pertanian dilaksanakan setelah adanya bukti penyerahan alsintan persediaan sampai ke titik bagi (Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota) yang dibuktikan dengan adanya dokumen BAP-STHP.

b. Penyampaian BAP-STHP dari pihak penyedia kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terlambat, sehingga menyebabkan proses penagihan oleh penyedia menjadi tertunda.

c. Pada TA. 2016 biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan yang belum ditagihkan oleh pihak penyedia sebesar Rp. 38.502.372.182,- yang terdiri dari 272 SPK (Kontrak ongkir) dari 14 penyedia dengan jumlah alsintan persediaan sebanyak 43.555 unit.

d. Adanya kebijakan penghematan anggaran tahun 2016 menyebabkan terjadinya self blocking anggaran kegiatan Direktorat Jenderal PSP sehingga Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terkena penghematan sebesar Rp1.435.143.787.000,00 terdiri dari kegiatan pengadaan bantuan alsintan dan biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan.

e. Untuk self blocking (tunda bayar) kegiatan pengadaan bantuan alsintan telah diusulkan menjadi luncuran pembayaran pada TA. 2017, namun demikian untuk



biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan karena dokumen pendukung (BAP-STHP) dari pihak penyedia belum semua disampaikan kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sehingga tagihan ongkir 2016 tidak dapat didaftarkan menjadi luncuran pembayaran TA. 2017.

6. Upaya yang telah dilakukan terkait dengan pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan TA. 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00 yakni :a. Pada TA. 2017 Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah melakukan

inventarisasi dan verifikasi tagihan biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan TA. 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00.

b. Ditjen PSP mengajukan usulan reviu kepada BPKP melalui surat nomor : B-446/RC.110/B/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Permohonan Reviu Kontrak Ongkos Kirim TA. 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00.

c. Balasan Surat BPKP kepada Dirjen PSP nomor : S-962/D/2/2017 tanggal 13 November 2017 perihal reviu Kontrak Ongkos Kirim TA. 2016, BPKP menyatakan bahwa mengingat terbatasnya waktu yang tersedia maka BPKP meminta penanggungjawab kegiatan dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan verifikasi atas kebenaran data dukung sebelum reviu dilakukan oleh BPKP.

d. Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bahwa TA. 2016 nilai ongkos kirim yang dinyatakan layak bayar sebanyak 264 SPK (52.220 unit) sebesar Rp37.237.163.163,00. Berdasarkan surat Dirjen PSP kepada Inspektur Jenderal nomor : B-49/RC.210/B/01/2018 tanggal 19 Januari 2018, Tim Reviu Inspektorat Jenderal juga melakukan verifikasi terhadap tagihan ongkir TA. 2017 dan dinyatakan layak bayar sebanyak 105 SPK (27.379 unit) sebesar Rp4.237.525.709,00.

e. Ongkos kirim yang telah diverifikasi sebesar Rp41.474.688.872,00 terdiri dari TA. 2016 sebesar Rp37.237.163.163,00 dan TA. 2017 sebesar Rp4.237.525.709,00. Ongkos kirim yang belum diverifikasi sebesar Rp11.561.892.750,00 terdiri dari TA. 2016 sebesar Rp2.015.343.921,00 sebanyak 12 SPK (261 unit) dan TA. 2017 sebesar Rp9.546.548.829,00 sebanyak 58 SPK (16.797 unit).

f. Hasil verifikasi oleh Tim Inspektorat Jenderal akan segera disampaikan kepada BPKP guna dilakukan reviu terkait keabsahan tagihan ongkos kirim tersebut di atas.

7. Dirjen PSP telah berkirim surat kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP dengan surat Nomor R.333/PW.170/B/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk permintaan reviu Ongkir TA 2016 dan 2017 yang merupakan hasil tindak lanjut dari hasil perhitungan reviu Itjen atas Ongkir tahun 2016 dan 2017 tersebut.

8. Sesuai permintaan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dalam surat nomor R-335/PW.170/B/06/2018 tanggal 21 Juni 2018, telah dilakukan telaah atas Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor R-206/PE.170/G.3/3/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan hasil sebagaimana dalam surat Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor S-215/D102/2/2018 tanggal 3 September 2018 yang hasil telaahnya menyatakan masih terdapat beberapa kekurangan pengungkapan yang perlu dilengkapi untuk meyakini bahwa bukti-bukti telah mendukung jumlah ongkos kirim yang harus dibayar.



9. ITJEN menyampaikan hasil review ke BPKP. Hasil reviu BPKP Nomor LAP-225/D102/2/2018 tanggal 28 Oktober 2018 sebanyak 361 SPK sebesar Rp41.163.775.264, yang layak bayar sebanyak 352 SPK sebesar Rp38.968.296.016 dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Tunggakan Layak BayarTA 2016 Rp 35.502.440.698,00 Rp 34.799.691.650,00TA 2017 Rp 5.661.334.566,00 Rp 4.168.604.366,00Jumlah Rp 41.163.775.264,00 Rp 38.968.296.016,00

Nilai tunggakan layak bayar sebesar Rp38.968.296.016,00 ini terdiri dari:- Nilai tunggakan layak bayar yang telah diuji BPK Rp 10.638.627.423- Nilai tunggakan layak bayar hasil reviu Itjen Rp 28.329.668.593

Kementerian Pertanian yang tidak diuji BPKPJumlah Rp 38.968.296.016

Atas nilai tunggakan layak bayar sebesar Rp10.638.627.423,00 berasal dari sisa tunggakan atas 92 SPK sebesar Rp11.058.627.423,00 yang ditelaah BPKP dengan koreksi sebanyak 3 SPK sebesar Rp420.000.000,00 yang tidak layak bayar. Atas nilai tunggakan layak bayar sebesar Rp28.329.668.593,00 akan ditelaah pada tahapan berikutnya (bukti review BPKP terlampir).

10. Dari total nilai tunggakan layak bayar sebesar Rp38.968.296.016,00 selama tahun 2018 telah dibayar sejumlah Rp10.638.627.423,00 dengan rincian sebagai berikut: ongkir tahun 2016 sebesar Rp9.421.583.193,00 dan ongkir tahun 2017 sebesar Rp1.217.044.280,00. Sehingga saldo akhir audited tahun 2018 adalah sebesar Rp28.329.668.593,00.

11. Sesuai Surat Tugas BPKP Nomor ST-11/D102/2019 tanggal 11 Januari 2019, Tim BPKP akan melakukan Reviu pada tahun 2019 terhadap tunggakan ongkos kirim tahun 2016 dan tahun 2017 yang belum dibayar di tahun 2018 sebesar Rp28.329.668.593,00. Hasil Reviu BPKP Nomor LHR-98/D102/1/2019 tanggal 18 Juli 2019 atas Tunggakan Ongkos Kirim Alsintan TA 2016 dan TA 2017 disimpulkan bahwa realisasi pekerjaan pengiriman alat dan mesin pertanian SPK/Kontrak TA 2016 dan TA 2017 yang telah didukung dengan bukti-bukti yang sah, lengkap dan memadai serta masih harus dibayarkan pada TA 2019 sebanyak 242 SPK/Kontrak sebesar Rp26.870.390.498,00 untuk pengiriman 89.289 unit alsintan, dengan rincian sebagai berikut:

12. Terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada 21 SPK/Kontrak sebesar Rp 2.659.132.781 dengan nilai pekerjaan yang terlambat sebesar Rp940.166.960,00 untuk pengiriman 293 unit alsintan. Atas keterlambatan


No TA.

SPK/Kontrak Pembayaran TA.

Sebelumnya (Rp.0,00)

Nilai Tunggakan (Rp0,00)Jumlah Unit Nilai (Rp.0,00)

1 TA.2016 177 48.448 23.047.875.485 - 23.047.875.4852 TA.2017 65 40.841 3.822.515.031 - 3.822.515.031

JUMLAH 242 89.289 26.870.390.516 - 26.870.390.516


pelaksanaan pekerjaan ini harus dikenakan sanksi keterlambatan sesuai pasal SPK/Kontrak berupa denda yang langsung dipotongkan dari nilai pembayaran atas SPK/Kontrak tersebut sebesar Rp382.724.601,00 dengan rincian sebagai berikut :

Atas saran BPKP, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dapat memproses hasil reviu atas tunggakan ongkos kirim alsintan TA. 2106 dan TA. 2017 yang belum di bayar pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp26.870.390.498,00 dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp382.724.601,00 sesuai ketentuan yang berlaku.Uraian di atas dapat dirinci pada tabel berikut :No. Keterangan Nilai Layak

Bayar1 Ditjen PSP mengajukan usulan reviu kepada BPKP

melalui surat nomor : B-446/RC.110/B/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Permohonan Reviu Kontrak Ongkos Kirim TA. 2016

38.502.372.182

2 Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai surat Dirjen PSP kepada Inspektur Jenderal nomor : B-49/RC.210/B/01/2018 tanggal 19 Januari 2018

41.474.688.872

- TA. 2016 (264 SPK, 52.220 unit) 37.237.163.163

- TA. 2017 (105 SPK, 27.379 unit) 4.237.525.709

Ongkos kirim yang belum diverifikasi senilai Rp. 11.561.892.750,- terdiri dari TA. 2016 senilai Rp. 2.015.343.921,- sebanyak 12 SPK (261 unit) dan TA. 2017 senilai Rp. 9.546.548.829,- sebanyak 58 SPK (16.797 unit).

3 Hasil reviu BPKP Nomor LAP-225/D102/2/2018 tanggal 28 Oktober 2018, dari 361 SPK senilai Rp 41.163.775.264, yang layak bayar sebanyak 352 SPK

38.968.296.016

4 Pembayaran di tahun 2018 10.638.627.4235 Saldo Audited LK 2018 28.329.668.5936 Hasil Reviu BPKP Nomor LHR-98/D102/1/2019 tanggal

18 Juli 2019 sebanyak 242 SPK/Kontrak 89.289 unit 26.870.390.498

Dari jumlah Rp26.870.390.498,00 tersebut, sebesar Rp26.498.072.508,00 telah dibayar di tahun 2019. Sedangkan sisanya sebesar Rp372.317.990,00 masih menjadi utang di tahun berjalan.

F.2.6. ANALISA PENDAPATAN TAHUN 2019


No TA.Sanksi Keterlambatan

Tidak Dibayar (Rp0,00)

Denda 1/1000 (Rp0,00) Total (Rp0,00)

1 TA.2016 363.291.885 18.232.160 381.524.045 2 TA.2017 - 1.200.556 1.200.556 JUMLAH 363.291.885 19.432.716 382.724.601


Berdasarkan analisa data transaksi pendapatan pada e-Rekon&LK terdapat transaksi yang mempengaruhi pendapatan yang berasal TA 2018 yaitu piutang, pendapatan yang masih harus diterima, bagian lancar TP/TGR. Berikut ini dapat disajikan Analisa pendapatan tersebut pada Lampiran F.2.6.

F.2.7 REKAPITULASI INPUT DATA PENYALURAN BELANJA 526 TAHUN 2019 Dalam rangka memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban bantuan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah membuat beberapa macam aplikasi, antara lain: pada aplikasi BASTB ONLINE 2019 dengan alamat web : bastb18.psp.pertanian.go.id sedangkan aplikasi MPO dengan web http://mpo.psp.pertanian.go.id Berdasarkan input data pada aplikasi BASTB ONLINE 2019, kekurangan BAST yang belum terupload tersebut akan ditindaklanjuti pada TA 2020 dengan pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kementan. Rincian rekapitulasi Input Data Penyaluran Belanja MAK 526 TA 2019 disajikan pada Lampiran F.2.7.

F.2.8. OPLA #SERASIDalam upaya memenuhi ambang baku kebutuhan lahan untuk produksi pangan, pilihan yang tersedia adalah membuka sawah dilahan rawa, baik di rawa pasang surut maupun rawa lebak.Potensi lahan rawa tersebut cocok untuk pertanian lahan basah mempunyai potensi sekitar 14,18 juta hektar, namun sebagian besar sudah digunakan untuk pertanian lahan basah dan tanaman tahunan. Menurut BBSDLP (2015) lahan rawa pasang surut dan lebak yang berpotensi untuk perluasan lahan pertanian khususnya lahan sawah adalah sekitar 5,12 juta hektar. Kendala yang ditemui dilapangan dalam upaya mencetak sawah baru di lahan rawa antara lain: (1) Tingkat kesuburan lahan alami yang rendah, dan kemasaman tanah yang tinggi (Ph <4,0 s/d 5,0); (2) rezim air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir/pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (3) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi dengan optimal; (4) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat spesifik terkait dengan adanya lapisan piryt; (5) Tingginya biaya olah tanah; (6) Tingkat pengetahuanpetani yang masih rendah. Untuk usahatani di lahan rawaharus dilakukan secara terpadu.Berkaitan dengan optimasi lahan rawa sebagai lahan pangan TA 2019, pemerintah memberikan bantuan pendanaan kepada kelompok tani rawa untuk memperbaiki kondisi infrastruktur lahan dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro,rehabilitasi atau membangun pintu-pintu air serta infrastruktur yang dibutuhkan lahan sawah di rawa, sesuai dengan rekomendasi teknis dari para ahli rawa baik di Badan Litbang Pertanian/BPTP atau Perguruan Tinggi setempat.Bantuan Pemerintah kepada kelompok tani dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

Kementerian Pertanian, secara terus menerus telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, untuk pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai. Upaya peningkatan produktivitas dan produk tersebut seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan bahan pangan dimaksud sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.Dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi,



lahan merupakan salah satu faktor produksi yang utama yang tidak tergantikan. Berdasarkan hasil audit lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012, luas lahan baku sawah 8.132.346 hektar. Indeks pertanaman rata-rata nasional 140 % dan produktivitas rata-rata nasional padi sekita 5,13 ton/ha, jagung 4,93 ton/ha dan kedelai 1,51 ton/ha. Memperhatikan permasalahan semakin menyempitnya baku lahan sawah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan lainnya, yaitu lahan rawa pasang surut dan lebak. Secara nasional luas lahan rawa pasang surut dan lebak seluas 33,4 juta hektar, terdiri dari pasang surut seluas 23,05 juta hektar dan lebak 10,35 juta hektar yang tersebar di pulau Sumatera seluas 10,9 juta hektar, pulau Kalimantan seluas 10,6 juta hektar, pulau Sulawesi 1,4 juta hektar dan pulau Irian seluas 10,5 juta hektar. Dari areal tersebut yang potensi untuk pertanian kurang lebih seluas 10,9 juta hektar.

Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Permentan Nomor : 40.1/Permentan/ RC.010/10/2018, tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

Maksud Kegiatan Optimasi Lahan adalah Mengoptimalkan fungsi lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif melalui perbaikan tata kelola air dan penataan lahan di lahan rawa, sehingga meningkatkan indek pertanaman (IP) dan/atau produktivitas.

Tujuan kegiatan Optimasi lahan adalah:a. Meningkatkan Indek Pertanaman (IP)b. Meningkatkan Produktifitasc. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan

rawa.Sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 250.000 ha, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 250.000 ha.

Jenis bantuan lainnya antara lain Survey Investigasi and Design (SID), pembangunan dan perbaikan infrastruktur, dan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) pra dan pasca panen. SID harus menampilkan kebutuhan infrastruktur (pompa, listrik, jalan), dimensi pembangunan maupun rehabilitasi jaringan (saluran drainase utama, saluran konektivitas, saluran tersier, saluran cacing, pintuair,box bagi, tanggul/talud, jalan usahatani, dll), serta biaya yang dibutuhkan (RAB).

SID digunakan sebagai bahan untuk menyusun Detail Engineering Design (DED). Pelaksana SID adalah Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Balitbangtan dan Dinas Pertanian setempat.

Kontribusi dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) antara lain pengkondisian lahan dengan pemilik, penyiapan SDM petani, perjanjian kompensasi lahan yang terdampak infrastruktur, memasukan jalur listrik ke lokasi dengan format PJU dan memberikan bahan bakar, operator, serta pemeliharaan.

F.2.9. KEGIATAN ASURANSI USAHA TANI



Salah satu realisasi kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Non Operasional adalah Kegiatan Asuransi Usaha Tani. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Asuransi Usaha Tani per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 162.285.901.440,00. Kegiatan Asuransi Usaha Tani yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) ada dua yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Asuransi usaha tani padi diberikan kepada 1.569.318 petani senilai Rp. 139.855.501.440,00 dan 66.658 peternak sapi/kerbau senilai Rp. 22.430.400.000,00 sehingga seluruhnya senilai Rp. 162.285.901.440,00. Kegiatan AUTP tersebar di 24 provinsi dan 236 Kabupaten sedangkan kegiatan AUTS/K tersebar di 28 provinsi dan 280 Kabupaten (terlampir).Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel :

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani Per 31 Desember 2019

Kegiatan Anggaran RealisasiUnit Nilai (Rp) Unit Nilai (Rp)

AUTS 150.000 24.000.000.000 140.190 22.430.400.000

AUTP 1.000.000 144.000.000.000 971.218,76 139.855.501.440

Berdasarkan konsep hasil pemeriksaan PDTT oleh BPK atas Bantuan Pemerintah masih terdapat permasalahan : Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi dan Ternak Sapi Senilai Rp253.642.693.056,00 Belum Sepenuhnya Dikelola Berdasarkan Analisis Risiko dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Tani Diantaranya Pembayaran Premi Belum Seluruhnya Didukung Bukti Pertanggungjawaban Senilai Rp6.441.242.880,00. Atas permasalahan tersebut Kementerian Pertanian akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut :a. Penyusunan alokasi AUTP dan AUTS/K tahun 2019 dilakukan oleh Ditjen PSP

bersama Ditjen TP dan Ditjen PKH berdasarkan realisasi tahun 2018, data serangan OPT, terkena banjir dan kekeringan tahun 2013 s.d 2018, serta dilakukan verifikasi dan klarifikasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (notulen dengan Ditjen TP dan Ditjen PKH, rumusan workshop dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terlampir).

b. Temuan BPK thn 2016-2018 senilai Rp 6.441.242.880,00 telah ditindaklanjuti dengan verifikasi Itjentan senilai Rp 260.993.798,00 (merupakan temuan BPK LK TA. 2017 senilai Rp.388.047.807,00 00) pada bulan Agustus 2018, selanjutnya akan dilakukan verifikasi lanjutan oleh Tim Itjen dari tahun 2016 sd 2018 senilai Rp6.180.249.082,00.

c. Pelaksanaan AUTP dan AUTS/K telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) yang digunakan untuk proses pendaftaran oleh petugas peternakan maupun penyuluh pertanian, penerbitan polis oleh pihak PT Jasindo, penerbitan SK DPD oleh Dinas Pertanian/Peternakan Kabupaten/Kota dan pengajuan klaim oleh petugas Pertanian dan Peternakan dan pemantauan pemanfaatan klaim.

d. Aplikasi SIAP akan terus disempurnakan sesuai dengan rekomendasi BPK dan peningkatan kualitas SPI.

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)



Bantuan AUTS adalah melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah Rp. 160.000 (80 %) dari premi yang harus dibayar senilai Rp. 200.000 sehingga peternak hanya membayar 20 % atau Rp. 40.000,00/ekor untuk masa pertanggungan satu tahun dengan uang pertanggungan senilai Rp. 10.000.000,00/ekor.Pada periode Tahun 2019, capaian jumlah asuransi ternak sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah sebanyak 140.190 ekor atau senilai 93,46% dari target sejumlah 150.000 ekor. Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp. 22.430.400.000 atau 93,46% dari target senilai Rp. 24.000.000.000,00. Kegiatan asuransi ternak sapi ini mulai dilaksanakan sebagai program kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2016.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)Bantuan AUTP adalah melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah Rp. 144.000,00 (80 %) dari premi yang harus dibayar senilai Rp. 180.000,00 sehingga petani lahan hanya membayar 20 % atau Rp. 36.000/Ha untuk masa pertanggungan satu musim tanam dengan uang pertanggungan senilai Rp. 6.000.000/Ha.Pada periode Tahun 2019, capaian jumlah asuransi pertanian (AUTP) sesuai target kinerja tercapai seluas 971.218,76 Ha dari target seluas 1.000.000 Ha. Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp. 139.855.501.440,00 dari target senilai Rp. 144.000.000.000 (97,12%).

F.2.10. OBOR PANGAN LESTARI (OPAL)

Obor Pangan Lestari yang selanjutnya disebut OPAL adalah upaya promosi penganekaragaman pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan, sebagai sarana percontohan untuk masayarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangand an gizi.

Selanjutnya OPAL diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019. Sedangkan untuk pengorganisasiannya diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 134/Kpts/KN.220/M/2/2019 Tahun 2019 tentang Tim Obor Pangan Lestari Tahun 2019.

Dalam Tim OPAL Tahun 2019 kedudukan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebagai ketua pelaksana yang mempunyai tugas salah satunya untuk menyusun Panduan OPAL Tahun 2019. Panduan OPAL ini menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/ atau pangan.



TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan jangka pendek: 1. Pemanfaatan lahan perkantoran untuk penyediaan pangan dan gizi 2. Sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. Tujuan jangka panjang: Sebagai upaya promosi penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat. Sasaran: Terlaksananya OPAL di seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.

INDIKATOR KEBERHASILAN1. Indikator Output:

Terlaksananya OPAL di seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.

2. Indikator Outcome: Tersedianya sarana percontohan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi bagi masyarakat.

3. Indikator Manfaat: Masyarakat sekitar telah dapat mereplikasi OPAL.

SUMBER DAN PEMANFAATAN DANASumber pendanaan untuk membiayai OPAL tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Kebutuhan dana untuk 1 (satu) unit OPAL sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dimanfaatkan sebagai berikut: 1. Perbibitan:

a. Pengadaan aneka benih/bibit; b. Pembuatan sarana naungan bibit c. Penyediaan benih induk d. Penyediaan bahan pendukung yang diperlukan untuk perbibitan.

2. Pertanaman: a. Pertanaman di lahan, polybag, pot; b. Media Aquaponik/hidroponik: instalasi aquaponik/hidroponik, nutrisi, media

tanam, dll; c. Media Vertikultur: rak vertikultur, media tanam, dll; d. Pagar untuk melindungi OPAL dari gangguan ternak.

3. Jika lahan dan lingkungan memungkinkan dapat dilaksanakan budidaya ternak: bibit, pakan, obat-obatan, kandang dan bahan pendukung lainnya;

Pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi lahan yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki anggaran kegiatan OPAL senilai Rp 6.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.993.420.617,00 untuk tahun anggaran 2019. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:




1 ACEH 069140 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH 1795 007 526212 7 PKT 7 PKT 350.000.000 349.162.000 2 SUMATERA UTARA 079132 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 1795 007 526212 9 PKT 0 PKT 450.000.000 - 3 SUMATERA BARAT 089137 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1795 007 521219 4 PKT 4 PKT 200.000.000 199.961.500 4 RIAU 099322 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU 1795 007 526212 3 PKT 3 PKT 150.000.000 150.000.000 5 KEPULAUAN RIAU 329082 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1795 007 526212 3 PKT 2 PKT 150.000.000 99.996.200 6 JAMBI 109125 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI 1795 007 526212 1 PKT 1 PKT 50.000.000 50.000.000 7 BENGKULU 269116 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU 1795 007 526212 1 PKT 1 PKT 50.000.000 50.000.000 8 SUMATERA SELATAN 119137 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN 1795 007 526212 3 PKT 1 PKT 150.000.000 49.500.000 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 309168 | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1795 007 526312 4 PKT 4 PKT 200.000.000 200.000.000

10 LAMPUNG 129119 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. LAMPUNG 1795 007 526212 4 PKT 4 PKT 200.000.000 200.000.000 11 DKI JAKARTA 633656 |DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1797 950 526212 6 PKT 0 PKT 300.000.000 - 12 JAWA BARAT 029168 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT 1795 007 526212 5 PKT 5 PKT 250.000.000 250.000.000 13 JAWA TENGAH 039158 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 1795 007 526212 13 PKT 9 PKT 650.000.000 448.569.500 14 DI YOGYAKARTA 049094 | DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1795 007 526212 3 PKT 3 PKT 150.000.000 149.145.450 15 JAWA TIMUR 059185 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR 1795 007 526212 11 PKT 9 PKT 500.000.000 399.862.000 16 BANTEN 299387 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 1795 007 526212 2 PKT 2 PKT 100.000.000 100.000.000 17 KALIMANTAN BARAT 139134 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1795 007 526212 5 PKT 5 PKT 250.000.000 249.990.000 18 KALIMANTAN TENGAH 149120 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1795 007 526212 6 PKT 6 PKT 400.000.000 398.673.637 19 KALIMANTAN SELATAN 159114 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1795 007 526212 2 PKT 2 PKT 100.000.000 99.990.000 20 KALIMANTAN TIMUR 169121 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1795 007 526212 2 PKT 2 PKT 100.000.000 99.880.930 21 KALIMANTAN UTARA 417672 | DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1795 007 526212 2 PKT 2 PKT 100.000.000 100.000.000 22 NUSA TENGGARA BARAT 239133 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1795 007 526212 1 PKT 1 PKT 50.000.000 50.000.000 23 NUSA TENGGARA TIMUR 249165 | DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1795 007 526212 3 PKT 3 PKT 150.000.000 150.000.000 24 BALI 229108 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI 1795 007 526212 1 PKT 1 PKT 50.000.000 50.000.000 25 SULAWESI UTARA 179110 | DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA 1795 007 526212 3 PKT 2 PKT 100.000.000 100.000.000 26 SULAWESI BARAT 340146 | DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT 1795 007 526212 1 PKT 1 PKT 50.000.000 50.000.000 27 SULAWESI TENGAH 189138 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH 1795 007 526115 5 PKT 5 PKT 350.000.000 350.000.000

28 SULAWESI SELATAN 199133 | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 1795 007 526212 4 PKT 3 PKT 200.000.000 149.850.000 29 SULAWESI TENGGARA 209114 | DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1795 007 526115 1 PKT 1 PKT 50.000.000 50.000.000 30 MALUKU 219095 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU 1795 007 526212 1 PKT 1 PKT 50.000.000 50.000.000 31 MALUKU UTARA 289108 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA 1795 007 526212 1 PKT 1 PKT 50.000.000 50.000.000 32 PAPUA 259104 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA 1795 007 526212 8 PKT 3 PKT 150.000.000 148.839.400 33 PAPUA BARAT 339091 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT 1795 007 526212 3 PKT 3 PKT 150.000.000 150.000.000

128 PKT 97 PKT 6.250.000.000 4.993.420.617

PAGU SERAPANRENCANA ALOKASI

REALISASI ALOKASI

TOTAL

SATKERPROPINSINO KEGIATAN OUTPUT AKUN


Adapun rincian penggunaan akun untuk kegiatan OPAL adalah sebagai berikut:

Akun Nama Akun Jumlah521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 199.961.500,00

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (Bentuk Barang)

Rp 400.000.000,00

526212Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Bentuk Barang)

Rp 4.193.459.117,00

526312Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Bentuk Uang)

Rp 200.000.000,00

Total Rp 4.993.420.617,00

F.2.11. BELANJA BANTUAN PEMERINTAH (AKUN 526)

Realisasi belanja dan pagu MAK 526 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.989.312.754.748,00 atau 87,10% dari pagu anggaran sebesar Rp 3.431.955.640.000,00. Dari realisasi tersebut, yang berbentuk bantuan berupa barang sebesar Rp 1.000.852.023.549,00, sedangkan yang berupa uang sebesar Rp 1.988.460.731.199,00.

A. Belanja 526 berbentuk barang, pagu senilai Rp1.066.543.751.000,-. Dengan realisasi senilai Rp 1.000.852.023.549,00 atau 93,84% untuk kegiatan Bantuan Alat dan mesin pertanian (alsintan) Pusat dan tugas pembantuan

1. Belanja 526 Barang Satker Dana PusatAlsintan memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha tani untuk memberikan mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengolahan tanah, traktor roda 2, pompa air, transplanter yang merupakan Unit Pelayanan Jasa Alsintan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan intensitas pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu melalui pemanfaatan alsintan akan mendukung upaya pemecahan masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Belanja 526 barang Dana Pusat terealisasi senilai Rp 780.967.119.607,00 dari pagu senilai Rp 829.182.190.000,00 atau 94,19% yang dibelanjakan untuk kegiatan operasional satker dana Pusat.



Satuan

Volume Volume Rp Volume Rp

1 TR2 Unit 5.817 160.620.500.000 5.813 158.563.946.563

2 TR4 Unit 950 318.250.000.000 950 314.326.111.500

3 Pompa air Unit 8.289 130.807.500.000 8.289 104.182.150.209

4 Sprayer Unit 17.365 12.662.000.000 17.365 12.068.130.660

5 Cultivator Unit 3.027 47.432.000.000 3.012 43.062.617.375

6Tunggakan biaya pengadaan alsintan TA 2018

Paket 1 159.110.190.000 1 148.764.163.300

35.449 828.882.190.000 35.430 780.967.119.607

No Uraian OutputTarget Realisasi

Jumlah

2. Belanja 526 Barang Satker Tugas PembantuanBelanja 526 barang satker Dana Tugas Pembantuan terealisasi senilai Rp 219.884.903.942,00 dari pagu senilai Rp 237.361.561.000,00 atau 92,64%. Realisasi ini terdiri dari :a. Belanja barang berupa Alat dan Mesin Pertanian dengan realisasi senilai Rp

212.602.050.650,00, dengan rincian sebagai berikut.

(Volume) (Rp) (Volume) (Rp)1 Traktor Roda 2 Unit 4.187 112.055.891.500 4.148 106.056.450.858 2 Pompa Air Unit 4.771 91.542.506.000 4.771 84.623.208.993 3 Rice Transplanter Unit 45 2.742.021.000 37 2.564.409.000 4 Cultivator Unit 1.235 19.312.780.000 1.134 16.728.406.074 5 Hand Sprayer Unit 1.000 851.137.500 1.000 808.749.500 6 Traktor Roda 4 Unit 4 1.391.047.000 4 1.354.511.225 7 Alat Tanam Jagung Unit 100 349.629.000 100 321.200.000 8 Alat Pemotong Rumput Unit 50 120.150.000 50 115.115.000 9 Laptop Unit 2 30.000.000 2 30.000.000

JUMLAH 11.394 228.395.162.000 11.246 212.602.050.650

No. Uraian Output Target Realisasi Satuan Volume

b. Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) Terdapat 31 satker yang mengadakan kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) menggunakan akun belanja bantuan pemerintah bentuk barang dengan realisasi senilai Rp 4.593.459.117,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



SATKER AKUN PAGU SERAPAN069140 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH 526212 350.000.000 349.162.000 079132 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 526212 450.000.000 - 099322 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU 526212 150.000.000 150.000.000 329082 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 526212 150.000.000 99.996.200 109125 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI 526212 50.000.000 50.000.000 269116 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU 526212 50.000.000 50.000.000 119137 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN 526212 150.000.000 49.500.000 129119 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. LAMPUNG 526212 200.000.000 200.000.000 633656 |DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 526212 300.000.000 - 029168 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT 526212 250.000.000 250.000.000 039158 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 526212 650.000.000 448.569.500 049094 | DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 526212 150.000.000 149.145.450 059185 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR 526212 500.000.000 399.862.000 299387 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 526212 100.000.000 100.000.000 139134 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 526212 250.000.000 249.990.000 149120 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 526212 400.000.000 398.673.637 159114 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 526212 100.000.000 99.990.000 169121 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 526212 100.000.000 99.880.930 417672 | DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 526212 100.000.000 100.000.000 239133 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 526212 50.000.000 50.000.000 249165 | DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 526212 150.000.000 150.000.000 229108 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI 526212 50.000.000 50.000.000 179110 | DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA 526212 100.000.000 100.000.000 340146 | DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT 526212 50.000.000 50.000.000 189138 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH 526115 350.000.000 350.000.000

199133 | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 526212 200.000.000 149.850.000 209114 | DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 526115 50.000.000 50.000.000 219095 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU 526212 50.000.000 50.000.000 289108 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA 526212 50.000.000 50.000.000 259104 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA 526212 150.000.000 148.839.400 339091 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT 526212 150.000.000 150.000.000

c. Belanja Penunjang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berupa laptop, komputer, drone, printer, dan pengadaan saprodi dengan realisasi sebesar Rp 2.689.394.175,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:Kode Satker Nama Satker Akun Pagu Realisasi

119139 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 526115 29.400.000 25.860.000029029 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 526211 205.000.000 204.555.000039014 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 526211 15.000.000 15.000.000079027 Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura 526211 30.000.000 29.790.000109007 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi 526211 151.000.000 149.989.500119004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan 526211 261.000.000 223.770.000189018 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah 526211 140.000.000 138.917.500229029 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali 526211 11.000.000 10.950.000089011 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat 526212 3.000.000 3.000.000109125 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi 526212 6.000.000 5.909.318169120 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur 526212 14.500.000 14.081.900189138 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah 526212 20.200.000 19.800.000229029 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali 526212 14.849.000 14.800.000259104 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua 526212 255.000.000 100.474.000269116 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 526212 110.000.000 108.871.957340146 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat 526212 10.000.000 10.000.000417672 Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 526212 10.000.000 10.000.000209114 Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara 526311 1.500.000.000 1.491.625.000309034 Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 526212 40.000.000 40.000.000339091 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat 526311 72.000.000 72.000.000

2.897.949.000 2.689.394.175Total



B. Belanja 526 berbentuk uang dengan realisasi senilai Rp 1.988.460.731.199,00 atau 84,06% dari pagu senilai Rp 2.365.411.889.000,00 untuk kegiatan :

1. Belanja Bantuan Pemerintah 526 Bentuk Uang satker Kantor PusatBelanja 526 bentuk uang Kantor Pusat terealisasi sebesar Rp 124.137.869.600,00 dari pagu Rp 133.000.000.000,00 atau 93,34% yang terdiri dari :f. Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian (Pada

Kegiatan 1794.006)Kegiatan Percontohan Pembangunan Embung Dam Parit/Long Storage sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp 86.600.502.000,00 dari pagu sebesar Rp 91.000.000.000,00.

g. Optimasi Lahan (Pada Kegiatan 1795.007)Kegiatan penyiapan lahan optimasi lahan berupa kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp 17.999.600.000,00 dari pagu sebesar Rp 18.000.000.000,00.

h. Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Pada Kegiatan 1796.002)Kegiatan pilot percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi telah terealisasi sebesar Rp 4.000.000.000 dari pagu sebesar Rp. 4.000.000.000.

i. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Pada Kegiatan 1797.950)Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi sebesai Rp 15.537.767.600,00 dari pagu sebesar Rp 20.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut : Padat Karya Produktif Infrastruktur

Kegiatan padat karya produktif infrastruktur dengan pagu sebesar Rp 18.000.000.000,00, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp 13.807.767.600,00.

Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender (PUG) Pada TA 2019, telah dialokasikan anggaran untuk Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsif Gender melalui integrasi ternak kambing atau itik sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi capaian sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp Rp 1.730.000.000,00. Konsep pengembangan pilot project ini diutamakan mendorong peran aktif petani laki-laki dan perempuan secara optimal dan proporsional dalam memaksimalkan program pembangunan pertanian khususnya dalam optimalisasi lahan. Adanya integrasi ternak diharapkan petani mendapat nilai tambah tidak hanya dari produksi pertaniannya tetapi hasil dari pengembangan ternaknya. Adapun pemanfaatan kotoran untuk meningkatkan kesuburan lahan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk an organik dan meningkatkan nilai tambah dari pengembangan produk pertanian organik yang lebih sehat dan harga yang menguntungkan.



Tujuan Kegiatan Optimalisasi lahan pertanian melalui integrasi ternak kambing/itik dan

pemanfaatan kotoran serta urinenya sebagai pupuk organik; Menerapkan kegiatan responsive gender (partisipasi petani laki-laki dan

perempuan) dalam pilot percontohan optimalisasi lahan mendukung Ketahanan Pangan;

Menyusun data terpilah dari pelaksanaan pengembangan pilot percontohan optimalisasi lahan mendukung Ketahanan Pangan;

Menyusun data terpilah dari pelaksanaan pengembangan pilot percontohan optimalisasi lahan responsive gender.

2. Belanja 526 berbentuk uang Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan realisasi senilai Rp 1.864.322.861.599,00 atau 83,51% dari pagu senilai Rp 2.232.441.889.000,00.

a. Pengelolaan Air Irigasi untuk PertanianBeberapa kegiatan 526 untuk jaringan irigasi yaitu :

1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi TersierRehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk peningkatan jaringan irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Selama tahun 2019, bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier terealisasi sebesar Rp 159.880.000.000,00 dari pagu senilai 160.000.000.000,00.

2) Pengembangan Embung/DamParit/LongStoragePengembangan Embung/DamParit/LongStorage bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas. Tanaman Pangan dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani dimusim kemarau.Selama tahun 2019, bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan embung terealisasi sebesar Rp 47.999.916.640,00 dari pagu senilai 48.000.000.000,00.

3) Pengembangan Sumber Air (Irigasi Perpipaan/Perpompaan)Maksud Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan adalah kegiatan pemanfaatan sumber air permukaan setempat sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa) dan/atau pengambilan air (menggunakan pompa). Berdasarkan konsep hasil pemeriksaan PDTT oleh BPK atas Bantuan Pemerintah berupa irigasi masih terdapat permasalahan : Bantuan Uang Irigasi Belum Seluruhnya Dipertanggungjawabkan Secara Memadai Senilai



Rp1.463.744.950.628,00. Atas permasalahan tersebut Ditjen PSP akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi dengan daerah yang belum menginput MPO dari

tahun 2016–2018 senilai Rp 1.549.042.563.735,00. dan melakukan pengumpulan eviden yang belum ada senilai senilai Rp287.021.214.429,00.

b. Ditjen PSP akan menghimpun dokumentasi pertanggungjawaban 2016-2018 dengan supervisi dari Inspektorat Jenderal untuk memverifikasi pertanggungjawaban 2016 s/d 2018.

c. Akan dilakukan evaluasi pencapaian indicator keberhasilan kegiatan irigasi pertanian

d. Ditjen PSP akan mengimplementasikan mekanisme perencanaan, penyaluran, pembayaran, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan berdasarkan data yang terintegrasi (online).

Selama tahun 2019, bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk kegiatan perpompaan terealisasi sebesar Rp 52.027.674.779,00 dari pagu senilai Rp 54.946.838.000,00. Sedangkan untuk kegiatan perpipaan terealisasi sebesar Rp 12.207.615.000,00 dari pagu senilai Rp 12.411.700.000,00.

4) Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Irigasi PertanianKegiatan ini terealisasi sebesar Rp 2.325.187.000,00 per 31 Desember 2019 dari pagu sebesar Rp 2.325.187.000,00. Realisasi tersebut ada pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatannya berupa Pilot Percontohan Ditjen PSP mendukung aspek air dalam hal penanganan infrastuktur pasca HPS Tahun 2018.

5) Survei Investigasi dan Desain Irigasi PertanianKegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Pengembangan Jaringan Irigasi merupakan kegiatan awal sebelum dilaksanakannya kegiatan pengembangan jaringan irigasi. Kegiatan ini dapat dijadikan acuan/dasar pengalokasian kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 2.931.458.000,00 dari pagu senilai Rp 2.931.458.000,00. Adapun rincian realisasinya adalah sebagai berikut :

Kode Satker Nama Satker Realisasi (Rp)

029029 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 809.991.000039014 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 855.000.000049028 Dinas Pertanian Provinsi D.I. Yogyakarta 179.592.000059004 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 907.665.000299008 Dinas Pertanian Provinsi Banten 179.210.000

TOTAL 2.931.458.000



b. Perluasan dan Perlindungan Lahan PertanianKegiatan perluasan sawah meliputi :1) Perluasan Areal Sawah

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Pada TA. 2019, pembangunan fisik perluasan sawah dilaksanakan dengan pola swakelola dengan instansi pemerintah lainnya yaitu Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat dengan target sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan perluasan sawah seluas 6.000 Ha.Unit cost per hektar pekerjaan cetak sawah senilai Rp.16.000.000/Ha untuk kabupaten di lingkup Provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara dan senilai Rp.19.000.0000/Ha untuk Kabupaten di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.Komponen kegiatan perluasan sawah yang dibiayai terdiri : Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah; Operasional Kegiatan Perluasan Sawah; Dokumen Lingkungan; Pengawasan Kegiatan Perluasan Sawah; Bantuan Saprodi Mendukung Kegiatan Perluasan Sawah.

Tahapan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah sebagai berikut: Penyusunan Tim Swakelola (Tim Perencana, Pelaksana, Pengawas dan

Penerima Hasil Pekerjaan). Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman

Teknis kegiatan perluasan sawah pola swakelola dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian yang menangani perluasan perluasan sawah di Kabupaten/Kota.

Kegiatan sosialisasi bertujuan agar kelompok tani calon penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Penetapan Petani dan Lokasi Hasil identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.

Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (jadwal, RAB, desain/gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis).

Penyampaian surat penawaran pekerjaan perluasan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.

Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Kasdam di masing-masing KODAM)



Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola.

Penyusunan dokumen lingkungan. Koordinasi, dilakukan dengan instansi terkait antara lain instansi lingkup

pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan (konstruksi) Pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dilakukan melalui pola swakelola dengan TNI AD. Konstruksi perluasan sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL dan telah mempunyai desain atau minimal telah memiliki gambar kerja. Pekerjaan dimulai dari pembersihan lahan (land clearing), perataan (land leveling) dan olah tanah.

Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi. Sawah yang telah selesai dicetak dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain. Tahun 2019, kegiatan perluasan sawah/cetak sawah dengan jumlah anggaran Rp 109.868.000.000,00 terealisasi dalam bentuk uang sebesar Rp 109.863.882.300,00 (99,99%). Data dari direktorat teknis realisasi senilai Rp 111.355.507.300,00 pada table di bawah ini merupakan nilai total realisasi bentuk uang dan bentuk barang senilai Rp 1.491.625.000,00 berupa penyediaan saprodi pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (209114).

No Uraian Output Satuan Volume

Target Realisasi

volume Rp volume Rp1 Konstruksi cetak sawah ha 6.000 99.000.000.000 6.000 98.998.761.3002 Saprodi ha 6.000 12.000.000.000 6.000 11.989.389.0003 Pengawasan kegiatan Cetak sawah paket 5 168.000.000 5 167.750.000

4Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Cetak Sawah dokumen 6 200.000.000 6 199.607.000

Jumlah 111.368.000.000 111.355.507.300

2) Optimasi Lahan Optimasi lahan rawa sebagai lahan pangan TA 2019, pemerintah memberikan bantuan pendanaan kepada kelompok tani yang melakukan usahatani di lahan rawa untuk memperbaiki kondisi infrastruktur lahan dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro/ mezzo, rehabilitasi atau membangun pintu-pintu air serta infrastruktur yang dibutuhkan lahan sawah di rawa, sesuai dengan rekomendasi teknis dari para ahli rawa baik di Badan Litbang Pertanian/ BPTP atau Perguruan Tinggi setempat. Kegiatan Optimasi Lahan Rawa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi dalam bentuk uang senilai Rp 1.427.525.588.500,00 dari pagu senilai Rp 1.750.202.550.000,00. Data dari direktorat teknis senilai Rp 1.427.565.588.500,00 pada tabel di bawah ini merupakan nilai total realisasi bentuk uang dan realisasi dalam bentuk barang senilai Rp 40.000.000,00.




Target RealisasiVolume

(ha) (Rp) Volume (ha) (Rp)

1 Optimasi Lahan Rawa 4.300.000 404.109 1

.737.668.700.00033

7.024,941

.416.155.385.500

2 Persiapan Optimasi Lahan Rawa (SID) 2019 50.000 200.604 10.030.200.000 199.604 9.980.200.000

3 Persiapan Optimasi Lahan Rawa (SID) 2020 50.000 50.073 2.503.650.000 28.600 1.430.000.000

Jumlah 654.786 1.750.202.550.000

565.228,94

1.427.565.588.500

3) SID Perluasan SawahPerluasan sawah merupakan rangkaian kegiatan perencanaan perluasan sawah dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dan kemudian disempurnakan melalui kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak untuk dijadikan sawah baru. Jumlah pagu anggaran kegiatan SI CPCL dan pemetaan desain beserta pendukungnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.301.000.000,00 dengan realisasi Rp.6.916.765.680,00 (83,32%). Pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan Pemetaan Desain dapat dilakukan dengan jasa konsultan, swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL) maupun swakelola dilaksanakan sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran dalam hal ini Dinas Pertanian (swakelola mandiri). Jika pekerjaan swakelola dengan instansi lain atau swakelola mandiri menggunakan tenaga ahli non PNS, maka pengadaannya berpedoman kepada tata cara pengadaan konsultan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun2015. Tahapan pelaksanaan kegiatan SID perluasan sawah sebagai berikut : Persiapan Sosialisasi dan koordinasi Pengumpulan data primer dan sekunder Tabulasi dan pengolahan data Penentuan kelayakan calon lokasi Survey dan pengukuran lokasi secara terestris dan pembuatan desain,

meliputi pengukuran lapangan, penyediaan peta dasar teknis, pembuatan peta situasi lokasi skala 1 : 1000, Pembuatan peta topografi skala 1 : 1000 dan Pembuatan peta rancangan/desain skala 1 : 1000

Pembuatan daftar petani pemilik/penggarap Analisis harga satuan dan perhitungan biaya konstruksi perluasan sawah Berikut adalah data target dan realisasi untuk kegiatan SID Perluasan sawah :


Target Realisasi*)

(volume) (Rp) (volume) (Rp)

1 SID ha 21.900 8.150.000.000

18.183,13

6.766.776.180

Jumlah 8.150.000.000

6.766.776.180



4) Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan PertanianKegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp 80.116.224.000,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 40.869.393.200,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :a. Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) dengan realisasi senilai Rp

200.000.000,00 pada Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung.b. Kegiatan Lahan Pertanian Pembangunan Berkelanjutan dengan realisasi

senilai Rp 5.293.923.000,00.c. Kegiatan Pengembangan Pilot Project mendukung Sumber Daya Lahan

di Provinsi Papua sebesar Rp 21.075.400.000,00d. Kegiatan Pilot Percontohan Ditjen PSP mendukung Aspek Lahan di

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp 11.747.366.000,00.

e. Kegiatan Penanganan Infrastruktur pasca HPS 2018 yang kegiatannya terdiri dari ferosemen, pemasangan pipa dan peninggian tanggul di Kabupaten Barito Kuala senilai Rp 2.232.796.000,00.

f. Sisanya senilai Rp 319.908.200,00,00 terdapat pada satker berikut ini: Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi

Kalimantan Timur (169027) senilai Rp 100.000.000,00 berupa SID. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi

Sulawesi Selatan (199133) senilai Rp 219.908.000,00 berupa SID optimasi lahan rawa.

5) Data Lahan Pertanian Kegiatan ini merupakan kegiatan pemetaan geospasial cetak sawah, memiliki realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 1.925.370.000,00. Berikut adalah rinciannya :

No Provinsi Kode Satker Pagu AkunTotal

Realisasi %1 Kalimantan Barat 139032 1.792.320.000 526312 1.249.850.000 69,73%2 NTB 239011 1.058.960.000 526312 320.000.000 30,22%3 Kalimantan Selatan 159004 355.520.000 526312 355.520.000 100,00%

Total 3.206.800.000 1.925.370.000 60,04%

F.2.12. JURNAL TIDAK LAZIM

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, terdapat jurnal tidak lazim pada satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (633656) terdapat beberapa jurnal tidak lazim, yaitu:

No Kode Jenis Dokumen Tanggal Dokumen Nomor Dokumen Akun Debet Kredit1 018.08.633656 407 31/12/2019 201912633656001 117911 251.244.500 02 018.08.633656 408 30/11/2019 201911633656002 117911 0 148.764.163.3003 018.08.633656 408 30/11/2019 201911633656001 132211 0 43.615.0004 018.08.633656 408 31/12/2019 201912633656003 132211 0 20.000.000

Adapun penjelasan untuk masing-masing jurnal tersebut adalah sebagai berikut :



3. Adanya tunda bayar alsintan tahun 2019 senilai Rp 251.244.500,00.4. Pembayaran tunda bayar pengadaan alsintan tahun 2018 senilai Rp

148.764.163.000,00 yang dibayar di tahun 2019.5. Adanya barang yang masuk dalam kategori ekstrakomtabel karena nilai satuannya

kurang dari Rp 1.000.000,00, totalnya yaitu senilai Rp 43.615.000,00 dan Rp 20.000.000,00.

F.2.13. INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

F.2.13.1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik NegaraNilai Barang Milik Negara yang sudah dan belum ditetapkan status penggunaannya sampai dengan Laporan Barang Pengguna Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

F.2.13.2. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

1. Daftar barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola BarangTidak terdapat Barang Milik Negara Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08) per 31 Desember 2019.

2. Daftar barang dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola BarangTerdapat Barang Milik Negara Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08) per 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp.23.339.909.740.

F.2.13.3. BMN Berupa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Tidak terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08) per 31 Desember 2019.


No. Uraian

Sudah Ditetapkan Status

PenggunaannyaRp

Belum Ditetapkan Status

PenggunaannyaRp

1 Peralatan dan Mesin 455,417,870,697 1,132,691,403,2282 Gedung dan

Bangunan 2,397,964,340 270,556,659

3 Jalan dan Jembatan 0 04 Irigasi 0 05 Jaringan 0 71.454.0006 Aset Tetap Lainnya 132,755,760 39,000,000

T O T A L 457,948,590,797 1,133,072,413,887


F.2.13.4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik NegaraPermasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara antara lain:a. Permasalahan Alih Status dengan TNIb. Persediaan Alat dan mesin Pertanianc. Aset Eks Pusat Pembiayaand. Penyelesaian Satker In Aktife. Transfer masuk dan transfer keluarf. Satker belum melakukan inventarisasi BMNg. Revaluasi Aset

F.2.13.5. Langkah-Langkah Strategis sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08), langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

F.2.13.5.1 Progres Penyelesaian Alih Status TNIPROGRESS ALIH STATUS TNI

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TA 2015 - 2020TAHUN NILAI UNIT PROGRESS NOMOR Tanggal KET

2015 21,577,335,000 286 SK Penghapusan Alih Status ke TNI

270/Kpts/PL.320/4/2017

25 April 2017

2015 12,274,360,000 24 Pesetujuan Alih Status TNI

S-11/MK.6/ WKN.07/2018

13 Februari 2018

Alsin Rp.12.274.360.000

2015 170,000,000 1 Peralatan Kantor Rp.170.000.000

2015 31,515,076,400 1,140 Usulan Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN

B-84/PL.310/B/ 02/ 2018

28 Februari 2018

Alsin Rp.31.515.076.400

2015 501,805,900 63 Peralatan Kantor Rp.501.805.900

2016 535,300,982,861 104,260 Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN

B-129/PL.130/ B/3/2018

13 Maret 2018

Rp.629.671.257.184 2017 94,370,274,323 12,330

Ditjen PSP telah Berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat untuk Penyelesaian Alih Status Alat Mesin Pertanian

Surat Nomor : B-370/SR.440/B/07/2018

Tgl 16 Juli 2018

TOTAL 695,709,834,484 118,104



Per tgl 10 Desember 2018

Penetapan Status Penggunaan BMN

B 387/Kpts/ PL.310/6/2017

13 Juni 2018Senilai Rp. 5.881.605.375 sebanyak 1191 unit

Penetapan Status Pengguna BMN

B416/Kpts/PL.310/5/2018

31 Mei 2018Senilai Rp. 284.721.888.338

Surat dari MABESAD terkait dengan SK Penghapusan Alih Status TNI senilai Rp.21.571.335.000

B/3518/X/201809 Oktober 2018

Perihal Penatausahaan BMN Alsintan yang diterima dari Kementerian Pertanian

Surat Ke KASAD terkait dengan Penyelesaian Alih Status Alat Mesin Pertanian Rp. 695.038.028.584

B-370/SR.440/ B/07/2018

16 Juli 2018

Surat Ke KASAD terkait Permintaan bantuan untuk cek fisik alat dan mesin pertanian

B-576/SR.420/ B/11/2018

06 Nopember 2018

Surat Perintah KASAD terkait dengan cek Fisik Alsintan

Nomor Sprint/4097/XI/2018

9 Nopember 2018

Surat Penyelesaian Alih Status Alat dan Mesin Pertanian

B-499/PL.310/B.1/07/2019

23 Juli 2019

Per tanggal 30 Juni 2019

Penetapan Status Penggunaan BMN

Kepmenkeu No.361/KM.6/2018

30 Juni 2019Rp.344.949.368.846,-

Per 30 September 2019

82.413

Surat Permohonan penertiban surat pernyataan bersedia menerima alih status penggunaan dan Berita Acara Serah Terima BMN

Nomor : B-839/PL.130/B.1/09/2019

23 September 2019

Rp.301.152.419.736

Surat Pembahasan Pendanaan Inventarisasi

Nomor : B-860/KU.020/B.1/10/2019

03 Oktober 2019



BMNSurat Inventarisasi alat dan mesin pertanian

Nomor : B-879/PL.220/B.1/10/2019

07 Oktober 2019

35.341Proses Inventarisasi Tahan III

Rp.372.307.773.848

Per 31 Desember 2019

Surat dari Sesditjen PSP ke Asisten Logistik Mabesad TNI

82.525

Permohonan Penerbitan surat pernyataan bersedia Menerima Alih Statuts Penggunaan dan BAST

B.1030/PL.130/B.1/12/2019

09 Desember 2019

Rp.307.151.843.736

Surat dari Kepala Staff AD (Asisten Logistik) ke Menteri Pertahanan RI

82.525

Permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN (Alsintan)

Nomer B/4649/XII/2019

19 Desember 2019

Rp.307.151.843.736

Surat dari Sesditjen PSP ke Asisten Logistik Mabesad TNI

34.125


Nomer B-1062/PL.310/B.1/12/2019

30 Desember 2019

Rp. 370.117.263.581

Surat dari Kepala Staff AD (Asisten Logistik) ke Menteri Pertahanan RI

34.125


Nomer B/318/I/2020

27 Januari 2020

Rp. 370.117.263.581

F.2.13.5.2. Data Stock Opname Persediaan Per 31 Desember 2019

JENIS ALSINTAN NO.BA STOK OPNAME

MERK ALSINTAN

TAHUN PEROLEHAN

SISA STOKTANGGALUNI

TNILAI

RTT 01/BABP/STOKALSIN/12/2019Gunung Biru RTM-180

2018 8 2.432.000.000 16 Desember 2019

TR4 02/BABP/STOKALSIN/12/2019 Quick A360 2018 73 18.359.500.000 16 Desember 2019

IMPLEMEN Karya Jaya Lestari 2x22"

2018 0 -

-

TR4 Kubota L4400

2018 0 -

-

TR4 MULTI 05/BABP/STOKALSIN/12/2019

Dongfeng Gatra GT3 498 + Front end loader dan backhoe

2018 5 2.253.000.000 17 Desember 2019

GS 05/BABP/STOKALSIN/12/2019 Dongfeng GS 808

2018 1 256.600.000

17 Desember



2019

MINEX 10/BABP/STOKALSIN/12/2019 Bobcat E45 2018 2 1.267.095.940 20 Desember 2019

IMPLEMEN 11/BABP/STOKALSIN/12/2019

Lambang Jaya Disc Plough 2 x 22 inchi

2018 85 1.130.500.000 20 Desember 2019

IMPLEMEN 12/BABP/STOKALSIN/12/2019

Lambang Jaya Disc Plough 3 x 22 inchi

2018 40 768.000.00

0

20 Desember 2019

TR4 12/BABP/STOKALSIN/12/2019Deutz Fahr Agrolux 50

2018 40 9.360.000.000 20 Desember 2019

EXCA 03/BABP/STOKALSIN/12/2019PINDAD Excava 200

2018 8 11.103.200.000 16 Desember 2019

TR4 MULTI 04/BABP/STOKALSIN/12/2019PINDAD PTM 45

2018 9 5.512.500.000 16 Desember 2019

TR4 08/BABP/STOKALSIN/12/2019Claas Talos 120

2018 73 20.856.100.000 19 Desember 2019

IMPLEMEN 08/BABP/STOKALSIN/12/2019IADP 325 dan CRV-160

2018 73 4.699.010.000 19 Desember 2019

TR4 06/BABP/STOKALSIN/12/2019Iseki NT540F

2018 50 13.363.500.000 17 Desember 2019

PA Niagara GTO 4-1

2018 0 -

-

PA Niagara GTO 6-1L

2018 0 -

-

IMPLEMEN 12/BABP/STOKALSIN/12/2019Howard B16/155 (Deutz Fahr)

2018 40 1.471.600.000 20 Desember 2019

IMPLEMEN 11/BABP/STOKALSIN/12/2019Howard B16/155 (Kioti)

2018 85 3.127.150.000 20 Desember 2019

IMPLEMEN Howard B16/155 (Kubota)

2018 0 -

-

TR4 11/BABP/STOKALSIN/12/2019Kioti DK4510

2018 85 19.742.015.000 20 Desember 2019

RT RIDING 14//BABP/STOKALSIN/12/2019

Rice Transplanter Riding RTR68H

2018 14 4.128.600.000 23 Desember 2019

PA 14/BABP/STOKALSIN/12/2019 Tanikaya 2018 5 60.240.00 23



Pompa Air 4” TWP-100 + Honda 9 HP

0 Desember 2019

PA

Tanikaya Pompa Air 6” TWP-150 + Honda 13 HP

2018 0 -

-

EXCA 13/BABP/STOKALSIN/12/2019Komatsu PC200-8M0

2018 31 54.457.700.000 20 Desember 2019

TR4 09/BABP/STOKALSIN/12/2019John Deere JD 5045 MFWD

2018 5 1.452.500.000 19 Desember 2019

PA 07/BABP/STOKALSIN/12/2019Pompa Air WB30XN

2019 1487 7.583.700.000 18 Desember 2019

2219 183.384.510.940

F.2.13.5.3. Penyelesaian Aset Eks Pusat Pembiayaan

Penyelesaian Aset Eks Pusat Pembiayaan dengan Usulan Penetapan Status Penggunaan Kendaraan Bermotor ke KPKNL sebagai berikut :

NOKENDARAAN

NO. POLISI

MERK/TYPE JMLHarga

PerolehanNilai

PerolehanKET LOKASI

1 Sepeda Motor

B 6845 SQD

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000 Kab.

Pandeglang

BP4K Kab. Pandeglang

2 Sepeda Motor

B 6699 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 BP4K Kab.

Pandeglang

3 Sepeda Motor

B 6980 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 Kab.

SerangPenyuluh Pertanian

4 Sepeda Motor

B 6653 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 Kab.

BandungBPSB TPH Jawa Barat

5 Sepeda Motor

B 6463 SQA

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 BPSB TPH

Jawa Barat

6 Sepeda Motor

B 6085 SQB

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000 BPTPH

7 Sepeda Motor

B 6897 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000 BPTPH

8 Sepeda Motor

B 6967 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 BPTPH

9 Sepeda Motor

B 6950 SQE

HONDA/ GL 160 D

1 14.466.000 14.466.000 BPTPH



10 Sepeda Motor

B 6061 SQB

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

11 Sepeda Motor

B 6109 SQF

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Kab. Garut

BP4K Kab. Garut

12 Sepeda Motor

B 6898 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

BP3K Kec. Pameungpeuk

13 Sepeda Motor

B 6818 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Cianjur

BPTPH Propinsi Jawa Barat

14 Sepeda Motor

B 6929 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Dinas Pertanian TPH Kab. Cianjur

15 Sepeda Motor

B 6603 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

HILANG

Dinas Pertanian TPH Kab. Cianjur

16 Sepeda Motor

B 6906 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Kab. Bogor

BKP5K Kab. Bogor

17 Sepeda Motor

B 6078 SQB

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

UPTD BPTPH Propinsi Jawa Barat

18 Sepeda Motor

B 6465 SQA

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Cirebon

BPSBTPH Propinsi Jawa Barat

19 Sepeda Motor

B 6897 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

BKP5K Kab. Cirebon

20 Sepeda Motor

B 6947 SQD

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

BKP5K Kab. Cirebon

21 Sepeda Motor

B 6894 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Indramayu

BKP3 Kab. Indramayu

22 Sepeda Motor

B 6867 SQD

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000 Kab.

KuninganBP4K Kab. Kuningan

23 Sepeda Motor

B 6895 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Majalengka

BP4K Kab. Majalengka

24 Sepeda Motor

B 6580 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Sumedang


25 Sepeda Motor

B 6678 SQA

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000


26 Sepeda Motor

B 6097 SQB

HONDA/ NF 125 SD

1 13.075.000 13.075.000 BPTPH Propinsi



Jawa Barat

27 Sepeda Motor

B 6925 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 BP3K Kec.

Pamanukan

28 Sepeda Motor

B 6823 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

BP4KKP Kab. Subang

29 Sepeda Motor

B 6040 SQF

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Kab. Purwakarta

Distanhutbun Kab. Purwakarta

30 Sepeda Motor

B 6930 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

HILANG

BP4K Kab. Karawang

31 Sepeda Motor

B 6887 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Bekasi


32 Sepeda Motor

B 6579 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000


33 Sepeda Motor

B 6853 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

BP3K Kec. Cikarang Barat

34 Sepeda Motor

B 6907 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Kab. Ciamis

BP4K Kab. Ciamis

35 Sepeda Motor

B 6896 SQD

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 BP4K Kab.

Ciamis

36 Sepeda Motor

B 6459 SQA

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 Kota

Banjar

BPSBTPH Propinsi Jawa Barat

37 Sepeda Motor

B 6175 SQF

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Tasikmalaya

BP3K Kec. Ciawi

38 Sepeda Motor

B 6573 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tasikmalaya

39 Sepeda Motor

B 6854 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tasikmalaya

40 Sepeda Motor

B 6706 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Bojonegoro

Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro

41 Sepeda Motor

B 6882 SQD

HONDA/ GL 160 D

1 14.466.000 14.466.000 Dinas Pertanian



Kab. Bojonegoro

42 Sepeda Motor

B 6844 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro

43 Sepeda Motor

B 6039 SQC

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000 Kab.

TubanBPPKP Kab. Tuban

44 Sepeda Motor

B 6861 SQA

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Situbondo

Dinas Pertanian Kab. Situbondo

45 Sepeda Motor

B 6572 SQA

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000


46 Sepeda Motor

B 6713 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Badan KP dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Situbondo

47 Sepeda Motor

B 6598 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000


48 Sepeda Motor

B 6063 SQB

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Badan KP dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Situbondo

49 Sepeda Motor

B 6073 SQB

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Kab. Banyuwangi

Dinas Pertanian Kab. Banyuwangi

50 Sepeda Motor

B 6101 SQF

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Lamongan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lamongan

51 Sepeda Motor

B 6125 SQB

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lamongan

52 Sepeda Motor

B 6863 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Gresik

Dinas Pertanian Kab. Gresik

53 Sepeda Motor

B 6158 SQF

HONDA/ GL 160 D

1 14.466.000 14.466.000 Dinas Pertanian



Kab. Gresik

54 Sepeda Motor

B 6116 SQF

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian Kab. Gresik

55 Sepeda Motor

B 6879 SQA

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000 BP3K Kec.

Menganti

56 Sepeda Motor

B 6567 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 Kab.

Sidoarjo

Dinas Pertanian Kab. Sidoarjo

57 Sepeda Motor

B 6704 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Mojokerto

Dinas Pertanian Kab. Mojokerto

58 Sepeda Motor

B 6734 SQA

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian Kab. Mojokerto

59 Sepeda Motor

B 6575 SQA

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Bantul

BPSP Prov. DIY

60 Sepeda Motor

B 6524 SQA

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 BPSP Prov.

DIY

61 Sepeda Motor

B 6512 SQA

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000 BPSP Prov.

DIY

62 Sepeda Motor

B 6573 SQA


DIY

63 Sepeda Motor

B 6558 SQA


DIY

64 Sepeda Motor

B 6709 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul

65 Sepeda Motor

B 6606 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul

66 Sepeda Motor

B 6037 SQF

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Kab. Gunung Kidul

Dinas Pertanian TP dan Perikanan Kab. Gunung Kidul

67 Sepeda Motor

B 6705 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Dinas Pertanian TP dan Perikanan Kab. Gunung



Kidul

68 Sepeda Motor

B 6902 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Kab. Sleman

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Sleman

69 Sepeda Motor

B 6087 SQF

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Sleman

70 Sepeda Motor

B 6574 SQA

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Buleleng

Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng

71 Sepeda Motor

B 6511 SQA

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng

72 Sepeda Motor

B 6834 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

73 Sepeda Motor

B 6916 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Tabanan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabanan

74 Sepeda Motor

B 6833 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabanan

75 Sepeda Motor

B 6634 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 Kota

Denpasar

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar

76 Sepeda Motor

B 6914 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Gianyar

Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar

77 Sepeda Motor

B 6848 SQD

HONDA/ NF 125 SD

1 13.075.000 13.075.000 Dinas Pertanian



Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar

78 Sepeda Motor

B 6027 SQF

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000 Kab.

Bangli

Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kab. Bangli

79 Sepeda Motor

B 6917 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Klungkung

Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Klungkung

80 Sepeda Motor

B 6940 SQD

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Klungkung

81 Sepeda Motor

B 6913 SQE

HONDA/ GL 160 D 1 14.466.000 14.466.000

Kab. Karangasem

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Karangasem

82 Sepeda Motor

B 6831 SQE

HONDA/ NF 125 SD 1 13.075.000 13.075.000

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Karangasem

JUMLAH 1.137.527.000

DAFTAR ASET PEMBIAYAANDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NO PROPINSI

JENIS BARANG / UNITKETSepeda

MotorTrakto

rSilo

Pompa Air

Blast Freezer

1 DKI JAKARTA 2 2 JAWA BARAT 67 3 JAWA TENGAH 82 42 1 155 4 DI. YOGYAKARTA 15 31 89 5 JAWA TIMUR 97 60 1 443



6 ACEH 51 7 SUMATERA UTARA 66 8 SUMATERA BARAT 38 9 RIAU 28 10 JAMBI 31 11 SUMATERA SELATAN 36 61 1 27 12 LAMPUNG 35 13 KALIMANTAN BARAT 35 14 KALIMANTAN TENGAH 36

15 KALIMANTAN SELATAN 39 5 1 24

16 KALIMANTAN TIMUR 32 17 SULAWESI UTARA 28 2 18 SULAWESI TENGAH 32 1 19 SULAWESI SELATAN 61 10 9 111 20 SULAWESI TENGGARA 27



21 MALUKU 28 22 BALI 26

23 NUSA TENGGARA BARAT 32 1

24 NUSA TENGGARA TIMUR 51

25 PAPUA 61 26 BENGKULU 26 27 MALUKU UTARA 31 28 BANTEN 16 29 BANGKA BELITUNG 12 30 GORONTALO 22 40 1 67 31 KEPULAUAN RIAU 8 32 PAPUA BARAT 27 33 SULAWESI BARAT 14 T O T A L Unit 1.192 249 18 916 6 2.381

Progres Penyelesaian Asset Ex. Pusat Pembiayaan :

Sudah dilakukan Inventarisasi oleh Inspektorat Jenderal Kementan di :a. Propinsi Jawa Timur b. Propinsi Jawa Baratc. Propinsi Bantend. Propinsi DIYPenyelesaian Aset Eks Pusat Pembiayaan dengan Penghapusan nomor SK Penghapusan dengan nomer B-200/PL.320/A/3/2019 tgl 11 Maret 2019 senilai Rp. 1.158.690.500

SK Penghapusan Pompa 2 inch merek Robin sebanyak 464 unit senilai Rp.3.151.720.000 Aset Eks Pusat Pembiayaan nomer 815/KPTS/PL.320/A/12/2019 tgl. 9 Desember 2019

Sudah dilakukan Inventarisasi Silo dengan progress sebagai berikut:


1 JAWA TENGAH 1 Silo Kecil Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sragen 2006 3170120009 Silo Kecil Merk Agrindo 1 849.493.700

2 JAWA TIMUR 1 Silo Besar Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro 2006 3170120009 Silo Besar Merk Agrindo 1 1.833.348.000

3 SULAWESI SELATAN 1 Silo Kecil Dinas Pertanian Kabupaten Maros 2006 3170120009 Silo Kecil Merk Agrindo 1 849.493.700

1 Silo Kecil Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 2006 3170120009 Silo Kecil Merk Agrindo 1 849.493.700

1 Silo Kecil Dinas Pertanian Kabupaten Takalar 2006 3170120009 Silo Kecil Merk Agrindo 1 849.493.700

1 Silo Kecil Dinas Pertanian Kabupaten Bone 2006 3170120009 Silo Kecil Merk Agrindo 1 849.493.700

4 KALIMANTAN SELATAN 1 Silo Kecil Dinas Pertanian Kabupaten Tanah laut 2006 3170120009 Silo Kecil Merk Agrindo 1 849.493.700

5 NUSA TENGGARA BARAT 1 Silo Kecil Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah 2006 3170120009 Silo Kecil Merk Agrindo 1 849.493.700

8 7.779.803.900

ASET EX PUSAT PEMBIAYAAN 2006 (SILO)DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NO PROPINSI

JENIS BARANG / UNIT

SILO JENIS Nama Dinas

T O T A L

Nilai PerolehanTahun

Perolehan Kode Barang Merk Unit


F.2.13.5.4. MONITORING PENYELESAIAN SATKER INAKTIF

Satker in aktif yang masih tercantum di dalam neraca yaitu Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo dengan nilai aset sebesar Rp.396,049,000,00.

DAFTAR SATKER IN AKTIFDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NoKode Eselon

Kode Satker

Nama Satker KW AKUN NilaiKeterangan

1 01808 319021

DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO

DK 132111 304,849,000

Usulan Penghapusan Nomor : 520/948/DP-BUN/VII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp.304.849.000,-

Persetujuan Penghapusan BMN No.B-4380/PL.320/A/11/2019 tanggal 07 November 2019

2 01808 319021


DK 133111 91,200,000

Usulan Hibah Nomor : 520/951/DP-BUN/VII/2019 tanggal 9 Agusrus 2019 senilai Rp.91.200.000,-

TOTAL 396,049,000

F.2.13.5.5. Monitoring BMN Transer Masuk dan Transfer Keluar

REKAP TRANSFER MASUK AKUN PERALATAN DAN MESINDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019

No Kode Satker Nama Satker Uraian Akun Uraian Bidang

Uraian Transaks

iQty Nilai Ket

1 018.08.029116

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

Peralatan dan Mesin

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

Transfer Masuk 1 15,200,000

B-862.6/PL.130/B.11/2018 tanggal 29 November 2018

2 018.08.029029

DINAS TANAMAN

Peralatan KOMPUTER Transfer 1 23,300,000 B-147.6/



PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

dan Mesin Masuk

PL.130/B.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019

3 018.08.109007

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

Peralatan dan Mesin KOMPUTER Transfer

Masuk 1 17,400,000

B-147.3/PL.130/B.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019

4 018.08.159116

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Peralatan dan Mesin



B-862.4/PL.130/B.1/11/2018 tanggal 29 November 2018

5 018.08.209026

DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Peralatan dan Mesin




6 018.08.209026



Masuk 1 23,300,000

B-147.4/PL.130/02/2019 tanggal 18 Februari 2019

7 018.08.229029



Masuk 1 17,400,000




8 018.08.239133

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Peralatan dan Mesin

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI PEMANCAR



9 018.08.299008

DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN


Masuk 1 23,300,000


10 018.08.309034

DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Masuk 1 17,400,000


11 018.08.319004

DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

Peralatan dan Mesin




TOTAL 11 198,100,000

REKAP TRANSFER KELUAR AKUN PERALATAN DAN MESINDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NoKode Satker

Nama SatkerUraian Akun

Uraian BidangUraian Transaksi

Kuan titas

Nilai KETERANGAN

1018.08. 633656


Peralatan dan Mesin

KOMPUTERTransfer Keluar

-6 -122,100,000

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT B-147.6/PL.130/B.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019, DINAS



TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI B-147.3/PL.130/B.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019, DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA B-147.4/PL.130/02/2019 tanggal 18 Februari 2019, DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI B-147.1/PL.130/B.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019, DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN B-147.5/PL.130/B.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019, DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG B-147.2/PL.130/B.1/02/2019 tanggal 18 Februari 2019

2018.08. 633656


Peralatan dan Mesin


Transfer Keluar

-5 -76,000,000

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT B-862.6/PL.130/B.11/2018 tanggal 29 November 2018, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN B-862.4/PL.130/B.1/11/2018 tanggal 29 November 2018, DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA B-862.5/PL.130/B.1/11/2018 tanggal 29 November 2018, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT B-862.2/PL.130/B.1/11/2018 tanggal 28 November 2018, DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO B-862.3/PL.130/B.1/11/2018 tanggal 29 November 2018

TOTAL -11 -198,100,000

F.2.13.5.6. Satker yang Belum Melakukan Inventarisasi BMN

DAFTAR SATKER YANG BELUM MELAKUKAN INVENTARISASI


TAHUN ANGGARAN 2019



No Kode Satker Nama Satker Akun Uraian Rph Simak

1 018.08.029029

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT

132111 Peralatan dan Mesin 43,075,000

2 018.08.039014

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

132111 Peralatan dan Mesin 1,316,327,850

3 018.08.039014


135111 Aset Tetap Renovasi 335,926,000

4 018.08.039014


133111 Gedung dan Bangunan 580,375,999

5 018.08.039158



6 018.08.049028

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 135111 Aset Tetap Renovasi 186,195,000

7 018.08.049028

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 132111 Peralatan dan Mesin 3,211,676,000

8 018.08.049028

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 133111 Gedung dan

Bangunan 764,852,000

9 018.08.049094

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 132111 Peralatan dan Mesin 390,500,000

10 018.08.049094

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 133111 Gedung dan

Bangunan 68,000,000

11 018.08.069016

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH 132111 Peralatan dan Mesin 263,669,544

12 018.08.069140

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH 132111 Peralatan dan Mesin 29,070,000

13 018.08.089011

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT


14 018.08.109007

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI


15 018.08.119004

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN


16 018.08.129003

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG


17 018.08.139032

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT


18 018.08.149003

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


19 018.08.159116

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




20 018.08.179024

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA


21 018.08.179024

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA


22 018.08.189018

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH


23 018.08.189140

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


24 018.08.199028

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN


25 018.08.209026



26 018.08.209113

DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA


27 018.08.219004

DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU 132111 Peralatan dan Mesin 18,340,000

28 018.08.229029



29 018.08.229108



30 018.08.239011



31 018.08.239011


135121 Aset Tetap Lainnya 39,000,000

32 018.08.239133



33 018.08.249033

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


34 018.08.289038

DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA 132111 Peralatan dan Mesin 248,510,115

35 018.08.299008

DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 132111 Peralatan dan Mesin 23,300,000

36 018.08.299387

DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 133111 Gedung dan

Bangunan 723,084,000

37 018.08.299387

DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 132111 Peralatan dan Mesin 3,234,740,500

38 018.08.309034

DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


39 018.08.319004

DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO 132111 Peralatan dan Mesin 15,200,000



40 018.08.319021



41 018.08.319021



42 018.08.339091

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT


43 018.08.340059

DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT 132111 Peralatan dan Mesin 592,255,500

44 018.08.340146

DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT 132111 Peralatan dan Mesin 946,110,000

45 018.08.633656


134113 Jaringan 71,454,000

46 018.08.633656


162151 Software 1,369,595,600

47 018.08.633656


135121 Aset Tetap Lainnya 132,755,760

48 018.08.633656


162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 32,155,249,500

49 018.08.633656



50 018.08.633656



TOTAL 909,953,901,178

F.2.13.5.7. Revaluasi/Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan penilaian kembali BMN pada tahun 2017-2018. Namun hasil penilaian kembali tersebut secara umum tidak diyakini nilai hasil penilaiannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun jumlah satker telah melaksanakan penilaian kembali dan terdapat perubahan neraca BMN sebagai dampak dari penilai kembali oleh tim revaluasi.

REKAP BARANG TIDAK DITEMUKAN HASIL REVALUASI


NoKODE SATKE

R

NAMA SATKER

NAMA KPKNL

KODE BARA

NG

NAMA BARANG

NUP

Tgl Nilai Perolehan

TINDAK LANJUT KET

1 299387

Dinas Pertanian Provinsi Banten

KPKNL SERANG

4010102001

Bangunan Gudang Tertutup Permanen

1 05/12/2007 7,387,000 Hibah

Sudah Usul KPKNL, Satker sdh konfirmasi ke KPKNL dan keterangan dari 2 299387 Dinas KPKNL 401013 Bangunan 1 21/11/2 22,557,000 Hibah



Pertanian Provinsi Banten

SERANG 0002

Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen

011

KPKNL bahwa : Nilai Aset dari satker tersebut bukan termasuk temuan BPK yang material (minimal 5 milyar) dan bukan yang diprioritaskan penyelesaianya.

3 299387


KPKNL SERANG

4010102999

Bangunan Gudang Lainnya

3 21/11/2011 74,794,000 Hibah

4 299387


KPKNL SERANG

4010102999


2 16/11/2011 200,449,000 Hibah

5 299387


KPKNL SERANG

4010102999


1 15/11/2011 417,897,000 Hibah

6 239011

Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Ntb (08) Dk

KPKNL MATARAM

4010105002

Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen

1 28/11/2012 75,179,000 Penghap

usan

USULAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BMN KE DJKN NOMOR : B-1888/PL.320/A/08/2019 TANGGAL 10 Mei 2019

7 239011


KPKNL MATARAM

4010112999

Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya

1 28/11/2012 24,746,250 Penghap

usan

8 239011


KPKNL MATARAM

4010112999


2 28/11/2012 24,746,250 Penghap

usan

9 239011


KPKNL MATARAM

4010112999


3 28/11/2012 24,746,250 Penghap

usan

10 239011


KPKNL MATARAM

4010112999


4 28/11/2012 24,746,250 Penghap

usan

11 239011


KPKNL MATARAM

4010125002

Bangunan Lantai Jemur Semi Permanen

1 23/12/2009 99,497,000 Penghap

usan

12 239011


KPKNL MATARAM

4010128023

Bangunan Pabrik Es 1 28/11/2

012 294,895,500 Penghapusan

13 239011 Dinas Pertanian Dan

KPKNL MATARA

4010128023

Bangunan Pabrik Es 2 28/11/2




Perkebunan Provinsi Ntb (08) Dk

M

14 239011


KPKNL MATARAM

4010129001

Bangunan Untuk Kandang

1 31/12/2006 15,218,072 Penghap

usan

15 239011


KPKNL MATARAM

4010129001


2 31/12/2006 15,218,072 Penghap

usan

Jawaban KPKNL NO : S-823/WKN.14/KNL.03/2018 tgl 20 sept 2018

16 239011


KPKNL MATARAM

4010129001


3 31/12/2006 15,218,072 Penghap

usan

17 239011


KPKNL MATARAM

4010129001


4 31/12/2006 15,218,072 Penghap

usan

18 239011


KPKNL MATARAM

4010129001


5 31/12/2006 15,218,072 Penghap

usan

19 239011


KPKNL MATARAM

4010130999

Bangunan Lainnya 1 17/12/2


20 239011


KPKNL MATARAM

4010130999



21 229010

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

KPKNL DENPASAR

4010109001

Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

110/04/2012 49,456,000 Hibah

SK Penghapusan Nomor : 249/Kpts/PL.320/A/3/2019 tanggal 26 Maret 201922 229010


KPKNL DENPASAR

4010109001


2 10/04/2012 49,456,000 Hibah

23 229010Dinas Peternakan Dan

KPKNL DENPASAR

4010109001

Bangunan Gedung Pertemuan

3 10/04/2012 49,456,000 Hibah



Kesehatan Hewan Provinsi Bali

Permanen

24 229010


KPKNL DENPASAR

4010109001


4 10/04/2012 49,456,000 Hibah

25 229010


KPKNL DENPASAR

4010109001


5 10/04/2012 49,456,000 Hibah

26 179024

Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara (Dk)

KPKNL MANADO

4010129001


1 12/12/2008 126,571,000

27 139032

Dinas Pertanian Tph Prov Kalbar (08) Dk

KPKNL PONTIANAK

4010115999

Bangunan Gedung Pemotong Hewan Lainnya

1 22/12/2008 92,174,000 Hibah

besok tgl 7 Feb 2020 mau ke KPKNL

28 139020

Dinas Pangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (08/Dk)

KPKNL PONTIANAK

4010112999


1 07/12/2011 0 Penghap

usan

SK Penghapusan Nomor : 327/Kpts/PL.320/A/5/2019 tanggal 09 April 2019

29 049094 Dinas Pertanian Diy

KPKNL YOGYAKARTA

4010130002

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen

1 16/12/2006 68,000,000 Hibah

SK Penghapusan Nomor : 530/Kpts/PL.320/A/B/2019 tanggal 12 Agustus 2019

30 049028Dinas Pertanian D I Yogyakarta

KPKNL YOGYAKARTA

4010112999


1 24/12/2010 123,870,000 Penghap

usan

Usulan Penghapusan Nomor : 933/07682 tanggal 27 September 2018


KPKNL YOGYAKARTA

4010102001


1 14/12/2007 260,676,000 Hibah

Sudah Usul KPKNL, Satker sdh konfirmasi ke KPKNL dan keterangan dari KPKNL bahwa : Nilai Aset dari satker tersebut bukan termasuk temuan BPK yang material (minimal 5


KPKNL YOGYAKARTA

4010102001


3 19/12/2007 249,691,000 Hibah

33 049028 Dinas Pertanian D I Yogyakarta

KPKNL YOGYAKARTA

4010102001

Bangunan Gudang Tertutup

2 19/12/2007

254,485,000 Hibah



Permanenmilyar) dan bukan yang diprioritaskan

34 039014

Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (08Dk)

KPKNL SEMARANG

4010102001


6 20/12/2010 127,348,000 Hibah

Sudah Usul KPKNL, Satker sdh konfirmasi ke KPKNL dan keterangan dari KPKNL bahwa : Nilai Aset dari satker tersebut bukan termasuk temuan BPK yang material (minimal 5 milyar) dan bukan yang diprioritaskan penyelesaianya.

35 633656

Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

KPKNL JAKARTA II

4010130999


008 47,135,000 Revaluasi

LHIP NOMER: LHIP-638/REV/WKN.07/KNL.02/2019 TGL. 27 DES 201936 633656

Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

KPKNL JAKARTA II

4010130001

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen

1 31/07/2007 175,129,000 Revaluas

i

F.2.13.5.8. Rincian atas Belanja 526 atas Transaksi Tahun Berjalan

Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

117122Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

0 0 0 -

117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyar

540.091.075.980 845.056.251.457 1.144.012.232.576 241.135.094.861



117125Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat

0 72.000.000 0 72.000.000

117128Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyaraka

0 0 0 -

117128Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses

0 0 0 -

T O T A L 540.091.075.980 845.128.251.457 1.144.012.232.576 241.207.094.861

Untuk rincian atas belanja 526 atas transaksi tahun berjalan pada satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Untuk persediaan ada usulan jurnal koreksi dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian senilai total Rp.212.526.140.135 sebanyak 8.520 Unit. Nilai tersebut terdiri dari :

Satker Pelaksana

TOTAL TEMUAN BPK TOTAL INPUT PERSEDIAAN

SELISIH INPUT PERSEDIAAN

SEBAGAI CATATAN PADA CALBMN

Jumlah (Unit)

Total Nilai (Rp)

Jumlah (Unit)

Total Nilai (Rp)

Jumlah (Unit)

Total Nilai (Rp)

Jumlah (Unit)

Total Nilai (Rp)

Satker Kantor Pusat

6.286171.998.874.586

3.46852.822.814.741

0 0 2.818119.176.059.845

Satker Tugas Pembantuan (TP Prov)

2.234 40.527.265.549 302 4.927.769.180 0-3.600.000

1.932 35.603.096.369



TOTAL DITJEN PSP

8.520212.526.140.135

3.77057.750.583.921

0-3.600.000

4.750154.779.156.214

Dan dari total temuan di atas yang sudah dimasukkan ke aplikasi persediaan senilai Rp.57.750.583.921 sebanyak 3.770 unit yang terdiri dari 14 satker. Sisanya senilai Rp.154.779.156.214 sebanyak 4.750 unit dicatat sebagai catatan di CALBMN untuk selanjutnya akan dilengkapi data dukungnya sehingga sesuai dengan kaidah akuntansi.

REKAP UJK PERSEDIAANDITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2019

No

Kode Satker

Nama SatkerNilai Sebelum UJK Nilai Sesudah UJK Nilai Temuan BPK Selisih

Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai Unit Nilai

1 633656


2.219 183.384.510.940 5.687 236.207.325.6813.46

852.822.814.741

2 299387DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN

0 0 27 596.132.930 27 596.132.930

3 109125DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI

0 0 22 22.814.000 22 22.814.000

4 039158DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI JAWA TENGAH

0 0 18 256.449.000 18 256.449.000

5 149120

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

0 0 1 68.523.000 1 68.523.000

6 169121

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR

0 0 2 38.151.400 2 38.151.400

7 219095DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU

0 0 1 28.040.000 1 28.040.000

8 239133DINAS PERTANIAN TPH PROV NUSA TENGGARA BARAT

0 0 86 1.186.419.250 86 1.186.419.250

9 259104

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI PAPUA

0 0 18 13.493.700 18 13.493.700

10 339091

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT

0 0 5 135.730.000 5 135.730.000

11 340146

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT

0 0 1 24.778.100 1 24.778.100



12 199133DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI SULAWESI SELATAN

0 0 101 2.402.608.000 101 2.402.608.000

13 189138DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

0 0 5 119.793.000 5 119.793.000

14 089137

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROV SUMATERA BARAT

0 0 15 34.836.800 15 31.236.800 -3.600.00

0

TOTAL 2.219 183.384.510.940 5.989 241.135.094.8613.77

057.746.983.921 -

3.600.000

Terdapat selisih senilai Rp.3.600.000 disebabkan karena ada kesalahan penginputan nilai pada BASTB Online di satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat yang seharusnya senilai Rp.15.191.000 diinput senilai Rp.11.591.000 pada BASTB Online. Nilai temuan BPK RI berdasarkan nilai pada BASTB Online.

Sedangkan sisanya senilai Rp.154.779.156.214 sebanyak 4.750 unit dicatat sebagai catatan di CALBMN terdiri atas sebagai berikut :

NoKode

SatkerNama Satker

Nilai Temuan yang menjadi Catatan pada CALBMN

Unit Nilai

1 633656 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 2.818 119.176.059.845

2 069140DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH

49 1.286.438.800

3 229108 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI 1 14.100.000

4 299387 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN 33 732.775.345

5 269116 DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGKULU 35 501.384.800

6 049094 DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 5 29.000.000

7 319094 DINAS PERTANIAN TPH PROV GORONTALO 188 3.115.422.620

8 109125 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI 150 893.208.278

9 029168 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT 29 560.547.411

10 039158 DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI JAWA TENGAH 21 400.634.000

11 139134 DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 9 231.412.000

12 159114 DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 63 1.874.689.500

13 149120DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

168 4.361.652.800

14 169121DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR

2 28.546.600



15 309168DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROP KEP. BABEL

7 174.049.000

16 129119 DINAS PERTANIAN TPH PROV. LAMPUNG 118 1.403.268.931

17 219095 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU - -

18 289108 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA 47 1.184.220.553

19 239133 DINAS PERTANIAN TPH PROV NUSA TENGGARA BARAT 2 33.066.350

20 259104 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI PAPUA 31 598.461.471

21 339091DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT

10 422.470.000

22 099322DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

20 312.370.613

23 340146DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT

2 37.372.700

24 199133 DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI SULAWESI SELATAN 482 11.106.735.600

25 189138 DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 19 417.362.500

26 209114 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 3 78.070.000

27 179110DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

209 3.174.030.592

28 089137DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROV SUMATERA BARAT

127 402.955.900

29 119137 DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI SUMATERA SELATAN 81 1.740.471.000

30 079132 DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA 21 488.379.005

TOTAL 4.750 154.779.156.214

F.2.13.5.9. Permasalahan Aplikasi

Aplikasi e-Rekon LK menggunakan database tunggal (single database), data laporan keuangan yang diunggah satker merupakan (sama dengan) data laporan keuangan yang digunakan unit pelaporan jenjang atasnya (wilayah, eselon I, dan kementerian).

Dengan database tunggal, seharusnya permasalahan perbedaan data rekonsiliasi (suspend) antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian tidak terjadi lagi.

Pada saat proses penyusunan laporan keuangan TA 2019 masih terdapat permasalahan dalam aplikasi e-Rekon LK, yaitu:

a. Uraian Akun Tidak Adab. Selisih pelaporan SAIBA-SIMAK BMNc. Selisih perbedaan tanggal pencatatan SP2D belanja modal antara SAIBA-SIMAK

BMNd. Selisih pencatatan reklasifikasi masuk dengan reklasifikasi keluar Aset



e. Selisih pencatatan transfer masuk dengan transfer keluarf. TDK/perbedaan pencatatan SIAP-SAIBA transaksi belanjag. Nilai Buku Minush. Validasi Nilai Perolehan Minus

Untuk meminimalkan berbagai permasalahan dalam aplikasi e-Rekon LK di atas, sudah dilakukan berbagai strategi :

a. Verifikasi oleh tim verifikator Pusat dan reviu oleh tim Itjen yang berjenjang dari tingkat satker sampai dengan tingkat kementerian.

b. Pendampingan dan koordinasi intensif dengan Ditjen Perbendaharaan maupun Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mulai sejak penggunaan aplikasi e-Rekon LK sampai dengan saat ini.

c. Koordinasi dengan eselon I, wilayah maupun satker dalam berbagai forum.

Namun karena terkendala terbatasnya jumlah narasumber Kementerian Keuangan, aplikasi Persediaan, SIMAK BMN maupun SAIBA yang sering diupdate namun sering bermasalah juga sehingga sampai dengan akhir penyusunan laporan keuangan belum tuntas diselesaikan. Atas kondisi tersebut, selanjutnya akan terus dikoordinasikan lebih lanjut ke Kemenkeu untuk dilakukan perbaikan data.


Documents

psp.pertanian.go.id · Web viewPemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk