Upload
anang-widigdyo
View
200
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
jjbhj
Citation preview
BUPATI BLITAR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu diterbitkan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
DRAF KASI PEM
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomr 8 Tahun 2001 tentang
Pedoman Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa
Atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.
BAB I
- 2 -
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Blitar.
4. Bupati, adalah Bupati Blitar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Blitar sebagai pelaksanaan lebih lanjut
dari Peraturan Daerah
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 3 -
15. Pemilihan Kepala Desa secara mandiri adalah proses pemilihan Kepala Desa
yang waktu dan pelaksanaannya ditetapkan sendiri oleh Pemerintahan Desa
setelah mendapat persetujuan Bupati
16. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah proses pemilihan Kepala Desa
yang waktu dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati
Pasal 2
(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan guna mengisi jabatan Kepala Desa yang akan
segera berakhir masa jabatannya dan atau kekosongan jabatan Kepala Desa.
(2) 6 (Enam) bulan sebelum jabatan Kepala Desa berakhir BPD menyampaikan
pemberitahuan kepala Kepala Desa bahwa jabatannya akan segera berakhir
(3) Terhitung sejak dikeluarkannya pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa
oleh BPD, maka BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB II
PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 3
(1) Apabila jabatan Kepala Desa definitif telah berakhir belum dilantik pejabat yang
baru, maka diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usul Camat
(2) Dalam mengusulkan Penjabat Kepala Desa, selain memperhatikan
pertimbangan BPD Camat juga memperhatikan situasi dan kondisi Desa setempat
Pasal 4
(1) Penjabat Kepala Desa selain melaksanakan tugas rutin pemerintahan desa juga
harus menciptakan situasi kondusif untuk segera dilaksanakannya Pemilihan Kepala
Desa
(2) Apabila Penjabat Kepala Desa dinilai menghambat pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Penjabat Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat
(3) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan
dapat dilanjutkan paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) bulan
(4) Apabila lebih dari ketentuan ayat (3) diatas, maka BPD mengusulkan
penggantian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
(5) Apabila tidak terpenuhi keadaan sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) di atas,
maka Camat atas nama Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa
dan melaporkan kepada Bupati
- 4 -
(6) Apabila jabatan Kepala Desa kosong dan belum diangkat Penjabatan Kepala
Desa, maka Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa melaksanakan tugas
pelayanan kepada masyarakat sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
Pasal 5
Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas,
wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali melakukan proses pengangkatan dan
pemberhentian jabatan Perangkat Desa dan mengalihkan sebagian maupun seluruhnya
penggunaan fungsi aset-aset desa.
Pasal 6
(1) Tugas dan wewenang Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebatas
melaksanakan tugas rutin pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat
(2) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa tidak berwenang melakukan proses
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, mengalihkan sebagian maupun
seluruhnya penggunaan fungsi aset-aset desa serta menyusun Peraturan Desa.
BAB III
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
Pasal 7
(1) Calon Kepala Desa selain harus memenuhi syarat yang telah ditentukan juga harus
berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau
sederajat, yang ditunjukkan dengan asli dan foto copy yang dilegalisasi instansi
yang berwenang, meliputi ;
a. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
b. Ijazah Madrasat Tsanawiyah (MTs)
c. Kelompok Belajar (Kejar) Paket B
(2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Keterangan Dokter Pemerintah
(3) Pagi Pegawai Negeri yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus
mendapatkan ijin tertulis dari atasannya yang berwenang untuk itu :
a. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar ijin diterbitkan
Badan Kepegawaian Daerah setelah mendapat rekomendasi dari dari kepala
unitnya (Pejabat Eselon II atau III)
b. Bagi Pegawai Negeri Sipil dari instansi vertikal diterbitkan oleh pejabat Eselon II
atau yang disetarakan pada instansinya
c. Bagi anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD diterbitkan oleh instansi
induknya
- 5 -
Pasal 8
(1) Calon Kepala Desa harus mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala
Desa dengan melampirkan surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas
sebagai Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa dan belum pernah menjabat sebagai
Kepala Desa lebih dari 10 tahun / dua kali masa jabatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh
Camat
(2) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatas dinyatakan tidak memenuhi syarat
Pasal 9
(1) Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang berkeinginan untuk mendaftarkan diri
sebagai calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan mengundurkan diri
sebagai Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
(2) Permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa harus
mendapatkan persetujuan dari BPD
(3) Persetujuan BPD mengenai pengunduran diri Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa
harus dilakukan sebelum pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 10
(1) Dalam rangka penjaringan calon Kepala Desa dilakukan Pengumuman Pendaftaran
Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memuat tempat,
hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya jangka waktu pendaftaran serta
persyaratan yang harus dipenuhi
(2) Pengumuman disosialisasikan melalui rapat-rapat di Balai Desa/Kantor Kepala
Desa, Dusun, RT/RW, kegiatan kelompok masyarakat, serta tempat-tempat yang
strategis
(3) Kewenangan menetapkan jangka waktu pendaftaran calon Kepala Desa didasarkan
pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 11
(1) Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara mandiri, maka jangka waktu
pendaftaran calon Kepala Desa dilakukan melalui beberapa tahap ;
(2) Tahapan pendaftaran calon Kepala Desa dibagi dalam 3 tahap, tahap pertama 14
hari, tahap kedua 7 hari, tahap ketiga 7 hari.
(3) Apabila sampai dengan pendaftaran tahap ketiga belum diperoleh minimal 2 orang
bakal calon Kepala Desa, maka proses pendaftaran dimulai lagi dari awal
- 6 -
(4) Apabila dalam jangka waktu tertentu proses pendaftaran calon Kepala Desa tidak
terpenuhi calon minimal 2 (dua) orang dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Bupati dapat mengesahkan calon
tunggal dan proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sesuai ketentuan yang
berlaku
Pasal 12
(1) Jangka waktu pendaftaran calon Kepala Desa tidak tak terbatas
(2) Apabila jabatan Kepala Desa masih definitif, maka jangka waktu pendaftaran calon
Kepala Desa paling akhir 6 (enam) minggu sebelum akhir masa jabatan Kepala
Desa
(3) Apabila tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana ayat (2) diatas, maka pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati
(4) Apabila jabatan Kepala Desa selain definitif, maka jangka waktu pendaftaran calon
Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak dibukanya pendaftaran tahap
pertama
(5) Apabila tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana ayat (4) diatas, maka pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati
BAB IV
PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 13
(1) Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan / lulus seleksi administrasi disertai
bukti pendukung, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Bakal
Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan selanjutnya
dilaporkan kepada BPD
(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterima laporan dari Panitia Pemilihan
Kepala Desa, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
Pasal 14
Tata cara pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai
berikut :
a. Pendaftaran pemilih dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dibukanya
pendaftaran
b. Pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah didasarkan pada Buku Induk
Penduduk / Kartu Susunan Keluarga (KSK) / Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
secara administrasi dianggap sah.
- 7 -
c. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih tanda bukti yang sah berkait dengan umur
seorang pemilih yang digunakan adalah tanda bukti yang paling benar atau yang
terbit terdahulu
d. Bagi pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran yang
ditandatangani oleh Panitia Pendaftaran Pemilih dan ditetapkan sebagai Daftar
Pemilih Sementara (DPS)
e. Penyusunan DPS dilakukan paling lama 6 (enam) hari setelah berakhirnya
pendaftaran pemilih, disusun menurut RT dam RW dan Dusun
f. DPS ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepaa Desa dan diumumkan
selama 6 (enam) hari di Kantor / Balai Deswa dan atau tempat-tempat lain yang
strategis agar diketahui oleh seluruh warga desa
g. Apabila terdapat penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai
pemilih namun namanya belum tercantum dalam DPS, maka dapat
menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dicatat daam Daftar Pemiih
Tambahan (DPTam) paing lambat 6 (enam) hari sejak batas akhir pengumuman
DPS
h. Penyusunan dan pengumuman DPTam) dilakukan paling lama 6 (enam) hari.
Pasal 15
(1) DPS dan DPTam diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat
berubah apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebelum
ditetapkan dan disahkan semnjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila pemiih
meninggal dunia, pindah tempat atau sebab-sebab lain yang dapat
dipertanggungjawabkan
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita
Acara perubahan DPS/Tam dan ditetapkan menjadi DPT yang ditandatangani oleh
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih sebagai bukti persetujuan bersama atas data DPT
(4) Penetapan/Pengesahan DPT selambat-ambatnya dilakukan 6 (enam) hari
setelah batas akhir pengumuman DPTam dan dibuat dalam rangkap secukupnya
untuk pihak-pihak terkait.
Pasal 16
(1) DPT digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada pemilih untuk
menggunakan hak pilihnya dalam acara Rapat Pemungutan Suara Pemilihan
Kepala Desa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan
- 8 -
(2) Undangan disampaikan kepada pemilih paling lambat 2 (dua) hari sebelum
pelaksanaan pemungutan suara dengan mencantumkan tempat, tanggal dan waktu
pemungutan suara
(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan DPT kepada BPD, selanjutnya BPD
melaporkan DPT kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat
BAB V
KAMPANYE
Pasal 17
(1) Dalam rangka sosialisasi Calon Kepala Desa dilakukan kampanye sesuai
ketentua yang beraku
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan tertulis
b. Pembubaran kegiatan kampanye
c. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang
d. Dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas dan Panitia Monitoring dan Evaluasi
BAB VI
PANITIA PENGAWAS
Pasal 17
(1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan Keputusan
Camat dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan
yang melibatkan unsur BPD desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
(2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. Ketua merangkap anggota dijabat Camat
b. Sekretaris merangkat anggota dijabat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan /
Sekretaris Kecamatan
c. Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
Pasal 18
- 9 -
(1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Monitoring dan Evaluasi
tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(2) Panitia Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa,
Pasal 19
Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Panitia Monitoring dan Evaluasi
tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. Memberikan arahan, teguran dan peringatan kepada Panitia Pemilihan Kepala
Desa apabia terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya
b. Melaporkan kepada Bupati atas kondisi force majeur (darurat/terpaksa) untuk
dilakukan penghentian sebagian maupun keseluruhan dalam proses Pemilihan
Kepala Desa yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku
BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 20
(1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai sesuai jadual yang
ditetapkan dan dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala
Desa, Panitia Pengawas dan sebagian anggota masyarakat
(2) Pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih wajib hadir dan tidak boleh mengundurkan diri kecuali karena alasan
yang dapat dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku
(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan mengundurkan
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif tetap dianggap
sebagai Calon Kepala Desa dan proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sesuai
jadual yang telah ditetapkan
(4) Dalam hal yang bersangkutan melakukan sebagaimana tersebut pada
ayat (2) kemudian dalam penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak
dianggap tidak sah dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua
adalah sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
Pasal 21
(1) Dengan Keputusan Bupati dapat ditetapkan adanya calon tunggal
(2) Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh calon tunggal, maka yang yang
bersangkutan harus dapat memperoleh suara 50% ditambah 1 (satu) dari pemilih
yang menggunakan hak pilihnya untuk dapat ditetapkan sebagai pemenang
- 10 -
(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana
tersebut padqa ayat (2), maka Pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan yang
bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada periode
tersebut
Pasal 22
Agar pelaksanaan pemungutan suara dalam berjalan dengan efisien dan efektif
dapat / perlu dilakukan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai
berikut :
a. Ketua didampingi 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas
memimpin pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
dengan tugas menandatangani dan menyampaikan atau mengganti suarat suara
kepada pemilih
b. Sebanyak 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau sesuai kebutuhan
bertugas mencatat kehadiran pemilih di TPS
c. sebanyak 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau sesuai kebutuhan
bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara
d. sebanyak 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau sesuai kebutuhan
bertugas menjaga kotak suara dan bilik suara serta mengarahkan pemilih keluar
dari TPS
e. Anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum
dilaksanakan oleh anggota Panitia Pemilihan lainnya ataa petunjuk Ketua Panitia
Pemilihan
Pasal 23
Pemiih yang datang ke TPS tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara
mandiri (tuna netra, lumpuh dan sebagainya) dapat meminta bantuan kepada Panitia
Pemilihan untuk melaksanakan pencoblosan surat suara di bilik suara didampingi saksi
dari masing-masing calon.
Pasal 24
(1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar.
Ditetapkan di Blitar
- 11 -
Pada tanggal Juni 2007
BUPATI BLITAR,
ttd
HERRY NOEGROHO
Diundangkan di Blitar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
BACHTIAR SUKOKARJADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2007 NOMOR
LAY OUT
PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
BS BSBS BS BS
Panggung Calon Kades
BS
- 12 -
Meja Utama PanitiaPenukaran Surat
Undangan