PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG … Perwal... · tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas ... Unit kerja mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)

dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah serta Pasal 20 ayat (3) dan

Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan tata

kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4935);

SALINAN

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg

2


Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara



Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor114 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 1502);

3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor 69);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembarann Daerah Kota Tangerang

Selatan Tahun 2016 Nomor 2016,Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan

Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA

KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA

TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

6. UPTD Rumah Sakit Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut

UPTD RSU Kota Tangerang Selatan adalah UPTD yang melaksanakan

pelayanan di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional

dan unit layanan yang berkerja secara profesional.

7. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

8. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional RSU.

9. Unit kerja mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan

mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat

kedudukannya terpisah dari organisasi induk.

10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD

adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada

umumnya.

11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan

teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan

masyarakat;

12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Pemangku Jabatan adalah Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

5

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD RSU Kota Tangerang

Selatan.

(2) UPTD RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kelas C.

(3) UPTD RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pelayanan

Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

RSU Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Direktur RSU Kota Tangerang

Selatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi RSU Kota Tangerang Selatan, terdiri dari

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Subbagian Keuangan;

2. Subbagian Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :

1. Seksi Pelayanan Medis;

2. Seksi Pelayanan Non Medis.

6

d. Bidang Keperawatan, membawahkan :

1. Seksi Rawat Inap & Rawat Jalan;

2. Seksi Asuhan Keperawatan.

e. Bidang Penunjang, membawahkan :

1. Seksi Penunjang Medis;

2. Seksi Penunjang Non Medis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Direktur

Pasal 5

Direktur memiliki tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 6

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang

pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;

b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang


c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas

dan fungsi dilingkup bidang pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan

administrasi umum dan keuangan serta satuan pemeriksaan internal;

e. penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit terkait unsur pelayanan medis,

keperawatan, penunjang medis, komite medis, komite keperawatan dan

komite penunjang yang ditetapkan Direktur;

7

f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan Sumber Daya

Manusia RSU Kota Tangerang Selatan dibidang Kesehatan;

g. penetapan hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

pada lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

h. penetapan kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien dibidang


i. penetapan data jasa pelayanan RSU Kota Tangerang Selatan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit, Direktur RSU Kota

Tangerang Selatan menyelenggarakan fungsi membina, memimpin,

memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan

mengendalikan tugas dan fungsi RSU serta mengoordinasikan kegiatan.

Paragraf 2

Kepala Bagian

Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Bagian Tata Usaha memiliki tugas membantu Direktur dalam

memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi pengelolaan tata

usaha umum, publikasi, informasi, advokasi, kepegawaian, Pendidikan,

Pelatihan, Penelitian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga dan

logistik rumah sakit.

Pasal 9

Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan

strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup

Sekretariat dan RSU Kota Tangerang Selatan;

8

b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan

program dan anggaran di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan

program dan anggaran di lingkup Sekretariat;

d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program,

kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal /kementerian/lembaga/

instansi terkait;

e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja,

program dan kegiatan serta pertanggung jawaban Pemerintah lingkup

Sekretariat dan RSU Kota Tangerang Selatan;

f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan

evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring

dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan

penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan RSU

Kota Tangerang Selatan;

i. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan

keuangan RSU Kota Tangerang Selatan;

j. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai,

permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja

pegawai dengan unit kerja/lembaga/ instansi terkait;

k. pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/pengadaan

barang/pemeliharaan aset RSU Kota Tangerang Selatan /perjalanan

dinas/penyelenggaraan rapat dinas;

l. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja,

evaluasi jabatan dan standar komptensi jabatan di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

m. pengoordinasian pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

n. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;

o. pengoordinasian penyedian data dan dokumentasi serta informasi publik;

p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup RSU Kota Tangerang

Selatan;

9

q. pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur;

r. pengelolaan pelayanan mahasiswa praktik dibidang kesehatan dan non

kesehatan lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

s. pengoordinasian ketertiban dan keamanan lingkungan RSU Kota

Tangerang Selatan;

t. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi

pelaksanaan tugas dilingkup RSU Kota Tangerang Selatan kepada Direktur;

dan

u. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 3

Kepala Subbagian

Umum, Perencanaan, Evaluai dan Pelaporan;

Pasal 10

Kepala Subbagian Umum Perencanaan, Evaluai dan Pelaporan, memiliki tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar,

prosedur dan kriteria dilingkup urusan umum, perencanaan, evaluasi dan

pelaporan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan ;

b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen

Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana

Kerja Tahunan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan ;

c. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen

perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar

Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Daftar

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah dan Perubahan

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Umum,

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta RSU Kota Tangerang Selatan ;

d. mengoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan

anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Daftar

Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Daerah dan

perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;

10

e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen

Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup RSU

Kota Tangerang Selatan ;

f. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen Indikator

Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan

Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan ;

g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan

kegiatan di lingkup Subbagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan

Pelaporan;

h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen

pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran

dan tahunan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan ;

i. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen pelaporan

hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan

di lingkup subbagian umum, perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta

RSU Kota Tangerang Selatan;

j. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian alat perlengkapan kantor

pada RSU Kota Tangerang Selatan;

k. melaksanakan penyusunan rencana, analisis kebutuhan pemeliharaan

barang Alat Perlengkapan Kantor dan kendaraan;

l. melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas

Operasional RSU Kota Tangerang Selatan;

m. melaksanakan penyediaan jasa asuransi pegawai, kendaraan dinas dan

operasional;

n. memfasilitasi penyediaan tempat pendistribusian dan penyimpanan

barang;

o. menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;

p. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dilingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

11

q. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;

r. melaksanakan pelayanan mahasiswa praktik dibidang kesehatan dan non

kesehatan lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

s. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan RSU Kota Tangerang

Selatan;

t. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi

jabatan dan standar kompetensi jabatan dilingkup RSU Kota Tangerang

Selatan;

u. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Subbagaian

Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

v. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian

Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan

w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 4

Kepala Subbagian

Keuangan

Pasal 11

Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar,

prosedur dan kriteria dilingkup urusan keuangan di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan

dan anggaran pada Subbagian Keuangan;

c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan

anggaran pada Subbagian Keuangan;

d. menyusun rencana kerja anggaran pendapatan, belanja tidak langsung

pada APBD murni dan perubahan;

e. menyiapkan jadual rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana

untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

f. menyelenggarakan pengelolaan tata persuratan dan arsip di lingkup

Subbagian Keuangan;

g. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

12

h. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

i. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/mendokumentasikan

pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di

lingkup RSU Kota Tangerang Selatan ;

j. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/mendokumentasikan

Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

k. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan

kepada unit kerja/perangkat daerah terkait;

l. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada


m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Subbagaian

Subbagian Keuangan;

n. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian

Keuangan; dan

o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 5

Kepala Bidang

Pelayanan Medis

Pasal 12

Kepala Bidang Pelayanan Medis memiliki tugas membantu Direktur dalam

menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan non medis pada fasilitas

Kesehatan di RSU Kota Tangerang Selatan.

Pasal 13

Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis

pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang

Pelayananan Medis;

b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran serta

rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan

Umum Daerah di lingkup bidang Pelayanan Medis;

13


pegawai di lingkup bidang Pelayanan Medis;

d. pengoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana bidang pelayanan

medis;

e. perumusan dan pelaksanaan pengembangan pelayanan medis pada RSU


f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis dengan

instansi/unit kerja lain;

g. pengelolaan manajemen resiko pelayanan dan pengaduan di RSU Kota

Tangerang Selatan;

h. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan pada lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

i. pelaksanaan kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien dibidang

pelayanan medis;

j. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan medis secara

berkala;

k. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi

dan Dokter Spesialis;

l. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang

Pelayanan Medis;

m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 6

Kepala Seksi

Pelayanan Medis

Pasal 14

Kepala Seksi Pelayanan Medis memiliki tugas :

a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis

pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan

Medis;

b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta


Umum Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Medis;

14

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Medis;

d. melaksanakan penilaian terhadap Dokter magang (Dokter Internship);

e. melaksanakan pengelolaan jasa pelayanan;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka

pengelolaan pelayanan medis;

g. melaksanakan pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medis;

h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan

medis;

i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medis;

j. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen resiko di RSU Kota Tangerang

Selatan;

k. menyiapkan usulan dan melaksanakan pelatihan kompetensi tenaga Dokter

Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter subspesialis;

l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan

Medis;

m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai

pada Seksi Pelayanan Medis; dan

n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 7

Kepala Seksi

Pelayanan Non Medis

Pasal 15

Kepala Seksi Pelayanan Non Medis memiliki tugas :


pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Non

Medis;



Umum Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Non Medis;


pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Non Medis;

15

d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi RSU Kota Tangerang Selatan;

e. melaksanakan pemantauan, pengolahan data rekam medis serta

dokumentasi di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

f. melaksanakan promosi dibidang kesehatan meliputi pengumpulan,

pengolahan, pengelolaan serta mempublikasikan;

g. melaksanakan kegiatan penyuluhan dibidang kesehatan di lingkup RSU


h. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen pelayanan dan pengaduan di

RSU Kota Tangerang Selatan;dan

i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan non

medis.

Paragraf 8

Kepala Bidang

Keperawatan

Pasal 16

Kepala Bidang Keperawatan memiliki membantu Direktur dalam

menyelenggarakan pelayanan Keperawatan pada Fasilitas kesehatan di RSU

Kota Tangerang Selatan.

Pasal 17

Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:



Keperawatan;



Umum Daerah di lingkup bidang Keperawatan;

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemetaan, pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Keperawatan;

16

d. pengoordinasian distribusi dan pengelolaan sarana dan prasarana

keperawatan;

e. perumusan pengembangan pelayanan keperawatan pada RSU Kota

Tangerang Selatan;

f. pengoordinasian fungsi sarana dan prasarana keperawatan;

g. perumusan dokumen asuhan keperawatan;

h. pengoordinasian penilaian kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan

kepada pasien;

i. perumusan dokumen kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien

dibidang pelayanan keperawatan;

j. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan keperawatan secara

berkala;

k. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga keperawatan;

l. pengelolaan manajemen resiko pelayanan keperawatan di RSU Kota

Tangerang Selatan;

m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah/unit

kerja dan instansi lain terkait keperawatan;

n. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang

Keperawatan;dan

o. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 9

Kepala Seksi

Rawat Inap dan Rawat Jalan

Pasal 18

Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan memiliki tugas :


pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rawat Inap

dan Rawat Jalan;



Umum Daerah di lingkup Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan;

17


pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan;

d. melaksanakan pengumpulan, identifikasi, distribusi dalam rangka

pengembangan sarana dan prasarana keperawatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sarana dan prasaran keperawatan;

f. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan fungsi sarana dan prasarana

keperawatan;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan

perangkat daerah/unit kerja dan instansi lain terkait keperawatan;

h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi Rawat

Inap dan Rawat Jalan;

i. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai

pada Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan

j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 10

Kepala Seksi

Asuhan Keperawatan

Pasal 19

Kepala Seksi Asuhan Keperawatan memiliki tugas :


pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Asuhan

Keperawatan;



Umum Daerah di lingkup Seksi Asuhan Keperawatan;


pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Asuhan Keperawatan;

d. melaksanakan pendistribusian dan pengelolaan sumberdaya keperawatan;

e. melaksanakan perumusan pengembangan pelayanan keperawatan pada


f. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sumberdaya keperawatan;

18

g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat

daerah/unit kerja dan instansi lain terkait keperawatan;

h. melaksanakan manajemen resiko pelayanan keperawatan di RSU Kota

Tangerang Selatan;

i. menyiapkan dokumen asuhan keperawatan;

j. menyiapkan dokumen penilaian kualitas pelayanan keperawatan yang

diberikan kepada pasien;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu dan biaya, keselamatan

pasien dibidang pelayanan keperawatan;

l. melaksanakan penilaian data jasa pelayanan keperawatan secara berkala;

m. menyiapkan dokumen usulan pelatihan kompetensi tenaga keperawatan;

n. menyusun jadual dinas tenaga keperawatan;

o. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi Asuhan

Keperawatan;

p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai

pada Seksi Asuhan Keperawatan; dan

q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Paragraf 11

Kepala Bidang

Penunjang

Pasal 20

Kepala Bidang Penunjang memiliki tugas membantu Direktur dalam

menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas dan pengembangan pelayanan

penunjang medis dan non medis di Lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan.

Pasal 21

Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:



penunjang;

19



Umum Daerah di lingkup bidang penunjang;


pegawai di lingkup bidang penunjang;

d. pengoordinasian dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang

penunjang;

e. pengoordinasian pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana RSU Kota

Tangerang Selatan;

f. pengoordinasian fasilitas sarana dan prasarana lingkungan RSU Kota

Tangerang Selatan;

g. perumusan dan pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang pada


h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penunjang

dengan instansi/unit kerja lain;

i. pengelolaan manajemen resiko pelayanan penunjang;

j. pengoordinasian kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien dibidang

penunjang;

k. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan penunjang secara

berkala;

l. pengoordinasian logistik, bank darah, obat, makanan, dan perbekalan


m. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga penunjang;

n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah/unit

kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang RSU Kota Tangerang

Selatan;

o. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang

Penunjang;dan

p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

20

Paragraf 12

Kepala Seksi

Penunjang Medis

Pasal 22

Kepala Seksi Penunjang Medis memiliki tugas :

a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman,

norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penunjang Medis;



Umum Daerah di lingkup Seksi Penunjang Medis;


pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penunjang Medis;

d. melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang medis pada RSU Kota

Tangerang Selatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan

penunjang dengan instansi/unit kerja lain;

f. menyiapkan dokumen penetapan data jasa pelayanan penunjang medis

secara berkala;

g. menyusun, melaksanakan, mengelola dan mendistribusikan kebutuhan

bank darah, logistik obat, makanan, dan perbekalan RSU Kota Tangerang

Selatan;

h. menyiapkan bahan usulan pelatihan kompetensi tenaga penunjang;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat

daerah/unit kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang medis


j. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan

penunjang medis;

k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi

Penunjang Medis;

l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai

pada Seksi Penunjang Medis; dan

m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

21

Paragraf 13

Kepala Seksi

Penunjang Non Medis

Pasal 23

Kepala Seksi Penunjang Non Medis memiliki tugas :


pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penunjang Non

Medis



Umum Daerah di lingkup Seksi Penunjang Non Medis;


pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penunjang Non Medis;

d. menyusun, melaksanakan dan mendistribusikan pengelolaan sarana dan

prasarana bidang penunjang non medis;

e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana RSU Kota

Tangerang Selatan;

f. menyusun, melaksanakan, mengelola dan mendistribusikan fasilitas

sarana dan prasarana lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan;

g. melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang non medis pada RSU


h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat

daerah/unit kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang non medis


i. menyiapkan dokumen penetapan data jasa pelayanan penunjang non

medis secara berkala;

j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi

Penunjang Non Medis

k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai

pada Seksi Penunjang Non Medis; dan

l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

22

Paragraf 14

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Jabatan fungsional terdiri atas jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan

Fungsional Keterampilan.

(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. ahli utama;

b. ahli madya;

c. ahli muda; dan

d. ahli pertama.

(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. penyelia;

b. mahir;

c. terampil; dan

d. pemula.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas Pemangku Jabatan

Pasal 25

Uraian tugas Pemangku Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU

Kota Tangerang Selatan.

BAB IV

TATA KELOLA

Pasal 26

(1) RSU Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan tata kelola rumah

sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom;

23

(2) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berkenaan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit

berdasarkan prinsip-prinsp transparansi, akuntabilitas, indepedensi dan

responsibilitas, kesetaraan serta kewajaran dalam pelayana;

(3) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkenaan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen klinis yang

meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti,

peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil

pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 27

(1) RSU Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan otonomi tata kelola

Rumah Sakit merupakan unit kerja mandiri, dan secara

kelembagaan/institusional bertanggungjawab Kepada Dinas;

(2) Pelaksanaan otonomi tata kelola RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan perencanaan kegiatan,

anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia;

(3) penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran dan pengelolaan sumber

daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan

Dinas;

(4) Pelaksanaan otonomi tata kelola Klinis RSU Kota Tangerang Selatan

diselenggarakan oleh Komite- Komite.

Pasal 28

Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar unit kerja dalam lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan

dengan Sekretariat Daerah dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan

fungsi melalui Kepala Dinas.

Pasal 29

Pemangku Jabatan bertanggungjawab:

a. Mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang

diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

24

b. Memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta

memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

(1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap

bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka memberikan petunjuk

kepada bawahannya.

(3) Direktur RSU Kota Tangerang Selatan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan fungsi RSU Kota Tangerang Selatan kepada Walikota melalui

Kepala Dinas.

Pasal 31

(1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan

pelaksana dan Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab

kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.

(3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU Kota Tangerang

Selatan.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Paragraf 1

Sifat Hubungan Kerja

Pasal 32

(1) Hubungan kerja antara Dinas dengan RSU Kota Tangerang Selatan bersifat

pembinaan;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tata kelola Rumah

Sakit dan tata kelola klinis;

25

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka

sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

daerah;

(4) Pembinaan sebagaiamana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk

monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2

Tanggung jawab Tata Kelola RSU Kota Tangerang Selatan

Pasal 33

(1) RSU Kota Tangerang Selatan wajib membuat laporan kinerja sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit;

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Kepala Dinas secara berkala;

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat data dan informasi mengenai pencapaian indikator pelayanan,

penyakit, kematian, pola penyakit menular dan kematian ibu melahirkan,

kematian bayi, pengelolaan ketenagaan, keuangan dan aset.

Pasal 34

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja RSU

Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)

sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah;

(2) RSU Kota Tangerang Selatan menggunakan kebijakan dan program

kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan

dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.

Paragraf 3

Tata Hubungan Kerja Dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 35

(1) Hubungan kerja antara RSU Kota Tangerang Selatan dengan Pusat

Kesehatan Masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bersifat

bimbingan teknis fungsional;

(2) Bimbingan teknis fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan

dalam rangka pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan yang paripurna.

26

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 36

(1) RSU Kota Tangerang Selatan memiliki otonomi dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dengan menerapkan

PPK-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Rencana Strategis Bisnis;

b. Rencana Bisnis dan Anggaran.

(3) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimkasud pada ayat (2) huruf a

disusum setiap 5 (lima) tahun yang mengacu pada rencana strategis Dinas

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

(4) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

disusun dan ditetapkan setiap tahun oleh Direktur dengan mengacu pada

Rencana Stategis Bisnis RSU;

(5) Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diteruskan kepada

Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah;

(6) Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas untuk selanjutnya

ditetapkan sebagai bagian dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pasal 37

(1) Setelah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan,

Direktur RSU Kota Tangerang Selatan melaksanakan anggaran RSU Kota

Tangerang Selatan berdasarkan Rancana Bisnis dan Anggaran;

(2) Dalam hal dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum

disahkan, pendapatan berjalan dan/atau surplus anggaran BLUD dapat

dipergunakan untuk menunjang pelayanan RSU Kota Tangerang Selatan

berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah ditetapkan.

27

Pasal 38

(1) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSU Kota Tangerang

Selatan ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSU Kota Tangerang

Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

a. Pendapatan/biaya

b. Penerimaan/pengeluaran

c. Utang/piutang

d. Persediaan, asset tetap dan investasi; dan

e. Ekuitas dana.

Pasal 39

Untuk melaksanakan anggaran RSU Kota Tangerang Selatan, Kepala Dinas

menetapkan pejabat yang melaksanakan wewenang dan tanggungjawab

penatausahaan keuangan pada RSU Kota Tangerang Selatan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Direktur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran BLUD sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

(1) Direktur dijabat oleh tenaga fungsional dokter atau dokter gigi yang

diberikan tugas tambahan sebagai Direktur.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon III.b atau

jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan

administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon

IV.a atau jabatan pengawas.

28

(5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional

yang diangkat atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tugas tambahan sebagai direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus dinilai sebagai bagian dari kegiatan jabatan fungsional dokter atau

dokter gigi dan tidak menghilangkan hak kepegawaiannya sebagai pejabat

fungsional apabila telah menyelesaikan tugasnya atau berhenti sebagai

Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Direktur RSU yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan

Walikota ini tetap melaksanakan jabatan struktural sampai dengan

ditetapkannya jabatan direktur yang berasal dari tenaga fungsional

dokter atau dokter gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pejabat struktural dan fungsional yang ada pada RSU Kota Tangerang

Selatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat

baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

(3) RSU Kota Tangerang Selatan, tetap melaksanakan tata kelola Rumah

Sakit baik perencanan, keuangan dan pelaporan serta penatausahaan

barang milik daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang

diberikan sebelum Peraturan Walikota ini, sampai peraturan perundang-

udangan tentang organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit

Daerah ditetapkan.

Pasal 44

Direktur dan pejabat RSU Kota Tangerang Selatan tetap diberikan hak-hak

kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sampai dengan pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

29

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota

Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota

Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang

Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 27), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal : 4 Juni 2018

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal : 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 18

Documents

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG … Perwal... · tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas ... Unit kerja mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan