PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

(Perki No 1 Tahun 2013)Disampaikan

Siti Roswati Handayani, SH., MPA.Yogyakarta, 17 Juni 2013

SISTEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERUBAHANNYA

Perki No. 2 Th. 2010 Perki No. 1 Th 2013

Ada IX BAB 66 pasal, terdiri dari :

1. Bab I Ketentuan Umum2. Bab II Kewenangan KIP dlm Penyelesaian

SIP3. Bab III Pengajuan Permohonan PSIP 4. Bab IV Registrasi 5. Bab V Pemeriksaan Pendahuluan

6. Bab VI Penetapan Mediator dan Majelis Komisioner, serta

pemberitahuan para pihak 7. Bab VII Prosedur Mediasi

8. Bab VIII Prosedur Ajudikasi

9. Bab IX Ketentuan Peralihan 10 . Bab X Ketentuan Penutup

Ditetapkan tanggal 20 Agustus 2010

Ada VIII BAB dan 65 pasal, terdiri dari :

1. Bab I Ketentuan Umum2. Bab II Azas dan Tujuan3. Bab III Permohonan4. Bab IV Registrasi5. Bab V Penetapan &

Pemanggilan Para Pihak6. Bab VI Proses ajudikasi7. Bab VII Ketentuan Peralihan 8. Bab VIII Penutup

Ditetapkan tanggal 28 Maret 2013

Diundangkan dalam Berita Negara RI Th. 2013 No. 649 2

A. A

PENGERTIAN

Sengketa informasi Publik sengketa yang terjadi antara Badan Publik dgn Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dgn hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan PerUU-an (Ketentuan Umum Pasal 1 (3)

Informasi Publik Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Ketentuan Umum Pasal 1 (1)

[PEMOHON] adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi Pasal 1 (7)

Pihak-pihak dalam sengketa Informasi

[TERMOHON] adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, ATASAN PPID, atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan daalam PSI di Komisi InformasiPasal 1 (8)

Azas-Azas Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 2 & Pasal 3)

Cepat TepatBiaya ringan Sederhanan danPemenuhan hak atas Informasi Publik

Penyelesaian sengketa diajukan apabila :

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID (pasal 5)

Putusan yang dimohonkan kepada KI (Pasal 10 (1 c)

Informasi yang dimohonkan bersifat terbukaTidak menyediakan informasi secara berkalaTidak menanggapi permohonan informasiTelah salah dalam memberikan informasiTelah salah karena tidak memenuhi

permohonanTelah salah karena membebani biaya yang

tidak wajar

Dokumen kelengkapan permohonan PSI (Pasal 11) Indentitas Pemohon Surat Permohonan Informasi kepada BPSurat Keberatan kepada BP

Surat Kuasa (bila diwakilkan)

Pemohon PSI yang dimohonkan karena tidak disediakan Informasi yang wajib disediakan & diumumkan secara berkala tidak diperlukan semua persyaratan di atas.

Uji konsekuensi & Uji Kepentingan Publik (Pasal 34)

Penolakan Permohonan IP karena alasan pengecualian informasi, Majelis komisioner melakukan penilaian atas penetapan informasi yang dikecualikan;

Sidang ajudikasi melakukan uji kepentingan publik

apakah ada kepentingan publik yang lebih besar ????

Tata Cara Pengajuan Permohonan PSI (psl 9)

diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang

Pemohon lisan dapat diajukan dengan datang langsung ke Kantor Komisi Informasi bagi mereka yang berkebutuhan khusus, dibantu oleh Petugas

Alamat KIP DIY Gedung Plaza Informasi Lt 2 Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta

Telp : 0274. 374289 email : kip-diy@jogjaprov.go.id

Registrasi 3 (tiga) Hari Kerja (HK) sejak diterima

permohonan Panitera memberikan informasi ttg kelengkapan berkas kpd Pemohon

7 (tujuh)HK sejak diterima surat pemberitahuan (berkas tdk lengkap), Pemohon melengkapi berkas atau surat pemberitahuan kepada Komisi Informasi bila tidak dilayani BP

Panitera menerbitkan akta permohonan tidak diregistrasi atau

Pemberitahuan registrasi kepada Pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) HK sejak diregistrasi (Pasal 17 & 18)

Mediasi & Jangka waktu

Mediasi : proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi (Pasal 1 (10)

Jangka waktu mediasi 14 HK sejak mediasi pertama

Berdasarkan kesepakatan dapat diperpanjang 7 HK

Mediasi bersifat tertutup

sidang Ajudikasi

Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Ya

Pemohon/Kuasa

PaniteraMenerima Pmhonan

Berkas Lengkap?

Registrasi

Nomor register

Ketua KIP

PemohonLengkapi dokumen

7 hk Lengkap?

PaniteraTdk

meregister

Paling lambat 14 hk tanggapan tertulis atau berakhirnya 30 hk pemberian tanggapan (Ps 13)

Mengisi Form Lamp. I dilampiri:- Copy Identitas- Bukti tlh mengajukan permohonan Inf.- Bukti tlh mengajukan keberatan

tidak

ya

Ada pernyataan tdk dilayani BP ( Ps 18)

tidak

3 Hk Psl 18 (3)

Psl 11

Psl 19

penyelesaian sengketa informasi publik (lanjutan)

15

Ketua KIP

Pntpan Majelis Komisioner ,

Mediator, Panitera Pengganti

Pntpn metode, tempat, agenda, jwl Ajudikasi

Panitera Panggilan Sidang

Plaks. Sidang Ajudikasi

Pemohon/KuasaTermohon/Kuasa

Psl 20

Psl 23

Psl 24

SIDANG AJUDIKASI

Inf. dikecualikan

Sidang Terbuka

Pnilai Uji Konsekuensi

uji kepenting publik

PUTUSAN SELA

Sidang tertutup • priksa Indentitas

• Kewenangan & keddk para pihak• Jangka waktu pengajuan• Jwbn Termohon (Ps 36)

Pemrksn lanjutan :

• mendengarkan Ket. Para pihak• Pembuktian• pemeriksaan setempat• Kesimpulan • Putusan

YA/TDK

MEDIASI

Status Putusan KI dan EksekusiPutusan KI (hasil mediasi) dapat dimintakan

penetapan eksekusi ke Pengadilan

Putusan KI inkracht (ajudikasi) jika tidak diajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima

Putusan KI yang inkracht dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan

Alasan dan waktu keberatan

Alasan keberatan (tdk menerima Putusan KI)Waktu Pengajuan 14 hari setelah Putusan KI

diterima

Sifat Proses Keberatan (Perma No 2 tahun 2011)

Semacam proses BandingYang diperiksa adalah Putusan KI, pihak yang

bersengketa adalah pihak-2 yang bersengketa

Kewenangan AbsolutPengadilan Negeri

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pemohon Informasi

VSBadan Publik Non

Pemerintah(Organisasi Non

Pemerintah, BUMN/D, Partai)

Pemohon Informasi

VSBadan Publik Negara(Eksekutif, Legislatif ,

Yudikatif, lembaga/komisi negara, Pemda dll)

Proses Pemeriksaan dan Putusan(PN & PTUN)Tidak ada mediasiKI dipanggil apabila dibutuhkanDlm hal ada informasi rahasia, majelis dpt

melihat informasi (bila diperlukan) dan wajib menjaga rahasia

Putusan :Membatalkan atau menguatkan PutusanPerintah tertentu dan Penetapan biaya

TERIMA KASIHKomisi Informasi Provinsi DIY

Gedung Plaza Informasi Lt II, Jl Brigjen Katamso Yogyakarta