PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR1. Latar
BelakangDi jaman reformasi yang berlangsung saat ini, masyarakat
menuntut agar pemerintah mampu mengelola otonomi daerah dan sistem
pengelolaan keuangan agar lebih baik. Otonomi pemerintah menurut
Undang-Undang No.32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Tiga misi utama otonomi daerah adalah
menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolahan sumber daya
daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo,
2002).Pengelola keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang
mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkan undang-undang No.32
tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No.33 tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good
governance) sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber
daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan
operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan.Berdasarkan PP No.58 tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan transparan,
pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arusa kas dan catatan
atas laporan keuangan. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik,
pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuat agar
masyarakat mudah memperoleh laporan keuangan tersebut. Aksesbilitas
merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi laporan
keuangan dengan mudah melalui media seperti website, surat kabar,
media sosial dan lain-lain. Pemerintah harus dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas keuangan negara baik pusat maupun
daerah. Salah satu syarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah
dengan melakukan reformasi pada penyajian laporan keuangan, yakni
pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang jujur,
andal, dan terbuka kepada publik.Putu Sri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni
Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati (2014) telah melakukan
penelitian pengujian pengaruh penyajian pelaporan keuangan daerah
dan aksesbilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas
pengelolaan laporan keuangan daerah Kabupaten Bandung. Penyajian
laporan keuangan secara langsung yang tersedia dan aksesbilitas
bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini bahwa (1) penyajian laporan keuangan
berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dengan t hitung adalah 4,778 > nilai
t tabel 1,671 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah
atau lebih kecil 0,05, (2) Aksesibilitas laporan keuangan
berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah hal ini ditunjukkan dengan nilai
thitung sebesar 3,128 > nilai ttabel 1,671 dengan signifikansi
sebesar 0,003 yang berada dibawah 0,05, 3) Penyajian laporan
keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah
berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai uji
statistik Fhitung adalah sebesar 21,228 > nilai Ftabel adalah
sebesar 3,15 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil
dari 0,05.Kabupaten Belitung Timur merupakan merupakan salah satu
entitas pelaporan yang wajib menyajikan laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang ada. Kabupaten Belitung Timur merupakan
kabupaten yang tingkat pendapatannya cukup tinggi dalam sektor
pariwisatanya. Dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi di
bidang sektor parwisata, pemerintah harus mampu menyajikan laporan
keuangan dengan jelas, mudah dipahami dan diakses oleh publik serta
memberi informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2014 Badan
Pemeriksa Keuangan Riperwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengakui kesalahan dalam laporan hasil pemriksaan keuangan
pemerintah daerah atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Belitung Timur. Pada kenyataannya Kabupaten Belitung Timur Belum
mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada
publik. Dari latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti
seberapa Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung
Timur.2. Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang diatas, maka
perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah a. Apakah
penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung
Timur?b. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh
terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Belitung Timur ?c. Bagaimana pengaruh penyajian laporan
keuangan daerah dan aksesibilas laporan keuangan daerah terhadap
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
kabupaten Belitung Timur?3. Tujuan dan Manfaat Penelitiana. Tujuan
PenelitianBerdasarkan perumusan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini, maka peneliti memiliki tujuan yang diharapkan
dengan adanya penelitian ini. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai
berikut:a. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh
penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung
Timur.b. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh
aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah Kabupaten
Belitung Timur.c. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar
pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas
laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur.
b. Manfaat Penelitian1. Manfaat TeoritisManfaat teoritis dari
penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi
tambahan sumber rujukan atau referensi untuk penelitian serupa yang
berkaitan.
2. Manfaat PraktikManfaat praktik dari penelitian ini adalah
sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengukuran kinerja
pemerintah dalam pengeloaan keuangan daerah , agar diperoleh proses
pengukuran yang efektif serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah
daerah.
4. Tinjauan Pustakaa. Penyajian Laporan Keuangan DaerahPenyajian
laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond
(Siti Aliyah dan Aida Nahar, 2012), pengungkapan atas informasi ini
merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan
akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)
dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos
berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak
dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap;
kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas
dana. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para
manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka
menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas
keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b)
meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah
umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang,
pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari
transparansi fiskal dan akuntabilitas. (c) memfasilitasi penilaian
posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban;
(d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkanuntuk
pengambilan keputusan (Diamond, 2002).Laporan keuangan untuk tujuan
umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk
lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta
pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang
disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan
dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Laporan
keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang
berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang
berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai: (1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan
digunakan sesuai dengan anggaran; dan (2) indikasi apakah sumber
daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk
batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.b. Aksesibilitas
Laporan Keuangan DaerahAksesibilitas menurut perspektif tata ruang
adalah keadaan atau ketersediaanhubungan dari suatu tempat ke
tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk
bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman,
serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002). Aksesibilitas laporan
keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh
informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Masyarakat
sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk
mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi
keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah
(Mardiasmo, 2002). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini
diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun
televisi, dan website (internet), dan forum yang
memberikanperhatian langsung atau peranan yangmendorong
akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan
Bennet,2004).
c. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Transparansi
adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti
keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang
terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada
pihakpihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban
memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan
digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihakpihak yang
berkepentingan.Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas keuangan juga
merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan,
pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.
Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan,
penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
Keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan bahwa
akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada
masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka
untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas
yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya
saja.Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut
yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak
independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi
(Shende dan Bennett, 2004). Sementara itu, Mohamad dkk. (2004)
menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas,
sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan
(transparansi). Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah
adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan
pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur
melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses
oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa
publik berhak mengetahui informasi tersebut.
5. Penelitian TerdahuluBerikut ini adalah beberapa penelitian
yang pernah dilakukan dan memiliki hubungan dengan penelitian yang
akan diteliti :a. Judul Penelitian: PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JEPARATahun: Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8 No.
2 Bulan Mei 2012: 97-189Nama Peneliti: Siti Aliyah dan Aida
NaharHasil Penelitian: Penyajian laporan keuangan daerah dan
aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.b. Judul Penelitian:
PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)Tahun:
Volume 2 No. 1 Tahun 2014Nama Peneliti: Dewa Nyoman Krisna Putra
Sanjaya, Edy Sujana, dan Ni Luh Gede Erni SulindawatiHasil
Penelitian: terdapat pengaruh yang signifikan skor penyajian
laporan keuangan dan skor aksesibilitas laporan keuangan terhadap
penggunaan informasi keuangan daerah.
Penelitian ini terutama merujuk pada penelitian yang dilakuakn
oleh Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012). Namun ada beberapa pembeda
dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Siti Aliyah dan
Aida Nahar : 2012) adalah:1. Pada penelitian terdahulu objek
penelitiannya adalah Kabupaten Jepara, sedangkan pada penelitian
ini objek penelitiannya adalah Kabupaten Belitung Timur.2. Pada
penelitian terdahulu populasi penelitian merupakan pemakai
eksternal laporan keuangan daerah yang dalam hal ini populasi yang
dituju peneliti adalah anggota DPRD dan LSM di kabupaten Jepara,
sedangkan pada penelitian ini populasi penelitiannya merupakan
pemakai internal dan eksternal laporan keuangan daerah yang dalam
hal ini populasi yang dituju adalah kepala satuan kerja Kabupaten
Belitung Timur, anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dan
Masyarakat sebagai stakeholder pengguna laporan keuangan pemerintah
daerah.
6. Kerangka Pemikiran Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah
(X1)
H1
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2)
H22
H32
Dari kerangka pemikiran diatas dapat diajukan hipotesis:H1:
Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif
terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerahH2 : Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah
Dari kedua hipotesis itu dapat apakah H1 dan H2 secara bersamaan
juga akan berpengaruh positif terhadap transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah. Maka dapat diajukan
hipotesis ketiga adalah
H3: Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas
laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi
dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.
7. Metode Penelitiana. Variabel PenelitianVariabel pada
penelitian ini terdiri dari variabel independent dan dependent.
Penyaji laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan
keuangan daerah (X2) sebagai variabel independen. Sedangkan,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah
kabupaten Belitung Timur (Y) sebagai variabel dependent.
b. Jenis dan Sumber data Jenis data yang digunakan adalah data
subyek yaitu data yang berupa opini, pengalaman, umur, sikap,
pengalaman dan karakteristik seseorang atau sekelompok yang menjadi
obyek penelitian. Hasil tanggapan berupa tanggapan tertulis yang
berasal dari kuisioner yang diberikan oleh peneliti. Sumber data
yang digunakan oleh peneliti berupa data primer, dimana data yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya.
c. Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan SampelPengumpulan data
dalam penelitian ini melalui survey kuesioner terhdap pengguna
eksternal dan internal laporan keuangan daerah. Pertanyaan peneliti
dan jawaban responden dikemukan dalam kuisinoer tersebut secara
tertulis. Kuisioner tersebut didistribusikan langsung oleh peneliti
kepada responden. Lokasi penelitian terbatas hanya di Kabupaten
Belitung Timur. Dengan demikian yang menjadi populasi penelitian
ini adalah pengguna eksternal dan internal laporan keuangan yang
ada di Kabupaten Belitung Timur. Lokasi yang dipilih sebagai sampel
Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit,
Kecamatan Dendang, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Pesak,
Kecamatan Simpang Renggiang.Penyampelan atas responden pengguna
ekternal dan internal laporan keuangan pemerintah daerah dimana
responden akan diprioritasakan kepada anggota DPRD selaku pengguna
eksternal laporana keuanagan daerah dan akan diperluas ke
masyarakat seperti pembayar pajak dan akademisi, selanjutnya sampel
responden untuk pengguna internal laporan keuangan daerah tersebut
yaitu kepala satuan kerja Kabupaten Belitung Timur. Metode
pengambilan sample yang digunakan adalah qouta sampling.
d. Analisis Regresi Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini
akan menggunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu
program statistik. Model regresi berganda yang disusun dalam
penelitian ini adalah:Y= a+ Dimana : Y= transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan laporaan keuangana= konstanta= koefisien
regresi= Penyajian laporan keuangn Aksesibilitas laporan keuangan
daerah
Uji regresi parsial ( uji statistik t) Pengujian ini pada
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen
(Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan
significance level 0,05 (=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Jika nilai
signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi
tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel
independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen. 2. Jika nilai signifikansi t 0,05 maka
hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti
secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen.Uji Signifikansi Simultan
(Uji Statistik F) Uji statistik F merupakan uji model yang
menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05
(=5%). Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah sebagai
berikut : 1. Jika nilai signifikansi f > 0,05 maka hipotesis
diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa
secara simultan keempat variabel independen tersebut tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 2.
Jika nilai signifikansi f 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien
regresi signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel
independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen.
