7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

1/17

Oleh:

-Danzen Junami W. (07)

-Qonita Widia N. (23)

-Sandya Yustitia (25)

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

2/17

Hukum internasional adalah bagian hukumyang mengatur aktivitas entitas berskalainternasional. Artinya hukum internasionalharus dipatuhi oleh setiap negara. Sistemhukum internasional juga merupakan aturan-

aturan yang telah diciptakan bersama olehnegara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara.

Hukum internasional

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

3/17

Negara. Negara yang menjadi subjek hukum internasional yaitu

negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian darisuatu negara. negara yang berdaulat artinya negara yang mempunyai

pemerintahan sendiri secara penuh, yaitu kekuasaan penuh terhadapwarganegara dalam lingkungan kewenangan negara itu.

Tahta Suci (vatikan), yang dimaksud tahta suci (Heilige Stoel) ialahGereja katolik Roma yang diwakili oleh Paus di vatikan. walaupunVatikan bukan sebuah negara seperti pada umumnya, tahta sucimempunyai kedudukan sama dengan sebuah negara sebagai subjek

hukum internasional. Palang Merah Internasional, kedudukan palang merah internasional

sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan adanyabeberapa perjanjian. diantaranya konvensi jenewa tentangperlindungan korban perang.

Subyek hukum

internasional

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

4/17

Organisasi Internasional, dalam pergaulan internasional yang

menyangkut hubungan antar negara, banyak sekali organisasia yangdiadakan (dibentuk) oleh negara-negara itu. bahkan sekarang dapat

dikatakan telah menjadi lembaga hukum. Orang Perseorangan (individu), manusia sebagai individu dianggap

sebagai subjek hukum internasional jika dalam tindakan atau kegiatanyang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuaikehendak damai kehidupan masyarakat dunia. Individu juga dapatmengajukan perkara kepada Mahkamah Arbitrase Internasional.

Pemberontak dan pihak dalam sengketa.. ini dianggap sebagai salahsatu subjek hukum internasional karena mereka memiliki hak yangsama untuk;

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

5/17

Kedudukan Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional memiliki kedudukan

yang sederajat dengan lembaga-lembaga utama PBB yanglainnya, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewanperwalian, Sekretariat Jenderal dan Dewan Ekonomi danSosial. Maka dari itu Mahkamah Internasional bukanmerupakan badan peradilan umum PBB yang bersifatmemaksa terhadap lembaga lainnya. Mahkamah hanyamemiliki kewenangan untuk memberi nasihat apabiladiminta dan pemberian nasihat itu tidak mengikat ataumemiliki kedudukan lebih tinggi dari keputusan MajelisUmum PBB.

MAHKAMAH

INTERNASIONAL

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

6/17

Dalam proses penyelesaian sengketa Mahkamah

Internasional bersifat pasif artinya hanya akan bereaksi danmengambil tindakan-tindakan bila ada pihak-pihak berperkara

mengajukan ke Mahkamah Internasional. Dengan kata lainMahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebihdahulu untuk memulai suatu perkara. Dalam mengajukan perkaraterdapat 2 tugas mahkamah yaitu menerima perkara yang bersifatkewenangan memberi nasihat (advisory opinion) dan menerimaperkara yang wewenangnya untuk memeriksa dan mengadiliperkara yang diajukan oleh negara-negara (contensious case).

Dalam upaya penyelesaian perkara ke MahkamahInternasional bukanlah merupakan kewajiban negara namunhanya bersifat fakultatif. Artinya negara dalam memilih cara-carapenyelesaian sengketa dapat melalui berbagai cara lain sepertisaluran diplomatik, mediasi, arbitrasi, dan cara-cara lain yangdilakukan secara damai.

Proses Penyelesaian Sengketaoleh Mahkamah Internasional

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

7/17

Pengajuan perkara ke Mahkamah Internasional,dapat menggunakan 2 cara yaitu :

Bila pihak-pihak yang berperkara telah memilikiperjanjian khusus (special agreement) maka perkaradapat dimasukkan dengan pemberitahuan melaluipanitera Mahkamah.

Perkara dapat diajukan secara sepihak (dalam haltidak adanya perjanjian/persetujuan tertulis).

Prosedur Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

8/17

Sistem peradilan internasional adalah

unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilaninternasional yang secara teratur salingberkaitan sehingga membentuk suatukesatuan dalam rangka mencapaikeadilan internasional.

Peradilan internasional

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

9/17

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannyadalam mperjanjiann internasional.

2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjianinternasional3. Perebutan sumber-sumber ekonomi4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau

keamanan regional dan internasional.5. Adanya intervensi terhadap kedayulatan Negaralain.6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa

Sebab-sebab sengketa

internasional :

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

10/17

Perebutan kepemilikan Pulau Daioyu/Senkaku antara China-

JepangTelah berlangsung sejak tahun 1969. Sengketa ini diawali ketika

ECAFE menyatakan diperairan sekitar Pulau Daioyu/Senkakuterkandung hidrokarbon dalam jumlah besar. Tahun 1970, Jepang danAmerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa,termasuk pulau Daioyu/Senkaku kepada Jepang. Hal inilah yangdiprotes China, karena China merasa bahwa pulau tersebut adalahmiliknya. Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978 ketikaJepang membangun mercusuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasipulau tersebut.Ketegangan ini berlanjut ketika Jepang mengusir kapal Taiwan dariperairan Daioyu. Meskipun protes yang terus menerus dari Chinamaupun Taiwan, namun tahun 1990an Jepang kembali memperbaikimercusuar yang telah dibangun oleh kelompok kanan Jepang diDaiyou.

Contoh Kasus Sengketa

Internasional

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

11/17

Nama Kepulauan Senkaku atau kepulauan Diaoyu sudah tercatat dalam

literatur China semanjak abad ke 15, saat itu nama kepulauan ini adalahDaiyou dalam bahasa China. atau Uotsuri dalam bahasa Jepang yang sama-sama memiliki arti "memancing".

Klaim formal wilayah ini oleh Jepang dilakukan pada 14 Januari 1895. Saat ituterjadi perang antara Kerajaan Meiji Jepang dengan Dinasti Ming tahun 1894-1895. Pada akhir perang tersebut Taiwan juga masuk kedalam kekuasaan

Jepang masa itu.

Wilayah ini berada dalam kekuasaan Jepang hingga akhir Perang Dunia kedua,dimana Jepang harus melepaskan semua wilayah yang didudukinya semenjakperang dunia pertama termasuk Taiwan, Kepulauan Penghu (Pescadores) dan

Korea seperti yang tercantum Pada Deklarasi Kairo (1943). Pada 1952 kepulauan Ryukyu (Okinawa) berada di bawah kekuasaan Amerika

Serikat menurut Perjanjian San Fransisco. Tahun 1971, wilayah KepulauanRyukyu dipindah tangankan ke Jepang, akan tetapi wilayah Okinawa tetapmenjadi basis militer terbesar Amerika di Jepang. Pada perjanjian-perjanjiansetelah perang dunia kedua, nama Kepulauan Senkaku tidak disebutkan sama

sekali kecuali di revisi perjanjian pemindah kekuasaan kepulauan Ryukyu dansekitarnya ke Jepang pada 1972.

Sejarah KepulauanSenkaku

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

12/17

Kepulauan Senkaku secara sejarah tidak menjadi wilayah yang diperebutkan secara

intensif sebelumnya, wilayah ini bisa dikatakan sebagai batas wilayah Formosa(sekarang Tawian) dengan kepulauan Ryukyu hingga tahun 1875, dimana sejak 1372hingga 1875 di kepulauan Ryukyu sendiri terdapat negara independen yang beradadi bawah perlindungan Kekaisaran Ming (China).

Tahun 1875 Kerajaan Ryukyu yang menguasai kepulauan Ryukyu dianeksasi olehJepang. tahun 1885 kepulauan Senkaku dianggap sebagai pulau tak bertuan (TerraIncognita) oleh Jepang akan tetapi rencana pendirian monumen batas resmi dikepulauan tersebut urung dilakukan karena masalah diplomasi dengan kerajaanQin.

Rencana pendudukan secara resmi wilayah tersebut akhirnya dilaksanakan pada1895, meletakkan pulau tersebut dibawah perfektur Okinawa. Bahkan pada awal1900-an hingga tahun 1940 kepulauan Senkaku dijadikan tempat pengolahan danpengeringan ikan oleh pengusaha dari Jepang.

Tidak ada "permasalahan berarti" menganai wilayah ini pada saat perang duniapertama hingga akhir perang dunia kedua karena mulai dari Okinawa hinggaTaiwan seluruhnya dibawah kekuasaan Jepang. Setelah PD II daerah ini resmidibawah kekuasaan Amerika hingga dikembalikan ke Jepang pada 1971.

Klaim dari China dan Taiwan mulai mencuat saat tahun 1971, sebelumnya tahun1968 di lokasi tersebut dinyatakan mungkin memiliki cadangan minyak bumi dantahun 1971 wilayah tersebut tidak lagi dibawah kekuasaan Amerika Serikat.Semenjak 1971 itu pula pihak China terus mempertanyakan "penguasaan" wilayah

tersebut oleh Jepang.

Sejarah Konflik Perebutan WilayahKepulauan Senkaku :

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

13/17

China memprotes tindakan Jepang. Sampai saat ini permasalahan inibelum dapat diselesaikan. Kedua negara telah mengadakan pertemuanuntuk membicarakan dan menyelesaikan sengketa namun belum adapenyelesaian, karena kedua negara bersikeras bahwa pulau tersebutmerupakan bagian kedaulatan dari negara mereka, akibat overlappingantara ZEE Jepang dan landas kontinen China. Hal inilah yang belumterjawab oleh Hukum laut 1982. Meskipun saat ini banyak yangmenggunakan pendekatan median/equidistance line untuk pembagianwilayah yang saling tumpang tindih, namun belum dapat menyelesaikanperebutan antara kedua negara, karena adanya perbedaan interpretasiterhadap definisi equidistance line.

Alternatif lain juga telah ditawarkan untuk penyelesaian konflik, yaitumelalui pengelolaan bersama ( Joint Development Agreement). Denganpengelolaan bersama tidak hanya akan menyelesaikan sengketaperbatasan laut kedua negara, tetapi memiliki unsur politis. Hal ini akanmemperbaiki hubungan China-Jepang, karena menyangkut kepentingankedua negara, kedua negara harus selalu menjaga hubungan baik agarkesepakatan dapat berjalan baik. Namun, tawaran ini ditolak China.

Penyelesaian Sengketa

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

14/17

Melihat sulitnya dicapai kesepakatan China-Jepang,alternatif penyelesaian akhir adalah melalui

Mahkamah Internasional. Namun penyelesaiantersebut cukup beresiko, karena hasilnya akan takeall or nothing.

Analisis Kelompok

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

15/17

dokumentasi

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

16/17

7/21/2019 PRESENTASI PKN!.pptx

17/17

http://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subje

k-subjek-hukum-internasional.html

http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/09/pulau.jpg

http://sin.stb.s-msn.com/i/A3/B261B924A9C7F4FDF7DFCF8B12D71.jpg

http://www.seniberpikir.com/wp-

content/uploads/2013/04/SeniBerpikir_KepulauanShenkaku.jpg

http://piko.thefifthleaf.com/AcademicStuff/stuff/Senkaku.docx

Sumber

http://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/09/pulau.jpghttp://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/09/pulau.jpghttp://sin.stb.s-msn.com/i/A3/B261B924A9C7F4FDF7DFCF8B12D71.jpghttp://sin.stb.s-msn.com/i/A3/B261B924A9C7F4FDF7DFCF8B12D71.jpghttp://www.seniberpikir.com/wp-content/uploads/2013/04/SeniBerpikir_KepulauanShenkaku.jpghttp://www.seniberpikir.com/wp-content/uploads/2013/04/SeniBerpikir_KepulauanShenkaku.jpghttp://www.seniberpikir.com/wp-content/uploads/2013/04/SeniBerpikir_KepulauanShenkaku.jpghttp://piko.thefifthleaf.com/AcademicStuff/stuff/Senkaku.docxhttp://piko.thefifthleaf.com/AcademicStuff/stuff/Senkaku.docxhttp://piko.thefifthleaf.com/AcademicStuff/stuff/Senkaku.docxhttp://piko.thefifthleaf.com/AcademicStuff/stuff/Senkaku.docxhttp://www.seniberpikir.com/wp-content/uploads/2013/04/SeniBerpikir_KepulauanShenkaku.jpghttp://www.seniberpikir.com/wp-content/uploads/2013/04/SeniBerpikir_KepulauanShenkaku.jpghttp://www.seniberpikir.com/wp-content/uploads/2013/04/SeniBerpikir_KepulauanShenkaku.jpghttp://www.seniberpikir.com/wp-content/uploads/2013/04/SeniBerpikir_KepulauanShenkaku.jpghttp://sin.stb.s-msn.com/i/A3/B261B924A9C7F4FDF7DFCF8B12D71.jpghttp://sin.stb.s-msn.com/i/A3/B261B924A9C7F4FDF7DFCF8B12D71.jpghttp://sin.stb.s-msn.com/i/A3/B261B924A9C7F4FDF7DFCF8B12D71.jpghttp://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/09/pulau.jpghttp://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/09/pulau.jpghttp://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/09/pulau.jpghttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.htmlhttp://mariamahsulaiman.blogspot.com/2013/02/subjek-subjek-hukum-internasional.html