Pembekalan Calon Karyawan Pimpinan PT Perkebunan Nusantara XII

Bagian Hukuma. Bidang Hukum Pertanahan dan Ketenagakerjaanb. Bidang Legal dan Kepatuhan

Selasa, 5 Agustus 2015

Permasalahan hukum di lingkungan perusahaan meliputi :

I. PertanahanII. KetenagakerjaanIII. Transaksi Bisnis

I. Pertanahan

Permasalahannya :A.Okupasi lahanB.Pengadaan tanah untuk

kepentingan umumC.Penerbitan SK HGU

A. OKUPASI LAHANDefinisiPenguasaan secara pisik atau factual tanpa diikuti hak (right) dalam arti sah secara hukum.

Kasus di PT Perkebunan Nusantara XII a. Kebun Kalibakar b. Kebun Kalisanenc. Kebun Rentengd. Kebun Pasewaran Afdeling Asembaguse. Kebun Kertowono

Faktor Penyebab Beralihnya orde baru ke era reformasi

membuat masyarakat semakin berani melakukan okupasi

Klaim tanah masyarakat atas sebagian tanah HGU yang merasa sudah digarap secara turun temurun oleh nenek moyang

Anggapan penggunaan tanah oleh pihak perkebunan tidak efektif

Keterbatasan dalam kepemilikan tanah dan adanya peluang dari masyarakat pendatang untuk menambah pendapatan

Upaya penyelesaian

Non Litigasi Litigasi

NON LITIGASI

Musyawarah Mediasi Pembentukan Tim penyelesaian

permasalahan lahan Kerjasama kemitraan Pendampingan bidang perdata dan

tata usaha negara dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN)

LITIGASI

Gugatan Pengadilan Laporan Kepolisian

B. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Proyek JLS yang melewati kebun-kebun di Kabupaten Banyuwangi dan Jember sebagian telah terealisasi, namun ganti ruginya sampai dengan saat ini belum diselesaikan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten masing-masing.

Dalam upaya koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait maupun Pemprov Jatim.

C. Penerbitan SK HGU Perpanjangan jangka waktu HGU

memakan waktu yang cukup lama, sehingga berisiko adanya tuntutan dari pihak-pihak tertertu yang beranggapan HGU PTPN XII telah habis berlakunya dan masyarakat dapat memohon HGU tersebut menjadi hak milik.

II. KETENAGAKERJAAN

Definisi Ketenagakerjaan adalah segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Dasar HUKUM

- Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. dan peraturan pelaksanaannya

- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara khususnya Pasal 87 Ayat (1), (2), dan (3)

- Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh

- Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi PT Perkebunan Nusantara XII dan Serikat Pekerja

Dalam pelaksanaan pekerjaan antara manajemen dan karyawan disusun PKB sebagai pedoman peraturan pelaksanaan di dalam perusahaan.

PKB disusun oleh Serikat Pekerja dan dirundingkan antara Serikat Pekerja dan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak.

Hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha tidak

selamanya berjalan dengan baik. Kadangkala terjadi perselisihan baik menyangkut hak maupun kewajiban.

Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh ataupun serikat buruh.

Perselisihan hubungan industrial di kenal 4 macam perselisihan pokok yaitu :

Perselisihan hak Perselisihan kepentingan Perselisihan pemutusan hubungan

kerja Perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh

Mekanisme yang harus ditempuh dalam setiap perselisihan adalah sebagai berikut :

Bipartit Mediasi atau Konsiliasi dan atau

Arbitrase Pengadilan Hubungan Industrial.

III. TRANSAKSI BISNIS

1. Definisi Transaksi bisnis adalah setiap perbuatan

hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam melaksanakan transaksi bisnis Para Pihak merumuskan setiap kesepakatan dalam sebuah kontrak/perjanjian.

2. Perseroan Terbatas sebagai Subyek Hukum Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang

berstatus badan hukum yang mempunyai tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para pemegang saham, anggota Direksi, dan Komisaris.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan pengurusan Perseroan sebagaimana pasal 92 UU PT sehingga Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan Perseroan serta mempunyai kewenangan mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar perseroan.

3.a Kewajiban Direksi diatur dalam Pasal 97 UU PT

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3.b Anggaran Dasar PTPN XII sebagaimana diuraikan dalam Akta Nomor 30 tanggal 16 Agustus 2008 sebagaimana telah diubah sesuai Akta Nomor 32 tanggal 23 Oktober 2014 dalam Pasal 11

3.C Pasal 11 Ayat 2 huruf a Angka 3 Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XII

Direksi berwenang untuk : Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi

kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Implemantasi penyerahan kekuasaan tersebut di antaranya adalah dengan pendelegasian kepada Manajer Kebun sesuai Job description.

Prinsip pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan kepada pihak ketiga adalah wewenang DIREKSI kecuali Direksi telah menerbitkan surat kuasa khusus kepada pejabat yang ditunjuk.

RKAP disahkan oleh Pemegang Saham dan dilaksanakan oleh Direksi yang kemudian didelegasikan kepada Manajer.

Setiap penyimpangan/manuver biaya harus diketahui dan disetujui oleh Direksi.

Setiap pengambilan kebijakan dan tindakan Perusahaan merupakan perbuatan hukum.

4. PendelegasianDalam menjalankan pengurusan perusahaan, Direksi dapat memberikan sebagaian kewenangannya kepada karyawan perusahaan untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam melakukan tindakan-tindakan Direksi dalam mewakili perusahaan. Dalam pasal 103 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

5. Business Judgement Rule merupakan salah satu doktrin hukum perusahaan yang

menetapkan Direksi atau dalam hal ini manajemen perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasari itikad baik dan prinsip kehati-hatian Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pengurusan perusahaan dapat diimplementasikan dengan :

Persetujuan pimpinan Analisa resiko. Sesuai dengan RKAP

6. Mencegah risiko hukum Dalam upaya menghindari risiko hukum maka penerapan

prinsip-prinsip Good Corporate Government harus selalu diutamakan. Audit hukum terhadap perusahaan maupun lembaga publik serta para pelaku usaha pada hakikatnya merupakan suatu pengejawantahan prinsip transparansi dalam rangka melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan.

Audit hukum adalah pemeriksaan terhadap aspek-aspek hukum badan usaha, kegiatan yang dilakukan, harta kekayaan maupun kewajiban-kewajibannya, berikut pula kontrak – kontrak yang menjadi landasannya serta permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapinya.

Bahan – bahan / dokumen yang diperlukan dalam audit hukum antara lain : hasil audit hukum maupun maupun audit keuangan yang terakhir, Peraturan peundangan, AD dan perubahannya, dokumen perijinan yang dimiliki, surat-surat kuasa, perjanjian, surat pernyataan, bukti kepemilikan asset/kewajiban, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus maupun perkara-perkara. Termasuk pula surat keterangan dari Pengadilan maupun instansi yang terkait.

  Laporan hasil audit hukum selanjutnya akan dituangkan dalam

legal opinion (pendapat hukum) dalam rangka perbuatan hukum tertentu, untuk memenuhi permintaan pemberi pekerjaan audit, maupun atas perintah undang-undang/ putusan pengadilan serta memberi advice atau nasihat hukum.

Dalam suatu pendapat hukum akan tertuang : Tata cara / prosedur bagi suatu transaksi maupun perbuatan

hukum tertentu yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Hal – hal apa sajakah yang dilakukan untuk menyelesaikan

sengketa hukum yang kemungkinan akan terjadi. Langkah-langkah yang harus ditempuh. Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan. Saran-saran.Dengan adanya legal opinion hal ini dapat mencegah keragu-

raguan dalam melangkah, sebagai sebuah solusi atrernatif terhadap permasalahan yang terjadi, sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan maupun pedoman yuridis atas pelaksanaan transaksi maupun peristiwa hukum yang terjadi

7. Kontrak atau Perjanjian

Merupakan contoh dari salah satu perbuatan

hukum Perusahaan. Kontrak atau Perjanjian adalah Perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbul hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Pasal 1313 KUHPerdata)  

KUH Perdata memberikan asas-asas khusus yang menjadi patokan dan pedoman bagi para pihak dalam melakukan perjanjian. Asas-asas yang penting dalam hukum perjanjian yaitu :

Asas Konsensualism Asas Kebebasan Berkontrak Asas Pacta Sunt Servanda Asas itikat Baik Asas Kepribadian

Syarat-syarat Sah PerjanjianSesuai pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnyaperjanjian-perjanjian, diperlukan 4 syarat :a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan

dirinya,b. Kecakapan untuk membuat perjanjian,c. Suatu hal tertentu,d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Materai dalam suatu perjanjian bukanlah merupakan syarat sah perjanjian. Perjanjian tetap sah meskipun tidak disertai dengan materai. Keberadaan materai dalam suatu perjanjian merupakan pemenuhan pajak bea materai kepada negara. Apabila tidak dipenuhi, jika di kemudian hari terdapat sengketa/permasalahan, nantinya dapat dilakukan pemateraian menyusul melalui kantor pos sebagai syarat administratif alat bukti di pengadilan.

Dalam tahapan perjanjian maupun kontrak ada sebagian pihak yang mengawali dengan pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) atau Letter of Intent (LoI) yang menyatakan kesepakatan para pihak sebelum membuat perjanjian. MoU mapun LoI pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum apapun tidak dilaksanakan. Sedangkan apabila para pihak telah melaksanakan ketentuan dalam MoU/LoI, meskipun tidak diikuti perjanjian maka MoU/LoI tersebut menjadi mengikat sebagaimana perjanjian.

Sekian Terima Kasih