10/04/2023

1

PRESENTASI FRANKY DONTIN TOBING

DENGAN JUDUL KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.

YANG DI SUSUN OLEH :

Franky Dontin Tobing

10/04/2023

2

Latar Belakang

Negara merupakan pribadi terpenting dalam hukum internasional. Hukum internasional pada dasarnya merupakan produk dari hubungan antara negara-negara baik melalui praktek yang membentuk hukum internasional atau melalui kesepakatan (perjanjian) internasional negara-negara itu sendiri.

Berdirinya suatu negara untuk menjadi negara yang berdaulat dapat melalui negara bekas kolonialisasi menjadi negara yang merdeka, perpecahan dari suatu negara, penggabungan beberapa negara menjadi suatu negara baru atau penggunaan kekerasan untuk menduduki suatu negara.

10/04/2023

3

LANDASAN TEORI

1. Syarat-syarat Terbentuknya NegaraNegara adalah subjek hukum internasional dan hal ini sudah

ada sejak munculnya hukum internasional. Banyak para ahli yang telah memberikan berbagai definisi yang mengggambarkan negara.

Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) “Convention on Rights and Duties of States of 1933” mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara mengemukakan karateristik-karateristik suatu negara. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: a. Permanent population

Harus ada rakyat yang permanen. b. Defined Territory

Harus ada wilayah atau daerah yang tetap.c. A government

Harus ada pemerintahd. A capacity to enter into relations with other states

Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

10/04/2023

4

TEORI PENGAKUAN

A. Teori KonstitutifTeori ini berpendapat bahwa suatu negara menjadi subjek

hukum internasional hanya melalui pengakuan, jadi hanya dengan pengakuanlah suatu negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dan karenanya memperoleh status sebagai subjek hukum internasional.

B. Teori DeklaratifMenurut teori ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan

suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Suatu negara mendapatkan semuanya dalam hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang telah ada terlebih dahulu, namun berdasarkan situasi-situasi nyata tertentu. Kemampuan tersebut secara hukum ditentukan oleh usaha-usahanya serta keadaan-keadaannya yang nyata dan tidak perlu menunggu negara lain mengakuinya. Negara tersebut mempunyai kompetensi menurut hukum internasionalnya.

10/04/2023

5

BENTUK-BENTUK PENGAKUAN

1. Pengakuan Negara BaruKebanyakan negara diakui setelah negara tersebut

merdeka dan memenuhi empat unsur negara menurut hukum internasional.

2. Pengakuan Pemerintah BaruJika suatu negara menolak pengakuan suatu

pemerintahan baru yang berkuasa di suatu negara tidak mengakibatkan negara tersebut kehilangan statusnya sebagai subjek hukum internasional. Dalam memberikan pengakuan biasanya ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan negara untuk memutuskan mengakui atau tidak mengakui pemerintahan baru tersebut.

10/04/2023

6

Macam-macam Pengakuan NegaraPengakuan KolektifPengakuan TerpisahPengakuan MutlakPengakuan Bersyarat

Macam-Macam Pengakuan Pemerintahan BaruPengakuan de factoPengakuan de jure

Cara-cara Pemberian PengakuanPengakuan yang tegas (express recognition)Pengakuan diam-diam

10/04/2023

7

2. KEDAULATAN NEGARA DAN HAK BERDAULAT

A. Pengertian Unsur-unsur NegaraMenurut Hendry C. Black, Negara yaitu sekumpulan orang

yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahan, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Unsur-unsur suatu negara diatur dalam Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of State of 1933.

B. Bentuk-bentuk Negara1. Negara kesatuan

Negara dengan bentuk ini (unitary states) yaitu suatu negara yang memiliki suatu pemerintah yang bertanggung jawab mengatur seluruh wilayahnya. Contoh : Negara Indonesia

10/04/2023

8

2. Dependent statesAdalah negara-negara yang bertanggung jawab kepada negara-

negara lain baik karena adanya perjanjian untuk menyerahkan hubungan luar negeri kepada negara lain atau karena adanya pendudukan sebagai akibat perang. Contoh: Negara Jerman.

3. Federal statesBentuk dasar dari negara federal ini yaitu bahwa wewenang

terhadap urusan dalam negeri dibagi menurut konstitusi antara pejabat federal dengan anggota-anggota federasi. Sedangkan urusan luar negerinya biasanya dipegang oleh pemerintah federal pusat.Contoh : Negara Amerika Serikat.

10/04/2023

9

4. Members of Commonwealth (Negara Persemakmuran)Persemakmuran dilatarbelakangi oleh adanya proses

dekolonisasi pada negara-negara tersebut.Proses dekolonisasi terjadi karena ada 2 kemungkinan. Pertama, negara tersebut merdeka penuh, berdaulat, dan terpisah dari negara yang pernah mendudukinya. Kedua, negara tersebut terpaksa tergantung kepada negara yang mendudukinya karena negara tersebut kecil atau terbelakang (miskin), sehingga memberinya kemerdekaan bukanlah jalan yang terbaik. Untuk negara-negara ini kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negerinya tetap berada pada kekuasaannya, namun ketergantungannya kepada negara yang pernah mendudukinya dalam beberapa urusan-urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada negara induknya. Contoh: Negara Inggris

5. Negara netral

Adalah suatu negara yang kemerdekaan, politik, dan wilayahnya dengan kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara-negara besar dan negara-negara ini tidak akan pernah berpegang melawan negara lain, kecuali untuk pertahanan diri, dan tidak akan pernah mengadakan perjanjian aliansi yang dapat menimbulkan peperangan.Contoh : Negara Swiss

10/04/2023

10

DOKTRIN HAK DAN KEWAJIBAN DASAR NEGARA

1. Hak-hak negara: hak atas kemerdekaan hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda

yang berada di dalam wilayahnya hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-

negara lain hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif.

2. Kewajiban negara: kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah

yang terjadi di negara lain kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya

dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan

perdamaian dan keamanan internasional kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui

cara-cara kekerasan.

10/04/2023

11

3. KEDAULATAN ATAS WILAYAH DARAT

Kedaulatan Tertorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan jurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yang terdiri dari tanah atau daratan, laut dan udara.

Prinsip dan Cara Memperoleh Wilayah 1. Prinsip Efektivitas

Prinsip ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Disamping menggunakan prinsip ini, Martin Dixon juga memperkenalkan 2 prinsip lain, yaitu (a) adanya kontrol atau pengawasan dari negara terhadap suatu wilayah dan (b) adanya pelaksanaan fungsi-fungsi negara di wilayah tersebut secara damai.

10/04/2023

12

2. Prinsip Uti Possidetis

Menurut prinsip ini, pada prinsipnya batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengkuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Dinyatakan pada prinsipnya karena dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang atau yang baru) dapat saja berubah.

Karena cukup banyaknya sengketa perbatasan diselesaikan dengan menerapkan prinsip ini, Martin Dixon berpendapat bahwa prinsip usi possidetis sudah menjadi suatu prinsip hukum kebiasaan yang berlaku umum (a principle of cutomary law of general application) :

a. Pendudukan (Occupation)b. Penaklukan atau Aneksasi (Annexation)c. Akresi atau Pertambahan (Accretion dan Avulsion)d. Preskripsi (Prescription)e. Cessi (Cession)f. Plebisit (Plebiscite)

10/04/2023

13

DEMIKIANLAH HASIL PRESENTASI saya, SEMOGA DENGAN ADANYA PRESENTASI saya INI DAPAT BERGUNA DAN MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN TEMAN-TEMAN AKAN KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.