BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM …

i

LAPORAN PENELITIAN

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN UMKM ATAS AKSES

MODAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009

TENTANG KEPARIWISATAAN

Peneliti :

Dr. Dewa Gde Rudy, SH.M.Hum

Penelitian Mandiri

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

i

ii

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kepastian Hukum Pengaturan Umkm

Atas Akses Modal Dalam Undang-

Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan

2. Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Dewa Gde Rudy, SH.,M.Hum

b. Pangkat/Gol./NIP : Pembina Tk.I/IV.b/19590114 1986011001

c. Jabatan Fungsional/ : Lektor Kepala

Struktural

d. Pengelaman : (Terlampir dalam CV)

Penelitian

e. Alamat rumah/Hp. : Jl. Batuyang Gang Bangau V.C No.5

Batubulan Gianyar / Hp. 081 337 005 156

f. E-mail :

3. Jumlah Tim Penelitian : 1 orang

4. Lokasi Penelitian :

5. Jangka waktu penelitian : 3 (tiga) bulan

6. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Mengetahui, Denpasar, 12 Juli 2016

Ketua Bagian Peneliti,

Hukum Keperdataan

(Dr. I Wayan Wiryawan, SH.MH) (Dr. Dewa Gde Rudy, SH.,M.Hum)

NIP. 19550306 1984031003 NIP. 19590114 1986011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Udayana

(Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum)

NIP. 19650221 1990031005

iii

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul Tanggungjawab Pihak-Pihak

Atas Penyiaran Iklan Yang Merugikan Konsumen. Sehubungan dengan

judul penelitian dimaksud, permasalahan yang diteliti adalah : 1)

Bagaimana kode etik dan peraturan yang mengatur tentang iklan ? 2)

Bagaimana tanggung jawab pihak-pihak atas penyiaran iklan yang

merugikan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

ada.

Penelitian yang diselenggarakan ini termasuk penelitian hukum

normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach),

pendekatan analisa konsep hukum (analitical and conceptual approach),

dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang

dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer,

sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik tentang periklanan

tidak memuat dan menjabarkan tanggungjawab setiap praktisi periklanan.

Kode etik periklanan hanya memuat prinsip dan asas umum periklanan.

Pengaturan tentang iklan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang ada (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999) mengatur tentang

Tanggungjawab perusahaan periklanan. Sementara menurut PP No. 69

tahun 1999, Penerbit, Pencetak pemegang ijin siaran radio, atau televisi,

agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan turut

bertanggungjawab atas informasi iklan yang tidak benar yang merugikan

konsumen.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Periklanan, Kerugian Konsumen.

iv

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha

Esa, maka saya dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian ini sesuai

dengan jadwal penelitian yang sudah ditetapkan. Meskipun laporan hasil

penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun saya tetap bersyukur

bahwa saya dapat menyelesaikannya mengingat tanggung jawab dan

tuntutan keilmuan.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, maka penelitian ini dapat

diselesaikan, dan untuk itu tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih.

Menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun

saya tetap berharap semoga hasil penelitian yang sangat sederhana ini

ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang.

Denpasar, 21 Juni 2016

Peneliti,

v

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................... ii

ABSTRAK .................................................................................... iii

KATA PENGANTAR .................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................. vi

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................... 1

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................ 10

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ............... 15

BAB IV. METODE PENELITIAN ........................................... 17

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................. 20

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .................................. 41

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

1 Nama Dr. Dewa Gede Rudy, SH.,M.Hum.

2 NIP/NIK 19590114 198601 1 001

3 Tempat dan Tanggal Lahir Gianyar, 14 Januari 1959

4 Jenis Kelamin Laki-Laki

5 Status Perkawinan Kawin

6 Agama Hindu

7 Golongan / Pangkat Pembina Tk. I/IV/b

8 Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala

9 Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Udayana

10 Alamat Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114

11 Telp./Faks. 0361-222666/0361-266888

12 Alamat Rumah Jl.Batuyang Gg.Bangau 5C No.5 Batubulan

13 Telp./HP. 081 337 005 156

14 Alamat e-mail [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun

Lulus

Program Pendidikan (Diploma,

Sarjana, Magister, Spesialis, dan

Doktor)

Perguruan Tinggi Jurusan /

Program Studi

1985 S1 UNUD Ilmu Hukum /

Hukum Keperdata

2001 S2 UNPAD Ilmu Hukum /

Hukum Bisnis

2015 S3 UNUD

Ilmu Hukum /

Hukum Bisnis

Kepariwisataan

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun Jenis Pelatihan

(Dalam / Luar Negeri) Penyelenggara

Jangka

Waktu

1995 Penataran Hukum Dagang UGM

Yogyakarta

16 Hari

1997 Pelatihan Hak Atas Kekayaan Intelektual

(HAKI)

UNAIR

Surabaya

18 Hari

2008 Compousing Block Book FH. UNUD-

Universiteit

Masstricht

1 Hari

2010 Legal Research For Faculty of Law

Udayana University Academic Staffs

FH. UNUD-

Universiteit

Masstricht

2 Hari

2010 Comparative Private Law FH. UNUD-

Universiteit

Masstricht

3 Hari

2010 Participated in the Workshop Problem

Based Learning

FH. UNUD-

Universiteit

Masstricht

3 Hari

2011 PBL Training and Workshop Gender and

Law For FL UNUD Academic Staffs

FH. UNUD-

Universiteit

Masstricht

3 Hari

2011 Workshop Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum

UNUD

3 Hari

2012 Participated In The Workshop On Problem

Based Learning For FL UNUD

FH. UNUD-

Universiteit

Masstricht

3 Hari

2012 Pelatihan Pemantapan Penyusunan

Perangkat Pembelajaran dan Evaluasi Hasil

Belajar Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

Unit Penjamin

Mutu Fakultas

Hukum UNUD

2 hari

2012 Workshop Penyempurnaan Kurikulum

Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Prodi Magister

(S2) Ilmu

Hukum UNUD

2 hari

2014 Konferensi Nasional Mengevaluasi

Kesiapan Hukum Perdata Nasional

Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan

Masa Depan.

Fakultas Hukum

Universitas

Lambang

Mangkurat

Banjarmasin

2 hari

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah Program

Pendidikan

Institusi/Jurusan/

Program Studi Tahun … s/d …

Hukum Dagang S1 FH. UNUD Ganjil/Genap

1986 – 1990

Hukum

Ketenagakerjaan

S1 FH. UNUD Ganjil/Genap

1986 – 1990

Hukum Perbankan S1 FH. UNUD Ganjil/Genap

2001 – sekarang

Hukum Perlindungan

Konsumen

S1 FH. UNUD Ganjil/Genap

2001 – sekarag

Hukum Pembiayaan S1 FH. UNUD Ganjil/Genap

2009 – sekarang

Pengantar Hukum

Bisnis

S1 FE. UNUD Ganjil/Genap

2001 – sekarang

Hukum Bisnis D.1 & D3 Program Diploma

FE. UNUD

Ganjil/Genap

2001 – 2008

Hukum Keuangan

Negara

S2 Program Pascasarjana

Ilmu Hukum UNUD

Genap

2001 – 2003

Hukum Perbankan dan

Pembiayaan

S2 Program Pascasarjana

Ilmu Hukum UNUD

Ganjil

2006 – 2013

Hukum Perbankan dan

Pembiayaan

S2 Program Kenotariatan

FH. UNUD-UNIBRAW

Malang

Ganjil

2007 – 2013

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah Program

Pendidikan

Jenis Bahan Ajar

(cetak dan non cetak) Tahun … s/d …

Hukum Perbankan

(Bahan Ajar)

Fakultas Hukum

UNUD Non cetak 2007 – sekarang

Hukum Perbankan

(Block Book)

Fakultas Hukum


Hukum Perlindungan

Konsumen

(Diklat)

Fakultas Hukum


Hukum Perlindungan

Konsumen

(Block Book)

Fakultas Hukum


Hukum Pembiayaan

(Block Book)

Fakultas Hukum


Hukum Kepailitan

(Block Book)

Fakultas Hukum


Perancangan Kontrak

(Block Book)

Fakultas Hukum


PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun Judul Penelitian Ketua/

Anggota Tim Sumber Dana

1987

Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan

Hak-hak Konsumen Di Kota Administratif

Denpasar

Anggota Mandiri

2001

Tanggung Jawab Produsen Atas kerugian

Konsumen Akibat Mengkonsumsi Produk

Makanan Yang Dipasarkan Pengecer

Ketua Mandiri

2007 Kajian Penggunaan Dana Pemerintah Daerah

Untuk Penjaminan Kredit UMKM

Anggota

Bank Indonesia

2009 Bentuk Perjanjian Dan Bentuk Sengketa Dalam

Jual Beli Internasional Barang Kerajinan Emas

dan Perak di Desa Celuk

Ketua

Mandiri

2009 Pembagian dan Penentuan Ahli Waris Yang

Menyangkut Tanah menurut Hukum Adat

Waris di Desa Ubud Gianyar.

Ketua

Mandiri

2010 Penggunaan dan Pemahaman Pelaku Usaha

atas Standar Kontrak Dagang Modal ICC

dalam Jual Beli Barang Kerajinan Perak di

Desa Celuk.

Ketua

Mandirii

2010 Pembiayaan Modal Ventura Dalam Rangka

Pengembangan Usaha Kecil Menengah

(UKM) Kepariwisataan Di Bali

Anggota

NPT Project

NUFFIC

2010 Pengaturan Perdagangan Valuta Asing Bukan

Bank

Anggota

Bank Indonesia

2011 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta

Program Komputer ( Studi Empiris Akses

Penggunaan Software Melalui Skema Open

Source License Di Propinsi Bali )

Anggota

Lemlit UNUD

2011 Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta

Program Komputer Berbasis Konsep

Intellectual Freedom Dalam Kaitannya

Dengan TRIPs Agreement

Anggota

Dana DIPA

Fakultas

Hukum UNUD

2011 Perlindungan Hukum Konsumen Dalam

Kaitannya Dengan Pelabelan Produk

Makanan

Anggota

Dana DIPA

Fakultas

Hukum UNUD

2012 Kedudukan Bank Sebagai Kreditur Dalam

Hal Tidak Dilaksanakannya Pendaftaran

Jaminan Fidusia

Anggota

Program

Magister

Kenotariatan

Fakultas

Hukum UNUD

2012 Pembentukan Modal Dokumentasi dan

Publikasi Format Baku Dalam Usaha

Meningkatkan Kepastian Perlindungan

Hukum Terhadap Intangible Asset (Hak

Kekayaan Intelektual) dan Eksplorasi

Budaya Tradisional (EBT) Bali.

Anggota

Dana hibah

Penelitian

Unggulan

UNUD

2013 Implikasi Prinsip MFN dan NT Terhadap

Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di

Indonesia

Anggota

Dana DIPA

BLU Program

Magister Ilmu

Hukum UNUD

2013 Pencantuman Bahan Pemanis Buatan Pada

Label Kemasan Pangan Dalam Kaitannya

Dengan Perlindungan Konsumen

Anggota

Dana DIPA

Fakultas

Hukum UNUD

2014 Identifikasi Hasil Karya Kain Tenun

Tradisional Bali (Foeklor) Dalam Dimensi

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual

Anggota

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Propinsi Bali

2015 Politik Hukum Pengaturan UMKM di

Indonesia

Ketua Mandiri

KARYA TULIS ILMIAH Buku / Bab Buku / Jurnal

Tahun Judul Penerbit/Jurnal

1986 Masalah Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kertha Patrika,

Nomor 38 Tahun XII

Desember 1986

1991 Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham

Sehubungan Dengan Prospektus.

Kertha Patrika,

Nomor 57 Tahun XII

Desember 1991

2005 Perspektif Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia

Abad 21 Dalam Kerangka WTO

Kertha Patrika

ISSN: 0215-899 X

2009 Kesadaran Hukum Dalam Hubungannya Dengan

Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum

Krettha Dyatmika

ISSN : 1978-8401

KARYA TULIS ILMIAH Makalah/Poster

Tahun Judul Penyelenggara

2002 Penerapan Ketentuan Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999

Dalam Perjanjian Kredit Bank.

PT. Bank Rakyat

Indonesia

2003 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan UU No.8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi

Bali

2011 Peningkatan Kemampuan Manajemen Lembaga

Keuangan dan UMKM

Mahasiswa KKN

UNUD

KARYA TULIS ILMIAH Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun Judul Penyelenggara

KONFERENSI / SEMINAR / LOKAKARYA / SIMPOSIUM

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/peserta/

pembicara

2001 Lokakarya Kurikulum Fakultas

Hukum Universitas Udayana

FH UNUD Peserta

2002 Mencari Solusi Peningkatan

Mutu Pendidikan Tinggi di

Universitas Udayana

UNUD Peserta

2003 Lokakarya Mata Kuliah Umum

(MKU), Lembaga Pengkajian

dan Pengembangan Pendidikan

(LP3) UNUD, dengan UPT

MKU UNUD

UNUD Peserta

2005 Penegakan Hukum Kekayaan

Intelektual

FH. UNUD Peserta

2006 Kejahatan Terhadap

Kepentingan Umum dan

Kejahatan Terhadap Martabat

FH. UNUD – Komnas

HAM

Peserta

2006 Seminar Membangun

Kepercayaan Masyarakat

Terhadap Citra Hukum

FH. UNUD Peserta

2006 Aspek-Aspek Kebanksentralan

dalam Perspektif

Ketatanegaraan

Mahkamah Konstitusi

RI dan BI

Peserta

2007 Kegiatan Perbankan dalam

Perspektif Tindak Pindana

Korupsi

FH. UNUD Peserta

2008 Intellectual Property Rights

(IPR)

FH. UNUD Peserta

2009 Diseminasi Rekomendasi Bagi

Pembaruan Hukum di Indonesia

KHN Komisi Hukum

Nasional RI

Peserta

2009 Refleksi Kearifan Lokal Dalam

Politik Pembangunan Hukum

FH. UNUD Peserta

2010 Kesetaraan Gender Palang Merah Indonesia

Propinsi Bali

Peserta

2010 Pemantapan Proses

Pembelajaran sebagai Upaya

Peningkatan Mutu Lulusan

Unit Penjaminan Mutu

FH. UNUD

Peserta

2012 Perlindungan Hak-Hak

Minoritas Dalam Hukum

Nasional dan Hukum

Internasional.

Hanss Seidel

Foundation dan

Fakultas Hukum

UNUD

Peserta

2012 Lokakarya Penyempurnaan

Kurikulum dan Buku Pedoman

Program Studi Magister

Kenotariatan Program

Pascasarjana Universitas

Udayana

Program Magister

Kenotariatan FH.

UNUD

Peserta

2012 Diskusi Ilmiah Tentang

“Tinjauan Implementasi

Ketetapan MPR RI Nomor

VI/MPR/2001 tentang Etika

Kehidupan Berbangsa : Upaya

Mewujudkan Sistem Hukum

Yang Berkeadilan”

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat Republik

Indonesia dan

Universitas Udayana

Peserta

2013 Seminar Nasional “Pentingnya

Amandemen Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan : Memastikan

Payung Hukum Yangk

Komprehensif Demi

Mewujudkan Perkawinan

Sejahtera dan Bahagia”

Program Studi

Magister (S2) Ilmu

Hukum Program

Pascasarjana UNUD

Peserta

2013 Seminar Nasional

“Pemberdayaan Ekonomi

Kerakyatan Menuju Masyarakat

Pedesaan Yang Mandiri, Maju,

dan Sejahtera”

Program Studi Doktor

Ilmu Manajemen

Fakutlas Ekonomi

UNUD

Peserta

2013 Sosialisasi dan Pengukuhan

Pengurus Harian Gerakan

Pemantapan Pancasila (GPP)

Bali.

Fakultas Kedokteran

UNUD

Peserta

2014 Diskusi Publik Tentang :

Undang-Undang Desa

Solusikah?”

Badan Eksekutif

Mahasiswa Fakultas

Hukum UNUD

Peserta

2014 Lokakarya Bank Proposal

Unit Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat

Fakultas Hukum

Universitas Udayana

Peserta

2014 Musyawarah Penyusunan

Rencana Anggaran Penerimaan

dan Belanja Fakultas Hukum

Universitas Udayana Tahu 2015

Fakultas Hukum

UNUD

Peserta

2014 Seminar Bagian Hukum

Keperdataan

Bagian Hukum

Keperdataan Fakutlas

Hukum UNUD

Peserta

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Jenis / Nama Kegiatan Tempat

1998 Bantuan Masalah-Masalah Hukum Adat yang Timbul Akibat

Perceraian di Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten

Gianyar

Gianyar

2002 Penyuluhan tentang Perlindungan Terhadap Karya Cipta

dibidang Seni Patung

Denpasar

2004 Penyuluhan Hukum tentang Perkawinan dan Perceraian

menurut UU No. 1 Tahun 1974

Gianyar

2004 Penyuluhan Hukum UU Perkawinan, Narkotika, Pajak,

Pertanahan Adat dan lain-lain.

Badung



Jembrana



Denpasar

2008 Pelatihan tentang Tehnik Perancangan Kontrak Sewa

Menyewa di Banjar Apuan, Desa Singapadu, Kecamatan

Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Gianyar

2008 Pelatihan tentang Tehnik Perancangan Kontrak Sewa

Menyewa di Banjar Belang Kaler, Desa Singapadu,

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Gianyar

2010 Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta

Fotografi, Pengetahuan Tradisional dan Desain Industri di

Yayasan Idep Selaras Alam Desa Pengosekan Ubud Gianyar,

Bali

Gianyar

2013 Sosialisasi Penggunaan Bahan Tambahan Makanan

(BTM) Pada Pedagang Pasar Tradisional Peguyangan

Denpasar Utara.

Denpasar

2013 Tehnik Penyusunan Perarem Penduduk Pendatang di

Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.

Gianyar

2013 Penyuluhan Perlindungan Konsumen di Banjar

Anggabaya Kelurahan Penatih Kota Denpasar.

Denpasar

2013 Penyuluhan Hukum Tentang Teknis Perancangan

Kontrak Bisnis di Fakultas Ekonomi Universitas

Warmadewa.

Denpasar

2014 Sosialisasi Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Bisnis Melalalui Lembaga Arbitrase Bagi Mahasiswa

Program Diploma FE Universitas Udayana.

Denpasar

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran / Jabatan

Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, Studio,

Manajemen Sistem Informasi

Akademik dll)

Tahun … s/d ….

Sekretaris Bagian

Hukum Keperdataan

Bagian Hukum Keperdataan FH. UNUD 2010 – 2014

Personalia Penjaminan

Mutu FH. UNUD

Unit Penjaminan Mutu FH. UNUD 2006 – 2008

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun Jenis / Nama Kegiatan Peran Tempat

2005 Bakti Sosial Mahasiswa Non Reguler FH.

UNUD

Anggota Panitia FH. UNUD

2004 SPMB FH. Universitas Udayana Anggota Panitia FH. UNUD

2005 Praktek Kemahiran dan Keterampilan

Hukum (PKKH) FH. UNUD


2007 Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa

Baru Non Reguler FH UNUD




Dosen Pembekal FH. UNUD

2008 Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa

Baru Non Reguler FH UNUD

Anggota Panita FH. UNUD



Dosen Penguji FH. UNUD



Dosen

Pembimbing

FH.UNUD

PENGHARGAAN / PIAGAM

Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi

ORGANISASI PROFESI / ILMIAH

Tahun Jenis / Nama Organisasi Jabatan/Jenjang

keanggotaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar

dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia memper-tanggungjawabkannya.

Denpasar, 28 April 2016

Yang Menyatakan,

(Dr.Dewa Gde Rudy, SH.,M.Hum)

NIP. 19590114 198601 1 001

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek. Aspek-

aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, budaya, sosial, agama,

lingkungan, keamanan, dan aspek lainnya. Aspek yang mendapat perhatian

paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonomi. Terkait

dengan aspek ekonomi inilah pariwisata dikatakan sebagai suatu industri.

Bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis1, yang

berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.

Dewasa ini perkembangan pariwisata dunia mengarah ke Asia

Pasifik, setelah Eropa mengalami jaman keemasan pada masa-masa

terdahulu. Negara-negara dikawasan Asia Pasifik dan Karibia akan

mewakili pengembangan pasar Internasional baru dan akan menjadi masa

depan internasional.2

Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik, merupakan destinasi

pariwisata yang sangat dikenal dunia. Pariwisata mempunyai pengaruh yang

sangat besar terhadap perekonomian masyarakat, dimana pariwisata

mempunyai peranan positif dalam penciptaan pendapatan bagi masyarakat,

1Gelgel, I Putu, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan

Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 23.

(Selanjutnya disebut Gelgel I Putu I). Lihat juga Wyasa Putra Ida Bagus, 2003, Hukum Bisnis

Pariwisata., PT. Refika Aditama, Bandung, h. 17-18. (Selanjutnya disebut Wyasa Putra Ida Bagus

II).

2 Pitana I Gede, 2006, Kepariwisataan Bali Dalam Wacana Otonomi Daerah, Puslitbang

Kepariwisataan Badan Pengembangan Sumber Daya Budpar Departemen Kebudayaan dan

Pariwisata, Jakarta, h.3. (Selnjutnya disebut Pitana I Gede I).

2

penciptaan lapangan kerja, sebagai sumber penghasilan devisa, mendorong

ekspor (khususnya barang-barang hasil industri kerajinan), dan mengubah

struktur perekonomian ke arah yang lebih berimbang.

Kegiatan pariwisata yang melibatkan usaha yang berskala besar

maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut

UMKM mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi

nasional, oleh karena disamping berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil

pembangunan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari usaha

ekonomi kerakyatan penting untuk diberdayakan ditengah arus

perkembangan pariwisata. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan di era

globalisasi, pemerintah perlu memberi dorongan agar kegiatan usaha

dibidang pariwisata dapat memberi peluang dalam pemberdayaan ekonomi

rakyat.3 Bila UMKM sebagai bentuk ekonomi kerakyatan tidak diberikan

peluang dan kurang diberdayakan, maka ia tidak akan mempunyai daya

saing ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi global.

Sebagai daerah destinasi wisata utama di Indonesia dengan sektor

unggulan pariwisata, seperti Bali misalnya pernah mengalami krisis

ekonomi, seperti pada waktu ledakan bom di Jl. Legian Kuta Tahun 2002

dan di Jimbaran tahun 2005, telah memporak-porandakan perekonomian di

Bali. Korporat, hotel, restoran, agen perjalanan, dan aktivitas pariwisata

3 Gelgel I Putu, 2006, Hukum Pariwisata Suatu Pengantar, Widya Dharma, Universitas

Hindu Indonesia, Denpasar, h. 29. (Selanjutnya disebut I Putu Gelgel II).

3

lumpuh. Namun pada sisi lain UMKM mampu bertahan ditengah-tengah

krisis tersebut.4

Fakta menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh

kelompok UMKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja

yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu, diharapkan kelompok

UMKM ini terus berperan optimal dalam upaya menangulangi

pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya.5

Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM yang bergerak di

bidang usaha pariwisata mempunyai peran strategis dalam upaya

Pemerintah Daerah memerangi kemiskinan di daerah.

Bila dilihat dari eksistensi UMKM sebagai bagian dari ekonomi

kerakyatan6, telah menghadapi berbagai problematik, baik problematik

sosiologis, maupun yuridis, terkait dengan upaya pemberdayaan UMKM

dalam perekonomian nasional. Berbagai problematik dimaksud penting

kiranya untuk dikaji mengingat begitu besarnya peran UMKM sebagai

motor penggerak pembangunan dibidang ekonomi.

4 Ibid. Lihat juga Wenegama I Wayan, Peranan Usaha Kecil dan Menengah Dalam

Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansemal

Kabupaten Badung, Buletin Studi Ekonomi Volume 18 Nomor 1 Pebruari 2013, h. 79.

Menurutnya krisis ekonomi yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, dimana usaha besar

banyak yang stagnasi dan bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh

dalam menghadapi krisis tersebut. Oleh karena itu pemberdayaan perlu dilakukan oleh pemerintah

agar UMKM dapat lebih berkembang dan kompetitif bersama pelaku usaha ekonomi lainnya.

5 Tulus Tambunan, 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-isu

Penting, LP3ES, Jakarta, h.XVI.

6 Ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni upaya pemberdayaan (kelompok

atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Rakyat yang dimaksud dalam

perekonomian di Indonesia adalah rakyat yang berada pada kelas menengah ke bawah yang

mendominasi, dengan modal kecil, teknologi sederhana, dan pada sektor agraris. Lihat Tara,

Azwir, 2001, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Nuansa Madani, Jakarta, h. 1.

4

Secara sosiologis problem yang dihadapi UMKM adalah masih

kurang maksimalnya perhatian dari pemerintah terhadap UMKM, terutama

dari segi akses permodalan usaha. Banyak produk deregulasi yang justru

mengorbankan pengusaha yang masuk kategori UMKM, baik langsung

maupun tidak langsung, padahal kalangan pengusaha ini dalam pelbagai

peristiwa justru menjadi penggerak utama kekuatan sosial.7

Modal merupakan kunci dari berlangsungnya usaha, sebab tanpa

modal tidak mungkin UMKM dapat menjalankan usaha yang

diinginkannya. Fenomena yang dihadapi UMKM memang tidak hanya

menyangkut terbatasnya akses modal, tetapi juga lemah dari segi sumber

daya manusia, teknologi, manajemen, maupun akses pasar, sehingga sulit

untuk bersaing dan bermitra dengan usaha besar.8

Terbatasnya akses pasar dan akses modal sebagaimana dikemukakan

tersebut di atas juga dialami oleh UMKM di bidang usaha pariwisata.

UMKM merupakan fenomena baru dimana eksistensinya dalam

perekonomian Indonesia, menjadi isu penting sebagai pilar ekonomi

disamping BUMN, Badan Usaha Swasta, dan bentuk badan usaha lainnya.

Namun kenyataannya keberadaan UMKM masih sebagai kelompok usaha

yang terpinggirkan dalam situasi kerasnya menghadapi persaingan bisnis

7 Normin S. Pakpahan, Frans Limahelu, 1992, Peta Hukum Dibidang Kegiatan Ekonomi,

Suatu Studi Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada Sepuluh

Provinsi di Indonesia, Kantor Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan bekerjasama dengan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 12.

8 Mohammad Jafar Hafsah, 2000, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta, h. 67. Lihat juga Budi Rachmat, 2005, Modal Ventura, Cara Mudah

Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 21.

5

domestik dan free trade global seperti Asean China Free Trade Agreement

(ACFTA).9

Terkait dengan akses UMKM terhadap model yang merupakan

bagian terpenting dari pemberdayaan UMKM, penting kiranya dicermati

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, khususnya Undang-

undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan guna mengetahui

problem yuridis yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 sesungguhnya sudah

mengatur tentang akses UMKM untuk mendapatkan modal, seperti diatur

dalam Pasal 17, Pasal 26 huruf f dan Pasal 61.

Meskipun demikian UMKM tetap tidak berdaya karena tidak dapat

mengelola modal dengan baik, sehingga tidak mampu menjaga

keberlanjutan usaha. Ketidakberdayaan UMKM yang telah mendapat

penguatan modal disebabkan karena kelemahan pengetahuan, teknologi,

akses pasar, jaringan usaha, jaringan informasi, sistem kelembagaan usaha,

Sumber Daya Manusia, yang merupakan bentuk lain dari modal selain uang,

atau modal dalam pengertian yang luas.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

memang telah mengatur akses UMKM atas modal, namun akses itu belum

mencakup modal dalam pengertian yang luas. Kebijakan akses modal

menggunakan konsep modal dalam arti sempit, yaitu terbatas pada modal

dalam bentuk uang, sehingga kebijakan akses modal UMKM sepenuhnya

9 Retno Murni et. all., Eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Penopang

Industri Pariwisata Berkelanjutan di Bali, Jurnal Elmiah Kertha Patrika, Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Volume 36 No.2 September 2011, h. 103.

6

berorientasi pada pengaturan atas akses modal dan realisasi modal, tetapi

tidak mencakup pengaturan terhadap upaya-upaya penguatan UMKM dalam

mengelola modal dan memelihara keberlanjutan usaha.

Selain itu, akses untuk mendapatkan modal bagi UMKM seperti

diatur dalam ketentuan Pasal 17, 26 huruf f dan Pasal 61 Undang-undang

Kepariwisataan masih menunjukkan adanya kelemahan, karena belum

memberi jaminan kepastian hukum bagi UMKM.

Kelemahan yang nampak dalam bidang hukum (peraturan

perundang-undangan) yang dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia

adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga

dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko, bahkan

bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang

sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara.10

Kepastian hukum (rechtszeherheid, legal certainty) merupakan

azas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan

hukum (rechtshandhaving, law enforcement).11

Apabila tidak ada

kepastian hukum, maka hukum (peraturan perundang-undangan) akan

mengalami kendala dalam penegakannya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-

undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada

hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi. Namun perlu

10

Elli Ruslan, 2013, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat

Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Total Media, Yogyakarta, h. 253. 11

Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum

Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat, PT. Radja Grafindo Persada,

Jakarta, h. 341.

7

diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak

semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (geschreven).12

Menyikapi fenomena pengaturan UMKM seperti itu, maka perlu

diteliti lebih jauh mengenai sebab-sebab mengapa UMKM dalam

kondisi tidak berdaya dan masih sulit untuk mendapatkan modal,

padahal akses untuk mendapatkan mendapatkan modal sudah diatur

dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang

Kepariwisataan yang akan menjadi fokus dari penelitian ini adalah

kepastian hukum dari pengaturan UMKM atas akses modal dalam UU

No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana disampaikan diatas, maka

dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ruang lingkup pengaturan pariwisata dalam Undang-undang

No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ?

2. Bagaimana kepastian hukum pengaturan UMKM atas akses modal

dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Mengingat begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang UMKM, makan penelitian ini lebih memfokuskan pada

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Pada

12

Ibid, h. 342.

8

permasalahan pertama, akan diteliti tentang ruang lingkup pengaturan

pariwisata dalam Undang-undang Kepariwisataan. Pada permasalahan

kedua, akan diteliti tentang kepastian hukum pengaturan UMKM atas akses

modal dalam Undang-undang Kepariwisataan.

9

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

2.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui problem

yuridis yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM dibidang akses

modal dengan menfokuskan penelitian tentang pengaturan UMKM atas

akses modal dalam Undang-undang No. 2009 Tentang Kepariwisataan.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui dan memahami tentang ruang lingkup materi

pariwisata yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009

Tentang Kepariwisataan.

b. Untuk mengetahui dan memahami tentang kepastian hukum

pengaturan UMKM atas akses modal dalam Undang-undang No. 10

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

2.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu

hukum, khususnya Hukum Bisnis Kepariwisataan baik dalam konteks

perkembangan ekonomi domestik maupun global.

10

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah sebagai

pengambil kebijakan dalam menyiapkan perangkat hukum di bidang

kepariwisataan, khusus Undang-undang Kepariwisataan yang mengatur

tentang akses modal UMKM yang bergerak di sector usaha pariwisata.

11

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Pada setiap peraturan perundang-undangan muatan kepastian hukum

menjadi hal yang esensial, tidak terkecuali untuk norma-norma yang termuat

dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dunia usaha,

terutama UMKM.

Kebutuhan utama dunia usaha adalah melakukan aktivitas usaha baik

dalam bentuk produksi, jasa pelayanan, maupun perdagangan. Kepentingan

utama dunia usaha adalah tercapainya iklim usaha yang kondusif, yang dapat

dicapai antara lain sebagai berikut;

1. Adanya jaminan kebebasan berusaha

2. Adanya kepastian hukum

3. Adanya stabilitas keamanan dan ketertiban

4. Adanya good governance.13

Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah

kepastian dalam hukum yaitu kepastian yang menyangkut tentang

peraturannya (normanya). Kepastian hukum tercapai, apabila hukum itu dapat

memberikan kepastian sebanyak-banyaknya, artinya tidak ada undang-

undang dalam undang-undang, tidak ada ketentuan-ketentuan yang

bertentangan dan mengandung arti ganda, dalam undang-undang tidak ada

istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

13

Teddy P. Rachmat, dalam Sulastono, Tommi A. Legowo, 2003, Memadukan Langkah-

langkah Membangun Indonesia, Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, h. 98-107. Lihat juga Jimly

Asshiddiqie, 2012, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, h.135-

136. Selanjutnya disebut Jumly Asshiddiqie III).

12

Secara umum kepastian hukum sebagai suatu konsep pertama-tama

menekankan pada perkataan kepastian dan mengenai kepastian (certainty) itu

sendiri dikemukakan berarti absence of doubt, accuracy, precision, definite.14

Oleh karena itu kepastian hukum maksudnya mengarah pada deskripsi

tentang hukum yang meyakinkan, teliti, tepat, dan pasti.

Gustav Radbruch, pada pokoknya mengemukakan bahwa kepastian

hukum merupakan salah satu elemen dari apa yang disebut dengan cita

hukum atau the idea of law disamping elemen-elemen keadilan (justice) dan

kepatutan (expediency). Kepastian hukum mensyaratkan hukum menjadi

hukum positif (to be positive).15

Dengan mengikuti pandangan tersebut dapatlah dikemukakan,

kepastian hukum terdapat dalam hukum positif, yaitu pada dasarnya hukum

yang secara nyata dan semata-mata disetujui serta selanjutnya diundangkan

oleh suatu kewenangan yang patut dilaksanakan oleh pemerintah dari suatu

masyarakat hukum yang terorganisasi (organized jural society).16

Keberadaan kepastian hukum dalam hukum positif sedemikian

pentingnya bahkan menentukan sahnya hukum itu sendiri. Pemahaman dalam

perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa kepastian hukum menempati

kedudukan penting sehubungan dengan keberadaan dan berfungsinya hukum

itu sendiri dan kepastian hukum pada gilirannya merupakan suatu kebutuhan

14

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul-Minu,

1979, h. 205. Lihat juga Putu Sudarma Sumadi, 2008, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra,

Bandung, h. 80. 15

Gustav Radbruch, 1950, Legal Philosophy dalam; The Philosophies of Lask, Radbruch,

and Dabin, Translated by : Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, h.

108. 16

Sudarma Sumadi Putu, Op. Cit, h. 81.

13

yang wajib diberikan dan dituntut pemenuhannya. Begitu juga mengenai

kepastian hukum yang mengatur UMKM.

Pengaturan yang dimaksud disini adalah pengaturan terhadap UMKM

dengan segala aspeknya, termasuk aspek permodalannya melalui sarana

hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh Pemerintah dan

badan legislatif. Dalam kerangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan

UMKM, dibutuhkan peraturan yang sifatnya komprehensif sebagai bentuk

perlindungan oleh pemerintah.17

Pengaturan merupakan salah satu bentuk fungsi dari fungsi hukum.

Pengaturan merupakan bentuk tindakan legislatif (legislation) dalam bentuk

penerbitan aturan oleh badan legislatif.18

Dengan banyaknya peran hukum yang tidak terhingga itu, maka salah

satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan

masyarakat.19

Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse

recht”. Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata

tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.20

Meskipun hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan,

secara umum dapat dinyatakan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat

modern, apa yang dimaksud dengan hukum sebagian besar dapat ditemukan

dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

17 Teguh Sulistia, 2006, Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan, Andalas

University Press, Padang, h. 157.

18

R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.53.

19

Ibid. h. 57

20

Wyasa Putra I.B. II, Op.Cit, h. 126

14

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu

lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan

atribusi dan delegasi.21

Dalam rumusan lain dapat juga diartikan, bahwa

peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.22

Pembentukan peraturan perundang-undangan (Staatliche

rechtssetzung) adalah ikhtiar atau upaya merealisasikan tujuan tertentu,

dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, dan pengaturan perilaku dalam

konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengan bersaranakan

kaedah-kaedah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat

atau badan pemerintahan.23

Lebih lanjut pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

tersebut, tujuan yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu kepada

ideal atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban,

dan kepastian hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, semua kebijaksanaan

pemerintah yang disusun haruslah berdasarkan konstitusi dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan

terhadap kepentingan publik maupun perlindungan hukum terhadap

kepentingan anggota masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keteraturan

21 Kementerian PAN/BAPPENAS, Departemen Kelautan dan Perikanan DEPKUMHAM

dan Mitra Pesisir/Coastal Resorces Management Project II, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum

Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indsonesia, Jakarta, 2005, h. 32. Lihat juga Yuliandri,

Op.Cit, h. 41.

22

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

23

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan (UNPAR),

Keterampilan Perancangan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 2.

15

dalam masyarakat, pada umumnya dibuat dalam bentuk aturan hukum.24

Begitu juga untuk kepentingan pengembangan dan perlindungan hukum

terhadap UMKM pengaturannya diwujudkan dalam bentuk aturan hukum

(Peraturan Perundang-undangan).

UMKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam

dunia usaha di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Potensi dan

peran UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional. Namun

kenyataannya UMKM belum dapat mewujudkan semua kemampuan, peran

dan fungsinya dalam kegiatan ekonomi nasional, mengingat adanya berbagai

kelemahan, baik dari segi SDM, akses pasar maupun akses modal. Dari

keadaan faktual tersebut diperlukan perangkat hukum untuk melaksanakan

pengaturan, pembinaan dan pengembangan dalam arti seluas-luasnya bagi

seluruh kegiatan UMKM, termasuk UMKM.

24 Johnny Ibrahim, 2009, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Teori dan Implikasi

Penerapannya Dalam Penegakan Hukum, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, h.69.

(Selanjutnya disebut Johnny Ibrahim II).

16

BAB IV

METODE PENELITIAN.

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diselenggarakan ini termasuk penelitian hukum

normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.25

Penelitian hukum normatif ada juga yang menyebutnya sebagai penelitian

yang memfokuskan analisa pada norma hukum dan meletakkan norma

hukum sebagai obyek penelitian. 26

4.2. Jenis Pendekatan

Berkaitan dengan penelitian ini dipergunakan beberapa jenis

pendekatan sehingga diperoleh suatu pembahasan permasalahan penelitian

yang komprehensif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan

perundang-undangan (the statue approach) dan pendekatan analisia konsep

hukum (analytical and conceptual approach). Permasalahan penelitian

dikaji dengan mempergunakan interprestasi hukum dengan uraian yang

argumentatif berdasarkan teori, azas, dan konsep hukum yang relevan.

4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan

bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti

25

Ibid.

26

Hans Kelsen, 2008, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, hal. 62-

63.

17

perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan, dan putusan hakim.27

Sementara bahan hukum sekunder (secondary sources), yaitu bahan

hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti

pendapat dari para ahli, yang dapat berupa semua publikasi tentang hukum,

buku teks, jurnal hukum, komentar atas putusan hakim.28

4.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen.

Bahan hukum yang berhasil diinventarisir kemudian diidentifikasi dan

diklasifikasikan serta dilakukan pencatatan secara sistematis sesuai dengan

tujuan dan kebutuhan penelitian. Tujuan dari tehnik dokumentasi ini adalah

untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat,

penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.29

4.5. Tehnik Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang berhasil diinventarisir, baik bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif dan

komprehensif. Kualitatif, artinya menguraikan bahan-bahan hukum yang

mempunyai kualitas dengan bentuk kalimat yang teratur, runut, logis, dan

efektif, sehingga memudahkan menginterprestasikannya. Sementara

27 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Pranada Media, Jakarta,

hal. 142.

28

Ibid.

29

Ronny Hanitidjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan

Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 98.

18

komprehensif, artinya analisa dilakukan secara mendalam yang meliputi

berbagai aspek sesuai dengan luas lingkup penelitian. Setelah dianalisa

selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif

analisis.

19

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Konsep Usaha Pariwisata dan UMKM di Bidang Usaha Pariwisata

Dalam sejarah pembangunan dibanyak negara, sektor

kepariwisataan telah terbukti berperan penting dalam menyumbangkan

perkembangan perekonomiannya, khususnya dalam dua dekade

terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan

ekonomi bangsa-bangsa yang menjadikan kepariwisataan sebagai

industri hilirnya untuk meningkatkan pertumbuhan kegiatan-kegiatan

usaha dan penyerapan tenaga kerja dari sektor-sektor usaha dibidang

pariwisata itu sendiri.30

Ada beberapa karakteristik keunggulan dari industri

kepariwisataan yang menyebabkan industri ini mampu berperan sebagai

lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, diantaranya adalah;

1. Sektor kepariwisataan adalah sebuah industri yang mempunyai

keterkaitan rantai nilai (multiplier effect) yang sangat panjang dan

mampu menjalin sinergi pertumbuhan dengan berbagai usaha mikro,

termasuk kegiatan usaha home industry.

2. Usaha dibidang pariwisata mampu menyerap banyak sumber daya

setempat (local resource based) dan utamanya berbahan baku yang

relatif tidak pernah habis atau terbaharui (renewable resources).31

30 Bambang Sunaryo, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan

Aplikasinya di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, h. 33.

31

Ibid, h. 35.

20

Selain itu, industri pariwiata juga mempunyai karakter spesifik

yang sangat strategis sebagai instrumen untuk pemerataan

pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks

ini industri pariwisata mampu menggerakkan sektor-sektor usaha dan

kegiatan terkait, baik yang ada didepan maupun yang ada dibelakang

kegiatan kepariwisataan itu sendiri, dan terjadi dalam berbagai skala

usahanya, mulai usaha mikro sampai usaha besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, menjelaskan usaha

pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa

pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik

wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan

bidang tersebut. Rincian dari rumusan tersebut kemudian diuraikan

dalam pasal 4 yang menggolongkan usaha pariwisata menjadi tiga

golongan, yaitu : 1) usaha jasa pariwisata, 2) pengusaha obyek dan daya

tarik wisata, dan 3) usaha sarana pariwisata.32

Golongan besar dari usaha dibidang pariwisata atau dikenal

dengan komponen pariwisata tersebut terus berkembang maju sesuai

dengan perkembangan teknologi dan pariwisata itu sendiri.

32 Muljadi A.J. 2012, Kepariwisataan dan Perjalanan, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, h. 51.

21

Berkembangnya suatu usaha pariwisata tidak terlepas dari adanya

dukungan prasarana dan usaha pendukung lainnya.33

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, mengenai bidang usaha pariwisata diatur dalam

ketentuan pasal 14. Undang-Undang Kepariwisataan ini menyebutkan

jenis-jenis bidang usaha dalam lapangan usaha pariwisata yang

meliputi ; daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi

wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan

akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi,

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan

pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultasi pariwisata, jasa

pramuwisata, wisata tirta dan Spa.34

Cakupan bidang usaha pariwisata demikian luas, dan yang pada

umumnya banyak dijalankan oleh UMKM adalah umumnya terbatas

pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kemampuan dan potensi

yang ada pada mereka, seperti misalnya usaha dibidang makanan dan

minuman, cindera mata, parkir, porter dan sarana penunjang pariwisata

lainnya.

33 Usaha pendukung yang terkait erat dengan pengembangan pariwisata meliputi; usaha

peternakan, usaha pertanian, usaha perindustrian, usaha perbankan, dan sebagainya. Yang

termasuk dalam jasa pendukung ini adalah fasilitas atau sarana penunjang yang dapat menunjang

kebutuhan wisatawan bila sewaktu-waktu diperlukan, sehingga dengan tersedianya sarana

penunjang akan lebih membantu memperlancar perjalanan. Yang termasuk komponen penunjang,

antara lain ; kantor pos dan telepon, kantor bank, penukaran uang, tempat pelayanan kesehatan,

keamanan, dan sebagainya. Ibid, h. 65.

34

Lihat ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan.

22

Beberapa bidang usaha dan kesempatan kerja dapat diciptakan

dari industri pariwisata yang berada pada satu destinasi yang dijalankan

masyarakat. Berbagai segmen usaha ditekuni oleh masyarakat seperti

berusaha di sektor jasa ekonomi, penyediaan makanan dan minuman,

jasa laundry, toko serba ada (Toserba) berskala kecil, jasa angkutan

lokal, termasuk ojek, dan sebagainya.35

Pada dasarnya, keterlibatan masyarakat dalam usaha

kepariwisataan diberbagai destinasi di Indonesia secara umum sudah

berlangsung, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Namun

demikian, dapat diikatakan berbagai usaha dan tenaga kerja masyarakat

setempat yang ada tadi, pada umumnya masih berupa usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM) dan tingkatan kerja menengah ke bawah, yang

seringkali masih mengalami banyak kendala untuk bisa berkembang.36

5.2. Ruang Lingkup Pengaturan Pariwisata Dalam Undang-Undang No. 10

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Pariwisata merupakan industri besar atau big industry. Hal ini

diakui hampir seluruh negara yang memiliki potensi pariwisata di

dunia, termasuk Indonesia. Mengingat demikian besar peran industri

pariwisata terhadap perekonomian suatu negara, maka sangat

diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kepariwisataan

dalam rangka memenuhi tuntutan kepastian hukum.

35 Madiun I Nyoman, Op.Cit. h. 172.

36

Bambang Sunaryo, Op.Cit, h. 229-230

23

Memenuhi tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan

perekonomian, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dalam penulisan selanjutnya

disebut UU Kepariwisataan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Januari 2009. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini terdiri dari XVII

Bab dan 70 Pasal. Materi muatan UU Kepariwisataan ini secara garis

besarnya meliputi :

1. Ketentuan Umum

2. Azas, Fungsi Dan Tujuan

3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan

4. Pembangunan Kepariwisataan

5. Kawasan Strategis

6. Usaha Pariwisata

7. Hak, Kewajiban Dan Larangan

8. Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

9. Koordinasi

10. Badan Promosi Pariwisata

11. Gabungan Industri Pariwisata

12. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi Dan

Tenaga Kerja

13. Pendanaan

14. Sanksi Administratif

15. Ketentuan Pidana

24

16. Ketentuan Peralihan

17. Ketentuan Penutup

Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup materi yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, maka dapat dilihat dalam struktkur materi pada tabel

di bawah ini :

Tabel 1 : Struktur Materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan.

No. Struktur Materi Materi

1. Ketentuan Umum Definisi Pariwisata

2. Azas, Fungsi Dan

Tujuan

Mengatur dasar penyelenggaraan

kepariwisataan : azas manfaat,

kekeluargaan, adil dan merata,

keseimbangan, kemandirian, kelestarian,

partisipatif, berkelanjutan, demokratis,

kesetaraan dan kesatuan.

3. Prinsip

Penyelenggaraan

Kepariwisataan

Menjunjung tinggi norma agama, nilai

budaya sebagai pengejawantahan konsep

hidup dalam keseimbangan hubungan

antara manusia dengan Tuhan, manusia

dengan sesama dan manusia dengan

lingkungan, menjunjung tinggi HAM,

keragaman budaya, dan kearifan lokal;

memberi manfaat untuk kesejahteraan,

kelestarian alam dan lingkungan hidup;

25


memberdayakan masyarakat; keterpaduan

antar sektor, antar daerah, antar

pemangku kepentingan; kode etik;

memperokokoh negara kesatuan.

4. Pembangunan

Kepariwisataan

Mengatur azas pembangunan

kepariwisataan, cakupan pembangunan,

perencanaan pembangunan, peran modal

dalam pembangunan, dan fungsi

penelitian dalam pembangunan.

5. Kawasan Strategis Mengatur tentang dasar-dasar penetapan

kawasan strategis pariwisata dan

kewenangan penetapan kawasan

strategis.

6. Usaha Pariwisata Mengatur tentang cakupan ragam usaha

pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata,

dan perlindungan terhadap hak

berkembang usaha mikro, kecil dan

menengah.

7. Hak, Kewajiban Dan

Larangan

Mengatur hak dan kewajiban beberapa

pemangku kepentingan, seperti ;

pemerintah, masyarakat, wisatawan, dan

pengusaha pariwisata. Mengatur laranga

perusahaan fisik daya tarik wisata.

8. Kewenangan

Pemerintah Dan

Mengatur kewenangan Pemerintah,

Pemerintah Proviinsi, dan Pemerintah

26


Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian penghargaan

terhadap orang yang berjasa dalam

pembangunan kepariwisataan, jaminan

ketersediaan informasi pengembangan

kepariwisataan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah kepada masyarakat,

sistem informasi kepariwisataan

nasional.

9. Koordinasi Koordinasi strategis lintas sektor dalam

perumusan kebijakan, penyusunan

program, dan pelaksanaan kegiatan.

10. Badan Promosi

Pariwisata

Mengatur tentang pembentukan, status,

unsur keanggotaan, keorganisasian,

tugas, sumber pembiayaan kegiatan,

keberadaan (nasional dan daerah), dan

penetapan badan promosi pariwisata.

11. Gabungan Industri

Pariwisata

Mengatur tentang status, keanggotaan,

fungsi, sifat, kegiatan, dan tempat

pengaturan ketentuan yang mengatur

dirinya.

12. Pelathan Sumber Daya

Manusia, Standardisasi,

Sertifikasi Dan Tenaga

Kerja

Kedudukan pemerintah sebagai

penyelenggara pelatihan Sumber Daya

Manusia, standar kompetensi, lembaga

penyelenggara sertifikasi, standar usaha

dan sertifikasi usaha, tenaga kerja asing,

27


pengaturan lebih lanjut hal itu.

13. Pendanaan Tanggungjawab bersama (Pemerintah,

Pemerintah Daerah, pengusaha, dan

masyarakat) dalam pendanaan

pengelolaan dana kepariwisataan,

pengalokasian oleh Pemerintah Daerah

dan penggunaannya, pendanaan bagi

usaha mikro, kecil bidang

kepariwisataan.

14. Sanksi Administratif Mengatur tentang sanksi administratif

15. Ketentuan Pidana Mengatur tentang sanksi pidana

16. Ketentuan Peralihan Mengatur tentang ketentuan peralihan

17. Ketentuan Penutup Jangka waktu penetapan peraturan

pelaksanaan, ketidakberlakuan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1990

(Kepariwisataan), keberlakuan peraturan

perlaksanaan UU 9/1990 tetap diakui

sepanjang tidak bertentangan dengan UU

10/2009.

Sumber : Wyasa Putra Ida Bagus, Disertasi, Universitas Brawijaya

Malang, 2010

Mengacu pada ketentuan pasal 2 UU Kepariwisataan,

kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat,

kekeluargaan, adil dan merata, kesinambungan, kemandirian,

kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan

28

kesatuan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan seperti

diatur dalam Pasal 4 UU Kepariwisataan adalah untuk ;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

3. Menghapus kemiskinan

4. Mengatasi pengangguran

5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya

6. Memajukan kebudayaan

7. Menyangkut citra bangsa

8. Memupuk rasa cinta tanah air

9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa

10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Bila dicermati ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2009

Tentang Kepariwisataan, terdapat beberapa ciri atau karakteristik baru

sebagai upaya antisipasi menyambut kehadiran liberalisasi jasa yang

mempunyai daya pembeda dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1990

(Undang-Undang Kepariwisataan sebelumnya), diantaranya;37

a. Warna penekanan pada pelestarian kekayaan alam, budaya, dan

lingkungan hidup

b. Pengakuan kegiatan berwisata sebagai hak asasi manusia

c. Perlakuan sama atau non diskriminasi

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

37

Parikesit Widiatedja IGN, 2010, Liberalisasi Jasa Dan Masa Depan Pariwisata Kita,

Udayana, University Press, Denpasar, h. 109-116. (Selanjutnya disebut Parikesti Widiatedja IGN.

II), Lihat juga Parikesit Widiatedja IGN. I, Op.Cit, , h. 93-101.

29

e. Keberpihakan pada usaha mikro, kecil dan menengah

f. Pelibatan pemangku kepentingan

g. Perlindungan asuransi dalam usaha pariwisata

h. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata

i. Pencegahan persaingan usaha tidak sehat

Salah satu pembeda antara UU Kepariwisataan yang sekarang

dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1990 adalah adanya pengakuan

hak berwisata sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Negara

berkembang umumnya masih belum menaruh perhatian pada bidang

HAM yang berkaitan dengan hak berwisata. Hal tersebut berbeda

dengan di negara maju, seperti halnya European Union ( the UE),

mereka cukup menaruh perhatian dan salah satu fokus konsentrasinya

adalah hak setiap orang dalam berwisata (the right to tourism) yang

dihubungkan dengan kualitas kehidupan manusia.38

Kepedulian the UE

terhadap hak setiap orang untuk berwisata serta dikatagorikan sebagai

hak azasi manusia (Human Right) dideklarasikan secara tegas oleh

Antonio Tanjani, the European Union Commissioner for Enterprise

and Industry dengan menyatakan bahwa; “Traveling for tourism today

is a human right.”39

Dalam menimbang point b UU Kepariwisataan, disebutkan

bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu

38

Supasti Dharmawan Ni Ketut, dkk, The Right To Tourism Dalam Perspektif Hak Azasi

Manusia, Jurnal Ilmiah Kertha Patrika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 36 No.2,

September, 2011, h. 3-4. (Selanjutnya disebut Supasti Dharmawan Ni Ketut VI).

39

Ibid

30

luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi

manusia. Pasal 5 point b UU Kepariwisataan kemudian menjabarkan

ketentuan ini dengan menyatakan penyelenggaraan kepariwisataan

berdasarkan pada prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia,

keragaman budaya dan kearifan lokal. Pasal 19 ayat 1 point a UU

Kepariwisataan lalu meyebutkan bahwa setiap orang berhak

memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata.

Adanya pengakuan HAM dalam kegiatan berwisata merupakan

representasi pengakuan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial

masyarakat. Pada gilirannya, kondisi ini akan menggeliatkan kembali

usaha pariwisata yang sempat terpuruk mengingat tumbuhnya

antusiasme masyarakat baik masyarakat domestik maupun

internasional untuk melakukan perjalanan wisata. Akhirnya, usaha

pariwisata di Indonesia akan tetap survive menghadapi gelombang

persaingan yang semakin luas sebagai imbas adanya liberalisasi jasa.

Selain adanya pengakuan HAM dalam kegiatan berwisata, UU

Kepariwisataan juga menunjukkan adanya keberpihakan terhadap

usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sesuai ketentuan Pasal 17 UU Kepariwisataan wajib mengembangkan

dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dalam

bidang usaha pariwisata dengan cara ; a) Membuat kebijakan

pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah,

dan koperasi; b) Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

31

Setiap pengusaha pariwisata juga berkewajiban untuk

mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi

setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 26 point f UU Kepariwisataan.

Pasal 61 UU Kepariwisataan lalu menyebutkan bahwa pemerintah

dan pemerintah daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha

mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

Liberalisasi jasa tentu menghadirkan pengusaha atau pemasok

jasa asing di Indonesia yang umumnya dapat diklasifikasikan sebagai

usaha berskala besar. Dengan lompatan teknologi yang dimiliki,

pendanaan yang tidak terbatas, dan skill yang mumpuni, tentu tidaklah

adil jika mereka bersaing dengan usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi yang menjadi porsi terbesar dari bentuk usaha di Indonesia.

Pemerintah sebagai representasi welfare state sudah barang tentu

wajib melindungi keberadaan mereka sehingga tidak tereliminasi di

negaranya sendiri.

Bagi Indonesia, potensi dan peluang pengembangan UMKM

sangat besar ditengah perubahan tata ekonomi dunia sehingga

memberi ruang bagi UMKM untuk bisa ikut bersaing di era liberalisasi

jasa ini baik dalam kerangka GATS WTO, APEC, maupun Asean

Economic Community (AEC), yang akan dimulai tahun 2015. Banyak

negara berkepentingan terhadap UMKM, tidak terkecuali Indonesia.

Bagi Indonesia sendiri paling tidak ada beberapa agenda yang dapat

dilakukan terkait dengan UMKM, yang meliputi memperluas akses

permodalan, distribusi produk, dan akses pasar.

32

Satu hal lagi yang sangat penting, UU Kepariwisataan mengatur

tentang pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana

induk pembangunan kepariwisataan. Pasal 9 ayat 4 UU

Kepariwisataan menyebutkan dalam penyusunan rencana induk

pembangunan kepariwisataan baik yang bersifat nasional, provinsi dan

kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Kemudian dalam pasal 57 UU Kepariwisataan, pendanaan pariwisata

menjadi tanggung jawab bersama antara Pernerintah, Pemerintah

Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Sebagai pihak yang paling merasakan dampak langsung dari

adanya liberalisasi jasa, peran pelaku usaha pariwisata dan masyarakat

tidak dapat disepelekan. Dari merekalah nantinya akan diketahui

manfaat apa yang akan diperoleh dengan kehadiran liberalisasi jasa,

sejumlah peluang dan tantangan yang mereka hadapi, hingga pada

harapan-harapan menyangkut eksistensi mereka di masa mendatang.

Dengan kata lain, proses pelibatan para pemangku kepentingan akan

melahirkan sebuah kebijakan yang akurat dan tepat sasaran sekaligus

menciptakan peluang dalam meningkatkan kualitas daya dukung

(carrying capacity) pariwisata yang ada.40

40

Pada bagian lain Ismayanti menyatakan bahwa manfaat-manfaat yang didapatkan dari

industry pariwisata dirasakan oleh para pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah,

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagai wisatawan dan sebagai tuan rumah.

Masing-masing terkait memiliki peran-peran dalam menjalankan roda industri. Pemerinta dan

pemerintah daerah adalah fasilitator, sementara masyarakat dapat berperan sebagai wisatawan dan

sebagai tuan rumah. Para pemangku kepentingan ini memiliki peran masing-masing guna

menjalankan roda industri, sehingga memberikan manfaat bersama. Ismayanti, 2010, Pengantar

Pariwisata, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 22-24.

33

5.3. Kepastian Hukum Pengaturan UMKM Atas Akses Modal Dalam

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Pada Bagian Menimbang huruf d dari Undang-Undang No. 10

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (yang selanjutnya disebut UU

Kepariwisataan) disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan

diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan

kehidupan lokal, nasional dan global.

Selanjutnya dalam Bagian Menimbang huruf e dari Undang-

Undang Kepariwisataan disebutkan bahwa diterbitkannya Undang-

Undang No. 10 Tahun 2009 (UU Kepariwisataan) ini dengan

pertimbangan bahwa Undang-Undang No.9 tahun 1990 tentang

Kepariwisataan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan

kepariwisataan itu sendiri, yang menuntut adanya perangkat hukum

yang lebih memadai.

Salah satu materi yang diatur dalam UU Kepariwisataan adalah

tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM

didalam dan disekitar destinasi pariwisata. Pembangunan

kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat yang beorientasi

memberdayakan masyarakat, terutama pemberdayaan terhadap usaha

kecil.

Pada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, perihal pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan

34

menengah (UMKM) diatur dalam ketentuan pasal 17, pasal 26 huruf f,

dan pasal 61 yang selengkapnya menyatakan :

Pasal 17 huruf a dan b

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan

melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dalam bidang

usaha pariwisata dengan cara :

a. Membuat kebijakan dan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha

mikro, kecil, menengah dan koperasi ; dan,

b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

dengan usaha skala besar.

Pasal 26 huruf f.

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban ;

f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi

setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Pasal 61

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan

bagi usaha mikro dan kecil dibidang kepariwisataan.

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Kepariwisataan tidak secara

tegas mengatur tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

menyediakan modal bagi UMKM. Pasal 17 Undang-undang ini hanya

mengatur tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

mengembangkan dan melindungi UMKM dengan cara membuat

kebijakan pencadangan usaha dan memfasilitasi kemitraan UMKM dan

koperasi dengan usaha besar.

35

Sementara dalam ketentuan Pasal 26 huruf f, Undang-Undang

Kepariwisataan diatur tentang kewajiban setiap pengusaha pariwisata

untuk mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan

koperasi. Begitu juga pada ketentuan Pasal 61 dari Undang-Undang

Kepariwisataan diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah

memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil dibidang

pariwisata. Disamping hanya khusus diperuntukkan bagi usaha mikro

dan kecil, ketentuan pasal ini tidak tegas menyebutkan kalau pendanaan

bagi usaha mikro dan kecil merupakan kewajiban Pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk menyediakannya. Selain itu, tidak jelas apa

bentuk peluang pendanaan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah tersebut serta bagaimana cara mendapatkannya.

Ketentuan pasal 17, pasal 16 huruf f dan pasal 61 dari Undang-

Undang Kepariwisataan sebagaimana dikemukakan diatas, rumusan

normanya tidak jelas atau menunjukkan adanya norma kabur, yang

selanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

36

Tabel 2 : Rumusan Norma tidak jelas (kabur) dari ketentuan Pasal 17,

Pasal 26 huruf f, dan Pasl 61 UU No. 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan

No. Peraturan Pasal / ayat / huruf Keterangan

1 Undang-

Undang No. 10

Th. 2009

tentang

Kepariwisataan

Pasal 17

Pemerintah dan

Pemerintah Daerah

wajib mengembangkan

dan melindungi usaha

mikro, kecil, me-

nengah, dan Koperasi

dalam bidang usaha

pariwisata dengan

cara :

a. Membuat

kebijakan dan

pencadangan usaha

pariwisata untuk

usaha mikro, kecil,

menengah dan

koperasi ; dan,

b. Memfasilitasi

kemitraan usaha

mikro, kecil,

menengah dan

koperasi dengan

usaha skala besar.

Analisis:

Pasal ini tidak

memberi kejelasan

tentang kewajiban

Pemerintah dan

Pemerintah Daerah

dalam menyediakan

akses pembiayaan

(modal) bagi UMKM.

Pasal ini hanya

mengatur kewajiban

Pemerintah dan

Pemerintah Daerah

dalam mengembang-

kan dan melindungi

UMKM di bidang

usaha pariwisata

dalam bentuk kebija-

kan pencadangan

usaha dan kemitraan

usaha.

Pasal 26 huruf f.

Setiap pengusaha pari-

wisata berkewajiban ;

f. mengembangkan ke-

Analisis :

Pasal ini tidak jelas

mengatur tentang

kewajiban pengusaha

37

mitraan dengan

usaha mikro, kecil

dan koperasi

setempat yang

saling memerlukan,

memperkuat, dan

menguntungkan.

pariwisata dalam

penyediaan pembia-

yaan (modal), tetapi

hanya mengatur

tentang kewajiban

pengusaha pariwisata

untuk mengembang-

kan kemitraan bagi

usaha mikro dan

kecil.

Pasal 61

Pemerintah dan Peme-

rintah Daerah mem-

berikan peluang pen-

danaan bagi usaha

mikro dan kecil

dibidang kepariwisata-

an.

Analisis :

Ketentuan pasal ini

khusus diperuntukkan

bagi usaha mikro dan

kecil. Selain itu, tidak

tegas menyebutkan

kalau pendanaan bagi

usaha mikro dan kecil

sebagai kewajiban

Pemerintah dan Peme-

rintah Daerah untuk

menyediakannya.

Sumber : Diolah sendiri oleh Penulis berdasarkan UU No.10 Tahun

2009 tentang Kepariwisataan

Sebetulnya kebutuhan hukum yang dapat membantu kepentingan

UMKM atas modal tidak sepenuhnya terletak dibidang kekurangan

peraturan perundang-undangan. Penelusuran terhadap beberapa

peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang

Kepariwisataan sebetulnya sudah ada keinginan dari pemerintah untuk

38

memberdayakan UMKM baik dibidang kemitraan usaha, akses pasar

maupun akses mendapatkan modal usaha.

Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengaturnya

namun peraturan tersebut belum menjamin dapat diwujudkannya hak

UMKM atas akses modal. Hal mana disebabkan tidak adanya kepastian

hukum dari peraturan perundang-undangan (UU Kepariwisataan) yang

ada, yang disebabkan adanya rumusan normanya yang tidak jelas atau

kabur (unclear of norm / vague van normen).

Adanya ketidakpastian hukum dinilai tidak dapat menunjang

cita-cita dan upaya penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasar

hukum.41

Ketidakpastian hukum dianggap tidak ada atau kabur, atau

samar-samar jika;

1. Tidak ada peraturan mengenai kasusnya

2. Ada peraturan hukumnya tapi tidak jelas pengertiannya dan

mengakibatkan timbulnya penafsiran yang berbeda-beda.

3. Terdapat pertentangan isi diantara sesama aturan hukumnya sendiri

baik aturan yang setingkat maupun diantara peraturan yang tidak

sama tingkatannya, sehingga membingungkan masyarakat.

4. Belum ada peraturan pelaksanaannya (organieke verordening)

meskipun sudah ada peraturan pokoknya, sehingga tidak

memberikan efek apa-apa.42

41

Solly Lubis M., 2011, Manajemen Strategi Pembangunan Hukum, Mandar Maju,

Bandung, h. 103. 42

Ibid, h. 104

39

Menurut Bagir Manan, untuk benar-benar menjamin kepastian

hukum suatu peraturan perundang-undangan, selain memenuhi syarat-

syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu : jelas

dalam perumusannya (Inambiguous), konsisten dalam perumusannya

baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan

mudah dimengerti.43

Pada saat sekarang ini Indonesia dihadapkan pada kenyataan

bahwa semakin banyak ditaburi oleh berbagai peraturan perundang-

undangan yang semuanya untuk mengatur prilaku manusia. Peraturan

perundang-undangan (algemene verbindande voorschriften) semakin

hari semakin bertambah, sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan

bangsa ini sedang memasuki suatu kondisi hiperregulated society.44

43

Bagir Manan, 2000, Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, h. 225. 44

Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Loc. Cit.

40

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan hasil penelitian sebagaimana

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai

berikut :

1. Ruang lingkup materi tentang pariwisata yang diatur dalam Undang-

Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan meliputi ;

Ketentuan Umum, Azas, Fungsi dan Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan

Kepariwisataan, Pembangunan Kepariwisataan, Kawasan Strategis,

Usaha Pariwisata, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Kewenangan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Koordinasi, Badan Promosi

Pariwisata, Gabungan Industri Pariwisata, Pelatihan SDM, Standarisasi,

Sertifikasi, dan Tenaga Kerja serta Pendanaan.

Selain itu, dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan terdapat beberapa ciri atau karakteristik baru yang diatur

sebagai upaya antisipasi menyambut liberalisasi jasa dibidang

pariwisata, diantaranya :

a. Warna penekanan pada pelestarian kekayaan alam, budaya, dan

lingkungan hidup.

b. Pengakuan kegiatan berwisata sebagai HAM

c. Perlakuan sama atau non diskriminasi

d. Peningkatan SDM

e. Keberpihakan pada UMKM

41

f. Pelibatan pemangku kepentingan

g. Perlindungan asuransi dalam usaha pariwisata

h. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata

i. Pencegahan persaingan usaha tidak sehat

2. Pemeritah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan sebetulnya sudah menunjukkan komtimennya terhadap

pemberdayaan dibidang akses pendanaan atau permodalan UMKM,

namun, peraturan tersebut belum menjamin UMKM mendapatkan

modal sebagaimana yang dibutuhkan. Hal mana disebabkan tidak

adanya kepastian hukum dari ketentuan Pasal 17, Pasal 26 huruf f dan

pasal 61 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,

yang rumusan normanya menunjukkan adanya norma kabur (unclear of

norm / vague van normen).

6.2. Saran-saran

1. Mengingat salah satu materi yang diatur dalam Undang-undang No. 10

Tahun 2009 adalah keberpihakannya terhadap UMKM, maka

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dibidang pariwisata

betul-betul dapat menegakkan dan mengimplementasikan ketentuan

tersebut dalam praktek, sehingga pemberdayaan terhadap UMKM

dibidang akses modal dapat berjalan secara efektif.

2. Kepada pemerintah dan pembentukan Undang-undang disarankan agar

memformulasikan ketentuan beberapa Pasal dari Undang-undang No. 10

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, khususnya Pasal 17, Pasal 26

huruf f dan Pasal 61 yang lebih memberi kepastian hukum bagi UMKM

untuk mendapatkan akses modal.

42

DAFTAR BACAAN

Buku

Bagir Manan, 2000, Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung.

Bambang Sunaryo, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep

dan Aplikasinya di Indonesia, Gaya Media, Yogyakarta.

Budi Rachmat, 2005, Modal Ventura, Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil

dan Menengah, Ghalia Indonesia, Bogor.

Elli Ruslan, 2013, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat

Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Total Media, Yogyakarta.

Gelgel I Putu, 2006, Hukum Pariwisata Suatu Pengantar, Widya Dharma,

Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.

Gelgel, I Putu, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi

Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya, PT.

Refika Aditama, Bandung.

Gustav Radbruch, 1950, Legal Philosophy dalam; The Philosophies of Lask,

Radbruch, and Dabin, Translated by : Kurt Wilk, Harvard University

Press, Cambridge, Massachusetts.

Hans Kelsen, 2008, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung.

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul-

Minu, 1979.

Ismayanti, 2010, Pengantar Pariwisata, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,

Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Sinar

Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2009, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Teori dan

Implikasi Penerapannya Dalam Penegakan Hukum, CV. Putra Media

Nusantara, Surabaya.

Kementerian PAN/BAPPENAS, Departemen Kelautan dan Perikanan

DEPKUMHAM dan Mitra Pesisir/Coastal Resorces Management Project

II, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan

Wilayah Pesisir Indsonesia, Jakarta, 2005.

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan

(UNPAR), Keterampilan Perancangan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung.

43

Mohammad Jafar Hafsah, 2000, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, Pustaka

Sinar Harapan, Jakarta.

Muljadi A.J. 2012, Kepariwisataan dan Perjalanan, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Normin S. Pakpahan, Frans Limahelu, 1992, Peta Hukum Dibidang Kegiatan

Ekonomi, Suatu Studi Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Kecil dan Menengah pada Sepuluh Provinsi di Indonesia, Kantor Menko

Ekuin dan Pengawasan Pembangunan bekerjasama dengan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Parikesit Widiatedja IGN, 2010, Liberalisasi Jasa Dan Masa Depan Pariwisata

Kita, Udayana, University Press, Denpasar.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Pranada Media, Jakarta.

Pitana I Gede, 2006, Kepariwisataan Bali Dalam Wacana Otonomi Daerah,

Puslitbang Kepariwisataan Badan Pengembangan Sumber Daya Budpar

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.

Putu Sudarma Sumadi, 2008, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra,

Bandung.

R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Retno Murni, Eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Penopang

Industri Pariwisata Berkelanjutan di Bali, Jurnal Elmiah Kertha Patrika,

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 36 No.2 September 2011.

Ronny Hanitidjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri,

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Solly Lubis M., 2011, Manajemen Strategi Pembangunan Hukum, Mandar Maju,

Bandung.

Supasti Dharmawan Ni Ketut, dkk, The Right To Tourism Dalam Perspektif Hak

Azasi Manusia, Jurnal Ilmiah Kertha Patrika, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, Volume 36 No.2, September, 2011.

Tara, Azwir, 2001, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Nuansa Madani,

Jakarta.

Teddy P. Rachmat, dalam Sulastono, Tommi A. Legowo, 2003, Memadukan

Langkah-langkah Membangun Indonesia, Gerakan Jalan Lurus, Jakarta.

44

Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum

Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat, PT.

Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Sulistia, 2006, Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan,

Andalas University Press, Padang.

Tulus Tambunan, 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-isu

Penting, LP3ES, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Wenegama I Wayan, Peranan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penyerapan

Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan

Abiansemal Kabupaten Badung, Buletin Studi Ekonomi Volume 18

Nomor 1 Pebruari 2013.

Wyasa Putra Ida Bagus, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata., PT. Refika Aditama,

Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Documents

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM …