Pr Prosidingberkas.dpr.go.id/pusatpuu/proceeding/public-file/proceeding-public... · Anggota : Mardisontori S.Ag., L.LM. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Titi Asmara Dewi, S.H.,

Pro

sidin

g Sem

inar N

asion

al di U

nive

rsitas Gad

jah M

ada

Prosiding

ISBN 978- 602- 61813- 4- 3

9 786026 181343

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

MENANGKAP ASPIRASI PUBLIK MENGENAI RENCANA REVISIUU NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pusat Perancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat 10270

Tahun 2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.Ketua : Eka Martiana Wulansari S.H., M.H.Sekretaris : Yeni Handayani S.H., M.H.Anggota : Mardisontori S.Ag., L.LM. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Titi Asmara Dewi, S.H., M.H. Riyani Shelawati S.H., M.Kn. Apriyani Dewi Azis, S.H. Christina Devi Natalia. S.H. Sekretariat Pusat Perancangan Undang-Undang

Cetakan Pertama, Juni 2017ISBN: 978-602-61813-4-3

Diterbitkan Oleh:Pusat Perancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RIJl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270Telp. (021) 5715679 Fax. (021)5715706email: [email protected]

22 Maret 2017Prosiding Seminar Nasional

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI iii

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Seminar Nasional “Menangkap Aspirasi Publik Mengenai Rencana Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Keahlian DPR RI dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.” Kegiatan ini merupakan salah satu program Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI yang berkaitan dengan legislasi.

Seminar Nasional ini sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan sosialisasi terhadap perubahan UU KPK. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluasd alam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tipikor yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tipikor yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.

Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

22 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional

iv Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Kegiatan ini dihadiri oleh civitas akademika, Pemerintahan Daerah, TNI, Kejaksaan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Profesi, dan tamu undangan lainnya.

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan pelaksanaan Seminar Nasional “Menangkap Aspirasi Publik Mengenai Rencana Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta, 22 Maret 2017Kepala Pusat Perancang Undang-UndangBadan Keahlian Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum NIP: 19650710 199003 1 007


Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI v

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Kepala PusatPerancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RI ..................................................................iii

2. Daftar Isi................................................................................................. v

3. Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI ..............................1

4. Materi Seminara. Naskah Akademik RUU

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. ................................6

b. Rancangan Undang-Undangtentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ................................ 19

c. Mengapa Revisi UU KPK harus Ditolak!Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. ............................. 32

d. Revisi UU KPK ???Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej S.H., M.Hum. ......................... 41

e. Revisi UU KPKMahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil. ............ 46

Sesi Tanya Jawab ...................................................................................... 53


Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 1

SAMBUTANKEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

PADA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN KEAHLIAN DPR RI DAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADAYOGYAKARTA DAN SEMINAR NASIONAL

Yang kami hormati, 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr.

Sigit Riyanto, SH., LLM; 2. Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM); dan 3. Para undangan serta hadirin yang kami hormati.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Pertama-tama perkenankan kami mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang mulia ini. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum UGM, Civitas akademika UGM, dan para undangan serta hadirin pada penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Keahlian DPR RI dengan Fakultas Hukum UGM.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat, Badan Keahlian DPR RI merupakan lembaga baru di DPR

RI sebagai supporting system atau sistem pendukung DPR khususnya di bidang substansi atau keahlian. Kalau dulu kita hanya mengenal Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system maka sejak tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal


2 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lembaga tersebut terbentuk.

Bagi DPR RI sebagaimana halnya parlemen di negara-negara lain, dukungan keahlian sangatlah penting, agar pemerintah mendapatkan patner yang seimbang dalam menyusun kebijakan publik dalam mekanisme checks and balances karena pemerintahan demokratis yang mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat hanya dapat terwujud apabila terjadi saling kontrol antara pemerintah dan DPR RI. Disinilah pentingnya dukungan keahlian di DPR RI untuk meningkatkan kualitas mekanisme perumusan kebijakan di DPR RI.

Tugas dari Badan Keahlian DPR RI adalah memberikan dukungan keahlian bagi pelaksanaan fungsi pembentukan Undang-Undang (legislasi), penetapan APBN, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Keahlian DPR RI didukung oleh lima pusat, yaitu Pusat



Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian. Badan Keahlian merupakan institusi yang independen yang diisi oleh para peneliti yang terafilisasi ke LIPI, tenaga fungsional Perancang Undang-Undang, pejabat fungsional analisis anggaran, dan pejabat fungsional analisis hukum serta analis kebijakan publik. Lembaga ini bersifat independen, tidak memihak ke fraksi tertentu. Hasil kajian atau pendapatnya masih bersifat netral dan baru kemudian setelah disampaikan kepada pihak yang meminta diberikan bobot politik sesuai dengan platform fraksi masing-masing.

Walaupun lembaga ini telah diisi oleh para pejabat fungsional tertentu, lembaga ini masih perlu melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang dinilai sebagai mitra strategis sebab Badan Keahlian tidak mungkin dapat memenuhi sendiri sumber daya menusia untuk semua isu atau permasalahan yang berkembang dalam ketiga fungsi DPR RI. Disinilah pentingnya kerja sama dengan perguruan tinggi sebagaimana yang akan ditanda tangani dengan Fakultas Hukum UGM pada hari ini. Sebelumnya Badan Keahlian telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum USU, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Universitas Nasional.

Perlu disampaikan, bahwa ruang lingkup kerja sama mencakup banyak substansi, oleh karena itu kerja sama yang dimaksudkan tidak semata-mata untuk keperluan menjaring aspirasi masyarakat terhadap RUU KPK, tetapi mencakup banyak agenda lain yang tidak kalah penting dan krusial bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa-masa yang akan datang.



Adapun ruang lingkup kerja sama pembentukan undang-undang yang disepakati oleh Badan Keahlian DPR RI dengan Fakultas Hukum UGM pada intinya adalah melaksanakan segala bentuk kegiatan dalam ranah Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:a. penelitian bersama dalam ranah kegiatan akademik,

berkenaan dengan pelaksanaan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi (pembentukan Undang-Undang) DPR RI;

b. segala bentuk kegiatan dalam ranah akademik, seperti kuliah umum, seminar, diskusi publik, diseminasi, lokakarya, dan workshop dalam rangka pelaksanaan dukungan keahlian Badan Keahlian terhadap DPR RI; dan

c. segala bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,Kerja sama pembentukan undang-undang dengan Fakultas

Hukum UGM dimulai dengan melaksanakan seminar nasional bertema “Menangkap Aspirasi Publik Mengenai Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Kami paham betul bahwa materi ini sangat sensitif dan mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat. Namun kami tetap berusaha agar seminar ini tetap ditempatkan sebagai wadah bagi kita untuk menyampaikan gagasan-gagasan ilmiah termasuk penolakan terhadap konsep RUU tersebut. Seminar ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan legitimasi dari perguruan tinggi, justru kami ingin memberikan mimbar akademik bagi para akademisi untuk menyatakan pandangan dan pikiran terhadap RUU tersebut. Berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh melalui kegiatan akademik ini diharapkan



dapat meyakinkan DPR RI bahwa memang RUU KPK tidak saja dihapus dari prioritas tahunan 2017, tetapi dihapus dalam long list lima tahunan, sehingga dapat dipastikan DPR dan Pemerintah saat ini tidak akan memproses lagi RUU KPK ini sebab, walaupun RUU KPK tidak ada dalam prioritas tahun 2017, tetapi masih ada dalam daftar prioritas untuk lima tahunan. Melalui seminar nasional ini, diharapkan Badan Keahlian DPR RI dapat menjaring aspirasi masyarakat mengenai perlu tidaknya revisi UU KPK agar DPR dapat memutuskan untuk menghapus dari long list RUU.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada

Dekan Fakultas Hukum UGM, civitas akademika UGM, para narasumber Seminar Nasional yang terdiri atas Prof. Dr. Eddy OS Hiariej (Guru Besar Fakultas Hukum UGM), Dr. Zainal Arifin Mochtar (Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM), dan Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM), serta para undangan dan hadirin yang kami hormati.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yogyakarta, 22 Maret 2017Kepala Badan Keahlian DPR RI,

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.HUM.NIP: 195811081983031006



NASKAH AKADEMIKRANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan saya sampaikan tidak terlalu lama dan

hanya merupakan kronologis dari rencana perubahan UU KPK. Yang terpenting adalah kami ingin mendapatkan berbagai masukan dan pemikiran dari para Pembicara dan hadirin yang hadir disini terkait konsep yang sudah kami buat.

Latar belakang pembentukan atau perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Yang pertama, kita melihat perkembangan tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan, bahkan jika kita lihat dari tahun ke tahun. Baik dari segi kuantitas jumlah kasus apalagi jika kita lihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian negara tentu akan semakin besar. Tindak pidana korupsi tersebut saat ini sudah semakin sistematis dan memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Inilah yang kita lihat kedepan. Oleh sebab itu kita berharap bagaimana upaya kita untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari latar belakangnya tidak ada keinginan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK, jutru agar lembaga KPK tersebut dikuatkan. Penguatannya seperti apa, tentunya kami ingin agar mendapat masukan dari para peserta.

Melihat tindak pidana korupsi yang meluas secara sistematis, saya sependapat bahwa hal ini melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Maka ketika kami melakukan sosialisasi atau menjaring berbagai aspirasi di berbagai perguruan tinggi, kami



memohon supaya diberikan sumbangsih pemikiran bagaimana sesungguhnya pemetaan terhadap tindak pidana korupsi, apakah kita melihat korupsi dari segi penegakan hukumnya saja atau melihat korupsi ini dari segi yang lebih luas. Bahkan ada yang berpendapat bahwa korupsi sudah sangat luas jika dilihat dari penyimpangan penggunaan keuangan sampai kepada masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi “budaya” dalam masyarakat kita. Dari dulu ada budaya jika kita berkunjung ke rumah kerabat, harus membawa buah tangan.

Ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan juga merupakan salah satu sorotan, serta penyidikan sebagaimana diatur dalam UU KPK itu sendiri. Yang banyak disorot tentu adalah terkait dengan penyadapan. Hal ini akan disampaikan oleh Dr. Inosentius Samsul.

Dalam konsep kita ini tidak menghilangkan kewenangan penyadapan oleh KPK. Tetapi bagaimana upaya penyadapan itu kemudian menjadi bagian dari tidak hanya untuk hal yang sifatnya represif namun juga untuk hal yang bersifat preventif.

Beberapa hal yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, kita sepakati karena ini merupakan salam satu upaya luar biasa dalam pembentukan dasar korupsi maka ketentuan di dalam KUHAP memang ada hal yang dikesampingkan. Terhadap hal ini memang ada alternatif pilihan yang tentu bisa kita pilih alternatif terbaik yang sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia, tentang pengaturan kewenangan lembaga di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang telah saya sampaikan tadi, seperti apa upaya penyadapan dilakukan dan bolehkah itu nanti dijadikan sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Bukan semata-mata untuk upaya penindakannya.

Ada sebuah ilustrasi yang dapat menggambarkan bagaimana tindakan preventif itu seharusnya dilakukan. Ada seorang fotografer yang menyaksikan seorang anak kecil dimakan oleh burung pemakan bangkai yang kelaparan. Fotografer tersebut mengambil



foto dari kejadian tersebut dan akhirnya fotografer tersebut meraih penghargaan Pulitzer. Namun penghargaan tersebut membuat fotografer tersebut mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jika fotografer dapat mencegah burung pemakan bangkai tersebut memakan anak kecil tersebut tentu anak tersebut selamat. Ilustrasi ini dapat kita gunakan sebagai pemikiran untuk tindakan preventif yang dilakukan oleh KPK dalam penyelidikan. Upaya penyadapan tersebut jika menemukan ada orang yang akan melakukan korupsi, dapatkah penyadapan tersebut digunakan untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Jika tindak pidana korupsi tidak terjadi, tentu kerugian negara tidak akan ada. Namun jangan sampai disadap terus hingga terjadi tindak pidana korupsi tanpa melakukan pencegahan. Saya mengharapkan masukan dari pakar-pakar pidana di UGM agar dapat memberikan pandangannya terkait konsep ini. Ini salah satu tujuan kami agar kita dapat bersama-sama merumuskan bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi dari 2 (dua) hal yaitu selain penindakan, namun juga pencegahan.



Hal yang saya sampaikan merupakan beberapa pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap UU KPK. Ini tidak ada hubungan dengan perkara yang ada saat ini. Namun jika ada yang memiliki pemikiran atau mengkaitkan perubahan UU KPK dengan peristiwa yang terjadi saat ini tentu sah saja.

Rencana perubahan RUU KPK sudah terjadi 3 (tiga) kali. Saya sampaikan dalam sambutan saya, memang perubahan RUU KPK tidak ada dalam Prolegnas prioritas tahun 2017, namun ada dalam Prolegnas long list. Dapat kita lihat wacana perubahan pertama di tahun 2011 dengan materi perubahan yaitu kewenangan penuntutan di kembalikan ke Jaksa Agung, kewenangan penyadapan harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan, dan peningkatan batas minimal kerugian negara yang menjadi obyek KPK yang semula 1 milyar menjadi 5 milyar. Hal ini mendapatkan penolakan dari masyarakat dan penggiat anti korupsi terkait dengan alasan dihapuskannya kewenangan penuntutan dan mengharuskan penyadapan mendapatkan izin Ketua Pengadilan. Rencana perubahan tersebut tidak lagi dilanjutkan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh fraksi pemerintah sepakat untuk tidak melanjutkan perubahan UU KPK.

Kemudian pada tahun 2015, wacana perubahan UU KPK kembali mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap rencana perubahan tersebut muncul dari pihak-pihak yang tidak suka dengan eksistensi KPK terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun materi perubahan UU KPK tahun 2015 adalah pembatasan masa kerja KPK hanya 12 tahun, hapusnya kewenangan penuntutan KPK, dan peningkatan batas minimal kerugian negara menjadi di atas 50 milyar yang boleh ditangani KPK. Menanggapi keresahan masyarakat tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan penolakan terhadap rencana perubahan UU KPK dengan alasan perubahan tersebut belum dibutuhkan.



Wacana perubahan yang ketiga muncul pada tahun 2016. Perubahan UU KPK muncul dengan materi perubahan yaitu penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi KPK, serta Penyelidik dan Penyidik KPK. Revisi UU KPK pada tahun 2016 direncanakan akan diparipurnakan di DPR sebagai usul DPR, namun tertunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi kami untuk melakukan sosialisasi bahwa Pemerintah dan DPR sepakat untuk mensosialisasikan RUU KPK terlebih dahulu.

Penyadapan dalam RUU KPK tahun 2016 diatur sangat jelas. Izin penyadapan dalam RUU KPK ini harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas dan bukan dari Ketua Pengadilan seperti materi perubahan UU KPK pada tahun 2011. Hal ini dapat kita diskusikan bersama bagaimana cara penyadapan tersebut dan berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas. Kemudian kewenangan menerbitkan SP3 bagi KPK yang menurut beberapa pihak merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK. Serta yang akan diatur dalam RUU KPK ini adalah tentang penyelidik dan penyidik KPK. Hanya 4 (empat) substansi yang akan dilakukan perubahannya.

Inilah garis besar latar belakang konsepsi perubahan RUU KPK yang telah saya sampaikan untuk mendapatkan masukan dan pemikiran dari Nara Sumber dan peserta.

Demikian pemaparan dari saya, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



















RUU TENTANG PERUBAHANATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Jika melihat substansi konsideran menimbang dalam RUU KPK, ada ketentuan bahwa praktik atau tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK belum maksimal, mengenai kehadiran tersangka dimana perkara tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Dalam RUU KPK ini terdapat substansi perubahan sebanyak 22 pasal perubahan dari 72 pasal RUU KPK.

Perubahan substansi yang pertama mengenai Penyadapan. Penyadapan ini banyak disoroti. Pertama, Pasal 12A, bahwa ada persyaratan penyadapan yaitu penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti pemulaan yang cukup dan atas izin tetulis dari Dewan Pengawas. Akan tetapi dalam Pasal 12B ada pengecualian bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin dari Dewan Pengawas apabila dalam keadaan mendesak. Laporan penyadapan terdapat dalam Pasal 12D, yaitu perlu ada laporan penyadapan dari penyidik untuk dilaporkan kepada Pimpinan KPK. Hasil penyidikan dalam Pasal 12E mengatur bahwa hasil penyadapan hanya untuk kepentingan peradilan tindak pidana korupsi, tidak boleh untuk kasus lain, hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi wajib dimusnahkan. Jadi, UU ini menjamin pengaturan mengenai penyadapan tidak akan disalahgunakan.

Perubahan substansi kedua mengenai Dewan Pengawas, yaitu ditujukan untuk memberikan kontrol. Mungkin ini



dianggap pembatasan, tetapi dalam RUU ini malah untuk memperkuat KPK. Dewan Pengawas tidak akan kalah juga dengan Komisioner KPK. Dewan Pengawas bertugas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK, melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun, dan menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan substansi kedua mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Apakah cukup dengan praperadilan? Ada prinsip hukum yang harus diperkenalkan, tersangka harus segera di proses. KPK berewenang



mengeluarkan SP3. KPK boleh saja mencabut SP3 (penghentian penyidikan) tersebut apabila dalam perjalanannya terdapat bukti baru, sehingga KPK boleh menindak lagi. Jadi hal ini harus dikonstruksikan lagi. Prinsip hukum harus dijaga, sampai dengan ada putusan yang inkracht, putusan final dan binding.

Perubahan substansi ketiga mengenai penyelidik. Pegawai penyelidik dalam UU KPK yang lama berasal dari Kepolisian, namun terjadi beberapa kasus, penyelidik di KPK yang berasal dari kepolisian dapat menjadi beban dan mengancam bagi KPK, pegawai penyelidik tidak boleh ditarik selama dua tahun. Oleh karena itu diatur dalam RUU ini dibuat batasan, ada persyaratan utuk penarikan pegawai penyelidik, pegawai penyelidik yang berasal dari kepolisian boleh ditarik setelah dua tahun dan sedang tidak menangani kasus.

Dalam RUU ini ketentuan mengenai penyidik, selain dari kepolisian, kejaksaan dan penyidik PNS, maka KPK boleh merekrut penyidik sendiri sesuai dengan persyaratan. Penyidik yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan boleh ditarik oleh instansi asal setelah dua tahun bekerja dan tidak menangani kasus.

Mengenai hukum acara, KPK memiliki prosedur yang khusus yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap tersangka. Namun ada hal tertentu yang harus dijaga yaitu hak tersangka (tidak boleh mengurangi hak tersangka). Jadi harus menghargai prinsip hukum, hak tersangka harus dihargai sebelum ada putusan.

Mengenai penyitaan, Penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin Dewan Pengawas, atas dasar dugaan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan penyitaan yang terdapat dalam pertauran lain tidak berlaku dengan adanya UU ini.























MENGAPA REVISI UU KPK HARUS DITOLAK!

Dr. Zainal Arifin Mochtar S.H., LL.M

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) merupakan hasil dari pertukaran program legislasi dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) antara Pemerintah dan DPR. Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) diambil oleh Pemerintah, sedangkan RUU KPK milik Pemerintah diserahkan kepada DPR. Isi RUU KPK tidak memuat perbaikan yang berarti dan RUU KPK tidak dibentuk berdasarkan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) lebih perlu untuk diperbaiki dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) karena ketentuan-ketentuan dalam UU Tipikor telah beberapa kali diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam UU KPK tidak banyak diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu UU Tipikor perlu disesuaikan dengan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Ada 4 (empat) permasalahan substantif dalam RUU KPK, yaitu:



1. PenyadapanPenyadapan seharusnya tidak diatur dalam RUU KPK tetapi diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang tentang Penyadapan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi karena berpotensi melanggar HAM. Selain itu DPR perlu memperbaiki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) karena dalam UU Telekomunikasi, penyidik tidak dapat melakukan penyadapan secara langsung tetapi meminta provider untuk melakukan penyadapan.Dalam Pasal 51 UNCAC diatur mengenai teknik investigasi khusus, seperti control delivery, pembuntutan (surveillance) dan penyadapan (interception). Jika DPR ingin menguatkan KPK maka control delivery dan surveillance tersebut perlu diatur dalam RUU KPK.Pengaturan mengenai penyadapan dalam RUU KPK hanya memperpanjang birokrasi sebab penyadapan dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas. Meskipun di RUU KPK diatur dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas tetapi definisi keadaan mendesak tidak dijelaskan dalam RUU KPK.Selain itu RUU KPK tidak mengatur mengenai jangka waktu dan obyek laporan penyadapan secara berkala. Jika yang dilaporkan secara berkala adalah isi penyadapan maka sama dengan membocorkan penyadapan.

2. Dewan PengawasIde pembentukan Dewan Pengawas untuk mengawasi KPK tidak tepat. Jika untuk mengawasi lembaga yang mempunyai kekuasaan besar harus dibentuk Dewan Pengawas maka lembaga mana yang akan mengawasi Dewan Pengawas. Jika Dewan Pengawas mempunyai kekuasaan yang besar maka harus dibentuk lagi pengawas



Dewan Pengawas. Lagi pula, lembaga yang mempunyai kekuasaan yang besar tidak hanya KPK, tetapi juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim. Akan tetapi, kenapa tidak dibentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi KPPU?

Salah satu ciri lembaga negara independen yaitu mempunyai kekuasaan yang besar karena meletakkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu tangan. Sebagai eksekutif, lembaga negara independen melakukan eksekusi langsung, sebagai yudikatif, lembaga negara independen bekerja dalam proses peradilan, dan sebagai legislatif, lembaga negara independen membentuk peraturan untuk mengatur dirinya sendiri (self regulatory body).



Secara teoretis, lembaga negara independen merupakan cabang kekuasaan negara yang keempat. Pola pengawasan lembaga negara independen seperti KPK bukan dengan cara membentuk lagi lembaga negara independen sebagai pengawas yang disebut Dewan Pengawas tetapi melalui pengawasan di dalam yang digabungkan dengan pengawasan negara yaitu DPR. KPK mempunyai lembaga etik yang bertugas menyelesaikan pelanggaran kode etik. Lembaga etik KPK terdiri atas dewan etik untuk pegawai dan Mahkamah Etik untuk fungsional. Sebagai lembaga negara independen, seleksi anggota KPK terlalu politis. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebutkan anggota lembaga negara independen seperti anggota Komisi Yudisial, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, 3 (tiga) Hakim Konstitusi, dan Hakim Agung saja yang diseleksi oleh DPR.Hukuman bagi anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri berupa tidak dapat memangku jabatan publik yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden telah membuka peluang bagi masuknya pengaruh Presiden, padahal salah satu ciri lembaga negara independen adalah bebas dari pengaruh siapapun khususnya Presiden.

3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Penindakan yang dilakukan oleh KPK berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK harus memperoleh keyakinan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Oleh karena itu, KPK tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3. Hal tersebut dijelaskan dalam risalah pembentukan UU KPK.



KPK dapat diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3 tetapi hanya untuk tersangka yang sakit permanen. Meskipun demikian, masih dimungkinkan jika KPK tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3 karena ada pra peradilan atau jika KPK melimpahkan perkara ke Kejaksaan maka kejaksaan saja yang mengeluarkan SP3. Jadi kewenangan untuk mengeluarkan SP3 tidak harus dimiliki KPK.

4. Penyidik KPKDalam RUU KPK diatur bahwa penyelidik harus berasal dari Kepolisian, sedangkan penyidik dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan penyidik independen. Akan tetapi, seleksi penyidik independen tidak tepat karena seleksi penyidik independen tetap dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan KPK hanya diikutsertakan.

Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah yaitu memperbaiki UU Tipikor dan menyesuaikan UU Tipikor dengan UNCAC, menindaklanjuti Pasal 19 ayat (2) UU KPK mengenai perwakilan KPK di daerah, dan Presiden perlu meluruskan janjinya untuk tidak mengganggu dan menguatkan KPK.











REVISI UU KPK

Prof. Dr. Eddy OS Hiariej

RUU KUHAP masuk jauh lebih dahulu ke Komisi III DPR RI daripada RUU KUHP namun disepakati bahwa RUU KUHP sebagai hukum materiil didahulukan pembahasannya terlebih dahulu daripada RUU KUHP sebagai hukum formilnya. Oleh karena itu, seharusnya demikian pula sikap terhadap UU KPK. Dalam hal ini, seharusnya hal penting yang harus dilakukan adalah merevisi hukum materillnya terlebih dahulu. Pertimbangan ini perlu diwujudkan mengingat bahwa substansi dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak yang belum sesuai dengan UNCAC.

KPK tidak bersifat ad hoc, melainkan sebagai lembaga yang permanen, sebagaimana disebutkan dalam UNCAC. Dengan adanya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka gugurlah pemikiran bahwa keberadaan KPK adalah bersifat ad hoc bahkan seharusnya sebagai lembaga tunggal. Di lembaga lainnya terdapat diferensiasi fungsional, sepertinya harus adanya penilaian kinerja kepolisian oleh kejaksaan. Selain itu, dalam faktanya, uang hasil korupsi yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan diambil oleh lembaga ini dan masuk ke rekening mereka. Hal ini, sebaliknya tidak terjadi di KPK.

Di KPK tidak perlu ada diferensiasi fungsional karena KPK memiliki kewenangan yang kuat dalam pemberantasan korupsi yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, bahkan perlu ada pembentukkan KPK di daerah-daerah.



Penetapan seseorang menjadi tersangka tidak memerlukan putusan kolektif kolegial, bahkan cukup dilakukan oleh pejabat setingkat direktur di KPK. Hal ini untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Penyadapan mengapa perlu ada izin?. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga perlu penanganan yang luar biasa pula. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika KPK tidak mendapatkan izin dari Dewan Pengawas?

Berkenaan dengan instrumen penghentian penyidikan, dalam KUHP diatur mengenai perlunya penetapan SP3 yang bersifat limitatif. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik

tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Isu bahwa revisi terhadap UU KPK merupakan pelemahan terhadap KPK tidak dapat dihindari terutama karena adanya beberapa isu terkait dengan lembaga DPR, seperti hasil survei yang menyebutkan bahwa DPR merupakan lembaga terkorup dan kasus e-KTP yang diduga melibatkan nama-nama anggota DPR. Selain isu tersebut, revisi terhadap UU KPK bisa



jadi merupakan political bribery antara DPR dan kalangan pengusaha.

Dalam hal politik hukum, justru yang perlu direvisi adalah hukum materi yaitu undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hukum acaranya atau UU tentang KPK. Sebagaimana yang terjadi di DPR, RUU KUHAP masuk lebih dahulu daripada RUU KUHP namun disepakati bahwa RUU KUHP sebagai hukum materi didahulukan pembahasannya terlebih dahulu daripada RUU KUHAP.

Revisi terhadap hukum materi dalam pemberantasan korupsi dipandang penting karena beberapa pasal dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum sesuai dengan UNCAC. Selain UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penguatan pemberantasan korupsi adalah melalui undang-undang yang mengatur tentang pengembalian aset dan pencucian uang.







REVISI UU KPK

Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil

Ditinjau dari hukum tata negara dan berfokus pada legal drafting, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu mengapa diperlukan suatu peraturan dan mengapa sesuatu itu harus diatur? Apabila sudah ada peraturan, mengapa peraturan tersebut harus direvisi? Hal tersebut menjadi background mengapa suatu peraturan harus ada. Jika tidak dapat menjawab pertanyaan maka suatu peraturan tidak diperlukan.

Berkenaan dengan sosialisasi, apabila acara ini konsepnya merupakan sosialisasi maka draft RUU sudah selesai. Apakah acara pada hari ini merupakan konsultasi publilk?. Apabila merupakan konsultasi publik maka masukan dari forum ini akan digunakan untuk menyempurnakan draf RUU. Bagaimana dengan posisi draft RUU, apakah tinggal ketok palu saja di paripurna? Apakah draf RUU masih bisa dilakukan perubahan? Jika memang benar draf RUU tersebut akan dibahas maka dapat dilihat apakah draf RUU isinya berubah atau tidak, sesuai dengan masukan forum ini.

Sebagai contoh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Presiden SBY pada saat akhir pemerintahannya, DPR dan eksekutif bersepakat untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang pada saat itu isunya bahwa Gubernur dipiih oleh DPRD. Saat itu Presiden tidak mau menandatangani, walaupun Presiden tidak menandatangani namun tetap berlaku dan akhirnya ditandatangani setelah itu. Presiden membuat Perppu yang membatalkan Undang-Undang Pilkada. Yang lucunya adalah bahwa DPR setuju dengan Perppu yang dibahas. Adapun



yang menjadi concern yaitu dari sisi legal drafting peraturan tersebut tidak berguna. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membentuk peraturan tersebut. Ketika negara mempunyai banyak undang-undang, peraturan, dan tidak berkualitas maka mudah sekali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak perlu undang-undang yang banyak, sedikit undang-undang namun berkualitas, hal tersebut lebih baik daripada banyak undang-undang namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Regulatory Impact Assesment (RIA) digunakan untuk membuat peraturan apakah semua pertanyaan dalam RIA sudah dijawab oleh pembentuk undang-undang. Apabila suatu undang-undang dibentuk, apakah sudah menggunakan RIA?. Apakah tujuan dari peraturan sudah didefinisikan dengan benar atau hanya untuk melemahkan dan bertujuan politik saja? Apakah tindakan pemerintah membuat peraturan tersebut beralasan, namun jangan dilihat alasannya adalah



politik?. Alasan yang patut untuk membentuk RUU KPK yaitu untuk penguatan KPK. Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaan tidak hanya dari sisi politik saja.

Selain itu, apakah terdapat landasan hukum bagi suatu peraturan untuk direvisi? Pada tingkatan mana pemerintah bertindak? Apakah benar jika DPR yang merevisi UU KPK? Apakah manfaat peraturan ditinjau dari segi biaya termasuk juga biaya sosial dan jika ada penolakan dari masyarakat. Apakah pembentukan peraturan tersebut bermanfaat untuk masyarakat?

Pemerintah harus memberi dampak positif bagi masyarakat dan tidak hanya bagi pembuat UU. Ketika membuat peraturan, harus dipikirkan apakah peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan diri sendiri atau untuk rakyat. Apabila ditujukan untuk rakyat maka harus bermanfaat bagi rakyat. Apakah peraturan cukup jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat? Apakah semua stake holders terlibat dalam pembentukan undang-undang untuk memberikan masukan dan saran?.

Perbedaan antara sosialisasi dan konsultasi publik adalah sosialisasi merupakan forum satu arah yang mungkin saja didengar namun tidak diakomodasi. Akan tetapi berbeda halnya dengan konsultasi publik maka harus ada akomodasi dari masyarakat. Secara kelembagaan KPK adalah lembaga independen yang seharusnya seminimal mungkin di intervensi dari pihak lain, baik dari DPR maupun pemerintah. Terdapat banyak diskusi mengenai kelembagaan KPK, yaitu KPK merupakan lembaga ad hoc. Padahal bukan mengenai statusnya tetapi sampai sekarang belum sampai tujuan. KPK merupakan lembaga super body karena kebutuhan dari masyarakat, karena tidak bisa pemberantasan korupsi semuanya diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan.

Tujuan RUU ini, apakah ingin memperkuat atau



memperlemah KPK? Jika ada peraturan sebagai landasan hukum namun bertujuan untuk memperlemah KPK, lebih baik tidak usah dibuat peraturan saja dan bubarkan KPK serta kembalikan saja ke kepolisian. Untuk apa mempunyai lembaga yang tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Semangat yang perlu diubah yatu untuk menguatkan KPK bukan untuk memperlemah. Adapun berkenaan dengan pengawasan KPK memang perlu dilakukan, namun harus dipikirkan seperti apa metode pengawasannya.

Terkait penyadapan yang dilakukan oleh KPK, dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Penyadapan tetap boleh dilakukan oleh KPK, pada titik tertentu memang pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi dengan undang-undang.









SESI TANYA JAWAB

PERTANYAAN1. Ibu Yuli (Ibu Rumah Tangga/Persatuan Orang Tua

Wali Murid)Saya akan mengungkapkan rasa kesal para ibu. Korupsi

sudah merajalela dan saya secara tegas menolak revisi UU KPK. Kenapa? Karena saya tahu penegak hukum di tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi tidak bekerja. Korupsi di Yogyakarta itu banyak, akan tetapi tidak ada yang tersentuh. Mulai dari kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, hinga kepolisian tidak ada yang berani menyentuh kasus korupsi. Yogyakarta adalah kota pendidikan, akan tetapi banyak anak yang tidak sekolah. Korupsi di Yogyakarta sudah merajelela. Saya sebagai seorang ibu hanya bisa mengharapkan KPK. Para penegak hukum yang lain sudah tidak bisa diharapkan. Jadi saya sangat keberatan terhadap revisi UU KPK. Pertanyaan saya, kenapa UU yang sudah baik direvisi? Sedangkan saya melihat dari koran dan televisi, KPK sendiri saja tidak pernah meminta revisi UU. Itu kan aneh. Seharusnya KPK diperkuat. Pertanyaan kedua, kenapa DPR tidak membuat UU tentang hukuman mati terhadap para koruptor. Kita kan sudah setuju tentang itu. Kenapa? Karena korupsi sudah merampas hak-haknya rakyat. Menurut saya, KPK sebaiknya jangan disentuh. KPK sebaiknya disayang karena KPK sudah membantu kita dalam menangkap koruptor. Kalau DPR sebagai dewan perwakilan rakyat sudah tidak mau mewakili rakyatnya lebih baik mundur saja biar digantikan oleh ibu-ibu dari Yogyakarta. Demikian.



2. Ibu Diah (Jejaring Perempuan Anti Korupsi/Program Development Perempuan dan Anak)Walaupun organisasi kami tidak bergerak dalam bidang

hukum atau penegakan hukum, akan tetapi kami juga harus membuat suatu gerakan anti korupsi. Hal tersebut karena kami tahu, seperti disampaikan oleh penanya sebelumnya, bahwa korupsi sudah sangat merajalela. Kami tahu kegelisahan di dalam masyarakat adalah bahwa budaya korupsi atau sistem yang membuat kehidupan dasar kita harus melakukan hal-hal korupsi sudah sangat luar biasa. Hal tersebut mungkin dapat menjadi landasan empiris pembentukan UU. Kami pernah melakukan penelitian di masyarakat, pelanggaran apa yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah korupsi, bukan pelanggaran lalu lintas atau lainnya. Pelaku usaha dari Apindo pernah bilang kalau pengusaha tidak korupsi itu tidak bisa. Pintu korupsi terbuka ya melalui birokrasi



pemerintah. Ada pameo, kalau koruptor, baik pengusaha maupun birokrasi sampai “bertemu” dengan polisi itu berarti tandanya suapnya masih kurang. Sedangkan kalau kasusnya berlanjut dan sampai “bertemu” dengan jaksa atau hakim, itu berarti “deal-deal”annya” tidak jadi. Sedangkan kalau sampai “bertemu” dengan KPK berarti koruptor itu lagi apes. Itu yang mengatakan adalah ketua Kadin Daerah. Oleh karenanya tolong untuk jangan dilemahkan gerakan anti korupsi. Terima kasih.

3. Bapak Azwar (Kejaksaan Tinggi DIY)Menarik sekali apa yang disampaikan oleh para

narasumber. Bahwa pada intinya usul revisi UU KPK adalah sangat tidak diperlukan. Masyarakat dengan gamblang menolak revisi UU KPK. Kalau saya amati, akhir-akhir ini rencana revisi UU KPK yang ada malah kontra produktif. Pada tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 muncul dilatarbelakangi oleh semangat reformasi. Kemudian dilanjutkan dengan adanya UU No. 20 Tahun 2001. Tapi mengapa dalam perkembangannya, korupsi makin masif sedangkan DPR dan Pemerintah kinerjanya malah mundur. Aturan-aturan yang sudah bagus, dengan dalil-dalil akan disempurnakan, kalau tadi melihat paparan yang disampaikan, revisi UU KPK hanya bersifat remeh temeh. Bukan sesuatu substansi yang dibutuhkan. Misal mengenai penyadapan. Dalam suatu penanganan kasus itu sangat dibutuhkan. Akan tetapi dalam revisi UU KPK malah memperpanjang birokrasi dan itu memperbesar kemungkinan terjadinya kebocoran.

Tadi sempat ada wacana dari salah satu narasumber bahwa revisi UU KPK itu, atau KPK orientasinya kalau bisa dititikberatkan pada pencegahan. Kalau menurut saya itu keliru. Lembaga penegak hukum seperti KPK pada dasarnya



bukan untuk mencegah kejahatan, akan tetapi untuk melakukan penindakan. Kalau pencegahan itu harusnya tugas ulama, tugas para pendidik. Bukan tugas para penegak hukum. KPK itu disayangi oleh masyarakat karena tindakan tegasnya terhadap para koruptor.

4. Bapak Prasetyo (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya)Saya rasa landasan akademik sudah disampaikan oleh

ketiga narasumber, bahwa revisi UU KPK tidak perlu. Bahwa saran dari Prof. Eddy tentang RUU Penyadapan bisa segera dirumuskan oleh Badan Legislasi sebagai salah satu upaya yang mendukung gerakan anti korupsi. Saya rasa hal itu perlu dipikirkan lebih arif dan bijaksana. Kita juga tidak seharusnya melihat DPR sebagai lembaga yang pro korupsi, akan tetapi harus dilihat sebagai lembaga negara yang sedang melakukan tugasnya membuat undang-undang. Sekalipun ada sebagian anggotanya yang melakukan korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, oleh karenanya penanganannya juga harus secara luar biasa. Kalau KPK dibatasi, maka penegakan hukum korupsi tentu akan mustahil dilakukan. Tentang paparan tentang kejaksaan, seharusnya kejaksaan tidak melakukan hal seperti itu. Karena pada dasarnya KPK dibentuk karena kinerja kejaksaan dan kepolisian yang tidak baik.

5. Bapak Ardiansyah (Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)Pada tanggal 13 Maret 2017, teman-teman di Samarinda

telah membuat petisi terkait menolak rencana revisi UU KPK. Sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa revisi UU KPK ini merupakan reaksi balik atau fight back dari mereka yang



koruptor, calon koruptor, atau teman-temannya koruptor. Kasus korupsi yang terungkap di tahun 2016 dan apa yang telah dilakukan oleh KPK itu adalah sebuah alasan mengapa revisi UU KPK akan terus-menerus digulirkan. Ini semacam political bribery. Tidak hanya akan dilakukan oleh DPR akan tetapi juga oleh mereka-mereka yang punya kepentingan terhadap pelemahan KPK, seperti para bandit-bandit pengusaha, partai-partai politik.

Kalau soal penyadapan, kemarin saya baca data ada sekitar 17 operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK selama tahun 2016. Meskipun pada prinsipnya kita sepakat bahwa KPK seharusnya tidak hanya mengandalkan operasi tangkap tangan semata. Akan tetapi perlu kita mengetahui bahwa mahkota operasi tangkap tangan itu adalah dari penyadapan. Kalau kewenangan dari penyadapan itu digunting, ini sama saja dengan memotong mahkota KPK. Saya setuju bahwa proses penegakan hukum dari korupsi harus dilakukan



dengan cara yang luar biasa karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Harusnya kita menganggap bahwa KPK harus menjadi pemikiran rakyat bersama. Hal-hal yang selama ini gagal dilakukan oleh polisi dan jaksa, bisa dilakukan dengan baik oleh KPK. Saya berharap ada kesamaan pandangan dari pusat dan daerah bahwa KPK masih tetap diperlukan. Terima kasih.

6. Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi JogjakartaKami sebagai mahasiswa tidak setuju terhadap pelemahan

KPK. Upaya pelemahan KPK sebaiknya dihentikan. Dengan ini kami, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Jogjakarta menyatakan:1. Menghentikan proses revisi UU No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2. Menghentikan segala macam bentuk pelemahan dalam

bentuk apapun terhadap KPK.3. Mendukung segala upaya pemberantasan korupsi.

JAWABAN1. K. Johnson Rajagukguk S.H., M.Hum (Kepala Badan

Keahlian DPR RI)Kami sangat berterimakasih atas masukan-masukan dari

tiga pembicara dan masukan dari para peserta. Kami tidak bertahan, kami hanya menyampaikan konsepsi. Walaupun ada yang mempertanyakan, apa ini bentuknya. Apakah sosialisasi atau konsultasi publik. Masukan-masukan ini akan kami laporkan. Termasuk jika ada penolakan. Tidak ada sedikit keinginan pun dari kami untuk tindak pidana korupsi sampai merajalela. Kalau tidak bisa hilang, minimal bisa diminimalisir dengan empat subyek tadi. Walaupun ada pendapat dari Prof. Edy bahwa revisi ini sifatnya melemahkan KPK. Orientasinya ini masih bersifat konsep. Masih bisa berubah. Kami tidak



bertahan. Kami menjadikan ini sebagai masukan dan ini menjadi hal yang penting bagi kami.

2. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum (Kepala Pusat Perancangan UU)Forum ini dalam bentuk seminar. Tentu saja nanti akan

ada proceeding–nya sebagai bentuk pertanggungjawaban. BKD dan DPR, otoritasnya berbeda. Kalau substansi revisi ini dianggap masih sangat sumir atau kurang memadai, memang forum seminar inilah yang dapat menyempurnakannya. Tentang substansi, mengenai penyadapan itu merupakan suatu pilihan. Apalagi ketentuan mengenai penyadapan sudah ada di dalam Putusan MK bahwa memang harus ada undang-undang mengenai penyadapan yang tersendiri.

Tentang Regulatory Impact Assessemet yang disampaikan oleh Ibu Mahaarum, itu bagus dan menjadi suatu trend baru. Akan tetapi jujur, tidak mudah untuk menjadi idealis walaupun dalam keadaan yang compang-camping kita harus melakukan yang sebaik-baiknya.



Documents

Pr Prosidingberkas.dpr.go.id/pusatpuu/proceeding/public-file/proceeding-public... · Anggota : Mardisontori S.Ag., L.LM. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Titi Asmara Dewi, S.H.,