PPT Kel 6 Sosiologi Pedesaan

Embed Size (px)

Citation preview

  • Paradigma Pembangunan dari Bawah (Partisipatif)

    Partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto,2004). Pembangunan partisipatif merupakan lawan dari pendekatan linear, pendekatan keproyekan dan pendekatan dari atas (top-down).

  • Contoh Kasus Pembangunan dari Bawah (partisipatif)BKADBKAD merupakan sebuah badan kerjasama antar desa yang di bentuk untuk mengelola kegiatan atau pembangunan antar wilayah desa. Dan dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di suatu wilayah kecamatan atau antar kecamatan lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) MP yang diputuskan dalam F-MAD

  • BKAD merupakan sistem pembangunan partisipatif (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil kegiatan).

    Tujuan di buatnya BKAD ialah

    Mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif kedalam sistem pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan), melestarikan lembaga-lembaga pengelola kegiatan partisipatif (TPK, TPU, TV, UPK,BP UPK), Mendayagunakan kader-kader pembangunan partisipatif (FD/PKMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL) melestarikan dan memelihara sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan, Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP, Mengembangkan jaringan kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak lainnya (misalnya dengan PEMDA, Swasta dll)

  • AnalisisBadan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan Badan kelembagaan masyarakat yang terbentuk atas kesadaran antar masyarakat setempat. BKAD merupakan lembaga pengelola pembangunan dari bawah (partisipatif) karena dikelola oleh masyarakat partisipatif keikutsertaan masyarakat mengambil bagian untuk mendukung dan menyukseskan kebijakan / program yang telah di bentuk itu.BKAD adalah salah satu solusi yang digagas oleh PNPM, menterjemah PP 72 dan PP 73 serta UU no 32mengenai OTODa, tentunya jika sentuhan BKAD difasilitasi oleh para fasilitator yang sangat diakui jiwa militansinya terhadap advokasi hak-hak rakyat, idealnya BKAD adalah wilayah rakyat Murni untuk berproses merencanakan secara partisipatif pembangunan di wilayahnya. Diharapkan proses pembangunan partisipatif dapat memberikan jaminan kontinuitas (keberlangsungan) peningkatan dan perkembangan pembangunan daerah saat ini.

  • Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

    Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

    Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh Tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.

  • Sasaran1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin yang terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa.2. Berkembangnya 10.000 gapoktan/poktan yang dimiliki dan dikelola 3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik / penggarap) skala kecil, buruh taniTujuanMengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;

  • Contoh Kasus PUAP dari Paradigma Pembangunan dari Bawah (Partisipatif)Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran pelaksanaan program PUAP. Beberapa kabupaten dan kota telah melaksanakan program ini sejak tahun 2008.Sedangkan pada tahun 2009, lima kecamatan terpilih sebagai lokasi sasaran program PUAP, yaitu Kecamatan Baturaja Barat, Lengkiti, Semidang Aji, Baturaja Timur, dan Lubuk Batang. Tetapi karena program tersebut baru dicanangkan pada tahun 2008, sehingga belum dilakukan kajian komprehensif terhadap pengaruh program tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh program PUAP terhadap pendapatan petani di Kabupaten OKU.

  • Pelaksanaan program ini membutuhkan partisipasi petani dalam berbagai kegiatan yang diadakan, karena pada dasarnya petanilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program. Kegiatan tersebut antara lain meliputi: penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB), pelaksanaan kegiatan, hingga kegiatan pascapanen, sehingga keaktifan petani dalam mengikuti kegiatan program sangat menentukan keberhasilan program tsb

    Tingkat Partisipasi Petani Contoh (n = 50)Dalam Program PUAP di Kabupaten OKU Tahun 2010

    Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa secara umum, tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan program PUAP tergolong sedang.

  • Hasil Analisis Chi-square Tingkat Partisipasi PetaniBerdasarkan Pendidikan Petani, Pelatihan yang Pernah Diikuti, Sosialisasi Program, Status Sosial dan Kegiatan Pendampingan PUAP di Kabupaten OKU

    Terdapat perbedaan tingkat partisipasi petani dalam program PUAP di Kabupaten OKU berdasarkan status sosial petani, dan kegiatan pendampingan yang pernah diikuti petani. Sedangkan tingkat partisipasi petani tidak berbeda berdasarkan pendidikan petani, pelatihan yang pernah diikuti, dan sosialisasi program.

  • Thank YouSosiologi Pertanian