Embed Size (px)
Citation preview
PPN BENDAHARAWANPPN BENDAHARAWANPPN BENDAHARAWANPPN BENDAHARAWAN
Dasar Hukum PPN & PPnBM
• UU No. 8 / 1984 jo UU No. 42 / 2009• PP No. 144 th 2000• PMK 68/PMK.03/2010• KMK 563 / 2003
OBJEK PPN
• PENYERAHAN BARANG DAN JASA – Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha – Impor Barang Kena Pajak. – Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha. – Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean di dalam Daerah pabean; – Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam
Daerah pabean; – Ekspor Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak; – Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya oleh pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Pasal 16 C UU PPN
– Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Pasal 16 D UU PPN
Pajak Pertambahan NilaiPPN
UU NO 18 th 2009
Objek PPNPsl 4, 16C & 16 D
UU PPN
Bukan Objek PPN
Psl 4 (3) UUPPNPP 144/2000
BUKAN OBJEK PPN
• Kelompok Barang Tidak Kena Pajak ( pasal 4 ayat 3 UU PPN adalah :
– Barang hasil pertambangan, atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya : minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas dsb.
– Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, misalnya : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam beryodium/tidak.
– Makanan dan minum yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (baik dikonsumsi di tempat ataupun dibawa pulang), menjadi objek Pajak Pembangunan (Pajak Daerah).
– Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
BUKAN OBJEK PPN• Kelompok Jasa Tidak Kena Pajak , pasal 4 ayat 3
UU PPN, yaitu :– Jasa di bid pelayanan kesehatan medik, pelayanan social,
pengiriman perangko, perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, keagamaan, pendidikan;
– Jasa di bid kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
– Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;– Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;– Jasa di bidang tenaga kerja, SE -05/PJ.53/2003 tgl.
13/1/2003, meliputi :• Jasa tenaga kerja• Jasa penyediaan tenaga kerja• Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja
– Jasa di bidang perhotelan;– Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum.
Subjek Pajak Bukan Subjek Pajak
SUBJEK PPN
• Pengusaha Kena Pajak :– Peredaran bruto setahun minimal rp. 600 jutaOki rekanan yang melakukan penyerahan BKP
atau JKP yang mempunyai nilai minimal rp. 600 juta wajib memiliki NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
• Orang yang memilih menjadi PKP (PMPKP)• Orang pribadi membangun sendiri, bukan
dari kegiatan usahanya
BUKAN SUBJEK PPN
• Pengusaha Kecil :– Pengusaha yg melakukan penyerahan
BKP yg jumlah peredaran bruto setahun di bawah rp 600 juta
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Penjual
PKPPembeli
Kas Negara
1
2
3
4
Mekanisme PPN Indonesia • PKP yang menyerahkan BKP/JKP wajib memungut PPN dari
pembeli/penerima BKP/JKP sebesar 10% xi Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sbg bukti pemungutan.
• PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (Out Put Tax) bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
• PKP di atas saat pembelian/perolehan BKP/JKPdikenakan PPN, dan berlaku sbg Pajak Masukan (In Put Tax), sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tsb berhub. langsung dgn kegiatan usahanya.
• Setiap masa pajak (setiap bulan), – apabila PK > P, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara, selambat-
lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. – apabila PK < PM, maka selisih dapat direstitusi atau di kompensasi ke
masa pajak berikutnya. • PKP di atas wajib menyampaikan Laporan Perhitungan PPN setiap
bulan (SPT Masa PPN) ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Penjual
1
PKPPembeli
2
Kas Negara
4
3
Mekanisme Pemungutan PPN
• PPN atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual. Pembeli membayar kpd PKP Penjual sebesar harga jual + PPN (10%).
• Jika harga jual atau penggantian telah termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung dgn formula : 10/110 x harga jual atau penggantian.
• Jika pembeli BKP/JKP berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN terutang atas penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual, PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas negara.
• Jika terjadi penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN, PPN/PPnBM terutang atas BKP/JKP dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Penjual), Lihat SE-43/PJ.51/2002
• Jika terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Badan-Badan tertentu kepada Bendaharawan Pemerintah/KPKN, maka PPN/PPnBM terutang atas BKP/JKP dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Pemerintah/KPKN (Pembeli), Lihat SE-43/PJ.51/2002.
• Penyerahan BKP/JKP oleh Instansi Pemerintah yang bertindak sebagai PKP kepada Badan-Badan tertentu, PPN terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Bendaharawan Instansi Pemerintah (Penjual), Lihat SE-43/PJ.51/2002.
PENGERTIAN
• Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
• Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
PEMUNGUT PAJAK• Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.• Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
• Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimaksud.
TARIF PAJAK• Atas penyerahan BKP & JKP dikenakan tarif
tunggal sebesar 10%.• Berdasarkan pertimbangan perkembangan
ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN 5% s.d. 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.
• Perubahan tarif tsb dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat saat pembahasan RAPBN.
BUKTI PEMUNGUTAN PPNFaktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Penyerahan BKP/JKP Menggunakan Mata
Uang Asing • Penghitungan pajak terutang harus
dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menkeu pada saat pembuatan faktur pajak.
• Apabila penyerahan dilakukan kepada pemungut, maka besarnya pajak yang terutang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menkeu pada saat dilakukan pembayaran oleh pemungut.
Nota Retur • Nota Retur adalah Nota yang dibuat
apabila terjadi pengembalian BKP oleh penerima BKP kepada PKP, kecuali jika BKP tersebut diganti dengan BKP yang jenis, tipe dan harga yang sama.
PEMUNGUT PPN• Sejak tanggal 1 Januari 2004, Pemungut PPN
(Pembeli Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003) :– Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun
Daerah, yang dananya dari APBN/APBD.– Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
apabila pembeli BKP/JKP adl Pemungut PPN tsb, PPN yang terutang tidak dipungut oleh PKP Penjualnya, tetapi harus dipungut dan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN.
KEWAJIBAN PEMUNGUT PPN
• Bendaharawan mendaftarkan diri• Memungut PPN&PPnBM (FP)• Menyetorkan PPN&PPnBM (SSP)• Melaporkan pajak terutang (1107PUT)
PEMUNGUT PPNB. Obyek Pemungutan PPN
– Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut PPN.
– Atas perolehan BKP/JKP oleh Pemungut PPN.
– Dalam hal atas penyerahan BKP disamping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka PPn BM tersebut juga harus dipungut oleh Pemungut PPN.
C. Mekanisme Pemungutan PPN Oleh Pemungut PPN
• Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPnBM
• Pemungutan PPN/PPn BM dilakukan pada saat dilakukannya pembayaran atas BKP/JKP oleh pemungut PPN, dengan cara memotong langsung dari tagihan PKP Rekanan.
• Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan (faktur/invoice), PKP Rekanan wajib membuat : – Faktur Pajak atas PPN dan PPnBM yang terutang – SSP (dengan identitas dan NPWP PKP Rekanan)
yang ditandatangani oleh Pemungut.
Penghitungan jumlah pemungutan PPN
Jumlah pembayaran = Rp 11.000.000
Jumlah PPN = 10/110 x Rp 11.000.000 = Rp
1.000.000DIPUNGUT PPh psl 221,5% x Rp. 10.000.000 = rp. 150.000Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan
=Rp 11.000.000 - Rp 1.000.000 – rp. 150.000 = Rp 9.850.000
Penghitungan jumlah pemungutan PPN
• Jumlah pembayaran: Rp13.000.000 PPnBM dengan tarif 20%
• Jumlah PPN yang dipungut = (10/130 x Rp 13.000.000) = Rp 1.000.000
• Jumlah PPnBM yang dipungut = (20/130xRp 13.000.000) = Rp 2.000.000
• Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan =– Rp13.000.000 - Rp1.000.000 - Rp2.000.000
= Rp10.000.000
C. Mekanisme Pemungutan PPN Oleh
Pemungut PPN lanjutan
• Faktur Pajak dibuat rangkap 3 : – Lembar 1 : untuk Pemungut PPN – Lembar 2 : untuk arsip PKP Rekanan – Lembar 3 : untuk KPP melalui Pemungut PPN – Pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi
cap "DISETOR TANGGAL :..........." dan ditandatangani oleh Pemungut PPN yang bersangkutan.
– Khusus untuk KPKN, setiap lembar Faktur Pajak Standar wajib dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM
C. Mekanisme Pemungutan PPN Oleh
Pemungut PPNlanjutan
• Untuk Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat rangkap 5 : – Lembar 1 : untuk arsip PKP Rekanan – Lembar 2 : untuk KPP melalui KPKN – Lembar 3 : untuk dilampirkan pada SPT Masa PPN PKP
Rekanan. – Lembar 4 : untuk Bank/Kantor Pos – Lembar 5 : untuk Pemungut PPN
• Untuk KPKN, SSP dibuat rangkap 4 : – Lembar 1 : untuk arsip PKP Rekanan – Lembar 2 : untuk KPP melalui KPKN – Lembar 3 : untuk dilampirkan pada SPT Masa PPN PKP
Rekanan. – Lembar 4 : untuk Pemungut PPN (KPKN) – Pada setiap lembar SSP, wajib dicantumkan nomor dan
tanggal advis SPM • SSP lembar ke-1 dan ke-2 dibubuhkan cap "TELAH DIBUKUKAN"
Penyetoran dan Pelaporan Pemungut
PPN (563/KMK.03/2003)
• Penyetoran harus dilakukan selambat-lambatnya : – Bendaharawan Pemerintah atau KPKN 7 hari setelah bulan
pembayaran atas tagihan– Badan-Badan Tertentu 15 hari setelah bulan dilakukannya
pembayaran atas tagihan.– Dalam hal hari ke 7 atau hari ke 15 tersebut jatuh pada hari
libur, penyetoran selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
• Pelaporan ke KPP terkait selambat-lambatnya : – Hari ke-20 setelah bulan terjadinya pembayaran atas
tagihan, dalam hal Pemungut PPN tersebut adalah Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
– Hari ke-20 setelah bulan terjadinya pembayaran atas tagihan, dalam hal Pemungut PPN tersebut adalah Badan-Badan Tertentu.
• Pelaporan atas pemungutan PPN tersebut dilakukan dengan SPT Masa Pemungut PPN (formulir 1107PUT)
Dikecualikan dari Mekanisme Pemungutan PPN oleh Pemungut
PPN• Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 2.000.000,-
(termasuk PPN/PPn BM) yang tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
• Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh Real Estat atau Industrial Estat
• Pembayaran untuk penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN
• Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina.
• Pembayaran atas rekening telepon.• Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan.• Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
tidak dikenakan PPN.• Penyerahan BKP/JKP antar Badan-Badan Tertentu. Dalam hal
ini PPN dipungut dan disetor oleh pihak yang melakukan penyerahan BKP/JKP (PKP Penjual).
Dikecualikan dari Mekanisme Pemungutan PPN oleh
Pemungut PPN
Berdasarkan Kep 382 / 2002, jo SE-43/PJ.51/2002, pemungut PPN tidak perlu memungut PPN atas :
• Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh bukan PKP
• Pembayaran atas proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri.
Contoh • Tgl 27 Oktober Dinas Kenyamanan Provinsi Riau
membeli 1 Unit AC untuk kebutuhan ruang Kepala kantor dengan harga Rp. 7.700.000 termasuk PPN.
• Tgl 1 Nopember diterima tagihan, faktur Pajak dan SSP
• Tgl. 5 Nopember dibayar oleh bendaharawanPerhitungan pembayaran :• Nilai tagihan Rp. 7.700.000 • DPP 100/110 x Rp. 7.700.000, Rp. 7.000.000 • Dipungut PPh psl 22
1,5% x 7.000.000 Rp. 105.000Kas dibayarkan Rp. 6.895.000
Setelah menyetorkan PPN maka FP diberi cap “telah disetor tgl….. “
PPPN ini dilaporkan pada masa pajak Nopember
Pelaporan SPt Masa Bagi Pemungut PPN
• Semua Wajib Pajak Pemungut PPN dan PPn BM
termasuk Kas Daerah, kecuali Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN PUT (1107 PUT). Dalam hal Wajib Pajak Pemungut juga sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka yang bersangkutan harus mengisi SPT Masa PPN bentuk Formulir 1107 dan SPT Masa PPN bentuk Formulir 1107 PUT.
Pelaporan SPt Masa Bagi Pemungut PPN
• Laporan dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
• Lembar ke-1 untuk KPP yang dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3
• -Lembar ke-2 untuk arsip badan pemungut.
SPT MASA PPN
Pengertian SPT Masa PPN (PER-160/PJ/2006) • Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur
Pajak Standar kurang dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk elektronik.
• Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Standar lebih dari 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) Masa Pajak, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan dalan bentuk data elektronik.
• Bagi Pemungut PPN, SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang terdiri dari Induk SPT dan Lampiran SPT baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik.
