Bendaharawan 2012

SELAMAT DATANGSELAMAT DATANGDI JAKARTADI JAKARTA

11

222

Collection loss

Taxes Paid

Voluntary Compliance 90 %

33

Compliance Model – Eu.Comm

Compliance Model – Eu.Comm

44

55

KETENTUAN PERPAJAKAN TERBARU BAGI BENDAHARAWAN

/INSTANSI PEMERINTAHMULAI 2012

66

DASAR HUKUMKEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA

• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.28 Tahun 2007• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.18 Tahun 2000

UU

• No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23)• No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun)• No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21)• No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian)• No. 85/PMK.03/2012 (Penunjukan BUMN sbg Pemungut Pajak)

PERATURANMENKEU

Per-57/PJ/2009 Pedoman Teknis PPh Psl 21/26Per-32/PJ/2009 Bentuk Formulir SPT Masa PPh Ps.21/26

PERATURANDIRJEN

• PP No.80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaksanaan KUP)• PP No.80 Tahun 2008 (PPh bagi yang keluar negeri)• PP No.71 Tahun 2008 (PPh atas Pengalihan Hak Tanah & Bang)

PP No.51 Tahun 2009 (PPh atas Jasa Konstruksi)• PP No.19 Tahun 2009 (Deviden)

PP

77

DIKELOLAHDIKELOLAH

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAHLEMBAGA NEGARA

MELALUI SUATUKEGIATAN

APBN/APBDAPBN/APBD

BENDAHARABENDAHARAWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DANWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN

PEMOTONGAN PAJAK PUSATPEMOTONGAN PAJAK PUSAT

TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABATLAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA

Permendagri 55 Tahun 2009Permenkeu No.73 Tahun 2009

Tentang Bendaharawan

88

Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan Bendahara

PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan

PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu

PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang

PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa,

royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21

PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak

Luar Negeri PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar

sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak

Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu

99

PEJABAT YG DITUNJUKOLEH MENTERI/KETUA

LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/

BENDAHARA PROYEK

PEJABAT YG DITUNJUKOLEH MENTERI/KETUA

LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/

BENDAHARA PROYEK

BENDAHARA/PEMEGANG KAS

PEMERINTAH DAERAH

BENDAHARA/PEMEGANG KAS

PEMERINTAH DAERAH

BENDAHARA/BUMN YG DITUNJUKSEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK

BENDAHARA/BUMN YG DITUNJUKSEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK

Bendahara sebagai Pemotong PajakBendahara sebagai Pemotong Pajak

BUMN(Per 1 Juli 2012

BUMN(Per 1 Juli 2012

1010

Kewajiban Mendaftarkan DiriPasal 2 ayat (1) UU KUP

Bendahara yang Mengelola APBN/APBD

Bendahara yang Mengelola APBN/APBD

WajibMendaftarkan Diri

WajibMendaftarkan Diri

Untuk Mendapatkan NPWPUntuk Mendapatkan NPWP

00.123.456.7-407.000

BENDAHARA SD N-007 BEKASI

FUNGSI NPWPKep. Dirjen No. KEP-161/PJ./2001

Fungsi NPWP adalah

1. Sebagai tanda pengenal diri atau ientitas wajib pajak2. Menjaga ketertiban dl pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi

perpajakan3. Untuk keperluan yg berhubungan dg dokumen perpajakan, dimana semua

dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP4. Untuk mendapatkan pelayanan dr instansi2 tertentu, ex. PIB, PEB, Kredit bank

,dll5. Untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan

1111

1212

Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP

tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP

Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP

tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP

Penghapusan NPWPPer. Dirjen No. PER-44/PJ./2008

PerubahanOrganisasi

PerubahanOrganisasi

ProyekTelah Selesai

ProyekTelah Selesai

Permohonan Tertulis/Mengisi Formulir

KP.PDIP.4.1-00

Permohonan Tertulis/Mengisi Formulir

KP.PDIP.4.1-00

KPP/KP2KPKPP/KP2KP

NPWP DihapuskanNPWP Dihapuskan

Jatuh Tempo Pembayaran dan PelaporanJatuh Tempo Pembayaran dan PelaporanJenis Pembayaran Batas Pembayaran

(selambat2nya)Batas Pelaporan (selambat2nya)

PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir

20 hari setelah masa pajak berakhir

PPh Pasal 23/26 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang


PPh Pasal 22, Bendaharawan

Disetor pd hr yg sama dg pelaksanaan pembyrn atas peny brg yg dibiayai dari APBN/D

Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir

PPN/PPnBM oleh Bendaharawan APBN/D

Tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir


PPN, PPnBM oleh Pejabat Penandatangan SPM

Pada hari yang sama disetor melalui KPPN

Akhir bulan berikutnya

PPN, PPnBM oleh Pejabat Penandatangan SPM dan BUMN

Tgl 15 bl takwim berikutnya Akhir bulan berikutnya

Apabila tgl jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, pembayaran/penyetoran dpt dilakukan pd hr kerja berikutnya (PMK.184/PMK.03/2007)

Dl hal j.t bertepatan hr libur, lap dilakukan pd hr kerja sebelum tgl jt (Kep.220/PJ/2003)

1313

1414

Pengertian PPh PASAL 21/26Pengertian PPh PASAL 21/26

PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN

- Pekerjaan atau Jabatan- Jasa dan Kegiatan yang dilakukan WP Orang Pribadi

PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

WP DN WP LN

PPh PASAL 21PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

PPh Pas

al

21

1515

Bendahara PemerintahBendahara Pemerintah

Bendahara:- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah- Instansi atau Lembaga Pemerintah- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri

Bendahara:- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah- Instansi atau Lembaga Pemerintah- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri

Bendahara SebagaiPemotong PPh Pasal 21Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh

TERMASUK

1616

PENERIMA & JENIS PENGHASILANPENERIMA & JENIS PENGHASILAN

Penghasilan Yang Diterima

YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

PEJABATNEGARA/PNS/

ANGGOTA TNI DAN POLRI/PENSIUNAN

PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR

SELAIN PEJABATNEGARA/PNS/

ANGGOTA TNI DAN POLRI/PENSIUNAN

Jenis Penghasilan

1717

TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN

PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)

IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA

ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLMNEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

1818

PENGHASILAN YANG DITERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNANPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN

Penghasilan Yang Diterima

PNSANGGOTA

TNI & POLRIPENSIUNAN*)

YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA

HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

PEJABATNEGARA

*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

PPh Ps. 21 DITANGGUNGPEMERINTAH

PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR

DIPOTONG PPh Ps.21

1919

Penghitungan PPh Pasal 21Mulai 1 Januari 2009

PENGHASILAN BRUTO

- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT

HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUNYANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI

PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/

DAERAH

- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT

PTKP

TARIF PS.17 UU PPh

DIKURANGI

PAJAK TERUTANGDITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD

PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN TIDAK TERATUR

DIPOTONG PPh Ps. 21 :15% DARI PENGH. BRUTO

(FINAL)

KECUALI DIBAYARKAN KEPADA:• PNS GOL. II/d KE BAWAH• PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH

DIUSULKAN

2020

PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PTKP BARU PTKP BARU Mulai 1-1-2009Mulai 1-1-2009

SETAHUNSETAHUN(Rp)(Rp)

SEBULANSEBULAN(Rp)(Rp)

UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,-15.840.000,- 1.320.000,-1.320.000,-

UNTUK DIRI PEGAWAI YG UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)KAWIN/NIKAH (K/-)

17.160.000,-17.160.000,- 1.430.000,-1.430.000,-

UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)

18.480.000,-18.480.000,- 1.540.000,-1.540.000,-


19.800.000,-19.800.000,- 1.650.000,-1.650.000,-


21.120.000,-21.120.000,- 1.760.000,-1.760.000,-

•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIANTAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADAAWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS

PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN

PTKP BARU PTKP BARU Mulai 1-1-20Mulai 1-1-201313

SETAHUNSETAHUN(Rp)(Rp)

SEBULANSEBULAN(Rp)(Rp)

UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 24.30024.300.000,-.000,- 22..025025.000,-.000,-

UNTUK DIRI PEGAWAI YG UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)KAWIN/NIKAH (K/-)

2626..325325.000,-.000,- 22..193193..750750,-,-


228.8.350350.000,-.000,- 22..362362..5500,-00,-


3030..375375.000,-.000,- 22..531531..250250,-,-


3232..400400.000,-.000,- 22.7.70000.000,-.000,-

BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

(PTKP) Tahun 2013PMK-162/PMK.011/2012

2222

PTKP UTK KARYAWATIPTKP UTK KARYAWATI

HANYA UTK DIRISENDIRI

HANYA UTK DIRISENDIRI

STATUS KAWINSTATUS KAWINSTATUS TDK

KAWIN

- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN

SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN

STATUS KAWINSUAMI

TDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN

- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

2323

9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):NONO Lapisan PenghasilanLapisan Penghasilan TarifTarif

1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%

2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%

3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%

4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

2424

Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan

PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari)

- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT

Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO

MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

-(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)- (Rp2.100.000+Rp600.000)

- Rp2.700.000

- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT

PTKP

X TARIF PS.17 UU PPh12

DIKURANGI

Rp3.500.000,-

DIKALI 12

Rp39.300.000,-

- Rp15.840.000

Rp23.460.000

Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.00012 12

Rp97.750 = PPh bln Januari

Contoh untuk Gaji + TunjanganBulan Januari

2525

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 Masa Pajak

Terakhir

PPh Pasal 21 terutang atas

seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian

tahun pajak

PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa

sebelumnya dalam tahun pajak

ybs

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)

Rp169.000

(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 +

Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000

– (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)=

Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000 Rp 1.075.250

X5% = Rp24.885.000 =

Rp1.244.250

2626

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur

PPh Pasal 21 Masa Pajak

Terakhir

PPh Pasal 21 Terutang atas

seluruh Penghasilan atas jumlah yg

teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk

teratur

PPh Pasal 21 Yg terutang atas

penghasilan teratur x 12

Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS)

Rp169.000

(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 +

Rp1.500.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –

(Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)=

Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000

Rp 1.173.000*

X5% = Rp24.885.000 =

Rp1.244.250 *lihat contoh penghit.t iap masa (teratur) hl.20

2727

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPEGAWAI TETAP

WP DALAM NEGERI

SEJAK AWALTAHUN

SETELAHPERMULAAN TAHUN PAJAK

MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG

SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA

TIDAKDISETAHUNKAN

MULAI BEKERJADALAM TAHUN

BERJALAN

DASAR PENGHITUNGANPPh Ps. 21

JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEHDALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM

CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JTMAKA PENGHITUNG PPh PSL 21ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN

CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN+IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK XTARIF PSL 17 : 6 BLN

PENGHASILAN KENA PAJAKYG DISETAHUNKAN

2828

Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS,

Anggota ABRI dan Para Pensiunan

BERUPA :HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR,

IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN

TIDAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN

NEGARA/DAERAH

TARIF Ps. 17 UU PPh

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

2929

PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN

PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD

UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN

HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN

DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

Penghasilan teratur dan tidak teratur

3030

Penghitungan PPh Pasal 21Penghitungan PPh Pasal 21ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,

MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

TIDAK LEBIH DARIRp 150.000,-

TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21

DIBAYAR HARIAN

LEBIH DARIRp 150.000,-

DIKURANGIRp 150.000,-

DIPOTONG PPhTARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER

PKP

JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN < Rp 6.000.000

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21YANG TELAH DIPOTONG

JIKA WP TDK

MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH

TINGGI

Tdk termasuk Honorarium atau

Komisi yg diterima Penjaja barang &

Petugas dinas luar

TARIF 5%

JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN > Rp 6.000.000

TARIF Psl 17Iuran Jaminan Hari Tua/Iuran Tunjangan Hari Tua

yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan

DIKURANGIPTKP HARIAN SEBENARNYA +

3131

GOLONGAN TARIF LAMA TARIF BARU

PNS Golongan I, dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

0% 0%

PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;

15% 5%

Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

15% 15%

TARIF PPh PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL(Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2010)

BERLAKU MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2011Aturan Pelaksanaannya: PMK 262/PMK.03/2010

3232

Penghitungan PPh Pasal 21

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

PKP SEBULAN

PPh SETAHUN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP DISETAHUNKANX

TARIF PPh Ps.17

PPh SEBULANPPh SEBULAN



Jenis – Jenis Pajak Bagi Jenis – Jenis Pajak Bagi BendaharawanBendaharawanPPh 21 / 26

Sehari > 150.000

Sebulan> 1.320.000

Dibayar Bulanan

Keterangan

Tidak Tidak Tidak No PPh

Tidak Tidak Ya PTKP Real

Ya Tidak - Sehari :5% x (bruto – 150.000)

- Ya - PTKP = PTKP / 360

Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap Tidak Mendapat Pengurangan Biaya Jabatan

Tenaga ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuari ) = 50% x Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 (kumulatif satu tahun)

Honorarium untuk setiap kegiatan PNS (diatas IId) dikenakan PPh 21 15% dan bersifat Final

PMK 252/PMK.03/2008PMK 254/PMK.03/2008

Per-31/PJ/2009Per-47/PJ/2009Per-32/PJ/2009

3333

3434

HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN

LAIN DENGAN NAMA APAPUN

IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN

- SENIMAN, OLAHRAGAWAN;- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,

PENYULUH & MODERATOR, - PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI,

ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL - AGEN IKLAN;- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;- PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI,

PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL;- PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA

DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO

(dikurangi PTKP), jika:1.Mempunyai NPWP

2. Tidak memperoleh Ph Lain

KEPADA

SEBAGAI



PENGHASILAN BRUTO

- DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING - PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI

YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;- PENJAJA BARANG DAGANGAN YG

TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU- PENERIMA PENGHASILAN BUKAN

PEGAWAI LAINNYA YG MENERIMA PENGHASILAN DARI PEMOTONG PPh PASAL 21 SECARA BERKESINAMBUNGAN.

JIKA MEMILIKI NPWP

PTKP

DIKURANGI

Tarif PPh Ps.17(kumulatif 1 tahun)

3535

KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN

- TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS,PENILAI DAN AKTUARIS)

DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 (kumulatif 1 tahun)

KEPADA

SEBAGAI



PENGHASILAN BRUTO

50 %

DIKURANGI

3636

MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKANPEMOTONGAN PAJAK

DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26

MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPANCATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB

MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP

MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL

KEWAJIBAN BENDAHARAPEMOTONG PPh PASAL 21

3737

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN

KEWAJIBAN PENERIMAPENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUMULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

3838

TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21PPh PASAL 21

TDK DITANGGUNG PEMERINTAH

DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SSP KE :- BANK PERSEPSI, ATAU- KANTOR POS GIRO

PALING LAMBATTGL 10 BLN BERIKUTNYA

BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

TDK ADAPENYETORAN

3939

TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21

MELAPORKANPENGHITUNGAN

PPh PSL 21DLM DAFTAR GAJI

KPPN

PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM

BERIKUTNYA

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PD HARI KERJABERIKUTNYA

TDK DITANGGUNG PEMERINTAH

DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SPT MASA PPhPASAL 21

KE KPP/KAPENPA

4040

CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 21

Drs. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium sebesar Rp 1.000.000,-


Rp 1.000.000,- x 5% = Rp 50.000,-

Mengingat yg menerima bukan PNS , maka tarif yg digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh

Jika Drs Slamet tidak punya NPWP

Rp 1.000.000,- x 5% x 120% = Rp 60.000,-

4141

BENDAHARAWAN SEBAGAI BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22PEMUNGUT PPh PASAL 22

DITJEN ANGGARAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARAWAN BEA & CUKAI

TIDAK PERLU DITUNJUKSECARA KHUSUS

YG MELAKUKAN PEMBAYARANATAS PEMBELIAN BARANG

PPh Pas

al

22

4242

PPh PASAL 22 DIPUNGUT

BERKENAAN DENGAN PEMBAYARANBERKENAAN DENGAN PEMBAYARANATAS ATAS

PENYERAHAN BARANG PENYERAHAN BARANG OLEH OLEH

WAJIB PAJAK (REKANAN)WAJIB PAJAK (REKANAN)

4343

DIKECUALIKAN DARI DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22PEMUNGUTAN PPh PSL 22

PMK-154/PMK.03/2010)PMK-154/PMK.03/2010)

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

4444

OBYEK PPh PASAL 22KETENTUAN

LAMAKETENTUAN

BARU

Jumlah pembayaran tidak merupakan pembayaran yang

terpecah-pecah;1.000.000 2.000.000

BATASAN JUMLAH PEMBAYARAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 22

(BERDASARKAN PMK NOMOR : 154/PMK.03/2010)

BERLAKU MULAI TANGGAL 31 AGUSTUS 2010

4545

SAAT PEMUNGUTAN

TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI

PEMBELIAN BARANG

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARANATAS

PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

4646

BUKTI PEMUNGUTANBUKTI PEMUNGUTAN

WAJIB PAJAK REKANAN

KPP MELALUI KPPN

KPP SBG LAMPIRAN SPTMASA BENDAHARAWAN

KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)

PEMUNGUT PPh PSL 22

LEMBAR KE-1

SSPKP.PDIP 5.1.98

LEMBAR KE-2

LEMBAR KE-3

LEMBAR KE-4

LEMBAR KE-5

4747

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DISETOR PADA HARI YANG SAMA

KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN

PPh PASAL 22

SSP

DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN

4848

TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORAN

PELAPORANPPh PASAL 22

SPT MASAF.1.1.32.02

KE KPP/KAPENPA

SELAMBAT-LAMBATNYA14 HARI SETELAH

BULAN TAKWIM BERAKHIR

JIKA JATUH PADA HARI LIBUR

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

4949


Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.


Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekana tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-

5050

: 0 3 - 4 5 6 - 7 8 9 - 0 - 0 0 9 - 0 0 0

:

:

4 1 1 1 2 2 9 0 0

2 0 0 8

: / / / /

TTD & CAP KANTOR

LEMBAR

Untuk dilaporkan

Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Diisi dengan rupiah penuh

Rp 15.000.000,-

Jumlah Pembayaran

10-Sep-08

Jl.H.Juhri, Jakarta

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Diisi tahun terutangnya pajak

Nov

Tahun

PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Pengolahan Data

Masa Pajak

lima belas juta rupiah

Jakarta , tgl

Nama Jelas : Stefano Bambang Yudono

Wajib Pajak/Penyetor

MAP/Kode Jenis Pajak

ALAMAT WP

NPWP

NAMA WP PT Persangingan Sangat Tidak Sehat Sekali

Kode Jenis Setoran

F.2.0.32.01

Nomor Ketetapan

Tanggal ……………………..

Terbilang :

Nama Jelas : ………………………………….

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Feb Mar Apr

Oleh WP ke KPP

DesJan Mei Jun Jul Ags Sep Okt

Uraian Pembayaran

3

Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP

5151

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemungut Pajak

Pemungut Pajak (3)

N P W P : 0 0 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 - 8 9 0 - 0 0 7

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

TTD & CAP KANTOR

D.1.1.32.04

Jakarta, 2 Oktober 2008 (2)

bendahara KPPU Jakarta

Stefano BYNIP. .xxxxxxxxxxxx .

15.000.000

1.000.000.000 15.000.00001… …..PT Persanginagn …..

4

J U M L A H

(2)(1)

1

5

6

7

dst.

05.678.901.2.009.000 …./,…

PPh Pasal 22

(2)

2

3

(Rp)(6) (7)

NPWP / Alamat WPBukti Pemungutan

(4)

Tanggal(5)

Nomor

Nama Wajib Pajak yang dipungut

(Rp)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

MASA :September s/d September TAHUN : 2008 (1)

No

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jumlah Obyek

PPh Pasal 22

5252

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemungut Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(1)

di

A. Identitas Pemungut Pajak :

N P W P : 0 0 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 - 8 9 0 - 0 0 0 (2)

N a m a :

A l a m a t :

B.

1. Badan Usaha Industri/Eksportir

2. Usaha Industri Rokok

3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/BadanTertentu Yang Ditunjuk

4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)a. APIb. Non API

5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)

6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan UsahaSelain Pertamina

a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)b. Pihak lain (Tidak Final)

Terbilang (6)

*) Coret yang tidak perlu

C. Lampiran : (7)

( X ) Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina), ( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina), ( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai),

( ) Surat Kuasa Khusus,

( ) Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP) (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai), ( ) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP), (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)

( ) Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,

( ) Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Pemungut Pajak / Kuasa (9)


lima belas juta rupiah

Jakarta., 2 Oktober 20080… (8)

Stefano Bambang Yudonoi (10)

bendahara KPPU

JL>>>>>>>

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak September (3) tahun 2008 (4)

dan telah disetor tanggal 10-09-2008 (5) adalah sebagai berikut:

PPh yang dipungut

……………………………

Nilai Obyek Pajak Tarif

………………………………………..

………………………………………..

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

U R A I A N MAP/KJS(Rp)(Rp) (% )

15,000,000

…………………………… ……… ……………………………

1,5%

411122/100

411122/900 1.000.000.000

411122/402

………

………

411123/100

15,000,000

……………………………

……… ……………………………

411122/401 ……………………………

……………………………

J U M L A H

……………………………

…………………………… ……………………………

(1) (5)(3) (4)(2)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

411122/401 ……………………………

411122/100 …………………………… ……… ……………………………

411123/100 ……………………………

5353

PEMOTONG PPh PASAL 23/26PEMOTONG PPh PASAL 23/26

BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSATBENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23

PPh Pas

al

23

Perkiraan Penghasilan Netto :

PMK 244/PMK.03/2008

tentang Jenis Jasa Lain dan

Perkiraan Penghasilan Netto

5454

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA• ROYALTI

5555

TIDAK DIKENAKAN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23

ORANG PRIBADI /BADAN

ORANG PRIBADI /BADAN

YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK

YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG

DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN

YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG

DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN

5656

TIDAK DIKENAKAN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23

A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA

USAHA DENGAN HAK OPSI;C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN

TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR;

D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;

F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;

G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA

USAHA DENGAN HAK OPSI;C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN

TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR;

D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;

F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;

G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

5757

TARIF DAN DASAR PEMOTONGANTARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 23

SEWA DAN

JASA LAINNYA

TARIF15 %

PENGHASILAN BRUTO

DASAR PEMOTONGAN

HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

TARIF2 %

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

5858

Objek Pemotongan PPh Pasal 23No Objek Tarif Dasar

PenghitunganSifat Batas waktu

penyetoranBatas waktu

pelaporan

1. Bunga, Royalti, Hadiah Devident

15%10 %

Jumlah Bruto*(PP.19/2009) Final

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan

2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

3. Imbalan Jasa Lain

1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan


20 bln berikutnya

4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

5. Jasa pengeboran (dril l ing) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT


20 bln berikutnya

6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas


20 bln berikutnya

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas


20 bln berikutnya

*tidak termasuk PPN

5959

PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 No Objek Tarif Dasar

PenghitunganSifat Batas

waktu penyetoran

Batas waktu pelaporan

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara

*tidak termasuk PPN

…lanjutan

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

6060

No

Objek Tarif Dasar Penghitungan

Sifat Batas waktu penyetoran


16. Jasa mixing fi lm 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, l istrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertif ikat sbg pengusaha konstruksi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, l istrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertif ikat sbg pengusaha konstruksi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

…lanjutan

*tidak termasuk PPN

PPh Pasal 23 PPh Pasal 23


6161

No

Objek Tarif Dasar Penghitungan

Sifat Batas waktu penyetoran


22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

26. Jasa kebersihan atau cleaning service

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

*tidak termasuk PPN


6262

TATA CARA PEMOTONGANTATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23PPh PASAL 23

BUKTI PEMOTONGAN

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKANPENGHASILAN OLEH BENDAHARA

F.1.1.33.06 atau F.1.1.33.07

1

2

3

UNTUK REKANAN

LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26ARSIP BENDAHARA

6363

TATA CARA PENYETORAN TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23PPh PASAL 23

JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN

SELAMA SATU BULAN TAKWIM

DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAUKANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIMBERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT

TERUTANGNYA PAJAK

APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA

HARI KERJA BERIKUTNYA

6464

TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORANPPh PASAL 23PPh PASAL 23

MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)

RANGKAP 2

* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

LAMPIRAN

KE KPP/KAPENPA


BULAN TAKWIM BERAKHIR

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PD HARI KERJABERIKUTNYA

6565


Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.


Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-

6666

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

A. Identitas Pemotong Pajak :

N P W P : - - - - - (2)

Nama :

Alamat :

B.

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

1. Dividen2. Bunga *)3. Bunga Simpanan yang dibayarkan

oleh Koperasi4. Bunga/Diskonto Obligasi5. Royalti6. Hadiah dan penghargaan7. Sewa dan Penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaanharta **)

8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, JasaKonstruksi dan Jasa Konsultan kecuali konsultan konstruksi

9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No.KEP-305/PJ./2001 : ***)a.b.c.

10.

Terbilang ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

1. Dividen2. Bunga3. Royalti4. Sewa dan Penghasilan lain

sehubungan dengan penggunaanharta

5. Imbalan sehubungan dengan jasa,pekerjaan, dan kegiatan

6. Hadiah dan penghargaan7. Pensiun dan pembayaran berkala8. Penjualan harta di Indonesia9. Premi asuransi / reasuransi

10. Penghasilan Kena Pajak BUTsetelah pajak

Terbilang

C. Lampiran (5) : ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ………………… lembar.( ) Surat Kuasa Khusus.( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak ………………….. Lembar( ) Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak ……….

Lembar.( ) Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan

tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat. *) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

atau diskonto obligasi **) Kecuali sewa tanah dan bangunan Pemotong Pajak/Kuasa (7)

***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri Tanda tangan, nama dan cap

F.1.1.32.03

……………………………………………...………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………., ……………………… 20… (6)

J U M L A H

411127/100

411127/104

…………

…………………………………. (8)

……… …………………………………………

……… …………………………………………

…………………………………………

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ………………………….. tahun …………….. (3)

dan telah disetor tanggal ………………………….. (4) adalah sebagai berikut :

……...………………………….……...………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. (1)

di ……………………………………..

…………


SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

…………………………………………411127/105 ………… ………

…………………………………………411127/100 ………… ……..% ……………………………………………………………………………………………411127/100 ………… ………

411127/100 ………… ……..% ………

…………………………………………411127/100 ………… ………

…………………………………………411127/103 ………… ……… …………………………………………411127/102 ………… ………

(5) (6)…………………………………………411127/101 ………… ……...

(1) (2) (3) (4)

(%) (Rp)(Rp)

Penghasilan Penghasilan Tarif PPh yang dipotong

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..%

15%15%15%15%

15%

……………………

……..%

……………………

…………

…………

411124/104411124/104…………

…………………………………………

411124/104

411124/104

411124/100

411124/102411124/103411124/100

15%15%

411124/101411124/102

411124/401

J U M L A H …………………………………………

Uraian MAP/KJS

Jumlah Perkiraan

Bruto Neto

JumlahPenghasilan

(Rp)(3)

PPh yang dipotongNeto

15%15%15%

……..%……..%……..%

……..% 15% …………………………………………

(6)(1) (2) (4) (5)……………………

……………………………………………………………………………………

Jenis Penghasilan

PerkiraanPenghasilan

MAP/KJSBruto (%) (Rp)

Tarif

CO

NTO

H S

PT M

ASA

PPh

PS.2

3

6767

Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

N P W P : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :………………………………………………………………………………

Alamat :………………………………………………………………………………

Dividen Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...

Bunga *) Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...

Bunga/Diskonto Obligasi Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...

Royalti Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...

Hadiah dan penghargaan Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...

Sewa dan Penghasilan lain

sehubungan dengan

penggunaan harta **) Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...

Jasa Teknik, Jasa Konstruksi,

Jasa Manajemen dan Jasa

Konsultan kecuali Konsultan

Konstruksi Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...

Jasa lain ex SK Dirjen Pajak

No. KEP-305/PJ/2001 :

a. ……………………………. Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...

b. ……………………………. Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...

c. ……………………………. Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...

***)

Rp.………………………...

Terbilang :…………………………………………………………………………………………………………………

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23

yang dipotong di atas merupakanAngsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang

bersangkutan. Simpanlah bukti -

diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sahapabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap *) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi **) Kecuali sewa tanah dan bangunan ***) Apabila kurang harap diisi sendiri.

......................................................... (6)

F.1.1.33.06

………………………………………………………………………………………

pemotongan ini baik-baik untukN P W P :

N a m a :

1.

4.

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

NOMOR : ……………………………………… (2)

7.

JUMLAH

8.

2.

3.

5.

6.

…………………., ……………………. 20 ……. (4)

Pemotong Pajak (5)

-

(4)

--

(6)(5)

-

BrutoJenis Penghasilan

(1) (2) (3)

No.Jumlah

Penghasilan TarifPerkiraan

PenghasilanNeto


KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………………...…………. (1)

PPh yang dipotong

CO

NTO

H B

UKT

I PO

TON

G P

Ph P

S.23

6868

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

A. PPh Pasal 23

B. PPh Pasal 26

…………………., ……………………. 20 ……. (2)

Pemotong Pajak (3)

N P W P : - - - - -

N a m a :………………………………………………………………………………………


......................................................... (4)

NIP. ................................................. . D.1.1.32.05

Nomor(6) (7)

(Rp) (Rp)Nama Wajib PajakNPWP / Alamat WP

Bukti Pemotongan

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

MASA : ………………….. TAHUN …………… (1)

Ket.Pajak dipotongPPh yangJumlah Obyek

(3)(2)(1) (8)

1.

2.

3.

4.

dst.

JUMLAH PPh PASAL 23

(4)Tanggal

(5)

No



JUMLAH PPh PASAL 26

1.

2.

3.

dst.

CO

NT

OH

DA

FTA

R B

UK

TI P

OTO

NG

PP

h P

S.2

3

6969

: - - - - -

:

:

: / / / /




KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

………………………………………………………………………………….

Diisi Tahun terutangnya Pajak


Tahun

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Kode Jenis Setoran

Masa Pajak

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEMBAR

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP


ALAMAT WP

NPWP

NAMA WP

Uraian Pembayaran

F.2.0.32.01

Nomor Ketetapan

Tanggal …………………….

………………………….


Jumlah Pembayaran


Terbilang :

Nama Jelas :

Jul Ags Sep Okt

……………………………………………………….

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan


DesJan Mar AprFeb Mei Jun

……………………………………………………….

………………………………….


Nama Jelas : …………………………………..

Nov

Cap dan tanda tangan………………….


, tgl……………………..Cap dan tanda tangan

……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

CO

NTO

H S

UR

AT

SE

TOR

AN

PA

JAK

(S

SP

)

LEM

BAR

1 &

3

7070

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

Penghasilan dariJasa Persewaan

Penghasilan dariJasa Konstruksi

Penghasilan dariJasa Pengalihan

Hak atas Tanah &/bangunan

YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA

DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO

DIPOTONG DGN TARIFPELAKSANAAN :- 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR

PERENCANAAN & PENGAWASAN :- 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA- 6% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO KECUALI < Rp 60 jt

2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA

7171

DASAR HUKUM

PERATURANPEMERINTAH

KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN

KEPUTUSANDIRJEN PAJAK

PP No. 29TAHUN 1996

No. : 394/KMK.04/1994

KEP-5O/PJ/1996

KEP-227/PJ/2002

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )

7272

ORANG PRIBADI BADAN

DARI PERSEWAANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN

* TANAH * KONDOMINIUM* RUMAH * GEDUNG PERKANTORAN/* RUMAH SUSUN PERTEMUAN/PERTOKOAN* RUMAH TOKO TERMASUK BAGIANNYA* APARTEMEN * RUMAH KANTOR* TOKO * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI

BERUPA

OBJEK PPh

PENGHASILAN YGDITERIMA/DIPEROLEH

7373

TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH)

YG MERUPAKAN

YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK :

1. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;

2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN

3. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL

7474

PELUNASAN PPhPELUNASAN PPh

* BADAN PEMERINTAH* SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI* PENYELENGGARA KEGIATAN* BENTUK USAHA TETAP* KERJA SAMA OPERASI* PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA

ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)

BUKANSUBJEKPAJAK

OLEH PENYEWA

OLEH PIHAK YGMENYEWAKAN

PEMOTONGANPEMBAYARAN

SENDIRI

ORANGPRIBADI

PENYEWA

7575

ORANGPRIBADI

BADANBADAN DENGAN

KEPEMILIKANORANG PRIBADI

10% 10% 10%

SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK :BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN

BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN

YANG MENYEWAKAN

7676

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL

MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA

KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK

PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :

MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA

SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA

LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

DENGAN

7777

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Arsip Pemotong Pajak/Wajib Pajak


di

A. Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :

N P W P : - - - - - (2)

N a m a :

A l a m a t :

B.

1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBIdan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan · Yang ditempatkan di DN 411128/404 · Yang ditempatkan di LN 411128/404b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesiac. Jasa Giro

2. Transaksi Penjualan Saham :a. Saham Pendiri 411128/407b. Bukan Saham Pendiri 411128/406

3. Bunga/Diskonto Obligasi 411128/4014. Hadiah Undian 411128/4055. Persewaan Tanah dan atau Bangunan

(Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak) 411128/4036. Persewaan Tanah dan atau Bangunan

(Bagi Wajib Pajak pengusaha persewaanTanah dan/atau Bangunan):a. PPh yang disetor sendiri 411128/403b. PPh yang dipotong oleh pihak lain

7. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil (bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak) 411128/409

8. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil(bagi Wajib Pajak pengusaha kecil jasakonstruksi) :a. PPh yang disetor sendiri 411128/409b. PPh yang dipotong oleh pihak lain

Terbilang

C. Lampiran : (5)

( ) Surat Setoran Pajak lembar ke-3 ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) ( ) Surat Kuasa Khusus

D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (7)


F.1.1.32.04

PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Tarif

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… ……………………………

……………………………

……………………………

J U M L A H


…………………………… ……………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

(1)

………

(3) (4)(2)

……………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri

(Rp)(5)

…………………………… ……………………………

……………………………………….. (1)

………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa ……………………………………… tahun

……………. (3) dan telah disetor tanggal ……………………………… (4) adalah sebagai berikut :

MAP/KJSU R A I A N

………

………………

(% )

NilaiObyek Pajak

(Rp)

……………………………

…………………………… ……………………………

………

………

………………

……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

………………., ……………………… 20… (6)

…………………………………. (8)

………

…………………………… ……………………………

………

………………

………

CO

NTO

H S

PT M

ASA

PPh

PS.4

(2)

7878

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakanLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : penyewa

N P W P : - - - - -

Nama Wajib Pajak : (3)

Alamat :

Lokasi tanah dan/ atau Bangunan :

Terbilang :

*) Jumlah PPh yang dipotong

Pemotong Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Tanda tangan, nama dan cap

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakankredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.12

......................................................... (6)

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... *)

…………………., ……………………. 20 ……. (4)

……………………..…..……………………………………………

(1) (2) (3)

Rp. ……………………………………… …………

ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNANBUKTI PEMOTONGAN PPh

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(FINAL)

Rp. ………………………………………

Jumlah Bruto Nilai Sewa PPh yang dipotongTarif


KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………………...…………. (1)

Nomor : ………………………………………… (2)

CO

NTO

H S

PT M

ASA

PPh

PS.4

(2)

7979

NPWP :Nama :

D.1.1.32.06

MASA : …………………………………….. TAHUN …………… (1)

1.

Bukti Pemotongan/PemungutanNo.

NPWPTanggal

dst.



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

NomorNAMA

(ALAMAT) (Rp)(Rp)Nilai Obyek Pajak PPh yang dipotong/dipungut

6 71 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

6.

5.

dst.

7.

…………………………………………………………………………

A. PPh pihak lain yang dipotong

B. PPh yang dipotong pihak lain

J u m l a h

2.

J u m l a h


…………………………………. (4)

…………………………………………………………………………

…………………, ……………………… 20…… (2)

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (3)

………………………………………………………………………

CO

NTO

H D

AFTA

R B

UKT

I PO

TON

G P

Ph P

S.4

(2)

8080

: - - - - -

:

:

: / / / /





SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

………………………………………………………………………………….



Tahun

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Kode Jenis Setoran

Masa Pajak

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEMBAR



ALAMAT WP

NPWP

NAMA WP

Uraian Pembayaran

F.2.0.32.01

Nomor Ketetapan


………………………….


Jumlah Pembayaran


Terbilang :

Nama Jelas :

Jul Ags Sep Okt

……………………………………………………….




……………………………………………………….

………………………………….


Nama Jelas : …………………………………..

Nov




……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

CO

NTO

H S

UR

AT

SE

TOR

AN

PA

JAK

(S

SP

)

LEM

BAR

1 &

3

8181

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATASTANAH DAN/ATAU BANGUNAN

( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 27 THN 1996 )

DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH

KEPUTUSANMENTERI

KEUANGAN

SURAT EDARANDIRJEN PAJAK

PP NO 48 Thn 1994

jo PP NO 71Thn 2008

NO : 635/KMK.04/1994

jo NO: 392/

KMK.04/1996

dan

NO: 566/KMK.04/1999

- SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS 1996- SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI 1997- SE-55/PJ.42/1999

8282

PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAH

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK

ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANRp 60 jt KEATAS

PPh 5%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN

(BERSIFAT FINAL)


(BERSIFAT FINAL)

DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINALKE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS

SEBELUM AKTA PENGALIHANDITANDATANGANI OLEH PPAT

8383


WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYAMELAKUKAN MENGALIHKAN HAK

ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS


(BERSIFAT FINAL)


(BERSIFAT FINAL)

DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINALKE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS

SEBELUM AKTA PENGALIHANDITANDATANGANI OLEH PPAT

8484

NILAI TERTINGGIANTARA

NILAI BERDASARKAN

AKTAPENGALIHAN HAK

NJOP TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN

CATATANJUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA

JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN

8585


JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANKURANG DARI Rp 60 jt

PENGHASILAN LAINNYAMELEBIHI

PTKP

PENGHASILAN LAINNYA

TDK MELEBIHIPTKP

PPh 5% DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)

PPh 5% DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)

SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN

TIDAKTERUTANG

PPh

DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK

PERSEPSI ATAU KANTOR POS



8686

PENGALIHAN KEPADAPIHAK PEMERINTAH YANG TDK

MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS

JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANRp 60 jt KEATAS

DIPUNGUTOLEH :- BENDAHARAWAN, ATAU- PEJABAT YG BERWENANG

SEBELUM DILAKUKANNYAPEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR

TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS

(BERSIFAT FINAL)



8787

JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANKURANG DARI Rp 60 jt

PENGHASILAN LAINNYAMELEBIHI

PTKP

PENGHASILAN LAINNYA

TIDAK MELEBIHIPTKP

SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN

TIDAKTERUTANG

PPh

DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK

PERSEPSI ATAU KANTOR POS

PENGALIHAN KEPADAPIHAK PEMERINTAH YANG TDK

MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS



TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS

(BERSIFAT FINAL)

8888

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANMELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI

ATAS BEBERAPA BIDANG TANAHYG JUMLAH KESELURUHANNYAMENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH

WALAUPUN TERDAPATBIDANG TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN YANGNILAINYA < Rp 60 jt

WAJIB MELUNASI PPh5% DARI NILAI MENURUT

RISALAH LELANG

SEBELUM RISALAH LELANGDITANDA TANGANI

DIPOTONG DAN DISETOROLEH KEPALA KANTOR

LELANG NEGARA

8989

BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAKMEMILIKI NPWP, HARUS MEMILIKI NPWP KALAU HARGA NJOP/AKTA

LEBIH DARI 60 JUTA

DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN :

TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH

DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI

- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN.- LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN- NAMA PEMBELI

9090



di


N P W P : - - - - - (2)

N a m a :

A l a m a t :

B.








Terbilang

C. Lampiran : (5)





F.1.1.32.04


Tarif

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… ……………………………

……………………………

……………………………

J U M L A H


…………………………… ……………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

(1)

………

(3) (4)(2)

……………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………


(Rp)(5)

…………………………… ……………………………

……………………………………….. (1)

………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………




MAP/KJSU R A I A N

………

………………

(% )

NilaiObyek Pajak

(Rp)

……………………………

…………………………… ……………………………

………

………

………………

……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

………………., ……………………… 20… (6)

…………………………………. (8)

………

…………………………… ……………………………

………

………………

………

CO

NTO

H S

PT M

ASA

PPh

PS.4

(2)

9191

: - - - - -

:

:

: / / / /





SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

………………………………………………………………………………….



Tahun

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Kode Jenis Setoran

Masa Pajak

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEMBAR



ALAMAT WP

NPWP

NAMA WP

Uraian Pembayaran

F.2.0.32.01

Nomor Ketetapan


………………………….


Jumlah Pembayaran


Terbilang :

Nama Jelas :

Jul Ags Sep Okt

……………………………………………………….




……………………………………………………….

………………………………….


Nama Jelas : …………………………………..

Nov




……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

CO

NTO

H S

UR

AT

SE

TOR

AN

PA

JAK

(S

SP

)

LEM

BAR

1 &

3

9292

BERLAKU PER 1 JANUARI 2008

DASAR HUKUM

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008

9393

PENGERTIAN-PENGERTIANPENGERTIAN-PENGERTIAN

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi.

Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

9494

PENGERTIAN-PENGERTIANPENGERTIAN-PENGERTIAN

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan

Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya

9595

SUBJEK PAJAK

WP Orang Pribadi BUT

- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI

YANG BERGERAK DI BIDANG

SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI

WP Badan

9696

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPhUSAHA JASA KONSTRUKSI

IMBALAN JASA KONSTRUKSI

DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

FINAL

YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR

JASA PELAKSANAAN

2% 4% 3% 4% 6%

YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI

USAHA

YG MEMILIKI KUALIFIKASI

USAHA KECIL

JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN

YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI

USAHA

YG MEMILIKI KUALIFIKASI

USAHA

SertifikasiSertifikasi

9797

Diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Penggolongan adalah sbb:

No Jenis Pekerjaan Kualif ikasi Grade Tarif PPh1 Perenc Konstruksi Besar, Menengah,

Kecil4,3,2,1 4 %

2 Perenc Konstruksi Tdk Memiliki Kualifikasi - 6 %3 Pelaksana

KonstruksiBesar 7 dan 6 3 %

4 Pelaksana Konstruksi

Menengah 5 3 %


Kecil 4,3,2,1 2 %


Tdk Memiliki Kualifikasi - 4 %

7 Pengawasan Konstr Besar, Menengah, Kecil

4,3,2,1 4 %

8 Pengawasan Konstr Tdk Memiliki Kualifikasi - 6 %

9898

PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSIPELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMOTONGAN OLEHPEMBERI HASIL

PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA

PEMBERI HASIL

PELUNASAN PPh MELALUI

• ORANG PRIBADI• BUKAN SUBJEK PAJAK

• BADAN PEMERINTAH, • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM

NEGERI,• PENYELENGGARA KEGIATAN• BUT• KERJASAMA OPERASI• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR

NEGERI LAINNYA• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN

OLEH DIRJEN PAJAK

9999

OBJEK PPh PASAL 26

ATAU TAX TREATY

KETENTUAN KHUSUS UNTUK BUT

PENGHASILAN DARI JASA

KONSTRUKSI

FINAL BUT LABA LN

100100

KETENTUAN KHUSUS LAINNYA

SELISIH KEKURANGAN PPh

ATAS PENGHASILAN DARI

JASA KONSTRUKSI

Disetor Sendiri Oleh Penyedian Jasa

NILAI KONTRAKJASA KONSTRUKSI

Tidak Dibayar Oleh Pengguna Jasa

Tidak Terutang PPh Final

Sepanjang dicatat sebagai piutang yang t idak dapat ditagih & Telahdilakukan upaya sebagaimana diaturdalam Pasal 6 Ayat(1) huruf h UU PPh

PAJAK YG TERUTANGDI LN ATAS

PENGHASILAN DARI LN

Yang Diterima Oleh penyedian jasa

Kredit PajakBerdasarkan

UU PPh

PENGHASILAN LAIN

Dikenakan TarifBerdasarkan

UU PPh

Catatan : Keuntungan/Selisih Kurs dari keg.Jasa Kons.Termasuk dlm perhitungan Nilai Kontrak Jasa Kons. Yg Dikenakan PPh yg bersifat Final

101101

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4 AYAT (2)

MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DANPELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL

PEMBERI HASIL WAJIB :

MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPDKPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN

LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPhATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

DENGAN

102102

MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA

MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYATGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYAIMBALAN

LAPORAN BULANAN PPh BAGIWP YANG BERGERAK DI BIDANG

USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP

TATA CARA PENYETORAN DANPELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA

KEWAJIBAN PEMBERI JASA :

103103

KETENTUAN PERALIHAN

1. Terhadap kontrak yg ditandatangani sebelum tgl 1/1/2008 diatur :a. pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak s.d tgl 31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 ttg PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tgl

31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP ini.

2. Kerugian dari usaha jasa konstruksi yang masih tersisa s.d Tahun 2008hanya dapat dikompensasi s.d Tahun Pajak 2008

104104



di


N P W P : - - - - - (2)

N a m a :

A l a m a t :

B.








Terbilang

C. Lampiran : (5)





F.1.1.32.04


Tarif

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… ……………………………

……………………………

……………………………

J U M L A H


…………………………… ……………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

(1)

………

(3) (4)(2)

……………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………


(Rp)(5)

…………………………… ……………………………

……………………………………….. (1)

………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………




MAP/KJSU R A I A N

………

………………

(% )

NilaiObyek Pajak

(Rp)

……………………………

…………………………… ……………………………

………

………

………………

……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

………………., ……………………… 20… (6)

…………………………………. (8)

………

…………………………… ……………………………

………

………………

………

CO

NTO

H S

PT M

ASA

PPh

PS.4

(2)

105105

Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

N P W P : - - - - -

Nama Wajib Pajak : (3)

Alamat :

Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Jasa Perencanaan Konstruksi

Jasa Pengawasan Konstruksi

Terbilang :

Pemotong / Pemungut Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian : Tanda tangan, nama dan cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa

Konstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan/Pemungutan inidianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.16


No. Uraian

……………………………………...…………. (1)


BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI(FINAL)

Tarif

3.

J U M L A H

(1)

2.

1. Rp. ….…………………..…….

Rp. ….…………………..…….

Rp. ….…………………..…….

NOMOR : ……………………………………… (2)

(3)

PPh yang dipotong/dipungut

(4) (5)(2)

Jumlah Nilai Bruto

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……%

……%

…………………., ……………………. 20 ……. (4)

Rp. ….…………………..…….

Rp. ….…………………..…….

Rp. ….…………………..…….

Rp. ….…………………..…….

………………………………………..…………………………………

......................................................... (6)

…………………………………………………………………………………………………………………

……%

CO

NTO

H B

UKT

I PO

TON

G J

ASA

KON

STR

UKS

I

106106

NPWP :Nama :

D.1.1.32.06

MASA : …………………………………….. TAHUN …………… (1)

1.

Bukti Pemotongan/PemungutanNo.

NPWP

Tanggal

dst.



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

NomorNAMA

(ALAMAT) (Rp)(Rp)

Nilai Obyek Pajak PPh yang dipotong/dipungut

6 71 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

6.

5.

dst.

7.

…………………………………………………………………………

A. PPh pihak lain yang dipotong

B. PPh yang dipotong pihak lain

J u m l a h

2.

J u m l a h


…………………………………. (4)

…………………………………………………………………………

…………………, ……………………… 20…… (2)

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (3)

………………………………………………………………………

CO

NTO

H D

AFTA

R B

UKT

I PO

TON

G

107107

: - - - - -

:

:

: / / / /





SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

………………………………………………………………………………….



Tahun

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Kode Jenis Setoran

Masa Pajak

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEMBAR



ALAMAT WP

NPWP

NAMA WP

Uraian Pembayaran

F.2.0.32.01

Nomor Ketetapan


………………………….


Jumlah Pembayaran


Terbilang :

Nama Jelas :

Jul Ags Sep Okt

……………………………………………………….




……………………………………………………….

………………………………….


Nama Jelas : …………………………………..

Nov




……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

CO

NTO

H S

UR

AT

SE

TOR

AN

PA

JAK

(S

SP

)

LEM

BAR

1 &

3

PPh Pasal 4 (2)PPh Final Pendapatan Bunga yg Berasal dr Bank

a. 20 % X brutto thd WP DN dan BUTb. 20 % X brutto atau dg tarif berdasar P3B, u/

WP LN

PP 51/1994 jo PP 131/2000KMK : 51/KMK.04/2001

Objek Pajak :1. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto

SBI, kec :a. Jml Tab, disk tdk melebihi Rp. 7.5 jutab. Bunga & Disk yg diterima Bankc. Bunga & Disk yg diterima dana pensiund. Bunga pd bank yg ditunjuk pmrnth d.r pemilikan RS, RSS.

2. Bunga yg melalui Bank Ind / cab Bank LN

108

PPh Pasal 4 (2)PPh Final Hadiah Undian

Tarif : 25 % X jumlah brutto hadiah undian(berupa nilai uang atau nilai pasarjika berbentuk barang)

PP 132/2000Kep 395/PJ/2001

Objek Pajak :

Hadiah dengan nama dan dlam bentuk apapun yang diberikan melalui undian

109

110110

PENGERTIANPENGERTIANPAJAK PAJAK

PERTAMBAHANPERTAMBAHANNILAI (PPN)NILAI (PPN)

PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI

BARANG DAN JASA

PAJAK PENJUALANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG MEWAH

(PPn BM)(PPn BM)

PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG

YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN

DI DALAM

DAERAH PABEAN

PPN

111111

SYARAT PEMUNGUTAN PPN : :

ADANYA PENYERAHAN DI ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;DALAM DAERAH PABEAN;

YANG DISERAHKAN BARANG YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;PAJAK;

YANG MENYERAHKAN ADALAH YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.PENGUSAHA KENA PAJAK.

ADANYA PENYERAHAN DI ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;DALAM DAERAH PABEAN;

YANG DISERAHKAN BARANG YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;PAJAK;

YANG MENYERAHKAN ADALAH YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.PENGUSAHA KENA PAJAK.

112112

BARANG KENA PAJAK (BKP)

BARANGBERWUJUD

BARANG TIDAK BERWUJUD

SIFAT/HUKUMNYA

YANG DIKENAKANPPN

YANG DIKENAKANPPN

BARANG BERGERAK

BARANG TIDAK BERGERAK

113113

JASA KENA PAJAK(JKP)

JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN

DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

SETIAP KEGIATAN PELAYANANBERDASARKAN

SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANG MENYEBABKANBARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,

TERSEDIA UTK DIPAKAI

TERMASUK

DIKENAKAN PPNDIKENAKAN PPN

114114

PENGUSAHA KENA PAJAKPENGUSAHA KENA PAJAK(PKP)(PKP)

- MENGHASILKAN BARANG;- MENGIMPOR BARANG;- MENGEKSPOR BARANG;- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;

- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;

ORANG PRIBADI/BADAN DALAM BENTUK APAPUN

DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA

DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA

TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL

PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.

KECUALI

115115

PENGUSAHA KECILPENGUSAHA KECILKMK No. 571/KMK.03/2003KMK No. 571/KMK.03/2003

TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004

PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN

PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI

Rp 600 JUTA SETAHUN

PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP

Catatan :

Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

116116

DASAR PENGENAAN PAJAKDASAR PENGENAAN PAJAK

HARGA JUAL

HARGAPENGGANTI

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAINYG DITETAPKAN

MENKEU

SEBAGAIDASAR

PENGHITUNGANPPN

YANGTERUTANG

117117

PEMUNGUT PPN(Sejak 1 Januari 2004)

KMK No. 563/KMK.03/2003

BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PUSAT/DAERAH

BENDAHARAWAN KPKN

BUMN(per 1 Juli 2012)

PMK-85/PMK.03/2012

118118

OBJEK PEMUNGUTAN PPn BMOBJEK PEMUNGUTAN PPn BM

PENYERAHANBKP YANG BERDASARKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH

PABRIKAN

OLEH

Mekanisme Pemungutan dan PenyetoranMekanisme Pemungutan dan Penyetoran

Cara pemungutan , penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM1. Bendaharawan pemerinmtah adalah bendaharawan yg melakukann pembayaran yg dananya

berasal dr APBN/D2. PPN dan PPnBM dipungut, disetro dan dilaporkan oleh Bendh Pmrnth atas nama PKP

Rekanan Pemerintah3. Penyerahan antar instansi Pemerintah Tidak Dipungut PPN sepanjang dimasukkan dl mata

angg PNBP

Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran1. Dilakukan pd saat pembayaran dg cara pemotongan secara langsung dr tagihan PKP rekanan2. Penyetoran di lakukan paling lambat 7 hr setelah bulan nterjadinya pembayaran3. Melaporkan ke KPP dan KPKN setempat, paling lambat 14 hari setelah bulan di lakukan pembayaran4. Pelaporan dg menggunakan SPT Masa PUT 1101

Tata cara pembuatan FP dan Penyetoran1. PKP rekanan pemerintah membuat FP dan SSP pd saat menyampaikan tagihan kpd bendaharawan, baik

untuk sbgan/seluruh pembyrn. Jika pembyrn diter ima lebih dulu sebelum penagihan, FP wajib diterbitkan saatpembayaran diterima

2. Jika terutann PPnBM, cantumkan PPnBM yg terutang pd FP3. FP dibuat rangkap 3 : lb-1 = untuk bendaharawan, lb-2 = Arsip PKP rekanan, lb-3= untuk KPP melalui bendrwn4. Setiap lbr FP wajib dibubuhkan cap “Disetor tanggal ……….” dan ditabdatangani5. Atas penyerahan dl rangka proyek pemerinyah yg dibiayai dg hibah atau loan, PKP wajib membuat FP yg

dibubuhi cap “PPN dan PPnBM Tidak Dipungut.”6. Atas pembayaran < 1 jt , sepanjang terutang PPN walaupun t idak dipungut, tetap hrs dibuatkan FP oleh PKP

Rekanan yg menyarahkan BKP atau JKP119119

Proyek Dari Hibah dan LoanProyek Dari Hibah dan Loan

Apabila seluruh proyek didanai dari Hibah atau Loan, maka PPN, Bea Masuk, PPh Pasal 22 atau Pasal 23 yg terkait, PPN-nya Tidak Dipungut, Bea Masuk Dibebaskan, dan PPh-nya DTP

Jika proyek hanya sebagian saja didanai dari hibah atau Loan, Maka yang Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah , hanyaSebesar proporsi hibah atau Loan

Untuk PPh Pasal 21 bagi karyawan dalam negeri, tetap dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21, sebagaimana mestinya. Sementara j ika Diberikan kpd kary asing yg memperoleh Ph yg seluruhnya didanai dari Hibah atau Loan, PPh-nya Ditanggung Pemerintah.

120120

121121

KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :MINYAK BUMI (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, ASBES...........,BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT

MAKANAN & MINUMAN YG DISAJIKAN DI HTL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, MELIPUTI MAKANAN & MINUMAN BAIK YG DIKONSUMSI DITEMPAT MAUPUN TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING

UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGADAGING, TELUR, SUSU , BUAH-BUAHAN , SAYUR-SAYURAN.BARANG HASIL PERTAMBANGAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK DAERAH

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM, DAGING, TELUR, SUSU, BUAH-BUAHAN, SAYUR-SAYURAN

122122

KELOMPOK JASA KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPNYANG TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA DI BIDANGPELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN,

DAN SANOTARIUM

PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL

PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO

• PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN;

• JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN• JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI

KEAGAMAAN, MELIPUTI :• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;• JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN

123123

KELOMPOK JASA KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPNYANG TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA DI BIDANG

PENDIDIKAN, MELIPUTI :• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS

KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL

TENAGA KERJA

PERHOTELAN, MELIPUTI :• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,

MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN

• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL

JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM

PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL

ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA

JASA CATERING

124124

KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI

VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)

PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA

KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL

KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)

PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

125125

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA

JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA


JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA,



PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL

126126

SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI

VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)


BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA



PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

127127

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN

Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :

a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut

b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan

c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan

128128

BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN

Atas penyerahan di dalam negeri :

a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut

b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan

c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu

d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan

e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta

f. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt

129129

TARIF PPN DAN PPn BMTARIF PPN DAN PPn BM

PPN PPn BM

10 % 10, 2010, 20 30, 4030, 40 50, 7550, 75

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH

5%

TARIF

10%

15% 75%

SERENDAH-RENDAHNYA

SETINGGI-TINGINYA

EKSPOR

PPN 0 %

130130

SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWANKEPADA PKP REKANAN

PEMUNGUTANPPN DAN PPn BM

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWANTERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

DASAR PEMUNGUTAN

CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20%

PPN YG DIPUNGUT10/110

YG DIPUNGUT• PPN 10/130• PPn BM 20/130

DASAR PEMUNGUTAN

131131

TATA CARA PEMUNGUTANTATA CARA PEMUNGUTAN

REKANAN MENYAMPAIKANTAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN

SSP FAKTUR PAJAK

1

2

3

BENDAHARAWANARSIP PKP REKANAN

KPP

DIISI OLEH DAN ATAS NAMA

REKANAN

DITANDATANGIOLEH

BENDAHARAWANDICAP OLEH BENDAHARAWAN

DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARAWAN

132132

TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORAN

PPN/PPn BM YANG DIPUNGUTBENDAHARAWAN

SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,

MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA

BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

DISETOR

SSP1

2

3

45

PKP REKANAN

KPP MELALUI BANK/POS

LAMPIRAN SPT MASA PPN

BANK PERSEPSI/POS & GIRO

ARSIP BENDAHARAWAN

133133

TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORANPPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT

OLEH BENDAHARAWAN

LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM

1

2

3

KPP DGN DILAMPIRIFP LEMBAR KE-3

ATASAN BENDAHARAWAN)*

ARSIP BENDAHARAWAN*)

*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN


MASA PAJAK BERAKHIR

DALAM HAL TANGGAL 14JATUH PADA HARI LIBURPELAPORAN DILAKUKAN

PADA HARI KERJABERIKUTNYA

DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS

134134

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

OLEH BENDAHARAWAN

TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA

ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN

UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT

DALAM HALPEMBAYARAN

ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

135135

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

OLEH BUMN

TDK MELEBIHI DARI JML Rp 10.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero)

pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM

DALAM HALPEMBAYARAN

Pembayaran atas rekening telpon

Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau

136136

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN

MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM

HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00

HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00

CONTOH

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-DIPUNGUT

PPN/PPn BM

Rp 960.000,- ≤ Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUTPPN/PPn BM

PPN/PPn BM TERUTANGDISETOR SENDIRI

OLEH PKP

DIPUNGUT PPN/PPn BM :- PENYERAHAN OLEH BKN PKP- DENGAN PO/SPK

B

A

Jenis – Jenis Pajak Bagi BendaharawanJenis – Jenis Pajak Bagi Bendaharawan

Bea Materai Objek Pajak 1. Surat Perjanjian & surat2 lainnya yg

dibuat dg tujuan untuk digunakan sbg alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yg bersifat perdata

2. Akta2 Notaris termasuk salinannya3. Akta2 yg dibuat oleh pejabat Pembuat

Akta Tanah termasuk rangkap2nya4. Surat yg memuat jumlah uang5. Surat berharga seperti wesel, promes,

aksep dan cek6. Dokumen yg akan digunakan sbg alat

pembuktian dimuka pengadilan.

137137

TarifTarif

Bea Materai 1. Untuk angka 1,2,3,6 Rp. 6.000,-2. Untuk dokumen 4,5 dikenakan sbb:

- s.d 250.000,- Tdk dikenkn Bea Materai- 250 rb s.d 1 juta : Rp. 3.000,-- Diatas 1 juta : Rp. 6.000,-

3. Cek dan bilyet giro dikenakan taris Rp. 3.000,- tanpa batas nominal

4. Efek dg nama dan dl bentuk apapun - s.d 1 juta : Rp. 3.000,-- diatas 1 juta : Rp. 6.000,-

5. Sekumpulan efek dg nama dan dalam bentuk apapun : idem no. 4

138138

Tidak DikenakanBea MateraiTidak DikenakanBea Materai

Bea Materai1. Dokumen berupa :

a. Surat penyimpanan barangb. konosemenc. Srt angkutan penumpang & Brgd. Keterangan pemindahan diatas dokumen a-ce. bukti u/ pengiriman brg u/ dijualf. surat2 lainnya yg disamakan dg surat diatas

1. Segala bentuk ijazah2. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang

tunjangan & pembyrn lainnya yg ada kaitannya dg hub kerja serta surat2 yg diserahkan u/ mendptkn pembyrn itu

3. T bukti penerimaan uang negara dr kas negara4. Kuitansi untuk semua jenis pajak5. Tanda penerimaan uang yg dibuat u/ keperluan intern

organisasi6. Dok yg menyebutkan tab, pembyrn uang tab kpd

penabung7. Surat gadai yg diberikan oleh perum pegadaian8. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek,

dg nama dan dl bentuk apapun

139139

140140

Beri tanda X dalam

Nama Pemungut : NPWP : - - - - -

Alamat : Masa : -

No. Telp : …….. (……………………)

Usaha :

1 Rp …………………………

2 Rp …………………………

Pernyataan

Kuasa Bendaharawan/Pengurus

Tanda tangan :

Nama Jelas :

Pemungut Jabatan :

Cap Perusahaan :

F.1.2.32.02

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Rp

PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Rp

Rp

Rp

SSP

Surat Kuasa Khusus

PPn BM sebanyak …………. Lembar

Pembetulan Ke :

A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

1

Rp

Rp

Rp

Rp

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

s.d.

1107 PUTPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

BAGI PEMUNGUT PPN

yang sesuai

Kuasa

……………………, ……………………………….

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Ses

uaid

eng

ank

eten

tuan

Pas

al3

ayat

(7)U

UN

om

or6

Tah

un1

98

3se

bag

aim

anatela

hb

eber

apak

alid

iub

ahte

rak

hird

eng

anU

U

Nom

or1

6T

ahu

n20

00

,ap

abil

aSP

TM

asay

angS

aud

arasa

mp

aik

antid

akd

itan

dat

ang

ani

atau

tid

akse

pen

uh

nyadil

amp

iriket

eran

gan

dan

/ata

u d

oku

men

yan

g d

itet

apkan

, m

aka

SP

T S

aud

ara

dia

ng

gap

tid

ak d

isam

pai

kan

.

PPN sebanyak ….………. Lembar

Rp

PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan

bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-

lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

…………………………..

DEP ARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT J ENDERAL P AJ AK

2

Per

hat

ian

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut

PPN yang dipungut

B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PPn BM yang dipungut

PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Lampiran :

1

2

3

CO

NTO

H S

PT M

ASA

PPN

BAG

I PEM

UN

GU

T

141141

D.1.2.32.03

Masa Pajak :

4

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

5

C. JUMLAH (A+B)

dst

NAMA PEMUNGUT

NPWP


dst

A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN

5

Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti

F O R M U L I R

DEPARTEMEN KEUANGAN RI


LAMPIRAN 1

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH-s.d.

Pembetulan Ke- : …… (………….)

1107PUT 1

DPP (Rupiah) PPN (Rupiah)

:

:

Kode dan Nomor Seri TanggalNo. Nama Rekanan NPWP Rekanan

F A K T U R P A J A K Tanggal Bayar Tagihan

Tanggal Setor

PPN PPn BM

1

2

3

4

B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

1

2

3

PPn BM (Rupiah)

1

2

142142

D.1.2.32.04

2

3

4

15

7

8

9

10

5

6

F O R M U L I R

1107 PUT 2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI


LAMPIRAN 2

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAHs.d. -Masa Pajak :

Pembetulan Ke- : …… (……….……….)

:

:

NAMA PEMUNGUT

NPWP

F A K T U R P A J A KNo. Nama Rekanan NPWP Rekanan

1

Kode dan Nomor Seri

Tanggal Setor

PPN PPn BMTanggalDPP (Rupiah)

Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti

PPN (Rupiah) PPn BM (Rupiah)


dst

11

14

12

13

3

143143

: - - - - -

:

:

: / / / /





SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

………………………………………………………………………………….



Tahun

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Kode Jenis Setoran

Masa Pajak

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEMBAR



ALAMAT WP

NPWP

NAMA WP

Uraian Pembayaran

F.2.0.32.01

Nomor Ketetapan


………………………….


Jumlah Pembayaran


Terbilang :

Nama Jelas :

Jul Ags Sep Okt

……………………………………………………….




……………………………………………………….

………………………………….


Nama Jelas : …………………………………..

Nov




……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

CO

NTO

H S

UR

AT

SE

TOR

AN

PA

JAK

(S

SP

)

LEM

BAR

1 &

3

144144

SANKSI PERPAJAKAN

SANKSIADMINISTRASI

SANKSIPIDANA

DENDA

BUNGA

KENAIKAN

KURUNGANDAN

DENDA

PENJARADAN

DENDA

ALPA SENGAJA

145145

SANKSI ADMINISTRASI

DENDAPs. 7 UU KUP

BUNGAPs.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP

KENAIKANPs. 13(3), 15(2) UU KUP

Rp 100.000

Rp500.000

• SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

• SPT MASA PPN DAN PPnBM

TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

2%/BULANmaks 24 BULAN

• PEMBETULAN SENDIRI SPT

• HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG

• HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB)

• DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN

• IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT

• IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN

50%SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH

DITEGUR TERTULIS

100%PPh TIDAK / KURANG

DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR

100%KARENA DITERBITKAN

SKPKBT

PAJAK YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR

DARI

Rp 100.000• SPT TAHUNAN PPh Ps. 21

TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

(Untuk Tahun Pajak 2007

200% DITERBITKAN SKPKB

KARNA ALPA PERTAMA KALI

146146

SANKSI PIDANA

ALPAPs. 38 UU KUP

SENGAJAPs. 39 UU KUP

• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

• MENYAMPAIKAN SPT:

ISINYA TIDAK BENAR

TIDAK LENGKAP

MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR

• TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP

• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

• MENYAMPAIKAN SPT :

ISINYA TIDAK BENAR

TIDAK LENGKAP

• MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU

• TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN

• TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG

KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI

PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG

PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DANPALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT

2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALINGBANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG

MENIMBULKAN KERUGIANPADA PENDAPATAN NEGARA

• MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; PENGUSAHA KENA PAJAK;

147147

SANKSI PERPAJAKANBAGI PETUGAS PAJAK

(Pasal 36 A UU UP)

DALAM MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAK

TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKU

BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARA

DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU

PETUGAS PAJAK

148148

CP TrainerCP Trainer

[email protected]@depkeu.go.id [email protected]@gmail.com Sms/telp : 08151691400Sms/telp : 08151691400

149149

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Economy & Finance

Bendaharawan 2012