I. PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPembangunan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini, telah menunjukkan hasil yang

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin luas dan terarahnya usaha peningkatan produksi perikanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula konsumsi ikan, eksport hasil perikanan, pendapatan petani ikan dan nelayan, memperluas lapangan kerja, memberikan dukungan terhadap pembangunan bidang industri dan menunjang pembangunan daerah. Peningkatan produksi perikanan terutama didukung oleh meningkatnya produksi perikanan laut (fishing), yang sampai tahun 1997 kegiatan perikanan tangkap memberikan sumbangan terbesar yaitu sebesar 75 % dari total produksi perikanan, yang bersumber dari perikanan budidaya dan tangkap (Nikijuluw, 2002).

Salah satu kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk memajukan kegiatan industri perikanan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah menyediakan prasarana pelabuhan perikanan yang memadahi. Prasarana pelabuhan perikanan yang ada dan akan dibangun merupakan basis kegiatan pengadaan produksi perikanan pantai dan menjadi pusat komunikasi antara kegiatan di wilayah laut dan daratan (Murdiyanto, 2002).

Pelabuhan perikanan merupakan jembatan bagi terlaksananya segala aktifitas pendaratan, perdagangan dan pendistribusian produksi ke daerah konsumen. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Diktat pertama ini akan penulis fokuskan pada pelabuhan perikanan yang dalam klasifikasinya termasuk pelabuhan khusus (Lubis, 2000).

Pembangunan pelabuhan perikanan sampai saat ini masih dirasa sebagai hal yang sangat sulit, karena dihadapkan pada permasalahan yang senantiasa memberikan dampak perkembangan baru serta terjadi perubahan–perubahan mendasar yang kadang perkembangan dan perubahan itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu pelabuhan perikanan adalah perpaduan antara bangunan darat dan bangunan laut serta kondisi social ekonomi masyarakat nelayan, sehingga mulai dari perencanaan sampai pengendalian dan pengawasan pembangunan operasional serta pemeliharaan memerlukan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu.

PPSC memiliki fasilitas yang mendukung bagi pengembangan perikanan tangkap yaitu mempunyai luas kawasan 33,3 Ha, kapasitas kolam dapat menampung kapal berukuran > 60 GT,armada penangkapan mempunyai jangkauan operasional penangkapan di perairan ZZEI/Internasional, mempunyai kawasan untuk prasarana, industri, pemukiman, dan pemasaran lokal dan luar negeri. Dari fasilitas tersebut maka PPSC dapat dikategorikan pelabuhan tipe A, namun dalam kenyataanya tidak sesuai dengan kapasitas terpasang.

Hal ini terjadi karena penurunan jumlah kunjungan kapal yang melakukan pendaratan di PPSC, sehingga terjadi penurunan jumlah produksi. Terjadinya pendangkalan alur pelayaran maupun kolam pelabuhan yang mengakibatkan kapal bertonase besar tidak bisa masuk kolam pelabuhan. Tidak terjadinya lelang murni di TPI mengakibatkan tidak ada persaingan harga ikan sehingga harga jual ikan di tingkat nelayan turun serta berkurangnya kesempatan ekspor ikan karena rendahnya mutu hasil tangkapan.

Untuk itu peranan pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur yang dapat memfasilitasi kegiatan usaha penangkapan ikan yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, temapt pendaratan ikan, pusat pemasaran dan pembinaaan mutu hasil perikanan, pusat penyuluhan dan pengumpulan data, pusat pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan serta pusat pelayanan informasi sepatutnya harus lebih di optimalkan.

1.2. Tujuan Tujuan dari praktikum pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut :

1.   Mengetahui keadaan umum dan klasifikasi pelabuhan perikanan;2.   Mengetahui peran strategis pelabuhan perikanan;3.   Mengetahui fungsi pelabuhan perikanan;4.   Mengetahui peranan penting hasil tangkapan di pelabuhan perikanan;5.   Mengetahui fasilitas dan aktifitas pelabuhan perikanan; dan6.   Mengetahui organisasi pelabuhan perikanan dan lembaga yang terkait.

1.3. Waktu dan Tempat Praktikum Pelabuhan Perikanan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2010, bertempat

di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap (PPSC), Jl. Lingkar Teluk Penyu No. 2 Cilacap, Jawa Tengah 53200.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Fungsi Pelabuhan Perikanan2.1.1. Definisi pelabuhan perikanan

Pelabuhan Perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan. Pelabuhan perikanan adalah merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional maupun internasional (Lubis, 2000).

Menurut UU nomor 45 tahun 2009, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistim bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Menurut Ditjen Perikanan (1996), pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perairan yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas dasar yng diperlukan untuk mengakomodasi operasi perahu atau kapal nelayan serta berbagai basis kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan hasil laut, dan pengembangan masyarakat nelayan. Dengan fasllitas tersebut, pelabuhan perikanan dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian, mengembangkan usaha perikanan, serta melakukan fungsi pembinaan dan pelayanan publik.

Pelabuhan Perikanan adalah suatu komplek gabungan antara area perairan, area lahan dan berbagai sarana yang menjamin keselamatan tempat berlabuh bagi kapal penangkap ikan serta menyediakan pelayanan, terutama untuk keperluan laut dan bongkar (Bagakali, 2000).

Menurut Ditjen Perikanan (2004), pelabuhan perikanan adalah suatu pangkalan atau tempat berlabuh dan atau bertambatnya kapal perikanan serta pendaratan hasil perikanan dan merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan yang dibuka untuk umum.

2.1.2. Fungsi pelabuhan perikananMenurut Tambunan (1994), menjelaskan bahwa fungsi pelabuhan perikanan adalah

sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan serta agrobisnis perikanan, tempat berlabuhnya kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, sebagai pusat untuk memperlancar kegiatan dan perbaikan kapal perikanan serta pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pengembangan industry dan pelayanan ekspor perikanan serta pusat penyuluhan dan pengumpulan data.

Menurut Bagakali (2000), fungsi umum pelabuhan perikanan meliputi penyediaan:

1) Pintu alur masuk yang baik dan aman dengan alur pelayaran menuju pelabuhan yang lebar serta cukup aman;

2) Kolam pelabuhan yang lebar, dalam dan terlindung untuk melayani kegiatan yang diperlukan;

3) Semua alat bantu navigasi, visual dan elektrik untuk membantu kapal-kapal agar dapat menggunakan pelabuhan secara aman;

4) Pemecah gelombang (break water) dengan desain struktur yang memadai serta tata letak yang cocok untuk mengurangi pengaruh gelombang dan badai dalam alur masuk dan kolam pelabuhan hingga batas tidak mengganggu;

5) Dermaga yang memadai untuk melayani berbagai tipe dan ukuran kapal yang akan menggunakan pelabuhan;

6) Sarana pelayanan yang diperlukan untuk melayani penyediaan perbekalan;7) Gedung-gedung beserta perlengkapan yang perlu untuk memudahkan

pengoperasian di dalam komplek pelabuhan secara lancar dan effisien;8) Areal yang cukup untuk perluasan kegiatan baik di darat maupun di laut;9) Jalan penghubung utama yang cukup, baik menuju maupun dari arah areal

pelabuhan dengan sistem jaringan yang dirancang secara baik untuk melayani semua aktifitas di pelabuhan; dan

10) Ruang parkir yang cukup luas untuk semua kendaraan industri atau pribadi, disamping ruang yang cukup di sekitar gedung-gedung dan pabrik untuk keperluan kendaraan muat dan bongkar tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

2.2. Klasifikasi Pelabuhan PerikananMenurut Lubis (2000), Pelabuhan perikanan juga dapat diklasifikasikannya yaitu menurut

letak dan jenis usaha perikanannya. Pelabuhan perikanan bisa dilihat dari banyaknya faktor yang ada, pengklasifikasian dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter antara lain:

1.   Luas lahan, letak dan jenis konstruksi bangunannya;2.   Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk pelabuhan;3.   Jenis perikanan dan skala usahanya; dan4.   Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Menurut Murdiyanto (2002), klasifikasi besar-kecil skala usahanya pelabuhan perikanan dibedakan menjadi tiga tipe pelabuhan :

1. Pelabuhan Perikanan tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudra). Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani (handling) dan mengolah sumberdaya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton per hari atau 73.000 ton per tahun baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri (ekspor). Pelabuhan perikanan tipe A ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT (gross tonage) sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha. Contoh Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta.

2. Pelabuhan Perikanan tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara). Termasuk dalam klasifikasi ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan/atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton per hari atau 18.250 ton per tahun untuk pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran sampai dengan 60 GT (gross tonage) sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan darat untuk pengembangan seluas 10 Ha. Contoh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

3. Pelabuhan Perikanan tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai). Termasuk dalam klasifikasi ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan/atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu yaitu minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau untuk dikumpulkan dan dikirimkan ke pelabuhan perikanan besar. Pelabuhan perikanan tipe C ini dirancang untuk bisa menampung kapal sampai berukuran 15 GT (gross tonage) sebanyak 25 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan darat untuk pengembangan seluas 5 Ha. Contoh Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa di Riau.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Untuk melengkapi ke tiga pelabuhan perikanan tersebut di atas dapat pula dibangun suatu pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan yang berskala lebih kecil dari pada pelabuhan perikanan pantai ditinjau dari kapasitas penanganan jumlah produksi ikan sampai 5 ton per hari, dapat menampung kapal perikanan dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit kapal sekaligus. Untuk pembangunan PPI ini diberikan lahan darat untuk pengembangan seluas 1 Ha. Sebagai contoh adalah PPI Muara Angke di Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu:

      PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera)      PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara)      PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai)      PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan)

Menurut Kramadibrata (1985), berdasarkan lokasinya pelabuhan perikanan dapat dibedakan atas:

1) Pelabuhan teluk, adalah tempat berlabuhnya kapal yang dilindungi oleh pulau agar dapat digunakan sebagai tempat untuk berlabuh, diperlukan dasar perairan yang dapat menahan jangkar kapal. Dasar perairan yang memenuhi syarat ini adalah lumpur padat, tanah liat dan pasir, sedangkan lumpur lembek dan batu masif yang licin tidak memenuhi syarat;

2)Pelabuhan muara, adalah pelabuhan yang letaknya di muara sungai yang merupakan gerbang keluar masuk kapal dan muara tersebut cukup besar sehingga kapal dapat bersilang dengan aman;

3)Pelabuhan luar, adalah jenis pelabuhan yang langsung berhadapan dengan perairan bebas. Pelabuhan tersebut akan mengalami hempasan gelombang secara langsung;

4)Pelabuhan dalam, adalah pelabuhan yang letaknya tidak berhadapan langsung dengan perairan bebas;

5)Pelabuhan pantai pasir, adalah pelabuhan yang dasar perairannya terdiri dari pasir dan pecahan batu karang. Bahan ini berasal dari erosi pantai atau dibawa arus pantai;

6)Pelabuhan pantai berlumpur, adalah pelabuhan yang dasar perairannya terdiri dari lumpur. Dasar periran landai, sehingga untuk mencapai kedalaman air yang diperlukan harus membuat kanal yang panjang;

7)Pelabuhan sungai, dibagi menjadi dua macam :a. Pelabuhan sungai (daerah hilir), adalah pelabuhan yang batasnya berada

ditempat pengaruh gerakan pasang surut;b. Pelabuan sungai (daerah hulu), adalah pelabuhan yang letaknya di sungai

yang dalam dan lebar sehingga kapal bisa masuk sampai ke hulu.

2.3. Fasilitas Pelabuhan Menurut Lubis (2000), Di dalam pelaksanaannya fungsi dan peranannya, pelabuhan

perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kapasitas dan jenis fasilitas-fasilitas atau sarana–sarana yang ada pada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan skala usaha perikanannya. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Perikanan atau di Pangkalan Pendaratan ikan pada umumnya terdiri atas Fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas tambahan/penunjang.

Menurut Ditjen Perikanan (1994), menyebutkan bahwa agar dapat berfungsi sesuai dengan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Penyediaan fasilitas tersebut dengan tujuan agar dapat menampung kegiatan-kegiatan perikanan sebagai berikut:

• Arus kapal-kapal perikanan yang keluar masuk pelabuhan;• Arus ikan yang didaratkan, diproses, disimpan dan dipasarkan domestik atau

ekspor;• Arus manusia (nelayan, pedagang dan karyawan/pegawai); dan

• Arus alat tranportasi yang keluar masuk pelabuhan.2.3.1. Fasilitas pokok

Fasilitas pokok adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayaran dan juga tempat berlabuh, bertambat serta bongkar muat. Fasilitas pokok yang harus dimiliki oleh pelabuhan antara lain terdiri dari: dermaga, kolam pelabuhan, jalan dikomplek pelabuhan, jaringan drainase dan areal pelabuhan perikanan (Ditjen Perikanan, 1996).2.3.2. Fasilitas fungsional

Menurut Lubis (2000), fasilitas fungsional dikatakan juga supra struktur adalah fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang dapat menunjang aktifitas di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini diantaranya tidak harus ada disuatu pelabuhan namun fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut. Fasilitas fungsional dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian berdasarkan fungsinya yaitu:

a.    Untuk penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya, yang terdiri dari: Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, pabrik es, gudang es refrigasi/ fasilitas pendingin, dan gedung-gedung pemasaran;

b.   Untuk pemeliharaan dan perbaikan armada kapal dan alat penangkap ikan, ruang mesin, tempat penjemuran alat penangkap ikan, bengkel, slipways, dan gudang jaring;

c.    Untuk perbekalan yang teridiri dari: tangki, dan instalasi air minum serta BBM; dand.   Untuk komunikasi yang terdiri dari : stasiun jaringan telepon, radio SSB.

Menurut Ditjen. Perikanan (1981), letak gedung pelelangan ikan harus berdekatan dengan dermaga dan terminal parkir. Lebar pelataran lantai gedung antara 4 - 8 meter dan kendaraan pengangkut sedapat mungkin dapat menempel pada lantai pelelangan.

Ruangan untuk aktifitas lelang yang ada maka gedung pelelangan ikan terbagi menjadi 3 zona yaitu untuk sortir atau persiapan lelang, pelelangan ikan, dan untuk pengepakan. Perbandingan luas antara bagian sortir, bagian pelelangan dan bagian pengepakan adalah antara 1 : 2 : 1 (Elfandi, 1994).2.3.3. Fasilitas penunjang

Menurut Lubis (2000), Fasilitas Penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranbn pelabuhan perikanan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktifitas di pelabuhan. Berikut ini adalah contoh dari fasilitas penunjang:

a.       Fasilitas Kesejahteraan: MCK, poliklinik, mess, kantin/warung, mushollab.      Fasilitas administrasi: kantor pengelola pelabuhan, ruang operator, kantor syahbandar, kantor

beacukai.

2.4. Pengelolaan PelabuhanMenurut Permen No. 16 (2006), Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan. Sedangkan pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh BUMN maupun perusahaan swasta dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang mendapat penetapan dari Direktur Jenderal.

Menurut Lubis (2000), terdapat tiga kelompok kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berhubungan dengan:

1.    Pengelolaan infrastruktur, suprastruktur dengan semua aktifitas penunjang, antara lain: investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, pajak, perbaikan dan pemeliharaan fasilitasnya seperti alur pelayaran, mercusuar dan jalan-jalan menuju pelabuhan;

2.    Pengelolaan suprastruktur yang diperlukan karena adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan (klien),terhadap kapal dan barang-barang/komiditi perikanan serta pemeliharaannya. Kontak ini secara eksplisit dapat berupa keegiatan-kegiatan di pelabuhan; dan

3.    Pengelolaan administrasi kepelabuhan yang berhubungan dengan peraturan-peraturan lokal, nasional maupun internasional dalam menentukan sirkulasi marim peraturan dalam hal perhitungan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, pencatatan dan pemeliharaan awak kapal.

2.5. PemasaranPenjualan ikan di pelelangan dipimpin oleh juru lelang yang ditunjuk oleh kepala TPI.

System penawaran lelang dilakukan dengan cara meningkat dan penawar tertinggi akan memperoleh prioritas untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh nelayan. Pembayaran dari bakul kepada nelayan dilakukan secara tunai setelah dipotong biaya retribusi sebesar 3 % dari nilai jual ikan yang dipungut dari nelayan dan 5 % dari bakul (Oktavariza et.all, 1996)

Menurut Oktavariza et.all (1996), Ikan-ikan yang dibeli oleh para bakul didistribusikan kepada konsumen yang berada di pelabuhan maupun yang berada diluar pelabuhan. Saluran pemasaran para bakul idak sama, bakul pengecer memiliki saluran pemasaran yang paling pendek dibandingkan dengan bakul pengolah dan bakul pengumpul.

2.6. Peranan Pelabuhan PerikananPada hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan

tangkap yang yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Aktivitas unit penangkapan ikan di laut harus keberangkatannya dari pelabuhan dengan bahan bakar, makanan, es, dan lain-lain secukupnya. Informasi tentang data harga dan kebutuhan ikan di pelabuhan perlu dikomunikasikan dengan cepat dari pelabuhan ke kapal di laut. Setelah selesai melakukan pekerjaan di laut kapal ikan kembali dan masuk ke pelabuhan untuk membongkar dan menjual hasil tangkapan (Murdiyanto, 2002).

Selain memiliki fungsi Pelabuhan Perikanan juga memiliki Peranan penting yakni sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya, pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional tempat kegiatan alih moda transportasi penunjang kegiatan industri dan perdagangan tempat distribusi, konsolidasi dan produksi (Direktoran Jenderal Perikanan, 1996).

III. MATERI DAN METODE

3.1. Materi3.1.1. Alat

Alat yang digunakan dalam Praktikum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut: Tabel 1. Alat yang digunakan dalam Praktikum Pelabuhan Perikanan

No Nama Keterangan

1 Kamera digital Untuk mendokumentasikan Praktikum Pelabuhan

Perikanan

2 Alat tulis Untuk menulis

3 Bus Sebagai kendaraan menuju lokasi praktikum

3.1.2. BahanBahan yang digunakan dalam Praktikum Pelabuhan Perikanan tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam Praktikum Pelabuhan Perikanan No Nama Keterangan

1 Kuesioner Berisi tentang sejumlah pertanyaan yang berkaitan

dengan pelabuhan perikanan

3.2. MetodeMetode yang digunakan dalam praktikum Pelabuhan Perikanan adalah metode diskriptif.

Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Langkah-langkah penelitian deskriptif:1)      Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode

deskriptif.2) Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.

3) Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.4) Melkukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.5) Menentukan kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian.6) Mendesain metode penelitian yang hendak dignakan termasuk dalam hal ini menentukan

populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrument pengumpul data, dan menganalisis data.

7) Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan.

8) Membuat laporan penelitian.

3.3. Metode Pengambilan Data

Dalam pelaksanaan praktikum Pelabuhan Perikanan kali ini, kami menggunakan metode sebagai berikut ini:

a)      WawancaraWawancara disini adalah kami menanyakan secara langsung kepada pegawai dan juga staf Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tentang profil dan semua fasilitas yang ada di PPS Cilacap. Selain itu juga diambil data tentang kegiatan yang dilakukan di PPS ini.

b)      DokumentasiMetode dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar atau obyek yang digunakan, yaitu seluruh fasilitas dan segala kegiatan yang ada di PPS Cilacap ini.c) Studi PustakaStudi pustaka dilakukan dengan melihat berbagai referensi yang berkaitan dengan pelabuhan perikan, berupa buku, jurnal, serta undang-undang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil4.1.1. Keadaan umum Pelabuhan Cilacap

Pelabuhan Cilacap berada di Provinsi Jawa Tengah, Kota Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kelurahan Tegalkamulyan, dan terletak pada koordinat 07o43’40’’ LS dan 109o01’31’’ BT. Jarak Pelabuhan Cilcacap dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah berjarak 230 Km, dengan Ibukota Kabupaten Cilacap berjarak 3 Km, dengan Kecamatan Cilacap Selatan berjarak 2 Km, dengan Bandara Ahmad Yani Airport - Semarang 250 Km, dengan Adi Sumarmo Airport – Solo 260 Km, dan dengan Pelabuhan Tanjung Intan - Cilacap 4 Km.4.1.2. Sejarah pembangunan PPSC

Gagasan pembangunan pelabuhan perikanan di daerah cilacap diawali dengan mengembangkan PPI sentolo kawat sebagai salah satu pusat kegiatan usaha penangkapan ikan di daerah Cilacap, tetapi gagasan ini tidak sejalan dengan kepentingan Pertamina karena keberadaan kapal-kapal perikanan di PPI sentolo kawat dianggap mengganggu dan membahayakan aktifitas kapal tanker Pertamina yang akan keluar masuk pelabuhan. Akhirnya dengan kesepakatan lintas sektoral dari 11 departemen terkait yang diketuai oleh Deputi V Bappenas diputuskan untuk memindahkan aktifitas kapal-kapal nelayan dari PPI sentolo kawat

dengan membangun pelabuhan perikanan di Teluk Penyu dengan sumber pembiayaannya di bebankan kepada pihak pertamina.

Pembangunan PPSC tahap I dimulai pada tahun 1990 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI pada tahun 1996 dengan status kelembagaan pelabuhan perikanan tipe B atau Nusantara. Namun dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 4 april 2001 statusnya di tingkatkan menjadi pelabuhan perikanan tipe A atau Samudera.4.1.3. Klasifikasi pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006

tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu :

PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera) PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan)

Berdasarkan Praktikum Pelabuhan Perikanan di Cilacap, Pelabuhan Perikanan Cilacap termasuk PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera). 4.1.4. Tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Cilacap

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.06/ MEN/ 2007 tanggal 25 Januari 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menyelenggarakan fungsi:

1.        Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;

2.        Pelayanan teknis kapal perikanan, dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;3.        Pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan;4.        Pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan;5.        Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan

pemasaran hasil perikanan;6.        Pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di

wilayahnya;7.        Pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan,

pemasaran serta pengendalian mutu hasil perikanan;8.        Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem

informasi;9.        Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan

pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya;

10.    Pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;

11.    Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahar; dan12.    Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4.1.5. Fasilitas pokok Berdasarkan Praktikum Pelabuhan Perikanan di Cilacap, didapatkan hasil bahwa fasilitas

pokok yang berada di Pelabuhan Cilacap adalah sebagai berikut: Tabel 3. Fasilitas pokok di Pelabuhan Perikanan Cilacap

Jenis Fasilitas Ukuran / vol Kapasitas Keterangan

Breakwater Utara 756,57 m T +4-5 m

Dibangun awal

1990,

lanjutan th 2003 -

2006

Breakwater

Selatan 371,00 m T +4-5 m

Dibangun 2005 -

2006 (tuntas)

Dermaga 11 buah

Dermaga Bongkar 42,8 x 4,0 m8 kpl

sekaligusJumlah 2 bh

Dermaga Istirahat

& Perbaikan 39,4 x 2,7 m 80 kpl Jumlah 4 bh

Dermaga

Perbekalan 39,4 x 2,7 m

16 kpl

sekaligusJumlah 4 bh

Dermaga

Pemeriksaan 30,0 x 8,0 m

2 kpl

sekaligusJumlah 1 bh

Kolam Pelabuhan 7,74 Ha

(-1 s/d -3m LWS)350 kapal 10 – 180 GT

Kolam Kali Yasa

3,6 Ha

(-0,5 s/d -1m

LWS)

500 kapal < 10 GT

Kolam Baru 4,5 H - > 60 GT

(-0,5 s/d -5,5m

LWS)

Panjang Alur

masuk 756,57 m -

Lebar alur masuk 90 – 110 m

(-3 s/d -6 m LWS)-

4.1.6. Fasilitas fungsionalBerdasarkan Praktikum Pelabuhan Perikanan di Cilacap, didapatkan hasil bahwa fasilitas

fungsional yang berada di Pelabuhan Cilacap adalah sebagai berikut: Tabel 4. Fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan Cilacap

Jenis FasilitasUkuran /

volKapasitas

Keterangan

- TPI di Kolam

Pelabuhan1.264 m2

50

ton/hr*

- TPI di Kali Yasa 420 m210

ton/hr*

Docking 5 rel

5 kpl

s/d

200GT

Selain daripada itu terdapat

3 unit diluar PPSC

SPBB 1 unit95

kiloliter

Dikelola KUD Mino Saroyo

Jaringan Air Bersih 1 unit 69 m3Sumber air PDAM dikelola

KUD Mino Saroyo

Pabrik Es :

- Dalam kawasan

- diluar kawasan

1 unit

3 unit

2 unit

80 ton

240 ton

100 ton

Tidak operasional

Operasional

Tidak operasional

Gudang dan bengkel 13 unit 1 unit milik PPSC

Pengolahan dan 15 unit 350 ton Milik swasta (lebih banyak

coldstorage untuk menyimpan umpan)

Toko BAP 4 unit 1200 m2 Milik KUD & swasta

Balai Pertemuan

nelayan400 m2 250 orang

Lampu suar 3 buah Putih, hijau, merah

4.1.7. Fasilitas penunjangBerdasarkan Praktikum Pelabuhan Perikanan di Cilacap, didapatkan hasil bahwa fasilitas

fungsional yang berada di Pelabuhan Cilacap adalah sebagai berikut: Tabel 5. Fasilitas penunjang di Pelabuhan Perikanan Cilacap

Jenis Fasilitas Ukuran / vol Keterangan

Kawasan pengembangan dan industri

12,7 Hadimanfaatkan 4,86 Ha (38,23%) oleh 85 pengusaha

Mess Operator 28 unit

4.1.8. Jumlah armada kapalBerdasarkan Praktikum Pelabuhan Perikanan di Cilacap, didapatkan hasil bahwa armada

kapal yang berada di Pelabuhan Cilacap adalah sebagai berikut: Tabel 6. Jumlah armada kapal di Pelabuhan Perikanan Cilacap

Kategori dan ukuranTahun

2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL 618 751 674 684 718

Inboard Motor

Sub Total 488 621 564 570 393

< 10 GT

10 - 30 GT

31 - 60 GT

61 - 100 GT

101 - 150 GT

Outboard Motor

Sub Total 130 130 110 114 325

4.1.9. Data operasionalBerdasarkan Praktikum Pelabuhan Perikanan di Cilacap, didapatkan hasil bahwa data

operasional yang berada di Pelabuhan Cilacap adalah sebagai berikut: Tabel 7. Data operasional di Pelabuhan Perikanan Cilacap

Target 2005 2006 2007 2008 2009

Tenaga Kerja Person 3.875 4.914 6.286 6.286 7.149

Kunjungan

Kapal

Unit 29.492 69.397 79.517 104.089 76.197

Air M3 3.676 4.059 5.834 7.156 3.611

BBM K L 12.428 4.965 7.323 31.517 9.529

Es Ton 7.976 7.426 18.754 14.727 11.192

Produksi Ikan Ton 2.176 6.475 5.880 9.172 6.825

PNBP Rp.000 264.000 295.50

0

261.450 715.770 575.987

4.1.10. Peranan pelabuhanDalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna memberikan fasilitasi kepada

segenap pengguna jasa di Pelabuhan Perikanan Samudaera Cilacap sudah barang tentu tidak

terlepas daripada interaksi dengan seluruh komponen masyarakat dan aparatur Pemerintahan

Daerah setempat. Keberadaan PPS Cilacap di Kabupaten Cilacap sudah merupakan satu kesatuan

yang dianggap mempunyai konstribusi positip guna meningkatkan kesejahteraan dan

peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

Peran serta PPS Cilacap dalam kajian penelitian ditunjukan dengan semakin banyaknya

lembaga pendidikan perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah, DKI, DIY dan Jawa Barat

sebagai tempat pengkajian dan penelitian diantaranya; Universitas Diponegoro Semarang,

Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Institut Pertanian Bogor,

SUPM Negeri Tegal dll, demikian pula peran serta dalam hal memberikan kesempatan

terhadap siswa-siswi untuk kegiatan magang, hal demikian akan terus menerus diupayakan dan

ditingkatkan sehingga peran dan keberadaan PPS Cilacap bermanfaat dan berkonstribusi positif

bagi masyarakat luas. Demikian pula dalam memberikan layanan informasi terhadap LSM dan

wartawan, saat ini telah tersedia unit layanan informasi/ publikasi yang ditangani oleh SDM

fungsional pranata humas serta ruang ilmu dan pengetahuan (IPTEK).

4.2. PembahasanLetak geografis Pelabuhan Cilacap pada koordinat 07o43’40’’ LS-109o01’31’’ BT dan

berbatasan langsung dengan Samudra Hindia sangat cocok untuk di bangun Pelabuhan, karena Samudra Hindia dikenal memiliki potensi sumber daya ikan terutama Tuna dan Cakalang yang cukup melimpah, dan merupakan tempat yang sangat ideal untuk dijadikan pelabuhan pangkalan bagi kapal-kapal perikanan khususnya long line dan gill net yang beroperasi di Samudra Hindia.

Selain itu jarak yang dekat dengan ibukota kabupaten dan pelabuhan niaga sangat menunjang dalam pemasaran hasil tangkapan.

Pelabuhan Perikanan Cilacap termasuk PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera). Hal ini dikarenakan Pelabuhan Cilacap telah memenuhi kriteria. Menurut DKP (2010), Pelabuhan perikanan tipe A (Samudera) yaitu:

1.       Melayani kegiatan   usaha   perikanan   di   wilayah   laut  territorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan wilayah perairan Internasional.

2.       Memiliki fasilitas berlabuh untuk kapal bermesin minimum 60 GT.3.       Memiliki minimum panjang dermaga 300 m dan minimum kedalaman kolam 3 m.4.       Memiliki kapasitas muat untuk 100 kapal atau dengan total 6000 GT.5.       Memproduksi ikan berkomoditas eksport.6.       Mempunyai sekurang-kurangnya 1 industri perikanan.

Pelabuhan perikanan samudera (PPS), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe A, atau kelas I. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran > 60 GT. Pelabuhan ini dapat menampung 100 buah kapal atau 6000 GT sekaligus, dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan lepas pantai, ZEE dan perairan internasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40.000 ton/tahun dan juga memberikan pelayanan untuk ekspor. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perikanan laut di Cilacap, dan dengan fasilitas pokok, fungsional, serta penunjang di Pelabuhan Perikanan Cilacap maka kegiatan perekonomian di daerah ini tentunya juga akan berkembang.  Perkembangan ekonomi ini akan menciptakan peluang  usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat.  Lebih lanjut pemanfaatan peluang usaha dan kesempatan kerja akan meningkatkan  pendapatan yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan produk-produk dan jasa yang disediakan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan dibangunnya pelabuhan dan pabrik pengolahan ikan di Cilacap akan sangat banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat nelayan dan tentu angka pengangguran jauh berkurang. Selain itu mereka juga akan menerapkan sistem pemasaran dengan memakai standar harga yang bisa melindungi nelayan dari pemborong agar tidak menaksir harga semaunya, dan menjaga harga saat banjir ikan.

Pelabuhan perikanan juga dapat digunakan sebagai pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi keselamatan kapal perikanan. Pelabuhan Perikanan juga menunjang fasilitasnya dengan mempersiapkan berbagai hal untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kualitasnya. Pelayanan bengkel meliputi pekerjaan perbaikan kapal, perbaikan mesin dan menggunakan alat Wise/Vessel Lift dengan kapasitas angkat untuk kapal, serta air bersih untuk keperluan kapal perikanan, pabrik es, pabrik pengolahan, docking kapal, kapal wisata maupun warung-warung disuplai melalui Reservoar milik Pelabuhan.

Sebagai pusat aktifitas ekonomi perikanan, Pelabuhan Perikanan Cilacap mampu men-generate pendapatan untuk pelabuhan itu sendiri yang berasal dari pemberian pelayanan jasa pelabuhan perikanan. Imbalan pelayanan jasa ini dapat berasal dari penggunaan fasilitas, jasa dan barang yang dihasilkan pelabuhan perikanan. Di samping itu pelabuhan perikanan pun dapat mengenerate pendapatan masyarakat nelayan dan sekitar pelabuhan yang terbuka peluang usahanya akibat adanya aktifitas di pelabuhan.

Jasa pelabuhan perikanan merupakan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisiensi & efektifitas kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan dan hal-hal yang terkait dengannya. Oleh

karena itu, maka jasa pelabuhan perikanan berkaitan erat dengan aktifitas di pelabuhan perikanan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KesimpulanKesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum Pelabuhan Perikanan

Adalah: 1. Keadaan Umum di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap terletak di Teluk Penyu Kota Cilacap. PPS Cilacap termasuk dalam klasifikasi Kelas A yakni Pelabuhan Perikanan Samudera. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap memiliki peran sebagai tempat tambat labuh labuh kapal Perikanan yang ada di Kota Cilacap,tempat pendaratan hasil tangkapan ikan nelayan PPS Cilacap, pemasaran dan distribusi hasil perikanan,selain itu PPS Cilacap juga memiliki fungsi pemerintahan dan pengusahaan.2. Hasil tangkapan yang paling dominan di PPS Cilacap adalah ikan Tuna yang sebagian hasilnya di ekspor dan sebagian lagi di lelang oleh para bakul. Proses aktivitas terjadi setelah hasil tangkapan adalah proses pelelangan yang terjadi di TPI. Perputaran ekonomi yang terjadi di Pelabuhan membantu peningkatan ekonomi di Pelabuhan Perikanan.3. Struktur Organisasi yang terdapat di PPS Cilacap terdiri dari Kepala Pelabuhan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kabag Keuangan, Kabag Tata Organisasi, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum, Kasi Sarana, Kasi Pelayanan dan Pengembangan Usaha, Kasi Kesyahbandaran, Kasi Pemasaran dan Informasi.

5.2. SaranSaran yang dapat diberikan pada praktikum Pelabuhan Perikanan adalah:

1.                  Pengembangan PPS Cilacap menjadi outering fishing port perlu mendapat prioritas karena masih banyak kapal ikan berbobot besar yang belum tertampung di dalam kolam pelabuhan;

2.                  Harus dilakukan pengerukan kolam dan alur serta mengoperasionalkan dermaga kolam baru;3.                  Penyelenggaraan revitalisasi perikanan dari Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan

Hasil Perikanan (P2HP) perlu dilanjutkan.