PPH PASAL 25 NOTARIS & PELAPORAN SPT 1770 · konstruksi, jasa konsultan, selain jasa yang telah dipotong pph pasal 21 • Jasa lainnya adalah jasa yang diuraikan dalam PMK No. 141

20 18/0 2/TAX/W O R K S H O P /0 2 © 2018

PPH PASAL 25 NOTARIS &

PELAPORAN SPT 1770

PENGDA-INIKOTABEKASI,28FEB2018Narasumber:ALBERTRICHIARUAN,SH,LL.M,MKn

text SUMBER PENGHASILAN

DASAR SUMBER PENGHASILAN NOTARIS Pasal 151) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;c.  membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;f.  membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; ataug.  membuat Akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

text SUMBER PENGHASILAN

DASAR SUMBER PENGHASILAN NOTARIS Pasal 36 1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai

dengan kewenangannya. 2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis

dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. 3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta

sebagai berikut: a.  S.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu,

honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); b.  di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c.  di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

text

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan.

Dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mengikuti program PP 46 tahun 2013.

Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

PPH PASAL 25/29

Copyright©2017Taxvisory.Allrightsreserved.| 4

PAJAK PAJAK NOTARIS

text

BesarnyaangsuranpajakPPhPasal25yangharusandabayarsendiriuntuksetiapbulanadalahsebesarPajakPenghasilanyangterutangmenurutSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilantahunpajakyanglaludikurangidengan:

1.PajakPenghasilanyangdipotongsebagaimanadimaksuddalamPasal21danPasal23sertaPajakPenghasilanyangdipungutsebagaimanadimaksuddalamPasal22;dan

2.PajakPenghasilanyangdibayaratauterutangdiluarnegeriyangbolehdikreditkansebagaimanadimaksuddalamPasal24,dibagi12(duabelas)ataubanyaknyabulandalambagiantahunpajak.

PPH PASAL 25/29


PAJAK PAJAK NOTARIS

text

UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh), Pasal 29 menyebutkan: apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Kredit Pajak tersebut adalah PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24, serta Angsuran PPh Pasal 25 yang disetor sendiri tiap bulan.

Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, wajib melunasi pajak terutang PPh Pasal 29 paling lambat 31 Maret setelah tahun pajak berakhir.

PPH PASAL 25/29


PAJAK PAJAK NOTARIS

text

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

Kredit Pajak yang mjd pengurang*: 1. Pasal 21, 2. Pasal 23, 3. Pasal 24 (Luar Negeri),

Hasilnya dibagi 12 *tidak termasuk PPh ps 25

PERHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25


PAJAK PAJAK NOTARIS

text

PER DJP NO. 30 TH 2017 PERUBH KE-4 PER DJP NO. 34 TH 2010


ATURAN BARU

text



MENGHITUNG PPH PASAL 25

text




text




text

Apa itu PPh Pasal 21?

PPh Pasal 21 (PERDJP No 16/PJ/2016) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

PENGERTIAN PPH PASAL 21


PAJAK PAJAK NOTARIS

text

JENIS PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH PASAL 21

Copyright©2017Taxvisory.Allrightsreserved.

1. Penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidakteratur

2. Penghasilanpenerimapensiunsecarateratur3. Uangpesangon,pensiun,tunjanganharitua,ataujaminanhari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannyamelewatijangkawaktu2tahun

4. Penghasilanpegawaitidaktetapatautenagakerjalepas5. Imbalankepadabukanpegawai6. Imbalankepadapesertakegiatan7. Imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukanmerupakanpegawaitetappadaperusahaanyangsama

8. Imbalankepadamantanpegawai9. Penarikandanapensiunolehpegawai

| 13

PAJAK PAJAK NOTARIS

text

JENIS PENGHASILAN YANG TIDAK DIKENAKAN PPH PASAL 21


1.  Pembayaranmanfaatatausantunanasuransikesehatan,

kecelakaan,jiwa,dwigunadanbeasiswa

2.  Natura/kenikmatandariWajibPajakatauPemerintah

3.  Iuranpensiunkepadadanapensiunyangtelahdisahkan

Menkeu,iuranTHT/JHTyangdibayarpemberikerja

4.  Zakat/sumbanganwajibkeagamaandaribadan/lembaga

yangdibentuk/disahkanpemerintah

| 14

PAJAK PAJAK NOTARIS

text

KEWAJIBAN NOTARIS ATAS PEMOTONGAN PPH PASAL 21


PPh17

5%

15%

25%

30%

0 - 50.000.000

50.000.000 – 250.000.000 > 500.000.000

250.000.000 – 500.000.000

Melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan dengan tarif sesuai pasal 17 :

*Bagi yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari yang memiliki NPWP

| 15

PAJAK PAJAK NOTARIS

text

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)


PTKPUntukDiriWajibPajak Rp54.000.000

TambahanuntukWPKawin Rp4.500.000

Tambahanuntuksetiapanggotakeluarga(Maks.3Orang)

Rp4.500.000

PenerapanPTKPditentukanolehkeadaanpadaawaltahunkalenderatauawalbulandaribagiantahun

kalender.Bagiwanita,statusPTKPyangdigunakanhanyauntukdiri

WajibPajak=Rp54.000.000

P T K P

text

Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh,

WP Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT),

Penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21.

PENGERTIAN PPH PASAL 23


PAJAK PAJAK NOTARIS

text

PEMOTONG PPH PASAL 23

Pemotong PPh Pasal 23 •  Badan Pemerintah •  Subjek Pajak Dalam Negeri •  Penyelenggara Kegiatan •  BUT •  Perwakilan Perusahaan Luar

Negeri Lainnya •  Orang Pribadi sebagai WP

Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak yaitu: Akuntan, Arsitek, PPAT, Dokter

•  Orang Pribadi yang menjalankan usaha dengan pembukuan


PAJAK PAJAK NOTARIS

text Apa yang menjadi objek PPh Pasal 23?

• Deviden • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. • Royalti • Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 • Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi (yang jumlahnya melebihi Rp 240.000) • Imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, Konsultan. • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • Jenis jasa lain yang diatur oleh PMK (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia) No. 141/PMK.03/2015

OBJEK PPH PASAL 23


PAJAK PAJAK NOTARIS

text

PENGECUALIAN OBJEK PAJAK PPH PASAL 23


Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank

Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.

Dividen yang diterima orang pribadi

| 20

PAJAK PAJAK NOTARIS

text

PENGECUALIAN OBJEK PAJAK PPH PASAL 23


Dividen/bagian laba dengan kepemilikan >25% yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN / BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di indonesia dengan syarat tertentu

Sisa hasil usaha

koperasi yang dibayarkan

oleh koperasi kepada

anggotanya.

Bunga simpanan yang tidak

melebihi batas yang ditetapkan

oleh menkeu yang dibayarkan

oleh koperasi kepada

anggotanya.

| 21

PAJAK PAJAK NOTARIS

text

TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 23

PPh Pasal

23

2% dari jumlah bruto

15% dari jumlah bruto

•  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pph final;

•  Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, selain jasa yang telah dipotong pph pasal 21

•  Jasa lainnya adalah jasa yang diuraikan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015

•  Dividen •  Bunga, premium,

diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;

•  Royalti. •  Hadiah dan

penghargaan selain yang telah dipotong pph pasal 21


PAJAK PAJAK NOTARIS

text

KREDIT PAJAK PPH PASAL 23


Penghasilan Objek PPh Pasal 23

dipotong PPh Pasal 23 (Kredit Pajak PPh Pasal

23) Tarif 2% dan 15%

Penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23 dan dipotong oleh

Klien

| 23

PAJAK PAJAK NOTARIS

text

PENCATATAN & PEMBUKUAN

UU No. 16 Tahun 2008 Ps 28 ayat (1), WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan

UU No. 16 Tahun 2008 Ps 28 ayat (2), WP yang dikecualikan dari Kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. (Peraturan Dirjen Pajak No. Per-17/PJ/2015)

PENCATATAN DAN PEMBUKUAN

text

Wajib Pajak Wajib Pembukuan Pencatatan

Tidak Wajib Pembukuan/Pencatatan

Tarif PPh

Badan

1. Peng. Bruto < 4,8M X PP 46 Th. 2013, Peng. Bruto x 1%

2. Peng. Bruto > 4,8M X Pasal 17 UU PPhOrang Pribadi

1. Tidak melakukan Pekerjaan Bebas/Kegiatan Usaha

X Pasal 17 UU PPh

2. Melakukan Pekerjaan Bebas/Kegiatan Usaha

a. Peng. Bruto < 4,8M X Norma Penghitungan Peng. Netto, Pasal 17 UU PPh

b. Peng. Bruto > 4,8M X Pasal 17 UU PPh

PENCATATAN & PEMBUKUAN

PENCATATAN DAN PEMBUKUAN

text

PELAPORAN MASA

LAPOR

text

PELAPORAN TAHUNAN

LAPOR

text e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian

SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Cukup upload file .csv hasil dari e-SPT, lalu unggah di aplikasi e-Filing DJP. Pastikan komputer Anda telah terinstall e-SPT versi terbaru, dan Anda telah memiliki Akun di DJP Online.

Saat ini, SPT yang dapat disampaikan melalui e-Filing Loader e-SPT DJP Online adalah sebagai berikut:•  SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771•  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan

Formulir 1770S•  SPT Masa PPh Pasal 21/26•  SPT Masa PPh Pasal 4(2)•  SPT Masa PPN dan PPnBM (new)


PELAPORAN TAHUNAN

LAPOR

text

YANG WAJIB MENGGUNAKAN e-FILING

-melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap, jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;-melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh pegawai tetap, jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;-melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak

-diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN (PKP);-pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;-terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan KanWil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan KanWil DJP Wajib Pajak Besar;-menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/atau-laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.


PELAPORAN TAHUNAN

LAPOR

text

SPT yang dapat diunggah pada Loader e-SPT DJP Online adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan Formulir 1770S, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 dan SPT Masa PPN dan PPnBM.

Sedangkan, ASP yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

www.spt.co.idwww.pajakku.comwww.eform.bri.co.idwww.online-pajak.com


PELAPORAN TAHUNAN

LAPOR

text

Q: Berapa besar file lampiran SPT yang dapat sertakan dalam pelaporan SPT?A: Sistem mengakomodasi hanya 1 file dengan ukuran maksimal 40MB.

Q: Sebaiknya berapa resolusi (ukuran kerapatan) pemindaian (scan) file lampiran SPT dalam bentuk PDF?A: Disarankan ukuran resolusi dalam pemindaian adalah 200dpi

Q: Bagaimana mengatur ukuran resolusi dokumen?A: Pengaturan dapat dilakukan pada saat pemindaian atau saat melakukan konversi dokumen..


PELAPORAN TAHUNAN

LAPOR

text

8

PERDIRJEN PAJAK No. 01 Th 2017 t tgPenyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik,wajibdisampaikanolehyang:

1. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak

Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumenelektronik(Lih.Pasal3APMK9Th2018)

2.pernahmenyampaikanSPTTahunanElektronik3.terdaftardiKPPMadya,KPPKhusus,KPPWPBesar4. menggunakan jasa konsultan pajak dalam

pemenuhankewajibanpengisianSPTTahunanPajakPenghasilan;dan/atau

5.laporankeuangannyadiauditolehakuntanpublik.

FORMULIRSPTTAHUNANORANGPRIBADI-1770

Copyright©2017ARA.Allrightsreserved.

SPT THAUNAN 1770

text

8

Dilihatdari jenissumberpenghasilandanstatuspernikahansertahartakepemilikannya:

SUMBERPENGHASILAN:1.KegiatanUsahaatauPekerjaanBebas2.Dari1ataulebihPemberiKerja3.DikenakanPPhFinal,dan/ataubersifatfinal4.Penghasilandalamnegerilainnya/luarnegeri

SIAPAYANGHARUSMENGISIDANMELAPORKANFORMULIRSPT1770?


SPT THAUNAN 1770

text

8

Pekerja Bebas adalah seseorang yang bekerjadengan menawarkan jasa seperti tenaga ahliyang melakukan pekerjaan bebas (pengacara,akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris,penilai,aktuaris)

Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu(WP OPPT) adalah wajib pajak orang pribadiyang melakukan kegiatan usaha sebagaipedagang pengecer (penjualan barang barikgrosir maupun eceran dan/atau penyerahanjasa)yangmempunyai1atau lebihdari tempatusaha.Contoh: persewaanmobil, jasapemborongdansalon

PEKERJAANBEBAS&ORANGPRIBADIPENGUSAHATERTENTU


SPT THAUNAN 1770

text

8

Form SPT 1770 harus diisi dan dilaporkan olehwajibpajak:1. Laki-laki dan wanita lajang yang memiliki

penghasilan2. Suami dengan atau tanpa memiliki perjanjian

pisahharta3.Istriyangmemilikiperjanjianpisahharta

Penghasilan suami-istri akan dikenai pajak secaraterpisahjika:1. suami-istri telah hidup terpisah berdasarkan

putusanhakim(HB)2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri

berdasarkan perjanjian pisah harta danpenghasilan(PH)

3. dikehendaki oleh istri yang memilih untukmenjalankanhakdankewajibanperpajakannyasendiri(MT)

STATUSPERKAWINAN&KEPEMILIKANHARTASUAMI-ISTRI


SPT THAUNAN 1770

text

Copyright©2018TAXVISORY.Allrightsreserved.| 36

kkDAFTAR KODE HARTA

text

Copyright©2018TAXVISORY.Allrightsreserved.| 37

DAFTAR KODE HARTA

20 18/0 2/TAX/W O R K S H O P /0 2 © 2018

TERIMA KASIHA L B E R T R I C H I A R U A NP h / WA : 0 8 1 2 1 3 1 2 1 3 7 7

E m a i l : a r a @ t a x v i s o r y. c o . i d

Documents

PPH PASAL 25 NOTARIS & PELAPORAN SPT 1770 · konstruksi, jasa konsultan, selain jasa yang telah dipotong pph pasal 21 • Jasa lainnya adalah jasa yang diuraikan dalam PMK No. 141