POTENSI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN KOTA CIMAHIelibrary.unisba.ac.id/files/08-3768_Fulltext.pdf · maju melalui pemanfaatan dari semua potensi daerah atau sektor-sektor unggulan yang memberikan

PERINGATAN !!! Bismillaahirrahmaanirraahiim

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi

2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini

3. Plagiarisme dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah

4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

UPT PERPUSTAKAAN UNISBA

SEKTOR-SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA CIMAHI PERIODE 2003 - 2005

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

di Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung

Oleh:

DIKY NURIKHSAN

10090201132

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG BANDUNG

2007

SEKTOR-SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA CIMAHI PERIODE 2003 - 2005

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program S-1 di Fakultas Ekonomi

Jurusan Ilmu Ekonomi

Oleh

DIKY NURIKHSAN

10090201132

Bandung, Agustus 2006

Menyetujui

Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,

Hady Sutjipto, SE., M.Si.

Noviani, SE, M.Si.

ABSTRAK

DIKY NURIKHSAN 10090201132 POTENSI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA CIMAHI PERIODE 2003-2005

Pembangunan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Dengan konsep pembangunan yang didasarkan pada kompetensi maka suatu daerah akan terdeferensiasi dari daerah lain berdasarkan potensi yang dimiliki. Pembangunan yang didasarkan pada kompetensi masing-masing daerah akan menghasilkan sektor atau produk unggulan yang mampu berkompetisi di pasar global. Kota Cimahi pada masa yang akan datang diharapkan menjadi suatu kota yang maju melalui pemanfaatan dari semua potensi daerah atau sektor-sektor unggulan yang memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat, sehingga terwujud suatu kota yang mampu memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Untuk itu perlu adanya suatu penelitian untuk mengidentifikasi sektor apa saja yang dapat dijadikan sektor unggulan Kota Cimahi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor unggulan (basis) di Kota Cimahi dan sektor unggulan yang kompetitif dan mempunyai spesialisasi pada perekonomian Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode LQ, Metode Analisis Shift Share Klasik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, dari angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 selama kurun waktu 2003-2005 dapat diketahui bahwa sektor unggulan di Kota Cimahi dengan menggunakan metode LQ (Location Quetient) terdapat 3 sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan jika dilihat dari nilai LQ pada tahun 2003-2005, sektor tersebut adalah sektor bangunan dan konstruksi, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor industri pengolahan. Kedua, penjabaran mengenai faktor penyebab perubahan struktur ekonomi dapat diketahui dengan analisis shift share. Dilihat dari hasil analisis shift share klasik pada tahun 2003-2004 sektor yang mempunyai nilai positif adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan kontruksi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sedangkan pada tahun 2004-2005 adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa.

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena hanya

dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul : ”SEKTOR-SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA CIMAHI

PERIODE 2003-2005“ sebagai karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk

memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekononomi, Universitas Islam Bandung.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada Ayahanda Drs.H. Djumari, Ayahanda H. L.Suradji dan Ibunda Hj. Endah,

Ibunda Hj. Tuminah, Kakak-kakakku Deni dan Toni, serta Adik-adikku Desi,

Agung dan Atha tercinta yang dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan

memberikan dukungan materi maupun moril, serta seluruh keluarga besar penulis

yang selalu memberikan dorongan dan do’a demi kemajuan penulis.

Penulis dengan segala kekurangannya menyadari betul bahwa skripsi ini

belum mampu secara detail menjelaskan fenomena yang diteliti. Namun sebagai

sebuah studi awal dan rangkaian dari proses pembelajaran, kiranya pembahasan

yang dikemukakan di dalamnya cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Besar harapan penulis kelak skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis

sendiri, bagi lingkungan akademik, maupun bagi pihak lain yang akan

mengembangkan lebih lanjut menjadi fokus studi awal yang komprehensif.

Penulis menyadari bahwa semua usaha yang telah dilakukan tidak terlepas

dari bantuan berbagai pihak, sehinggan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

ii

merupakan syarat utuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Bandung. Sebagai rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini,

penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. E. Saefullah, SH., LLM. Rektor Universitas Islam Bandung.

2. Bapak Firman Alamsyah, SE, M.Sc. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Bandung.

3. Bapak Hady Sutjipto, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung dan juga sebagai Dosen

Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan

arahan serta saran-saran perbaikkan selama penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Aan Julia, SE., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi,

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung..

5. Ibu Noviani, SE, M.Si. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di

program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam bandung

dan juga sebagai Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan

koreksi dan pemikiran-pemikiran disaat penulis mengalami kebuntuan

6. Para Dosen di Program Studi Ilmu Ekonomi : Bapak Yuhka SE, Bapak Susilo,

SE., MSi. Ibu Atih Rohaeti Dariah, SE., MSi. Ibu Hj. Mientarsih, SE., MM.

Ibu Asnita Frida Sembayang, SE., MSi. Ibu Ria Haryatiningsih, SE., MT. Ibu

Nurfahmiyati, SE., MSi. Ibu Ima Amaliah, SE., MSi. Ibu Hj. Westi Riani, SE.

Bapak Meidy Hafiz, SE, Ibu Dewi Rahmi, SE., ME. yang telah banyak

iii

memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan besar perannya dalam

penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Staff, karyawan dan karyawati Fakultas Ekonomi, Universitas Islam

Bandung yang telah banyak membantu dalam kelengkapan administrasi

penulis selama masa perkuliahan hingga menjelang sidang.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan di IE angkatan 2001 : Rangga Mahardika, Widi

Utama, Herlia, Siska Afriani, Murniatylatar, Citra Widya, Herna, Sendi,

Dadan Ramdan dan Hamdani, Dery, Dadang, Iceu, Amed, Wildan, Gery,

Hadi, Erik, Gabe, Yodam, Rhadita Aji, Antok Dian, Yulianto, Hasnan, Andri

Wahyudi, Tanjung, Afudin Rahman, Deni CS, Herna Mustika, Endah, Terima

kasih atas pemikiran, motivasi dan kekeluargaannya kepada penulis.

9. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Ekonomi Angkatan 2001 dari kelas A

sampai kelas C, yang tidak bisa dituliskan satu per satu disini. Terima kasih

atas kerja samanya selama ini.

10. Akang dan Teteh angkatan 99 dan 00 : Taufik, Indra Prasetyo, SE, Agung, SE,

Ricky, SE, Acil Bagja, Nanda, Surya, Idat Rohadiyat, SE, Rahmat, Helmy,

Angga, Robby, Andrian Welly, SE, dan semuanya, terima kasih atas segala

sharing pengalaman dan motivasi kepada penulis selama ini.

11. Adik-adikku beserta tim futsal di Program Studi Ilmu Ekonomi dari angkatan

2002 sampai dengan angkatan 2005 :Ganjar Sukma, Fitri Foridayanti, Kiki

Kisti Hakim, Resti Resmawati, Sandy Adriadi, Dieta Frieska, Desra Santika,

Mpok Norri, Wulan, andien, Srie, Emma, Ratna (Bunda), Dedi, Iwan dan

Fadly, Novyan, Hilman, Indra, dan semuanya, Adit, Gamal, Wempi, Koko,

iv

Gilan, Toni, Titin, Tieke, Dede Rizky, Dicky, Ali, Hanafi dan kawan-kawan,

Dana, Ami, Wawa, Andra, dan kawan-kawan, Daus, Fahmy Bo, Ian, Akbar,

Asep, Vera, Vira, Reni, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per

satu.

12. Chandra, Eka, Cundra, Deda, Yuda, Slamet, Daniel, beserta teman-temannya

di Fikom Angk. 00-01, Jajang Nurjaman, Tantan, Harry di Fakultas Tekhnik

01, Dikdik, Ivo, Gerry, Welly di Program Studi Manajemen, Ahdi, Hendrizal,

Bahari, Rediatami di Program Studi Akuntansi 01 dan lain-lain yang tidak bisa

disebutkan satu per satu disini, Terima kasih.

Bandung, Mei 2007

Penulis

v

Daftar Isi

DAFTAR ISI

ABSTRAK............................................................................................................. i

KATA PENGANTAR.......................................................................................... ii

DAFTAR ISI........................................................................................................ vi

DAFTAR TABEL.............................................................................................. viii

DAFTAR GRAFIK.............................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah........................................................................1

1.2 Identifikasi Masalah.............................................................................. 9

1.3 Tujuan Penelitian.................................................................................. 9

1.4 Kegunaan Penelitian............................................................................. 9

1.5 Kerangka Pemikiran.............................................................................10

1.6 Metode Penelitian............................................................................... 14

1.6.1. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.......................... 14

1.6.2. Metode Analisis Data................................................................15

1.6.2.1. Metode LQ...................................................................15

1.6.2.2. Analisis Shift share...................................................... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi........................................ 20

2.2. Pembangunan Ekonomi Daerah........................................................ 22

2.3. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah................................. 25

2.4. Otonomi Daerah................................................................................ 26

2.5. Teori Basis Ekonomi......................................................................... 28

2.6. Location Quotient (LQ).............................................................. ....... 29

2.7. Analisis Shift-Share............................................................................ 31

2.8. Studi Empiris...................................................................................... 34

2.8.1. Penelitian Siti Fatimah dan Haris.............................................. 34

2.8.2. Penelitian Teguh Permana......................................................... 34

2.8.3. Penelitian Taufik Simamora...................................................... 36

vi

Daftar Isi

BAB III OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Kota Cimahi.......................................................................... 39

3.2. Gambaran Geografis Kota Cimahi.................................................... 41

3.3. Kondisi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup..................................... 42

3.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Perkotaan.......................................... 44

3.5. Kependudukan dan Ketenagakerjaan................................................. 46

3.6. Pertumbuhan Perekonomian Kota Cimahi........................................ 50

3.7. PDRB Kota Cimahi........................................................................... 50

3.8. PDRB Provinsi Jawa Barat................................................................ 52

3.9 Perbandingan distribusi PDRB Kota Cimahi dengan Provinsi

Jawa Barat ........................................................................................ 53

3.10. Potensi Kota Cimahi........................................................................ 54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penentuan Sektor Unggulan Daerah................................................... 57

4.2 Hasil analisis shift share..................................................................... 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan......................................................................................... 76

5.2 Saran.................................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 79

LAMPIRAN……………………………………………………………………. 81

vii

Daftar Isi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman 1.1 LPE Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat 2003-2005................................. 5 1.2 Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2005........................................................................................... 5 1.3. Penduduk Menurut Lapangan Usaha............................................................. 8 1.4. Kemungkinan dari Pengaruh Alokasi.......................................................... 19 3.1 Luas Wilayah Kota Cimahi......................................................................... 42 3.2 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio 2003-2005............................................... 47 3.3 Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2003-2005........ 47 3.4 Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Kota Cimahi 2003-2005................ 49 3.5 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kota Cimahi Tahun 2003-2005 ........................................................................................ 49 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2005......................................................................................... 50 3.7 PDRB Kota Cimahi Tahun 2003-2005........................................................ 51 3.8. PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2005............................................ 52 3.9. Perbandingan distribusi PDRB Cimahi dengan Jawa Barat.........................53 4.1. Hasil Analisis LQ Kota Cimahi Tahun 2003-2005...................................... 59 4.2. Hasil Analisis Shift Share Kota Cimahi Tahun 2003-2004......................... 67 4.3. Hasil Analisis Shift Share Kota Cimahi Tahun 2004-2005......................... 69 4.4. Ringkasan Analisis Penentuan Sektor Basis dan Analisis Sektor Unggulan

Yang Kompetitif Serta Spesialisasinya Tahun 2003-2004.......................... 71 4.5. Ringkasan Analisis Penentuan Sektor Basis dan Analisis Sektor Unggulan

Yang Kompetitif Serta Spesialisasinya Tahun 2003-2004.......................... 71

viii

Daftar Isi

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman 3.1. Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang Kota Cimahi

Tahun 2003-2005……………………………………………………….. 56

ix

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pembangunan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran

dan kesejahteraan bangsa. Tujuan pokok pembangunan pada dasarnya adalah

mengusahakan adanya peningkatan kualitas atau perbaikan dari status atau

kondisi sebelumnya, dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat. Pembangunan

pada hakekatnya merupakan upaya menggerakkan sumberdaya pasif menjadi

sumberdaya aktif, setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan harus

diarahkan kepada upaya menggerakkan sumberdaya, biaya dan sarana yang

dimiliki untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya memenuhi kebutuhan

masyarakat, melalui peningkatan kemampuan aparatur pemerintah agar

profesional dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

(Renstra Kota Cimahi, 2003).

Pembangunan juga merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih

baik. Perubahan tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya

dibidang fisik material semata, akan tetapi juga mental spritual. Perhatian

terhadap maslah pembangunan ekonomi semakin berkembang dan bertambah

luas. Hal ini terlihat dari makin banyaknya segi-segi yang diperhatikan dalam

mengevaluasi suatu proses pembangunan ekonomi. Mula-mula cukup dengan

melihat perkembangan tingkat pendapatan perkapita masyarakat, tapi sekarang

1

Bab I Pendahuluan

2

cenderung untuk melihat adanya pembagian hasil akibat perkembangan ekonomi

baik secara sektoral maupun secara wilayah.

Salah satu pengarahan dari perkembangan ekonomi dalam suatu

perencanaan ekonomi adalah dengan melihat kepentingan relatif setiap wilayah

ekonomi dalam perekonomian nasional. Jadi disini peranan setiap wilayah selain

dilihat dari kepentingan nya terhadap masing-masing wilayah, juga peranan setiap

wilayah terhadap wilayah lainnya dengan tidak melupakan peranannya terhadap

perkembangan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah

daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah

pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap

kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang

bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan

dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Perubahan konsep pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis

sejalan dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan dewasa ini. Otonomi

daerah itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk kebijakan desentralisasi

pemerintahan dan fiskal. Desentralisasi pemerintahan membawa implikasi suatu

daerah diberi wewenang yang lebih luas dalam proses perencanaan sampai dengan

pengawasan atas pembangunan yang terjadi di daerahnya. Sedangkan

Bab I Pendahuluan

3

desentralisasi fiskal lebih menitikberatkan pada kemampuan daerah dalam

menciptakan dan mengelola keuangannya.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang

besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manfaat ini

dapat diperoleh dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan, memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintah daerah,

meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

pembangunan daerah.

Otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada daerah untuk dapat

mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pembangunan di daerah.

Optimalisasi ini dilaksanakan sebagai usaha mencapai kemandirian daerah.

Potensi daerah yang memiliki keunggulan komparatif harus dikembangkan agar

dapat bersaing dengan daerah lain. Pengembangan berbagai potensi tersebut

sangat bergantung pada partisipasi semua elemen yang ada dalam masyarakat

dengan ditunjang kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Agar suatu daerah dapat berkompetisi dengan daerah yang lain, maka

sebaiknya pola pembangunan didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah

tersebut atau biasa disebut pembangunan yang didasarkan pada core-competence.

Dengan konsep pembangunan yang didasarkan pada kompetensi maka suatu

daerah akan terdeferensiasi dari daerah lain berdasarkan potensi yang dimiliki.

Pembangunan yang didasarkan pada kompetensi masing-masing daerah akan

Bab I Pendahuluan

4

menghasilkan sektor atau produk unggulan yang mampu berkompetisi di pasar

global.

Dengan demikian perubahan fokus pemerintahan dari sentralisasi menjadi

desentralisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakan. Dengan

menempatkan daerah dalam fokus pemerintahan yang desentralisasi, maka

peluang pemberdayaan daerah baik secara sosial, ekonomi maupun politik akan

lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sebenarnya pemerintah daerahlah yang

lebih mengerti akan kebutuhan, kapabilitas, potensi, dan faktor-faktor lain yang

berkaitan dengan pembangunan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Cimahi merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, yang merupakan peningkatan

status dari Pemerintah Kota Administratif Cimahi yang asalnya merupakan bagian

dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Peningkatan status Cimahi ini, di samping

merupakan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, juga untuk mengembangkan wilayah dan potensi

yang telah dimiliki Cimahi.

Sejak saat berdirinya, Kota Administratif Cimahi telah menunjukkan

pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama karena letak geografisnya yang

berbatasan langsung dengan Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat,

sehingga menjadikan Cimahi sebagai penyangga berbagai kegiatan perekonomian

di Kota Bandung. Cimahi berubah statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi

sejak tanggal 21 Juni 2001, hal ini menjadikan Kota Cimahi sebagai kawasan

perkotaan yang menarik bagi masyarakat daerah lain untuk mengembangkan

Bab I Pendahuluan

5

kehidupan sosial ekonominya di Kota Cimahi, hal tersebut dapat terlihat melalui

jumlah penduduk di Kota Cimahi yang selalu meningkat dari tahun ke tahunnya.

Secara keseluruhan pada tahun 2005 Kota Cimahi memiliki penduduk sebanyak

509.189 jiwa, sedangkan tingkat kepadatan Kota Cimahi pada tahun 2005 adalah

12.666 jiwa/km2. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi, laju

pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya terus mengalami

kenaikan, Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dan perbandingannya dengan

provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi Dan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2003-2005 (%) Pertumbuhan Ekonomi

Tahun Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

2003 4,18 5,13

2004 4,34 5,48

2005 4,56 6,08

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2003-2005

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi

mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, yaitu dari 4,18 persen pada Tahun

2003 mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen, yaitu menjadi 4,34 persen pada

tahun 2004, sementara itu pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi

sebesar 4,56 persen, berarti meningkat sebesar 0,22 persen dari tahun sebelumnya.

Salah satu indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan struktur

ekonomi wilayah adalah distribusi persentase sektoral.. Untuk melihat besarnya

Distribusi PDRB Kota Cimahi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dapat

dilihat pada tabel 1.2 .

Bab I Pendahuluan

6

Tabel 1.2. Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Dan Provinsi Jawa Barat

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2005

Distribusi Persentase Kota Cimahi

Distribusi Persentase Provinsi Jawa Barat

Tahun Tahun Sektor

2004 2005 2004 2005 1.Pertanian 0,18 0,18 14,61 14,11 2.Pertambangan 0,00 0,00 3,31 2,93 3.Industri pengolahan 62,76 62,57 42,01 42,67 4.Listrik, Gas & Air 3,72 3,72 2,29 2,30 5.Bangunan& konstruksi 6,25 6,19 2,83 3,17 6.Perdagangan 18,06 18,24 19,14 19,23 7.Angkutan, komunikasi 1,54 1,52 4,41 4,19 8.Keuangan 1,87 1,88 3,11 3,08 9.Jasa-jasa 5,61 5,71 8,30 8,33 JUMLAH 100 100 100 100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2004-2005

Tabel 1.2. diatas, menunjukan bahwa sektor industri pengolahan sangat

dominan dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi. Besarnya distribusi sektor

industri pengolahan pada tahun 2005 sebesar 62,57 persen, walaupun ini

merupakan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 62,76 persen. Pada

sektor yang sama di Jawa Barat sektor ini hanya mempunyai distribusi sebesar

42,01 persen pada tahun 2004 dan mengalami kenaikan menjadi 42,67 persen

pada tahun berikutnya. Sektor kedua yang terbesar adalah sektor perdagangan,

hotel dan restoran, sektor tersebut memberikan distribusi sebesar 18,24 persen

pada tahun 2005, ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya

mempunyai distribusi sebesar 18,06 persen. Sedangkan di sektor yang sama di

Provinsi Jawa Barat sektor perdagangan pun merupakan sektor yang mempunyai

distribusi terbesar kedua, sektor ini mempunyai distribusi sebesar 19,14 persen

pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 19,23 persen pada tahun berikutnya.

Bab I Pendahuluan

7

Sektor bangunan dan kontruksi berada di urutan ketiga dalam distribusinya

terhadap pembentukan PDRB Kota Cimahi, sektor ini mempunyai distribusi

sebesar 6,25 persen pada tahun 2004 dan mengalami penurunan di tahun

berikutnya menjadi 6,19 persen.

Sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan

penggalian, listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, serta

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan peranannya masih di bawah 5 persen

dalam kontribusinya terhadap PDRB Kota Cimahi. Sedangkan sektor jasa-jasa

pada Kota Cimahi hanya memberikan distribusi sebesar 5,61 persen lalu

meningkat menjadi 5,71 persen pada tahun berikutnya. Tetapi walaupun hanya

memberikan distribusi yang kecil sektor jasa-jasa mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 26.671 jiwa dan meningkat menjadi 27.285 jiwa pada tahun 2005.

Hanya dibawah sektor industri pengolahan yang mampu menyerap 73.927 jiwa

pada tahun 2004 dan meningkat pada tahun 2005 menjadi 81.855 jiwa dan sektor

perdagangan, hotel dan restoran yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak

33.652 jiwa pada tahun 2004 dan meningkat pada tahun 2005 menjadi 34.668

jiwa. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Cimahi

tahun 2004-2005 dapat dilihat pada tabel 1.3.

Bab I Pendahuluan

8

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di

Kota Cimahi Tahun 2004-2005

Tahun Sektor 2004 2005

1. Pertanian 1.611 963 2. Pertambangan dan penggalian 0 0 3. Industri pengolahan 73.927 81.855 4. Listrik, gas dan air bersih 1.611 2.889 5. Bangunan dan kontruksi 10.919 8.667 6. Perdagangan, hotel dan restoran 33.652 34.668 7. Pengangkutan dan komunikasi 10.740 10.914 8. Keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan 2.685 2.247 9. Jasa-jasa 26.671 27.285

JUMLAH 161.816 169.488


Kota Cimahi pada masa yang akan datang diharapkan menjadi suatu kota

yang maju melalui pemanfaatan dari semua potensi daerah atau sektor-sektor

unggulan yang memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat, sehingga

terwujud suatu kota yang mampu memanfaatkan segenap potensi yang

dimilikinya. Sektor-sektor manakah yang perlu dikembangkan agar perekonomian

Kota Cimahi dapat tumbuh dan berkembang. Dari penjelasan-penjelasan tersebut

sudah jelas bahwa potensi daerah yang memiliki keunggulan komparatif harus

dikembangkan agar dapat bersaing dengan daerah lain dan diharapkan dapat

mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Berdasarkan fenomena-

fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang

menjadi sektor unggulan di Kota Cimahi, sehubungan dengan latar belakang

tersebut maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul sebagai

berikut “Sektor-sektor Unggulan Kota Cimahi Periode 2003-2005 “.

Bab I Pendahuluan

9

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik beberapa

permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sektor - sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan (basis) di Kota

Cimahi?

2. Sektor manakah yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan yang

kompetitif dan ada spesialisasinya pada perekonomian Kota Cimahi?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui :

1. Sektor-sektor unggulan (basis) di Kota Cimahi.

2. Sektor unggulan yang kompetitif dan mempunyai spesialisasi pada

perekonomian Kota Cimahi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa dari hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi

beberapa pihak antara lain :

1. Bagi pihak penulis, yaitu memperoleh kesempatan untuk mencoba

menganalisis secara praktis dan sistematis, serta dapat memecahkan berbagai

masalah dilapangan sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimiliki penulis

yang diperoleh semasa mengikuti proses perkuliahan.

Bab I Pendahuluan

10

2. Bagi pihak lain diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau

rujukan untuk penelitian sejenis atau penelitian lanjutan.

1.5. Kerangka pemikiran

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu mayarakat meningkat dalam

jangka panjang. Dalam memberikan definisi pembangunan ekonomi, para ahli

ekonomi pembangunan dan para perencana ekonomi pembangunan nampaknya

terjadi suatu evolusi dalam pemikiran mereka sehingga lahirlah pengertian

pembangunan ekonomi yang baru, pembangunan dipandang sebagai suatu proses

multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur

sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap

mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,

serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakekatnya, pembangunan itu harus

mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial

secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan

keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya,

untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik,

secara material maupun spiritual. ( Todaro dan Smith, 2003).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah

daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

Bab I Pendahuluan

11

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya

pembangunan ekonomi daerah, mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan

jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah. Upaya untuk mencapai

tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus mengambil inisiatif

dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta

partisipasi masyarakatnya harus mampu menaksir potensi-potensi sumber daya

yang diperlukan dalam merancang dan membangun perekonomian daerah.

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat

mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.

Otonomi daerah juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah.

Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya

segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,

merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang

memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif

keutuhan negara-bangsa. (Faisal Basri, 2002).

Menurut teori exsport base yang dikemukakan oleh North, menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

mempengaruhinya, dimana tahap akhir dari proses pertumbuhan daerah adalah

tercapainya spesialisasi daerah tersebut dalam mengekspor modal, tenaga kerja

ahli, dan jasa-jasa. Sektor ekspor dalam artian sektor yang memiliki nilai

“surplus” dimana hasil produktifitas dari sektor tersebut selain dapat memenuhi

kebutuhan / pasar juga memungkinkan untuk diekspor ke daerah lain. Sektor yang

mempunyai nilai surplus inilah yang disebut sektor unggulan daerah. Penentuan

Bab I Pendahuluan

12

sektor unggulan daerah didasarkan pada besarnya pangsa dari tiap-tiap sektor

daerah penelitian Kota Cimahi terhadap pangsa masing-masing sektor terhadap

daerah himpunan Provinsi Jawa Barat.

Pentingnya basis ekonomi bagi suatu daerah yaitu jika bertambahnya basis

sektor didalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah

yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa

serta akan menambah penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, kegiatan basis

sebagai penggerak utama terhadap perekonomian regional. Menurut Harry W,

Richardson (2001:16-17), perekonomian regional dibagi menjadi dua sektor basis

yaitu kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang

mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas

perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau memasarkan barang-barang

dan jasa-jasa keluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Kegiatan-kegiatan non basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-

barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-

batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor basis ekonomi adalah

sektor-sektor dan bagian-bagiannya dimana aktivitas ekonominya lebih

tergantung kepada sektor eksternal daripada ekonomi lokal, sedangkan non basis

terdiri dari sektor-sektor/bagian dari sektor tersebut yang ekonominya sangat

tergantung kepada ekonomi lokal.

Konsep ekonomi basis membedakan secara tegas aktivitas perekonomian

regional menjadi sektor basis dan non basis. Aktivitas sektor basis menghasilkan

produk ekspor, yaitu barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pembeli yang sengaja

Bab I Pendahuluan

13

berkunjung. Sedangkan sektor non basis menyediakan barang dan jasa untuk

kepentingan pasar domestik saja. Sektor nonbasis tumbuh sebagai konsekuensi

adanya permintaan dari sektor-sektor basis untuk melayaninya, misalnya jasa

transportasi, perdagang eceran, penyediaan barang dan sebagainya. Untuk

mengidentifikasi aktivitas yang termasuk sektor basis atau non basis, dapat

ditempuh metode langsung atau metode tidak langsung. Metode langsung

melibatkan survey langsung lapangan sehingga membutuhkan waktu dan biaya

yang banyak. Sedangkan metode yang tidak langsung aktivitas perekonomian

dikategorikan menurut asumsi tertentu. Metode ini termasuk dalam analisis

Location Question (LQ) yang didasarkan pada gagasan bahwa taraf konsentrasi

atau spesialisasi suatu sektor ditunjukkan oleh kontribusinya dalam

perokonomian.

Dengan membandingkan kontribusi suatu sektor dalam perekonomian

regional dan nasional, dapat diketahui apakah sektor yang bersangkutan

merupakan spesialisasi region sehingga dapat diekspor. Analisis indeks LQ

didasari atas asumsi-asumsi: (a) penduduk disetiap daerah mempunyai pola

permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional, dan (b) hasil produksi

daerah terlebih dahulu disalurkan untuk memenuhi permintaan lokal baik sebagai

barang antara maupun sebagai barang akhir. Hal ini berarti mengabaikan fakta

perbedaan antar daerah dalam hal selera, kebutuhan, tingkat pendapatan perkapita,

dan struktur ekonomi.

Analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang

menyebabkan perubahan struktur perekonomian daerah yang menyebabkan

Bab I Pendahuluan

14

terjadinya perubahan struktur ekonomi terhadap struktur ekonomi regional atau

nasional, sehingga dapat diketahui kinerja perekonomian di suatu daerah

dibandingkan dengan kinerja daerah yang luas. Apabila dari perbandingan

tersebut terdapat penyimpangan positif maka daerah tersebut ada keunggulan

kompetitif dan apabila penyimpangan dari perbandingan negatif maka daerah

tersebut tidak ada keunggulan kompetitif.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data sekunder

yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cimahi.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian

kepustakaan. Studi kepustakaan ini bersumber dari buku-buku teks, makalah,

artikel, internet dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif, menurut Whitney, (1998 : 63) mendefinisikan metede deskriptif

adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif

memepelajari masalah-masalah dalam masyarakat atau situasi tertentu, termasuk

tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

fenomena.

Bab I Pendahuluan

15

Selanjutnya Suryabrata, (1983) adalah menggambarkan secara

sistematis, faktual dan akurat menegenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

Ciri-ciri penelitian deskriptif analisis menurut Surakhmad, (1990) adalah

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ada pada sekarang atau

masalah aktual.

1.6.2. Metode Analisis Data

1. Metode Location Question (LQ)

Location quotient (kuesion lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu

perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah

terhadap besarnya peranan sektor/industri secara nasional. Rumusnya adalah

sebagai berikut:

LQ = ( MI / M)

Ri / R

Dimana :

MI = PDRB pada sektor i didaerah yang diselidiki

M = PDRB Seluruh sektor didaerah yang diselidiki

Ri = PDRB Pada sektor i diseluruh daerah

R = PDRB Seluruh sektor diseluruh daerah

a) Jika LQ > 1 menunjukkan bahwa daerah yang diselidiki lebih terspesialisasi

dalam aktivitas tersebut dibandingkan dengan seluruh daerah dalam hal ini

Bab I Pendahuluan

16

mengimplementasikan bahwa daerah yang diselidiki mempunyai potensi

ekspor untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

b) Jika LQ < 1 maka peranan sektor itu didaerah tersebut lebih kecil dari peranan

sektor tersebut secara nasional.

c) Jika LQ = 1 maka sektor-sektor tersebut habis dikonsumsi.

2. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share Klasik

Analisis shift share digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah terhadap struktur

ekonomi regional atau nasional, sehingga dapat diketahui kinerja perekonomian di

suatu daerah dibandingkan dengan kinerja daerah yang lebih luas regional atau

nasional. Apabila dari perbandingan tersebut terdapat penyimpangan positif maka

daerah tersebut ada keunggulan kompetitif dan apabila penyimpangan dari

perbandingan tersebut negatif maka daerah tersebut tidak ada keunggulan

kompetitif.

Contoh perhitungan Shift Share Klasik:

Dij = E’ij – Eij

Nij = Eij – rn

Mij = Eij ( rin - rn)

Cij = Eij ( rij – rin )

Bab I Pendahuluan

17

Keterangan :

Eij = Kesempatan kerja disektor i didaerah j

Ein = Kesempatan kerja disektor i didaerah ditingkat region

En = Kesempatan kerja ditingkat region

Dij = Kesempatan kerja nyata

Nij = Pertumbuhan regional

Mij = Bauran industri

Cij = Keunggulan kompetitf

Adapun kriteria untuk mengukur bahwa sektor tersebut mempunyai

keunggulan kompetitif dapat dilihat apabila nilai Cij terdapat nilai penyimpangan

yang positif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang

dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup

masyarakatnya. Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi

ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

pokoknya (basic needs).

2. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia.

3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from

servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling

keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan

pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut

bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan

kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap

pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Selanjutnya pembangunan

ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena

kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu

negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GDP/GNP.

20

Bab II Tinjauan Pustaka

21

Pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan

PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari

tingakat pertumbuahan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi

atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi mempunyai pengertian yang lebih

luas. Pembangunan ekonomi disamping mencakup pertumbuhan ekonomi juga

mengandung arti terjadinya pertumbuhan dalam struktur output maupun input,

perubahan dan teknik produksi, dan perubahan dalam sikap dan perilaku sosial

serta kerangka kelembagaan menuju kepada keadaan dan taraf hidup yang secara

menyeluruh lebih baik.

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Boediono, (1985 : 60), adalah

“proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang” penekanan pada proses

karena mengandung unsur dinamis perubahan atau perkembangan oleh karena itu

pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun

waktu tetentu misalnya selama pelita atau periode tertentu tetapi dapat pula secara

tahunan. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai

beberapa faktor apa saja yang menentukan kenaikan output perkapita dalam

jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut

berinteraksi satu sama lainnya sehingga menimbulkan pertumbuhan. Jadi

pertumbuhan ekonomi adalah suatu kriteria yang logis mengenai bagaimana

proses pertumbuhan terjadi. Dikaitkan dengan permasalahan daerah, yaitu

mengenai perbandingan tingkat kemakmuran antar daerah yang biasa disebut

ketimpangan daerah, diperlukan kebijakan pengembangan daerah untuk

21


22

menghubungkan kegiatan yang terpisah-pisah pada suatu daerah, sangat penting

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Analisis ekonomi daerah pada hakekatnya membahas mengenai kegiatan

perekonomian yang ditinjau dari segala sudut segala penyebaran aktifitas ekonomi

pada berbagai lokasi dalam suatu ruang. Disamping itu analisis mengenai

ekonomi daerah melibatkan dirinya pula dalam menganalisis ekonomi suatu

daerah ditinjau secara sektoral maupun secara makro. Analisis makro dan sektoral

mengenai suatu perekonomian daerah lain meliputi analisis mengenai faktor-

faktor yang akan menimbulkan pertambahan ekonomi disuatu daerah, peranan

berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi daerah, masalah-masalah yang

dihadapi oleh suatu perekonomian daerah, dan corak strategi dasar maupun

kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan suatu daerah. (Teori

Pertumbuhan Ekonomi, Boediono, 1992 ; 2)

2.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengertian pembangunan ekonomi nasional yaitu suatu proses yang

menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam

jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi daerah menurut Lincolin Arsyad, (1999 : 298)

adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola

sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah

dengan swasta. Dengan kata lain adanya hubungan kerjasama yang positif untuk

menciptakan lapangan kerja (pekerjaan) baru dan merangsang perkembangan

22


23

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dalam

pembangunan daerah di suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan

kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan

institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan

kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih

baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan

perusahaan-perusahaan baru.

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari

aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di

dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama.

Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapitanya,

sosial budayanya, geografis, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti

ini disebut daerah homogen.

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu

atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian seperti ini

disebut daerah nodal.

3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu

administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan

sebagainya. Jadi daerah di sini berdasarkan pada pembagian administratif

suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah

perencanaan atau daerah administrasi.

23


24

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah pengertian ketiga

tersebut di atas lebih banyak digunakan, karena:

1. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah

diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena

itu, akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah

ekonomi berdasarkan satuan adminstratif yang ada.

2. Daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah

dianalisis, karena biasanya pengumpulan data di berbagai daerah dalam suatu

negara, pembagiannya didasarkan pada satuan administratif.

Dalam melakukan pembangunan ekonomi daerah juga, indikator yang

harus diperhatikan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB

perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Prestasi ekonomi suatu daerah

dapat diukur melalui sebuah besaran dengan istilah PDRB. Nilai PDRB dapat

menunjukkan ukuran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita suatu

daerah. PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh

suatu perekonomian di tingkat daerah, baik itu yang dilakukan oleh penduduk dari

daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut.

PDRB merupakan indikator pertama untuk mengukur keberhasilan pembangunan

ekonomi daerah. (Todaro, 2000 ; 52).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada

kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya

manusia sebagai modal utamanya, kelembagaan yang mengurus dan mengelola

24


25

serta mengawasi dan struktur fisik daerah secara lokal. Setiap pembangunan

ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu mensejahterakan kehiduapan

masyarakat didaerah tersebut, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat

daerah, meningkatkan jumlah dan perluasan lapangan pekerjaan di daerah

sehingga standar hidup masyarakat didaerah meningkat. Dalam upaya untuk

mencapai tujuan tersebut perlu kiranya pemerintah daerah dan masyarakat daerah

harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh

karena itu, dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu dikelola

sebaik baiknya, dan mampu melihat potensi-potensi sumberdaya yang ada yang

diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi didaerah.

2.3. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Teori ekonomi Neo Klasik memberikan 2 konsep pokok dalam

pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas

faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan

alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. Oleh karena itu, modal

akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah

rendah. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan

permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri

yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku

untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang

kerja. Teori tempat sentral menganggap bahwa setiap tempat sentral didukung

25


26

oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri

dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang

menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat

sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah

perkotaan maupun di pedesaan.

2.4. Otonomi Daerah

Hakikat otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia

yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi

terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang

otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah,

tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum

bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri

dalam suatu level of playing field. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang

memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang

dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku

proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada

daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali

26


27

untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah

itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu

proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada

pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat

ditangani oleh daerah.

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah

untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan

demikian, setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu,

relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Beberapa prasyarat dibutuhkan untuk

menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif di kancah pasar global :

1. Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi , barang, dan jasa

di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh

argumen nonekonomi.

2. Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal melalui

partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak

kepada publik.

3. Tegaknya good governance baik di pusat maupun di daerah, sehingga otonomi

daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk KKN baru.

4. Keterbukaan daerah untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain

tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada.

Jangan sampai keputusan ekonomi dikendalai oleh batas-batas wilayah.

5. Fleksibilitas sistem insentif.

27


28

6. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk

melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan

alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.

2.5. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (economic base theory) mendasarkan pandangannya

bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya

peningkatan ekspor dari wilayah tersebut.

Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke

luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Tenaga

kerja yang berdomisili di wilayah kita, tetapi bekerja dan memperoleh uang dari

wilayah lain termasuk dalam pengertian ekspor. Pada dasarnya kegiatan ekspor

adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang

mendatangkan uang dari luar wilayah disebut kegiatan basis. Lapangan kerja dan

pendapatan di sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat exogenous

(tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal).

Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam

kegiatan/sektor service atau sektor non basis. Sektor nonbasis adalah untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi

oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kenaikannya sejalan

dengan kenaikan pendapatan masyarakat setempat.

Menurut Paul Sitohang,(1990:63), perekonomian regional dapat dibagi

menjadi dua sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis Sektor basis (basic

28


29

sector) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa ke

tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau

memasarkan barang-barang dan jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari

luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor non basis

adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh

orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian

masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-

barang jadi, ruang lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang

terutama bersifat lokal.

Bertambah banyaknya sektor basis di suatu daerah akan menambah arus

pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap

barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan sektor

non basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan sektor basis akan mengakibatkan

berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang

bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan sektor non

basis.

2.6. Location Quotient (LQ)

Location quotient atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang

besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap besarnya peranan

sektor/industri tersebut secara nasional. Istilah wilayah nasional dapat diartikan

untuk wilayah induk/wilayah atasan. Misalnya, apabila diperbandingkan antara

29


30

wilayah kabupaten dengan provinsi, maka provinsi memegang peranan sebagai

wilayah nasional , dan seterusnya.

Apabila LQ > 1 artinya peranan sektor tersebut didaerah itu lebih menonjol

daripada peranan sektor itu secara nasional. Sebaliknya, apabila LQ <1 maka

peranan sektor itu didaerah tersebut lebih kecil daripada peranan sektor tersebut

secara nasional. LQ >1 menunjukan bahwa peranan sektor i cukup menonjol

didaerah tersebut dan seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus

akan produk sektor i dan mengeksporrnya ke daerah lain. Daerah itu hanya

mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu

menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisisen. Atas dasar

itu LQ >1 secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah memiliki

keunggulan komparatif untuk sektor i dimaksud.

Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat

digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor

yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ

tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas

riil daerah tersebut. Adalah lebih tepat untuk melihat secara langsung apakah

komoditi itu memiliki prospek untuk diekspor atau tidak, dengan catatan terhadap

produk tersebut tidak diberikan subsidi atau bantuan khusus oleh daerah yang

bersangkutan melebihi yang diberikan daerah-daerah lainnya. Analisis LQ sesuai

dengan rumusnya memang sangat sederhana dan apabila digunakan dalam bentuk

one shot analysis, manfaatnya juga tidak begitu besar, yaitu hanya melihat apakah

LQ berada diatas 1 atau tidak. Akan tetapi, analisis LQ bisa dibuat menarik

30


31

apabila dilakukan dalam bentuk time-series/trend, artinya dianalisis untuk

beberapa kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan LQ bisa dilihat

untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu tertentu.

Dalam hal ini, perkembangan LQ bisa dilihat untuk sustu sector tertentu

pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini

bisa memancing analisis lebih lanjut, misalnya apabila naik dilihat faktor-faktor

yang membuat daerah kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Demikian

pula apabila turun, dikaji faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih

lambat dari rata-rata nasional. Hal ini bisa membantu melihat kekuatan/

kelemahan wilayah kita dibanding secara relatif dengan wilayah yang lebih luas.

Potensi yang positif digunakan dalam strategi pengembangan wilayah. Adapun

faktor-faktor yang membuat potensi sektor disuatu wilayah lemah, perlu

dipikirkan apakah perlu ditanggulangi atau dianggap tidak prioritas.

2.7. Analisis Shift - Share

Analisis shift-share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan

berbagai sektor (industri) didaerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi,

metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak

memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode shift –

share memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini

memggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan

perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun

waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab

31


32

pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan

ekonomi nasional. Ada juga yang menanamkan model analisis ini sebagai

Industrial mix analysis, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi

laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, apakah industri yang berlokasi

diwilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional

memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok belokasi diwilayah

itu atau tidak. Analisis shift-share dapat menggunakan variable lapangan kerja

atau nilai tambah. Akan tetapi, yang terbanyak digunakan adalah variable

lapangan kerja karena datanya lebih mudah diperoleh. Apabila menggunakan

nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan.

Pertambahan lapangan kerja (employment) regional total dapat diurai

menjadi komponen shift dan share. Komponen share sering pula disebut

komponen national share. Komponen national share (N) adalah banyaknya

pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama

dengan laju pertambahan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai

sebagai kriteria bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu

tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.

Komponen shift adalah penyimpangan (deviation) dari national share dalam

pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif didaerah-daerah

yang tumbuh lebih lambat/ merosot dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan

kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, shift netto dapat menjadi dua komponen,

yaitu proportional shift component (P) dan differential shift component (D).

32


33

Proportional shift component (P) kadang-kadang dikenal sebagai komponen

struktural atatu industrial mix, mengukur besarnya shift regional netto yang

diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan.

Komponen ini positif didaerah daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor

yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif didaerah yang berspesialisasi

dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan

sedang merosot.

Differential shift componen (D) kadang-kadang dinamakan komponen lokasional

atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya shift

regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh

lebih cepat atatu lebih lambat didaerah yang bersangkutan dari pada tingkat

nasional yang disebabkan oleh faktor – faktor lokasional intern. Jadi, suatu daerah

yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumberdaya yang melimpah /

efisien, akan mempunyai differential shift komponen yang positif, sedangkan

daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen

yang negatif. Kedua komponen shift ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan

regional yang bersifat ekstern dan yang bersifat intern. Proportional shift adalah

akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional, sedangkan

differential shift adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja khusus di

daerah yang bersangkutan.

33


34

2.8. Studi Empiris

2.8.1. Analisis Penentuan Spesialisasi Sektor Di Kabupaten Boyolali, Siti

Fatimah Nurhayati dan Haris, 1997

Hasil analisis shift share tahun 1997 dan 1998 ditemukan sekitar

930.479.296 pekerja baru dari pengaruh bauran industri dan dari pengaruh

keunggulan kompetitif sebesar 5.629.455.825. Namun karena pengaruh dari

pertumbuhan regional sebesar -1.027.924.972 menyebabkan kesempatan kerja

nyata menjadi -91.816.200. Pengaruh negatif dari pertumbuhan regional juga

tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian nasional dimana pada tahun 1997

dan 1998 merupakan awal terjadinya krisis moneter dan ekonomi di Indonesia.

Pengaruh pertumbuhan regional yang menjelaskan perbedaan kenaikan

tenaga kerja regional dan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali, menunjukkan

bahwa laju pertumbuhan kesempatan kerja di Kabupaten Boyolali (-79,99%) lebih

tinggi dari laju pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa Tengah (-106,41%). Hal

ini menyebabkan adanya kesempatan kerja baru di Kabupaten Boyolali pada

semua sektor setara dengan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah.

2.8.2. Analisis Sektor Unggulan dan Kesempatan Kerja di Kabupaten

Cirebon Periode 1998 – 2001, ( K. Teguh Permana, 2003)

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Teguh Permana dapat diambil

beberapa kesimpulan yaitu :

1.Sektor yang nilai LQ yang lebih besar dari satu, dan disebut pula sektor

unggulan yang mempunyai nilai ”surplus”, pada tahun 1998 sampai dengan

34


35

tahun 2001 adalah sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran,

sektor angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan

sektor jasa-jasa. Namun pada tahun 2001 ada peningkatan pada sektor listrik,

gas dan air bersih yaitu pada tahun sebelumnya sektor ini bukan sektor unggulan

namun pada tahun 2001 sektor ini merupakan sektor yang mampu untuk

memenuhi kebutuhannya tidak mengimpor lagi dari luar Kabupaten Cirebon

dengan LQ sama dengan satu.

2. Sektor-sektor yang nilai LQ lebih dari satu adalah sektor yang mampu

memenuhi kebutuhan di daerahnya sendiri dan mampu untuk memenuhi

kebutuhan di luar daerahnya atau di luar Kabupaten Cirebon, semakin tinggi

nilai LQ maka akan semakin tinggi nilai ekspornya. Pada sektor pertanian pada

tahun 1998 nilai LQ sebesar 1,4851 dan nilai ekspornya sebesar 106417.01,

pada tahun 2001 ketika nilai LQ adalah 1.8664 nilai ekspornya meningkat pula

yaitu sebesar 200758.52.

3.Efek pengganda dari sektor basis sangat berguna bagi pembangunan di

Kabupaten Cirebon, dengan banyaknya sektor unggulan di Kabupaten Cirebon

pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 akan berdampak positif terhadap

sektor basis sendiri dan juga terhadap sektor bukan unggulan.

4.Sektor yang diharapkan menjadi sektor unggulan di waktu yang akan datang

adalah sektor pertanian, sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran,

sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa. Pada sektor listrik, gas

dan air bersih pada tahun-tahun mendatang akan tetap menjadi sektor yang

mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor dari luar,

35


36

sedangkan di sektor keuangan pada tahun mendatang tidak akan menjadi sektor

unggulan dilihat dari nilai DLQ kurang dari satu.

5.Mengenai penyerapan tenaga kerja di tiap-tiap sektor adalah : tidak kesemua

sektor unggulan yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga

kerja, namun pada sektor perdagangan bertambahnya atau berkurangnya

pendapat di sektor tersebut akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga di

sektor ini.

2.8.3. Analisis Sektor-sektor unggulan Dalam Perekonomian Jawa Timur,

(Taufik Simamora, 2003)

Kesimpulan dari penelitian Taufik Simamora yaitu :

1. Dengan menggunakan Metode Shift Share, maka dalam proses pembangunan

perekonomian Jawa Timur perode 1983 – 1997 dapat dilihat beberapa

karakteristik pertumbuhan dari kelompok sektor ekonomi. Sektor bangunan,

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan, mempunyai karakteristik pertumbuhan yang relatif lebih cepat,

baik di tingkat nasional maupun bila dibandingkan dengan propinsi lain.

Sementara sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor

pengangkutan dan komunikasi mempunyai karakteristik pertumbuhan yang

relatif lebih cepat di tingkat nasional tetapi relatif lebih lambat bila

dibandingkan dengan propinsi lain sementara sektor pertambangan dan

penggalian merupakan satu-satunya sektor yang mempunyai karakteristik

pertumbuhan yang relatif lebih lambat ditingkat nasional tetapi masih lebih

36


37

baik bila dibandingkan dengan propinsi lain. Sedangkan sektor pertanian dan

sektor jasa mempunyai karakteristik pertumbuhan yang relatif lambat, baik di

tingkat nasional maupun bila dibandingkan dengan propinsi lain.

2. Dengan menggunakan Metode Location Quotient, maka dalam proses

pembangunan perekonomian Jawa Timur periode 1983 – 1997 dapat dilihat

adanya kelompok sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan. Sektor

pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran

serta sektor jasa merupakan sektor-sektor unggulan dalam pembangunan

perekonomian Jawa Timur yang tercermin dari nilai koefisien LQ yang selalu

tinggi.

Menurut penelitian ini sektor infrastruktur perlu diperhatikan karena

meskipun secara keseluruhan merupakan sektor unggulan, tetapi ternyata

koefisien sektor ini mengalami penurunan. Sektor bangunan, keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan serta pertambangan dan penggalian merupakan

sektor yang memiliki koefisien yang rendah. Ini berarti bahwa sektor ini tidak

memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan sektor yang sama dari wilayah

lain.

Serta tidak mudah untuk menentukan sektor unggulan dalam suatu proses

pembangunan. Perkembangan suatu sektor mempunyai sifat yang dinamis artinya

untuk suatu kurun waktu tertentu sektor tersebut bisa masuk ke dalam sektor

unggulan, tetapi untuk kurun waktu berikutnya ternyata sektor tersebut tidak bisa

dimasukkan lagi ke dalam sektor unggulan. Selain itu, beberapa metode yang

digunakan untuk mengukur sektor unggulan ternyata tidak memberikan hasil yang

37


38

sama. Namun demikian, terdapat sektor ekonomi yang cukup menonjol dari

beberapa metode penelitian yang dilakukan, yaitu sektor perdagangan, hotel dan

restoran, yang merupakan sektor tersier.

Dari hasil penelitian ini dengan menggunakan metode Location Quotient

kita dapat mengadakan analisa multiplier untuk melihat seberapa besar angka

pengganda yang dimiliki suatu wilayah berdasarkan ekonomi basis atau sektor

ekonomi yang surplus. Pada periode 1983 – 1997 sektor non basis terdiri dari:

sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan

komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan

yang bertindak sebagai sektor basis adalah: sektor pertanian, sektor industri

pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa. Besarnya

angka multiplier yang diperoleh adalah 1,251 artinya adanya pertumbuhan satu

tenaga kerja sektor basis akan menciptakan kesempatan kerja keseluruhan (sektor

basis dan non basis) sebesar 1,251.

38

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.10. Sejarah Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem

Deandels membuat jalan Anyer Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan

(logi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Pemerintah Kolonial Belanda (setelah

berhasil memperoleh profit dari tanam paksa – culture stelsel 1830 – 1919) dalam

upaya melestarikan penjajahannya, membangun kota-kota di Pulau Jawa.

Bandung dirancang sebagai ibu kota Negara, dikelilingi oleh kota satelit

walaupun saat itu belum dinamai kota yang berjarak 11 km, yaitu Cimahi,

Soreang, Banjaran, Majalaya, Rancaekek, dan Lembang. Pada tahun 1935,

berdasarkan Lampiran Staatsbald Tahun 1935 Nomor 123 Cimahi statusnya

menjadi Kecamatan.

Pada tahun 1962, Cimahi dibentuk kewedanan meliputi 5 (lima)

Kecamatan yaitu : Cimahi, Padalarang, Batujajar, Cipatat, dan Cisarua.

Selanjutnya Cimahi sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Bandung

menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan sehingga

yang semula berstatus Kewedanan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota

Administratif (Kotif) serta diresmikan pada tanggal 29 Januari 1976. Pada saat itu

Cimahi merupakan Kota Administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di

39

Bab III Objek Penelitian

40

Indonesia setelah Kota Administratif Bitung di Sulawesi Utara dan Banjar Baru di

Kalimantan Selatan.

Kotif Cimahi terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi

Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010, Kotif Cimahi

antara lain ditetapkan sebagai kawasan permukiman, kawasan militer dan zona

industri. Sejak saat berdirinya Kota Administratif Cimahi telah menunjukkan

pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama karena letak geografisnya yang

berbatasan langsung dengan Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat,

sehingga menjadikan Cimahi sebagai penyangga berbagai kegiatan di Kota

Bandung. Selain itu Cimahi menjadi Pusat Pendidikan Militer sejak jaman

pendudukan Belanda dan telah tumbuh berbagai jenis perdagangan, jasa serta

sektor lainnya.

Sebagai prasyarat kelayakan suatu Kota, masyarakat Kotif Cimahi

mendesak diadakannya Study Kelayakan Kotif Cimahi menjadi Kota oleh 5 (lima)

Perguruan Tinggi, yaitu : UNPAD, ITB, UPI, STPDN, dan UNJANI. Dari hasil

study kelayakan tersebut, ternyata merekomendasikan bahwa Kotif Cimahi layak

menjadi suatu Daerah Otonom.

Berdasarkan hasil perjuangan berbagai komponen masyarakat dan hasil

study kelayakan tersebut diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan

persetujuan DPRD Tingkat I Jawa Barat. Adanya persetujuan dari Pemerintah

Propinsi Jawa Barat selanjutnya diusulkan ke tingkat pusat yaitu Departemen

40


41

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta DPR RI. Dari hasil perjuangan yang

cukup panjang, maka ditetapkanlah Undang – undang Nomor 9 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Cimahi yang disyahkan dan diundangkan pada tanggal

21 Juni tahun 2003. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17

Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri.

3.10. Gambaran Geografis Kota Cimahi

Kota Cimahi terletak diantara 107 º 30’ 30” BT – 107 º 34’ 30” dan 6 º 50’

00” - 6 º 56’ 00” Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Cimahi 40,2 km2,

menurut UU No.9 Tahun 2001 batas-batas administrasi Kota Cimahi yaitu :

sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan

Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung. Sebelah Timur berbatasan dengan

Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan

Andir Kota Bandung. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Margaasih,

Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung dan Kecamatan Bandung Kulon Kota

Bandung. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padalarang,

Kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung.

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, dan

meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan masing-masing adalah

Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah

terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan.

Secara geografis, wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai

ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian Utara ± 1.040 meter dpl (Kelurahan

41


42

Cipageran Kecamatan Cimahi Utara) yang merupakan lereng Gunung Burangrang

dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685

meter dpl (di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke

Sungai Citarum. Suhu udara rata-rata pada tahun 2001 berkisar antara 18 º C –

29 º C.

Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air

rata-rata 3.830 l/dt, dengan anak sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri,

Cimindi, Cibeureum (masing-masing di bawah 200 l/dt) dan Kali Cisangkan (496

l/dt), sementara itu mata air yang terdapat di Kota Cimahi adalah mata air Cikuda

dengan debit air 4 l/dt dan mata air Cisintok (93 l/dt).

Pembagian luas wilayah perkecamatan di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel 3.1. :

Tabel 3.1.

Luas Wilayah Kota Cimahi Tahun 2005 Kecamatan Luas Wilayah (km²)

Cimahi Selatan 16,92 Cimahi Tengah 10,00 Cimahi Utara 13,31

Kota 40,23 Sumber : BPS Kota Cimahi, 2005

3.10. Kondisi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Penggunaan lahan di Kota Cimahi sebagian besar sebagai lahan

permukiman mencapai 39,21 % dari luas total wilayah, lahan militer 21,34 %

serta lahan industri mencapai 17,06 %. Penggunaan lahan terkecil adalah untuk

pusat perdagangan sekitar 3,41 %, sedangkan lahan untuk perkantoran yang

tersebar di sepanjang jalan raya Cimahi dan di sekitar alun – alun sekitar 4,99 %.

42


43

Kondisi transportasi menunjukkan ketidakseimbangan jaringan jalan dan

sarana transportasi yang ada, terutama di jalan raya Cimahi yang dijadikan

perlintasan semua kendaraan yang melintas di Kota Cimahi. Sementara itu

pengaturan trayek angkutan kota masih memperlihatkan kinerja yang belum

optimal sehingga kemacetan merupakan hal biasa yang terjadi di Kota Cimahi.

Kondisi tersebut berdampak terhadap pencemaran udara akibat dari limbah

buangan kendaraan berupa polusi udara dan suara yang berbahaya bagi pemakai

jalan dan penduduk di sekitarnya.

Salah satu dampak dari tingginya kegiatan industri di Kota Cimahi adalah

tingginya pencemaran lingkungan akibat dari limbah tidak diproses atau didaur

ulang ditambah dengan limbah kantor rumah tangga. Seluruh limbah ini bermuara

ke sungai yang ada di Kota Cimahi, sehingga menimbulkan gangguan terhadap

ekosistem sungai maupun penduduk yang tinggal di sekitar sungai. Dampak lain

dari banyaknya kegiatan industri adalah pemanfaatan air tanah yang tidak

terkendali, sehingga permukaan air tanah di Kota Cimahi semakin menurun dan

penduduk sulit memperoleh air bersih.

Volume sampah di Kota Cimahi diperkirakan sekitar 1.100 m³/hari,

sedangkan kapasitas angkut hanya 600m³/hari, sehingga masalah yang timbul

adalah masih banyak sampah yang tidak terangkut dan berdampak terhadap

derajat kesehatan masyarakat. Kondisi ini selain berdampak terhadap kesehatan

masyarakat, berdampak terhadap kebersihan dan estetika kota. Kesulitan lain yang

dihadapi dalam penanganan sampah di Kota Cimahi adalah terbatasnya sarana dan

43


44

prasarana sampah dan lahan untuk TPS sehingga banyak menggunakan badan

jalan untuk keperluan tersebut.

3.10. Kondisi Sarana dan Prasarana Perkotaan

Berdasarkan Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2000 jumlah rumah yang

ada di Kota Cimahi sebanyak 118.878 unit, terdiri dari 114.515 unit (96,33 %)

rumah permanent, 3.400 unit (2,86 %) rumah semi permanent dan 963 unit (0,81

%) rumah sederhana atau rumah non permanent. Kondisi tersebut tidak terlepas

dari kedudukan Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kota Bandung yang

menjadi alternatif utama bagi penduduk yang melakukan commuting dalam

melakukan aktivitas sehari – hari.

Prasarana dan sarana yang ada di Kota Cimahi pada saat ini seluruhnya

merupakan perlimpahan dari Kabupaten Bandung dan Propinsi Jawa Barat

sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Cimahi, dengan kondisi sebagai berikut :

a. Jaringan jalan sepanjang 304 km, terdiri dari Jalan Tol 17 km, Jalan Nasional /

Propinsi 6 km, jalan Kota 43 km, jalan Desa 88 km dan jalan perumahan dan

permukiman berupa gang 150 km, dengan kondisi berupa jalan aspal 126 km,

jalan diperkeras 80 km, dan sisanya berupa jalan tanah.

b. Jaringan listrik seluruhnya dipasok dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

dengan daya terpasang sebesar 250.000 KVA serta melayani pelanggan

sebanyak 131.000 buah.

44


45

c. Jaringan telekomunikasi yang seluruhnya dipasok oleh PT. Telekomunikasi

Indonesia (PT. Telkom) memiliki kapasitas jaringan 38.066 SST dengan

pelanggan sebanyak 22.401 SST, telepon umum 78 buah, serta jumlah kiostel

atau wartel sebanyak 36 buah.

d. Fasilitas untuk mendukung kebutuhan air bersih diperoleh dari sumber air Situ

(Danau) Lembang, 2 buah mata air dan 10 buah sumur bor / debit air sebesar

180 liter / detik yang dikelola oleh PDAM dengan kapasitas debit air 180 liter

/ detik untuk melayani 12.051 pelanggan.

e. Sarana dan prasarana umum berupa jembatan sebanyak 10 buah, gorong –

gorong 341 buah, pasar sebanyak 6 buah dan pertokoan / jasa sebanyak 1.685

buah.

f. Sarana dan prasarana kesehatan sebanyak 94 buah, meliputi Rumah Sakit

Umum (pemerintah dan swasta) 3 buah, Puskesmas 8 buah, Balai pengobatan

24 buah, Rumah Bersalin 3 buah, Apotek 12 buah dan Dokter Praktek 44

buah.

g. Sarana keagamaan dan peribadatan sebanyak 873 buah, meliputi Mesjid

Agung sebanyak 3 buah; Mesjid Jami 307 buah; Mushola 545 buah; Gereja 16

buah; Pura 1 buah; dan Kuil 1 buah.

h. Sarana pendidikan formal berupa sekolah sebanyak 349 buah, baik Sekolah

Negeri maupun Swasta, meliputi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMU, SMK,

dan Madrasah Aliyah) 35 buah; Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan

Madrasah Tsanawiyah) 40 buah; Sekolah Dasar (SD dan Madrasah Ibtidaiyah)

205 buah; serta Taman Kanak – Kanak 69 buah.

45


46

i. Sarana dan prasarana umum lainnya terdiri dari taman 19 buah; sarana

olahraga (lapangan dan gedung olahraga) 240 buah; SPBU (Pompa Bensin) 3

buah; Kantor Pos : 7 buah; dan Unit Pelayanan Pos : 75 buah.

3.10. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Wilayah Kota Cimahi memiliki tiga kecamatan, yaitu kecamatan Cimahi

Selatan, Cimahi Utara, dan Cimahi Tengah. Diantara ketiga kecamatan tersebut

pada tahun 2005 Cimahi Selatan merupakan daerah terluas yaitu seluas 16,9 km2

dengan penduduk sebanyak 218.567 jiwa, dan yang luasnya terkecil adalah

Cimahi Tengah yaitu seluas 10,00 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak

163.084 jiwa. Secara keseluruhan pada tahun 2005 Kota Cimahi memiliki

penduduk sebanyak 509.189 jiwa, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar

2,6 % di banding tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan penduduk Kota Cimahi

tahun 2005 adalah 12.666 jiwa/km2, dimana kecamatan Cimahi Tengah memiliki

kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya

yaitu mencapai 16.308 jiwa/km2. Hal ini terjadi disebabkan oleh mobilitas

penduduk yang cukup tinggi karena penduduk lebih terkonsentrasi di pusat

perkotaan Cimahi dengan keanekaragamannya. Perbandingan jumlah penduduk

laki-laki dan perempuan atau sex ratio di Kota Cimahi adalah 106,94. Ini berarti

untuk setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki. Dari tahun ke tahun kondisi

sex ratio semakin meningkat, yang berarti di Kota Cimahi lebih banyak terdapat

kaum laki-laki daripada perempuannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 3.2.

46


47

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Cimahi

2003 – 2005

Tahun Laki-laki Perempuan Sex Ratio

Jumlah Penduduk

2003 249.524 233.84 106,94 483.364 2004 256.228 239.832 106,84 496.060 2005 263.132 246.057 99,60 509.189


Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki

bisa dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2003-2005

Pendidikan Tahun SD SLTP SLTA Diploma Sarjana

2003 101.802 90.193 132.564 13.395 20.286 2004 94.017 96.426 131.870 8.263 17.884 2005 95.324 99.474 139.737 8.764 19.260

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah, 2003-2005

Dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 jumlah penduduk

yang hanya tamat SD berkurang drastis jumlahnya, dari 101.802 jiwa menjadi

hanya 94.017 jiwa walaupun meningkat kembali pada tahun 2005 menjadi 95.324

jiwa. Sedangkan sejak tahun 2003-2005 jumlah penduduk yang tamat SLTP dan

SLTA semakin meningkat jumlahnya. Sedangkan penduduk yang tamat sebagai

diploma ataupun sarjana mengalami kenaikan dan penurunan.

Sebagai kota yang merupakan bagian dari Wilayah Metropolitan Bandung

(Bandung Metropolitan Area / BMA), penduduk yang tinggal di Kota Cimahi

tergolong heterogen, jumlah penduduk yang cukup besar dengan kepadatan yang

relatif tinggi menyebabkan Kota Cimahi mengalami keterbatasan daya tampung

47


48

penduduk, sehingga pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut sarana dan

prasarana dasar seperti perumahan, fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS hasil Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS) Tahun 2003-2005 dapat diketahui bahwa untuk Kota

Cimahi pada tahun 2003 jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang

telah terserap dalam lapangan pekerjaan adalah 167.136 jiwa, dengan sektor

industri pengolahan merupakan sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja,

sektor ini mampu menyerap 73.698 jiwa, lalu diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar

34.758 jiwa, dan sektor perdagangan sebesar 31.586 jiwa. Pada tahun 2004

dengan jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang telah terserap dalam

lapangan pekerjaan adalah 161.816 jiwa, dengan sektor industri pengolahan

merupakan sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, sektor ini mampu

menyerap 73.927 jiwa, lalu diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 33.652 jiwa

dan sektor jasa-jasa sebesar 34.758 jiwa. Lalu pada tahun 2005 dengan jumlah

penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang terserap dalam lapangan pekerjaan

adalah 169.488 jiwa, dengan sektor industri pengolahan tetap merupakan sektor

terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, sektor ini mampu menyerap 81.855 jiwa,

lalu diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 34.668 jiwa dan

sektor jasa-jasa yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 27.285 jiwa. Ini

menandakan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang dari tahun

ke tahun mampu menyerap tenaga kerja terbesar pada Kota Cimahi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut ini :

48


49

Tabel 3.4. Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Kota Cimahi

2003 – 2005 Kesempatan kerja Sektor

2003 2004 2005 1. Pertanian 1.816 1.611 963 2. Pertambangan dan penggalian 0 0 0 3. Industri pengolahan 73.698 73.927 81.855 4. Listrik, gas dan air bersih 1.018 1.611 2.889 5. Bangunan dan kontruksi 6.982 10.919 8.667 6. Perdagangan, hotel dan restoran 31.586 33.652 34.668 7. Pengangkutan dan komunikasi 11.209 10.740 10.914 8. Keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan 4.955 2.685 2.247 9. Jasa-jasa 34.758 26.671 27.285

JUMLAH 167.136 161.816 169.488 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2005

Sedangkan jenis pekerjaan yang paling banyak diminati yaitu pekerjaan

yang berjenis tenaga produksi. Pada bidang ini dari tahun 2003-2005 terus

menerus mengalami kenaikan. Sedangkan untuk jenis pekerjaan yang paling tidak

diminati adalah pekerjaan yang berjenis tenaga usaha pertanian, hal ini terjadi

sebab di Kota Cimahi sendiri sektor ini bukan merupakan sektor yang diutamakan

mengingat kurangnya lahan di Kota Cimahi untuk lahan pertanian. Penduduk

Kota Cimahi berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kota Cimahi

Tahun 2003-2005 Jenis Pekerjaan

Tahun Tenaga Pro-

fesional

Tenaga Kepemim-

pinan

Pejabat Pelaksana

& Tenaga TU

Tenaga Usaha

Penjualan

Tenaga Usaha Jasa

Tenaga Usaha

Pertanian

Tenaga Produksi

Anggota TNI dan

Lainnya

Jumlah

2003 12.502 893 12.502 33.041 6.251 2.679 83.942 6.251 158.061 2004 9.153 1.374 17.214 30.455 14.216 1.236 89.154 5.419 168.221

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah, 2003-2005 2005 41.347 4.906 47.582 86.603 38.182 1.244 186.864 6.788 413.516

49


50

3.10. Pertumbuhan Perekonomian Kota Cimahi

Salah satu sasaran pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa

Barat dapat dilihat pada tebel 3.3.

Tabel 3.6. Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi Dan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2002-2005 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun Kota

Cimahi Provinsi

Jawa Barat 2003 4,18 5,13 2004 4,34 5,48 2005 4,56 6,08

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2005

Dari tabel diatas terlihat bahwa laju perekonomian Kota Cimahi dari tahun

ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kota

Cimahi mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen dari tahun sebelumnya, yaitu

dari 4,34 persen menjadi 4,56 persen. Hal ini disebabkan oleh naiknya beberapa

sektor yang menyumbang bagi PDRB Kota Cimahi yaitu sektor perdagangan,

hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor

jasa – jasa.

3.10. PDRB Kota Cimahi

Salah satu indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk menilai

kemajuan ekonomi secara makro adalah dengan pendekatan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Mulai Tahun 2005 penghitungan PDRB mengalami

perubahan tahun dasar, dari tahun dasar 1993 menjadi tahun dasar 2000.

50


51

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data

statistik yang digunakan dalam sistem evaluasi dan perencanaan ekonomi makro

suatu wilayah. Nilai PDRB Kota Cimahi dari tahun 2003-2005 masih didominasi

oleh sektor industri pengolahan. Sektor tersebut dari tahun ke tahun mempunyai

peran yang paling besar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi (3.204.394,31).

Sejak tahun 2003-2005 sektor tersebut terus mengalami kenaikan, dari 767.516,93

pada tahun 2003 lalu 3.074.081,26 pada tahun 2004 dan terus meningkat pada

tahun 2005 sektor ini mencapai 3.204.394,31.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel 3.4.

Tabel 3.7. Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2005 ( Juta Rupiah )

Tahun Sektor 2003 2004 2005

1.Pertanian 10.872,91 9.021,27 9.060,34 2.Pertambangan 0,00 0,00 0,00 3.Industri pengolahan 767.516,93 3.074.081,26 3.204.394,31 4.Listrik, Gas& Air 54.265,52 182.396,70 190.413,90 5.Bangunan&

konstruksi 54.172,32 306.089,88 316.984,57 6.Perdagangan 190.105,70 884.820,97 934.167,18 7.Angkutan,

komunikasi 31.280,15 75.195,79 78.075,29 8.Keuangan 19.711,74 91.767,27 96.060,45 9.Jasa-jasa 75.348,76 274.967,24 292.511,87 JUMLAH 1.203.274,03 4.898.150,91 5.121.668,01


Sektor yang sama sekali tidak mempunyai peran dalam pembentukan

PDRB Kota Cimahi yaitu sektor pertambangan dan penggalian, hal ini terjadi

karena di Kota Cimahi sendiri tidak ada sumber daya alam yang dapat

dimanfaatkan.

51


52

3.10. PDRB Provinsi Jawa Barat

Pada pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat sektor industri dan

pengolahan pun mempunyai peran yang paling besar apabila dibandingkan

dengan sektor-sektor lainnya (104.886.919,46). Sejak tahun 2003-2005 sektor

tersebut terus mengalami kenaikan, dari 94.276.294,56 pada tahun 2003 lalu

97.902.362,10 pada tahun 2004 dan terus meningkat pada tahun 2005 sektor ini

mencapai 104.886.919,46. Sektor yang paling kecil perannya dalam pembentukan

PDRB Provinsi Jawa Barat adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Walaupun

meningkat dari tahun ke tahun sektor ini tetap saja merupakan sektor yang paling

kecil perannya dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat (5.649.829,62).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.8. Produk Domestik Bruto Provinsi Jawa Barat

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2005 ( Juta Rupiah )

Tahun

Sektor 2003 2004 2005 1.Pertanian 32.078.344,74 34.038.120,63 34.691.239,65 2.Pertambangan 8.232.371,91 7.705.213,45 7.194.525,89 3.Industri pengolahan 94.276.294,56 97.902.362,10 104.886.919,46 4.Listrik, Gas& Air 4.918.153,74 5.337.897,17 5.649.829,62 5.Bangunan&

konstruksi 5.985.267,25 6.602.399,92 7.700.823,72 6.Perdagangan 42.420.431,40 44.604.769,96 47.259.969,72 7.Angkutan,

komunikasi 9.323.763,67 10.274.962,93 10.295.854,17 8.Keuangan 6.967.352,63 7.247.001,69 7.570.633,17 9.Jasa-jasa 17.426.193,83 19.344.963,10 20.468.266,35 JUMLAH 221.628.173,72 233.057.690,94 245.798.061,75

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat,2003-2005

52


53

3.9. Perbandingan distribusi PDRB Kota Cimahi Dengan Provinsi Jawa

Barat

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-

masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase

suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan

perekonomian suatu daerah. Untuk melihat perbandingan besarnya distribusi

masing-masing sektor Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada

tabel 3.6.

Tabel 3.9.

Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Dan Provinsi Jawa Barat

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2005

Distribusi Persentase

Kota Cimahi Distribusi Persentase Provinsi Jawa Barat

Tahun Tahun Sektor 2003 2004 2005 2003 2004 2005

1.Pertanian 0,18 0,18 0,18 14,47 14,61 14,11 2.Pertambangan 0,00 0,00 0,00 3,71 3,31 2,93 3.Industri pengolahan 62,71 62,76 62,57 42,54 42,01 42,67 4.Listrik, Gas& Air 3,74 3,72 3,72 2,22 2,29 2,30 5.Bangunan& konstruksi 6,35 6,25 6,19 2,70 2,83 3,17 6.Perdagangan 18,06 18,06 18,24 19,14 19,14 19,23 7.Angkutan, komunikasi 1,52 1,54 1,52 4,21 4,41 4,19 8.Keuangan 1,86 1,87 1,88 3,14 3,11 3,08 9.Jasa-jasa 5,59 5,61 5,71 7,86 8,30 8,33 JUMLAH 100 100 100 100 100 100


Sektor industri pengolahan di Kota Cimahi memiliki distribusi lebih besar

dibandingkan distribusi sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat. Sektor industri

pengolahan di Kota Cimahi memiliki distribusi sebesar 62,57 persen, lebih besar

dari distribusi pada sektor yang sama di Jawa Barat yang hanya mempunyai

53


54

distribusi sebesar 42,67 persen. Pada tahun 2003 sektor tersebut mempunyai

distribusi sebesar 62,71 persen, lalu meningkat pada tahun 2004 menjadi sebesar

62,76 persen, tetapi pada tahun 2005 sektor tersebut mengalami penurunan

menjadi 62,57 persen. Sedangkan pada Provinsi Jawa Barat sektor industri

pengolahan mengalami naik-turun. Pada tahun 2003 sektor ini mempunyai

disribusi sebesar 42,54 persen, tetapi mengalami penurunan di tahun berikutnya

menjadi sebesar 42,01 persen dan naik kembali pada tahun 2005 menjadi sebesar

42,67 persen. Hal ini terjadi karena pada sub sektor industri pengolahan tanpa

migas ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti pada sub sektor industri

makanan, minuman dan tembakau, tekstol, barang kayu dan hasil hutan serta

industri alat angkutan, mesin dan peralatannya.

3.10. Potensi Kota Cimahi

Cimahi, bayi peradaban yang baru menginjak usia kelimanya, salah satu

visinya adalah maju, menurut Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija sebagai salah satu

implementasi dari visi maju adalah dibangunnya suatu industri dalam cluster

telematika di Kota Cimahi. Menurut beliau Cimahi terletak di koridor industri

Bandung – Cikampek. Sebetulnya, ini merupakan sebuah kekuatan yang harus

dimanfaatkan. Dalam konsep Bandung High Technology Valley (BHTV), Cimahi

termasuk didalamnya. Dan, ini merupakan peluang bagi pengembangan industri

terkait.

Saat ini, Kota Cimahi berusaha mengadaptasi konsep 3C, yaitu Cimahi

Cyber City. Konsep ini merupakan pengembangan Kota Cimahi sebagai Kota Jasa

54


55

dibidang ICT (Information Communication Technology). Konsep ini berkaca dari

3 negara yang sudah lebih dulu mengembangkan kawasan industri high

technology., ketiga negara itu antara lain Amerika Serikat dengan kawasan Silicon

Valley di San Jose California, India dengan Industrial Park di Bangalore, dan

Malaysia dengan Multimedia Supercorridor. Untuk itu, Pemkot Cimahi

memulainya lewat penerapan sistem administrasi pemerintahan Kota Cimahi.

Diantaranya yaitu Sistem Informasi Geografi Daerah (Sigda), dan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diimplementasikan lewat

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan target ke depannya

diantaranya yaitu industri jasa dalam pembuatan software aplikasi komputer

(Bisnis, Animasi, dan Industri), jasa perdagangan (hardware, software,

perdagangan umum menuju one stop shopping), serta jasa pariwisata teknologi.

Target 3C sendiri yaitu ingin menjadikan Kota Cimahi sebagai badan pengelola

kawasan cluster industri telematika bertaraf internasional, yakni mampu

mengembangkan industri telematika Cimahi menjadi salah satu pemain industri

telematika yang terkemuka di dunia.

Sedangkan kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi di Kota

Cimahi pada Tahun 2005 didominasi oleh sektor industri pengolahan. Sumber

data sektor industri ini diperoleh dari hasil survei tahunan perusahaan industri

sedang / besar. Dalam pengumpulan data statistik industri, yang dimaksud dengan

industri besar adalah perusahaan dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih,

industri sedang dengan jumlah pekerja antara 20 sampai dengan 99 orang.

Sedangkan yang dimaksud dengan industri kecil yaitu industri yang mempunyai

55


56

pekerja antara 5 sampai dengan 19 orang dan perusahaan yang mempunyai

pekerja kurang dari 5 orang.

Jumlah perusahaan industri besar pada Tahun 2005 mengalami kenaikan

sebesar 2,5 persen disbanding tahun sebelumnya, sedangkan industri sedang tidak

mengalami kenaikan masih tetap dengan rincian indsustri besar sebanyak 83

perusahaan dan industri sedang sebanyak 75 perusahaan. Jumlah perusahaan

industri besar / sedang paling banyak berada di wilayah kecamatan Cimahi

Selatan, yaitu 107 perusahaan (67,72 %). Sedangkan yang paling sedikit berada di

wilayah kecamatan Cimahi Utara, yaitu 18 perusahaan (11,39 %). Untuk lebih

jelasnya dapat melihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2. Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang

Kota Cimahi Tahun 2003 - 2005

87

818382

75 75

66

72

78

84

90

2003 2004 2005

SedangBesar

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2005

56

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan akan diuraikan hasil perhitungan dari indikator-

indikator yang menyangkut analisis sektor unggulan daerah yang kompetitif,

spesialisasi per sektor dan pertumbuhan kesempatan kerja di daerah. Perhitungan

ini dilakukan dengan menggunakan data PDRB, kesempatan kerja per sektor yang

di hitung dengan menggunakan metode LQ dan analisis shift and share Dari hasil

perhitungan ini dapat diketahui tentang adanya keunggulan kompetitif per sektor

dan mempunyai spesialisasi pekerjaan.

4.1. Penentuan Sektor Unggulan Daerah

Variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terdapat

sembilan variabel atau sektor yang terbagi dalam sektor pertanian, pertambangan,

industri, listrik, bangunan, perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa-jasa.

Variabel-variabel tersebut perlu dibahas guna mengetahui seberapa besar

kontribusi sektor atau variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota

Cimahi.

Berdasarkan kondisi perekonomian di Kota Cimahi dapat dilihat dari

kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Dengan mengetahui kontribusi

per sektor dapat dihitung dan diketahui sektor mana yang dapat dijadikan sektor

unggulan yang kompetitif (competitive advantage). Keunggulan kompetitif

menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar

daerah/luar negeri/pasar global. Keunggulan kompetitif cukup melihat apakah

57

Bab IV Hasil dan Pembahasan

58

produk yang kita hasilkan bisa dijual di pasar global secara menguntungkan.

Penentuan sektor unggulan dapat diketahui dan dihitung besarnya nilai LQ, dan

dapat dijadikan arah kebijakan dan pengembangan potensi yang dimiliki daerah.

Dalam hitungan LQ apabila nilai LQ > 1 maka sektor tersebut merupakan

sektor unggulan dan dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang dapat diekspor

ke daerah lain dan dapat memenuhi daerahnya sendiri. Sedangkan apabila nilai

LQ < 1 maka, sektor tersebut tidak termasuk sektor unggulan, karena sektor

tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga tidak

dapat diekspor ke luar daerah. Apabila besarnya LQ = 1 maka, pangsa pasar

daerah tersebut sebanding dengan pangsa daerah yang lebih luas (Jawa Barat) atau

daerah lain sehingga juga tidak bisa dijadikan sektor unggulan. Sektor-sektor yang

besarnya nilai LQ > 1 dapat dikembangkan sehingga dapat mendorong

perekonomian daerah. Untuk mengetahui besarnya nilai LQ masing-masing sektor

di Kota Cimahi digunakan PDRB atas dasar harga konstan persektor dari tahun

2003-2005.

Dilihat dari nilai LQ > 1 pada tahun 2005 terdapat 3 sektor yang dapat

diunggulkan atau sektor basis di Kota Cimahi, yaitu sektor bangunan dan

konstruksi, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor industri pengolahan.

Ketiga sektor tersebut sejak dari tahun 2003 sampai dengan 2005 memang

merupakan sektor unggulan Kota Cimahi berdasarkan hasil analisis LQ. Sektor-

sektor yang besarnya nilai LQ > 1 dapat dikembangkan sehingga mendorong

perekonomian daerah. Sedangkan ke enam sektor lainnya sejak tahun 2003

sampai dengan tahun 2005 belum pernah sekalipun menjadi sektor unggulan di


59

Kota Cimahi. Ke enam sektor tersebut yaitu sektor pertanian, sektor

pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor

jasa-jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Analisis LQ Kota Cimahi

Tahun 2003-2005

Sektor 2003 2004 2005 Pertanian 0.06 0.06 0.01 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 Industri Pengolahan 1.49 1.52 1.46 Listrik, Gas dan Air Bersih 2.03 1.96 1.61 Bangunan dan Konstruksi 1.66 1.58 1.97 Perdagangan, Hotel dan Restoran 0.82 0.82 0.94 Angkutan dan Komunikasi 0.61 0.58 0.36 Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 0.52 0.52 0.6 Jasa-jasa 0.79 0.75 0.68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2003-2005 (data diolah)

Sedangkan sektor lainnya yang tidak dapat diunggulkan atau sektor non

basis yaitu, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor

perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor

keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa, hal ini terjadi karena

nilai LQ nya kurang dari 1,00. Untuk melihat sektor atau lapangan usaha yang

merupakan basis ekonomi (economic base) dalam perekonomian Kota Cimahi

dilakukan analisis LQ (Location Question) seperti pada tabel 4.1. Dalam hal ini

nilai LQ yang lebih besar dari nilai 1,00 dapat dikatakan sebagai sektor basis.

Berdasarkan tabel 4.1. sektor yang menjadi sektor basis yaitu sektor

bangunan dan kontruksi dengan nilai LQ sebesar 1,97 pada tahun 2005. Besarnya


60

nilai LQ sektor ini pada tahun 2003 sebesar 1,66 dan mengalami penurunan

menjadi 1,58 pada tahun 2004 dan meningkat kembali pada tahun 2005 sebesar

1,97.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas

terhadap Kota Cimahi, perubahan status Pemerintah Kota Administratif menjadi

Pemerintah Kota Cimahi, menjadikan Kota Cimahi sebagai kawasan perkotaan

yang menarik bagi masyarakat daerah lain untuk mengembangkan kehidupan

sosial ekonominya. Pertumbuhan penduduk secara alamiah dan arus migrasi yang

tinggi telah menyebabkan tidak terkendalinya perkembangan permukiman dan

perumahan. Pemerintah Kota Cimahi dihadapkan pada masalah pertumbuhan

penduduk dan arus migrasi yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan

hunian, prasarana dan sarana umum, kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan

serta tekanan untuk mengendalikan kerawanan sosial dan pengangguran melalui

penyediaan lapangan kerja.

Prasarana dan sarana yang ada di Kota Cimahi pada saat ini seluruhnya

merupakan pelimpahan dari Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat sebagai

konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Cimahi, dengan kondisi sebagai berikut : jaringan jalan

sepanjang 304 km, terdiri dari Jalan Tol 17 km, Jalan Nasional/Propinsi 6 km,

jalan Kota 43 km, jalan Desa 88km, dan jalan perumahan dan pemukiman berupa

gang 150 km, dengan kondisi berupa jalan aspal 126 km, jalan diperkeras 80 km,

dan sisanya berupa jalan tanah. Saran dan prasarana umum berupa jembatan

sebanyak 10 buah, gorong-gorong 341 buah, pasar sebanyak 6 buah dan


61

pertokoan/jasa sebanyak 1.685 buah. Sarana dan prasarana kesehatan sebanyak 94

buah, meliputi Rumah Sakit Umum (Pemerintah dan Swasta) 3 buah, Puskesmas

8 buah, Balai pengobatan 24 buah, Rumah bersalin 3 buah, Apotek 12 buah dan

Dokter praktek 44 buah. Sarana keagamaan dan peribadatan sebanyak 873 buah,

meliputi Mesjid Agung sebanyak 3 buah, Mesjid Jami 307 buah, Mushola 545

buah, Gereja 16 buah, Pura 1 buah dan Kuil 1 buah. Sarana pendidikan formal

berupa Sekolah sebanyak 349 buah, baik Sekolah Negeri maupun Swasta,

meliputi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMU, SMK, dan Madrasah Aliyah) 35

buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan Madrasah Tsanawiyah) 40

buah, Sekolah Dasar (SD dan Madrasah Ibtidaiyah) 205 buah, serta Taman

Kanak-Kanak 69 buah. Sarana dan prasana umum lainnya terdiri dari taman 19

buah, sarana olahraga (lapangan dan gedung olahraga) 240 buah, SPBU (pompa

bensin) 3 buah, Kantor Pos 7 buah dan Unit pelayanan pos 75 buah.

Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor unggulan atau sektor

basis terbesar kedua setelah sektor bangunan dan konstruksi. Sektor ini

mempunyai kontribusi sebesar 2,03 pada tahun 2003, lalu mengalami penurunan

pada tahun 2004 menjadi 1,96 dan terus mengalami penurunan pada tahun

berikutnya menjadi sebesar 1,61. Tetapi walaupun terus mengalami penurunan

tetap saja sektor ini merupakan sektor basis kedua terbesar di Kota Cimahi. Sub

sektor dari sektor listrik, gas dan air bersih yang mempunyai kontribusi paling

besar adalah listrik yang mempunyai kontribusi sebesar 3,70 persen pada tahun

2003, tetapi mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 3,63 persen dan

terus mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi sebesar 3,61 persen.


62

Sedangkan gas tidak ada kontribusinya sama sekali, sedangkan air bersih

mempunyai kontribusi yang konstan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 0,08

persen. Kebutuhan listrik baik bagi industri maupun rumahtangga di Kota Cimahi

sebagian besar bersumber dari perusahaan umum listrik negara (PLN). Kebutuhan

akan energi listrik ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005,

jumlah rumahtangga yang telah menikmati aliran listrik dari sumber penerangan

PLN mengalami peningkatan sebanyak 111.582 rumahtangga atau sebesar 16,5

persen, dibanding tahun 2004 yang hanya 95.790 rumahtangga dan tahun 2003

yang hanya 91.229 rumahtangga.

Sektor industri merupakan sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor

unggulan atau sektor basis ketiga dan terakhir di Kota Cimahi, dapat dilihat pada

tabel 4.1. kontribusi sektor ini sebesar 1,49 pada tahun 2003, lalu mengalami

peningkatan di tahun berikutnya yaitu sebesar 1,52 pada tahun 2004, dan

mengalami penurunan kembali pada tahun 2005 menjadi sebesar 1,46. Dilihat dari

jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kota Cimahi, pada tahun 2003

jumlah perusahaan industri sedang sebanyak 87 buah dan industri besar sebanyak

82 buah, pada tahun berikutnya jumlah perusahaan industri baik itu industri

sedang dan industri besar mengalami penurunan, industri sedang hanya berjumlah

81 buah sedangkan industri besar hanya berjumlah 75 buah. Sedangkan pada

tahun 2005 jumlah perusahaan industri sedang mengalami peningkatan menjadi

83 buah dan industri besar tetap sebesar 75 buah.

Kota Cimahi sebagian ruangnya digunakan sebagai kawasan industri, yaitu

mencapai 17,06 persen dari luas total wilayah, sehingga berpengaruh terhadap


63

mata pencaharian penduduk, dengan persentase mata pencaharian penduduk

terbesar terdapat pada sektor industri pengolahan pada tahun 2005 sebesar 48,11

persen. Ada beberapa kebijakan dan strategi yang saat ini dilakukan oleh

Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan bidang perindustrian di Kota

Cimahi, diantaranya adalah meningkatkan kemitraan usaha antara usaha kecil dan

menengah yang dikelola masyarakat dengan perusahaan-perusahaan industri

sedang dan besar, yaitu dengan cara mengembangkan usaha kecil dan menengah

yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta mampu

mengembangkan jaringan kemitraan dengan perusahaan dan lembaga pendukung

lainnya.

Ketiga sektor yang menjadi sektor basis tersebut, apabila dilihat dan

dihubungkan dengan distribusinya terhadap PDRB Kota Cimahi pada tahun 2005

hanya sektor industri saja yang konsisten memberikan distribusi yang besar.

Sektor industri memberikan distribusi sebesar 62,57 persen, sedangkan sektor

listrik, gas dan air bersih hanya sebesar 3,72 persen dan sektor bangunan dan

kontruksi hanya mampu memberikan distribusinya sebesar 6,19 persen. Hal

tersebut terjadi karena distribusi persentase kedua sektor tersebut pada Provinsi

Jawa Barat sendiri sangatlah rendah. Sektor listrik, gas dan air bersih hanya

memberikan distribusinya sebesar 2,30 persen sedangkan sektor bangunan dan

kontruksi hanya sebesar 3,17 persen, kedua sektor tersebut lebih rendah

distribusinya bila dibandingkan distribusi kedua sektor tersebut pada PDRB Kota

Cimahi.


64

Untuk sektor non basis kalau dilihat dari nilainya berarti kurang dari 1,00

yang artinya sektor-sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan didalam saja,

tidak bisa diekspor keluar daerah. Pada tabel 4.1. terlihat bahwa sektor pertanian

memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 0,06 pada tahun 2003 dan

tahun 2004, serta sebesar 0,01 pada tahun 2005. Serta sektor pertambangan dan

penggalian yang tidak memiliki kontribusi sama sekali terhadap perekonomian

Kota Cimahi. Persentase mata pencaharian penduduk yang bergerak di sektor

primer tersebut hanya sekitar 2,55 persen. Dari sektor pertanian Pemerintah Kota

Cimahi telah berupaya untuk meningkatkan pengembangan agribisnis perkotaan

untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat, dengan

mengembangkan agribisnis yang bertumpu pada mekanisme pasar dan

memberikan perlindungan hak kepada konsumen untuk memperoleh bahan

pangan sesuai dengan jumlah dan mutu yang dibutuhkan. Sedangkan untuk sektor

pertambangan dan penggalian di Kota Cimahi memang tidak mempunyai sumber

daya alam yang tersedia.

Sektor berikutnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan resroran. Sektor ini

dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 hanya mempunyai kontribusi sebesar

0,82, dan mengalami kenaikan menjadi 0,94 pada tahun 2005. Pemerintah Kota

Cimahi sedang mengupayakan untuk mengembangkan lembaga perdagangan

untuk memberikan peluang investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi

daerah melalui mengadakan peningkatan pelayanan kepada dunia usaha dan

masyarakat agar mampu memasuki era perdagangan bebas dalam sistem ekonomi

global melalui pengembangan fasilitas bagi pelaku dan institusi perdagangan,


65

sedangkan luas lahan untuk pusat perdagangan sendiri di Kota Cimahi hanya

sebesar 3,41 persen dari total luas lahan yang tersedia.

Sektor selanjutnya yang bukan termasuk sektor non basis yaitu sektor

angkutan dan komunikasi. Sektor tersebut hanya memiliki kontribusi sebesar 0,61

pada tahun 2003, dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu

menjadi 0,58 pada tahun 2004 dan 0,36 pada tahun 2005. Sub sektor dari sektor

angkutan dan komunikasi yang mempunyai kontribusi terbesar adalah

pengangkutan, dengan kontribusi sebesar 2,96 persen, dan diikuti oleh angkutan

jalan raya sebesar 2,42 persen, dan diikuti oleh komunikasi sebesar 1,22 persen.

Sektor lainnya seperti angkutan rel, angkutan laut, angkutan sungai, angkutan

udara dan jasa penunjang angkutan mempunyai kontribusi di bawah 1 persen.

Sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan termasuk bukan merupakan

sektor basis atau bukan sektor unggulan. Sektor tersebut hanya mempunyai

kontribusi sebesar 0,52 pada tahun 2003 dan 2004, dan mengalami kenaikan

menjadi 0,60 pada tahun 2005. Sub sektor dari sektor keuangan, sewa dan jasa

perusahaan yang mempunyai kontribusi terbesar adalah sewa bangunan, yang

mempunyai kontribusi sebesar 1,51 persen. Sedangkan bank, lembaga keuangan

lainnya dan jasa perusahaan memiliki kontribusi dibawah 1 persen.

Sektor terakhir yang bukan termasuk sektor unggulan yaitu sektor jasa-

jasa. Sub sektor dari sektor jasa-jasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu milik

pemerintah umum yang mempunyai kontribusi sebesar 5,23 persen dan milik

swasta yang terdiri dari sosial kemasyarakatan yang mempunyai kontribusi

sebesar 0,53 persen, sektor hiburan dan rekreasi yang mempunyai kontribusi


66

sebesar 0,08 persen serta perorangan dan rumah tangga yang memiliki kontribusi

sebesar 2,49 persen terhadap perekonomian Kota Cimahi.

Sebenarnya sektor yang unggul tidak dapat lepas dari pengaruh sektor

lainnya sebaliknya sektor yang unggul dapat mempengaruhi sektor lainnya.

Misalnya saja karena sektor industri merupakan salah satu dari sektor yang unggul

maka akan berpengaruh juga terhadap sektor perdagangan, dan sektor angkutan

dimana produk industri juga membutuhkan sarana angkutan dan perdagangan.

Seperti yang telah diketahui bahwa perhitungan Loqation Quotient adalah bersifat

memberikan informasi pada satu titik waktu, artinya bahwa sektor yang unggul

pada tahun ini belum tentu unggul pada tahun yang akan datang. Sebaliknya bisa

saja sektor yang belum unggul pada saat ini akan unggul di masa mendatang.

4.2. Analisis Sektor-sektor Unggulan Yang Mempunyai Keunggulan

Kompetitif dan Spesialisasi Dalam Perekonomian (Shift Share)

Analisis shift share digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah terhadap struktur

ekonomi regional atau nasional, sehingga dapat diketahui kinerja (performance)

perekonomian di suatu daerah dibandingkan dengan kinerja daerah yang lebih

luas (regional atau nasional). Apabila dari perbandingan tersebut terdapat

penyimpangan positif maka daerah tersebut ada keunggulan kompetitif dan

apabila penyimpangan dari perbandingan tersebut negatif maka daerah tersebut

tidak ada keunggulan kompetitif. Nij adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi


67

regional, Mij adalah pergeseran proporsional (proportional shift) atau pengaruh

bauran industri, Cij adalah keunggulan kompetitif yaitu sektor unggulan di daerah

yang mampu bersaing dengan daerah yang lain, sedangkan Dij adalah kesempatan

kerja nyata tiap sektor. Hasilnya dapat kita lihat bahwa pada perekonomian Kota

Cimahi sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan mampu bersaing

dengan daerah yang lain, yaitu pada tabel 4.2. untuk tahun 2003-2004 dan pada

tabel 4.3. untuk tahun 2004-2005. Pada tabel 4.2. menyajikan sektor-sektor yang

mempunyai keunggulan kompetitif, adanya pertumbuhan regional, pengaruh

bauran industri dan kesempatan kerja nyata pada tahun 2003-2004.

Tabel 4.2. Hasil Analisis Shift Share Klasik di Kota Cimahi Tahun 2003-2004

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda, Tahun 2003-2004 (data diolah)

Sektor Pertumbuhan

Regional (Nij)

Bauran Industri

(Mij)

Keunggulan Kompetitif

(Cij)

Kesempatan Kerja Nyata

(Dij) Pertanian 328913.92 -358242.32 8843.92 -205 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 Industri Pengolahan 13348181.76 -12603094.98 -722240.40 229 Listrik, Gas dan Air Bersih 184380.16 -204618 79536.34 593 Bangunan dan Konstruksi 1264579.80 -1185054.80 314120.18 3937 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5720856.32 -5767603.60 253319.72 2066 Angkutan dan Komunikasi 2030174.08 -1840854 -236173.63 -469 Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 897449.60 244132.85 -1368571 -2270 Jasa-jasa 6295368.96 -6393038.90 -710801.10 -8087

Total 30069904.60 -28108373.75 -2381965.97 -4206

Berdasarkan hasil analisis shift share klasik tahun 2003 dan 2004,

pengaruh pertumbuhan regional yang menunjukkan perbedaan kenaikan tenaga

kerja regional dan kenaikan tenaga kerja di Kota Cimahi menunjukkan nilai

positif (Nij) pada tiap sektor ekonomi dengan total nilai sebesar 30.069.904,60

semua sektor memberikan kontribusinya kecuali sektor pertambangan dan

penggalian yang tidak mempunyai kontribusi sama sekali mengingat tidak adanya


68

sumber daya alam yang tersedia di Kota Cimahi. Hal ini karena pengaruh dari

bauran industri (Mij) di Kota Cimahi sebagai hasil interaksi antar kegiatan

industri di mana adanya aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan satu sama

lain dan keunggulan kompetitif yang menurunkan jumlah pekerja dengan total

nilainya masing-masing sebesar 28.108.373,75 dan 2.381.965,97.

Laju pertumbuhan kesempatan kerja menunjukkan di Kota Cimahi

(-17,69) lebih rendah daripada laju pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa Barat

(181,12). Sementara itu yang menjadi sektor unggulan yang kompetitif (Cij) di

Kota Cimahi pada tahun 2003-2004 adalah sektor pertanian (8.843,92), sektor

listrik, gas dan air bersih (79.536,34), sektor bangunan dan kontruksi (314.120,18)

dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (253.319,72). Keempat sektor

ekonomi di Kota Cimahi tersebut telah menunjukkan tingkat kekompetitifan

dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Jawa Barat. Sementara itu pada

tahun 2003-2004 sektor-sektor yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif atau

nilai Cij yang negatif mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami

penurunan competitiveness relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat

provinsi. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan competitiveness selama

periode 2003-2004 di Kota Cimahi adalah sektor pertambangan dan penggalian,

sektor industri pengolahan (-722.240,4), sektor angkutan dan komunikasi

(-236.173,63), sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan (-1.368.571) dan sektor

jasa-jasa (-710.801,1), dan pada kurun waktu 2003-2004 ini, total kesempatan

kerja nyata di Kota Cimahi besarnya adalah -4.206. Hal ini dapat dilihat dari nilai

Dij yang mempunyai nilai positif hanya ada beberapa saja dari sebagian besar


69

sektor ekonomi. Sektor-sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan (229),

sektor listrik, gas dan air bersih (593), sektor bangunan dan kontruksi (3.937) dan

sektor perdagangan, hotel dan restoran (2.066).

Selanjutnya pada tabel 4.3. menyajikan sektor-sektor yang mempunyai

keunggulan kompetitif, adanya pertumbuhan regional, pengaruh bauran industri

dan kesempatan kerja nyata pada tahun 2004-2005.

Tabel 4.3. Hasil Analisis Shift Share Klasik di Kota Cimahi Tahun 2004-2005

Sektor Pertumbuhan

Regional (Nij)

Bauran Industri

(Mij)


(Cij)


(Dij) Pertanian 22940.64 -19348.11 -68386.95 -648 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 Industri Pengolahan 1052720.48 -552234.69 292011.65 7928 Listrik, Gas dan Air Bersih 22940.64 -21249.09 126092.97 1278 Bangunan dan Konstruksi 155486.56 -88225.52 -292410.82 -2252 Perdagangan, Hotel dan Restoran 479204.48 -449254.20 71342.24 1016 Angkutan dan Komunikasi 152937.60 -131135.40 -4403.40 174 Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 38234.40 -39469.50 -42557.25 -438 Jasa-jasa 379795.04 -325119.49 6667.75 614

Total 2304259.84 -1626036 88356.19 7672 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda, Tahun 2004-2005 (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis shift share klasik tahun 2004 dan 2005,

pengaruh pertumbuhan regional (Nij) yang menunjukkan perbedaan kenaikan

tenaga kerja regional dan kenaikan tenaga kerja di Kota Cimahi tetap

menunjukkan nilai positif pada tiap sektor ekonomi dengan total nilai sebesar

2.304.259,84 dan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan kesempatan kerja di

Kota Cimahi (29,62) lebih tinggi dari laju pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa

Barat (14,24). Pengaruh dari bauran industri (Mij) di Kota Cimahi sebagai hasil

interaksi antar kegiatan industri di mana adanya aktivitas-aktivitas yang saling

berhubungan satu sama lain semua bernilai negatif, dengan total nilainya sebesar


70

-1.626.036. Sementara itu yang menjadi sektor unggulan yang kompetitif (Cij) di

Kota Cimahi pada tahun 2004-2005 adalah sektor industri pengolahan

(292.011,65), sektor listrik, gas dan air bersih (292.011,65), sektor perdagangan,

hotel dan restoran (713.42,24) dan sektor jasa-jasa (6.667,75). Jumlah sektor yang

mempunyai keunggulan kompetitif di Kota Cimahi pada tahun 2004-2005 tetap

ada empat, tetapi ada perubahan pada sektor pertanian dan sektor bangunan dan

kontruksi yang pada tahun 2003-2004 merupakan sektor yang mempunyai

keunggulan kompetitif digantikan tempatnya oleh sektor industri pengolahan dan

sektor jasa-jasa yang pada tahun 2003-2004 bukan termasuk sektor yang

mempunyai keunggulan kompetitif menjadi sektor yang mempunyai keunggulan

kompetitif pada tahun 2004-2005 ini. Sementara itu pada tahun 2004-2005 sektor-

sektor yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif atau nilai Cij yang negatif di

Kota Cimahi adalah sektor pertanian (-68.386,95), sektor bangunan dan kontruksi

(-292.410,82), sektor angkutan dan komunikasi (-4.403,4) dan sektor keuangan,

sewa dan jasa perusahaan (-42.557,25), dan pada kurun waktu 2004-2005 ini,

total kesempatan kerja nyata di Kota Cimahi mengalami peningkatan menjadi

7.672. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang mempunyai nilai positif pada

sebagian besar sektor ekonomi. Sektor-sektor tersebut adalah sektor industri

pengolahan (7.928), sektor listrik, gas dan air bersih (1.278), sektor perdagangan,

hotel dan restoran (1.016), sektor angkutan dan komunikasi (174) dan sektor jasa-

jasa (614).


71

Tabel 4.4. Ringkasan Analisis Penentuan Sektor Basis dan

Analisis Sektor Unggulan Yang Kompetitif Serta Spesialisasinya

Tahun 2003-2004

LQ Shift Share Classic Sektor 2003 2004 Keunggulan

Kompetitif Kesempatan Kerja Nyata

Pertanian 0.06 0.06 8843.92 -205 Pertambangan & Penggalian 0 0 0 0 Industri pengolahan 1.49 1.52 -722240.40 229 Listrik, Gas& Air bersih 2.03 1.96 79536.34 593 Bangunan& Konstruksi 1.66 1.58 314120.18 3937 Perdagangan, Hotel & Restoran 0.82 0.82 253319.72 2066 Pengangkutan & Komunikasi 0.61 0.58 -236173.63 -469 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 0.52 0.52 -1368571 -2270

Jasa - Jasa 0.79 0.75 -710801.10 -8087 Sumber : BPS Jawa Barat, Suseda, Tahun 2003 dan 2004 (data diolah)

Tabel 4.5. Ringkasan Analisis Penentuan Sektor Basis

Dan Analisis Sektor Unggulan yang Kompetitif Serta Spesialisasinya

Tahun 2004-2005

LQ Shift Share Classic Sektor 2004 2005 Keunggulan

Kompetitif Kesempatan Kerja Nyata

Pertanian 0.06 0.01 -68386.95 -648 Pertambangan & Penggalian 0 0 0 0 Industri pengolahan 1.52 1.46 292011.65 7928 Listrik, Gas& Air bersih 1.96 1.61 126092.97 1278 Bangunan& Konstruksi 1.58 1.97 -292410.82 -2252 Perdagangan, Hotel & Restoran 0.82 0.94 71342.24 1016 Pengangkutan & Komunikasi 0.58 0.36 -4403.40 174 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 0.52 0.6 -42557.25 -438

Jasa - Jasa 0.75 0.68 6667.75 614 Sumber : BPS Jawa Barat, Suseda, Tahun 2004 dan 2005 (data diolah)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang ada dengan menggunakan

teknik analisis LQ dan Shift share, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Dari angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 selama kurun

waktu 2003-2005 dapat diketahui bahwa sektor unggulan di Kota Cimahi

dengan menggunakan metode LQ (Location Quetient) dengan ketentuan

apabila nilai LQ > dari 1 maka, sektor tersebut dapat dijadikan sebagai

sektor unggulan Kota Cimahi dan mampu bersaing dengan sektor yang

sama di Jawa Barat, terdapat 3 sektor yang dapat dijadikan sektor

unggulan jika dilihat dari nilai LQ pada tahun 2003-2005, sektor tersebut

adalah sektor bangunan dan konstruksi, sektor listrik, gas dan air bersih,

dan sektor industri pengolahan.

2. Penjabaran mengenai faktor penyebab perubahan struktur ekonomi dapat

diketahui dengan analisis shift share. Analisis ini dapat menunjukkan

adanya pergeseran (shift) hasil pembangunan perekonomian daerah jika

daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam

perekonomian regional. Dilihat dari hasil analisis shift share klasik pada

tahun 2003-2004 sektor yang mempunyai nilai positif adalah sektor

pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan kontruksi

76

Bab V Kesimpulan dan Saran

77

dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sedangkan pada tahun 2004-

2005 adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih,

sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor

tersebut layak mendapat prioritas dalam pembangunan Kota Cimahi.

5.2. Saran

Adapun saran dari penulis setelah melihat fenomena-fenomena yang

terjadi dan menganalisisnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan untuk

mendukung aktivitas perekonomian daerah dan kehidupan masyarakat,

sehingga dapat mempermudah masyarakat Kota Cimahi untuk beraktivitas

dan dapat juga untuk menarik investor baik itu investor asing ataupun

investor dalam negeri untuk berinvestasi di Kota Cimahi untuk

pengembangan sektor-sektor ekonomi, baik itu sektor yang unggul agar di

masa mendatang tetap unggul ataupun untuk sektor yang bukan termasuk

sektor unggulan agar di masa mendatang menjdai sektor yang unggul.

2. Dengan sektor industri yang mempunyai daya serap akan tenaga kerja

yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Kota

Cimahi, sebaiknya kerjasama antara usaha kecil dan menengah yang

dikelola masyarakat dengan perusahaan, industri baik itu berskala sedang

ataupun menengah lebih ditingkatkan sehingga dapat memperbanyak

lapangan kerja yang tersedia sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja

Bab V Kesimpulan dan Saran

78

yang lebih banyak yang berguna untuk mengurangi beban angka

pengangguran.

3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan masyarakat agar tercipta

angkatan kerja yang memiliki kualitas untuk meningkatkan kinerja sektor-

sektor ekonomi.

4. Sektor bangunan dan kontruksi merupakan sektor yang unggulan apabila

dilihat dari hasil metode LQ, tetapi sektor tersebut bukan termasuk

unggulan apabila dilihat dari metode Shift share karena meskipun sektor

bangunan dan kontruksi merupakan sektor unggulan karena memenangi

persaingan dengan daerah lain tetapi sektor tersebut tidak dapat menyerap

tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dengan kata lain sektor bangunan

dan kontruksi dalam hal penyerapan tenaga kerjanya apabila dibandingkan

dengan sektor yang sama pada daerah lain masih belum mampu

memenangi persaingan. Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah Kota

Cimahi mengembangkan sektor tersebut agar mampu menyerap banyak

tenaga kerja dengan cara mempermudah dalam perizinan-perizinan

bangunan sehingga dapat menarik para investor-investor baik asing

ataupun dalam negeri untuk menanamkan investasinya. Dengan begitu di

Kota Cimahi akan semakin banyak bangunan-bangunan baik itu mall-mall

ataupun pabrik-pabrik yang akan dapat menyerap banyak tenaga kerja di

Kota Cimahi dan bisa dijadikan sebagai pendorong untuk sektor-sektor

lain agar mampu berkembang.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, lincolin. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cimahi. ______Rencana Strategis Daerah Kota Cimahi Tahun 2003. ______Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2003.

Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. ______Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2003-2005. ______Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan kota Cimahi Tahun 2005. ______Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Tahun 2003-2005. ______Kesempatan Kerja Kota Cimahi Tahun 2003-2005.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. ______Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2003-2005. ______Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2003- 2005. ______Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2005.

Jhingan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Nanga, Muana. Makroekonomi :Tteori, Masalah dan Kebijakan. Jakarta : PT

RajaGrafindo Persada, 2001.

Nurhayati, Siti Fatimah. Jurnal Ekonomi Pembangunan : Analisis Penentuan Spesialisasi Sektor di Kabupaten Boyolali Dalam Menghadapi Implementasi Otonomi Daerah : Masa Krisis Ekonomi 1997-1999. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.

Robinson Tarigan M.R.P. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005.

Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta : PT Grafindo Persada, 1995.

79

Daftar Pustaka

80

Suryana. Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan. Bandung : Salemba Empat, 2000.

Todaro, Michael P. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga, 2003.

80

Lampiran Perhitungan dan hasil LQ

LQ = ( PDRB sektor i Cimahi / PDRB seluruh sektor Cimahi )

PDRB sektor i Jawa Barat / PDRB seluruh sektor Jawa Barat

Tahun 2003 Lapangan Usaha Hasil LQ

1. Pertanian ( 10.872,91 / 1.203.274,03 ) 32.078.344,74 / 221.628.173,72 = 0,06

2. Pertambangan dan penggalian ( 0,00 / 1.203.274,03 ) 8.232.371,91 / 221.628.173,72 = 0,00

3. Industri pengolahan ( 767.516,93 / 1.203.274,03 ) 94.276.294,56 / 221.628.173,72 = 1,49

4. Listrik, gas dan air bersih ( 54.265,52 / 1.203.274,03 ) 4.918.153,74 / 221.628.173,72 = 2,03

5. Bangunan ( 54.172,32 / 1.203.274,03 ) 5.985.267,25 / 221.628.173,72 = 1,66

6. Perdagangan, hotel dan restoran ( 190.105,70 / 1.203.274,03 ) 42.420.431,40 / 221.628.173,72 = 0,82

7. Pengangkutan dan komunikasi ( 31.280,15 / 1.203.274,03 ) 9.323.763,67 / 221.628.173,72 = 0,61

8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

( 19.711,74 / 1.203.274,03 ) 6.967.352,63 / 221.628.173,72 = 0,52

9. Jasa-jasa ( 75.348,76 / 1.203.274,03 ) 17.426.193,83 / 221.628.173,72 = 0,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi, 2003. (Data hasil olahan)

Tahun 2004

Lapangan Usaha Hasil LQ

1. Pertanian ( 11.255,00 / 1.253.854,08 ) 32.078.344,74 / 233.057.690,94 = 0,06

2. Pertambangan dan penggalian ( 0,00 / 1.253.854 ) 7.705.213,45 / 233.057.690,94 = 0,00

3. Industri pengolahan ( 800.712,68//1.253.854 ) 97.902.362,10 / 233.057.690,94 = 1,52

4. Listrik, gas dan air bersih ( 56.427,38 / 1.253.854 ) 5.337.897,17 / 233.057.690,94 = 1,96

5. Bangunan ( 56.468,63 / 1.253.854 ) 6.602.399,92 / 233.057.690,94 = 1,58

6. Perdagangan, hotel dan restoran ( 197.702,71 / 1.253.854 ) 44.604.769,96 / 233.057.690,94 = 0,82

7. Pengangkutan dan komunikasi ( 32.531,04 / 1.253.854 ) 10.274.962,93 / 233.057.690,94 = 0,58


( 20.298,92 / 1.253.854 ) 7.247.001,69 / 233.057.690,94 = 0,52

9. Jasa-jasa ( 78.457,71 / 1.253.854 ) 19.344.963,10 / 233.057.690,94 = 0,75


Tahun 2005

Lapangan Usaha Hasil LQ

1. Pertanian ( 9.060,34 / 5.121.668,01 ) 32.078.344,74/245.798.061,75 = 0,01

2. Pertambangan dan penggalian ( 0,00 / 5.121.668 ) 7.194.525,89/245.798.061,75 = 0,00

3. Industri pengolahan ( 3.204.394,31 / 5.121.668 ) 104.886.919,46/245.798.061,75 = 1,46

4. Listrik, gas dan air bersih ( 190.413,90 / 5.121.668 ) 5.649.829,62/245.798.061,75 = 1,61

5. Bangunan ( 316.984,57 / 5.121.668 ) 7.700.823,72/245.798.061,75 = 1,97

6. Perdagangan, hotel dan restoran ( 934.167,18 / 5.121.668 ) 47.259.969,72/245.798.061,75 = 0,94

7. Pengangkutan dan komunikasi ( 78.075,29 / 5.121.668 ) 10.295.854,17/245.798.061,75 = 0,36


( 96.060,45 / 5.121.668 ) 7.570.633,17/245.798.061,75 = 0,60

9. Jasa-jasa ( 292.511,87 / 5.121.668 ) 20.468.266,35/245.798.061,75 = 0,68


Tabel Kesempatan kerja Per Sektor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2005

Kesempatan kerja Absolut Pertumbuhan Sektor 2003 2004 2005 2004-2003 2005-2004 2004-2003 2005-2004

1.Pertanian 5.191.960 4.353.604 4.450.695 -838.356 97.091 -16,15% 2,23% 2.Pertambangan

dan penggalian 121.658 64.068 59.917 -57.590 -4.151 -47,34% -6,48% 3.Industri

pengolahan 2.333.560 2.569.523 2.743.602 235.963 174.079 10,11% 6,77% 4.Listrik, Gas&

Air bersih 49.724 39.839 40.256 -9.885 417 -19,88% 1,05% 5.Bangunan dan

konstruksi 762.951 849.855 902.209 86.904 52.354 11,39% 6,16% 6.Perdagangan,

hotel dan restoran 3.381.252 3.331.241 3.360.849 -50.011 29.608 -1,48% 0,89%

7.Pengangkutan dan komunikasi 1.098.819 1.284.381 1.310.420 185.562 26.039 16,89% 2,03%

8.Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 82.198 271.575 270.333 189.377 -1.242 230,39% -0,46%

9.Jasa-jasa 1.884.465 1.831.527 1.868.997 -52.938 37.470 -2,81% 2,05% JUMLAH 14.906.587 14.595.613 15.007.278 -310.974 411.665 181,12% 14,24%


Tabel Kesempatan kerja Per Sektor di Kota Cimahi Tahun 2003-2005

Kesempatan kerja Absolut Pertumbuhan Sektor

2003 2004 2005 2004-2003 2005-2004 2004-2003 2005-2004 1. Pertanian 1.816 1.611 963 -205 -648 -11,28% -40,22% 2. Pertambangan

dan penggalian 0 0 0 0 0 0% 0% 3. Industri

pengolahan 73.698 73.927 81.855 229 7.928 0,31% 10,72% 4. Listrik, gas dan

air bersih 1.018 1.611 2.889 593 1.278 58,25% 79,32% 5. Bangunan dan

kontruksi 6.982 10.919 8.667 3.937 -2.252 56,38% -20,62% 6. Perdagangan,

hotel dan restoran 31.586 33.652 34.668 2.066 1.016 6,54% 3,01%

7. Pengangkutan dan komunikasi 11.209 10.740 10.914 -469 174 -4,18% 1,62%

8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4.955 2.685 2.247 -2.270 -438 -45,81% -16,31%

9. Jasa-jasa 34.758 26.671 27.285 -8.087 614 -23,26% 2,30% JUMLAH 167.136 161.816 169.488 -5.32 7.672 -17,69% 29,62%


Lampiran Hasil dan Perhitungan Pertumbuhan regional (Nij)

Pertumbuhan Regional = kesempatan kerja sektor i Kota Cimahi x laju pertumbuhan di Jawa Barat

Lapangan Usaha 2004-2003 2005-2004

1. Pertanian 2. Pertambangan dan

penggalian

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi, 2003-2005. (Data hasil olahan)

Lampiran Hasil dan Perhitungan Bauran industri (Mij)

Bauran industri = kesempatan kerja sektor i Kota Cimahi x (laju pertumbuhan sektor i Jawa Barat - laju pertumbuhan di Jawa Barat )

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi, 2003-2004.(Data hasil olahan)

3. Industri pengolahan 4. Listrik, gas dan air

bersih 5. Bangunan dan

kontruksi 6. Perdagangan, hotel

dan restoran 7. Pengangkutan dan

komunikasi 8. Keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan 9. Jasa-jasa

1.816 1.114

73.698 1.018

6.982

31.586

11.209

4.955

34.758

x x

x x

x x

x

x

x

181,12 181,12 181,12 181,12 181,12 181,12 181,12 181,12 181,12

= 328.913,92 = 201.767,68 = 13.348.181,76 = 184.380,16 = 1.264.579,80 = 5.720.856,32 = 2.030.174,08 = 897.449,60 = 6.295.368,96

1.611 0

73.927 1.611

10.919

33.652

x

10.740

2.685

26.671

x x x x x x x x

14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24

= 22.940,64 = 0 = 1.052.720,48 = 22.940,64 = 155.486,56 = 479.204,48 = 152.937,60 = 38.234,40 = 379.795,04

Lapangan Usaha 2004-2003 1. Pertanian 2. Pertambangan dan

penggalian 3. Industri pengolahan 4. Listrik, gas dan air



dan restoran

181,12) 181,12)

7. Pengangkutan dan komunikasi


9. Jasa-jasa

1.816 0

73.698 1.018

6.982

31.586

11.209

4.955

34.758

(-16,15 (-47,34

(10,11

(-19,88

(11,39

(-1,48

(16,89

(230,39

(-2,81

--

181,12) -181,12) 181,12) 181,12) 181,12) 181,12) 181,12)

= 358.242,32 = 0 = -12.603.094,98 = 204.618 = -1.185.054,80 = -5.767.603,60

- - -

= -1.840.854 -

- -

= 244.132,85 = -6.393.038,90

Lapangan Usaha 2005-2004

1. Pertanian 2. Pertambangan dan




dan restoran

= -19.348,11 = 0 = -552.234,69 = -21.249,09 = -88.225,52 = -449.254,20 = -131.135,40 = -39.469,50 = -325.119,49

14,24) 14,24) 14,24) 14,24) 14,24) 14,24) 14,24) 14,24) 14,24)

(2,23


Lampiran Hasil dan Perhitungan Keunggulan kompetitif (Cij)

Keunggulan kompetitif = kesempatan kerja sektor i Kota Cimahi x (laju pertumbuhan sektor i Kota Cimahi - laju pertumbuhan sektor i Jawa Barat )




9. Jasa-jasa

1.611 (-6,48 0

73.927 1.611

10.919

33.652

10.740

2.685

26.671

(6,77 (1,05

(6,16

(0,89

(2,03

(-0,46

(2,05

-- -- - - - - -






komunikasi 8. Keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan

9. Jasa-jasa

1.816 0

73.698 1.018

6.982

31.586

11.209

4.955

34.758

(-11,28 (0

(0,31

(58,25

(56,38

(6,54

(-4,18

(-0,45

(-23,26

-- -- - - - - -

(-16,15)) (-47,34))

10,11)

(-19,88))

(11,39

(-1,48))

(16,89)

(230,39)

(-2,81))

= 8.843,92 = 0 = -722.240,40 = 79.536,34 = 314.120,18 = 253.319,72 = -236.173,63 = -1.368.571 = -710.801,10


Lampiran Hasil dan Perhitungan Kesempatan kerja nyata (Dij)

Kesempatan kerja nyata = Kesempatan kerja sektor i Kota Cimahi pada tahun n - Kesempatan kerja sektor i Kota Cimahi pada tahun sebelumnya





dan restoran

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi, 2003-2005.(Data hasil olahan)



9. Jasa-jasa

1.611 0

73.927 1.611

10.919

33.652

10.740

2.685

26.671

(-40,22 (0

(0,10

(79,32

(-0,20

(3,01

(1,62

(-16,31

(2,30

-- -- - - - - -

2,23) (-6,48))

6,77) 1,05)

6,16)

0,89)

2,03)

(-0,46))

2,05)

= -68.386,95 = 0 = 292.011,65 = 126.092,97 = -292.410,82 = 71.342,24 = -4.403,40 = -42.557,25 = 6.667,75

Lapangan Usaha 2004-2003 2005-2004 1. Pertanian 2. Pertambangan dan





komunikasi 8. Keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan

9. Jasa-jasa

1.611 0

73.927 1.611

10.919

33.652

10.740

2.685

26.671

-- -- - - - - -

1.816 0

73.698 1.018

6.982

31.586

11.209

4.955

34.758

= -205 = 0 = 229 = 593 = 3.937 = 2.066 = -469 = -2270 = -8.087

963 0 81.855 2.889 8.667 34.668 10.914 2.247 27.285

- 1.611 0

73.927

- - - - - - - -

1.611

10.919

33.652

10.740

2.685

26.671

= -648 = 0 = 7.928 = 1.278 = -2.252 = 1.016 = 174 = -438 = 614

Lampiran PDRB Provinsi Jawa Barat 2003-2005


1.Pertanian 32.078.344,74 34.038.120,63 34.691.239,65 2.Pertambangan 8.232.371,91 7.705.213,45 7.194.525,89 3.Industri pengolahan 94.276.294,56 97.902.362,10 104.886.919,46 4.Listrik, Gas& Air 4.918.153,74 5.337.897,17 5.649.829,62 5.Bangunan&

konstruksi 5.985.267,25 6.602.399,92 7.700.823,72 6.Perdagangan 42.420.431,40 44.604.769,96 47.259.969,72 7.Angkutan,

komunikasi 9.323.763,67 10.274.962,93 10.295.854,17 8.Keuangan 6.967.352,63 7.247.001,69 7.570.633,17 9.Jasa-jasa 17.426.193,83 19.344.963,10 20.468.266,35 JUMLAH 221.628.173,72 233.057.690,94 245.798.061,75

Sumber BPS Provinsi Jawa Barat, 2003-3005

Lampiran PDRB Kota Cimahi 2003-2005


1.Pertanian 10.872,91 9.021,27 9.060,34 2.Pertambangan 0,00 0,00 0,00 3.Industri pengolahan 767.516,93 3.074.081,26 3.204.394,31 4.Listrik, Gas& Air 54.265,52 182.396,70 190.413,90 5.Bangunan&

konstruksi 54.172,32 306.089,88 316.984,57 6.Perdagangan 190.105,70 884.820,97 934.167,18 7.Angkutan,

komunikasi 31.280,15 75.195,79 78.075,29 8.Keuangan 19.711,74 91.767,27 96.060,45 9.Jasa-jasa 75.348,76 274.967,24 292.511,87 JUMLAH 1.203.274,03 4.898.150,91 5.121.668,01

Sumber BPS Kota Cimahi, 2003-3005

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Hasil Analisis Shift Share Klasik di Kota Cimahi Tahun 2003-2004

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda, Tahun 2003-2004 (data diolah)

Hasil Analisis Shift Share Klasik di Kota Cimahi Tahun 2004-2005

Sektor Pertumbuhan

Regional (Nij)

Bauran Industri

(Mij)


(Cij)


(Dij) Pertanian 22940.64 -19348.11 -68386.95 -648Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0Industri Pengolahan 1052720.48 -552234.69 292011.65 7928Listrik, Gas dan Air Bersih 22940.64 -21249.09 126092.97 1278Bangunan dan Konstruksi 155486.56 -88225.52 -292410.82 -2252Perdagangan, Hotel dan Restoran 479204.48 -449254.20 71342.24 1016Angkutan dan Komunikasi 152937.60 -131135.40 -4403.40 174Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 38234.40 -39469.50 -42557.25 -438Jasa-jasa 379795.04 -325119.49 6667.75 614

Total 2304259.84 -1626036 88356.19 7672 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Suseda, Tahun 2004-2005 (data diolah)

Sektor Pertumbuhan

Regional (Nij)

Bauran Industri

(Mij)



(Cij) (Dij) Pertanian 328913.92 -358242.32 8843.92 -205Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0Industri Pengolahan 13348181.76 -12603094.98 -722240.40 229Listrik, Gas dan Air Bersih 184380.16 -204618 79536.34 593Bangunan dan Konstruksi 1264579.80 -1185054.80 314120.18 3937Perdagangan, Hotel dan Restoran 5720856.32 -5767603.60 253319.72 2066Angkutan dan Komunikasi 2030174.08 -1840854 -236173.63 -469Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 897449.60 244132.85 -1368571 -2270Jasa-jasa 6295368.96 -6393038.90 -710801.10 -8087

Total 30069904.60 -28108373.75 -2381965.97 -4206

Hasil Analisis LQ Kota Cimahi Tahun 2003-2005

Sektor 2003 2004 2005

Pertanian 0.06 0.06 0.01 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 Industri Pengolahan 1.49 1.52 1.46 Listrik, Gas dan Air Bersih 2.03 1.96 1.61 Bangunan dan Konstruksi 1.66 1.58 1.97 Perdagangan, Hotel dan Restoran 0.82 0.82 0.94 Angkutan dan Komunikasi 0.61 0.58 0.36 Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 0.52 0.52 0.6 Jasa-jasa 0.79 0.75 0.68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2003-2005 (data diolah)

Documents

POTENSI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN KOTA CIMAHIelibrary.unisba.ac.id/files/08-3768_Fulltext.pdf · maju melalui pemanfaatan dari semua potensi daerah atau sektor-sektor unggulan yang memberikan