SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Mata Kuliah : Pendidikan PancasilaBobot : 2 SKSPokok Bahasan : Pancasila Dalam Konteks KetatanegaraanSub Pokok Bahasan : 1. Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945

2. Hub Antara Pembukaan Dng Batang Tubuh 3. Hub Antara Pembukaan Dng Pancasila 4. Hub Antara Pembukaan Dng Proklamasi 5. Studi Kasus.

A. Makna Pembukaan UUD 1945

Alinea Pertama :

“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan “

Makna :

Keteguhan Bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.

Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan manghapus penjajahan di atas dunia.

Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri terlepas dari penjajah bangsa lain.

Alinea Kedua :

“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia  dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur “.

1

Makna :

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah.

Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Memuat cita-cita Negara Indonesia, yaitu: Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea ketiga :

“ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “.

Makna :

Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Keinginan yang didambakan oleh segenap Bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan  material dan spiritual, dan kehidupan di dunia maupun akhirat.

Adanya Pengukuhan pernyataan Proklamasi

Alinea Keempat :

” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik

2

Indonesia, yang berbentuk Undang Dasar, dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”

Makna :

Terkandung fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia, Yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2. Memajukan kesejahteraan umum;3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan social.

Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang disusun dalam Suatu UUD 1945.

Sistem pemerintahan Negara, yaitu berdasarkan kedaulatan Rakyat (demokrasi).

Dasar Negara : Pancasila

B. Hub Antara Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Positif

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara, maka kedudukan Pancasila sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung asas kerokhanian Negara atau dasar filsafat Negara RI.

Dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, termuat unsur – unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di

3

Indonesia ( rechts orde ) atau ( legal orde ) yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan – peraturan hukum.

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif, dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas – asas social, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya yaitu panduan asas hukum kultural.

Hubungan Kausal Organis Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Dalam sistem tertib hukum Indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang – Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita – cita hukum , menguasai hukum dasar tertulis ( UUD ) dan hukum dasar tidak tertulis ( convensi ), selanjutnya Pokok Pikiran itu dijelmakan dalam pasal – pasal UUD 1945.

Maka dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 tidak lain di jiwai atau bersumber pada dasar filsafat Negara dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara RI.

Pokok – pokok Pikiran tersebut, adalah :

Pokok Pikiran Pertama.

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, Negara, penyelenggara Negara dan setiap warga Negara wajim mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

PokokPikiranKedua.

4

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kausa finalis (sebab tujuan).

Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan  masyarakat.

Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.

Pokok Pikiran Ketiga

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan.

Pokok pikiran ini dalam Pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan / perwakilan.

Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Pokok pikiran ini merupakan Dasar Politik Negara, dan merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila.

Pokok Pikiran Keempat

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok pikiran keempat dalam Pembukaan ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

Hal ini menegaskan  pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian  taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung

5

pengertian menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur.

Pokok pikiran keempat ini merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakekatnya merupakan suatu penjabaran dari Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila.

Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan Lebih tinggi dibanding Batang Tubuh, alasannya Dalam Pembukaan terdapat :

1. Dasar Negara (Pancasila)

2. Fungsi dan Tujuan Bangsa Indonesia

3. Bentuk Negara Indonesia (Republik)

Menurut teori umum hukum ketatanegaraan dari Nawiasky, maupun Hans Kelsen dan Notonagoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap; sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara.

Kaidah ini tidak dapat diubah, oleh siapapun dan lembaga apapun, karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh Pendiri Negara.

Sebagai kaidah negara yang fundamental, sekaligus sebagai asas kerokhanian negara dan jiwa konstitusi, nilai-nilai tersebut bersifat imperatif (mengikat, memaksa).

Artinya, semua warga negara, organisasi infrastruktur dan suprastruktur dalam negara imperatif untuk melaksanakan dan membudayakannya. Sebaliknya, tidak seorangpun warga negara, maupun organisasi di dalam negara dapat menyimpang dan atau melanggar asas normatif ini, apalagi merubahnya.

Pembukaan Undang- undang Dasar 1945 Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah,

Karena mengubah pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran negara RI, sedangkan Batang Tubuh bisa diubah (diamandeman)

Siapapun dan organisasi apapun yang tidak mengamalkan dasar negara Pancasila – beserta jabarannya di dalam UUD

6

negara, bermakna pula tidak loyal dan tidak membela dasar negara Pancasila, maka sikap dan tindakan demikian dapat dianggap sebagai makar (tidak menerima ideologi negara dan UUD negara). Jadi, mereka dapat dianggap melakukanseparatisme ideologi dan atau mengkhianati negara.

1. Hubungan Antara Pembukaan Dengan Pancasila

Pada hakekatnya inti dari pembukaan UUD 1945 adalah terdapat dalam alinea IV. Sebab dalam alinea IV tersebut mencakup segala aspek penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berdasarkan Pancasila. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila adalah bersifat timbal balik sebagai berikut:

Hubungan Formal

Pancasila merupakan norma dasar hukum positif.

Tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, politik dan ekonomi saja, akan tetapi juga perpaduan asas-asas kultural, religius dan kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.

Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang berdasarkan pengertian ilmiah merupakan Pokok Kaidah Negara yang fundamental.

Pembukaan UUD 1945 berfungsi dan berkedudukan sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapatdipisahkan, juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri yang hakekat hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya.

Sehingga posisi Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 sangat kuat dan permanen. Perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah tidak sah, hal ini telah diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996, (juncto Tap No. V/MPRS/1973).

7

Hubungan Secara Material

Hubungan kedua antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila adalah hubungan secara formal.

Bila ditinjau dari proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, secara kronologis materi pertama yang dibahas oleh BPUPKI adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah itu tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum yang tertinggi, yang bersumber dari Pancasila. Dengan kata lain Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Secara material tertib hukum Indonesia adalah dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Hub Antara Pembukaan Dengan Proklamasi Kemerdekaan RI

Proklamasi kemerdekaan  mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian Pembukaan UUD 1945.

Proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945.

Makna Proklamasi Kemerdekaan  yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu, telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat pada:

8

1. Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan (“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”) mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. 

2. Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan (“Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

9