PMK No. 86 Ttg Standar Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

8/16/2019 PMK No. 86 Ttg Standar Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1/44

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR, PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN, SERTAPEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananyatertib administrasi dan tertib pengelolaan barangmilik negara, khususnya kendaraan dinas,diperlukan adanya persamaan persepsi danlangkah-langkah secara integral dan menyeluruhdari unsur-unsur yang terkait dengan pengelolaanbarang milik negara dengan memperhatikan asasfungsional, kepastian hukum, transparansi,efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuanmengenai kendaraan dinas sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7Tahun 2014 tentang Perencanaan danPenganggaran Bidang Kesehatan, perlu dibentukstandar, prosedur pengusulan pengadaan, sertapemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dilingkungan Kementerian Kesehatan;c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentangStandar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, sertaPemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas diLingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat . . .


2/44


3/44

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5423);6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 155);7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan danPemindahtanganan Barang Milik Negara;

8. Peraturan . . .


4/44

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 585)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor741);9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011tentang Pedoman Penetapan Acuan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah;10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor226/PMK.06/2011 tentang PerencanaanKebutuhan Barang Milik Negara (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 855);11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, danPegawai Tidak Tetap (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 678);12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor59/KMK.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik NegaraBerupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014tentang Perencanaan dan Penganggaran BidangKesehatan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 40);14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunandan Penelahaan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943);

MEMUTUSKAN . . .


5/44

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGSTANDAR, PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN,SERTA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALKENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan yang disediakan bagi pejabatselama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut dan ataupegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan dilingkungan Kementerian Kesehatan.2. Kendaraan operasional adalah kendaraan roda 2, roda 4, roda 6,termasuk kategori khusus yang merupakan sarana penunjangpenyelenggaraan pelayanan pemerintahan, bukan fasilitas dan hak

pribadi untuk para Penyelenggara Negara serta hanya dipergunakandi lingkungan kantor.3. Kendaraan operasional kantor adalah kendaraan roda 2, roda 4, roda6 yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayananpemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan kantor.4. Kendaraan operasional khusus/lapangan adalah kendaraan roda 2,roda 4, roda 6 yang merupakan sarana penunjang penyelenggaraanpelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsikhusus/lapangan.5. Standar kendaraan dinas adalah pedoman/ketentuan yang dipakaisebagai ukuran baku untuk kendaraan dinas.6. Prosedur pengusulan kendaraan dinas adalah pengaturan atau

rambu-rambu pengusulan pengadaan kendaraan dinas sebagaiketentuan bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan KementerianKesehatan dalam menyusun kertas kerja Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) termasukoutput/sub output/komponen/sub komponen kegiatan yang di batasi.

7. Pemeliharaan . . .


6/44

7. Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas adalah upaya yangdilakukan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalamkondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 2

Pengaturan Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, sertaPemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di LingkunganKementerian Kesehatan bertujuan untuk memberikan pedoman bagisetiap satuan kerja pada unit utama Kementerian Kesehatan maupununit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan di daerah dalammelakukan pengusulan pengadaan, serta pemeliharaan dan operasionalkendaraan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara agar penggunaannya dapat dilakukan secara tertib, efektif,terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dalam upayameningkatkan efisiensi, penghematan, dan kedisiplinan penggunaankendaraan dinas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan,Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di LingkunganKementerian Kesehatan meliputi:

a. standar kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan;b. prosedur pengusulan pengadaan kendaraan dinas di lingkunganKementerian Kesehatan;

c. pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas di lingkunganKementerian Kesehatan; dand. tertib penggunaan Kendaraan Dinas dan Operasional.

Pasal 4

Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, Pemeliharaan, danOperasional Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 . . .


7/44


8/44

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2014

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2014MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1839


9/44


10/44

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR, PROSEDUR PENGUSULANPENGADAAN, SERTA PEMELIHARAAN DANOPERASIONAL KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

STANDAR, PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN, SERTAPEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINASDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahandiperlukan suatu tata kelola yang baik dengan tujuan untukmewujudkan Good Governance dengan cara pengelolaan Barang MilikNegara (BMN) yang transparan dan akuntabel melalui sistem

pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negarasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secaraprofesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Menteri/Pimpinan Lembagaadalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang KementerianNegara/Lembaga yang dipimpinnya. Selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang/Menteri/Pimpinan Lembaga memilikibeberapa kewenangan, diantaranya menunjuk Kuasa PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, menggunakan Barang Milik Negara(BMN), menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaanBMN, serta mengawasi pelaksanaan anggaran.

Biro Umum sebagai salah satu satuan kerja yang berada di bawahlingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyaitugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan,rumah tangga, keuangan dan gaji Sekretariat Jenderal. Dalammelaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi


11/44

- 8 -

diantaranya pengelolaan urusan rumah tangga KementerianKesehatan khususnya terkait dengan pengusulan pengadaankendaraan dinas pejabat dan kendaraan operasionalkantor dilingkungan Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat), termasukmemberikan dukungan tidak langsung terhadap pengusulanpengadaan dan tertib penggunaan kendaraan dinas pejabat dankendaraan operasional bagi satuan kerjavertikal KementerianKesehatan di daerah (UPT).

Untukmenjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertibpengelolaan BMN,diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkahsecara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalampengelolaan BMN sehingga dengan demikian perlu disusunsuatupetunjukpelaksanaan yang mengatur mengenai Standar, ProsedurPengusulan Pengadaan,sertaPemeliharaan dan OperasionalKendaraan Dinasdi LingkunganKementerian Kesehatan .


12/44

BAB II

STANDAR KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL

A. KETENTUAN KENDARAAN DINAS

Setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan diatur mengenaiStandar Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat, KendaraanOperasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4, KendaraanOperasional Bus, dan Kendaraan Operasional Kantor dan/atauLapangan Roda 2, termasuk pembiayaann.

Di lingkungan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010 ketentuantentang standar kendaraan dinas juga telah diatur namun hanyauntuk jenis roda 4, yaitu melalui surat Sekretaris Jenderal NomorKR.01.01/V/1068/2010 tentang Penataan Kendaraan Dinas R.4.

Pengadaan kendaraan dinas tersebut tidak mengesampingkanstandar biaya yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan.Besaran kapasitas CC untuk kendaraan dinas R.4 sebagai berikut :

1. Eselon I : 2000 2500 CC2. Eselon II : 1800 2000 CC3. Kendaraan Operasional : 1500 2000 CC

Kendaraan dinas dan/atau operasional diharuskan mengikutiInstruksi Presiden terkait penghematan energi serta mempedomani

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur unsur-unsur efisiensi, penghematan, dan displin kerja.

B. STANDAR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENKES

Sebagai pengganti dan penyempurnaan atas surat SekretarisJenderal Nomor KR.01.01/V/1068/2010 tentang PenataanKendaraan Dinas R.4, maka dalam Peraturan Menteri ini diatur

kembali mengenai standar kendaraan dinas di lingkunganKementerian Kesehatan.


13/44


14/44

1. Kendaraan Dinas

No.

JABATAN

JENISKENDARAAN

KAPASITAS/ ISISILINDER(MAKSIMAL)

1.

Menteri

Sedan, Jeep

Diatur oleh

Sekretariat Negara2.

Wakil Menteri

Sedan

2.500 3.000 cc

3.

Eselon I

Sedan, Jeep

2.500 3.000 cc

4.

Eselon II

Sedan atauMinibus

2.000 cc

5.

Operasional

Sedan atauMinibus

1.300 - 1.500 cc


15/44


16/44

2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 danBus Roda 6

Tabel 1

No.

JENIS KENDARAAN

KAPASITAS/ ISI SILINDER(MAKSIMAL)

1.

Bus Roda 6

3.000 - 7.000 cc

2.

Pickup Roda 42.000 cc

3.

Minibus Roda 4

1.300 1.500 cc

3. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda2/Khusus

Tabel 2

No.

JENISKENDARAAN

KAPASITAS/ ISISILINDER(MAKSIMAL)

KETERANGAN

1.

Bebek


17/44

110 - 125 cc

Modifikasi dandesain tambahandisesuaikan dengankebutuhan program

2.

Trail / Sport

125 - 250 cc

Ketentuan tentang Standar Kendaraan Dinas Operasionaldan/atau Lapangan sebagaimana tabel 1 dan tabel 2 dapatdiusulkan oleh masing-masing satuan kerja unit utama setelahmelalui kajian, analisa kebutuhan, dan bersifat sangat selektifserta memenuhi asas kepatutan, keadilan dan

mempertimbangkan ketersediaan anggaran.


18/44

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENGADAAN

KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KANTOR

A. PERSYARATAN PERENCANAAN PENGADAAN

Ketentuan pengusulan pengadaan kendaraan dinas setiap tahundikeluarkan petunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai ketentuanbagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam menyusun Kertas KerjaRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L.) Lazimnya pengusulan kendaraan dinas termasuk output/suboutput/komponen/sub komponen kegiatan yang dibatasi, kecuali:

1. Kendaraan fungsional seperti Ambulan untuk rumah sakit, Cellwagon untuk rumah tahanan, dan kendaraan roda dua untukPetugas lapangan.

2. Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satuan kerja baru yangsudah ada ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan dilakukan secara bertahap sesuaidana yang tersedia.3. Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusakberat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi.4. Penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomismemerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnyaharus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkandialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acarapenghapusan/pelelangan).5. Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemputpegawai dapat dialokasikan secara selektif. Usulan pengadaan

kendaraan bermotor memperhatikan asas efisiensi dankepatutan. Kendaraan yang diadakan dan merupakanpenggantian kendaraan yang dihapuskan harus sama jenis(kapasitas cc) maupun fungsinya dengan kendaraan yangdihapuskan.6. Pengadaan Kendaraan Dinas dapat mengikuti ketentuan yangtercantum dalam Surat Edaran Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem E-Purchasing dan peraturan perundang-undangan mengenaiPedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Kendaraan Pemerintah.


19/44

B. TATA CARA ATAU PROSEDUR PENGUSULAN1. Satuan kerja Kantor Pusata. Ketentuan Umum

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau LapanganRoda 4 dan Bus Roda 6 dan Kendaraan Dinas Operasionaldan/atau Lapangan Roda 2/Khusus dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Unit Utama sesuai ketentuan yangberlaku. Oleh karena itu dalam pedoman ini tidak diaturmengenai pengadaan Kendaraan Jenis ini. Sementara itupengadaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasionaldilakukan oleh Biro Umum melalui Bagian Rumah Tangga,terkecuali khusus untuk kendaraan Menteri Kesehatandiperoleh melalui Kantor Sekretariat Negara.

b. Tata Cara Pengusulan Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabatdan Operasional1) Mekanisme dan Jadwal Waktu

Seluruh usulan Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat danOperasional harus dibuat tertulis oleh Sekretaris DirektoratJenderal/Sekretaris Badan/Sekretaris InspektoratJenderal/Kepala Pusat/Kepala Biro/Sekretaris KonsilKedokteran Indonesia dan disampaikan kepada SekretarisJenderal melalui Kepala Biro Umum. Mekanisme usulandari masing-masing Satuan kerja di Lingkungan DirektoratJenderal/Badan/Inspektorat Jenderal disampaikan kepadaSekretaris Unit Utamanya.

Jadwal waktu penyampaian usulan pengadaan kendaraan

dinas pejabat dan operasional diterima oleh Kepala BiroUmum selambat-lambatnya pada setiap tanggal 15 Marettahun berjalan dan/atau sebelum dikeluarkannya PaguIndikatif Anggaran oleh Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas dan KementerianKeuangan dan/atau sebelum dilakukannya TrilateralMeeting antara Bappenas Kementerian KeuanganKementerian Kesehatan.


20/44

Apabila Satuan kerja telah membuat Analisa Kebutuhanperlu mengusulkan Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabatdan Operasional yang baru, namun sampai batas waktudikeluarkannya Pagu Indikatif belum sampai pada tahapanRisalah Lelang, maka Satuan kerja yang bersangkutantetap dapat mengajukan usulan Pengadaan kepadaSekretaris Jenderal melalui Biro Umum.

Bagan Alur Proses Pengajuan Usulan PengadaanKendaraan Dinas Pejabat dan Operasional/SOP sebagaiberikut:


21/44

Gambar 1.

Proses Pengusulan Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan

No

Aktifitas

Eselon IITeknis

Unit Utama(SesDitjen/Badan)

Sesjen cq. BiroUmum

BiroPerencanaandan Anggaran

InspektoratJenderal

1.

Membuat Usulan Pengadaan Kendaraan Dinas

2.

Usulan di lengkapi berkas kelengkapan untuk pengadaan kendaraan dinas dan ditandatangani oleh Kepala/ Pejabat berwenang/KPA dan disampaikan kepada UnitUtama melalui Sekretaris Ditjen/Badan

3.


22/44

Usulan yang disampaikan ke Unit Utama (SesDitjen/Badan) untuk diferifikasikembali dan berkas akan dikembalikan ke Satuan kerja Teknis bila tidak lengkap

4.

Usulan yang lengkap diteruskan ke Sesjen cq Biro Umum untuk diverifikasi,direkapitulasi dan dianalisa serta dilaporkan ke Sekretaris Jenderal

5.

Rekap usulan yang sudah disetujui Sekjen akan dijadikan dasar perencanaan danpermintaan alokasi Anggaran ke Biro Perencanaan & Anggaran

6.

Rekap usulan dan alokasi anggaran serta dakung akan dijadikan bahanpembahasan ke Itjen sebagai unit APIP dalam menentukan terbitnya CHR


23/44


24/44

Catatan :

Kelengkapan Berkas Usulan antara lain :

a) Usulan pengadaan yang ditandatangani KPA disertai spesifikasi dan peruntukannya (TOR, RAB dan Data Dukung lainnya/analisa kebutuhan)b) Risalah lelang/penghapusan kendaraan yang ditandatangani oleh Satuan kerja Penjual (pemilik kendaraan yang akandilelang), Panitia Lelang dan disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).c) Bila Satuan kerja belum dapat melampiri Risalah Lelang sebagaimana huruf (b)di atas pada saat Pagu Indikatif makauntuk sementara dapat melampirkan Usulan Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan kerja/KPA serta SKTim/ Panitia Penghapusan dan/atau analisa kebutuhan.d) Daftar inventaris/BMN kendaraan yang dimiliki berdasarkan SIMAK BMN


25/44

Gambar 2

Proses Pengusulan Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional di Lingkungan Sekretariat Jenderal

No

Aktifitas

Eselon II(Pusat/Biro/

Ses KKI)

Sesjen cq.Biro Umum

BiroPerencanaandanAnggaran

InspektoratJenderal

1.

Membuat Usulan Pengadaan Kendaraan Dinas

2.

Usulan di lengkapi berkas kelengkapan untuk pengadaan kendaraan dinas dan ditandatangani oleh Kepala/ Pejabat berwenang/KPA dan disampaikan kepada Sekjenmelalui Biro Umum

3.


26/44

Usulan yang lengkap dan diterima oleh Biro Umum dilakukan verifikasi,rekapitulasi danditelaah sebagai bahan laporan ke Sekretaris Jenderal

4.

Rekap usulan yang sudah disetujui Sekjen akan dijadikan dasar perencanaan danpermintaan alokasi Anggaran ke Biro Perencanaan & Anggaran

5.

Rekap usulan dan alokasi anggaran serta dakung akan dijadikan bahan pembahasan keItjen sebagai unit APIP dalam menentukan terbitnya CHR


27/44

Catatan :

Kelengkapan Berkas Usulan antara lain :

a) Usulan pengadaan yang ditandatangani KPA disertai spesifikasi dan peruntukannya (TOR, RAB dan Data Dukung lainnya/analisa kebutuhan)b) Risalah lelang/penghapusan kendaraan yang ditandatangani oleh Satuan kerja Penjual (pemilik kendaraan yang akandilelang), Panitia Lelang dan disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).c) Bila Satuan kerja belum dapat melampiri Risalah Lelang sebagaimana huruf (b)di atas pada saat Pagu Indikatif maka untuksementara dapat melampirkan Usulan Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan kerja/KPA serta SK Tim/Panitia Penghapusan dan/atau analisa kebutuhan.d) Daftar inventaris/BMN kendaraan yang dimiliki berdasarkan SIMAK BMN


28/44

2) Persyaratan Usulan

Surat Usulan Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat danOperasional yang disampaikan oleh masing-masingSekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Kepala Pusat/KepalaBiro/Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia kepadaSekretaris Jenderal melalui Biro Umum harus dilampirkanpersyaratan sebagai berikut :

a) Usulan pengadaan yang ditandatangani KPA disertaispesifikasi dan peruntukannya (TOR, RAB dan DataDukung lainnya/analisa kebutuhan);b) Risalah lelang/penghapusan kendaraan yangditandatangani oleh Satker Penjual (pemilik kendaraanyang akan dilelang), Panitia Lelang dan disahkan olehKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL);c) Bila satuan kerja belum dapat melampiri Risalah Lelangsebagaimana huruf (b) di atas pada saat Pagu Indikatifmaka untuk sementara dapat melampirkan UsulanPenghapusan yang ditandatangani oleh Kepala

Satker/KPA serta SK Tim/Panitia Penghapusan dan/atau analisa kebutuhan;d) Bila satuan kerja tidak dapat melampirkan RisalahLelang sebagaimana huruf (b) di atas maka harusmelampirkan analisa kebutuhan dan SK berdirinyaSatker untuk Satker yang baru berdiri dan/ ataulaporan hasil audit dengan tujuan tertentu (kehilangankendaraan) untuk Satker yang mengalami kehilangankendaraan dinas;e) Daftar inventaris/BMN kendaraan yang dimilikiberdasarkan SIMAK BMN.

2. Satuan kerja Vertikal di Daeraha. Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional dilingkungan Satuan kerja vertikal Kementerian Kesehatan didaerah dilakukan oleh masing-masing Satuan kerja denganpersetujuan oleh Unit Utama Eselon I terkait;


29/44

b. Pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a tidak bolehbertentangan dengan standar Kendaraan Dinas yang sudahdiatur dalam Bab II, Pemeliharan dan Operasional Bab IV danTertib Penggunaan Kendaraan Dinas Pejabat dan OperasionalBab V. Hasil pengadaan kendaraan dinas oleh masing-masingSatuan kerja secara berjenjang harus dilaporkan kepadaSekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangandan Barang Milik Negara, Kepala Biro Umum, serta KepalaBiro Perencanaan dan Anggaran;c. Kendaraan dinas akan dilakukan pengadministrasian olehmasing-masing satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Barang(UAKPB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. DISTRIBUSI

Distribusi Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional dilakukan olehBiro Umum akan diserahkan kepada Sekretaris Unit

Utama/Pusat/Biro/Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia palinglambat setelah 10 (sepuluh) hari sejak kendaraan diterima BiroUmum melalui Penyedia. Penyerahan Kendaraan dilakukanmenggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) Sementara, setelahBuku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ASLI diterima kemudiandibuatkan BAST.

Distribusi Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional dilakukan olehmasing-masing Sekretaris Unit Utama/Pusat/Biro/ Sekretaris KonsilKedokteran Indonesia sesuai kebutuhan satuan kerja Pengusul.


30/44


31/44

BAB IV

PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL

Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasionaldilakukan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalamkondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas sebaiknya menghitungmasa manfaat kendaraan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan mengenai Tabel Masa Manfaat DalamRangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada EntitasPemerintah Pusat.

A. SATUAN BIAYA1. Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya untuk pengadaan kendaraan dinas yang terdiri ataskendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor dan/ atau

lapangan roda 4 (empat), kendaraan operasional bus, kendaraanoperasional kantor dan/ atau lapangan roda 2 (dua) ditetapkansetiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan dalam bentukStandar Biaya Masukan.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan biaya yangdigunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaankendaraan dinas guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsiKementerian Kesehatan.

Dalam hal kebutuhan kendaraan dinas yang telah dipenuhi melaluimekanisme sewa kendaraan, maka menurut ketentuan yangtercantum dalam Peraturan Menteri keuangan tentang Standar

Biaya Masukan bahwa pengadaan melalui pembelian tidakdiperkenankan lagi. Ketentuan ini tidak berlaku bila mana Satuankerja yang bersangkutan akan melakukan pengadaan kendaraandinas pada tahun berikutnya agar pengalokasian biaya sewaditiadakan.

2. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinaspejabat digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agartetap dalam kondisi normal dan dan siap pakai sesuai denganperuntukkannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya

tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor


32/44

Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yangberlaku.

Kendaraan dinas dalam lingkungan kantor Kementerian Kesehatanadalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalamlingkungan kantor Kementerian Kesehatan. Khusus untukkendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuanbiaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

B. PENERAPAN KONSEP KAPITALISASI

Penerapan Konsep Kapitalisasi dalam Pemeliharaan Kendaraan Dinasterkait dengan jenis Belanja Modal. Untuk mengetahui apakah suatubelanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, makaperlu diketahui definisi aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteriakapitalisasi aset tetap.

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut:

berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masamanfaat lebih dari satu tahun, nilainya material (di atas nilaikapitalisasi). Sedangkan ciri-ciri aset tetap lainnya adalah, akanmenambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih darisatu tahun, nilainya relatif material (di atas nilai kapitalisasi).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatubelanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetapatau aset tetap lainnya yang demikian menambah aset pemerintah;2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asettetap atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh

pemerintah;3. Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalamoperasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan kemasyarakat.

Dalam kaitan konsep harga perolehan menetapkan bahwa seluruhpengeluaran yang mengakibatkan tersedianya aset siap pakai makaseluruh pengeluaran tersebut masuk ke dalam belanja modal.Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi (relatifmaterial) aset tetap/aset tetap lainnya.


33/44


34/44

Overhaul kendaraan dinas

Belanja Modal

7

Pembelian tape mobil

Belanja Modal

8

Pembelian AC Mobil

Belanja Modal

C. PEMBIAYAAN

Pengalokasian biaya untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat danoperasional yang kewenangannya menjadi tusi Biro Umumsebagaimana yang diatur dalam pedoman ini ditampung dalam DIPASatker Biro Umum. Sedangkan pengadaan kendaraan khusus(termasuk ambulan) dan roda 2 dan/ atau kendaraan dinas pejabatdan operasional Satker vertikal Kemenkes di daerah pembiayaannyadialokasikan ke dalam DIPA Satker Unit Utama masing-masing.


35/44


36/44

BAB V

TERTIB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

DAN OPERASIONAL KANTOR

Telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengaturberbagai langkah-langkah terkait dengan kebijaksanaan peningkatanefisiensi, penghematan, dan disiplin kerja Aparatur Pemerintah. Lebihlanjut ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan peraturan initergantung kepada komitmen untuk memberikan keteladan, panutan,sikap mental, prilaku, tekad, semangat, ketaatan disiplin aparaturpemerintah, peran aktif masyarakat dan penegakan hukum dengansangsi yang tegas kepada pelanggar.

A. PENGERTIAN1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebutPegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembinakepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatanpemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabatpembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Efisiensi

Adalah kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara

untuk melaksanakan kegiatan umum pemerintahan danpembangunan, dengan memperhatikan usaha panghematanatas sumber daya, untuk mengoptimalkan produk, ataukombinasi keduanya, yang dapat dilakukan baik melaluipeningkatan metode kerja, penggunaan teknologi maupunpeningkatan efektivitas manajemen.


37/44


38/44


39/44

3. Kendaraan dinas dan operasional hanya digunakan di dalamkota4. Penggunaan kendaraan dinas dan operasional ke luar kotaatas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabatyang ditugaskan sesuai kewenangannya/kompetensinya.5. Kendaraan dinas dan operasional milik negara hanya untuksarana penunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan,bukan fasilitas dan hak pribadi untuk para penyelenggaranegara.6. Kendaraan dinas dan operasional dilarang dipergunakan olehpejabat/pengguna di luar ketentuan jam dinas, misalnya harilibur, dan lain-lain, dan/atau dipergunakan untuk plesiranatau kepentingan pribadi;7. Kendaraan dinas dan operasional dilarang penggunaannyaoleh bukan pejabat/pengguna yang mendapatkan fasilitas;8. Kendaraan dinas dan operasional dilarang digunakan/parkirpada tempat-tempat tertentu seperti di halaman losmen,tempat karaoke, dan tempat lain, terkecuali dalam rangkakedinasan;9. Kendaraan dinas dan operasional sebaiknya tidakdipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar kedinasanseperti mengantar atau menjemput anak ke sekolah/les,berbelanja ke pasar atau mal, dipakai istri pejabat untuk pergi

arisan, dipakai sang anak untuk pergi apel malam minggu(termasuk kendaraan roda 2) dan lain-lain;10. Pejabat Instansi Pemerintah dan Pegawai Negeri dilarangmenggunakan/menguasai lebih dari 1 (satu) kendaraan dinasjabatan dan/atau operasional. Biaya pemeliharaan termasukpenggunaan bahan bakar agar hemat, tidak diperkenankanmelebihi plafon pemeliharaan dan operasional yangditetapkan;11. Uang transpor pegawai diberikan sepanjang tidakmenggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas,dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepadaPelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplekperkantoran yang sama.


40/44

D. PENGGUNAAN DAN PENARIKAN1. Penyerahan kendaraan dinas pejabat dan operasional hasilpengadaan Biro Umum kepada Sekretaris UnitUtama/Pusat/Biro/Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesiamenggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) Sementarasambil menunggu proses pembuatan Buku Pemilik KendaraanBermotor (BPKB) asli yang dikeluarkan oleh Instansi yangberwenang;2. Bersamaan dengan penyerahan kendaraan dinas pejabat danoperasional yang baru dari Biro Umum, maka kendaraandinas pejabat dan operasional wajib dikembalikan/diserahterimakan kepada Biro Umum. Pengaturanpemanfaatan lebih lanjut kendaraan ini diatur oleh BiroUmum;3. Penunjukan pejabat/pengguna kendaraan dinas pejabat danoperasional angka 1 di atas sebagai pemegang kendaraandinas/penanggungjawab perorangan di lingkungan Satuankerja Unit Utama ditetapkan oleh pimpinan satuan kerjaselaku Kuasa Pengguna Barang (KPB);4. Mempertimbangkan bahwa kendaraan dinas operasional miliknegara hanya untuk sarana penunjang penyelenggaraanpelayanan pemerintahan, bukan fasilitas dan hak pribadiuntuk para penyelenggara negara maka kepada para

pejabat/pengguna bila sudah tidak memegang jabatansemula/pindah jabatan/pensiun/dan lain-lain maka palinglama 1 bulan harus mengembalikan kendaraan dimaksudkepada Unit Utama Eselon I melalui Sekretaris/KuasaPengguna Barang (KPB) melalui Kepala Bagian/KepalaSubbagian Tata Usaha dengan tembusan Biro Umum sertaBiro Keuangan dan Barang Milik Negara.

E. KEHILANGAN KENDARAAN DINAS

Pengamanan atas kendaraan dinas pejabat dan operasionalkantor menjadi tanggung jawab satuan kerja/unit utamapenerima kendaraan dinas pejabat dan operasional kantor. Jikasatuan kerja/unit utama mengalami kehilangan kendaraan dinas,maka:


41/44

1. Satuan kerja/Unit Utama harus membuat surat permohonanaudit dengan tujuan tertentu kepada Inspektorat Jenderalyang ditandatangan oleh Sekretaris InspektoratJenderal/Direktorat Jenderal/Badan/Kepala Pusat/KepalaBiro/Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;2. Inspektorat Jenderal akan melakukan audit dengan tujuantertentu (kehilangan kendaraan);3. Inspektorat Jenderal akan memberikan rekomendasi terkaitkehilangan kendaraan.


42/44


43/44

BAB VI

PENUTUP

Dengan telah ditetapkannya Standar, Prosedur PengusulanPengadaan, Pemeliharaan, dan Operasional Kendaraan Dinas diLingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan masing-masingsatuan kerja unit utama pusat dan daerah dapat segeramemanfaatkannya dalam perencanaan dan penganggaran pengadaankendaraan dinas. Keberhasilan pelaksanaan pedoman ini tergantungkepada komitmen untuk memberikan keteladanan, panutan, sikapmental, prilaku, tekad, semangat ketaatan disiplin aparaturpemerintah peran aktif masyarakat, dan penegakan hukum dengansangsi yang tegas kepada pelanggar.

Pemberlakuan standar ini akan disesuaikan setiap tahun dan/atausewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan dan kondisi perubahanyang selalu bersifat dinamis serta mempertimbangkan berbagai aspeksesuai kebutuhan.

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK


44/44

Documents

PMK No. 86 Ttg Standar Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas