Pidana Dalam Hukum Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum

Pidana Dalam Hukum Islam Dan PerbandinganDengan Hukum Pidana Nasioual

Teguh Prasetyo

Abstrak

The traditional criminal which originates from Isiamic Fiqh has a great philosophicalbasic to be the source of the national criminal law reform in Indonesia. However, it isrelevant toseeks the religious values to establish the new Criminal Law.

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah sumber syari'at Islam,al-qur'an pada hakikatnya menempati posisisentral dalam studi-studi ke-lslaman. Di

samping berfungsi sebagai petunjuk (huda),la menjadi tolok ukur dan pembeda antarakebenaran dan kebatllan, termasuk dalampenerimaan dan penolakan setiap berita yangdisandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.'

Berbinara kandungan hukum yang di-kandung al-Qur'an, maka di dalamnya ter-kandung hukum (syari'at) yang berhubungandengan hukum ibadat, hukum keluarga,warisan, hukum tentang harta benda (kekaya-an)dan tukarmenukar, hukum pidana ('uqubatataujinayat) dan hukum yangberkaitan denganproblema perdata dan pidana.

Sejauh mana al-Qur'an mengungkapkantasyi'nya yang berhubungan dengan masalahpidana pada umumnya. Tullsan Ini mencoba

menjawab: Siapakah orang yang dianggapberbuat tindakan pidana? TIndakan dalambentuk apakah yang digolongkan dalamtindakan pidana? Bentuk sanksi {'uqubat) apasajakah yang dijatuhkan sebagai sanksihukum bagi si pelaku kriminil itu? Siapakahorang yang berkompeten melaksanakan sanksipidana itu? Apakah yang dimaksud denganpidana qishash itu? Bagaimana kedudukanpidana qishash itu. Dan bagaimana puiapelaksanaan pidana qishash itu, siapa yangberkompeten melakukan pidana qishash itu?Apakah bedanya pidana dalam Islam danPidana dalam hukum nasional?

Metode yang digunakan dalam pem-bahasan tullsan Ini adalah metode tematik

(maudiu'iy).

' M. QuralsySyhab, Membumikanal-Quran (Bandung: Mizan, 1992), him 150. Lihat Yusuf al-Qardlawy,Al-Khashaish al-'Ammah lial-lslam, cat II, (Beirut: Muassasah ai-Rlsalah, 1983 M/1404 H), him 35-38. ''Rubu'arllnya seperempat; seperempat (dalam pengertian sebagian) memblcarakan tentang masalah jinayat (pidana).Istilah jinayat paling dikenal dlkalangan salaf.

262 JURNAL HUKUf\/t. NO. 30 VOL 12 SEPTEMBER 2005:262 - 274

Prasetyo. Pidana Dalam Hukum Islam Dan Perbandingan...

Konsep Pidana Dalam Hukum Islam

Seoara kebahasaan kata-kata "pidana","uqubaf a\au "jaiimah", sebagai yang iazim di-gunakan kaiangan fukaha hampir tergambarsecara tersurat (manthuq) daiam ai-Qur'an,akan tetapi pemahaman tentang pidana akandapat dipahami secara tersirat (mafhum) daribanyak ayat-ayat yang membicarakan tentang'uqubat, jinayat atau jan'mah ini. Istilah yangpaling dikenal untuk pengertian pidana ini dikaiangan ulama salaf adaiah "al-Jinayat". ladijadikan satu rubu' daiam kitab fiqh mereka.Sedang dikalangan ulama kalaf, merekamenamakan kitab bagian pidana dengankitab "Al-Uqubat".

Pidana adalah segala bentuk perbuatanyang diiakukan oleh seorang mukallaf, yangmelanggar perlntah atau larangan Allah yangdikhitbahkan kepada orang-orang mukallaf,yang dikarenakan ancaman hukuman, balksanksi (hukuman) itu harus dilaksanakansendiri, dilaksanakan penguasa, maupun Allah, balk tempat pelaksanaan hukuman itu didunia maupun di akhirat.

Di sini dapat dipahami, bahwa setiaptindakan pidana (deiik, jaiimah] itu harus adasanksi hukum ('uqubat) yang dikenakankepada si peiakunya (al-Jany), balk berupaazab neraka, qishash, diyat, had, kafaratmaupun fidyah, dimana peiaksana sanksi ituAllah sendiri, penguasa atau pribadi itusendiri, balk tempat peiaksanaannya itu didunia maupun di akhirat.

Menurut hukum Pidana Umum, yangdimaksud dengan "tindakan pidana" adalahsuatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat)yang bertentangan dengan hukum nasional -jadi yang bersifat tanpa hak - yang menimbulkanakibat yang oleh hukum dilarang denganancaman hukuman.^ Jadi unsur yang pantingsekali untuk peristiwa pidana (dipandang darisudut objektif) adaiah sifat tanpa hak (onrechtmatigheid), yakni sifat melanggar hukum. Ditempat mana tak terdapat unsur tanpa hak,maka tidak ada peristiwa pidana.

Keberadaan ayat-ayat al-Qur'an tentangjarlmah, 'uqubat atau jinayat untuk berusahadengan segala kekuatan yang ada untukmembersihkan masyarakat dari sebab-sebabkriminaiitas dan mendidik setiap individu agarberistiqamah daiam hidup dan kehidupan.Namun demikian, ha! ini tidak cukup hanyadorongan moral, meskipun dorcngan moraiitu dijaga dengan sebaik-baiknya. Juga tidakcukup hanya dengan tarbiyah, meskipuntarbiyah itu kebutuhan yang bersifat reiigi dansyarl

Bertitik tolak dari prinsip bahwa hakmenetapkan iegisiasi adalah hakTuhan, makafungsi manusia sesungguhnya adaiahpeiaksana hukum yang telah ditetapkanTuhan. Manusia tidakiah berhak merekayasasendiri hukum untuk diterapkan dalamkehidupan mereka, kecuali daiam batas-batasyang diperbciehkan, sebab hai ini merupakanpelanggaran besarterhadap hak otoritas TuhanYang Maha Mengetahui sebagai legislator.^

2L.J. VanApeldoom, Pengantarllmu Hukum, terj. Inlejding Tot de Studie van NetNederiandsche Rechtoleh Sadino Urid, cet. XXV, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), him 326. Qishash adalah persamaan dalamtindak balas, seperti bunuh dengan bunuh, memotong telinga dibaias dengan memolong telinga, dan tidak adaqishash jika pembunuhan terjadi antara seorang muslim dengan seorang kafir.flbnu al-Araby, Ahkam al-Qur'an,Bagian Kedua, (Beirut: Daral-Kutub al-llmlyah), cet. i, 1988 M/1404 H, him 129.

3Daud Rasyid, Islam Dalam eerbaga/D/mens/(Jakarta: Gema insani Press, 1998), him 186.

263

Dari hasil penelitian sementara, tidakkurang dari 35 ayat ai-Qur'an memiliki indikasidalam memproyeksikan pengertian pidana.Ayat-ayat itu tersebardisurat-surat al-Baqarah3ayat, an-Nlsa 5ayat, al-An'am 1ayat, al-Maldah5 ayat, at-Taubah 9 ayat, an-Nahl 1 ayat, al-lsra3 ayat, asy-Syu'ara 2 ayat, al-Hujarat 1 ayat,Yunus 2 ayatdanasy-Syura 2 ayat.

Kegunaan Pidana Dalam Ai-Qur'an

Jika dilihat dari keberadaan aturan hukum

pidana dalam ai-Qur'an, maka secara universal dapat dinyatakan kegunaannya untuk :1. Memeiihara agama;2. Memeiihara kehormatan manusia;3. Melindungi akal;4. Memeiihara harta manusia;5. Memeiihara jiwa manusia; dan6. Memeiihara ketentraman umum.

Uqubat Sebagai Sanksi Agama danSanksi Kekuasaan

Syari'at Islam secara umum melarangmelakukan kejahatan dengan ancamanhukuman di akhirat, yang dapat menimbulkankegentaran hati orang yang beriman untukberbuat dosa dan tindak kejahatan. Sejalandengan itu 'uqubat dapat pula menyingkirkandiri dari kejahatan. Kemudian menetapkanpula hubungan duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di samping adanya azabakhirat. Dengan demikian, sanksi agamadengan sanksi kekuasaan (dunia) dapat bahumembahu dalam menyingkirkan kejahatandan mencegah manusia mengerjakannya.**

Kejatahan-kejahatan yang tersembunyi,yang tidak mungkin dikontrol dan dibuktikankenyataannya dengan pasti, seperti bergunjing(gibhah), mengumpat, dengki (hasad), benci,dendam, dusta dan Iain-Iain yang lebih erathubungannya dengan susila, tetapi kejahatanitu tidak mengambil bentuk positif, sepertiperampokan harta, maka untuk kejahatan yangserupa Itu cukup dengan ancaman di akhirat,berdasarkan kepercayaan kepada Allah yangmengetahui isi hati setiap hamba-Nya.

Kejahatan yang ada hubungannya denganpergaulan dan kepentingan umum dan meng-akibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hakperseorangan dan masyarakat serta telahbegitu meluas dan mendalam dampaknya,syari'at Islam menetapkan untuk kejahatan yangdemikian itu hukuman duniawi, sedangkanpelaksanaan-nya diserahkan kepada penguasaatau kepada hakim atau mereka yang memilikikekuasaan yudikatif.

Tindakan kriminal yang menyangkut darah,harta dankehormatan merupakan bahaya besar,karena itu Allah menetapkan hukum tentang itu,dan hukum yang menyangkut kriminal itu dapatdicabut atau dibatalkan dengan ijtihad seseorang,karena manusia mengganti dengan hukumanyang lebih enteng, dengan dalih belas kasihan.®

Bentuk-bentuk Tindakan Pidana

Vang dianggap sebagai tindakan pidanadilukiskan al-Qur'an terdapat dalam bentuk-bentuk :

1. Pembunuhan: menghllangkan jiwa,menghilangkan anggota badan, melukai,pengguguran janin (abortus) dan Iain-Iain

"Mahmud Syaltut, Al-lslam 'AqidatunwaSyari'atun, cet. Ill, (Cairo: Daral-Qalam, 1996), him 287.5Muhammad al-Ghazali, Nahwa Tafsir al-Maudlu'iy Suwaral-Qur'an ai-Karim, cet. I (Kairo: Daral-

Syurug), 1995M/1416 H, him 78.

264 JURNAL HUKUM. NO. 30 VOL 12 SEPTEMBER 2005:262 - 274


(al-Baqarah : 178);2. Pencurian (sirqah): termasuk ke dalamnya

mengambil milik umum (korupsi), makanharta orang lain tanpa hak, makan harta anakyatim, makan riba dan lain-laln (al-Maidah ;38-39);

3. Perzinahan: termasuk kedalamnya homo-seksua! (Ilwath), lesbian (sihaq), mendatangibinatang dan lain-lain (An-Nur; 3-4);

4. Tuduhan Perzinahan: tuduhan perzinahanbagi musiimah yang baik-baik dantuduhan berzina terhadap isteri (li'an). (An-Nur :4-5):

5. Perusuhan dan pengacauan keamanan:merampok, menodong, menggarong danlain-lain;

6. Pemberontakan: permusuhan sesamamuslim dan memusuhi pemerintah;

7. Kemurtadan: meninggaikan islam sebagaiagama yang telah dipeiuknya;

8. Minum khamar: minum zat cair yangmemabukkan, menggunakan zat lainnyayang dapat merusak akai dan kesehatan(Ai-Maidah : 90-91);

9. Keengganan meiaksanakan hukum Allah(Al-Maidah : 44,45 dan 47);

10. Peianggaran terhadap aturan Allah, yangmenyebabkan seseorang harus membayarkafarah ataupun fidyah, termasuk kedalamnya melanggar sumpah, peianggaran dalam ihram haji atau umroh, ter-kepung pada musim haji, menzhihar isteridan lain-lain (Al-Maidah : 89. 95-96).Dalam kajian ini diarahkan pada upaya

pemahaman bentuk-bentuk tradisionaimengenai pidana islam sebagaimana ditentukandalam al-Qur'an dan ai-Sunnah serta dlnamikapenafsiran inovatlf yang dilakukan oleh para ahlihukum, gagasan dasar yang dikandung olehkonsep pidana islam, serta berbagai kemungkinan

inovasi atau pengembangan bentuk-bentukpidana islam itu. Dari segi ini, studi yangdilakukan dalam tulisan ini, dapat disimpulkanada beberapa bentuk, antara lain :Secara tradisionai, bentuk-bentuk pidana islam itu meliputi;a. Pidana qishash atas jiwa;b. Pidana qishash atas badan;c. Pidana Diyat (denda ganti rugi);d. Pidana mati;e. Pidana penyaiiban (salib);f. Pidana pelemparan batu sampai mati

(rajam);g. Pidana potong tangan atau kaki;h. Pidana potong tangan dan kaki;i. Pidana pengusiran atau pembuangan;]. Pidana penjara seumur hidup;k. Pidana cambuk atau dera;1. Pidan denda pengganti diyat (hukuman);m. Pidana teguran atau peringatan;n. Pidana penamparan atau pemukuian;0. Pidana kewajiban religius yang disebut

kaffarah;p. Pidana tambahan lainnya (ta'zier);q. Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat

dikembangkan sebagai konsekuensi daripidana ta'zier,

Ketujuh beias bentuk pidana itu, dapatdikelompckkan (diklasifikasikan) sebagaiberikut:

a. Dari Segi objek ancamannya1) Pidana atas Jiwa, yang terdiri dari:

a) Pidana mati dengan pedang;b) Pidana mati dengan digantung di

tiang saiib (disalib);c) Pidana mati dengan diiempar

batu (dirajam).2) Pidana atas harta kekayaan, yang

meliputi:a) Pidana diyat ganti rugi;

265

b) Pidana ta'zier sebagai tambahan;3) Pidanaatas anggota badan, berupa:

a) Pidana potong tangan dan kaki;b) Pidana potong tangan atau kaki;c) Pidana penemparan atau pemukul-

an merupakan variasi bentukpidana sebagai peringatan danpengajaran.

4) Pidana atas kemerdekaan, berupa :a) Pidana pengusiran atau pem-

buangan;b) Pidana penjara seumur hidup;c) Pidana penahanan yang bersifat

sementara;

5) Pidana atas rasa kehormatan dankeimanan, berupa:a) Pidana teguran atau peringatan;b) Kaffarah sebagai hukuman yang

bersifat religius.

Pelaku-pelaku Jarlmah dan SanksiHukum yang dijatuhkan

Manakala kita sudah memahami, tindak-an-tindakan apa saja yang termasuk ke dalamperbuatan kriminal, maka dengan mudah kitaakan dapat memahami, siapa-siapa sajacrang-nya yang disebut dengan "al-Jany" (yangmelakukan tindakan pidana). Mereka adalah :1. Pembunuhan: al-QatH, al-Jarih dan as-

Saqith (an-Nisa':96).2. Pencuri: as-Sariq dan as-Sariqat (al-

Maidah: 38).3. Penzina; az-2^y dan az-2^n/yaf (an-Nun 2).4. Penuduh zina: al-Qadzif {an-Hur: 4-9).5. Pengacau dan perusuh: al-Maharib dan

al-Fasid (ai-Maidah: 33).

6. Pemberontak: al-Bughat (al-Hujurat: 9;an-Nahl: 90;Yunus: 23-27).

7. Orang murtad: a/-/WL/rtad(al-Baqarah :217).8. Peminum arak: syarib al-khamr (ai-Maidah

:90).9. Orang islam atau penguasa yang enggan

melaksanakan hukum Ailah (ai-Maidah;44-45).

10. Pelanggar terhadap hukum Ailah yangmengharuskan membayar kafarah ataufidyah yaitu pelanggar sumpah, penzhiharisteri, al-La'in, pelanggar dalam ibadahhajl, atau 'umrah dan terkepung padamusim haji (al-Baqarah: 196).Pada umumnya setiap tindakan pidana

yang diiakukan pelaku pidana mendapatkansanksi hukum ('uqubatjnya. Bentuk-bentuk'uqubat itu sesuai dengan berat ringannyaperbuatan (tindak) pidana yang dikerjakan.

Di kalangan fukaha ada yang berpendapatbahwa dikenal tiga macam tindak pidana, biladitinjau dari segi hukumnya, yaitu jarimahhudud, Jarimah qishash atau diyat dan jarimahta'zir.® Namun ada juga yang menggolongkanempat macam yaitu 'uqabat itu dalam bentuk:1. AI'Hudud, sanksihukum yangtertentu dan

mutlak yang menjadi hak Allah, yang tidakdapat dirubah oleh siapapun. Sanksi ituwajib dilaksanakan, manakaia syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi.Sanksi ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, sariqah,riddah, qadzafdan iain-lain;

2. Al-Qishash dan al-Diyat. Al-Qisbash adalahsanksi hukuman pembalasan seimbang,seperti membunuh terhadap si pembunuh.Al-Diyat adaiah sanksi hukuman dalam

®Juhaya 8 Praja, FiqhJinayah Hukum Pidana Islam, Pengantar Seminar Kuliah Program Pasca Sarjanallmu Hukum Bidang Studi Hukum Pidana (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2000), him 1.



bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris siterbunuh memberi maaf maka hukuman

alternatif adalah diyat.Sanksi hukum al-Qishashdan a/-D/ya/adalahmerupakan sanksi hukum perpaduan antarahak Allah dan hak manusia.

3. Al-Ta'zir, adalah sanksi hukum yangdiserahkan kepada keputusan hakim ataupihak berwenang yang berkompetenmelaksanakan hukuman ilu, sepertimemenjarakan, mengasingkan dan Iain-lain/

4. Kafarat dan fidyah, adalah sanksi hukumdalam bentuk membayar denda, yangdiserahkan pelaksanaannya kepada sipeianggar. Bentuk denda ini dapat berupamemerdekakan budak, berpuasa, pe-nyembelihan atau memberi makan orangmiskin.

Peiaksanaan Sanksi Tindak Pidana

Siapakah yang berkompeten melaksanakansanksi-sanksi dari tindakan pidana itu? Dariketerangan Al-Qur'an, yang berwenangmelaksanakan sanksi-sanksi hukuman itu

adalah ;

1.

2.

3.

Allah, umumnya berlaku untuk sanksihukuman di akhirat berupa azabneraka (lihatal-Baqarah: 217; at-Taubah: 68dan an-Nisa':93).Hakim (penguasa), lazimnya dilaksanakanuntuk sanksi hududdan qishash(lihat an-Nur: 2; al-Maidah : 33, 38 dan 45).Pribadi yang bersangkutan, umumnya untuk

sanksi denda dalam kafarah danfidyah (lihatal-Baqarah: 196 dan al-Maidah : 45).

Prosedur dan Tehnik Peiaksanaan serta

Pelaksana Tindak Pidana

Di bawah ini akan diutarakan sanksi-sanksi hukum yang akan diberikan olehpelaksana sanksi pidana terhadap pidanayang dilaksanakan.

1. Pembunuhan

Dalam pembunuhan yang sengaja (an-Nisa' :193), maka sanksinya dikenakan qishashyaitu pembalasan yang setimpal (al-Baqarah :178). Orang merdeka baiasannya adalah orangmerdeka. Jika keluarga pembunuh memaatkandari qishash, maka sanksinya beralih kepadad/yat berat, yang diserahkan kepada keluarga siterbunuh. Sanksi serupa ini dijatuhkan juga bagipembunuhan juga bagi pembunuhan "serupasengaja". Bagi "pembunuhan tersalah", makasanksinya diyat ringan.® (an-Nisa' :92).

Dalam kasus terakhir ini, si pembunuhmalah dikenakan dua sanksi, pertama; kafarah,dengan memerdekakan seorang budak wanitaberiman dan kedua; harus membayar dendaringan.

Demikian juga apabila mendapatserangan bagi yang berhaji di bulan haram,maka harus dibalas setimpal (ai-Baqarah: 45).

Peiaksanaan dari qishash dilakukanhakim, setelah semua persyaratan benar -benar terpenuhi untuk itu.

Pembunuhan janin karena takut miskin

' Lihat Ibnu Rusyd, Op.Cit, him 394-459, perhatikan Daud Rasyid, Islam dalam Berbagai DimensI(Jakarta; Gema InsanI Press, 1998), him 192-193.

®Ibnu Rusyd, Bidayatal-MIJtahidwa Nihayatal-Muqtashid, juz II, cet. Ill (Singapura: Sulaiman Mar'ly, t.t),him 409.

267

adalah merupakan tindakan pidana yang besar,di mana sanksinya akan diberikan Allah (al-tsra';33 dan al-An'am:151).

Pembunuhan terhadap jiwa tanpa hak,seperti pembantaian terhadap kelompoktertentu, pembunuhan terhadap tawananperang, wanita dan anak - anak dalampeperangan dan pembunuhan di saat sudahada perjanjian genjatan senjata adalahperbuatan pidana (al-An'am : 151).

Pembunuhan-pembunuhan besar terakhirini tidak disebutkan secara tegas, akan tetapidapat dipahami bahwa tindakan ini mengandungdosa dan akan ada sanksi di sisi Allah.

2. Pencurian

Pencurlan adalah mengambil barang-barang kepunyaan orang lain (tanpa hak)secara sembunyi dan secara sengaja untukmaksud memiliki.®

Pencuri yang melakukan pencurian, yangmemenuhi persyaratan yang ditentukan, akandikenakan sanksi hukuman had dalam bentuk

potong tangan, yang dilaksanakan olehpenguasa (al-Maidah: 38-39).

Pencurian harta umum/negara secaradiam-diam dalam bentuk korupsi atau kolusidapat dimasukkan ke dalam pencurian.Demiklan juga memanfaatkan atau mengambilharta orang lain tanpahak(al-Baqarah: 168 danan-Nisa': 29), termasuk juga dalam pencurian,memakan harta anak yatim (diluar haknya).Sanksinya adalah neraka (an-Nisa': 10). Makanriba adalah pula suatu tindakan kriminal yangakan mendapat sanksi dari Allah (al-Baqarah :275-276). Jual bell yang mengurangi takaran

adalah tindakan 1<riminal, yang akanmendapatkan sanksi dari Allah (al-lsra': 35danasy-Syu'ara: 181-182).

3. Perzinahan

Perzinahan adalah hubungan kelaminyangterjadi antara seorang pria dengan seorangwanita yang tidak diikat oleh hubungan perkawin-anyang sah. Ini adalah suatu perbuatan pidanayang diancam dengan sanksi had dengancambuk (jilid) 100 kali untuk masing-masingpihak. Pelaksana sanksi adalah penguasa(hakim) atau orang yang berwenang untuk itu(an-Nur:2).

4. Tuduhan perzinahan

Tuduhan perzinahan itu adaduabentuknya,pertama; menuduh muslimah yang baik-baikberbuat zina dan kedua; menuduh isterinyasendiri berbuat zina.

Tuduhan perzinahan pertama, apabila tidakdapat mendatangkan empat orang saksi, yangmampu membenarkan perzinahan yangdituduhkan, maka kepada si penuduh dikenakansanksi had, dengan cara penguasa men-cambuknya delapan puluh kali. Penguasamelaksanakan hak itu kepada si penuduhwalaupun tidak diminta oleh tertuduh^" (an-Nur:41).

Tuduhan perzinahan bentuk kedua adalah"li'an", dimana seorang suami menuduh Isterinyaberbuat zina, yang dikuatkan dengan sumpahempat kali dan pada kali kelima ia mengatakan:"bahwa laknat Allah kepadanya jika laberbuatdusta". Padasaat itu, isterinya dapatdikenakanhad zina, karena ia (seolah-olah) sudah

®Lihat Ibnu Rusyd, opcit., him 106" Muhammad Ali as-Sayis, TafsirAyat at-Ahkam Muqarrar 11 ai-Sanat ats-Tsalitsat, Muhammad Abi

Shabih wa Auladuhu (Mesir: Kairo, 1953M/1373 H), him 126.



berzina. Untuk membebaskan diri dari had

zina, si isteripun melakukan pembelaandengan mengucapkan sumpahempat kaliyang menyatakan kedustaan suaminya danpadakali yang kelima iamenyebutkan: "bahwaAllah marah kepadanya, jlka ia (suami)termasuk orang yang benar". "Dengandemlkian si isteripun teriepas dari had zina,sebagaimana suami teriepas dari had zinakarena //'an."" {an-Nur :6-9).

5. Pengacauan dan perusuhan

Bagi yang melakukan kekacauan dankerusuhan, dipilah-pilah kepada beberapabentuk tindak pidana, maka berbeda-bedapula sanksi hukumnya. Bagi si pembunuhsanksinya hukuman bunuh (qishash). Jlka iamembunuh dan mengambil hartanya makasanksinya hukuman salib. Jlka mengambil hartasaja, sanksi hukumannya dipotong kaki dantangan secaraberiawanan. Jika iamengganggudi jaianan (ikhafah al-sabil), maka sanksinyadibuangJ2 pelaksanaan sanksi dilakukan

penguasa (ai-Maidah: 33-34).

6. Pemberontakan

Jlka ada kelompok yang memberontak ataumemusuhi sesama musiim, maka disuruhperangi, sehingga takiuk dan berdamaiiah danberbuat adil. Perbuatan permusuhan itu dilarangAllah dan dimasukkan ke daiam al-baghyu(lihat ai-Hujurat; 9 dan an-Nahl; 90).

7. Kemurtadan

Riddah adaiah keluar dari agama Islam.

"/b/d.. h.141.Ibnu al-'Araby, op.clt., him 106

"/b/d.,him .93.

Maka baginya diberi kesempatan untukbertobat. Jika ia tidak mau bertobat, makasanksi hukumnya adaiah dibunuh, merekatidak dipotong kaki dan tangan dan tidakdibuang^^ (al-Baqarah: 217).

8. MInum khamar

Minum khamar adaiah suatu tindakan

pidana. Peminumnya berbuat dosa. Ai-Qur'antidak menegaskan sanksi hukumnya. Sanksihukumnya dijeiaskan hadits berupa had, yangdijeiaskan penguasa (ai-Maidah : 90-91).

9. Keengganan meiaksanakan hukumAllah

Keengganan meiaksanakan aturanhukum yang teiah ditetapkan Allah adaiahmerupakan suatu perbuatan pidana, karenasifat ketidakpatuhan pada diri makhiuk-Nya,sehingga Allah menetapkan mereka sebagalorang yang kufur, orang yang dialim danorangyang fasiq. Mereka pada hakekatnya disiksakarena kekufurannya (ai-Maidah: 44), disiksakarena kedlaiimannya (ai-Maidah : 45) dandisiksa karena kefasiqkannya (ai-Maidah: 47).

10.Pelanggaran terhadap aturan-aturanibadat dan mu'amalat yangmengharuskan si pelanggarmembayar kafarah ataupun fidyah.

Bagi yang meianggar sumpah, makasanksinya berupa kafarah dengan memberimakan sepuiuh orang miskin, atau memberipakaian atau memerdekakan budak atauberpuasatiga hari. Peiaksanaannya dilakukan

269

sendiri oleh si pelanggar (al-Maidah : 89).Bag] merekayangterkepung, maka ia harus

membayar fidyahnya dengan menyembelih damdanbag! mereka yangsakit atauada gangguandi kepala, maka sanksinya dengan berfidyahyaitu berpuasa ataubersedeqah atau berkorban.Apabila melakukan hajji tamattu', maka wajibmemberikan fidyah dengan menyembelih damatau berpuasa tiga hari di tanah haram dantujuh hari manakala sudah berada di kampunghalaman (al-Baqarah : 196).

Perbandingan Pidana Islam denganHukum Nasional

Mengenai gagasan dasaryang dikandungoleh sistem pidana dan pemidanaan dalamtradisi Islam dan Pidana Nasional, antara Iain,

pengkajian yang dilakukan dalam tulisan inimenemukan hal-hal sebagai berikut:1. Sistem Hukum Islam, tidak membedakan

secara tegas antara konsep hukumperdata dan hukum pidana sedangkandalam Hukum nasional dibedakan secara

jelas. Hal ini terutama terlihat dalamkonsep hukum Islam mengenai sanksiqishash dan diyat yang memberikankepada pihakkorban hak untuk menuntutpenjatuhan pidana kepada pelaku;

2. Dalam sistem pidana islam, kepentingankorban sangat diperhatikan dan karena Ituancaman yang diberikan kepada setiappelaku kejahatan bersifat sangat tegasdalam hukum nasional sanksi hukumannyatidak begitu berat. Jaminan ketertibanhukum dan keadilan dalam masyarakat

" Padaumumnya, tradisi pidana sebelum Islam bersifat sangat keras danberorientasi kepada pembalasanterhadap setiap tlngkah laku yang dianggap menyimpang darl keharusan umum. Bahkan untuk sebagian, dapatdikatakan bahwa tradisi hukum pidana sebelum Islam lebih mencerminkan kepentingan eiite daripadabanyak,Lihat, dalam Jimly Ash-Shiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Angkasa, 1995), him. 53.

ditata sedemikian rupa sehingga setiapperbuatan jahat yang dianggap mengangguketertiban dan tatanan keadilan itu diancam

secara tegasoleh sistem sanksi yang kerasdan terhadap korban dari perbuatan jahatitu diberikan sedemikian rupa sehinggakepentlngannya sangat diperhatikan.

3. Secarahistoris, penentuan bentuk dan beratringannya pidana dalam al-Qur'an maupunal-Sunnah, mencerminkan kebijaksanaanlegislatif yang maju dan berkembang sertasemakin memperhatikan prinsip-prinsipasasi akan rasa keadilan dan kemanusiaan

dalam masyarakat sedangkan dalamhukum nasional kurang mencerminkankebijaksanaan karena tidak dikenal unsurpemaaf. Hal itu terlihat dalam kenyataanbahwa bentuk-bentuk dan kadar ancaman

pidana dalam tradisi Islam itu, sedemikianapabila dibandingkan dengan tradisipidana sebelum Islam." Sebagian daribentuk-bentuk dan kadarancaman pidanaIslam itu merupakan penyederhanaan danpenghalusan terhadap tradisi hukumpidana YahudI dan Nasrani maupunpraktik masyarakat Arab Jahiliyah. Dalamtradisi hukum Islam, prinsip yang bersifatmeringankan beban itu disebut denganprinsip adam al-kharaj (peniadaankesulitan). Prinsip ini berkaitan denganprinsip al-tadrij fi al-tasyri' (pembebanansecara berangsur-angsur), dan prinsiptaqlil al-takalif (pembebanan sediklt demisedikit);Olehkarena itu, setiap usaha yangbersifatlegislatif dalam rangka merumuskan



bentuk-bentuk pidana dari sumber hukumpidana Islam, terutama di zaman modernsekarang ini, haruslah juga mempertlmbang-

-kan prinsip - prinsip yang bersifat semakinmeringankan beban subjek hukum.Dalam rangka memenuhl tuntutan per-kembangan kebutuhan masyarakat modemdewasa ini, bentuk-bentuk tradisional pidanaIslam itu sendirl yang merupakan produkdarl usaha memahami petunjuk Tuhandalam al-Qur'an dan teladan yangdipraktikkan Nabi melaiul hadlst-hadisnya,perlu dikembangkan lebih lanjut sesuaidengan kebutuhan menurut ruang danwaktu. Artinya untuk kebutuhan-kebutuhanbersifat lokal danaktual dalam masyarakatIndonesia dewasa ini, bentuk-bentukpidana Islam Itu sendiri dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melihat gagasandasar yang dlkandungnya dan denganmempertlmbanghkan sifat-sifat kebutuhan masyarakat Indonesia secaranaslonal.Peluang religius untuk pengembangan itu,pada dasarnya sangat terbuka, terutamakarena adanya prinsip inovasi yangdikembangkan dalam konsep ta'zier.Dengan adanya pidana ta'zier itu maka;Bentuk-bentuk pidana yang ditetapkanmaupun soal berat ringannya pidana itu,sejauh mengenai ancaman pidanaterhadap bentuk-bentuk kejahatan yangbelum diterangkan di dalam al-Qur'an danal-Hadis, dapat dikembangkan denganmelihat kepada efektifitas pidana itusenditri dalam rangka mencapai tujuanyang diharapkan sistem hukum Islam.Karena itu, bentuk pidana apa pun yang

diancam terhadap jenis-jenis kejahatandemikian, sepanjang tidak bertentangandengan gagasan dasar sistem pidana Islam, dapat diterima sebagai bagian darigagasan Islam itu sendiii.Tradisi penerapan pidana Islam dalamkonteks kebljaksanaan yudikatif, memberikanwewenang yang luaskepada hakim untukmenentukan berbagai kemungklnanpengembangan bentuk-bentuk pidana Islamitu. Atas prakarsa hakim, bentuk-bentukpidana Islam itu dapat dikembangkansedemikian rupa untuk memenuhi tuntutankebutuhan masyarakat, baik mengenaikadar beratringannya maupun pidananyaitu sendiri.

Ada relevansi secara asasi dalam bidangasas-asas antara hukum pidana Islamdengan yang selama ini dianut dalam KUHP,'®antara lain;

1. Asas LegalitasYang dimaksud dengan asas legalitasadalah asas yang menyatakan bahwatidak ada pelanggaran dan tidak adahukuman sebelum ada undang-undangyang mengaturnya. Asas ini didasarkanpada al-Qur'an (QS. 17; 15),dihubungandengan anak kalimat dalam {QS. 6:19),yangberbunyi ..."Al-Qur'an inidiwahyukankepadaku, agar (dengannya) aku dapatmenyampaikan peringatan (dalam bentukaturan dan ancaman hukuman) kepadamu

Asas legalitas ini telah ada dalamhukum Islam sejak al-Qur'an dlturunkan.

2. Asas Larangan Memlndahkan Kesalahanpada Orang lainAsas ini terdapat didalam berbagai surat

Mohammad DaudAli, Hukum Islam, Penganlar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,(cet.V) (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1996), hlm.117.

271

dan ayatAl-Qur'an (QS. 6:164), (QS. 35:18). (QS. 39:7), (QS. 53 :38), (QS. 74;38) misalnya dinyatakan bahwa setiapjiwa terikat pada apa yang dia kerjakan,dan setiap orang tidak memikul dosa ataukesalahan yang diperbuat oleh orang lain(QS. 74; 38). Di bagian (QS. 6:164) AliahMenyatakan bahwa setiap pribadi yangmelakukan sesuatu kejahatan akanmenerima balasan kejahatan yangdilakukannya. In! berarti bahwa tidak bolehsekali-kall beban (dosa) seseorangdijadlkan beban (dosa) orang lain, ha! itukarena tanggung jawab pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidakdapat dipindahkan kepada orang lain.

3. Asas Praduga Tak bersalahDari ayat-ayat yang menjadi sumber asaslegalitas dan asas tidak boleh memindahkankesalahan kepada orang lain tersebut diatas,dapat ditarik juga asas praduga tidakbersalah. Seseorang yang dituduhmelakukan sesuatu kejahatan harusdianggap tidak bersalah sebelum hakimdengan bukti-bukti yang meyakinkanmenyatakan dengan tegaskesalahannya itu.

4. Lingkungan Berlakunya Aturan PidanaSecara teoritis, ajaran Islam itu untukseluruh dunia. Akan tetapi, secara praktissesuaidengan kenyataan-kenyataan yangada, tidak demikian.Para ulama dahuiu membagi dunia inimenjadi tiga klasifikasi:^^a. Negara-negara Islam;b. Negara-negara yang berperang

dengan Negara Islam; dan0. Negara-negara yang mengadakan

perjanjian damal dengan Negara-negara Islam. Arah dan semangatajaran islam bukan kepada perang,melainkan kepada damal.

Para ulama Islam terdapat tiga macampendapat tentang masalah ini, yaitu: teoridari Imam Abu Hanifah; teori dari ImamAbuYusu; dan teori dari Imam Malik, ImanSyafi'i, dan Imam Ahmad,imam Abu Hanifah menyatakan bahwaaturan pidana itu hanya berlaku secarapenuh untuk wilayah-wilayah negerimuslim. Di luarnegeri muslim, aturan taditidak berlaku lagi, kecuall kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hakperseorangan (haqq al-adamiy). Teori inimirip dengan teori teritorialitas.Imam Abu Yusuf berpendapat bahwasekalipun di luar wilayah Negara muslim,aturan itu tidak berlaku. Akan tetapi, setiapyang dilarang tetap haram dilakukan,sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman.Teori ini mirip dengan teori nasionalitas.SedangkanImam Malik, Imam Syafi'i, danImam Ahmad berpendapat bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terikat oleh wilayah,melainkan terikat olehsuyekhukum. JadI,setiap muslim tidakboleh melakukan hai-hal yangdilarang dan atau meninggalkanhal-hal yang diwajibkan. Teori ini miripdengan teori internasionalitas.

Perspektif Masuknya Unsur PidanaIslam dalam Hukum Pidana Nasional

Ada beberapa reievansi yang begitusinergik antara hukum pidana Islam dengan

A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam) (Jakarta: Raja GraflndoPersada, 1997), him 9.



sistem kehidupan masyarakat Indonesia,sehingga ha! itu merupakan nilai tambah {editvalue) bag] kontribusi hukum pidana Islamdalam rangka pembentukan KUHP Moderndi Indonesia, balk menurut tinjauan teoripemidanaan modern, tinjauan sosiologismaupun tinjauan yuridis dan filosofis.

Secara filosofis, tradlsi pidana dari sumberfiqh Islam yang akrab di kalangan mayoritaspendudukan Indonesia, mempunyai landasanfilosofis yang kuat untuk dijadikan sumber bagiusaha pembaharuan hukum pidana nasional.Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasilayang merupakan sila pertama, utama danmenyinari serta mengayomi keempat sila-sllalainnya, sangat memungkinkan dikembangkansistem hukum yang religius. Karena itusumber-sumber yang bersifat religius, sepertihukum Pidan Islam, sangat relevan untuk digalidalam rangka pembentukan KUHP baru.Demiklan pula secara yuridis kcnstitusional,tidak ada larangan untuk menjadikan tradisipidana Islam itu sebagai sumber pembentukanKUHP Nasional. Bahkan dalam konstitusiRepublik Indonesia, yaitu UUD1945, keberadaanagama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dijunjungtinggi dalam hukum dan peradilan di Indonesia

SImpulan

Dari beberapa uraian di atas, maka kitadapat menarik beberapa kesimpulan sebagaiberikut:

1. Dalam al-Qur'an ditemukan banyak ayatyang berkaitan dengan masaiah pidana.

2. Tujuan dari diturunkannya ayat pidana ituantara lain, untuk memelihara agama,kehormatan diri manusia, mellndungi akal,melindungi harta manusia, memeliharajiwa dan ketenteraman umum.

3. Surat-surat yang terdapat di dalamnya ayatpidana adalah pada surat-surat al-Baqarah 3 ayat, an-Nisa' 5 ayat, al-An'am1 ayat, al-Maidah 5 ayat, at-Taubah 9ayat,an-Nah! 1 ayat, al-lsra' 3ayat,asy-Syu'ara2 ayat, al-Hujurat 1ayat, Yunus 2 ayat danasy-Syura2ayat.

4. Tindakan-tindakan pidana yang dikenakansanksi pidana adalah pembunuhan,pencurian, perzinaan, tuduhan perzinahan,perusuhan dan pengaoauan, pemberonta-kan, kemurtadan, minum khamar, ke-engganan melaksanakan hukum Allahdan pelanggaran terhadap aturan Allahyang mengharuskan membayar kafaratdan fidyah.

5. Bentuk-bentuk sanksi hukum pidanaadalah al-hudud, al-qishash, al-ta'zir,kafarat dan fidyah.

6. Orang yang tierwenang melaksanakansanksi pidana adalah Allah, hakim(penguasa) danpribadi yang bersangkutan.

7. Qishash adalahsuatu hukuman yanglebihbersifat keadilan dan persamaan, bukanbalas dendam.

8. Sistem pidana dan pemidanaan dalamtradisi Islam dan Pidana Positif di Indone

sia, mengenai Sistem Hukum, ancamanyang diberikan kepada setiap pelakukejahalan bersifat sangat tegas dalam hukumnasional sanksi hukumannya tidak begituberat, dalam Pidana Islam memperhatikanprinslp-frinsip asasi akan rasa keadilan dankemanusiaan dalam masyarakat sedangkandalam hukum nasional kurang mencermin-kan kebljak-sanaan karena tidak dikenal unsurpemaaf.

273

Daftar Pustaka

al-Araby, Ibnu, Ahkam al-Qur'an, BagianKedua, Beirut: Dar al-Kutub al-IImiyah,cat. 1,1988 M/1404H.

al-Ghazali, Muhammad, Nahwa Tafsir al-Maudlu'iy Suwar al-Qur'an al-Karim,cet. I, Kairo: Dar al-Syurug, 1995 Ml1416 H.

al-Qardlawy, Yusuf, Al-Khashaish al-'Ammahlial-lslam, cet II, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983 M/1404 H.

Apeldoom, LJ. Van, Pengantar llmu Hukum, terj.Inlejding Tot de Studie van Met Neder-landsche Rechtoleh Sadino Urid, cet. XXV,Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.

as-Sayis, Muhammad All, TafsirAyatal-AhkamMuqarrar H al-Sanat ats-Tsalitsat,Muhammad Abi Shabih wa Auladuhu,Mesir: Kairo, 1953 M/1373 H.

Daud Ali, Mohammad, Hukum Islam, Pengantarllmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia, {cet.V), Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 1996.Djazuli, A., FiqhJinayah (Upaya l\^enanggulangi

Kejahatan dalam Islam), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 199^

Praja, Juhaya S, Fiqh JinayahHukum PidanaIslam, PengantarSeminar Kuliah Program Pasoa Sarjana llmu HukumBidang Studi Hukum Pidana, Bandung:Universitas Islam Bandung, 2000.

Rasyid, Daud, Islam Dalam Berbagai Dimensi,Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Rusyd, Ibnu, Bidayat al-Mijtahid wa Nihayatal-Muqtashid, juz II, cet. Ill, Singapura:Sulaiman Marly, t.t.

Shiddiqie, Jimly Ash-, Pembaharuan HukumPidana Indonesia, Bandung: Angkasa,1995.

Syaltut, Mahmud, Al-lslam 'Aqidatun waSyari'atun, cet. Ill, Cairo: Daral-Qalam,1996.

Syhab, M. Quraisy, Membumlkan al-Quran,Bandung: Mizan, 1992.


Documents

Pidana Dalam Hukum Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum