PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

KORPORASI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum

Rydha Ayu Cahya Ningrum

NPM : 322017007

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2019

KATA PENGANTAR

Tesis ini merupakan hasil penelitian suatu perbandingan Kebijakan Hukum

Pidana tentang Kejahatan Korporasi di 2 (dua) negara dengan sistem hukum yang

berbeda yaitu Indonesia dengan Civil Law System dan Amerika Serikat dengan

Common Law System.

Dalam penelitian ini 3 indikator yang menjadi objek penelitian penulis

antara lain Sumber Hukum, Kebijakan Formulasi dan Ajaran Pemidanaan yang

digunakan dalam Kebijakan Hukum Pidana tentang Kejahatan Korporasi di

masing-masing negara. Melalui ketiga indikator tersebut maka, dalam penelitian

ini dapat terlihat perbedaan dan persamaan Kebijakan Hukum Pidana tentang

Kejahatan Korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat serta Kebijakan Hukum

Pidana negara mana dan doktrin ajaran pemidanaan seperti apa yang lebih mudah

sebagai acuan untuk menjerat Korporasi sebagai pelaku kejahatan.

Dengan demikian penulis berharap semoga penelitan ini dapat memberikan

pemahaman terkait dengan Kebijakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia dan

Amerika Serikat, serta bermanfaat bagi perkembangan dan pendidikan ilmu

hukum.

Salatiga, 01 Mei 2019

ttd

Rydha Ayu Cahya Ningrum

ABSTRAK

Tulisan hukum ini berjudul “Perbandingan Kebijakan Formulasi Hukum

Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia dan Amrika

Serikat” bertujuan untuk untuk dapat mengetahui perbandingan kebijakan

fomulasi hukum pidana tentang pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di

Indonesia dan Amerika Serikat, doktrin mana yang lebih cocok diterapkan dalam

kebijakan formulasi terkait pertanggungjawaban korporasi. Sehingga kedepan

dapat dilakukan pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait dengan

pertanggungjawaban korporasi guna mempermudah penerapannya terkhusus di

Indonesia.

Kebijakan hukum pidana ialah keseluruhan dari perarturan yang menetukan

perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta

bagaiamana sanksi yang dijatuhkan terhahadap pelakunya dengan tujuan untuk

penanggulangan kejahatan. Kebijakan formulasi hukum pidana adalah tahap

perumusan/penyusunan oleh legislatif terkait dengan perbuatan apa yang dapat

dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam pidana. Kebijakan

Hukum Pidana yang digunakan dalam penelitain ini bersumber dari 2 (dua)

Negara. Indonesia : (a) Peraturan Perundang-Undangan antara lain Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor); (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH); (c)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Amerika Serikat : (a) Model

Penal Code (MPC); (b) Comprehensive Environmental Response Compensation

And Liability Act; (c) The Foreign Corrupt Practices Act.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Pertanggungjawaban

Korporasi, Indonesia dan Amerika Serikat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN…………………………………………………..…

LEMBAR PENGUJIAN ………………………………………………….……..

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ..………………………………….…

UCAPAN TERIMAKASIH ………………..…………………………..…… I

KATA PENGANTAR …………………………….……………………….... II

DAFTAR ISI ………………………………………..…………………..…… III

ABTRAK ……………………………………………………………………. IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………….………………………………………... 1

B. Rumusan Masalah …………………………….…………………...…… 11

C. Tujuan Penelitian ………………………………….…………………... 12

D. Manfaat Penellitian

1. Manfaat Akademis ………………………….…………………….... 12

2. Manfaat Praktis ……………………………………………………... 12

3. Manfaat Lainnya …………………………………………………….. 13

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian …………………………………………………….... 13

2. Pendekatan Masalah ………………………….…………………...... 14

3. Bahan Hukum ………………………………………………………. 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Hukum Pidana …………………………............................... 17

B. Korporasi

1. Pengertian Korporasi ………………………………………………. 20

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana ………………………….. 23

C. Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime) …….................................. 31

D. Ajaran Pemidanaan Tehadap Korporasi

1. Doctrine Identification Theory ………….……................................ 33

2. Doctrine Of Aggregation ………………………………………..… 35

3. Doctrine Of Strict Liablility ………………………………………... 36

4. Doctrine Of Vicarious Liablity ……………………………………. 38

5. Teori Pelaku Fungsional (Functioneel

Daderschap) ………………………………...................................... 41

E. Ius Constituendum dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (RKUHP)

di Indonesia …………………………………….……………………... 43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan

Amerika Serikat Tentang Pertanggungjawaban Korporasi ................ 46

2. Ius Constituendum dalam Konsep Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUP) tentang Korporasi …….... 62

B. Analisis

1. Analisis Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Dan Amerika Serikat Tentang Pertanggungjawaban Korporasi …… 64

2. Analisis Ius Constituendum Terhadap Konsep

Pertanggungjawaban Korporasi ……………………………………. 74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………………………………………………. 89

B. Saran …………………………………………………………………… 91

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… V