Embed Size (px)
Citation preview
1© oshcorner.com
PETUNJUK UMUMPENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN K3
SesuaiPermenaker No. 05/MEN1996
2© oshcorner.com 2
BAB 1Ruang Lingkup
Ebook ini memberikan pedoman mengenai pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen K3 serta prinsip dan integrasinya dengan sistem manajemen lain. Ebook ini dapat diaplikasikan pada setiap perusahaan, dengan tidak memperhatikan besar perusahaan, jenis industri atau tingkat pemahamannya terhadap pelaksanaan K3, yang memiliki keinginan untuk mengembangkan, menerapkan atau meningkatkan sistem manajemen K3.
Ebook ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumber referensi bagi perusahaan sehingga dapat mulai menerapkan sistem manajemen K3-nya sendiri di tempat kerja.
© oshcorner.com
3© oshcorner.com
BAB 2Definisi
2.1 AuditPemeriksaan secara sistematis dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan.
2.2 Ahli K3 (AK3)Tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja.
2.3 Bahaya Sumber atau kondisi yang berpotensi menimbulkan cidera, sakit, dan atau kematian pada manusia.
2.4 InsidenSuatu kejadian yang tidak diinginkan/direncanakan yang dapat atau menimbulkan cidera, sakit dan atau kematian pada manusia.
2.5 KecelakaanSuatu kejadian yang tidak diinginkan/direncanakan yang menimbulkan cidera, sakit dan atau kematian pada manusia.
2.6 Penilaian RisikoKeseluruhan proses terhadap penentuan besarnya risiko yang ada serta menentukan apakah risiko tersebut masih berada dalam batas toleransi sehingga dapat ditentukan prioritas untuk pengendaliannya.
2.7 P2K3Organisasi yang dibentuk sebagai media kerjasama antara pengusaha/pengurus dengan wakil tenaga kerja untuk mambahas masalah-masalah K3 di tempat kerja.
2.8 RisikoKombinasi antara kemungkinan terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian yang berbahaya.
4© oshcorner.com
BAB 3Prinsip & Unsur SMK3
3.1 Umum
Model umum yang digunakan dalam penerapan dari sistem manajemen K3 mengikuti model yang dikembangkan oleh W. Edward Deming dengan pola PDCA (plan do check action), dimana terdapat 5 prinsip penerapan sistem manajemen K3 sesuai lampiran-1 Permenaker No. 05/MEN/1996;
Prinsip-1 Komitmen dan Kebijakan. Perusahaan harus mendefinisikan kebijakan K3 dan menjamin komitmennya terhadap SMK3
Prinsip-2 Perencanaan. Perusahaan harus merencanakan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3.
Prinsip-3 Penerapan. Agar penerapan SMK3 dapat efektif, maka perushaan perlu mengenmbangkan kemampuan dan mendukung mekanisme yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3.
Prinsip-4 Pengukuran dan Evaluasi. Perusahaan harus mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3-nya serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan.
Prinsip-5 Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen. Perusahaan perlu secara rutin melakukan peninjauan ulang dan terus menerus meningkatkan SMK3, dengan sasaran meningkatkan kinerja K3.
5© oshcorner.com
3.2 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
3.2.1 Kepemimpinan dan Komitmen.
Manajemen senior perlu menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terhadap K3 dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menjamin kemajuan. Semua tingkatan personil dalam perusahaan juga harus menunjukkan komitmennya terhadap K3, sehingga SMK3 yang ada dapat dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik.
Komitmen ini juga turut harus dimiliki oleh setiap personil/tenaga kerja di perusahaan dengan cara memberikan penyadaran kepada mereka mengenai pengaruh dari tindakan dan kelalaian yang mereka lakukan terhadap efektifitas SMK3. Tenaga kerja juga perlu diberikan kesempatan untuk dapat berperan serta dalam perencanaan, penerapan, pengendalian dan peningkatan SMK3.
Bentuk wujud komitmen dari pihak manajemen dalam SMK3 dibuktikan dengan antara lain;
a. Membentuk organisasi K3 (misal; P2K3) dan menempatkannya dalam posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
b. Menyediakan anggaran khusus untuk penerapan K3 di perusahaan.c. Menyediakan sarana-sarana serta tenaga kerja yang berkualitas yang diperlukan dalam
penerapan K3.d. Menetapkan tanggung jawab K3 yang jelas pada semua tingkatan personil dalam perusahaan.e. Terlibat dalam kegiatan perencanaan, penerapan dan koordinasi pelaksanaan K3.f. Melakukan kegiatan pengukuran terhadap kinerja penerapan K3.
Dengan dilakukannya kegiatan meninjau ulang pelaksanaan SMK3 oleh pihak manajemen senior maka hal tersebut dapat menunjang keberhasilan penerapan SMK3 di perusahaan.
Prinsip-1 Komitmen dan Kebijakan. Perusahaan harus mendefinisikan kebijakan K3 dan menjamin komitmennya terhadap SMK3
Bantuan Praktis : Organisasi P2K3
P2K3 merupakan organisasi K3 di tempat kerja yang pembentukannya diatur dalam peraturan perundangan K3 di Indonesia. Setiap perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih maka wajib membentuk P2K3.
P2K3 dibentuk dengan komposisi terdiri dari manajemen dan perwakilan tenaga kerja di perusahaan. Tujuan dibentuknya P2K3 sebagai media kerja sama antara manajemen dengan tenaga kerja dalam membahas masalah-masalah K3 di tempat kerja.
Detil pembentukan, struktur organisasi, peran dan tugas P2K3 dapat dibaca dalam Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1987.
6© oshcorner.com
Bantuan Praktis : Ahli K3 Umum
Salah satu penanggung jawab K3 yang harus ada di perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker No. 04/MEN/1987 dan No. 02/MEN/1992 adalah ditunjuknya minimal 1 orang sebagai Ahli K3 perusahaan.
Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker & Trans RI yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Seseorang dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 bila telah menyelesaikan pelatihan Ahli K3 yang diselenggarakan oleh Depnaker & Trans RI dan berhasil lulus ujian.
Untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 suatu perusahaan maka harus memenuhi beberapa persyaratan seperti;
1. Personil bekerja penuh pada perusahaan/instansi yang bersangkutan.2. Berbadan sehat.3. Berkelakuan baik.4. Memiliki pendidikan minimal sarjana dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun atau sarjana muda
atau sederajat dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun.5. Lulus dari tim penilai (lulus ujian dalam pelatihan AK3 yang diikutinya)
Penunjukkan seseorang sebagai Ahli K3 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Penunjukkan atau surat keputusan penunjukan sebagai Ahli K3 di perusahaan yang bersangkutan tidak berlaku apabila;
1. Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain.2. Mengundurkan diri 3. Meninggal dunia
Kewajiban seorang Ahli K3 yaitu ;
1. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan K3 sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukkannya;
2. Memberikan laporan kepada Menaker atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut;
Untuk AK3 di tempat kerja satu kali dalam 3 bulan, kecuali ditentukan lain Untuk AK3 di perusahaan yang memberikan jasa K3 setiap saat setelah selesai melakukan
kegiataannya.
3. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubung dengan jabatannya.
7© oshcorner.com
3.2.2 Tinjauan Awal K3.
Untuk melihat kondisi yang berhubungan dengan pelaksanaan K3 di dalam perusahaan pada saat ini maka dilakukan peninjauan awal terhadap pengaturan K3 dengan maksud untuk:
a. Mengidentifikasikan kesenjangan antara sistem yang telah ada dan standar yang sudah ditentukan.
b. Mengidentifikasi potensi bahaya yang ada dalam proses operasi perusahaan.c. Menilai tingkat pengetahuan dan pemenuhan terhadap standar K3 serta perundangan.d. Membandingkan penerapan yang ada sekarang dengan praktek dan kinerja yang terbaik dari
perusahaan lain.e. Meninjau ulang pengalaman masa lampau dalam hal ini seperti kejadian insiden, hasil penilaian
sebelumnya, ganguan dan hal lain yang berkaitan dengan K3.f. Menilai efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan.
Informasi yang didapatkan dari kegiatan tinjauan awal ini akan menjadi petunjuk bagi perusahaan dalam merencanakan penerapan elemen-elemen dari SMK3 ini.
Bantuan Praktis : Tinjauan Awal
Dalam kegiatan tinjauan awal, perusahaan melakukan identifikasi terhadap kekurangan yang harus dilengkapi oleh perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan elemen-elemen penerapan SMK3 sesuai lampiran-1 Permenaker No. 05/MEN/1996. Selain itu pendekatan yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan membandingkan sistem yang telah ada di perusahaan terhadap kritera audit SMK3 sesuai lampiran-2 Permenaker 05/MEN/1996.
Teknik atau metode dalam tinjauan awal yang dapat dilakukan antara lain;
a. Daftar periksab. Wawancara c. Kuesionerd. Pemeriksaan dan pengukuran langsunge. Penilaian yang dilakukan oleh pihak luar seperti oleh konsultanf. Tinjauan ulang catatang. Membandingkan dengan perusahaan yang sejenis (benchmark)
8© oshcorner.com
3.2.3 Kebijakan K3.
Kebijakan K3 dari suatu perusahaan adalah merupakan pernyataan umum yang ditandatangani oleh manajemen senior yang menyatakan komitmennya dan kehendaknya untuk bertanggung jawab terhadap K3. Untuk dapat mengkomunikasikan kebijakan K3 tersebut kepada semua personil di dalam perusahaan, maka perlu dibuat suatu kebijakan yang jelas.
Kebijakan K3 perusahaan harus sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan, bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, isinya menyatakan komitmen perusahaan untuk pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta komitmen perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan.
Kebijakan K3 ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada karyawan, mitra kerja, pemasok, dan pelanggan bahwa K3 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh operasi. Komitmen juga harus diperkuat dengan adanya bukti keterlibatan aktif dari manajemen dalam penerapan K3 dan kegiatan peninjauan ulang serta peningkatan kinerja K3.
Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara manajemen dengan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan.
Perusahaan secara rutin juga harus melakukan peninjauan terhadap kesesuaian isi kebijakan K3 terhadap kondisi terkini di dalam perusahaan serta perubahan yang terjadi. Perubahan ini mencakup; perubahan peraturan perundangan K3, perubahan organisasi dalam perusahaan dan perubahan terhadap operasi, peralatan, cara kerja dan material yang digunakan.
Bantuan Praktis : Penyusunan Kebijakan K3
Pertanyaan berikut dapat membantu dalam menetapkan atau menuliskan suatu kebijakan K3 di perusahaan.
1. Integrasi dan relevansi Apakah kebijakan telah mencakup dan sesuai dengan ;(a). Pernyataan visi, misi dan nilai-nilai yang diyakini ?(b). Keseluruhan sistem manajemen ?(c). Kegiatan, produk serta jasa ?
2. Pertanggungjawaban Apakah kebijakan K3 menetapkan tanggung jawab dalam hal ;(a). Penetapan tujuan dan sasaran untuk mencegah cidera dan sakit ?(b). Mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi tujuan & sasaran ?(c). Meninjau ulang pernyataan komitmen dalam kebijakan K3 ?
3. Pencegahan Apakah kebijakan K3 menggunakan pendekatan secara preventif ?
4. Pemenuhan Apakah kebijakan K3 mencakup pernyataan pemenuhan atau kepatuhan terhadap ;(a). Perundangan K3 yang relevan ?(b). Persyaratan K3 lainnya yang terkait dengan operasi ?
9© oshcorner.com
KEBIJAKAN K3PT ABC
Kepedulian PT ABC terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional dan bisnis perusahaan yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab semua jajaran di perusahaan.
PA ABC bertekad untuk melaksanakan kegiatan industri yang bergerak dalam bidang manufakturing telekomunikasi yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja , sehingga dapat tercipta tempat kerja yang aman serta nyaman bagi siapapun yang berada di tempat kerja. Untuk dapat memenuhi hal tersebut maka PT ABC berkomitmen ;
Mematuhi peraturan perundangan K3 yang terkait dengan kegiatan dan operasi PT ABC Memberikan perlindungan bagi semua personil di tempat kerja sehingga dapat dicegah
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja Memberikan pelatihan dan kompetensi yang sesuai dan memadai agar tenaga kerja dapat
bekerja secara aman dan selamat Memperhatikan aspek K3 dalam semua kegiatan operasinya Melakukan peninjauan dan peningkatan kinerja dari pelaksanaan K3 secara teratur
Komitmen di atas akan menjadi landasan dan acuan bagi manajemen dan semua tenaga kerja PT ABC dalam pelaksanaan aktifitasnya sehari-hari. Pihak manajemen bersama dengan semua tenaga kerja akan berusaha untuk dapat melaksanakan komitmen tersebut dan berpartisipasi akftif dalam kegiatan dan program manajemen K3.
Jakarta, 10 Juli 2008PT ABC
Ir. Nizar ZulmiDirektur Utama
10© oshcorner.com
3.3 PERENCANAAN
3.3.1 Umum
Keberhasilan penerapan dan pelaksanaaan SMk3 memerlukan suatu proses perencanaan yang efektif dengan hasil (output) yang terdefinisi yang baik serta dapat diukur. Proses perencanaan harus mencakup kegiatan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko serta identifikasi kesesuaian dengan peraturan dan persyaratan K3 yang terkait dengan operasi perusahaan.
Dalam perencanaan perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran K3 yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai dengan kondisi perusahaan dan memiliki jangka waktu penyelesaiannya. Selain itu dalam penetapan tujuan dan sasaran tersebut, perusahaan juga menetapkan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran K3 tersebut. Penetapan indikator menjadi penting untuk dapat diukur kinerja dari tujuan dan sasaran K3 yang telah ditetapkan.
3.3.2 Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko
Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan, produk barang dan jasa dipertmbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu perusahaan harus menetapkan, memelihara dan melaksanakan prosedur identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Penerapan dari prosedur tersebut juga harus mempertimbangkan bahwa perusahaan telah menunjuk personil yang kompeten untuk melakukan kegiatan identifikasi bahaya dan penilaian risiko tersebut.
Prinsip-2 Perencanaan. Perusahaan harus merencanakan untuk memenuhi kebijakan, tujuan dan sasaran K3.
Bantuan Praktis : Perencanaan
Kegiatan perencanaan yang disusun oleh perusahaan dapat mencakup berbagai bidang, misalnya ;
a. Rencana yang bersifat spesifik untuk mengelola dan mengendalian risiko K3b. Rencana untuk menghadapi keadaan darurat yang mungkin timbul di perusahaanc. Rencana untuk memenuhi tujuan dan sasaran K3 yang telah ditetapkan perusahaand. Rencana yang terkait dengan hasil dari tinjauan awal SMK3e. Rencana yang terkait dengan tindakan perbaikan dan pencegahan dari suatu kejadian kecelakaan dan
penyakit akibat kerja
Tingkat dan kompleksitas dari perencanaan harus sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan kondisi perusahaan serta risiko yang harus dikelolanya.
11© oshcorner.com
Bantuan Praktis : Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3
Tahapan dalam melaksanakan kegiatan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko mengikuti diagram alir berikut ini;
Menetapkan KonteksKegiatan menetapkan ruang lingkup kegiatan & operasional perusahaan, metode identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pelaksana kegiatan, dan dokumentasi proses identifikasi bahaya & penilaian risiko.
Identifikasi BahayaProses identifikasi potensi bahaya yang memungkinkan terjadinya cidera, sakit atau kematian manusia. Bahaya dapat berasal dari bahan, peralatan, cara kerja dan kondisi lingkungan kerja.
Analisa RisikoProses menganalisa seberapa besar peluang untuk terjadi kerugian dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu potensi bahaya. Pada penilaian risiko ini mempertimbangkan bentuk pengendalian yang sudah ada. Metodologi dalam analisa ini dapat secara kualitatif, semikuantitatif dan kuantitatif.
Evaluasi RisikoProses membandingkan tingkat risiko terhadap kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tingkat risiko yang didapat mempengaruhi terhadap prioritas tindakan pengendalian yang akan dilakukan.
Penanganan RisikoProses yang melibatkan identifikasi pilihan tindakan untuk menangani risiko yang telah dievaluasi. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan perencanaan tindakan penanganan risiko , penetapkan sumber daya dan pelaksana serta bagaimana rencana penanganan risiko tersebut dimonitor.
Monitor dan TinjauPenanganan risiko yang telah diterapkan harus dimonitor dan ditinjau secara berkala terutama bila terjadi perubahan terhadap proses, material dan metode kerja yang dapat mempengaruhi derajat dari risiko yang ada.
Komunikasi dan KonsultasiSemua tahapan dalam proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan tenaga kerja sehingga mereka paham atas bentuk penanganan risiko yang akan diterapkan.
Menetapkan Konteks
Identifikasi Bahaya
Analisa Risiko
Evaluasi Risiko
Penanganan Risiko
Mon
itor d
an T
inja
u
Kom
unik
asi &
Kon
sulta
si
12© oshcorner.com
3.3.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
Perusahaan harus menyusun dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menginventarisasi dan mengkomunikasikan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
Untuk menjaga pemenuhan terhadap peraturan, perusahaan harus menyimpan semua catatan yang berhubungan dengan persyaratan perundangan tersebut dan persyaratan lainnya serta perubahan yang mungkin ada. Catatan ini juga harus memberikan informasi yang bersangkutan mengenai persyaratan perundangan dan lainnya, kepada seluruh karyawannya.
Bantuan Praktis : Peraturan dan Persyaratan Lainnya
Peraturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sangat tergantung dari kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya peraturan K3 yang terkait mencakup;
a. Hal yang spesifik terhadap suatu kegiatanb. Hal yang spesifik terhadap produk atau jasa perusahaanc. Hal yang spesifik terhadap jenis industri perusahaand. Mengenai perijinan alat/instalasie. Mengenai kompetensi seseorang / lisensi K3
Dalam melakukan updating dari daftar perusahaan yang diikuti oleh perusahaan dapat dicari melalui sumber informasi yaitu ;
a. Kantor pemerintahanb. Asosiasi industric. Database di internetd. Jasa profesional K3
13© oshcorner.com
Daftar Peraturan Perundangan K3
Berikut ini daftar peraturan perundangan K3 yang berlaku di Indonesia.
UU & Peraturan Pemerintah
No Judul Peraturan Judul Peraturan
1 UU No. 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja
2 UU No. 30 tahun 1930 Undang-Undang Uap
3 PP No.7 tahun 1973 Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
4 PP No.74 tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
5 PP No. 63 tahun 2000 Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
Permenaker
1 No. 01/MEN/1976 Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan
2 No. 01/MEN/1980 K3 pada Konstruksi Bangunan
3 No. 02/MEN/1980 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
4 No. 04/MEN/1980 Syarat-Syarat Pemasangan & Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
5 No. 01/MEN/1981 Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
6 No. 01/MEN/1982 Bejana Tekan
7 No. 02/MEN/1982 Kwalifikasi Juru Las
8 No. 03/MEN/1982 Pelayanan Kesehatan Kerja
9 No. 02/MEN/1983 Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
10 No. 03/MEN/1985 Pemakaian Asbes
11 No. 04/MEN/1985 Pesawat Tenaga dan Produksi
12 No. 05/MEN/1985 Pesawat Angkat dan Angkut
13 No. 04/MEN/1987 P2K3 dan Penunjukan Ahli K3
14 No. 01/MEN/1988 Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap
15 No. 01/MEN/1989 Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat
16 No. 02/MEN/1989 Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
17 No. 02/MEN/1992 Ahli K3
18 No. 05/MEN/1996 SMK3
19 No. 03/MEN/1998 Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Kerja
20 No. 03/MEN/1999 K3 Lift Orang dan Barang
21 No. 15/MEN/2008 P3K di Tempat Kerja
Kepmenaker
1 No. 51/MEN/1999 Nilai Ambang Faktor Fisika di Tempat Kerja
2 No. 186/MEN/1999 Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
3 No. 187/MEN/1999 Pengendalian Bahan Kimia di Tempat Kerja
No Judul Peraturan Judul Peraturan
No Judul Peraturan Judul Peraturan
14© oshcorner.com
3.3.5 Indikator Kinerja
Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3 perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3.
Dengan adanya indikator kinerja maka akan dihasilkan suatu sasaran K3 yang khusus dimana sasaran tersebut dapat diukur, dicapai, sesuai dengan kenyataannya serta memiliki jangka waktu pencapaiannya.
Misalnya ;
Tujuan : Melaksanakan SMK3Sasaran : Penerapan SMK3 secara penuh dalam waktu enam bulanIndikator : % unit kerja yang memenuhi kriteriaSasaran khusus : Seluruh unit kerja dalam perusahaan memenuhi seluruh kriteria audit SMK3 dalam
waktu 6 bulan.
Tujuan : Mengurangi cidera akibat penanganan manual di gudangSasaran : Pengurangan cidera sebesar 50% dari data tahun laluIndikator : % jumlah cidera akibat penanganan manualSasaran khusus : Mengurangi jumlah cidera akibat penanganan manual di gudang sebesar 50% dari
data cidera tahun lalu.
Beberapa indikator K3 lainnya yang dapat digunakan yaitu ;
Indikator Negatif
Angka kecelakaan kerja Angka kasus penyakit akibat kerja Jumlah laporan pelanggaran K3 Jumlah ketidaksesuaian pelaksanaan SMK3
Indikator Positif
Penyelesaian suatu program kerja Jumlah pelatihan yang terlaksana Penyelesaian tindakan pengendalian risiko Angka hasil pengukuran lingkungan kerja Jumlah pemakaian alat pelindung diri Jumlah alat K3 yang tersedia Tingkat kepuasan karyawan akan pelaksanaan K3
15© oshcorner.com
3.4 PENERAPAN
3.4.1 Umum
Untuk mencapai sasaran K3, maka perusahaan harus melibatkan setiap personil yang ada serta memfokuskannya ke dalam sistem, strategi, sumber daya dan strukturnya.
3.4.2 Jaminan Kemampuan3.4.2.1 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana.
Sumber daya manusia, sumber daya fisik (misalnya sarana, peralatan), serta sumber daya finansial penting bagi penerapan kebijakan K3 dari suatu perusahaan. Oleh karena itu menjadi tugas perusahaan agar dapat mengalokasikannya secara tepat dan sesuai kepetingannya.
Penetapan sumber daya manusia yang diperlukan dalam penerapan SMK3 perlu mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait serta hasil identifikasi bahaya yang ada. Beberapa peraturan K3 di Indonesia mensyaratkan mengenai tersedianya personil dengan tanggung jawab K3 yang khusus/ memerlukan lisensi K3 yang spesifik.
Penetapan sumber daya fisik berupa peralatan yang dibutuhkan dalam penerapan SMK3 juga terkait dengan beberapa ketentuan dalam perundangan K3 atau berdasarkan potensi bahayanya.
Prinsip-3 Penerapan. Agar penerapan dapat berjalan efektif, maka perusahaan harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3
Bantuan Praktis : Penyediaan Sumber Daya
Berikut ini beberapa kompetensi K3 yang perlu dimiliki oleh personil dalam perusahaan ;
a. Personil Ahli K3 (AK3) Umumb. Personil Ahli K3 Khusus seperti ahli K3 kebakaran, ahli K3 kimia, ahli K3 konstruksi, dllc. Petugas dari tim penanggulangan kebakarand. Petugas P3Ke. Dokter/paramedis dari pihak perusahaanf. Petugas pelaksana identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risikog. Personil pelaksana penyelidikan kecelakaan kerjah. Operator alat seperti operator forklift, operator boiler, operator keran angkat, juru las.
Berikut ini sarana K3 yang diperlukan sesuai SMK3 ;
a. Alat pemadam kebakaran (APAR, Hidran, Sprinkler)b. Alat deteksi (Detektor Kebakaran)c. Alat P3K (kotak, tandu, eye wash station, safety shower)d. Alat ukur & uji K3 (optional)e. Alat darurat (rambu, pintu & tangga darurat)
16© oshcorner.com
3.4.2.2 Integrasi
Perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang terdokumentasi dan dilaksanakan akan merasa mudah mengembangkan serta mengintegrasikan sistemnya ke dalam SMK3. Perusahaan lain mungkin lebih memilih memperkenalkan sistem yang terdokumentasi secara terpisah. Dalam melaksanakan komitmen K3, perusahaan harus mengarahkan pada;
a. Penentuan kapasitas untuk menyeimbangkan dan menyelesaikan konflik antara K3 serta tujuan dan prioritas perusahaan yang lain;
b. Penyatuan K3 ke dalam keseuruhn proses manajemen, misalnya sistem yang sesuai dengan salah satu standar seri ISO 9000 ataupun 14000..
3.4.2.3 Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Agar K3 dapat berjalan efektif maka seluruh karyawan dari seluruh tingkatan dalam perusahaan harus didorong untuk ikut serta dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program K3. Guna menjamin efektifnya pengembangan dan pelaksanaan SMK3 maka perlu suatu budaya perusahaan yang mendukung terhadap SMK3 tersebut.
Disini perusahaan perlu;
a. Mendefinisikan, menetapkan, mendokumentasikan dan meyebarluaskan tanggung jawab dan tanggung gugat K3, wewenang untuk bertindak, serta laporan dimana berhubungan dengan semua manajer, karyawan, kontraktor dan pengunjung.
b. Mempunyai proses dalam memantau dan menginformasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat apabila ditimbulkan oleh perubahan sistem atau proses K3; dan
c. Dapat memberikan respon dengan cepat dan tepat waktu serta efektif terhadap perubahan keadaan atau situasi.
Pada saat tanggung jawab pokok mengenai K3 berada di tangan pihak manajemen;
a. Orang pada tingkat manajemen senior diberi tugas untuk menjamin bahwa SMK3 telah dilaksanakan, dimana kinerjanya juga sesuai dengan yang diharapkan di setiap lokasi dan bidang operasi dari perusahaan; dan
b. Perusahaan perlu menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman dari tenaga kerja merupakan sumber yang paling berharga sehingga dapat mendorong dalam pelimpahan tanggung jawab dan wewenang untuk pengembangan dan penerapan SMK3.
17© oshcorner.com
Pemasangan rambu-rambu K3 di tempat kerja juga merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi K3 yang berkaitan dengan peringatan suatu potensi bahaya di tempat kerja atau suatu aturan/larangan yang harus ditaati oleh semua personil yang ada di lokasi kerja.
Berikut ini jenis-jenis rambu K3 yang ada di lokasi kerja.
Mandatory SignYaitu rambu-rambu yang berisi informasi berupa kewajiban/sesuai yang harus dipatuhi/dipenuhi. Pada contoh di samping adalah rambu untuk wajib menggunakan alat pelindung telinga (hearing protection).
Prohibition SignYaitu rambu-rambu yang berisi informasi berupa larangan/sesuai yang harus dihindari/tidak boleh dilakukan. Pada contoh di samping adalah rambu untuk larangan merokok (no smoking).
Warning SignYaitu rambu-rambu yang berisi informasi berupa peringatan akan suatu potensi bahaya. Pada contoh di samping adalah rambu untuk peringatan bahaya bahan korosif.
Emergency SignYaitu rambu-rambu yang berisi informasi mengenai lokasi alat penyelamat dalam keadaan darurat/fasilitas untuk keselamatan diri dalam keadaan darurat. Pada contoh di samping adalah rambu untuk lokasi safety shower.
Fire Equipment SignYaitu rambu-rambu yang menunjukkan fasilitas pemadam kebakaran. Pada contoh di samping adalah rambu untuk lokasi selang kebakaran untuk hidran.
18© oshcorner.com
3.5 PENGUKURAN DAN EVALUASI
3.5.1 Umum
Pengukuran, pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan kunci yang menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan K3, tujuan dan sasaran serta perencanaan awal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perusahaan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk melakukan kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja SMK3 dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan.
Hasil dari kegiatan pengukuran kinerja SMK3 tersebut kemudian harus dianalisa dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan SMK3 dan mengidentifikasi pada bidang apa perusahaan perlu melakukan tindakan korektif dan pencegahan.
Perusahaan juga harus menetapkan metode pengukuran, pemantauan dan pengujian yang akan digunakan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan aktual serta menjamin alat ukur yang digunakan telah melalui proses kalibrasi sesuai standar yang berlaku.
3.5.2 Inspeksi dan Pengujian
Perusahaan perlu menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur dalam melakukan perencanaan terhadap pemeriksaan, pengujian serta pemantauan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran K3
Dalam prosedur tersebut mencakup;
a. Penetapan frekuensi kegiatan b. Alokasi personil yang memiliki keahlian yang memadai untuk melakukan kegiatan pemeriksaan,
pemantauan dan pengujianc. Penyimpanan dan pemeliharaan catatan-catatan hasil pemeriksaan, pemantauan dan
pengujian dan disediakan untuk manajemen atau pihak lain yang berkepentingand. Penetapan alat dan prosedur pengujian yang sesuai dengan standar yang berlakue. Memastikan dilakukannya tindakan perbaikan atas hasil inspeksi, pengujian dan pemantauan
yang tidak sesuai standar/persyaratan K3f. Pelaksanaan kegiatan tinjauan ulang terhadap penyelesaian dan efektifitas dari tindakan
perbaikan yang diusulkan.
Prinsip-4 Pengukuran dan Evaluasi. Perusahaan perlu mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan
19© oshcorner.com
Tang
gal
:
Insp
ekto
r:
Loka
si:
No
Subj
ect
Che
ck p
oint
Stan
dard
Akt
ual
Tem
uan
Ket
eran
gan
Yes
No
1A
rea
kerja
dan
lin
gkun
gan
K
ondi
si la
ntai
Per
muk
aan
utuh
(tid
ak p
ecah
, ber
loba
ng),
bers
ih d
ari s
ampa
h da
n de
bu.
Di
spla
y / P
etun
juk
Ada
, bai
k da
n Je
las.
G
aris
bat
as
Yel
low
line
terli
hat j
elas
.
R
ak, m
eja,
ca
bine
tK
ondi
si ti
dak
rusa
k, b
ersi
h, ra
pi, j
elas
iden
titas
nya
Te
mpa
t sam
pah
Isin
ya s
esua
i / ti
dak
cam
pur (
B3
/ Non
B3)
, ra
pi (t
idak
ber
anta
kan)
2M
esin
Ko
ndis
iK
ompo
nen
mas
ih le
ngka
p, b
ersi
h da
ri de
bu, o
li
La
bel p
erin
gata
nA
da s
esua
i keb
utuh
an d
an k
ondi
si b
aik
dan
Jel
as
Pe
dom
an b
eker
jaP
ed. B
eker
ja, C
heck
she
et h
aria
n ad
a da
n di
laks
anak
an
Sa
fety
dev
ice
Ber
fung
si n
orm
al d
an d
ifung
sika
n (ti
dak
diga
njal
, dsb
).
3
Tool
/ E
quip
men
tK
ondi
siTi
dak
rusa
k, b
erka
rat ,
ber
sih
dari
oli d
an d
ebu.
Pe
nem
pata
nTe
rtata
rapi
, ses
uai d
enga
n uk
uran
dan
jeni
snya
.
La
bel
Ada
dan
Jel
as.
4B
aran
g-ba
rang
Ko
ndis
iB
aik,
ber
sih
dari
koto
ran
dan
debu
.
St
atus
/ la
bel
Jela
s. G
ood/
def
ect,
Isi,
koso
ng, d
ipak
ai, d
sb
Sa
fety
/ Qua
lity
Pen
yim
pana
n am
an, s
esua
i sta
ndar
d sa
fety
dan
Qua
lity
Pe
nem
pata
nS
esua
i sta
ndar
d pe
nem
pata
n (b
ox /P
alle
t) da
n tid
ak b
erca
mpu
r.
5
Ala
t ang
kat
angk
ut (F
orkl
ift,
Han
dlift
, ge
roba
k)
Ko
ndis
iB
aik,
Ber
sih,
lam
pu /
bel b
erfu
ngsi
.
La
bel p
erin
gata
nA
da, s
esua
i kon
disi
term
asuk
pen
angg
ung
jaw
ab
Pe
dom
an b
eker
jaP
edom
an B
eker
ja, C
heck
she
et h
aria
n ad
a da
n di
laks
anak
an
Pe
nem
pata
nS
esua
i sta
ndar
d, d
alam
bat
as li
ne ,
Fork
ditu
runk
an
6
Bah
an-b
ahan
be
rbah
aya
Ko
ndis
iTe
rtutu
p, ti
dak
boco
r, tid
ak a
da tu
mpa
han.
Pe
nem
pata
nD
idal
am ra
k
Pe
dom
an b
eker
jaA
da P
ed. B
eker
ja, P
edom
an S
afet
y (M
SD
S)
Id
entit
asA
da la
bel d
an J
elas
.
7
Sik
ap k
erja
PP
ED
ipak
ai d
enga
n be
nar.
Pe
kerja
an /
Tuga
sTu
gas
mas
ing-
mas
ing
jela
s (in
Lin
e &
Off
Line
).
Ti
ngka
h la
kuB
eker
ja d
enga
n su
nggu
h-su
nggu
h
Sa
fety
& Q
ualit
yB
eker
ja s
esua
i Ped
oman
Bek
erja
(Man
ual)
dan
Saf
ety.
8O
ffice
Fi
le /
doku
men
Ters
usun
rapi
pad
a te
mpa
tnya
, tid
ak b
eran
taka
n,
K
abel
/ st
op
kont
akTi
dak
mel
inta
ng d
i jal
an, t
idak
ada
yg
men
gelu
pas,
sam
bung
an td
k ke
ndor
Li
ngku
ngan
ker
jaP
ener
anga
n cu
kup,
suh
u ru
anga
n tid
ak te
rlalu
din
gin/
pana
s (2
4 - 2
6 C
)
Berikut ini adalah contoh dari sebuah daftar periksa yang digunakan dalam kegiatan inspeksi K3.
20© oshcorner.com
3.5.3 Audit Sistem Manajemen K3
Audit sistem manajemen K3 secara berkala diperlukan untuk menentukan apakah sistem (termasuk kebijakan, tujuan dan sasaran K3 perusahaan, penerapan rencana K3, pengendalian operasional dan sebagainya) telah diterapkan dan dipelihara serta apakah perusahaan telah memenuhi tujuan K3 yang telah ditetapkan dalam kebijakan K3.
Audit perlu dilakukan secara objektif dan independen oleh personil yang memiliki wewenang dan kompeten untuk melakukan penilaian tersebut. Personil auditor internal yang kompeten ini mencakup pengetahuan mengenai bagaimana proses audit berjalan, memahami hal-hal yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk menjadi auditor yang berkualitas dan profesional, memiliki pemahaman mengenai elemen-elemen audit SMK3 serta mengetahui peraturan perundangan K3 yang terkait.
Frekuensi pelaksanaan audit internal SMK3 ditetapkan berdasarkan potensi bahaya yang ada di unit kerja, hasil dari audit internal sebelumnya serta setelah suatu kejadian insiden.
Hasil dari audit internal SMK3 harus dapat dipakai oleh manajemen senior dalam proses tinjauan ulang SMK3.
3.5.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Temuan, kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan oleh kegiatan pemantauan, audit dan tinjauan tentang SMK3 perlu didokumentasikan, serta tindakan perbaikan dan pencegahan perlu diterapkan. Manajemen harus menjamin tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut telah dilaksanakan dan ditinjau ulang untuk menentukan efektifitasnya.
Bantuan Praktis : Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Perusahaan harus menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan dari setiap temuan hasil pemantauan dan pengukuran SMK3. Terutama pada hasil audit internal SMK3 di perusahaan.
Tindakan PerbaikanYaitu tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi suatu temuan/ketidaksesuaian yang ditemukan. Tindakan perbaikan tidak langsung menangani sumber penyebab temuan tersebut. Misalnya ditemukan lantai licin akibat adanya genangan air yang berasal dari kebocoran di langit-langit akibat adanya hujan tadi malam. Maka tindakan perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengeringkan/mengepel lantai agar jangan sampai orang terpeleset dan cidera.
Tindakan PencegahanYaitu tindakan yang akan dilakukan untuk mencegah suatu temuan/kondisi yang tidak sesuai untuk terjadi/timbul. Tindakan ini langsung menangani pada sumbernya. Misalnya untuk kasus yang sama, terhadap kondisi kebocoran maka akan dilakukan tindakan pencegahan berupa memperbaiki atap atau mengganti terpal penahan air pada atap bangunan yang rusak/robek sehingga jika terjadi hujan tidak akan bocor. Tindakan tersebut akan mencegah terjadinya kondisi lantai yang licin jika turun hujan.
21© oshcorner.com
Mul
ai
Jadu
al &
Ren
cana
Au
dit
Man
ajer
Aud
it
Penu
njuk
kan
Lea
d Au
dito
r
Man
ajer
Aud
it
Penu
njuk
kan
Angg
ota
Tim
Aud
it
Lead
Aud
itor
Men
yiap
kan
Chec
klis
t Aud
it
Lead
Aud
itor
Konf
irmas
i Ren
-ca
na A
udit
ke
Wak
il Au
dite
e
Lead
Aud
itor
Laks
anak
an A
udit
& C
atat
NC
Lead
Aud
itor &
Tim
Clos
ing
Mee
ting
&
Klar
ifika
si d
ng
Audi
tee
Lead
Aud
itor
Lapo
ran
Has
il
Au
dit k
e M
anaj
er
Audi
t
Lead
Aud
itor
Penj
adua
lan
Audi
t Be
rikut
nya
Atas
H
asil
Audi
t
Man
ajer
Aud
it
Mon
itor I
mpl
emen
-ta
si C
A/PA
Man
ajer
Aud
it
Men
utup
NC
yang
Se
lesa
i
Man
ajer
Aud
it
Lapo
ran
Ran
gkum
an A
udit
ke M
R
Man
ajer
Aud
it
Sele
sai
Contoh Diagran Alir Prosedur Audit Internal
22© oshcorner.com
3.6 TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
3.6.1 Tinjauan Ulang SMK3
Manajemen eksekutif suatu perusahaan pada selang waktu tertentu perlu melakukan tinjauan ulang terhadap SMK3 untuk menjamin kesesuaian dan efektifitasnya dalam memenuhi kebijakan dan tujuan K3.
Peninjauan ulang SMk3 harus cukup luas dan mencakup keterlibatan K3 dalam segala aktifitas, produk atau jasa dari perusahaan, termasuk pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan.
Tinjauan ulang SMK3 mencakup;
a. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan K3b. Tinjauan ulang tujuan, sasaran dan kinerja K3c. Temuan audit SMK3d. Evaluasi efektifitas penerapan SMk3 dan kebutuhan untuk mengubah SMK3 sesuai dengan;
(i) perubahan perundangan;(ii) perubahan harapan dan tuntutan dari pihak yang berkepentingan dan pasar;(iii) perubahan dalam produk atau kegiatan perusahaan;(iv) perubahan dalam struktur perusahaan;(v) pengalaman yang didapat dari insiden K3;(vi) tuntutan pasar;(vii) pelaporan dan komunikasi;(ix) umpan balik (khususnya karyawan)
Kegiatan tinjauan manajemen ini biasanya dilakukan tiap 6 bulan atau setahun sekali. Pelaksanaan tinjauan manajemen terhadap pelaksanaan SMK3 dapat dilakukan melalui pertemuan khusus atau dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan rapat P2K3. Dengan demikian maka dalam rapat tinjauan manajemen tersebut juga terdapat keterlibatan dari wakil tenaga kerja yang duduk sebagai anggota P2K3.
Prinsip-5 Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen. Perusahaan perlu secara rutin meninjau ulang dan terus menerus meningkatkan SMK3 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan.
