Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Pedoman Penerapan
PANITIA PEMBINA K3 (P2K3) PT Brantas Abipraya (Persero)
PENGAWASANBab IV Pasal 5 MENAKERDIREKTUR
PEG. PENGA WAS
AHLI K3
PANITIA BANDING
DOKTER PRSH
P2K3
DEP/DINAS
LUAR DEPNAKER
POLI . PRSH JASA KESEH
PRSH
PEMERINTAH
SWASTA
- INDUSTRI - JASA ----PJIT
PARADIGMA PENGAWASAN K31996 1995 1992 1988 1987 1970SMK3 PerMen.
05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003 Fihak III PJK3 PerMen.04/1995 AHLI
K3 PerMen. 02/1992 PJIT Uap KepMen. 1261/1988 P2K3 PerMen. 04/1987
UU No.1/1970 tentang KK
Era VR 1910 Direct Inspection
Proses transformasi dari rawing ke steering Privatisasi inspeksi
K3
KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan Pasal 9
- Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di tempat kerja -
Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan - APD - Cara
dan sikap bekerja yang aman - Mempekerjakan setelah yakin -
Pembinaan - Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
Pasal 10 - Membentuk P2K3 Pasal 11 - Laporan kecelakaan Pasal 14
- Menempatkan secara tertulis - Memasang poster - Menyediakan APD
secara cuma-cuma
10 Bab 12 Pasal 4 LampiranBab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab
VI Bab VII Bab VIII Bab IX Bab X - Ketentuan Umum - Tujuan Dan
Sasaran SMK3 - Penerapan SMK3 - Audit SMK3 - Kewenangan Direktur -
Mekanisme Pelaksanaan Audit - Sertifikat K3 - Pembinaan Dan
Penngawasan - Pembiayaan - Ketentuan PenutupLampiran I Lampiran II
Lampiran III Lampiran IV : Pedoman Penerapan SMK3 : Pedoman Teknis
Audit SMK3 : Formulir Laporan Audit : Ketentuan Hasil Penilaian
Hasil Audit SMK3
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM 1. Sistem Manajemen
K3
DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3
Bagian dari sistem manajamen perusahaan secara keseluruhan yang
dibutuhkan bagi : pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian
dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman, efisien dan produktif
2. Tempat kerja
tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di
udara
dengan unsur : dilakukan usaha ada tenaga kerja yang bekerja ada
sumber bahaya
3. Audit
pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk menentukan
suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan
pengaturan yang direncanakan, dan dilaksanakan sevara efektif dan
cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan
4. PerusahaanSetiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja
dengan tujuan mencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun
milik negara
5. DirekturPejabat sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 tahun
1970
6. Pegawai Pengawas KetenagakerjaanPegawai tehnis berkeahlian
khusus dari departemen Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri
7. Pengusahaa. Orang atau badan hukum yg menjalankan sesuatu
usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat
kerja b. Orang atau badan hukum yg secara berdiri sendiri
manjalankan sesustu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu
mempergunakan temoat kerja c. Orang atau badan hukum yg di
Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada huruh a
dan b, jika kalau yg diwakili berkedudukan di luar Indonesia
8. PengurusOrang yg mempunyai tugas memimpin langsung tempat
kerja atau lapangan yg berdiri sendiri
9. Tenaga KerjaSetiap orang yg mampu melakukan pekerjaan baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau
barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
10. Laporan AuditHasil audit yg dilakukan oleh Badan Audit yg
berisi fakta yg ditemukan pd saat pelaksanaan audit di tempat kerja
sbg dasar untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja SMK3
11. SertifikatAdalahn bukti pengakuan tingkat pemenuhan
penerapan per.per-uu-an SMK3
12. Menteri
DASAR HUKUMPasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945
Pasal 3, 9 dan 10 UU No.14 Tahun 1969
UU No.1 Tahun 1970
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
DASAR HUKUMPasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945
Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU No. 13 / 2003 Ttg Ketenagakerjaan
UU No.1 Tahun 1970
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
DASAR HUKUM Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
ketenagakerjaan Pasal 3 Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
DASAR HUKUMPasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat
perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan
moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan
moral agama Pasal 10 Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga
kerja yang meliputi :(1) norma keselamatan kerja (2) norma
kesehatan kerja (3) norma kerja (4) pemberian ganti kerugian,
perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerjaUU No.
14/1969
Pragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan KerjaPasal 86 UU
No.13/2003(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral
dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai agama; (2) Untuk melindungi
keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang
optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3)
Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Pasal 87 UU No.13/2003 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi
dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
BAB XVI Bagiaan Kedua Sangsi Administratif
Pasal 190 UU No.13/2003 (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk
mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan
ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal
25, 15, 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat
(1), Pasal 48, 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan
Pasal 160 ayat (1) 87, 106, dan ayat (2) Undang-undang ini serta
peraturan Undangpelaksanaannya. pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa: berupa: a. teguran; teguran; b. peringatan tertulis;
tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; usaha; d. pembekuan
kegiatan usaha; usaha; e. pembatalan persetujuan; persetujuan; f.
pembatalan pendaftaran; pendaftaran; g. penghentian sementara
ssebagian atau seluruh alat produksi; produksi; h. pencabutan ijin.
ijin. (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
K3UU No.14/1969 P. 3, 9, 10 UU No.13 /2003
p. 86 UU No.1/1970 UU No.1/1970 Tempat Kerja a.l. : Tempat Kerja
Per.Men. 05/1996 SMK3
p. 87
PP - SMK3
Perusahaan
Dasar Hukum SMK3Pasal 27 (2) UUD1945 Undang-undang
Ketenagakerjaan Pasal 86UU No.1/1970 Per. Menaker No. 05/Men/1996
Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997
Pasal 87
PP Penerapan SMK3
Sangsi pelanggaran
ILOThe most efficient way to build a sustained safety
culture
Establishment of OSH MS
Regulation Based OSH Program
Risk Based OSH Program
OSH MS
SMK3 MEMBANGUN BUDAYA K3
ReactiveSafety by Natural Instinct Compliance is the Goal
Delegated to Safety Manager Lack of Management Involvement
Dependent Management Commitment Condition of Employment
Fear/Discipline Rules/Procedures Supervisor Control, Emphasis, and
Goals Value All People Training
Independent Personal Knowledge, Commitment, and Standards
Internalization Personal Value Care for Self Practice, Habits
Individual Recognition
Interdependent Help Others Conform Others Keeper Networking
Contributor Care for Others Organizational Pride
Engineering Control
OSH - MS
Behavioral Safety
TUJUAN PENERAPAN SMK3 Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945)
Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga
kerja Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk
menghadapi kompetisi perdagangan global Proteksi terhadap industri
dalam negeri Meningkatkan daya saing dalam perdagangan
internasional Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk
ekspor nasional Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kec. melalui
pendekatan sistem Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial
dan ekonomi yang tekait dengan penerapan K3
KRITERIA PERUSAHAAN Perusahaan dengan :- tenaga kerja 100 org
atau lebih dan atau - potensi bahaya peledakan, kebakaran,
pencemaran dan penyakit akibat kerjaPasal 3 Per. Menaker
No.05/Men/1996
Dalam penerapan SMK3 perusahaan wajib melaksanakan ketentuan
:
Peningkatan Berkelanjutan Peninjauan Ulang Peninjauan &
Peningkatan Ulang& Ulang& SMK3 oleh Peningkatan Manajemen
oleh manajemen
Penetapan Kebijakan K3 dan menjamin Komitmen
Perencanaan K3 Pengukuran dan Evaluasi Penerapan K3
Wajibdilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan
terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan Harus Memenuhi
Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasar - 12 unsur/elemen
Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat
merubah atau menambah unsur-unsur sesuai jenis dan tingkat resiko
bahaya yg ada atas persetujuan MenteriPasal 5 ayat (3)
MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT Untuk pembuktian penerapan SMK3,
prsh dpt melakukan audit melalui badan audit yg ditunjuk Menteri
Audit SMK3 dilakukan meliputi 12 unsur Perubahan atau penambahan
unsur sesuai perkembangan diatur Menteri Direktur berwenang
menetapkan perusahaan yg dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan
pertimbangan tingkat resiko bahaya Audit SMK3 dilaksanakan
sekurang-kurangnya 3 tahun sekali Audit SMK3 dilakukan badan audit
Badan audit membuat RTA Menyampaikan RTA kpd Menteri/Pejabat yg
ditunjuk, pengrurs tempat kerja, kantor tenaga kerja setempat
Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat Prsh wajib
menyediakan dokumen yg diperlukan untuk pelaksanaan audit
Badan audit wajib menyampaikan lapotran audit lengkap kpd
Direktur dgn tembusan kpd pengurus prsh Laporan tsb menggunakan
formulir yg telag ditetapkan Setelah menerima laporan audit,
Direktur melakukan evaluasi dan penilaian Berdasarkan hasil
evaluasi dan penilaian, Direktur :1. Memberikan sertifikat dan
bendera penghargaan sesuai tingkat pencapaian, atau 2.
Menginstruksikan kpd pegawai pengawas untuk mengambil tindakan
berdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran per.per-uu-an
Sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3
tahun Pembinaan dan pengawasan thd penerapan SMK3 dilakukan oleh
Menteri atau Pejabat yg ditunjuk Biaya pelaksanaan audit dibebankan
kpd prsh ybs
Prinsip Dasar1. Penetapan Kebijakan K3 2. Perencanaan Penerapan
K3 3. Penerapan K3 4. Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja
K3 5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3
secara berkesinambung an
Pedoman Penerapan1. Komitmen dan kebijakan 1.1 Kepemimpinan dan
komitmen 1.2 Initial Review 1.3 Kebijakan K3 2. Perencanaan 2.1
Perenc ident bhy, penilaian resiko dan pengend resiko 2.2 Per. per
uu dan persyart lainnya 2.3 Tujuan dan sasaran 2.4 Indikator
kinerja 2.5 Perenc awal dan perencanaan kegiatan yg berlangsung 3.
Penerapan 3.1 Jaminan kemampuan 3.2 Kegiatan pendukung 3.3 Ident
SB, penilaian dan pengendalian resiko 4.Pengukuran dan evaluasi 4.1
Inspeksi dan pengujian 4.2 Audit SMK3 4.3 Tindakan perbaikan dan
pencegahan 5. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Elemen AuditPembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
Pendokumentasian Strategi Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak
Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
Standar Pemantauan Pelaporan dan Perbaikan Pengelolaan material dan
perpindahannya Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK3
Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN1.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN *
organisasi K3 * menyediakan anggaran, SDM dan sarana * penetapan
tanggung jawab, wewenang dan kewajiban * perencanaan K3
* melakukan penilaian1.2. TINJAUAN AWAL K3 * identifikasi
kondisi dan sumber bahaya * pengetahuan dan peraturan perundangan
K3 * membandingkan penerapan * meninjau sebab dan akibat *
efisiensi dan efektifitas
2. PERENCANAAN2.1. MANAJEMEN RESIKO 2.2. PERATURAN PERUNDANGAN
2.3. TUJUAN DAN SASARAN * dapat diukur * satuan/indikator
pengukuran * sasaran pencapaian * jangka waktu pencapaian 2.4.
INDIKATOR KINERJA 2.5. PERENCANAAN AWAL DAN PERNCANAAN KEGIATAN
YANG SEDANG BERLANGSUNG
3. PENERAPAN3.1 JAMINAN KEMAMPUAN
* SDM, sarana dan dana * integrasi * tanggung jawab dan tanggung
gugat * konsultansi, motivasi dan kesadaran * pelatihan dan
kompetensi kerja3.2 KEGIATAN PENDUKUNG
Komunikasi Pelaporan Pendokmentasian Pengendalian dokumen
Pemcatatan dan manajemen informasi
3.3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RESIK o
Manajemen resiko Perencanaan (design) dan rekayasa Pengendalian
administratif Tinjauan kontrak Pembelian Prosedur menghadapi
keadaan darurat atau rencana Prosedur menghadapi insiden Prosedur
rencana pemulihan keadaan darurat
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI4.1 INSPEKSI DAN PENGUJIAN
Personel berpengalaman dan berkeahlian Catatan terpelihara dan
tersedia Peralatan dan metode yang memadai Tindakan perbaikan dan
ketidak sesuaian Penyelidikan atas insiden Temuan dianalisa dan
ditinjau ulang
4.2 AUDIT SiMK3
Dilakuan secara berkala Personel berkompeten Tinjauan ulang dari
hasil audit
4.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN hasil temuan pemantauan,
audit dan tinjauan ulang SiMK3 digunakan untuk perbaikan dan
pencegahan
5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN1. 2. 3.
4. Evaluasi penerapan kebijakan K3 Tujuan,sasaran dan kinerja K3
Hasil temuan audit SMK3 Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan
kebutuhan untuk mengubahnya
Mekanisme dan Teknik AuditSistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja
AUDIT SMK3Per.Menaker No. 05/MEN/1996
UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTAIAN AUDIT SMK3 Alat untuk mengukur
besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat
kerja Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara
independen Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit independen
MEKANISME AUDIT SMK3Pengawasan oleh Instansi Ketenagakerjaan pd
Pem.Prop, Pem.Kab/KotDibuktikan dgn
Audit Ekternal(3 th sekali)Badan Audit (Auditor)
InternalPengusaha/ Pengurus
WajibBagi perusahaan : - Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari
100 org - < 100 org dgn tingkat resiko bahaya tinggi
Tahapan Audit Eksternal1. 2. 3. 4. 5. Pemeriksaan dokumen
Wawancara utk klarifikasi Pengamatan aktivitas Prsh Pengamatan
kondisi dan ling.kerja Penilaian kriteria berdasarkan
temuanPenilaian Kriteria Pertemuan Akhir
Tahap Persiapan Pertemuan Awal Pemeriksaan
Tingkat Penilaian
1. 2. 3. 4. 5.
Tidak berlaku Terpenuhi Tdk terpenuhi minor Tdk terpenuhi mayor
Observasi
Badan Audit SMK3Badan Audit :1. 2. 3. 4. 5. Status Perusahaan
BUMN atau Swasta Nasional Memiliki Kacab di Tk Propinsi Memiliki
bukti Wajib Lapor Ke-TK-an Memiliki minimal 10 Auditor eksternal
senior dan 20 Auditor junior Pengalaman dalam audit sistem
Permohonan Tertulis SKP
SKP (berlaku 3 th)
MenteriDirekturEvaluasi (1 kali dlm 1 th)
AuditorPersyaratan Auditor Eksternal Senior1. 2. 3. 4.
Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK3 minimal 1 th Tlh melaksanakan
Audit kesesuaian dari Audit Eksternal SMK3 minimal 10 kali Tlh
menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK3 minimal 3 kali
Tlh melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal minimal 3 kali
Permohonan Tertulis SKP
SKP (berlaku 3 th)
MenteriDirekturEvaluasi (1 kali dlm 1 th)
RENCANA TAHUNAN AUDITMekanismeDIREKTURDinas Ketenagakerjaan pd
Pem PropPermohonan Utk di Audit (sukarela) Laporan Audit Tetapkan
RTA
Dinas Ketenagakerjaan pd Pem kab/kota PERUSAHAANBadan Audit
Audit Eksternal
TEKNIK AUDIT SMK3
Prinsip Dasar1. Penetapan Kebijakan K3 2. Perencanaan Penerapan
K3 3. Penerapan K3 4. Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja
K3 5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3
secara berkesinambungan
Pedoman Penerapan1. Komitmen dan kebijakan 1.1 Kepemimpinan dan
komitmen 1.2 Initial Review 1.3 Kebijakan K3 2. Perencanaan 2.1
Perenc ident bhy, penilaian resiko dan pengend resiko 2.2 Per. per
uu dan persyart lainnya 2.3 Tujuan dan sasaran 2.4 Indikator
kinerja 2.5 Perenc awal dan perencanaan kegiatan yg berlangsung 3.
Penerapan 3.1 Jaminan kemampuan 3.2 Kegiatan pendukung 3.3 Ident
SB, penilaian dan pengendalian resiko 4.Pengukuran dan evaluasi 4.1
Inspeksi dan pengujian 4.2 Audit SMK3 4.3 Tindakan perbaikan dan
pencegahan 5. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Elemen AuditPembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
Pendokumentasian Strategi Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak
Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
Standar Pemantauan Pelaporan dan Perbaikan Pengelolaan material dan
perpindahannya Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK3
Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANKOMITMEN 1.1 KEBIJAKAN K3 *
tertulis dan bertanggal * ditanda tangani pengusaha/pengurus *
disusun dng proses konsultasi * mengkomunikasikan kebijakan *
dibuat kebijakan khusus bila diperlukan * peninjauan ulang
kebijakan 1.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK * disebar
luaskan dan didokumentasikan * penunjukan penanggung jawab sesuai
peraturan UU * tanggung jawab pimpinan unit * saran ahli K3 *
pelatihan keadaan darurat petugas penanggung jawab * laporan
kinerja K3 * tanggung jawab thd kontraktor dan org lain di tempat
kerja * memelihara dan mendistribusikan info K3 yang baru *
tanggung jawab pengurus untuk menjamin SMK3 dilaksanaka
1.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI
* dicatat dan didokumentasikan * diuapayakan masuk dalam
perencanaan tindakan manajemen * meninjau ulang pelaksanaan SMK31.4
KERTELIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK * pendokumentasian konsultasi
dan keterlibatan TK dan wakil prsh * prosedur konsultasi *
membentuk P2K3 * jabatan Ketua P2K3 sesuai peraturan * jabatan
sekretaris P2K3 ahli K3 * fungsi P2K3 dlm pengendalian resiko *
pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan * tugas P2K3 untuk
membuat laporan ruitin * pembentukan kel.kerja yang diperlukan dan
pelatihannya * pengumuman ttg struktur kel.kerja
2. STATEGI P[ENDOKUMENTASIAN2.1 PERENCANAAN RENSTRA K3 *
identifikasi potensi bahaya oleh petugas kompeten * penetapan
RENSTRA K3 dan penerapan * pembuatan RENSUS berkaitan dng produk,
proses, proyek atau tempat kerja tertentu * perencanaan berdasarkan
potensi bahaya, insiden, catatan K3 * perencanaan tujuan K3 yg dpt
diukur, menentapkan prioritas dan penyediaan sumber daya 2.2 MANUAL
SMK3 * manual meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3
untuk semua tingkatan dlm prsh * bila diperlukan dibuat manual
khusus yg berkaitan dgn produk, proses atau tempat kerja tertentu *
manual SMK3 mudah didapat semua personil prh 2.5 PENYEBARAN
INFORMASI K3 * informasi kegiatan dan maslah K3 disebarkan secara
sistematis * catatan informasi K3 dipelihara dan bersifat
terbuka
3. PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (Design) DAN KONTRAK
3.1 PENGENDALIAN PERANCANGAN * adanya prosedur yg terdokumentasi
dlm tahap perancangan atau perancangan ulang * prosedur dan
instruksi kerja disusun selama tahap perancangan * verifikasi
perancangan dilakukan oleh petugas yg kompeten * semua perubahan
dan modifikasi perancangan yg berimplikasi thd K3 diidentifikasi,
didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yg
berwenang 3.2 PENINJAUAN ULANG KONTRAK adanya prosedur yg mampu
mengidentifikasi dan menilai potansi bahaya K3, lingkungan dan
masyarakat pada saat memasok barang dan jasa dlm suatu kontrak
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahap
tinjauan ulang kontrak o;eh personil yg kompeten kontrak ditinjau
ulang untuk menjamin pemasok dpt memenuhi persyaratan K3 Catatan
tunjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan
4. PENGENDALIAN DOKUMEN 4.1 PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN
Adanya identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan
tanggal modifikasi Tercantum penerima distribusi dokumen Dokumen
edisi terbaru disimpan secara sistematis pd tempat yg ditentukan
Dokumen usang disingkirkan, sedang dokumen usang yg disimpan untuk
keperluan tertentu diberi tanda khusus 4.2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI
DOMUKEN Adanya sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan
dokumen K3 Adanya catatan alasan perubahan dalam dokumen atau
lampirannya Adanya prosedur pengendalian dokumen atau daftar
seluruh dokumen yg mencantumkan status setiap dokumen untuk
mencegah penggunaan dokumen usang
5. PEMBELIAN 5.1 SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA Adanya
prosedur terdokumentasi untuk menjamin spek dan informasi relevan
dgn K3 telah diperiksa sebelum keputusan membeli Spek pembelian
harus sesuia dgn peryaratan peraturan perundangan dan standar yg
berlaku Dilakukan konsultasi dgn TK yg potensial berpengaruh pd
saat keputusan pembelian dilakukan Pertimbangan thd kebutuhan
pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja, sebelum
dilakukan pembelian. 5.2 SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA
YANG DIBELI Barang dan jasa yg dibeli diperiksa kesesuaiannya dgn
spesifikasi pembelian 5.3 KONTROL BARANG DAN JASA YANG DIPASOK
PELANGGAN Dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko thd
barang danjasa yg dipasok pelanggan sebelum digunakan. Catatannya
dipelihara Produk yg disediakan dapat diidentifikasi dengan
jelas
6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3 6.1 SISTEM KERJA Petugas
kompeten telah melakukan identifikasi bahaya potensial dan resiko
dari suatu proese kerja Penetapan tingkat upaya pengendalian resiko
Adanya prosedur kerja terdokumentasi untuk tugas berisiko tinggi.
Bila perlu dengan sistem Ijin Kerja Prosedur kerja atau petunjuk
untuk mengelola resiko terdokumentasi Memperhatikan per.,standar,
ketentuann pel. Saat mengembangkan atau melakukan modifikasi
prosedur atau petunjuk kerja Prosedur kerja dan instruksi kerja
dibuat oleh petugas kompeten dan disahkan pejabat yang ditunjuk
Penyediaan APD dan digunakan secara benar, selalu dlm kondisi layak
APD dipastikan dan dinyatakan laik pakai sesuai dgn ketentuan Upaya
pengendalian resiko ditunjau ulang bila terjadi perubahan proses
kerja
6.2 PENGAWASAN Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
prosedur dan petunjuk kerja Pengawasan dilakukan sesuai tingkat
kemampuan dan tingkat resiko tugas Pengawas berperan dlm
identifikasi bahaya dan pembuatan upaya pengendalian Pengawas
diikutkan dlm pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan PAK
Pengawas ikut serta dlm proses konsultasi 6.3 SELEKSI DAN
PENEMPATAN PERSONIL Persyaratan tugas`tertentu, termasuk
persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi
dan menempatkan TK Penugasanharus berdasarkan kemampuan dan tingkat
ketrampilan TK
6.4 LINGKUNGAN KERJA Dilakukan penilaian lingkungan kerja untuk
mengetahui daerah yg memerlukan pembatasan masuk Adanya
pengendalian atas tempat-tempat dgn pembatasan ijin masuk Fasilitas
dan layanan yg tersedia di tempatn kerja sesuai dgn standar dan
pedoman teknis Rambu keselamatan dan pintu darurat harus dipasang
sesuai standar dan pedoman teknis
6.5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANA PRODUKSI
Dilakukan penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi
serta peralatan yg mencakup verifikasi peralatan pengaaman sesuai
peraturan, standar dan ketentuan Catatan yg memuat data kegiatan
pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan
disimpan dan dipelihara Sarana produksi yg harus terdaftar memliki
sertifikat yg masih berlaku Perawatan, perbaikan dan setiap
perubahan harus dilakukan personel yg kompeten Perubahan sarana
produksi harus sesuai persyaratan peraturan Terdapat prosedur untuk
permintaan pemeliharaan perlatan yg kondisi K3 nya kurang baik dan
perlu perbaikan Terdapat sistem penandaan bagi alat yang tidak aman
atau yg sudah tidak digunakan Bila diperlukan dilakukan penerapan
sistem penguncian pengoperasian (lock out system) Terdapat prosedur
persetujuan untuk menjamin peralatan produksi dlm kondisi aman
untuk diopersaikan
6.6 PELAYANAN Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan, bila prh dikontrak untuk menyediakan
pelayanan yg tunduk pd standar dan UU KK Adanya prosedur untuk
menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan, bila prh diberi
pelayanan melalui kontrak 6.7 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN
DARURAT Potensi keadaan darurat (di luar/di dlm tempat kerja) telah
diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat didokumentasikan
Prosedur diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yg
kompeten TK mendapat instruksi dan pelatihan yg sesuai tingkat
resiko Petugas diberikan pelatihan khusus Instruksi dan hubungan
keadaan darurat diperlihatkan secara jelas/mencolok dan diketahui
seluruh TK Alat dan sistem diperiksa, diuji dan dipelihara secara
berkala Kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat
keadaan darurat telah dinilai petugas yg kompeten
6.8 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN Evaluasi alat P3K dan
menjamin sistem P3K yg ada memenuhi standar dan pedoman teknis
Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai per.per-uuan yg
berlaku
7. STANDAR PEMANTAUAN 7.1 PEMERIKSAAN BAHAYA Pelaksanaan
inspeksi secara teratur Dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus
dan TK yg telah dialatih Mencari masukan dr petugas di tempat yg
diperiksa Menggunakan cheklist Laporan inspeksi kpd Pengurus dan
P2K3 Memantau tindakan kolektif untuk menentukan efektifitasnya 7.2
PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA Dilaksankan secara teratur dan hasilnya
dicatat dan dipelihara Meliputi faktor fisik, kimia, biologis,
radiasi dan psikologis 7.3 PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN
PENGUJIAN Adanya sistem terdokumentasi thd identifikasi, kalibrasi,
pemeliharaan dan penyimpanan alat pemeriksaan, ukur dan uji K3 Alat
dipelihara dan dikalibrasi petugas yg kompeten
7.4 PEMANTAUAN KESEHATAN Pemantauan kesehatan TK sesuai
per.per-uu-an Dilakukan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan
kesehatan perlu dilakukan Dilakukan oleh Dokter pemeriksa yg
ditunjuk Adanya pelayanan kesehatan kerja sesuai per. yg berlaku
Catatan pemantauan kesehatan dibuat sesuai dgn per.peruu-an yg
berlaku
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN 8.1 PELAPORAN KEADAAN
DARURAT Adanya prosedur proses pelaporan sumber bahaya da
diberitahukan setiap personil 8.2 PELAPORAN INSIDEN Adanya
prosaedur terdokumentasi yg menjamin semua kecelakaan dan PAK serta
insiden dilaporkan Pelaporan kec. dan PAK sesuai per.per-uu-an 8.3
PENYELIDIKAN KECELAKAAN Adanya prosedur penyelidikan kec. dan PAK
Dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yg telah dilatih Laporan
penyelidikan berisi saran dan jadwal pelaksanaan perbaikan Tindakan
perbaikan diberikan kpd petugas yg ditunjuk Tindakan perbaikan
didiskusikan dgn TK di tempat terjadinya kec. Pemantauan
efektivitas tindakan perbaikan
8.4 PENANGAN MASALAH Adanya prosedur untuk mnanganai masalah K3
sesuai per.per-uu-an yg berlaku TK diberitahu prosedur penanganan
masalah K3 dan menerima informasi kemajuan penyeleseiannya
9. PENGELOLAAN MATAERIAL DAN PERPINDAHANNYA
9.1 PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS Adanya prosedur
mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resioko yg berhubungan
dgn penanganan secara manual dan mekanis Dilakukan oleh petugas yg
kompeten Prsh menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian
resiko Metode penananan bahan meliputi metode mencegahan thd
kerusakan, tumpahan dan
9.2 SISTEM PENGANKUTAN DAN, PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN Adanya
prosedur yg menjamin bahan disimpan dan dipindahkan dgn cara yg
aman sesuai per. Adnya prosedur yg menjelaskan persyaratan
pengendalian bahan yg dapat rusak atau kedaluwarsa Terdapat
prosedur yg menjamin bahan dibuang dgn cara aman sesuai per.
9.3 BAHAN-BAHAN BERBAHAYA Prsh telah mendokumentasikan prosedur
penyimpanan, penanganan dan pemindahan bahan berbahaya sesuai per.
MSDS yg komprehensif hrus dibuat Terdapat sistem intuk
mengidentifikasi dan pelebelan bahan berbahaya Rambu peringatan
bahaya dipampang sesuai persyaratan per. dan standar Terdapat
prosedur terdokumentasi penanganan secara aman bahan berbahaya
Pelatihan thd petugas yang menangani
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 CATATAN K3 Prsh mempunyai prosedur untuk
mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan
menyimpan catatan K3 Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman
teknis yg relevan dipelihara di tempat yg mudah didapat Terdapat
prosedur yg menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan
catatan Catatan untuk peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara
Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan dipelihara
10.2 DATA DAN PELAPORAN K3 Data K3 yg terbaru dikumpulkan dan
dianalisa Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan diiformasikan dlm
prsh.
11. AUDIT SMK3 11.1 AUDIT INTERNAL SMK3 Audit SMK3 yg terjadwal
dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan
menentukan apakah kegiatan tsb efektif Dilakukan oleh petugas yg
kompeten dan independen di prsh Laporan audit didistribusikan kpd
manajemen dan petugas lain yg berkepentingan Kekurangan yg
ditemukan pd saat audit dirpioritaskan dan dipantau untuk menjamin
dilakukan tindakan perbaikan
12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1 STRATEGI PELATIHAN Telah dilakukan analisis kebutuhan
pelatihan K3 Rencana pelatihan K3 disusun bagi semua tingkatan TK
perusahaan Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat
kemampuan dan keahlian Pelatihan dilakukan oleh orang atau Badan
kompeten dan diakreditasi menurut ketentuan per. Adanya fasilitas
dan sumber daya yg memadai untuk pelaksanaan pelatihan yg efektif
Prsh mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan
Evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin
peningkatan secara berkelanjutan Program pelatihan ditinjau ulang
secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif
12.2 PELATIHAN BAGI MANAJEMEN DAN SUPERVISOR Anggota manajemen
eksekutif dan pengurus berperan dlm pelatihan yg mencakup
penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip dan pelaksanaan K3
Manajer dan supervisor menerima pelatihan yg sesuai dengan peran
dan tanggung jawab ybs 12.3 PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA Pelatihan
diberikan kpd semua TK termasuk TK baru dan yg dipindahkan
Pelatihan diberikan bila terjadi perubahan sarana produksi Bila
diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kpd semua TK
12.4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI PENGUNJUNG DAN KONTRAKTOR
Prsh mempunyai program pengenalan Kebijakan dan Prosedur K3 untuk
semua TK Terdapat prosedur yg menetapkan untuk memberikan taklimat
(briefing) K3 kpd pengunjung dan mitra kerja 12.5 PELATIHAN
KEAHLIAN KHUSUS Prsh mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan thd
persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dng per. Untuk
melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan
TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILANTabel I
%0 59 % 60 84 % 85 100 %
Kecil 64 kriteriaTindakan hukum Bendera perak sertifikat Bendera
emas sertifikat
Sedang 122 kriteriaTindakan hukum Bendera perak sertifikat
Bendera emas sertifikat
Besar 166 kriteriaTindakan hukum Bendera perak sertifikat
Bendera emas sertifikat
Lampiran IV
Tabel II : PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN
PENERAPANNo 1 ELEMEN Pembangunan dan pemeliharaan komitmen TINGKAT
AWAL 1.1.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.3; 1.4.1; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5;
1.4.6; 1.4.7; 1.4.8; 2.3.1 TINGKAT TRANSISI 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1;
1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.4.2; 1.4.9; 1.4.10 TINGKAT LANJUTAN 1.1.2;
1.1.4; 1.1.6; 1.2.3; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.2;
2 3 4 5 6
Strategi pendokumentasian Peninjauan ulang desain dan kontrak
Pengendalian dokumen Pembelian Keamanan bekerja berdasarkan
SMK3
2.1.1; 2.1.2; 2.2.1 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.2 4.1.1;
4.1.2; 4.2.1
2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.2; 3.1.4; 3.2.3; 3.2.4
4.1.3; 4.1.4; 4.2.2; 4.2.3; 5.1.4; 5.3.1; 5.3.2 6.1.9; 6.7.4
5.1.1; 5.2.1 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.5; 6.1.7; 6.1.8; 6.2.1;
6.3.2; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.6;
6.5.7; 6.5.8; 6.7.1; 6.7.3; 6.7.5; 6.8.1; 6.8.2 7.1.1; 7.2.1;
7.2.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.4.5 8.1.1; 8.2.2; 8.3.1; 8.4.1; 8.4.2;
9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4; 10.1.1;
10.1.2
5.1.2; 5.1.3 6.1.4; 6.1.6; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1;
6.5.1; 6.5.5; 6.5.9; 6.6.1; 6.6.2; 6.7.2; 6.7.6; 6.7.7;
7
Standar pemantauan
71.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.4.1; 7.4.2 8.2.1; 8.3.2; 8.3.5 9.1.3;
9.3.5; 9.3.6; 10.1.3; 10.1.5; 10.2.1
7.1.5; 7.1.6; 7.3.1; 7.3.2;
8 9 10 11
Pelaporan dan perbaikan Pengelolaan material dan perpindahannya
Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK3
8.3.3; 8.3.4; 8.3.6; 9.1.4; 9.2.2; 10.1.4; 10.2.2 11.1.1;
11.1.2; 11.1.13; 11.1.4;
12
Pengembangan ketrampilan dan kemampuan
12.2.1; 12.2.2; 12.3.1; 12.4.1; 12.5.1
12.1.2; 12.1.3; 12.1.4; 12.1.5; 12.1.6; 12.3.2; 12.4.2;
12.1.1; 12.1.7; 12.1.8; 12.3.3;
