PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR TAHUN 2015TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJALEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PRABUMULIHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a.

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Daerah di lingkungan Lembaga Teknis Pemerintah Kota Prabumulih maka perlu disusun Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih;bahwa berdasarkan pertimbangan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Prabumulih.

Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisiasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PRABUMULIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Prabumulih;2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;

3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;

6. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintahan;

7. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pelayanan DPRD Kota Prabumulih;

9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang berbentuk badan dan kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Prabumulih merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Prabumulih;11. Inspektur adalah kepala inspektorat Kota Prabumulih;12. Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;14. Unit Pelaksana Teknis Badan atau UPTB adalah UPTB Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah;15. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD adalah UPTD Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana tugas Teknis Daerah;BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASIBagian Pertama

Badan KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakParagraf 1

Kepala BadanPasal 2

(1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di pimpin oleh seorang kepala Badan

(2) Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pembinaan di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaporan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud ayat (2) diatas Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. Memimpin Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

b. Menyiapkan program kebijakan operasional sesuai dengan tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA),

c. Menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diterima Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi lain di Kota Prabumulih

e. Mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan operasional di bidang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA),

f. Mempunyai fungsi dalam pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah kota prabumulih di bidang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA),

g. Melakukan Analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA)

Paragraf 2

SekretariatPasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan adminstrasi perkantoran, perlengkapan, perbekalan, perencanaan program dan pengelolaan keuangan serta kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sekretaris mempunyai fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana, program ketenagaan dan penyusunan laporan.

b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perawatan dan pemeliharaan, perlengkapan serta perbekalan.

c. Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan.

d. Pelaksanaan penyelenggaraan adminstrasi kepegawaian.

(4) Sekretaris membawahi :

a. Subbag Kepegawaian;

b. Subbag Perencanaan dan Keuangan;

c. Subbag Umum dan Perlengkapan Perbekalan.

Pasal 4(1) Sub bagian kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian,

(2) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepala sub bagian kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 5(1) Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian.

(2) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, mengelola dan mengendalikan keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepala sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan.

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6(1) Sub bagian umum dan perlengkapan perbekalan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian

(2) Kepala sub bagian umum dan perlengkapan perbekalan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perkantoran, pelayanan dan pengelolaan perlengkapan perbekalan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepala sub bagian umum dan perlengkapan perbekalan mempunyai tugas :

a. Melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan perkantoran, pelayanan dan pengelolaan perlengkapan perbekalan.

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Paragraf 3

Bidang Keluarga BerencanaPasal 7(1) Bidang keluarga berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang

(2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana serta kesehatan reproduksi.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana ayat (2) diatas Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, KIE dan advokasi program KB serta kesehatan reproduksi.b. Pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, KIE dan advokasi program KB serta kesehatan reproduksi;

c. Pengevaluasian pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja, perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, KIE dan advokasi program KB serta kesehatan reproduksi.(4) Bidang Keluarga Berencana membawahi :a. Subbid Pengaturan Kelahiran dan Hak-Hak Reproduksi;b. Subbid KIE dan Advokasi.Pasal 8(1) Subbid pengaturan kelahiran dan hak-hak reproduksi dipimpin oleh seorang kepala subbidang;(2) Kepala Subbid Pengaturan Kelahiran dan Hak-Hak Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, program remaja, hak-hak reproduksi, jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta penanggulangan masalah kespro dalam kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut kepala subbid pengaturan kelahiran dan hak-hak reproduksi mempunyai fungsi :a. Melaksanakan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja.

b. Melaksanakan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

c. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak melalui promosi serta konseling

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9(1) Subbid KIE dan Advokasi dipimpin oleh seorang kepala subbidang

(2) Kepala Subbid KIE dan Advokas mempunyai tugas pokok memantapkan informasi program melalui komunikasi informasi dan edukasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepala subbid KIE dan advokasi mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan dan memantapkan informasi program kepada pejabat pengambil keputusan dan mensosialisasikan program dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

b. Melaksanakan promosi dan KIE program KB, kesehatan reproduksi serta KRR

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Bidang Keluarga SejahteraPasal 10(1) Bidang keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang kepala bidang

(2) Kepala Bidang keluarga sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepala bidang keluarga sejahtera mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan program ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, pengembangan institusi dan peran serta masyarakat.

b. Pengendalian penyelenggaraan program ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, pengembangan institusi dan peran serta masyarakat.

(4) Bidang keluarga sejahtera membawahi:

a. Subbidang ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluargab. Subbidang institusi dan peran masyarakatPasal 11(1) Subbidang ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga dipimpin oleh seorang kepala subbidang

(2) Kepala Subbid Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok catur bina dan keluarga sejahtera.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepala subbid ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluargab. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanPasal 12(1) Subbidang institusi dan peran masyarakat dipimpin oleh seorang kepala subbidang

(2) Kepala Subbid institusi dan peran masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengevaluasi pengendalian program institusi dan peran serta masyarakat melalui antar lembaga dan institusi lini lapangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepala subbid institusi dan peran masyarakat mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peran serta masyarakat melalui kerjasama antar lembaga dan institusi lini lapangan.

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian PendudukPasal 13(1) Bidang Data Informasi dan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Data,Informasi dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pencatatan, pelaporan, melaksanakan analisis dan evaluasi program keluarga berencana serta keluarga sejahtera.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Penerapan kebijakan, pengembangan system data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga.

b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi serta komunikasi.

c. Evaluasi pelaksanaan program dan penyebar luasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

d. Penerapan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

e. Pelaksanaan dan perencanaan pengendalian kuantitas penduduk, perumusan parameter dan proyeksi kependudukan.

f. Menganalisa dampak pertambahan penduduk dan meningkatkan kerjasama pendidikan kependudukan.

(4) Bidang Data, Informasi Pengendalian Penduduk.

a. Subbidang Data,Informasi dan Pengendalian Penduduk.b. Subbidang Data, Analisa dan Evaluasi. Pasal 14(1) Subbid Data,Analisa dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.(2) Kepala Subbid Data, Analisa dan Evaluasi yang mempunyai tugas pokok melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepala subbid data,analisa dan evaluasi mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinir dan mengumpulkan pelaporan bulanan program KB dan KS serta data hasil pendataan program KB dan KS.

b. Mengevaluasi dan mengolah data berbasis teknologi informasi serta komunikasi.

c. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 15(1) Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Penyebarluasan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.

(2) Kepala Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas pokok melakukan kajian dan evaluasi terhadap pengendalian kuantitas penduduk, perumusan dan proyeksi penduduk serta menganalisa dampak pertambahan penduduk dan meningkatkan kerjasama pendidikan kependudukan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Penyebarluasan Informasi mempunyai fungsi :

a. Mengevaluasi dan menganalisa kegiatan program pengendalian kuantitas penduduk, perumusan dan proyeksi penduduk.

b. Menganalisa dampak pertambahan penduduk.

c. Melaksanakan peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan.

d. Penyebarluasan data informasi berbasis teknologi informasi serta komunikasi

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 16(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang,

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalian serta mengevaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak serta peranan organisasi wanita, perlindungan hak-hak perempuan dan partisipasi masyarakat.

b. Pengendalian program pemberdayaan perempuan, peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak serta peranan organisasi wanita, perlindungan hak-hak perempuan dan partisipasi masyarakat.

(4) Bidang pemberdayaan perempuan membawahi :a. Subbid Pemberdayaan Perempuan

b. Subbid Perlindungan Anak.Pasal 17(1) Sub bidang pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang

(2) Kepala Subbid mempunyai tugas pokok melaksanakan program peningkatan peranan organisasi wanita dalam pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepala subbid pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan, mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan dan koordinasi peningkatan peranan organisasi wanita dalam pembangunan.

b. Melaksanankan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18(1) Sub bidang perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang (2) Kepala Subbid Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perlindungan hak anak, kesejahteraan dan perlindungan anak serta partisipasi masyarakat didalam perlindungan terhadap anak. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut kepala subbid perlindungan anak mempunyaii fungsi:a. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perlindungan hak anak serta partisipasi masyarakat dalam perlindugan terhadap Anak.b. Melakukan pendampingan terhadap anak bermasalah yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Paragraf 7Kepala Unit Pelaksana TeknisPasal 19(1) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

(2) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud ayat (2) diatas kepala unit pelaksana teknis badan mempunyai fungsi :

a. Mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan angka kredit bagi penyuluh KB

b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di kecamatan

c. Menginventarisasi barang-barang milik Daerah/Negara di kecamatan

d. Melaksanakan kegiatan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan di kecamatan.

e. Berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan sector terkait dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan

f. Melaksanakan program peningkatan partisipasi pria, perlindungan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak

g. Melaksanakan pembinaan kegiatan KIE-KB, kesehatan reproduksi dan kegiatan catur bina (BKB, BKR, BKL, dan BLK)

h. Melaksanakan kegiatan program pemberdayaan organisasi wanita, perlindungan hak perempuan dan partisipasi masyarakat

i. Menumbuhkembangkan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan organisasi wanita, perlindungan hak perempuan dan partisipasi masyarakat.

j. Menumbuhkembangkan program organisasi perempuan yang ada di kecamatan

k. Pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan alat kontrasepsi

l. Melaksanakan pendataan keluarga dan mutasi data keluarga

m. Monitoring, evaluasi program dan pelaporan KB/KS

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

o. Menyampaikan laporan kepada kepala badan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Paragraf 8Subbagian Tata Usaha UPTBPasal 20(1) Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kasubbag tata usaha.

(2) Kasubbag tata Usaha Teknis Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi perkantoran, perlengkapan serta kepegawaian.

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan perbekalan.

b. Pelaksanaan penyelenggara administrasi kepegawaian.

Paragraf 9Jabatan FungsionalPasal 21(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang disebut penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PLKB);

(2) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana, pengelola dan pengerak dalam KB nasional di Desa dan kelurahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut penyuluh lapangan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan di desa dan kelurahan.

b. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan sector terkait dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.

c. Melaksanakan program peningkatan partisipasi pria, perlindungan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.

d. Melaksanakan pembinaan kegiatan KIE-KB, kesehatan reproduksi dan kegiatan catur bina (BKB, BKR, BKL, dan BLK)

e. Menumbuhkembangkan pemberdayaan keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi produktif.

f. Melaksanakan kegiatan program pemberdayaan perempuan, pemberdayaan organisasi wanita, perlindungan hak perempuan dan partisipasi masyarakat

g. Menumbuhkembangkan program organisasi perempuan yang ada di desa dan kelurahan.

h. Pengawasan dan pemantauan terhadapat penggunaan alat kontrasepsi

i. Melaksanakan pendataan keluarga dan mutasi data keluarga

j. Monitoring, evaluasi program dan pelaporan KB/KS

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BadanBagian KeduaBadan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan/DesaParagraf 1

Kepala BadanPasal 22(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanKelurahan/Desa di pimpin oleh seorang Kepala Badan.

(2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanKelurahan/Desa mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanKelurahan/Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanKelurahan/Desa mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan PemerintahanKelurahan/Desa;

b. Perumusan dan penyiapankebijakan pelaksanaan otonomi Desa dan peningkatan pendapatan Desa;

c. Perumusan dan penyiapan kebijakan sosial budayamasyarakat;

d. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;

e. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;

f. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;

g. Pengkoordinasian penyusun program dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanKelurahan/Desa;

h. Pengevaluasian pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat PemerintahanKelurahan/Desa;

i. Pelaksanaan administrasi tata usaha.Paragraf 2Sekretariat

Pasal 23

(1) Bagian sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keprotokolan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan rencana kerja, pengelolaan dan pengendalian serta penatausahaan dan menyusun laporan keuangan.(2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi serta kearsipan;c. Pengelolaan urusan keprotokolan;d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;f. Pengelolaan urusan program kegiatan,penyusunan rencana kerja;g. Pengelolaan urusan keuangan.(3) Sekretariat membawahi :

a. Subbag Umum dan Kepegawaian;

b. Subbag Keuangan;

c. Subbag Perencanaan dan Perundang-Undangan.Pasal 24(1) Sub Bagian Umum dan Pegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, urusan perlengkapan dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian serta perlengkapan;

b. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, memantau dan mengawasi pelaksanaan bawahan/staf;

c. Mengatur pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan administrasi;

d. Mengatur pelaksanaan kegiatan pengurusan rumah tangga yang meliputi pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban, pelayanan tamu dan pelayanan keperluannya;

e. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian alat perlengkapan, alat tulis dan barang - barang inventaris lainnya dilingkungan badan;

f. Mengatur pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan pengurus administrasi perjalanan dinas;

g. Melaksanakan konsultasi kegiatan dengan unit kerja terkait;

h. Menyusun laporan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;

i. Memberikan penilaian kepada bawahan setiap akhir tahun dalam daftar penilaian pelaksanaan (SKP);

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris;

k. Menyusun usulan kenaikan pangkat, gaji, diklat, pensiun, kesejahteraan pegawai, DUK, dan SKP;

l. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan daftar hadir dan absensi pegawai badan;

m. Mengatur pelaksanaan pengadministrasian urusan kepegawaian;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakanpengelolaan, pengendalian serta penatausahaan dan menyusun laporan keuangan baik secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku.(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;

b. Mendistribusikan tugas, petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan sub bagian keuangan;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan/staf;

d. Mengendalikan dan memantau penggunaan dan realisasi anggaran rutin dan pembangunan dilingkungan badan;

e. Mengkoordinasikan pelayanan informasi bidang keuangan kepada aparat pengawasan fungsional dan menyusun tanggapan terhadap hasil pemeriksaan;

f. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pejabat pada unit kerja;

g. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP);

h. Melakukan pengaturan surat menyurat yang menyangkut pengelolaan keuangan;

i. Menyiapkan bahan dan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

j. Melakukan penyusunan pelaporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;

k. Membuat laporan baik secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku;

l. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26(1) Sub Bagian Perencanaan dan Perundang- Undangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perundang -Undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan data, informasi serta menyusun laporan, monitoring dan evaluasi.(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana strategis (Renstra) Badan;

b. Mendistribusikan tugas kebawahan/staf;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan/staf;

d. Menyusun rencana kerja Badan;

e. Menghimpun dan menyusun program dan perencanaan terhadap kegiatan Badan;

f. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan anggaran Badan;

g. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan perubahan anggaran Badan;

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil program kegiatan Badan;

i. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan koordinasi kepada sub bagian lainnya yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Badan;

k. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan tugas;

l. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ( SKP );m. Memberikan petunjuk pembuatan naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan perencanaan dan produk hukum baik yang mengatur kedalam maupun keluar Badan;

n. Memberikan saran dan pertimbangan hukum, menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan dilingkungan Badan;

o. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.Paragraf 3Bidang Pemerintahan Kelurahan/Desa

Pasal 27(1) Bidang Pemerintahan Kelurahan/ Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan Kelurahan / Desa, menyusun perencanaan teknis penguatan kapasitas manajemen Kelurahan / Desa, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan / Desa serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengendalian dana pembangunan Kelurahan / Desa baik yang berasal dari Pemerintah maupun swasta serta penyelenggarakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kelurahan / Desa serta penyelenggaraan, bimbingan dan pelatihan teknis Kelurahan / Desa.(2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang PemerintahanKelurahan / Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penyusun perencanaan teknis pembinaan dibidang penyelenggaraan Kelurahan / Desa;b. Pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan administrasi Kelurahan / Desa;c. Pembinaan dan fasilitas penguatan kapasitas dan manajemen Kelurahan / Desa;d. Pembinaan dan fasilitas pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan / Desa;e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengendalian dana pembangunan Kelurahan / Desa baik yang berasal dari Pemerintah maupun swasta;f. Pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Kelurahan;g. Penetapan pedoman, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan;h. Pelaksanaan, penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kelurahan / Desa;i. Penyelenggaraan bimbingan teknis aparatur Kelurahan / Desa;j. Pengkoordinasian & fasilitasi pengolahan data profil Desa/ Kelurahan;k. Fasilitasi & monitoring pemilihan kepala Desa;l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemerintah Desa& menyiapakan bahan dalam penyelesaian masalah;m. Memberikan saran & pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan kegiatan;n. Merumuskan pedoman pelaksanaan fasilitasi & pembinaan ADD & APBD.(3) Bidang Pemerintahan Kelurahan/ Desa membawahi :

a. Subbid Aparatur Pemerintahan Kelurahan/Desa

b. Subbid Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan/Desa.Pasal 28(1) Sub Bidang Aparatur PemerintahanKelurahan / Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang. Kepala Subbid Aparatur PemerintahanKelurahan / Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PemerintahanKelurahan / Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbid Aparatur PemerintahanKelurahan / Desa mempunyai fungsi :

a. Melaporkan hasil bidang pemerintah Kelurahan / Desa guna memberikan usul saran kepada atasan demi kelancaran tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas - tugas bidang PemerintahanKelurahan / Desa;

c. Menyediakan dan menyusun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk untuk pelaksanaan tugas kasubbid PemerintahanKelurahan / Desa;

d. Merencanakan operasional kegiatan bidang PemerintahanKelurahan / Desa baik secara bulanan, tahunan maupun insidential;

e. Memberi petunjuk dan bimbingan bawahannya dalam pelaksanaan tugas - tugas dinas sehari - hari;

f. Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan pada SKP;

g. Mengatur tugas - tugas sub bidang PemerintahanKelurahan / Desa dan unit kerja terkait untuk terciptanya kelancaran tugas;

h. Memberikan petunjuk tentang pembuatan konsep naskah dinas dan surat - surat biasa yang berhubungan dengan tugas - tugas PemerintahanKelurahan/Desa;

i. Mengevaluasi, meneliti, mempelajari dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan PemerintahanKelurahan / Desa;j. Menyampaikan pedoman, petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi PemerintahanKelurahan / Desa;

k. Melaksanakan tugas - tugas yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29(1) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan / Desadipimpin oleh Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan / Desa mempunyai tugas pokok meyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan juknis di pendapatan belanja Kelurahan / Desa, inventarisasi potensi dan kekayaan Kelurahan/Desa, pembinaan kekayaan Kelurahan / Desa, mengkoordinasi pembinaan dan pemantauan terhadap penyusunan anggaran dan belanja Kelurahan / Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbid. Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan / Desa mempunyai fungsi :

a. Mencari, mengumpul, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pendapatan dan kekayaan Kelurahan / Desa;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendapatan dan kekayaan Kelurahan/Desa;

c. Menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang pendapatan dan kekayaa Desa dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Mengumpulkan bahan dan data tentang kekayaan kelurahn/Desa serta menyiapkan bahan penyuluhan serta petunjuk teknis pembinaan;

e. Melaksanakan pembinaan inventaris kekayaan serta tata cara penggunaan dan perubahan status serta kekayaan Kelurahan / Desa;

f. Mengadakan pembinaan dan pemantauan terhadap penyusunan APBD;

g. Membuat laporan hasil pekerjaan Kasubbid pendapatan dan kekayaan Kelurahan / Desa dan selanjutnya memberikan saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas - tugas dapat terlaksana dengan baik, serta merencanakan kegiatan bulanan maupun tahunan;

i. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang - undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman pelaksanaan tugas sub bidang pendapatan dan kekayaan Kelurahan / Desa;

j. Melaksanakan koordinasi kepada sub bidang lain yang terkait untuk kelancaran tugas;

k. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP);l. Melaksanakan koordinasi kepada sub bidang lain yang terkait untuk kelancaran tugas;

m. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4Bidang Ketahanan dan Sosial BudayaPasal 30(1) Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi,supervisi,monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan sosial budaya masyarakat, swadaya gotong royong masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), anak dan remaja.(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penyusunan rencana teknis pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;b. Pembinaan dan fasilitas pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;c. Fasilitasi danmotivasi peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;

d.Pembinaan,fasilitas, pemantauan dan pengawasanterhadap penyelenggaraan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, anak dan remaja.(3) Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya membawahi :

a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adatb. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.Pasal 31(1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang. Kepala Subbid Kelembagaan Masyarakat dan Adat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan lembaga adat, sosial budaya masyarakat dan memotivasi swadaya gotong royong masyarakat.(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbid. Kelembagaan Masyarakat dan Adat mempunyai fungsi :

a. Membantu Kabid. Ketahanan dan Sosial Budaya dalam bidang tugasnya;

b. Pendistribusian tugas kepada bawahan/staf;

c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan/staf:

d. Menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan adat, budaya dan tradisi masyarakat;

e. Merencanakan dan menyusun tugas - tugas kelembagaan masyarakat dan adat;

f. Menginventarisasi kelembagaan masyarakat dan adat Kelurahan / Desa;

g. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan secara continue terhadap kelembagaan masyarakat dan adat Desa /Kelurahan untuk dijadikan bahan kajian untuk pemecahan masalah;

h. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat Desa/Kelurahan khususnya dalam usaha kegiatan PKK, LPMD/K, KPM dan lain - lain;

i. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pihak semua kinerja kelembagaan masyarakat dan adat;

j. Mengadakan koordinasi secara horizontal untuk menyapaikan masalah peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

k. Membina menyelenggarakan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM);

l. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32(1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang. Kepala Subbid.Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga anak dan remaja serta pemberdayaan masyarakat miskin.(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbid.mempunyai fungsi :

a. Membantu Kabid. Ketahanan dan Sosial Budaya dalam bidang tugasnya;

b. Menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan SDM;

c. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, memantau dan mengevaluasi pelaksaan kegiatan bawahan/staf;

d. Menyusun program pembinaan peningkatan pengetahuan, keterampilan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, PKK, LPM dan lain - lain;

e. Menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis tentang pemberdayaan masyarakat;

f. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta menyusun laporan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri;

Paragraf 5Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat GunaPasal 33(1) Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan usaha ekonomi masyarakat serta pemanfaatan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna.(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyaifungsi sebagai berikut :

a. Penyusun Rencana Teknis dan fasilitas program peningkatan usaha ekonomi masyarakat;b. Pemberdayaan masyarakat miskin;c. Pembina dan fasilitas pengembangan kelompok usaha kecil;d. Peningkatan dan fasilitas pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi masyarakat;e. Pembina dan fasilitas pemberian bantuan usaha ekonomi masyarakat;f. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peningkatan usaha ekonomi masyarakat;g. Pembinaan, fasilitas, supervisi kebutuhan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;h. Penyelenggaraan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna.(3) Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna membawahi :

a. Sub Bidang Bantuan Pembangunanb. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

Pasal 34(1) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang. Kepala Subbid.Bantuan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan masyarakat pembangunan, memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan, pemeliharaan, pemanfatan sarana dan prasarana. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan dan penyediaan dana pembangunan Kelurahan / Desa baik dana dari pemerintah maupun swasta. Serta pelayanan informasi data profil dan proyek masuk Kelurahan / Desa, sebagai modal dasar pembangunan.(2) Dalam melaksanakan tugas pokok kepala subbid bantuan pembangunan mempunyai fungsi :a. Membantu usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam bidang tugasnya;b. Perumusan rencana kerja sub bidang bantuan pembangunan;c. Pendistribusian tugas kepada bawahan;d. Pemantauan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan/staf;e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang bantuan pembangunan;f. Mengadakan pembinaan dan pelatihan pembangunan Kelurahan / Desa;g. Melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi/unit kerja bidang tugas bantuan pembangunan;h. Mengembangan partisipasi masyarakat dalam penyediaan pemilihan pembangunan dan akses terhadap kebutuhan pembangunan dalam masyarakat;i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang bantuan pembangunan;j. Melaksanakan tugas dinas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35(1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang. Kepala Subbid.Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan, pemanfaatan dan memasyarakatkan Teknologi Tepat Guna (TTG).(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbid.Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai fungsi :a. Membantu kepala bidang usaha ekonomi dan pemanfaatan TTG dalam bidang tugasnya;b. Membuat rencana kerja sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;c. Menyusun rencana kerja sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat ;d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan/ staf;e. Memantau, mengawasi kegiatan bawahan/staf;f. Mengkoreksi dan menjalankan konsep pedoman dan petunjuk teknis tentang peningkatan peranan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;g. Menyusun program pembinaan dan peningkatan peran usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;h. Memeriksa dan menganalisa data permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka pembinaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;j. Mengarahkan dan membina masyarakat Kelurahan / Desa agar berwirausaha;k. Menginformasikan masalah - masalah dan solusi pemecahannya;l. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;m. Mengadakan pendataan, pembinaan, pelatihan tentang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat Kelurahan / Desa;n. Monitoring pengendalian pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan ekonomi masyarakat.

Bagian KetigaBadan Kesatuan Bangsa Dan PolitikParagraf 1

Kepala BadanPasal 36

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang kesatuan bangsa dan politik :a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;b. kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Prabumulih dibidang kesatuan bangsa dan politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :a. melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

b. melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial;

c. menyusun norma standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik;

d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;

e. melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan;dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.Paragraf 2Sekretariat

Pasal 37

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih.(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan perencanaan dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;b. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan;c. mengelola tata usaha dan administrasi kepegawaian;d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;e. melaksanakan urusan administrasi persuratan dan kearsipan;danf. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat Badan terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 38

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

(2) Sub bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. mengumpul, mengolah data dan menghimpun data kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta anggaran, penyiapan informasi;b. mengevaluasi dan Menyusun laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih; danc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga serta koordinasi peraturan Perundang - undangan dan kepegawaian.(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) menyelenggarakan fungsi :a. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan administrasi surat menyurat serta kearsipan;b. menyelenggarakan administrasi barang inventaris, urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;c. mengelola perlengkapan dan pengadaan barang;d. melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, humas dan keprotokolan;e. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas/izin belajar;f. menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai untuk validasi dan kepegawaian; g. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan/tanda jasa, hukuman, disiplin, pemberhentian pegawai dan pensiun;h. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian kepegawaian; dani. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.(2) Sub bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan;b. melaksanakan urusan administrasi keuangan perjalanan dinas;c. melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai serta perbendaharaan;d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;e. menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;f. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan; danh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.Paragraf 3Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 41

(1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.(2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan kebijakan dan memfasilitasi ketahanan ideologi Negara;b. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;c. menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan bela Negara;d. menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;e. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi terhadap ancaman disintegrasi bangsa;f. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan;g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; danh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.(3) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;b. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.

Pasal 42

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan memfasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pelaksanaan pemantapan bela negara.(2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan juga pendidikan bela Negara;b. memantau, mengumpulkan data dan informasi tenaga kerja asing yang bekerja dan/atau berkunjung di wilayah Prabumulih;c. menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta bela Negara;d. memfasilitasi, monitoring, evaluasi implementasi terhadap wawasan kebangsaan dan pemberdayaan bela Negara;e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; danf. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

(1) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.(2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;b. menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;c. memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan konflik SARA;d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan; dane. melaksanakan tugas lain yng diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 44

(1) Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih dibidang politik dalam negeri, dan kewaspadaan nasional dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik serta ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;b. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan serta ketahanan perdagangan, investasi, fiskal;c. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik serta perilaku perekonomian masyarakat;d. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik serta ketahanan lembaga usaha ekonomi.e. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi, dan monitoring serta evaluasi pemilihan umum; danf. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan;g. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;h. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;i. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;j. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dank. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.(3) Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas :

a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;b. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik, Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.Pasal 45

(1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi serta monitoring, evaluasi kelembagaan politik/organisasi politik, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik di kota dan di daerah;b. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi politik;c. melaksanakan penyelesaian administrasi, pemberian fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkan organisasi politik;d. melaksanakan komunikasi, mediasi dan memantau kegiatan organisasi politik serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama Intelijen Keamanan;f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.Pasal 46

(1) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik, Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring, evaluasi penyelenggaraan budaya politik, penanganan konflik dan pengawasan orang asing.(2) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik, Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsinya :a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;

b. menyiapkan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;

c. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pendidikan budaya politik;

d. menyiapkan bahan kebijakan, pengembangan budaya politik dan fasilitasi pendidikan politik; dan

e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial;f. Menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial; dang. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.Paragraf 5Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Pasal 47

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.(2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;

b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;

c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat;

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;

e. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;f. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan;g. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;h. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;i. melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; danj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.(3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan terdiri atas :

a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, dan Agama;b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 48

(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta pengembangan nilai - nilai kebudayaan juga kerukunan umat beragama.(2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, dan Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi dan perilaku masyarakat;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian, pengembangan nilai - nilai kebudayaan dan kerukunan umat beragama;e. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai - nilai kebudayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan; danf. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.Pasal 49

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan.(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;b. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat;c. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi kemasyarakatan, penyelesaian administrasi serta pemberian bantuan dana yang dibutuhkan organisasi kemasyarakatan;d. melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi kemasyarakatan; dane. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6Bidang Penanggulangan Bencana KebakaranPasal 50

(1) Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran mempunyai tugas pokok malaksanakan kebijakan teknis serta evaluasi pelaksanaan penanggulangan, kesiapsiagaan, pengendalian dan pengerahan pemadam kebakaran.(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran mempunyai fungsi :a. Penyusunan rencana teknis dan program penanggulangan bencana.

b. Fasilitasi operasional penanggulangan bencana.

c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan informasi dan kesiapsiagaan.

d. Fasilitasi penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

e. Fasilitasi penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran

f. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana.

g. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan tenaga pemadam kebakaran

h. Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pemadam kebakaran

i. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan(3) Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran terdiri atas :a. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengerahan Pemadam Kebakaran.Pasal 51

(1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :a. Menyusun rencana teknis pencegahan dan kesiapsiagaan.

b. Melaksanakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai kondisi dilapangan

c. Menyiapkan sarana prasarana penanggulangan bencana

d. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan

e. Menetapkan kebijakan dalam rangka mencegah bahaya kebakaran.

f. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pencegahan bahaya kebakaran

g. Menyusun langkah - langkah kegiatan dan pedoman pencegahan bahaya kebakaran

h. Melaksanakan pemantauan terhadap program yang telah dilaksanakan

i. Mengadakan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

j. Memberikan saran kepada atasan dan langkah - langkah yang akan diambil

k. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinyaBagian KeempatBadan Perencanaan Pembangunan DaerahParagraf 1

Kepala BadanPasal 52

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

b. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;

d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;

e. penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW);

f. pengkoordinasian perencanaan kerja sama pembangunan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan lembaga lainnya dalam negeri maupun luar negeri;

g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah Kota dan perencanaan pengembangan kawasan strategis Kota;

h. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;

i. penyiapan bahan Laporan hasil pelaksanaan pembangunan;

j. Pengkoodinasian,pelaksanaan penyusunan dan publikasi data statistik daerah;

k. Pengkoordinasian,pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi daerah;

l. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.Paragraf 2SekretariatPasal 53(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi dan sumberdaya di lingkungan Bappeda. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:a. penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana program / kegiatan / anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi / penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana kerja Bappeda; b. penyiapan dan penyusunan Renstra SKPD Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda; c. penyusunan Renja SKPD Bappeda dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan; d. penyusunan LAKIP dan Evaluasi Renja Bappeda; e. perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya aparatur; f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda; g. penyelenggaraan urusan keuangan Bappeda h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 54

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:a. melaksanakan kegiatan penatausahaan surat menyurat perjalanan dinas.

b. melaksanakan urusan rumah tangga Bappeda.

c. melaksanakan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan.

d. merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan.

e. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris kantor.

f. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai.

g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian.

h. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai.

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 55(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:a. melaksanakan penyusunan dan penatausahaan keuangan;

b. melaksanakan verifikasi dan pengujian pembayaran

c. melaksanakan pelaporan keuangan;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan badan;

b. Menyusun Renja SKPD dan Renstra SKPD Bappeda;

c. Menyusun Sistem Informasi Badan;

d. Menyusun laporan kegiatan/kinerja dan LAKIP Bappeda;

e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.Paragraf 3Bidang PerekonomianPasal 57(1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2) Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran bidang perekonomian antar SKPD;

b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, industri dan perdagangan;

c. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD di bidang perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbang RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;

d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbang RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;

e. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD di bidang perekonomian yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbang RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD;

f. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS di bidang perekonomian;

g. pengkoordinasian kerjasama pembangunan bidang perekonomian dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan lembaga lainnya dalam negeri maupun luar negeri;

h. melakukan penelitian, kajian dan pengembangan inovasi daerah dibidang perekonomian;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58(1) Subbidang Usaha Kecil Menengah dan Agribisnis mempunyai tugas :a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Usaha Kecil Menengah dan Agribisnis antar SKPD.

b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang usaha kecil menengah dan agribisnis yang meliputi kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, wilayah perbatasan dan bidang usaha kecil menengah.

c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD , RKPD , KUA dan PPAS di bidang usaha kecil menengah dan agribisnis.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 59

(1) Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam antar SKPD.

b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang industri dan sumber daya alam yang meliputi koperasi, industri, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral.

c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang industri dan sumber daya alam.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4Bidang Sosial BudayaPasal 60(1) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran di bidang sosial budaya antar SKPD;

b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kependudukan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan dan ketransmigrasian;

c. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJPD di bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;

d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbang RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;

e. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD bidang sosial budaya yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbang RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD;

f. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS di bidang sosial budaya;

g. pengkoordinasian kerjasama pembangunan bidang sosial budaya dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan lembaga lainnya dalam negeri maupun luar negeri;

h. melakukan penelitian, kajian dan pengembangan inovasi daerah dibidang sosial budaya

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

(1) Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia antar SKPD.

b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan dan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang kependudukan dan sumber daya manusia.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 62

(1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan mempunyai tugas :a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Kesejahteraan Rakyat diantara SKPD.

b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa.

c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang kesejahteraan rakyat dan kebudayaan.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 5Bidang Sarana Prasarana dan Tata RuangPasal 63(1) Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran bidang sarana dan prasarana antar SKPD;

b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, pengairan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, komunikasi dan informatika;

c. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJPD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbang RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;

d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD;

e. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD;

f. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA di bidang sarana dan prasarana;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64(1) Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan mempunyai tugas :a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan antar SKPD.

b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan kebinamargaan yang meliputi pekerjaan umum kebinamargaan, perhubungan, komunikasi dan informatika. c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perhubungan dan kebinamargaan.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 65(1) Subbidang Tata Ruang dan Keciptakaryaan mempunyai tugas :a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Tata Ruang dan Keciptakaryaan antar SKPD.

b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang Tata Ruang, keciptakaryaan lingkungan hidup.

c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang Tata Ruang dan keciptakaryaan.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 6Bidang Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPasal 66(1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam merumuskan, mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa, melaksanakan pengendalian program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi kinerja capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, pengintegrasian, dan sinkronisasi perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD.

b. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin.

d. penghimpunan dan penganalisaan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD/Instansi sesuai tugas dan kewenangannya.

e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

f. peninjauan lapangan bersama SKPD dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan.

g. penyelenggaraan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

h. penyelenggaraan koordinasi seluruh SKPD berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

i. pengevaluasian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/Instansi periode sebelumnya.

j. penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

k. penyiapan dan penyusunan bahan Laporan hasil pelaksanaan pembangunan.

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pasal 67

(1) Subbidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas :a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD.

b. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin.

d. melaksanakan penghimpunan dan penganalisasian hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD/instansi sesuai tugas dan kewenangannya.

e. melakukan peninjauan lapangan bersama SKPD bersangkutan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan.

f. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

g. menyelenggarakan koordinasi seluruh SKPD berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

h. melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68(1) Subbidang Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas :a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD.

b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin.

d. melaksanakan penghimpunan dan penganalisaan serta evaluasi dari hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.

e. melakukan peninjauan lapangan bersama SKPD bersangkutan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan.

f. mengembangan sistem pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

g. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/instansi periode sebelumnya.

h. penyiapan bahan dan penyusunan Laporan hasil pelaksanaan pembangunan.

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 7Bidang Program Anggaran Data dan InformasiPasal 69(1) Bidang Program Anggaran Data dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang.

(2) Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai tugas mengelola program data dan informasi serta menyusun, mengkaji, menganalisis program pembangunan dan menyiapkan penyusunan RKPD untuk dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pembangunan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan, menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;

b. pemberian pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;

c. menghimpun dan menganalisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;

d. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbang RPJPD, Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD;

e. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran KUA dan PPAS sebagai bahan RAPBD;

f. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan pengangggaran pembangunan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.Pasal 70(1) Subbidang Program Anggaran mempunyai tugas :a. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbang RPJPD, Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD.

b. mengkoordinasikan pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang

c. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan SKPD dan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan penanggaran KUA dan PPAS sebagai bahan RAPBD.

d. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 71

(1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas :a. menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah.

b. memberikan pelayanan dan pengembangan sistem data dan informasi kepada SKPD dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

c. menghimpun dan menganalisasi saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Bagian KelimaBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan PanganParagraf 1

Kepala BadanPasal 72(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

(2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Kebijakan dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota yang sejalan dengan kebijakan dari provinsi dan nasional;

b. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta meningkatkan ketersediaan pangan;c. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pemasaran, penyebaran materi penyuluhan dan pembinaan industri rumah tangga;d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forumkegiatan bagi petani dan pelaku usaha;f. Pelaksana peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, swasta, melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;g. Pelaksanaan pengawasan dan penngendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan penyuluhan ketahanan pangan;h. Pembinaan terhadap Balai Penyuluh dan pembinaan karier terhadap kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh;i. Pelaksanaan lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(4) Kepala Badan membawahi :a. Sekretariat

b. Bidang Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhanc. Bidang Kelembagaan dan Informasi Penyuluhan d. Bidang Penganekaragaman dan Penanganan Kerawanan Pangane. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 73

(1) Sekretariat dipimpin oleh seseorang Sekretaris

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif, hubungan kemasyarakatan dan tugas lain di luar tugas-tugas bidang di Badan PelaksanaPenyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan rumah tangga badan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan/dokumentasi, kehumasan dan protokoler;b. Pengelolaan administrasi keuangan;c. Pelaksanaan dan perumusan kebijakan perencanaan, program dan koordinasi serta anggaran;d. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta urusan kepegawaian;e. Penge