PERSEPSI BARU DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

MENURUT UU NO. 24 TAHUN 2007

Oleh :

Eka Fitriani

Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, ITB

eka.fitriani@students.itb.ac.id

Kejadian bencana telah berulang kali menyapa negeri ini. Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan

letusan gunung api. Dan yang paling besar yang pernah tercatat dalam sejarah bencana alam yang pernah terjadi di

Indonesia adalah bencana yang menimpa ujung pantai barat Sumatra pada akhir 2004 lalu. Semua kita tersentak dan

seolah tidak percaya akan kejadian besar itu. Lebih dari 120.000 nyawa melayang disapu gelombang pasang tsunami.

Setelah kejian besar itu, hampir semua penggiat dan pemerhati bencana mendorong penyelenggara negara untuk

merancang undang-undang yang mengatur penanggulangan bencana di Indonesia. Tiga tahun berselang dari kejadian

tsunami Aceh 2004. Akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana.

Sebelum ada undang-undang tersebut, arah penanggulangan bencana lebih fokus pada masa tanggap darurat dan

evakusi warga yang terkena dampak bencana. Setelah munculnya undang-undang ini ada harapan bahwa penanganan

bencana juga dimulai pada masa sebelum bencana yang tujuannya untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi akibat

bencana. Sehingga upaya mitigasi bencana menjadi penting dilakukan dalam proses penanggulangan bencana.

Dalam Undang-Undang No. 24/2007 menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk

mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana.

Dengan adanya kejadian gempa tsunami di Aceh dan sekitarnya beberapa tahun lalu, pemerintah akhirnya memutuskan

untuk mengubah pradigma lama ke pradigma baru yaitu dari yang bersifat berespon saat bencana saja menjadi

penanganan lebih komprehensif yang meliputi penanganan fase tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi, mitigasi

serta kesiapsiagaan. Tentunya dengan adanya pradigma baru tidak serta merta membawa arah penanganan bencana

langsung lebih baik, masih ada kendala-kendala yang terjadi dalam implementasinya.

Kalau ditinjau dari segi kebijakan dengan adanya UU No. 24/2007 ini menjadi payung hukum yang menjadi sumber

rujukan dalam penanganan bencana, undang-undang ini mendasari terbentuknya BNPB. BNPB merupakan lembaga

pemerintah yang memiliki mandat utama sebagai penyelenggara penanggulangan bencana tersebut melalui fungsi

koordinasi, komando dan pelaksana. Namun demikian mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana secara

proporsional juga dimiliki oleh sektor-sektor lain sesuai dengan porsinya masing-masing. Kementrian Dalam Negeri

dan Kementrian Keuangan memiliki mandate mengatur hubungan dan ketersediaan sumberdaya di pusat dan daerah

dalam hal penanggulangan bencana. Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, Kementrian Pekerjaan Umum

menangani kondisi darurat bencana. Dengan adanya hal ini, undang-undang yang menjadi acuan tersebut tidak berjalan

secara substansial dan sinergis.

Meskipun dengan kehadiran UU No, 27/2007 ini masih ada kekurangannya, akan tetapi justru ini merupakan suatu

langkah yang lebih maju dalam penanggulangan bencana karena mengarah pada kepenanganan bencana yang lebih

komprehensif. Kekurangan yang ada, tentunya akan terus diperbaiki secara bertahap.