JUDUL:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYITAAN

BARANG JAMINAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak akan terlepas dari

apa yang disebut dengan kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan manusia menurut

intensitas kegunaannya dibagi atas kebutuhan primer (pokok), kebutuhan

sekunder serta kebutuhan tersier1. Yang dimaksud dengan kebutuhan primer

adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi, seperti makan dan minum,

sandang dan papan. Kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang

terkait erat dengan faktor lingkungan dan hidup dan tradisi masyarakat seperti

sepatu dan kasur. Dan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan

dengan status sosial seperti mobil, perhiasan, villa, dan lain-lain.

Dengan adanya macam-macam kebutuhan dalam kehidupan manusia,

pasti yang menjadi pemenuhan utama adalah kebutuhan primer (pokok). Karena

manusia tidak akan dapat bertahan hidup jika kebutuhan primer tidak dipenuhi.

Barulah setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka manusia tidak akan lepas dari

kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kedua kebutuhan tersebut adalah

penunjang bagi kehidupannya dalam pergaulan dengan masyarakat.

Kebutuhan tersier, selalu identik dengan kebutuhan bagi orang-orang

kelas atas yang berada. Artinya tidak semua orang memiliki barang-barang yang

termasuk kebutuhan tersier. Namun di dalam perkembangannya, kebutuhan

tersier juga bisa dimiliki oleh orang-orang dalam kelas menengah bahkan kelas

bawah. Dengan tuntutan kebutuhan yang terus meningkat, telah muncul

berbagai perusahaan finansial yang menawarkan pembiayaan dalam bentuk

pembiayaan konsumen. Target pasar dari pembiayaan kosumen ini sudah jelas

1 http://www.materisma.com/2014/05/penjelasan-macam-macam-kebutuhan-manusia.html

bahwa para konsumen. Disamping itu, besar biaya yang diberikan per konsumsi

relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan

konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh

konsumen untuk keperluan hidupnya2.

Pembiayaan konsumen muncul dari berbagai faktor yang merupakan

suatu kebutuhan masyarakat dan kemudian dalam praktik dimulailah dicari suatu

sistem pendanaan yang mempunyai terms and coditions yang lebih businesslike

dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasanya yang dapat

menjangkau masyarakat luas selaku konsumen3. Dengan tuntutan kehidupan

yang terus meningkat, sehingga mau tidak mau masyarakat menggunakan

pembiayaan konsumen sebagai jalan keluar terhadap berbagai kendala-kendala

yang diantaranya adalah dana (finansial).

Sementara itu, salah satu hal yang diperhatikan dalam pembiayaan

konsumen adalah mengenai jaminan. Jaminan yang diberikan dalam pembiayaan

konsumen dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan

tambahan4. Jenis jaminan yang menjadi fokus perhatian dan menjadi fokus

utama adalah jaminan pokok. Jaminan pokoknya adalah barang yang dibeli

dengan dana tersebut. Dan biasanya apabila barang tersebut adalah barang

bergerak, jaminan berbentuk Fiduciary Transfer of Ownership (Fidusia).

Setiap pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, tidak akan pernah

terlepas dari apa yang disebut dengan risiko. Risiko pasti tetap ada yang berupa

wanprestasi. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal

yang sering terjadi dalam dunia perusahaan pembiayaan.

Apabila konsumen melakukan wanprestasi (tidak membayar utang)

kepada kreditor, maka kreditor (perusahaan pembiayaan) dapat menggugat

debitor ke pengadilan. Namun, adakalanya juga kreditor mempunyai jaminan

tambahan berupa akta pengakuan utang (promissory notes) atau

acknowledgment of indebtedness, Kuasa Menjual Barang, dan Assignment of

Proceed (Cessie) dari asuransi sebagai alat antisipasi debitor wanprestasi.

2 Munir Fuadi. Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik. (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2000). Hal 161 3 Ibid.

4 Ibid. Hal 168

Tetapi yang dipermasalahkan adalah adanya suatu tindakan yang

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan berupa penyitaan atau eksekusi secara

sendiri (mandiri) tanpa adanya penetapan dari pengadilan dan sebagainya

sehingga konsumen (debitor) dirugikan. Dimana konsumen adalah pengguna

jasa dari perusahaan pembiayaan tersebut telah tidak diperhatikan hak-hak yang

diatur dan dijamin di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu asas dalam UU

Perlindungan Konsumen adalah asas keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Dimana tidak boleh ada kepentingan

yang tidak diperhatikan. Dalam praktik, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran

yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam setiap penyitaan terhadap

barang jaminan, yang antara lain tidak memperhatikan isi perjanjian, kemudian

tiba-tiba konsumen dihadang oleh para penagih tanpa dasar hukum yang jelas,

dan lain-lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut di

atas dalam skripsi ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

TERHADAP PENYITAAN BARANG JAMINAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi kredit

macet?

2. Bagaimana akibat hukum apabila barang objek pembiayaan disita oleh

perusahaan pembiayaan karena kredit macet?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji

kebenaran suatu pengetahuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini

adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang

mengalami penyitaan barang agunan akibat kredit macet berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam kredit macet dari

konsumen guna mewujudkan keseimbangan kepentingan antara

perusahaan pembiayaan dan konsumen di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

2.1.1. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada

pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana

dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak

atau debitor.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya

prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang

dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi

seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan

memaksa (overmacht). Menurut J. Satrio wujud dari wanprestasi bisa berupa5 :

a. debitor sama sekali tidak berprestasi ;

b. debitor keliru berprestasi ;

c. debitor terlambat berprestasi.

Sedangkan menurut R. Subekti, seorang debitor dikatakan lalai, apabila

ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi

kewajibannya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan atau melakukan

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan6.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam

suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak

dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihakdiwajibkan melakukan prestasi yang

diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitor dalam perjanjian yang berupa

tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitor melakukan

wanprestasi yaitu sejak pada saat debitor berbuat sesuatu yang tidak

diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitor yang berupa

berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan

5 J. Satrio. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya. (Bandung: Alumni. 1993). Hal 122

6 R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa. 2003). Hal 147

dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitor dianggap

melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak

ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitor

melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur

yangdiberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi (sommatie) adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditor

kepada debitor yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan

prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam

pemberitahuan itu.7 Menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adakalanya dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan atau

dalam hal-hal sama si berutang dapat dianggap lalai. Disini tidak diperlukan

suatu somasi atau perigatan.

2.1.2. Akibat Wanprestasi

Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi

kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena

itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum yang bisa

menimpa dirinya8.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata kreditor

berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos,

kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitor baik dalam

perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak

melakukan sesuatu. Selanjutnya Pasal 1237 KUH Perdata mengatakan bahwa

sejak debitor lalai, maka risiko atas objek perikatan manjadi tanggungan debitor.

Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik,

maka berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata sekarang kreditor berhak menuntut

pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Tapi tidak semua itu mengurangi hak dari kreditor untuk menuntut pemenuhan.

7 Ibid.

8 J. Satrio. Op.Cit. Hal 144

2.2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Secara terminologi menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen9. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmaja, yang dimaksud dengan

hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan

masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan.

Dan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk

diperdagangkan10.

Bagi para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen

adalah, pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka

oleh pengusaha. Dalam buku A.Z. Nasution yang berjudul aspek-aspek hukum

masalah perlindungan konsumen, istilah konsumen berasal dari bahasa

consumer (Inggris-Amerika) atau consument (Belanda). Secara harfiah arti kata

consumer adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan

barang11.

2.2.2. Asas dalam Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasarkan 5 (lima) asas yag relevan dalam pembangunan nasional12, yaitu

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan

konsumen, serta kepastian hukum.

a. Asas Manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

9 Pasal 1 angka 1

10 Pasal 1 angka 2

11 A.Z. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Diadit Media.2002). Hal 3

12 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada. 2008). Hal 25-26

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen

dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memberikan haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam

arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang

atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

2.2.3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hukum, khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk mencip-

takan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat,

dan pemerintah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK) secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi

nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa

yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting

kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan

jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung

peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian

konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku

usaha yang bertanggung jawab13.

13

Dhaniswara K. Harjono. Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006). Hal 72-73

Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengatur hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen tersebut adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

dan tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

Selanjutnya Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen mengatur kewajiban dari konsumen, yaitu :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

2.3. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen

2.3.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan

yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (consumer finance

company)14. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang

melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan

kebutuhan konsumen dengan siste m pembayaran angsuran atau berkala

oleh konsumen15.

Pranata Hukum Pembiayaan Konsumen dipakai sebagai terjemahan

dari istilah Consumer Finance. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis

kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan

oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara

substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu:

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa. Maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.16

Pembiayaan konsumen berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI

No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian

kepada Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam

bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang

pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan menyatakan bahwa, Pembiayaan konsumen (consumers finance)

adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan berdasarkan

kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran17.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebe-

narnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya

pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Pembiayaan konsumen sebagai salah

satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka

memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau

14

Neni Sri Imaniyati. Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, (Yogyakarta: Grafika Ilmu. 2009). Hal 69 15

Sentosa Sembiring. Hukum Dagang. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). Hal 114 16

Munir Fuady. Op.Cit. Hal 162 17

Pasal 1 angka 4

cicilan. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah

barang-barang seperti, alat-alat elektronik, kepentingan rumah tangga yang

menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada

konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus

dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

2.3.2. Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Bila seseorang membutuhkan barang-barang seperti TV, Mobil, dan

sebagainya sementara penghasilannya tidak cukup membayar secara tunai,

maka yang bersangkutan dapat menghubungi suatu lembaga pembiayaan

(consumers finance) yang dapat membantu mendapatkan barang-barang

konsumsi tersebut melalui supplier. Lembaga pembiayaan akan membayar

secara tunai kepada supplier, dan selanjutnya konsumen membayar harga

barang tersebut kepada lembaga pembiayaan secara angsuran sesuai dengan

jangka waktu yang diperjanjikan. Para pihak yang terlibat dalam transaksi

pembiayaan konsumen adalah :

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan (Kreditor)

Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana bagi

kepentingan konsumen.

2. Pihak Dealer/Supplier

Pihak dealer/supplier adalah pihak penyedia barang yang dibutuhkan

konsumen.

3. Pihak Konsumen

Pihak konsumen adalah pihak yang membutuhkan barang.

Berikut Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat sebagai berikut18 :

a. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen

Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah

hubungan kontraktual, dalam hal ini kontrak pembiayaan. Pihak peru-

sahaan pembiayaan berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana

(uang) untuk pembelian suatu barang konsumsi. Sementara pihak

konsumen berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara

angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Jadi hubungan

18

Ibid. Hal 165

kontraktual antara pihak penyediaan dengan konsumen adalah sejenis

perjanjian kredit. Secara yuridis apabila kontrak pembiayaan tersebut

sudah ditandatangani oleh para pihak dan dana sudah dicairkan serta

barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang

tersebut sudah langsung menjadi hak milik konsumen, meskipun

harganya belum dibayar lunas. Dalam hal ini berbeda dengan kontrak

leasing, dimana secara yuridis barang leasing tetap menjadi milik lessor,

terkecuali pihak lessee menggunakan hak pilih (opsinya) untuk memiliki

barang tersebut pada akhir kontrak.

b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu

hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak

supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku

pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga,

yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Syarat tersebut mempunyai arti

bahwa apabila pihak perusahaan pembiayaan tidak jadi (batal)

memberikan dana, maka jual beli antara supplier dengan konsumen

menjadi batal pula.

c. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Supplier.

Antara pihak perusahaan pembiayaan dengan supplier tidak

mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak perusahaan

pembiayaan hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan

untuk menyediakan dana untuk dipergunakan dalam perjanjian jual beli

antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Karena itu, jika

perusahaan pembiayaan wanpresiasi (ingkar janji) dalam menyediakan

dananya, sementara kotrak jual beli maupun kontrak pembiayaan

sudah selesai dibuat, maka jual beli bersyarat antara supplier dengan

konsumen itu akan batal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting karena keberhasilan dari suatu

penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan. Penelitian secara ilmiah

adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa

masalah dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang

mendalam. Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di

dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian sering

disebut dengan metodologi. Menurut Soejono Soekanto metodologi merupakan

suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan

suatu ilmu pengetahuan.19

Metode dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara ba-

gaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum adalah

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.20 Hal yang

perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya

kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam

penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus mampu untuk memilih atau

menentukan metode penelitian yang tepat untuk hal yang akan diteliti. Metode-

metode untuk mencapai tujuan penulisan yang digunakan penulis dalam karya

ilmiah ini adalah sebagai berikut:

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum

yang timbul. Tipe Penelitian dalam karya ilmiah ini adalah Yuridis Normatif (legal

Research). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik

yang diidentikkan dengan keadaan yang harus diwujudkan (ius constituendum)

ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang

secara positif telah terumus jelas (ius constitutum).21

19

Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI-Press,1986). Hal 17 20

Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Hal. 35 21

Ashofa Burhan. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hal 33

3.2. Pendekatan Masalah

Terkait karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa pendekatan.

Melalui pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan

yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis yaitu dengan

menggunakan antara lain :

1. Pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan ini

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani22 ;

2. Pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan ini beranjak

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi

hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi23.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non

hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang

digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi

mengenai apa yang menjadi seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan

dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah :

3.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang

22

Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hal 133 23

Ibid. Hal 135

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan yaitu :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

2. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan ;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2014 tentang

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Usaha Pembiayaan ;

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum

termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Menurut

Soetandyo Wignyosoebroto, bahan hukum sekunder adalah juga seluruh

informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negeri24.

Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mendukung, membantu,

melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini.

Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah

buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok

permasalahan.

3.3.3. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber

bahan non hukum dapat berupa: internet, ataupun laporan-laporan penelitian

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan

topik penulisan karya ilmiah atau skripsi25.

3.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini

adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan cara melihat suatu

permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus

untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud

Marzuki menyatakan bahwa, dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar

24

Soentandyo Wigyosoebroto, Hukum, Konsep, dan Metode, (Malang: Setara Press, 2013). Hal 68 25

Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit.. Hal 164

dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang

dipandang mempunyai relevansi ;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan ;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu

hukum ; dan

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun

di dalam kesimpulan26.

Sesuai langkah-langkah diatas, sebelumnya penulis mengidentifikasi

fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas.

Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang

akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk

menelaah dan menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah melakukan telaah

kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deduktif yaitu

suatu proses penalaran yang berangkat dari suatu pernyataan umum untuk tiba

pada suatu simpulan yang akan menjawab semua pertanyaan.27

Dari judul yang dianalisis, yaitu PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

KONSUMEN TERHADAP PENYITAAN BARANG AGUNAN OLEH PERUSAHAAN

PEMBIAYAAN, dikaji menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan dan Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha

dan Kelembagaan Usaha Pembiayaan. Setelah itu memberikan preskripsi

berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode

penelitian yang diuraikan diatas diharapkan didalam penilisan ini mampu

memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

26

Ibid. Hal 171 27

Soetandyo Wignyosoebroto. Op.Cit. Hal 91